Tag: Judul Akutansi

Di dalam mengumpulkan piutang-piutang perusahaan memerleukan
suatu prosedur kebijaksanaan pengumpulan piutang. Sebagian dari efektifitas
perusahaan dalam menerapkan kebijaksanaan piutangnya dapat dilihat dari
jumlah kerugian piutangnya karena jumlah piutang yang dianggap sebagai
kerugian tersebut tidak hanya tergantung pada kebijaksanaan pengumpulan
piutang tetapi juga kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan penjualan kredit yang
diterapkan.
Menurut Nurafiah (2014) apabila perusaaan akan mengubah
kebijakan manajemen piutang, misalnya diberikan potongan tunai (cash back)
bagi debitur yang membayar pada periode tertentu, makan akan terjadi
perubahan sebagai berikut:
1. Hari rata-rata pengumpulan piutang (average collection period)
diharapkan akan berkurang, karena debitur yang tadinya memperoleh
potongan tunai, sekarang dapat memanfaatkannya. Hal ini berarti terjadi
pembayaran lebih awal sehingga perusahaan akan mempunya kesembapat
lebih awa untuk menggunakan dana tersebut.
2. Kerugian piutang (bad debts) diharapkan akan menurun pula karena
banyaknya pelanggan yang menggunakan potongan tunai yang ditawarkan
perusahaan, maka kerugian piutang akan semakin berkurang sehingga
dapat menambah keuntungan perusahaan
3. Aspek negatif dari potongan tunai adalah menurunnya sumber dana yang
berasal dari penerimaan piutang bilamana semakin banyak pelanggan yang
memanfaatkan potongan tunai yang ditawarkan perusahaan.

Deboro Siahaan (2010) menyebukan bahwa untuk tujuan pelaporan
keuangan, piutang diklarifikasikan sebagai lancar (jangka pendek) dan tidak
lancar (jangka panjang). Piutang lancar (current receivable) diharapkan akan
tertagih dalam satu tahun selama satu siklus operasional. Sedangkan selain itu
dikatakan sebagai piutang tidak lancar.
Di dalam praktik bisnis, Johan (2009) mengemukakan ada beberapa
jenis piutang, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Piutang Usaha
Piutang dagang adalah piutang yang terjadi karena transaksai penjualan
barang atau jasa secara kredit yang pada umumnya berjangka waktu 1
tahun, sehingga dalam laporan posisi keuangan dicantumkan ke dalam
kelompok aktiva lancar. Jumlah piutang usaha harus dapat ditagih oleh
perusahaan dalam termin penjualan ang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Piutang Wesel
Piutang wesel terjadi karena transaksi penjualan secara kredit maupun
transaksi peminjaman uang. Terdapat perbedaan antara piutang usaha
dengan piutang wesel. Dalam piutang wesel, debitur membuat janji
tertulis kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang dalam surat
tersebut untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu
pembayaran piutang wesel bervariasi, namun pada umumna paling cepat
adalah 60 hari. Piutang wesel yang berjangka waktu kurang dari satu
tahun dicatat dalam laporan posisi keuangan sebagai aktiva lancar, jika
jangkanya lebih dari satu tahun dicatat sebagai piutang jangka panjang.
3. Piutang Lain-lain
Piutang lain-lain merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain yang
tidak termasuk dalam piutang usaha dan piutang wesel. Yang termasuk
dalam piutang lain-lain adalah piutang karyawan perusahaan, piutang
terhadap cabang-cabang perusahaan dan piutang terhadap direksi.

Menurut James C. Van Horne dan John M. Wachowicsz, Jr
(1997:258): “Piutang adalah jumlah uang dipinjam dari perusahaan oleh
pelanggan yang telah membeli barang atau jasa secara kredit”. Selajutnya
pengertian piutang menurut Lukman Syamsudin (2007:255) adalah “Piutang
adalah tagihan yang timbul karena adanya transaksi secara kredit oleh
perusahaan kepada langganannya”.
Penjualan kredit yang pada akhirnya akan menimbulkan hak
penagihan atau piutang kepada langganan, sanggat erat hubungannya dengan
persyaratan-persyaratan kredit yang diberikan. Sekalipun pengumpulan
piutang sering kali tidak tepat waktu yang sudah ditetapkan, namun sebagian
besar dari piutang tersebut akan terkumpul dalam jangka waktu kurang dari 1
tahun. Dengan alasan itulah, maka piutang dimasukan sebagai salah satu
komponen dalam aktiva lancar perusahaan.
Warren Reeve dan Fess (2005;404) menyatakan bahwa piutang
meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk
individu, perusahaan atau organisasi lainnya.
Menurut Martono dan Harjito (200:95), piutang merupakan tagihan
perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli
produk perusahaan.
Dari Donald E. Kleso (200:34634) menyebutkan bahwa piutang
adalah klain, uang barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak
lainnya. Piutang dikelompokkan ke dalam hutang lancar atau tidak lancar.
Menurut Benny Alexandri (2009:117) piutang adalah sejumlah uang
hutang dari konsumen pada perusahaan yang membeli barang dan jasa secara
kredit pada perusahaan. Piutang lancar diharapkan dapat tertagih dalam satu
tahun atau selama setahun operasional berjalan. Semua piutang
dikelompokkan sebagai piutang tidak lancar.

Istilah piutang timbul karena adanya kebijakan penjualan kredit di
dalam perusahaan. Penjualan kredit ini tidak segera menghasilkan penerimaan
kas pada saat penjualan dilakukan, tetapi menimbulkan piutang dan akan
berubah menjadi kas pada saat terjadi pelunasan piutang oleh pelanggan.
Piutang tersebut meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap
perorangan atau organisasi.
Piutang tercipta sebagai akibat dari penjualan secara kredit. Oleh
sebab itu perkiraan piutang sangat penting karena rata-rata perusahaan
memiliki perkiraan piutang. Piutang diharapkan akan tertagih dalam kurun
waktu kurang dari satu tahun. Oleh sebab itu, perkiraan ini diklasifikasikan ke
dalam aktiva lancar.
Dalam praktik bisnis, konsumen pada umumnya lebih menyukai jika
perusahaan menjual barang atau jasanya secara kredit dengan alasan
pembayaran dapat ditunda walaupun pada kenyataan biasanya hasil penjualan
kredit lebih besar dari hasil penjualan tunai. Dalam kondisi seperti ini pihak
manajemen dituntut untuk dapat memperhitugkan seberapa besar piutang yang
tak tertagih. Berdasarkan data tersebut, pihak manajemen mendapatkan
masukan untuk menentukan kebijakan dalam pemberian kredit.

Laba ditahan menyatakan modal yang dihasilkan perusahaan yang
bersumber dari kinerja usaha, berupa laba operasi, pendapatan dari
kegiatan lainnya serta hasil dari pos-pos luar biasa lainnya. Menurut Zaki
Baridwan (2001:267) meyebutkan bahwa “Laba tidak dibagi atau ditahan
dibatasi agar para pemegang saham tidak dapat meminta pembagian
seluruh saldo laba tidak dibagi sebagai dividen, hal ini dimaksudkan agar
tidak mengganggu jalannya usaha perusahaan.”
Dari definisi tersebut dapat diterangkan bahwa laba ditahan
merupakan pendapatan yang tidak dibagikan sebagai dividen, karenanya
merupakan bentuk pembayaran interen. Laba ditahan dibatasi agar para
pemegang saham tidak dapat meminta pembagian seluruh saldo laba tidak
dibagi sebagai dividen, hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu
jalannya usaha perusahaan.
Sumber dasar laba ditahan adalah laba dari operasi. Pemegang
saham menanggung risiko terbesar dalam operasi perusahaan dan memikul
setiap kerugian atau mendapat keuntungan dari aktivitas perusahaan.
Setiap laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham akan
menjadi tambahan ekuitas pemegang saham. Laba bersih berasal dari
berbagai sumber laba yang dapat dipertimbangkan, termasuk dari operasi
utama perusahaan (seperti manufaktur dan penjualan produk tertentu),
ditambah setiap kegiatan yang bersifat meniadakan (seperti menghapuskan
penyewaan ruang kantor yang tidak terpakai), ditambah hasil dari pos-pos
luar biasa. Adapun uraian pos utama yang mempengaruhi peningkatan
atau penurunan laba ditahan sebagai berikut :
a. Laba Rugi Usaha
Laporan laba rugi adalah salah satu alat yang penting dalam
mengetahui kemajuan yang dicapai perusahaan, hal ini juga berguna
dalam mengetahui seberapa besar hasil bersih (laba) atau rugi yang di
dapat oleh perusahaan dalam suatu periode.
Menurut Zaki Baridwan (2001: 31) “Laporan rugi laba adalah
suatu laporan yang menunjukan pendapatan-pendapatan biaya-biaya
dari suatu unit usaha untuk suatu periode tertentu. Selisih antara
pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh
atau rugi yang diderita oleh perusahaan. Laporan laba rugi adalah
laporan yang menunjukan kemajuan keuangan perusahaan dan juga
merupakan tali penghubung dua neraca yang berurutan”.
Dari definisi di atas dapat di tarik kesimpulan penyajian laporan laba
rugi memuat secara terperinci usaha-usaha pendapatan dan beban. Bagi
kebanyakan pemakai laporan keuangan, laporan laba rugi ini dirasakan
lebih besar manfaatnya karena perhitungan laba rugi secara langsung
berhubungan dengan harga pasar saham yang bersangkutan dan
pembagian dividen.
Laporan laba rugi merupakan alat bantu untuk mengetahui
kemajuan yang dicapai perusahaan dan juga mengetahui berpakah hasil
bersih atau laba yang didapat dalam suatu periode. Menurut FASB
statement no.5 yang dikutip oleh Zaki Baridwan (2001: 37) dalam
bukunya “Intermediate Accounting”, menyebutkan bahwa :
“Hal-hal yang harus diperhatikan dalam laporan laba rugi adalah
1. Pendapatan
2. Biaya
3. Penghasilan
4. Laba
5. Rugi
6. Harga Perolehan”.
Dari definisi tersebut, terdapat enam kriteria yang harus
diperhatikan dalam laporan laba rugi. Kriteria-kriteria tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan
Adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha
atau penelusurannya (atau kombinasi keduanya) selama suatu
periode yang berasal dari penyerahan pembuatan barang,
penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan
utama perusahaan
2. Biaya
Adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya
utang (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang
berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa,
atau pelaksanaan dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan
utama usaha. 3. Penghasilan
Adalah selisih penghasilan-penghasilan sesudah dikurangi biaya.
Bila pendapatan kecil daripada biaya, selisihnya sering disebut rugi
4. Laba
Adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi
sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan
usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang
mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang
timbul dari pendapatan atau investasi pemilik.
5. Rugi
Adalah penurunan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi
sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan
usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang
mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang
timbul dari biaya atau distribusi pemilik.
6. Harga Perolehan
Adalah jumlah uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul
untuk memperoleh barang atau jasa. Jumlah ini pada saat
terjadinya transaksi akan dicatat sebagai aktiva.
b. Apropriasi Laba Ditahan
Tindakan mengapropriasikan laba ditahan adalah suatu kebijakan
yang memerlukan persetujuan dewan komisaris. Menurut FASB statement
no.5 yang dikutip oleh Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry
D.Warfied yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Ichsan Setio Budi
dalam “Akuntansi Intermediate” (2002: 370) menyatakan bahwa
“Apropriasi laba ditahan merupakan praktek yang dapat diterima dengan
syarat bahwa hal itu diperkirakan dalam bagian modal pemegang saham di
neraca diverifikasikan secara jelas sebagai apropriasi laba ditahan”.
Sedangkan menurut Joel G. Siegel, Jae K. Shim yang
dialihbahasakan oleh Moh. Kurdi (2001: 29) Menyebutkan bahwa “Istilah
yang dipergunakan untuk menetapkan laba ditahan yang tidak
dianggarkan, yang tidak dapat disediakan untuk dividen. Penganggaran ini
dapat digunakan, misalnya untuk perluasan pabrik, dana pelunasan, dan
kemungkinan lain. Bila tidak diperlukan lagi, dijadikan cadangan”.
Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
apropriasi laba ditahan dipandang tidak lebih sebagai reklasifikasi laba
ditahan. Harus ditekankan bahwa apropriasi tidak menyisihkan uang kas.
Apropriasi laba ditahan mengungkapkan bahwa manajemen tidak
bermaksud membagikan kekayaan sebagai suatu dividen dalam jumlah
apropriasi karena kekayaan itu diperlukan perusahaan untuk tujuan
khusus. Laba ditahan yang tidak diapropriasi dikurangi sejumlah
apropriasi dan perkiraaan baru dibuat dan dikredit untuk jumlah yang
ditransfer.
Apabila apropriasi tidak lagi dibutuhkan baik karena terjadinya
kerugian atau karena hal itu tidak lagi dibutuhkan sebagai suatu
kemungkinan, apropriasi harus dikembalikan sebagai laba ditahan.
Menurut FASB statement no.5 yang dikutip oleh yang dikutip oleh Donald
E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D.Warfied yang dialihbahasakan oleh
Gina Gania dan Ichsan Setio Budi dalam “Akuntansi Intermediate”
(2001:370) menyatakan bahwa “Biaya-biaya ataupun kerugian-kerugian
tidak boleh dibebankan kepada apropriasi laba ditahan, dan tidak ada
bagian apropriasi yang akan ditransfer ke laba”.
Dari definisi di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada
bagian apropriasi yang akan ditransfer ke laba. Biaya-biaya ataupun
kerugian-kerugian tidak boleh dibebankan kepada apropriasi laba ditahan.
Berbagai sebab diajukan apropriasi laba ditahan, seperti yang diungkapkan
oleh Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D.Warfied yang
dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Ichsan Setio Budi (2001:370)
menyebutkan bahwa “Berbagai alasan diajukan apropriasi laba ditahan
adalah adanya batasan hukum, batasan kontraktual, adanya kemungkinan
kerugian, dan perlindungan posisi modal kerja”.
Dari definisi tersebut di atas, terdapat empat kriteria yang
menyebabkan diajukannya apropriasi laba ditahan yang dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Batasan Hukum
Seperti disebutkan dimuka, beberapa hukum Negara Bagian (Amerika
Serikat) melarang pembelian saham treasury oleh perusahaan, kecuali
kalau laba tersedia untuk dividen. Laba ditahan dalam jumlah yang
sama dengan biaya setiap saham treasury yang diakuisisi untuk
digunakan. Laba harus ditahan untuk mengganti saham modal yang
diakuisisi sementara seperti saham treasury. 2. Batasan Kontraktual
Kontrak obligasi seringkali memuat persyaratan bahwa laba ditahan
dalam jumlah tertentu harus diapropriasikan setiap tahun selama umur
obligasi. Apropriasi yang diciptakan menurut suatu ketentuan seperti itu
biasanya disebut apropriasi untuk dana pelunasan atau apropriasi untuk
hutang obligasi.
3. Adanya Kemungkinan Atas Perkiraan Kerugian
Apropriasi dapat dibentuk untuk taksiran kerugian akibat tuntutan
hukum, kewajiban kontrak yang tidak mencantumkan, dan kontinjensi
lainnya.
4. Perlindungan Posisi Modal Kerja
Dewan komisaris dapat mengotorisasikan penciptaan suatu apropriasi
untuk modal kerja dari laba ditahan untuk menunjukan bahwa jumlah
tertentu tidak tersedia untuk dividen, karena hal itu diperlukan untuk
memelihara posisi supaya bisa berjalan kuat.

Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi
kewajiban finansiilnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat
pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada
suatu saat tertentu merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang
bersangkutan. Suatu perusahaan yang mempunyai kekuatan membayar
belum tentu dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus
dipenuhi atau perusahaan tersebut belum tentu mempunyai kemampuan
membayar (Kasmir, 2010:19). Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka
pendek (Sudarsono, 2007). Current Ratio adalah rasio yang
membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan
hutang jangka pendek. Quick Ratio merupakan rasio yang menunjukkan
kemampuan perusahaan memenuhi atau membayar hutang lancar dengan
aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Working Capital to
Total Assets Ratio adalah rasio yang membandingkan antara modal kerja
netto dengan total aktiva. Rentabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan kegiatan penjualan, total aktiva maupun modal
sendiri (Sartono, 2011:124). Rasio rentabilitas adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
laba selama periode tertentu dan dinyatakan dalam prosentase (Riyanto,
2011:33). Return on Equity (ROE) disebut juga rate of return on net worth
yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. ROE ini disebut juga
sebagai rentabilitas modal sendiri. Return on Assets (ROA) merupakan
rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang
dikeluarkan. Menurut Munawir (2010:89) analisis return on assets (ROA)
dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting bagi salah
satu teknik analisis keuangan yang bersifat menyeluruh.

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari
seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lain
atas penundaan pembayaran atas barang atau jasa yang manfaatnya
dirasakan saat ini dengan pembayaran yang dilakukan di masa yang akan
datang. Pemberian kredit dilakukan menurut prosedur dan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya kebijakan kredit
diharapkan pembeli dapat menepati jangka waktu pembayaran yang telah
ditentukan.
Menurut Arief Sugiono (2009;29) Kebijakan penjualan kredit
menyangkut kegiatan untuk menentukan seberapa besar perusahaan dapat
melakukan penjualan kredit dan kepada siapa saja perusahaan dapat
menjual secara kredit. Dalam hal ini, perusahaan harus
menilai/mengevaluasi kemampuan baik pelanggan likuiditas, aktivitas,
solvabilitas maupun profitabilitasnya. Analisis ini tidak hanya menyangkut
tingkat kepercayaan financial kepada pelanggan, tetapi juga menyangkut
estimasi jumlah kredit yang mampu ditanggung oleh pelanggan. Oleh
karena itu, perusahaan biasanya akan menetapkan batas kredit yang boleh
diberikan kepada pelanggan.
Suatu analisis kredit menggambarkan suatu proses penilaian atau
evaluasi tentang apakah konsumen dapat menerima kredit atau tidak. Arief
Sugiono (2009;35) mengemukakan bahwa: ”Faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya risiko atas tidak tertagihnya piutang, yang dapat
dikendalikan oleh pihak manajemen didalam perusahaan disebut sebagai
credit policy variables”
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya risiko atas tidak
tertagihnya piutang adalah sebagai berikut:
a. Kredit standar (credit standard)
Menurut Arief Sugiono (2009;35) memberikan definisi sebagai
berikut: ”Standar kredit yang ditetapkan oleh perusahaan merupakan
tolak ukur di dalam menetapkan tingkat resiko yang secara optimal
dapat ditanggung oleh perusahaan atas kredit macet yang mungkin
timbul sebagai akibat dari pemberian kredit yang dilakukannya.”
Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai
perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan
kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Standar kredit
merupakan besarnya resiko yang terkandung dalam pemberian kredit
yang dapat diterima, jika perusahaan menjual secara kredit hanya
kepada pelanggan yang terutang saja, maka perusahaan akan menderita
kerugian yang sedikit saja yang disebabkan oleh utang yang tak dapat
ditagih (bad debts). Sebaliknya, perusahaan mungkin akan kehilangan
penjualan dan laba yang tidak jadi diterimanya dari penjualan yang
hilang ini mungkin lebih besar daripada biaya yang dihindarinya.
Menurut Mandala, Manurung dan Rahardja Prathama
(2004;193) kriteria penilaian kredit yang digunakan untuk menilai
kelayakan pelanggan adalah 5C yaitu:
a. Character
Perusahaan melakukan penilaian terhadap karakter calon debitur.
Ini merupakan ukuran kemauan debitur untuk memenuhi
kebutuhannya.
b. Capacity
Perusahaan melakukan penilaian subyektif atas kemampuan calon
debitur dalam menggerakan usahanya. Kemampuan ini diukur
dengan catatan prestasi bisnis perusahaan calon debitur di masa
lampau, yang di dukung dengan pengamatan di lapangan.
c. Capital
Perusahaan melakukan penyidikan terhadap pemodalan yang
dimiliki calon debitur yang tidak hanya dilihat dari besar kecilnya
modal tersebut tetapi bagaimana modal tersebut di distribusikan
dan kecukupan modal yang tersedia.
d. Collateral
Jaminan sangat dibutuhkan untuk menghindari atau mengurangi
resiko kerugian bila terjadi hal-hal buruk dari usaha yang dikelola
oleh calon debitur. Penilaian jaminan biasanya hanya dinilai dari
sisi financial tetapi juga dari kualitas assets yang dimiliki calon
debitur. e. Condition
Kreditur perlu memperhatikan apakah calon debitur dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah kondisi
perekonomian yang fluktuatif untuk memastikan bahwa calon
debitur dapat melunasi kewajibannya.
b. Syarat Kredit (Credit Term)
Syarat kredit menurut Mardiyanto (2009;130) mencakup dua
hal: (1) Periode kredit (kapan penagihan dimulai serta berapa lama
batas waktu penagihan). (2) Diskon yang akan diberikan kepada
pelanggan yang membayar pada periode diskon. Dalam syarat kredit
ditentukan oleh jangka waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan
dan besar cash discount yang diberikan seandainya konsumen tersebut
membayar lebih cepat atau sebelum suatu tenggang waktu tertentu
berakhir. Sebagai contoh 2/10 n/40, persyaratan ini menunjukkan
bahwa perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% apabila utang
akan dibayar dalam tempo 10 hari dengan maksimal jangka waktu
pembayaran selama 40 hari.
Dalam menetapkan persyaratan kredit, perusahaan harus
mempertimbangkan pertambahan keuntungan yang akan diperoleh
dengan biaya modal yang harus dikorbankan sebagai akibat dari
bertambahnya besarnya dana yang tertanam dalam piutang dagang.
c. Kebijakan Penagihan (Collection Policy)
Brealey, Myers, & Marcus yang diterjemahkan oleh Sabran,
Bob. (2008;170) mendifinisikan kebijakan penagihan sebagai berikut:
”Kebijakan penagihan adalah prosedur untuk menagih dan mengawasi
piutang. Kebijakan mengenai penagihan yaitu sampai sejauh mana
tindakan atau kelonggaran yang diberikan perusahaan atas piutang yang
tidak dibayar pada waktunya.”
Kebijakan penagihan merujuk pada prosedur-prosedur yang
digunakan untuk menagih piutang. Keseimbangan biaya dan manfaat
harus selalu diperhitungkan dalam menetapkan kebijakan penagihan
yang akan dijalankan. Perubahan kebijakan penagihan mempengaruhi
jumlah penjualan, periode penagihan, persentase piutang tak tertagih,
dan persentase pelanggan yang mengambil diskon.
Menurut Brealey, Myers, & Marcus yang diterjemahkan oleh
Sabran, Bob. (2008;170) manajemen kredit melibatkan lima langkah,
yaitu:
1) Menetapkan syarat penjualan di mana akan berencana menjual
barang.
2) Memutuskan bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa
pelangan berutang uang.
3) Menentukan pelanggan mana yang tampaknya akan membayar
tagihan mereka. Ini disebut analisis kredit.
4) Memutuskan kebijakan kredit.
5) Menagih uang pada saat jatuh tempo. Ini disebut kebijakan
penagihan.
Dengan menurunkan standar pemberian kredit, mungkin akan
meningkatkan permintaan, yang juga akan meningkatkan penjualan dan
laba. Namun terdapat biaya dengan adanya penambahan piutang, serta
meningkatnya resiko piutang tidak tertagih. Perusahaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat dalam setiap pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan
karena kredit yang diberikan oleh perusahaan mengandung risiko. Salah
satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan perusahaan telah
didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan
yang sehat.
Menurut Rivai (2013:87) ketentuan kebijakan kredit perlu
ditetapkan agar setiap perusahaan memiliki dan menerapkan kebijakan
kredit yang baik, yang:
1. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan
menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara
individual.
2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada
semua tahapan proses perkreditan.
Sedangkan menurut Hasibuan (2006:60) kebijakan perkreditan
antara lain:
1. Perusahaanable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya
memenuhi kriteria:
a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit
sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar
digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam
proposal kreditnya.
2. Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu
dikaitkan dengan sumber danaa bersangkutan. Investasi dana ini
disalurkan dalam bentuk antara lain :
a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian
sarana dan prasarana perusahaan seperti pembelian kantor, mesin
dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya
tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan
menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya
produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan
dengan lamanya tabungan agar likuiditas perusahaan tetap
terjamin.
c. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus
memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat
menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara
penyelesainnya.
d. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan
kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah
peminjam yang banyak.
e. Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kredit
harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian,
persaingan antar perusahaan, dan tingkat inflasi untuk
menetapkan suku bunga kredit.
Menurut Rivai (2013:87), faktor-faktor penting dalam
kebijakan kredit adalah:
a. Kredit yang diberikan perusahaan mengandung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya perusahaan harus memerhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat.
b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan
perusahaan telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu
melalui kebijakan perkreditan yang jelas.
c. Kebijakan perkreditan perusahaan berperan sebagai panduan
dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan perusahaan
d. Untuk memastikan bahwa semua perusahaan telah memiliki
kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan Perusahaan Indonesia.
e. Kebijakan perkreditan perperusahaanan dikatakan baik bila
minimal kebijakan tersebut mencakup:
1. Prinsip kehati-hatian perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan perkreditan
4. Dokumentasi dan administrasi
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah
Prosedur pemberian kredit secara dalam praktiknya dapat
dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh
suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi
tujuannya apakah konsumtif atau produktif.
Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh
badan hukum sebagai berikut (Kasmir,2002:43) :
1. Pengajuan Proposal
2. Penyelidikan berkas pinjam
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot)
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit

Dyckman, Dukes dan Davis (2001:312) mengatakan bahwa
pendekatan umur piutang mengkategorikan setiap piutang usaha
menurut umurnya (aging schedule) dan menerapkan persentase
kerugian penagihan historis terhadap setiap kategori umur untuk
menentukan saldo akhir penyisihan yang diperlukan.
Kategori umum ini didasarkan atas lamanya piutang melampaui
batas penagihan Suatu piutang melampaui batas bila tidak dapat tertagih
sampai akhir periode yang telah ditentukan dalam ketentuan kredit.
Sebagai contoh, suatu piutang yang berasal dari penjualan tanggal 1
November dengan syarat 2/10, n/30 jatuh tempo tanggal 1 Desember.
Apabila piutang tetap belum dibayar pada tanggal 31 Desember,
analisis umur mengklasifikasi piutang ini sebagai melampaui batas
penagihan selama 30 hari.
Perhitungan umur piutang dapat dilakukan dengan dua cara
(Dyckman, Dukes dan Davis, 2001:314):
1) Umur piutang dihitung dari tanggal jatuh tempo ke tanggal 31
Desember. Karena ada kemungkinan terdapat piutang yang belum
jatuh tempo maka biasanya pengelompokannya meliputi piutang
yang belum jatuh tempo dan yang sudah lewat waktu. 2) Umur piutang dihitung dari tanggal faktur ke tanggal 31 Desember.
Karena umur piutang dihitung dari tanggal faktur, maka umumnya
pengelompokan umur piutang berdasarkan jumlah hari.

Metode cadangan kerugian piutang ada dua, yaitu metode cadangan dan
metode panghapusan langsung.
Menurut Baridwan, ada 2 metode pencatatan kerugian piutang, yaitu :
a. Metode penghapusan langsung
Metode ini beranggapan bahwa kerugian piutang diakui dan
dicatat menjadi beban jika tidak dapat ditagih. Piutang tidak dapat
tertagih diperoleh setelah perusahaan mendapat pemberitahuan resmi
bahwa debitur dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang atau
pemberitahuan debitur sendiri bahwa yang bersangkutan tidak mampu
lagi melunasi kewajibannya. Jadi perusahaan harus menghapus
dengan mendebet rekening kerugian piutang sebagai pengurang akibat
tidak tertagihnya piutang. Karena adanya piutang usaha tidak dapat
ditagih maka akan dicatat dengan jurnal :
Kerugian piutang Rp XXX
Piutang usaha Rp XXX
Apabila suatu piutang usaha yang telah dihapus ternyata
kemudian dapat ditagih, maka piutang tersebut harus dinyatakan
kembali.
Ada 2 perlakuan terhadap piutang usaha :
1) Penerimaan piutang usaha yang telah dihapus terjadi sebelum
tutup buku, maka akan dikreditkan ke rekening biaya kerugian
piutang usaha.
Jurnal :
Piutang usaha Rp XXX
Biaya kerugian piutang Rp XXX
2) Penerimaan piutang usaha yang telah dihapus terjadi sesudah
tutup buku, maka akan dikreditkan ke rekening penerimaan
piutang yang telah dihapuskan tersebut.
Jurnal :
Piutang usaha Rp XXX
Penerimaan piutang usaha yang telah dihapus Rp XXX
b. Metode cadangan
Menurut Mardiasmo (2011: 96) “Metode cadangan adalah
kerugian yang dijadikan akibat adanya piutang yang tidak dapat
ditagih harus menjadi beban periode dimana keputusan pemberian
kredit dilaksanakan”.
Metode cadangan digunakan apabila kerugian piutang yang
biasa terjadi cukup besar jumlahnya. Menurut Yusup (2009: 56) tiga
hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan metode
cadangan adalah sebagai berikut :
1) Kerugian piutang tak tertagih ditentukan jumlahnya melalui
taksiran dan ditandingkan (matched) dengan penjualan pada
periode akuntansi yang sama dengan periode tarjadinya
penjualan.
2) Jumlah piutang yang ditaksir tidak akan dapat diterima
dicatat dengen mendebit rekening Kerugian Piutang dan
mengkredit rekening Cadangan Kerugian Piutang.
3) Kerugian piutang yang sesungguhnya terjadi dicatat dengan
mendebit rekening Cadangan Kerugian Piutang dan mengkredit
rekening Piutang Dagang pada saat suatu piutang dihapus dari
pembukuan.
Menurut Yusup (2009:60) menaksir jumlah piutang tidak dapat
tertagih dengan menggunakan metode cadangan dapat menggunakan
dua dasar, yaitu persentase dari penjualan dan persentase dari piutang.
1) Persentase dari Penjualan
Dasar persentase dari penjualan adalah hubungan
persentase antara jumlah penjualan kredit dengan taksiran
kerugian yang mungkin diderita karena adanya piutang tak
tertagih. Persentase ini didasarkan pada pengalaman pada
waktu-waktu yang lalu dan kebijakan kredit yang ditetapkan
perusahaan. Dasar yang digunakan bias berupa total penjualan
kredit atau bias juga penjualan kredit bersih pada tahun berjalan.
2) Persentase dari Piutang
Dasar persentase dari piutang menetapkan sutau hubungan
persentase antara jumlah piutang dengan dengan jumlah
kerugian akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Untuk
menganalisis hal tersebut biasanya menggunakan suatu daftar
yang disebut daftar umur piutang. Dalam daftar ini debitur
(konsumen) dikelompokkan berdasarkan masa lewat waktu,
yaitu jangka waktu sejak piutang tersebut seharusnya diterima
hingga tanggal pembuatan daftar umur piutang. Analisis ini
disebut analisis umur piutang.
Menurut Zaki Baridwan, Dalam metode cadangan setiap akhir
periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang yang akan
dibebankan ke periode yang bersangkutan. Ada dua pendekatan yang
dapat digunakan untuk menentukan penaksiran kerugian piutang, yaitu
1) Pendekatan laba rugi
Menurut Efraim Ferdinan Giri, berdasarkan pendekatan ini,
penetuan taksiran piutang tidak tertagih didasarkan pada saldo
penjalan kredit atau penjualan total. Pendekatan ini diawali dengan
penetuan taksiran piutang tak tertagih (TPTT). TPTT dojitung
menggunakan data pada periode sebelumnya. Kedua, menentukan
basis perhitungan berupa, (a) penjualan total, atau (b) penjualan
kredit.

Menurut Gitosudarmo (2012: 82) dengan dilaksanakanya penjualan
secara kredit yang kemudian menimbulkan piutang maka perusahaan
sebenarnya tidak terlepas dari penanggungan risiko berupa biaya. Biaya
yang timbul akibat adanya piutang adalah :
a. Biaya penghapusan piutang
Biaya penghapusan piutang/piutang ragu-ragu (bad debt) risiko
terhadap tidak tertagihnya sejumlah tertentu dari piutang akan
dimasukkan sebagai biaya piutang ragu-ragu yang nantinya akan
diadakan penghapusan piutang. Oleh karena itu perlu diperhitungkan
pada setiap periode.
b. Biaya pengumpulan piutang
Dengan adanya piutang maka timbul kegiatan penagihan piutang yang
akan mengeluarkan biaya yang disebut sebagai biaya pengumpulan
piutang.
c. Biaya administrasi
Terhadap piutang diperlukan kegiatan administrasi yang akan
mengeluarkan biaya.
d. Biaya sumber dana
Dengan terjadinya piutang maka diperlukan dana dari dalam maupun
dari luar perusahaan untuk menjagainya. Dana tersebut diperlukan
biaya untuk sumber dana.

