Pada Umumnya
Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Dalam pengertian ini,
hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk
mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar
ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini kemudian melahirkan prinsip
kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan
kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal
berikut ini:
a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang hokum mana yang berlaku terhadap
interpretasi kontrak tersebut.b. Pilihan forum (choice of jurisdiction), yakni para pihak menentukan
sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang
berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak
tersebut.
c. Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing
pihak melakukan penunjukan dimanakah domisili hokum dari para
pihak tersebut.
Kebebasan di atas tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya
meliputi satu wilayah Negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian
yang melintasi batas-batas Negara. Sebagai contoh, dalam perjanjian
ekspor/impor dapat dipilih hukum yang dipakai, bias hukum Negara salah
satu pihak, hukum negara lain di luar para pihak, hukum dari suatu
organisasi internasional, atau hukum lain.
Penyelesaian sengketa dapat dipilih dari berbagai cara penyelesaian
tersedia, baik melalui arbitrase pengadilan, atau cara-cara lain. Bahkan,
untuk suatu cara penyelesaian sengketa dapat dirinci lagi, misalnya
arbitrase yang akan digunakan ditentukan secara pasti di Negara tertentudari lembaga tertentu, mengingat lembaga arbitrase yang ada sekarang
sudah banyak.
Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara usaha
kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan
usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan
memantapkan struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan
pengembangan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha
besar terhadap usaha kecil sehingga usaha kecil dapat berkembang menjadi
usaha besar. Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu
aspek atau lebih aspek, seperti aspek pemasaran, pembinaan, dan
pengembangan sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan
teknologi.
Prinsip yang saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan
kerjasama usaha, dimana usaha kecil dapat lebih mampu dan mempunyai
keunggulan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan adanya
binaan dari usaha menengah dan atau usaha besar. Prinsip yang saling
menguntungkan merupakan prinsip, dimana antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar di dalam pelaksanaan perjanjian ini
mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.76
Perjanjian Kerjasama merupakan Perjanjian campuran, yaitu perjanjian
yang mengandung dua atau lebih ketentuan-ketentuan undang-undang dari
perjanjian bernama. Bentuk perjanjian Kerjasama tentunya tidak dapat
diatur secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan karena
sebenarnya perjanjian ini merupakan perjanjian “Umum” sebagaimana
dimaksudkan di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dengan tidak mengurangi penerapan ketentuan yang diharuskan menurut
sifat perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undangundang.
Penyusunan perjanjian kerjasama cukup sulit karena notaris harus dapat
memilah-milah ketentuan-ketentuan mana saja dari perjanjian bernama
yang akan diterapkan. Di samping itu, Perjanjian Kerjasama harus juga
mengakomodir segala macam “pengaturan” yang bersifat menjaga
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak