Syarat sahnya Perjanjian (skripsi dan tesis)

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata:40
1. Kesepakatan (Toestemming)
Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian,
kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian
atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak
(Badulzaman, 2006).
Unsur kesepakatan tersebut:
a. Offerte (penawaran), adalah pernyataan pihak yang
menawarkan b. Acceptasi (penerimaan), adalah pernyataan pihak yang
menerima penawaran.
Jadi kesepakatan merupakan hal penting karena merupakan awal
terjadinya perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1321 KUH Perdata,
kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada
paksaan, penipuan, dan kekhilafan yang selanjutnya disebut cacat
kehendak (kehendak yang timbul tidak murni dari yang bersangkutan),
Dalam perkembanganya muncul cacat kehendak yang keempat, yaitu
penyalahgunaan keadaan/ Undue Influence (tidak terdapat dalam
KUHPerdata).
2. Kecakapan Bertindak
Perkataan orang (persoon) di dalam dunia hukum berarti pendukung
hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Meskipun setiap
subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan
perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh
kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dimaksud dengan orang yang
cakap secara hukum, yaitu :
a. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda)
b. Sehat akal pikiranya (tidak berada di bawah pengampuan) berarti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan
kesusilaan
c. Tidak dilarang undang-undang. 3. Suatu Hal Tertentu
Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan
objek perjanjian (Pasal1332 s/d) 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian
yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:
a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat
ditentukan jenis dan dapat dihitung
b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi
objek perjanjian).
Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat
dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang,
mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu
jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu
pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal
Sebab yang dimaksud adalah isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari
para pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1337 KUH Perdata). Halal