Piutang merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas
uang, barang atau jasa terhadap seseorang atau perusahaan lain atas
penjualan kredit yang dilakukan. Soemarso (2010: 339) mengemukakan
bahwa piutang diklasifikasikan sebagai piutang dagang dan piutang lainlain. Piutang dapat meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk
atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan.
Piutang yang timbul diluar kegiatan usaha normal perusahaan digolongkan
dalam piutang lain-lain.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
piutang dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) bagian besar, yaitu:
Piutang Dagang dan Piutang Lainlain.
a. Piutang Dagang
Piutang dagang merupakan piutang yang berasal dari penjualan
barang-barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Piutang ini
merupakan penjualan kredit jangka pendek kepada pelanggan.
Pembayarannya biasanya jatuh tempo 30-50 hari. Perjanjian kreditnya
merupakan persetujuan informan antara penjual dan pembeli yang di
dukung oleh dokumen-dokumen perusahaan seperti faktur pesanan
penjual dan kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak
melibatkan bunga meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja
ditambahkan bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam periode
tertentu. Piutang dagang merupakan tipe piutang yang paling lazim
ditemukan dan umumnya mempunyai jumlah yang paling besar.
Piutang dagang dibagi atas dua bagian, yaitu:
1) Piutang Usaha
Menurut Kieso dan Weigand (2012: 182) bahwa piutang usaha
adalah jumlah yang terhutang oleh pelanggan untuk barang dan
jasa yang diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Seperti yang telah dikemukakan piutang timbul dari transaksi
penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit terjadi apabila ada
kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga, jenis
barang maupun syarat pembayaran kemudian penjual menerbitkan
faktur penjualan sebagai dasar untuk pencatatan penjualan barulah
resmi terjadi piutang usaha. Piutang usaha diklasifikasikan dalam
neraca sebagai aktiva lancar.
2) Piutang wesel
Piutang wesel adalah suatu janji tertulis yang tidak bersyarat dari
seseorang kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang pada
tanggal tertentu. Piutang dalam bentuk wesel biasanya berakhir
setelah 30 hari atau paling lama 90 hari. Wesel ini dapat
diperjualbelikan kepada pihak lain jika sipemegang wesel
membutuhkan uang sebelum jatuh temponya sipemegang wesel
akan menagih dari pihak yang mengeluarkan wesel.
Menurut Kieso dan Weygand (2012: 252) Piutang wesel
atau bisa juga disebut wesel tagih dapat dikategorikan atas dua
bagian, yaitu:
a) Wesel tagih berbunga dinyatakan suatu tingkat bunga tertentu
dari jangka waktu jatuh temponya. Pihak yang menandatangani
wesel harus membayar sejumlah nilai nominal wesel ditambah
dengan bunga yang terhutang.
b) Wesel tagih tanpa bunga, pembayaran akan diterima pada saat
jatuh tempo akan sama dengan nilai nominal yang dinyatakan
dalam satu wesel tesebut.
a. Piutang Lain-lain
Menurut Smith (2009: 286) bahwa piutang lain-lain meliputi seluruh
tipe piutang lainnya. Piutang lain-lain dari berbagai transaksi seperti :
1) Penjualan sekuritas atau harta benda lain selain persediaan
2) Uang muka kepada pemegang saham, para direktur, pejabat dan
karyawan
3) Setoran atau deposito kepada kreditor, perusahaan utilitas (Perum)
dan instilasiinstilasi lainnya
4) Pembayaran dimuka atas pembelian
5) Tuntutan atas kerugian atau kerusakan
6) Harga saham yang masih harus ditagih
7) Piutang deviden dan bunga
Penjualan kredit ini akan menimbulkan resiko bagi perusahaan
jika tidak dapat ditagihnya sebagian atau bahkan mungkin seluruh dari
piutang. Oleh karena itu lalu memperhitungkan biaya atas resiko tidak
dapat ditagihnya piutang tersebut dalam bentuk bad debt expense.
Kebijakan penjualan kredit dapat menimbulkan keuntungan- keuntungan dalam bentuk:
1) Kenaikan hasil penjualan
2) Kenaikan laba. Hal ini adalah sebagai akibat dari kenaikan
dalam hasil penjualan akan dapat menimbulkan kenaikan pada laba
perusahaan.
3) Memenangkan persaingan. Dalam bisnis saat ini maka hampir
semua perusahaan melaksanakan politik penjualan kredit. Oleh
karena itu untuk menjaga posisi perusahaan di dalam persaingan
maka haruslah dilakukan politik penjualan kredit tersebut, apabila
tidak ingin merosot dalam posisi persaingan di pasar.
Menurut Gitosudarmo (2012: 82) besar kecilnya piutang
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
1) Volume penjualan kredit
Makin besar jumlah penjualan kredit dari keseluruhan penjualan
akan
memperbesar jumlah piutang dan sebaliknya makin kecil jumlah
penjualan kredit dari keseluruhan piutang akan memperkecil jumlah
piutang.
2) Syarat pembayaran bagi penjualan kredit
Semakin panjang batas waktu pembayaran kredit berarti semakin
besar jumlah piutangnya dan sebaliknya semakin pendek batas waktu
pembayaran kredit berarti semakin kecil besarnya jumlah piutang
3) Ketentuan tentang batas volume penjualan kredit
Apabila batas maksimal volume penjualan kredit ditetapkan dalam
jumlah yang relatif besar, maka bersarnya piutang juga semakin besar.
4) Kebiasaan membayar para pelanggan kredit
Apabila kebiasaan membayar para pelanggan dari penjualan kredit
mundur dari waktu yang dipersyaratkan maka besarnya jumlah piutang
relatif besar.
5) Kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan
Apabila kegiatan penagihan piutang dari perusahaan bersifat aktif dan
pelanggan melunasinya maka besarnya jumlah piutang relatif kecil,
tetapi apabila kegiatan penagihan piutang bersifat pasif maka besarnya
jumlah piutang relatif besar.

Menurut Syahyunan (2009: 61) “alasan perusahaan untuk
melakukan penjualan secara kredit adalah untuk mendorong atau
meningkatkan penjualan guna meningkatkan laba perusahaan.” Pengertian
luas istilah piutang dapat dipergunakan bagi semua hak terhadap pihak lain
atas uang, barang dan jasa. Gitosudarmo (2009: 81) “menjelaskan Piutang
adalah merupakan aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai
akibat dari dilaksanakannya kebijakan penjualan kredit.” Kebijakan
penjualan kredit ini merupakan kebijakan yang biasa dilakukan dalam
dunia bisnis untuk merangsang minat para langganan. Jadi kebijakan ini
sengaja dilakukan untuk memperluas pasar dan memperbesar hasil
penjualan.
Menurut Sinurat (2010: 198) “Piutang adalah tagihan kepada
seseorang atau perusahaan berupa sejumlah uang tertentu oleh karena
terjadinya transaksi dimasa lalu yang mengakibatkan timbulnya tagihan.”
Menurut Yusup (2009: 52) “Piutang adalah hak untuk menagih sejumlah
uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu
transaksi, yaitu penjualan secara kredit.” Sementara piutang dagang
menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 9.4) adalah “Piutang usaha
meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk/penyerahan jasa
dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan”.
Dalam akuntansi, piutang harus diklasifikasikan dan disajikan
dalam neraca dengan benar. Piutang yang diperkirakan dapat ditagih
dalam tempo satu tahun atau kurang dihitung dari tanggal neraca harus
disajikan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari satu tahun harus
disajikan dan dikelompokkan sebagai investasi atau aktiva lain-lain.
Piutang timbul dari transaksi penjualan kredit. Penjualan secara kredit
dilakukan untuk memperbesar volume penjualan (pendapatan). Hanya
penjualan secara kredit memiliki risiko tidak tertagihnya piutang tersebut.
Piutang yang tidak tertagih digolongkan menjadi biaya yang disebut
dengan biaya kerugian piutang.

Pada tahun 1992 COSO 24 mengeluarkan definisi tentang pengendalian
intern, COSO memandang pengendalian intern merupakan rangkaian tindakan
yang menembus seluruh organisasi. COSO juga membuat jelas bahwa
pengendalian intern berada dalam proses manajeman dasar, yaitu perencanaan,
pelaksanaabn, dan menitoring (Boynton dan Kell, 2003).
Terdapat lima unsur-unsur pengendalian intern yang berkaitan menurut
COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pengawasan atau pemantauan.
a. Lingkungan Pengendalian
Komponen ini meliputi sikap manajemen disemua tingkatan terhadap
operasi secara umum dan konsep pengendalian secara khusus. Implementasi dari
kode etik ini akan sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama entitas
perlu menyatakan secara spesifik kepada karyawan mengenai kode etik yang
mereka jalankan. Kompetensi adalah skill atau kecakapan yang dimiliki oleh
seseorang sebagai modal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban serta
kemampuan bersaing dalam mencapai tujuan. Integritas adalah suatu sikap dalam
menyatakan keinginan atau kehendak, kejujuran, dan keikhlasan serta perbuatan
antara orang-orang yang memiliki satu tujuan yang sama.
b. Penentuan Risiko
Penentuan risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi
dan penentuan kekuatan organisasi melalui evalusai risiko. Penentuan risiko
merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan (integral) dan terus menerus.
Dikatakan integral, karena tidak dapat menetapkan tujuan dan dengan mudah
mengasumsikan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Risiko kredit adalah risiko
tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada pelanggan. Sebelum
perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau penambahan kredit
oleh para pelanggan, perlu mengadakan evalusai risiko kredit dari para pelanggan
tersebut.
Pada umumnya perusahaan dalam mengadakan penilaian risiko kredit
terhadap debitur adalah dengan memerhatikan lima “C”. lima “C” tersebut adalah
character, capacity, collateral, capital dan conditions.
a. Character, menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari pelanggan
untuk secara jujur memenuhi kewajibannya.
b. Capacity, adalah pendapat subyek mengenai kemampuan dari pelanggan, ini
diukur dengan record diwaktu yang lalu, disertai dengan observasi fisik
(survey) pada rumah dan kantor maupun usaha dari calon debitur.
c. Capital, diukur oleh posisi financial pelanggan secara umum, dimana hal ini
ditunjukkan oleh Analisa ratio financial dari perusahaan.
d. Collateral, dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang diikatkan, atau
dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada pelanggan
tersebut.
e. Condition, menunjukkan pengaruh langsung dari trend ekonomi pada
umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus
dalam suatu bidang ekonomi.
c. Aktivitas Pengendalian
Komponen ini mencakup aktivitas-aktivitas yang dulunya dikaitkan
dengan konsep pengendalian. Aktivitas-aktivitas ini meliputi persetujuan,
tanggung jawab dan kewenangan, pemisahan tugas, pendokumentasian,
rekonsiliasi, karyawan kompeten dan jujur, pemeriksaan internal dan audit
internal. Aktivitas-aktivitas ini harus dievaluasi resikonnya untuk organisasi
secara keseluruhan. (Mulyadi, Sistem Akuntansi, 2016), menyatakan prosedur
pemisahan tugas dalam rangka memenuhi aktivitas pegendalian harus memenuhi
aktivitas pengendalian harus memenuhi syarat antara lain:
1. Dipisahkan fungsi-fungsi operasional dan penyimpanan dari fungsi akuntansi.
Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer. Fungsi
akuntansi adalag fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa
keuangan perusahaan.
2. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melakukan
semua tahap suatu transaksi.
Tujuan pokok pemisahan fungsi ini adalah untuk mencegah dan untuk
mendeteksi kesalahan dan kcurangan dalam pelaksanaan tuga yang dibebankan
kepada seseorang.
Dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan sebagai dasar pencatatan
ke dalam kartu piutang adalah faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit
dan bukti memorial :
1. Faktur penjualan, dalam pencatatan piutang usaha dokumen ini digunakan
sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang usaha dari transaksi penjualan
kredit dimasukkan dalam jurnal penjualan.
2. Bukti kas masuk, dalam pencatatan piutang usaha, bukti kas masuk ini
digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang usaha.
3. Memo kredit, digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan yang
dimasukkan ke dalam jurnal umum atau jurnal returpenjualan.
4. Bukti memorial, dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam
jurnal umum dan kartu piutang.
d. Informasi dan Komunikasi
Komponen ini merupakan bagian penting dari proses manjemen.
Manajemen tidak dapat berfungsi tanpa informasi. Komunikasi adalah proses
seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesen kepada orang lain
melalui pesan simbolis.
e. Pengawasan dan Pemantauan
Pengawasan atau pemantauan adalah evaluasi rasional yang dinamis atas
informasi yang diberikan pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen
pengendalian.

Tujuan pengendalian intern mempunyai empat tujuan diantaranya
(Mulyadi, Auditing, 2006) :
1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,
3. Mendorong efisiensi,
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal merupakan kegiatan yang penting sekali dalam
pencapaian tujuan usaha. Setiap perusahaan memerlukan Pengendalian untuk
mengendalikan seluruh fungsi di dalamnnya. Pengendalian dianggap penting
karena akan mempengaruhi setiap aspek operasional perusahaan. Pengendalian
merupakan alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsi pengendalian,
baik langsung maupun yang tidak langsung.

Piutang tak tertagih adalah kerugian pendapatan yang memerlukan,
melalui ayat jurnal pencatatan yang tepat dalam akun, penurunan aktiva
piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas
pemegang saham (Kieso, 2012).
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinnya piutang tak
tertagih antara lain:
1.Relasi/customer meninggal dunia.
2.Relasi/customer yang melarikan diri.
3.Relasi mengalami pailit

Kebijakan penagihan akan dilakukan apabila penjualan kredit atau
konsinyasi sudah melewati jatuh tempo yang disepakati kedua belah pihak. Ada
metode dalam melakukan kebijakan penagihan yaitu (Thomas, 2010) :
1. Pengiriman surat
2. Melakukan hubungan telepon
3. Mencari intervensi oleh bagian hukum perusahaan
4. Menggunakan lembaga penagihan
5. Mengajukan gugatan hukum.

Faktor – faktor piutang yang mempengaruhi besar kecilnya investasi
(Wicaksana, 2011) adalah:
1. Persentase Penjualan Kredit
Ketika perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan, maka tingkat
investasi dalam piutang juga akan naik.
2. Ketentuan Penjualan
Ketentuan penjualan mengidentifikasi kemungkinan diskon untuk
pembayaran yang lebih awal, periode diskon, dan periode kredit total.
3. Tipe Pelanggan
Tipe pelanggan ditentukan oleh cepat lambatnya pembayaran. Apabila
melebihi tempo pembayaran dimungkinkan akan gagal bayar atau piutang
tidak terbayar.
4. Usaha Penagihan
Apabila terjadi pembelian kredit atau konsinyasi yang sudah melebihi
jatuh tempo pembayaran dipastikan aka nada usaha penagihan dari petugas
penagihan.

Perusahaan melakukan penjualan secara kredit sebagian asset yang
dimiliki adalah piutang. Agar piutang tak tertagih, perlu menetapkan kebijakan
yang baik dan tepat untuk dimiliki tanpa adanya penunggaan pembayaran maupun
resiko. Wujud dari pengendalian internal dan pengawasan atas piutang tersebut
berupa kebijakan. Untuk mewujudkan perusahaan perlu memperhatikan
pengendalian internal dan pengawasan terhadap piutang tersebut (Suwarno, 2009):
1. Penetapan Pemberian Kredit
Pemberian kredit dan syarat pemberian kredit dapat menetapkan dengan
sebaik-baiknya supaya tidak terjadinya kerugian pada perusahaan dan
menghambat para pelanggan yang baik dan potensial, pada umumnya pemberian
kredit berpedoman pada prinsip 5 C yang terdiri dari character, capital, capacity,
collateral, dan condition of economy.
2. Penagihan
Pelaksanaan penagihan adalah syarat-syarat pemberian kredit diantarannya
syarat jatuh tempo pembayaran. Perusahaan dapat melakukan cara pengiriman
surat tagihan kepada customer, melalui telepon, melalui petugas yang dating,
melalui tindakan secara hukum.
3. Penetapan dan penyelengaraan pengendalian internal yang tepat
Adanya penegndalian internal yang tepat atas piutang digunakan untuk
mendukung tahap pengendalian seperti penetapan pemberian kredit dan
pelaksanaan penagihan. Perusahaan harus memiliki prosedur-prosedur yang tepat
seperti:
a. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang melakukan penjualan dari
fungsi akuntansi untuk piutang. Dengan demikian pegawai yang menangani
akuntani untuk piutang tidak boleh dilibatkan dengan aspek operasi.
b. Pegawai yang menangani piutang yang harus dipisahkan dari hasil tagihan
piutang.
c. Piutang harus memiliki persetujuan dari yang berwenang di transaksi
pemberian kredit, pemberian potongan penghapusan.
d. Piutang diatur oleh perusahaan berdasarkan umur piutangnnya.

Piutang membuktikan bentuk aktiva non kas lainnya yang harus dilakukan penagih (collect) pada tanggal jatuh temponya (Syakur, 2015). Piutang usaha penjualan pada aktiva yang dilakukan secara kredit lainnya berupa tagihan yang menimbulkan karena penjualan barang dagangan, jasa atau transaksi-transaksi lain yang dapat menimbulkan klaim kepada pihak lain.

1. Bentuk normal tahap pertama (1” Normal Form)
Contoh yang kita gunakan di sini adalah sebuah perusahaan yang
mendapatkan barang dari sejumlah pemasok. Masing-masing pemasok
berada pada satu kota. Sebuah kota dapat mempunyai lebih dari satu
pemasok dan masing-masing kota mempunyai kode status tersendiri.
2. Bentuk normal tahap kedua (2nd normal form)
Definisi bentuk normal kedua menyatakan bahwa tabel dengan kunci
utama gabungan hanya dapat berada pada 1NF, tetapi tidak pada 2NF.
Sebuah tabel relasional berada pada bentuk normal kedua jika dia
berada pada bentuk normal kedua jika dia berada pada 1NF dan setiap
kolom bukan kunci yang sepenuhnya tergantung pada seluruh kolom
yang membentuk kunci utama.
3. Bentuk normal tahap ketiga (3rd normal form)
Bentuk normal ketiga mengharuskan semua kolom pada tabel
relasional tergantung hanya pada kunci utama. Secara definisi, sebuah
tabel berada pada bentuk normal ketiga (3NF) jika tabel sudah berada
pada 2NF dan setiap kolom yang bukan kunci tidak tergantung secara
transitif pada kunci utamanya.
4. Boyce Code Normal Form (BCNF)
Setelah 3NF, semua masalah normalisasi hanya melibatkan tabel yang
mempunyai tiga kolom atau lebih dan semua kolom adalah kunci.
Banyak praktisi berpendapat bahwa menempatkan entitas pada 3NF
sudah cukup karena sangat jarang entitas yang berada pada 3NF bukan
merupakan 4NF dan 5NF.
5. Bentuk Normal Tahap Keempat dan Kelima
Sebuah tabel relasional berada pada bentuk normal keempat (4NF)
jika dia dalam BCNF dan semua ketergantungan multivalue
merupakan ketergantungan fungsional. Bentuk normal keempat (4NF)
didasarkan pada konsep ketergantungan multivalue (MVD).
Sebuah tabel berada pada bentuk normal kelima (5NF) jika ia tidak
dapat mempunyai dekomposisi lossless menjadi sejumlah tabel lebih
kecil. Empat bentuk normal pertama berdasarkan pada konsep
ketergantungan fungsional, sedangkan bentuk normal kelima
berdasarkan pada konsep ketergantungan gabungan (join dependence)
(Janner Simarmata, 2010 : 76).

Normalisasi adalah teknik perancangan yang banyak digunakan sebagai
pemandu dalam merancang basis data relasional. Pada dasarnya, normalisasi
adalah proses dua langkah yang meletakkan data dalam bentuk tabulasi dengan
menghilangkan kelompok berulang lalu menghilangkan data yang terduplikasi
dari tabel rasional.
Teori normalisasi didasarkan pada konsep bentuk normal. Sebuah tabel
relasional dikatakan berada pada bentuk normal tertentu jika tabel memenuhi
himpunan batasan tertentu. Ada lima bentuk normal yang tekah ditemukan.

Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan, hubungan
antar data dapat ditunjukkan dengan adanya field kunci dari setiap tabel yang
beda. Dalam satu file atau tabel terdapat record-record yang sejenis, sama besar,
sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Satu record
terdiri dari field yang saling berhubungan menunjukkan bahwa fiel tersebut satu
pengertian yang lengkap dan disimpan dalam satu record. Basis data mempunyai
beberapa kriteria penting yaitu :
1. Bersifat data oriented dan bukan program oriented.
2. Dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis
datanya.
3. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya.
4. Dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah.
5. Dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda.
Prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama
fleksibel dan kecepatan pada saat pengambilan data kembali. Adapun ciri-ciri
basis data di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Efesiensi meliputi kecepatan, ukuran dan ketepatan.
2. Data dalam jumlah besar.
3. Berbagi pakai (dipakai bersama-sama atau sharebility).
Mengurangi bahkan menghilangkan terjadinya duplikasi dan data yang tidak
konsisten (Windu Gata ; 2013 : 19).

Inventaris adalah daftar barang barang yang digunakan di perusahaan atau di kantor yang menyertakan barga, jumíah, jenis dan keadaannya. Sedangkan Inventansasi, inventaris adalah daftar yang memuat semua barang perusahan dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Daftar yang dimaksud ialah berupa cacatan tentang semua alat dan bahan yang disediakan untuk dipergunakan dalam pengolahan usaha yang dijalankan maupun sebagai peralatan operasional perusahan (Malkus Willybrodus ; 2013 : 8). Inventarisasi secara deskriptif dapat dipahami sebagai suatu kegiatan pencatatan selengkapnya mengenai barang-barang inventaris yang telah dibeli, diterima, dibagikan dan dipakai dalam suatu lingkup organisasi, baik mengenai barang tahan lama maupun habis pakai. Oleh karena itu, pada dasarnya pencatatan adalah kegiatan membubuhkan keterangan atau informasi yang sewaktuwaktu dibutuhkan oleh suatu organisasi. Inventarisasi sebagai serangkaian kegiatan pencatatan atas barang inventaris memiliki beberapa manfaat : 1. Mencatat dan menghimpun data aset yang dikuasai unit organisasi/ departemen. 2. Menyiapkan dan menyediakan bahan laporan pertanggung jawaban atas penguasaan dan pengelolaan aset organisasi/ negara. 3. Menyiapkan dan menyediakan bahan acuan untuk pengawasan aset organisasi atau negara. 4. Menyediakan informasi mengenai aset organisasi /negara yang dikuasahi departemen sebagai bahan untuk perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengelolaan perlengkapan departemen. 5. Menyediakan informasi tentang aset yang dikuasai departemen untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan tugas departemen (Rima Astari ; 2013 : 19).

Informasi adalah data yang berguna yang telah diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Informasi sangat penting bagi organisasi. Pada dasarnya informasi adalah penting seperti sumber daya yang lain, misalnya peralatan, bahan, tenaga, dsb. Informasi yang berkualitas dapat mendukung keunggulan kompetitif suatu organisasi. Dalam sistem informasi akuntansi, kualitas dari informasi yang disediakan merupakan hal penting dalam kesuksesan sistem. Secara konseptual seluruh sistem organisasional mencapai tujuannya melalui proses alokasi sumber daya, yang diwujudkan melalui proses pengambilan keputusan manajerial. Informasi memiliki nilai ekonomik pada saat ia mendukung keputusan alokasi sumber daya, sehingga dengan demikian mendukung sistem untuk mencapai tujuan. Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi dalam dua kelompok besar: ekstern dan intern. Pemakai ekstern mencakup pemegang saham, investor, kreditor, pemerintah, pelanggan, pemasok, pesaing, serikat pekerja, dan masyarakat. Pemakai intern terutama para manajer, kebutuhannya bervariasi tergantung pada tingkatannya (Agustinus ; 2012 : 1).

Sistem merupakan serangkaian bagian yang saling tergantung dan bekerja
sama untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem pasti tersusun dari sub-sub
sistem yang lebih kecil yang juga saling tergantung dan bekerja sama untuk
mencapau tujuan. Sebagai contoh, sistem administrasi universitas terdiri dari sub- sub sistem administrasi fakultas dan sub-sistem fakultas terdiri dari sub-sub sistem
administrasi jurusan.
Tujuan dasar suatu sistem tergantung pada jenis sistem itu sendiri. Sebagai
contoh, sistem peredaran darah manusia merupakan sistem biologi yang memiliki
tujuan untuk mengedarkan darah yang mengandung oksigen dan sari makanan ke
seluruh tubuh. Sedangkan sistem buatan manusia seperti sistem yang terdapat di
sekolah, organisasi bisnis, atau instansi pemerintah juga mempunyai tujuan yang
berbeda. Organisasi bisnis biasanya memiliki tujuan yang lebih jelas, seperti yang
telah disebutkan pada bagian sebelumnya, yaitu mendapatkan laba.
Sistem informasi yang kadang kala disebut sebagai sistem pemrosesan
data, merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan
komponen, baik manual ataupun berbasis komputer yang terintegrasi untuk
mengumpulkan, menyimpan dan mengelola data serta menyediakan informasi
kepada pihak yang berkepentingan sebagai pemakai informasi tersebut (Anastasia
Diana ; 2011 : 3).

Menurut Bhayangkara (2015:16) efisiensi merupakan ukuran proses
yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional
perusahaan.
Efisiensi menurut Mahmudi (2010:85) adalah proses yang dilakukan
untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan.
Menurut Sukrisno Agoes (2012:154) efisiensi berarti bertindak
dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan
sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.

Menurut Bhayangkara (2015:17) secara tingkat efektivitas dapat
dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai
tujuannya.
Menurut Mahmudi (2010:143) Efektivitas adalah hubungan antara
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
Menurut Sukrisno Agoes (2012:154) Efektifitas dimaksud bahwa
produk akhir suatu kegiatan operasional telah mencapai tujuan baik
ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun
batasan waktu yang ditargetkan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penjualan kredit
menurut Mulyadi (2013:214) adalah sebagai berikut:
a. Surat Order Pengiriman
Surat order pengiriman merupakan dokumen pokok untuk
memproses penjualan kredit kepada pelanggan.
b. Faktur Penjualan dan Tembusan
Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai
dasar untuk mencatat timbulnya piutang tembusan surat order
pengiriman terdiri dari:
1. Faktur penjualan merupakan lembar pertama yang dikirim
oleh fungsi penagihan kepada pelanggan.
2. Tembusan piutang merupakan tembusan faktur yang dikirim
oleh fungsi penagihan dan akuntansi sebagai dasar untuk
mencatat piutang kedalam buku besar.
c. Rekapitulasi Harga Pokok Penjualan
Merupakan dokumen pendukung yang digunakan untuk
menghitung total harga pokok produk yang dijual selama
periode akuntansi. Data yang dicantumkan dalam rekapitulasi
harga pokok penjualan berasal dari kartu persediaan. Secara
periodik harga pokok yang dijual selama jangka waktu tertentu
dihitung dalam rangka rekapitulasi harga pokok penjualan dan
kemudian dibuatkan dokumen sumber berupa bukti memorial
untuk harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi
tertentu.
d. Bukti Memorial
Merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan
kedalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti
memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga
pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu.

Dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai menurut
Mulyadi (2013:463) terdiri dari:
a. Faktur Penjualan Tunai
Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi
yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan
tunai. Jika dilihat kembali daftar informasi yang diperlukan oleh
manajemen mengenai transaksi penjualan tunai tersebut diatas,
maka formulir faktur penjualan tunai dapat digunakan untuk
merekam data mengenai nama pembeli dan alamat pembeli,
tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga
satuan, jumlah harga, nama dan kode wiraniaga, otoritas
terjadinya berbagai tahap transaksi. Faktur penjualan tunai diisi
oleh fungsi penjualan yang berfungsi sebagai pengantar
pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas dan sebagai
dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penjualan ke
dalam penjualan. Tembusan faktur ini dikirimkan oleh fungsi
penjualan kepada fungsi pengiriman sebagai perintah
penyerahan barang kepada pembeli yang telah melaksanakan
pembayaran harga barang ke fungsi kas. Tembusan faktur ini
juga berfungsi sebagai slip pembungkus (packing slip) yang
ditempelkan oleh fungsi pengiriman di atas pembungkus,
sebagai alat pendeteksi bungkusan barang.
b. Pita Register Kas (Cash Register Tape)
Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara
mengoprasikan mesin register kas (cash register). Pita register
kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh
fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur
penjualan tunai yang dicatat dalam penjualan.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dokumen adalah
surat yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti
keterangan.
Dokumen dapat disimpulkan adalah berkas yang penting atau
berharga yang bersifat tertulis atau tercetak yang berfungsi sebagai
bukti dan sangat diperlukan dalam proses pencatatan mulai dari awal
kegiatan penjualan tunai dan penjualan kredit sampai pencatatan pada
laporan keuangan.

Berikut ini adalah penjelasan untuk Prosedur Penjualan Kredit
yang dinyatakan oleh Mulyadi (2013:211) adalah sebagai berikut:
a. Bagian Order Penjualan
Bagian order penjualan dalam prosedur ini fungsi penjualan
menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi
penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan
kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan
mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk
memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam
melayani order dari pembeli.
b. Bagian Gudang
Bagian gudang dalam prosedur ini fungsi gudang
menyiapkan barang yang telah di order oleh pelanggan/pembeli
dan mempersiapkan penge-pack-an barang untuk barang
tersebut di kirimkan oleh bagian pengiriman.
c. Bagian Pengiriman
Bagian pengiriman dalam prosedur ini fungsi pengiriman
mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi
yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang
diterima dari fungsi gudang. Pada saat penyerahan barang,
fungsi pengiriman meminta tanda tangan penerimaan barang
dari pemegang kartu kredit di atas faktur penjualan kartu kredit.
d. Bagian Pencatatan Piutang
Bagian pencatatan piutang dalam prosedur ini fungsi
akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit
kedalam kartu piutang.
e. Bagian Penagihan
Bagian penagihan dalam prosedur ini fungsi penagihan
menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya
menurut abjad. Secara periodik fungsi penagihan membuat surat
tagihan dan mengirimkanya kepada pemegang kartu kredit
perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan kartu kredit.
f. Bagian Pencatatan Penjualan
Bagian pencatatan penjualan dalam prosedur ini fungsi
akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam
jurnal penjualan.
Sedangkan penjelasan Prosedur Penjualan Kredit yang
dikemukakan oleh V. Wiratna Sujarweni (2015:80) adalah sebagai
berikut:
a. Prosedur Order Penjualan
Dalam prosedur ini, fungsi order penjualan menerima order
dari pembeli.
b. Prosedur Persetujuan Kredit
Dalam prosedur ini, bagian penjualan meminta persetujuan
kredit dari bagian kredit yaitu pada bagian keuangan.
c. Prosedur Pengiriman
Dalam prosedur ini, bagian pengiriman mengirimkan barang
kepada pembeli sesuai dengan surat order pengiriman.
d. Prosedur Faktur/Penagihan
Dalam prosedur ini, bagian penagihan membuat membuat
faktur penjualan dan dikirim kepada pembeli.
e. Prosedur Pencatatan Akuntansi
Dalam prosedur ini, bagian akuntansi membuat kartu
piutang berdasarkan faktur penjualan

Berikut ini adalah penjelasan untuk Prosedur Penjualan Tunai
yang dinyatakan oleh Mulyadi (2013:476) adalah sebagai berikut:
a. Bagian Order Penjualan
Bagian order penjualan menerima order dari pembeli lalu
membuat faktur penjualan tunai rangkap tiga. Lembar pertama
untuk diserahkan ke bagian kasa, lembar kedua untuk tembusan
ke bagian gudang pada saat pengiriman dan lembar ketiga untuk
disimpan oleh perusahaan.
b. Bagian Kas
Bagian Kas menerima faktur penjualan tunai untuk
mengetahui berapa harga yang harus diterima dari pembeli dan
menerima uang tunai dari pembeli sesuai dengan yang tertulis di
lembar faktur penjualan tunai. Bagian kasa mengoprasikan
register kas untuk mendapatkan pita register yang akan
digunakan sebagai bukti penerimaan kas.
c. Bagian Gudang
Bagian gudang menerima faktur penjualan sebagai informasi
barang apa saja yang telah diorder. Mencatat pengurangan pada
persediaan di kartu gudang dan memberikan barang yang di order
oleh pembeli bersamaan dengan faktur penjualan tunai ke bagian
pengiriman barang.
d. Bagian Pengiriman
Bagian pengiriman menerima faktur penjualan tunai dan pita
register kas dari bagian kasa untuk bukti bahwa pembeli telah
melakukan pembayaran secara tunai serta menerima faktur
penjualan tunai lembar kedua dari bagian gudang, hal tersebut
untuk mencocokan dari kedua bagian tersebut. Setelah keduanya
cocok, bagian pengiriman memberikan barang yang di order oleh
pembeli beserta faktur penjualan tunai lembar kedua.
e. Bagian Jurnal
Bagian jurnal menerima faktur penjualan tunai lalu membuat
jurnal pada jurnal penjualan, menerima bukti setoran bank untuk
membuat jurnal pada jurnal penerimaan kas.

Pengertian Prosedur menurut Mulyadi (2016:4) adalah suatu urutan
klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau
lebih, yang dibuat yang dibuat untuk menjamin penanganan secara
seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang, maka dapat
disimpulkan prosedur adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak
penjualan mulai dari pesanan yang dilakukan oleh pihak pembeli
sampai dengan pencatatan penjualan.

Menurut Mulyadi (2013:210), menyatakan bahwa penjualan
kredit dilaksanakan oleh perusahaa dengan cara mengirimkan
barang sesuai dengan order (permintaan) yang diterima dari
pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan mempunyai
tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak
tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit yang pertama kepada
seorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat
atau tidaknya pembeli tersebut diberi kredit.
Sedangkan pengertian Penjualan Kredit menurut Samryn
(2014:250) “Penjualan kredit adalah penjualan yang direalisasikan
dengan timbulnya tagihan atau piutang kepada pihak pembeli.

Menurut Mulyadi (2013:455), penjualan tunai dilaksanakan
oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan
pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang
diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli. Setelah uang diterima
oleh perusahaan, barang kemudian diserahkan kepada pembeli dan
transaksi penjualan tunai kemudian dicatat oleh perusahaan.
Sedangkan pengertian Penjualan Tunai menurut Lilis
Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2011:167) menyatakan
bahwa “Penjualan tunai merupakan penjualan yang dilakukan
dengan cara menerima uang tunai/cash pada saat barang diserahkan
kepada pembeli.

Menurut Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini (2010:165)
Penjualan merupakan aktivitas memperjualbelikan barang dan jasa
kepada kosumen.
Menurut Arens, Elder dan Beasley (2015:462) menyatakan bahwa,
“Penjualan merupakan proses yang diperlukan untuk mengalihkan
kepemilikan atas barang dan jasa yang telah tersedia untuk dijual
kepada pelanggan”.
Berdasarkan pernyataan dari para ahli dapat disimpulkan bahwa
penjualan merupakan aktivitas jual-beli yang dilakukan untuk
mendapatkan barang dan jasa yang telah disediakan.

Fungsi penjualan sangatlah penting di bidang usaha. Karena dengan
melakukan transaksi penjualan dapat menjalin hubungan baik dengan
pihak lain terutama konsumen.
Fungsi penjualan merupakan pendapatan utama dalam perusahaan
karena semakin besar penjualan yang didapatkan maka semakin besar
pula pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dan apabila
perusahaan tidak dapat mengelola dengan baik fungsi penjualan secara
efisiensi dan efektivitas maka dapat merugikan perusahaan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam audit
manajemen, yaitu sebagai berikut:
1. Audit Pendahuluan
Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar
belakang terhadap objek yang di audit. Di samping itu, pada audit ini
juga dilakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan,
dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta
menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk
mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan
pada perusahaan yang diaudit. Dari informasi latar belakang ini,
auditor dapat menentukan tujuan audit sementara.
2. Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen
Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap
pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai
efektivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian
tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih
memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga
dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadinya
kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan. Jika
dihubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada
audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini
dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan
audit yang sesungguhnya, atau mungkin ada beberapa tujuan audit
sementara yang gugur, karena tidak cukup bukti-bukti untuk
mendukung tujuan audit tersebut.
3. Audit Terinci
Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan bukti yang
cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah
ditentukan. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan temuan
untuk mencari keterkaitan antara satu temuan dengan temuan yang
lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan
audit. Temuan yang cukup, relevan, dan kompeten dalam tahap ini
disajikan dalam suatu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung
kesimpulan audit yang dibuat dan rekomendasi yang diberikan.
4. Pelaporan
Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil audit
termasuk rekomandasi yang diberikan kepada pihak yang
berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen
(objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihakpihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap
berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam
bentuk komprehensif (menyajikan temuan-temuan penting hasil
audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi).
Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan
mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti.
5. Tindak Lanjut
Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan
untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan
tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen
melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam
laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan
berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindakan perbaikan
tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit
akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hasil
audit menjadi kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan
tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang diaudit.

Menurut Bhayangkara (2015:6), ada 7 (tujuh) prinsip dasar yang
harus diperhatikan agar audit manajemen dapat mencapai tujuan dengan
baik, yaitu:
1. Audit dititikberatkan pada objek yang mempunyai peluang untuk
diperbaiki.
Sesuai dengan tujuan audit manajemen, yaitu menciptakan
perbaikan terhadap program atau aktivitas perushaan, maka audit
dititikberatkan pada berbagai hal yang masih memerlukan perbaikan
untuk mencapai kondisi optimal dalam pengelolaan sumber daya
yang dimiliki perusahaan. Prinsip audit ini mengarahkan audit pada
berbagai kelemahan manajemen, baik dalam bentuk operasional
yang berjalan tidak efisien dan pencapaian tujuan yang tidak efektif
maupun kegagalan perusahaan dalam menerapkan berbagai
ketentuan dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit.
Penilaian yang akurat baik terhadap kinerja manajemen maupun
berbagai program atau metode operasi yang telah dilaksanakan,
membutuhkan audit yang saksama. Dari hasil audit yang dilakukan
akan diketahui apakah program yang ditetapkan, metode
pelaksanaan operasi, atau kebijakan yang ditetapkan manajemen
secara efektif dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
Dengan demikian, audit merupakan prasyarat yang harus dilakukan
sebelum penilaian dilakukan.
3. Pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang
bersifat positif.
Di samping menyajikan temuan-temuan yang merupakan
kelemahan dalam pengelolaan perusahaan, auditor juga harus
menyajikan temuan-temuan yang positif yang biasanya berupa
keberhasilan yang dicapai manajemen dalam mengelola berbagai
program atau aktivitas dalam operasinya. Hal ini dilakukan untuk
memberikan penilaian yang objektif terhadap objek yang diaudit.
4. Identifikasi individu yang bertanggung jawab tehadap kekurangankekurangan yang terjadi.
Auditor harus dapat mengidentifikasi dan menemukan individuindividu yang bertanggung jawab terhadap berbagai kelemahan yang
terjadi pada perusahaan. Hal ini penting, karena dengan mengetahui
individu-individu tersebut, permasalahan dan penyebab terjadinya
kelemahan tersebut akan dapat digali lebih dalam, sehingga tindakan
koreksi yang akan dilakukan menjadi lebih tepat dan lebih cepat.
5. Penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung
jawab.
Walaupun auditor tidak memiliki wewenang dalam memberikan
sanksi atau tindakan terhadap petugas yang bertanggung jawab
terhadap kelemahan yang terjadi, tetapi berdasarkan hasil audit yang
dilakukan, auditor dapat memberikan berbagai pertimbangan dalam
menentukan sanksi yang akan diberikan oleh pihak yang lebih tinggi
dari petugas yang bersangkutan.
6. Pelanggaran hukum.
Dalam proses audit, tidak tertutup kemungkinan auditor
menemukan berbagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
Pelanggaran dapat berupa penipuan, penggelapan aset-aset
perusahaan maupun berbagai kegiatan yang secara sengaja
merugikan perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun
kelompok. Walaupun bukan tugas utama auditor untuk melakukan
penyelidikan terhadap pelanggaran hukum, auditor harus segera
menyampaikan temuan tersebut kepada atasannya tentang adanya
pelanggaran tersebut.
7. Penyelidikan dan pencegahan kecurangan.
Jika terdapat indikasi terjadinya kecurangan (fraud) pada objek
audit, auditor harus memberikan perhatian khusus dan melakukan
penyelidikan yang lebih dalam terhadap hal tersebut, sehingga
diharapkan kecurangan tersebut tidak terjadi.

Sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program,
dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi
masih memerlukan perbaikan/peningkatan, baik dari segi ekonomisasi,
efisiensi, dan efektivitas. Menurut Bayangkara (2015:5), ada tiga
elemen pokok dalam sasaran audit.
1. Kriteria (criteria)
Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap
individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan
aktivitasnya.
2. Penyebab (causes)
Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang dilakukan oleh
tiap individu/kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat
bersifat positif, tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif,
program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas
yang lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan.
Program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas
yang lebih.
3. Akibat (effect)
Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria
yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif
menunjukkan program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian
yang lebih rendah dari kriteria yang ditetapkan. Sedangkan akibat
positif menunjukkan bahwa program/aktivitas telah terselenggara
secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria
yang ditetapkan.

Menurut Bayangkara (2015:5) audit manajemen bertujuan untuk
mengidentifikasi kegiatan, program dan aktivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan
nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program
dan aktivitas pada perusahan dan tidak melanggar ketentuan dan
kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.
Menurut Agoes dan Hoesada (2012:163) menjelaskan bahwa tujuan
umum dari management audit adalah:
1. Untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai
fungsi dalam perusahaan.
2. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana,
harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara
efisien dan ekonomis.
3. Untuk menilai efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan
(objective) yang telah ditetapkan oleh top management.
4. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada top management
untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam
penerapan struktur pengendalian intern, sistem pengendalian
manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka
meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektifitas dari kegiatan
operasi perusahaan.

Menurut Agoes (2012:11) management audit disebut juga operational
audit, functional audit, systems audit adalah suatu pemeriksaan terhadap
kegiatan operasi suatu perusahaan termasuk kebijakan akuntansi, dan
kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk
mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara
efektif, efisien, dan ekonomis.
Menurut Bhayangkara (2015:2) audit manajemen adalah evaluasi
terhadap efesieni dan efektivitas operasi peusahaan. Dalam Konteks audit
manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan
yang harus dipertanggung jawabkan kepada berbagai pihak yang
memiliki wewenang yang lebih tinggi.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa
audit manajemen merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis terhadap
kegiatan operasi perusahaan untuk mengevaluasi apakah sumber daya
telah berjalan secara efektif dan efisien serta apakah tujuan perusahaan
yang telah ditetapkan dapat tercapai tanpa melanggar ketentuan atau
aturan yang berlaku dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi bagi
pihak manajemen untuk dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan
yang terdapat dalam kegiatan operasi perusahaan.

Mulyadi (2010:30-32) menyatakan auditing umumnya digolongkan
menjadi 3 golongan yaitu:
1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor
independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya
untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai
kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan
prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan
apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.
Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan
organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan
tujuan tertentu.
Tujuan audit operasional adalah untuk:
a. Mengevaluasi kinerja
b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih
lanjut.
Dari penjabaran jenis audit di atas, dapat peneliti simpulkan
bahwa jenis audit dapat dibagi menjadi tiga sesuai dengan apa hal
yang akan diaudit yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan,
dan audit operasional.

Menurut Standar Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan
auditing adalah “Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam
suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas
yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila
keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesaui dengan prinsip
akuntansi indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat
bersyarat atau menolak memberikan pendapat”.
Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah: “Mengangkat
tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju,
terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian
opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun dalam
segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan
yang berlaku.”
Menurut Arens (2015:168) “Tujuan audit adalah untuk menyediakan
pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor
tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua
hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan
yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan
pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Secara umum auditing merupakan proses untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai suatu pernyataan tentang
kegiatan ataupun kejadian ekonomi yang memiliki tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan- pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi dan
menyampaikan hasil akhir kepada pihak berkepentingan.
Menurut Mulyadi (2010:9) Auditing adalah suatu proses sistematik
untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai
pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataanpernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
Menurut Haryono Jusup (2011: 11) dikemukan bahwa Auditing
adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi
bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan
kejadian – kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Menurut Agoes (2012:4) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan
tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut.
Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:100.1)
auditing adalah Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti
tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas
ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen
untuk dapat menetukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka
dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses
pengumpulan serta pengevaluasian bahan bukti yang di lakukan oleh
orang yang berkompeten dan independen mengenai suatu entitas
ekonomi untuk disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah
ditetapkan dan akan menyampaikan hasilnya kepada orang-orang yang
berkepentingan.

terhadap manajemen laba Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Nasution dan Doddy, 2007). Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, dan keadilan untuk semua stakeholder sehingga keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan karena dapat mengurangi terjadinya manajemen laba. Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2008), komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris terutama yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Komite audit bertugas mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen, hal ini dilakukan supaya manajemen tidak bersifat oportunis. Semakin banyaknya anggota komite audit akan meningkatkan kinerja komite audit tersebut. Hal ini akan mengakibatkan fungsi pengawasan semakin meningkat, sehingga kualitas pelaporan yang dilakukan oleh manajemen terjamin. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumaningtyas (2014) dan Susanti (2015) menunjukkan hasil yang sama yaitu komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiranto dan Prastiti (2013) menyatakan
bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap
manajemen laba. Dewi (2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris
mempunyai pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Semakin banyaknya
jumlah anggota dewan komisaris dari suatu perusahaan yang memiliki tugas untuk
mengawasi perilaku manajemen dan memberikan nasihat kepada direksi dalam
melaksanakan strategi perusahaan maka semakin rendah perusahaan melakukan
manajemen laba.

Kepemilikan institusioanal adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan
oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas
nama orang lain. Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional adalah
kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti
perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institus.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak
manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi
manajemen laba. Penelitian oleh Indriani (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan
institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.
Anggani dan Nazar (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh negatif dengan manajemen laba. Cornett et
al. (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh
kepemilikan institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan
perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku
oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Semakin besar kepemilikan
institusional, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas
manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor
institusional

Untuk mendapatkan kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan sangat
diharapkan kualitas audit yang baik (Luhgiatno, 2010). Audit yang berkualitas
tinggi (high-quality auditing) dapat bertindak sebagai pencegah praktik
manajemen laba yang efektif karena laporan keuangan mencerminkan reputasi
manajemen. Jika hasil audit tidak berkualitas maka reputasi manajemen akan
hancur. Hasil audit yang dilakukan oleh KAP Big Four dan non-Big Four dapat
mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Auditor yang bekerja di KAP Big
Four dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian
pelatihan dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat
dan efektif dibandingkan dengan auditor dari KAP non-Big Four (Guna dan
Herawaty, 2010). Amijaya dan Pratiwi (2013) dalam penelitiannya menunjukkan
bahwa kualitas audit yang diukur dengan KAP Big Four berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba. Pendapat yang sama juga dimukakan oleh Setiawan
dan Daljono (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas audit yang
diukur dengan KAP Big Four berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Komite audit bertanggung jawab mengawasi laporan keuangan, audit
eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal).
Selain itu dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan
earnings management dengan cara mengawasi pelaksanaan audit eksternal
(Siallagan dan Machfoedz (2006)). Price Waterhouse (1980) dalam Sari (2008)
menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit
memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hasilnya
mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan
keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2)
berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya
tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. Siallagan dan Machfoedz
(2006) membuktikan bahwa komite audit secara positif berpengaruh terhadap
kualitas laba. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya komite audit maka
discretionary accrual semakin rendah maka kualitas laba tinggi.
Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) membuktikan
bahwa komite audit mempunyai pengaruh yang negatif tapi tidak signifikan
terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nasution dan
Setiawan (2007) membuktikan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan
perbankan mampu mengurangi manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa
komite audit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memenuhi
tanggung jawabnya, diantaranya memastikan jalannya perusahaan telah sesuai
dengan peraturan yang berlaku, operasi perusahaan telah dijalankan secara
beretika dan pengawasan yang efektif terhadap konflik kepentingan yang terjadi
di dalam perusahaan telah dilakukan.

Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh di kesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Yermack dan Jensen (dalam Nasution dan Setiawan, 2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam 26 melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kemungkinan terjadi manajemen laba.

Menurut Wahidawati (2001), kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai proporsi saham yang beredar yang dimiliki oleh institusi lain di luar perusahaan, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun dan lain-lain pada akhir tahun yang diukur dalam persentase. Kepemilikan institusional diduga mampu memberikan mekanisme pengawasan dalam perusahaan. Semakin besar kepemilikan intitusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang expert. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Beiner et. al., (2003) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan kepemilikan institusional adalah hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Dalam hubunganya dengan fungsi monitoring kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan yang lebih baik daripada kepemilkan individu. Adanya kepemilikan investor institusional menyebabkan peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen (Wening, 2007 dalam Setiawan 2010). Kepemilikan institusioanal adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank dimana lembaga tersebut mengelola dana atas nama orang lain. Menurut Tarjo (2008) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Menurut Setiawan (2011) Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga tercapainya peningkatan kinerja yang ditandai juga dengan harapan perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidup jangka waktu yang tidak ditentukan.

Prinsip-prinsip dasar penerapan good corporate governance yang dikemukakan oleh Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) adalah sebagai berikut: 1. Fairness (keadilan). Menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diberlakukan sama. 2. Transparency (transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (stakeholders). 3. Accountability (akuntanbilitas). Menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip ini menegaskan pertanggungjawaban manajemen terhadap perusahaan dan para pemegang saham. 4. Responsibility (pertanggungjawaban). Memastikan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjujung etika bisnis serta tetap menjaga lingkungan bisnis yang sehat. Komponen-komponen GCG tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Kaihatu, 2006). Dengan menerapkan corporate governance diharapkan dapat mengurangi dorongan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data keuangan, sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang sebenanrnya dari perusahaan bersangkutan (Jensen, 1993 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007).

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai mekanisme dan proses tata
kelola perusahaan dimana sebuah perusahaan dijalankan untuk meningkatkan
efesiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen
perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku kepentingan
perusahaan laiannya (Ridwan, 2007). Corporate governance juga memberikan
struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan
sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Wisnumurti, 2010).
Hingga saat ini masih banyak ditemui definisi-definisi mengenai corporate
governance atau GCG. Namun pada umumnya mempunyai maksud dan
pengertian yang sama. Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia
(FCGI, 2001) corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.01
Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), pengukuran
kualitas audit harus berdasar kepada hal-hal dibawah ini, yaitu :
1. Kualitas proses (Keakuratan temuan audit, sikap skeptisme)
Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak
pada pertemuan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang
menjadi laporan atau rekomendasi yang dibuat tetapi terletak pada efektifitas
penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Dan juga, audit
harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sembari terus
mempertahankan sikap skeptisme.
2. Kualitas Hasil (Nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit)
Manajemen entitas yang diperiksa mempunyai tangung jawab dalam tindak
lanjut rekomendasi dan juga membuat serta memelihara suatu proses dan
sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi
pemeriksa.
3. Kualitas tindak lanjut hasil audit
Pemeriksa harus merekomendasikan supaya manajemen memantau status
tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus menerus
kepada temuan pemeriksaan yang material dan juga rekomendasinya dapat
membantu pemeriksa untuk memberi jaminan terwujudnya manfaat
pemeriksaan yang dijalankan.

Wooten (2003) menyatakan, indikator yang dipakai untuk pengkuran kualitas
audit antara lain yaitu :
1. Deteksi Salah Saji
Dalam deteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional,
yaitu sikap yang meliputi pikiran yang terus menerus mempertanyakan dan
melakukan evaluasi kritis bukti audit. Salah saji ini dapat terjadi akibat
terdapatnya kekeliruan maupun kecurangan. Apabila laporan keuangan salah
saja yang berdampak secara individual atau keseluruhan cukup signifikan
menyebabkan laporan keuangan tersebut tidak ditunjukkan secara wajar
dalam semua hal yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
2. Kesesuaian dengan Standar Umum yang Berlaku
Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) merupakan pedoman yang menjadi
acuan dan telah ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh
akuntan publik dalam pemberian jasanya (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor
bertanggungjawab untuk mematuhi standar auditing yang ditentukan oleh
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut Simanjuntak (2008) Definisi kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan. Liu dan Wang (1999) Definisi kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material. Dan menurut Watkins et al (2004) Definisi kualitas audit adalah kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. De Angelo (1981) dalam Kartika (2012) mendefinisikan audit quality sebagai probabilitas (kemungkinan) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Deis dan Giroux (1992) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Menurut Himawan dan Emarila (2010) kualitas audit adalah proses pemeriksaan sistematis sistem mutu yang dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana seorang auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan ketidaksesuaian yang terjadi dalam sistem akuntansi klien. Dimana pelanggaran yang ditemukan oleh auditor tersebut harus dilaporkan dalam laporan keuangan audit, dengan berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan dalam melaksanakan tugasnya (Artamita, dkk 2015).

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) dapat dilakukan
dengan tiga teknik, yaitu :
1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) terhadap
estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi
biaya garansi, amortisasi aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2. Mengubah metode akuntansi.
Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi,
contoh: merubah depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3. Menggeser periode biaya atau pendapatan.
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya,
menunda/mempercepat pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat
penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Scott (2003:383) juga menyebutkan dalam manajemen laba terjadi empat pola
pelaksanaan yang sering dilakukan oleh manajer, seperti taking a bath, income
minimization, income maximization, dan income smoothing.
a. Taking A Bath
Pada pola ini, manajemen harus menghapus beberapa asset dan
membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini. Selain
itu ia juga harus melakukan clear the desk, sehingga laba yang dilaporkan di
periode yang akan datang meningkat.
b. Income Minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. Gunanya
agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan berupa
penghapusan pada barang modal dan asset tak berwujud, biaya iklan, serta
pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.
c. Income Maximization
Tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Selain untuk mendapatkan
bonus yang lebih besar, cara ini juga bisa melindungi perusahaan saat
melakukan pelanggaran perjanjian hutang. Tindakan yang dilakukan
manajemen adalah dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan.
d. Income Smoothing
Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan
meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama
bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif
stabil.

Manajemen laba seperti yang disebutkan oleh Scott dalam buku Rahmawati
dkk (2006) memiliki beberapa tujuan dan motivasi dalam pelaksanaannya, yaitu :
1) Bonus Purposes (Tujuan Bonus)
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak
secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan
memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985 dalam Rahmawati dkk, (2006).
2) Political Motivation (Motivasi Politik)
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada
perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan
karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan
peraturan yang lebih ketat.
3) Taxation Motivation (Motivasi Perpajakan)
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling
nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk
penghematan pajak pendapatan perusahaan.
4) Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan
untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk,
mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.
5) Initial Public Offering (IPO) (Penawaran Saham Perdana)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan
menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan
manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.
6) Informasi Kepada Investor
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor
sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa
perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Dalam Positif Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang
melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) yaitu:
a. Bonus Plan Hypothesis
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya
yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar
berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang
meningkatkan laba yang dilaporkan.
b. Debt Covenant Hypothesis
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung
memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba (
Sweeney 1994 dalam Rahmawati dkk, 2006 ). Hal ini untuk menjaga reputasi
mereka dalam pandangan pihak eksternal.
c. Political Cost Hypothesis
Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan
tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut
dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil
tindakan misalnya; mengenakan peraturan antitrust menaikkan pajak
pendapatan perusahaan dan lain-lain.

Menurut Herlambang (2015) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kreadibilitas laporan keuangan, serta dapat menggangu para pemakai laporan keuangan dalam mempercayai angkaangka dalam laporan keuangan tersebut. Sedangkan menurut Yulius (2015) manajemen laba adalah intervensi dalam proses pelaporan keuangan ekternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angkaangka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk (2006) Yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). Menurut Assih Dan Gudono (2000) Menajemen laba ialah suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Addopted Accounting Principles ( GAAP ) untuk mengarah pada tingkatan laba yang dilaporkan. Menurut Fischer Dan Rozenzwig (1995) Manajemen laba ialah tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajer (agen), yang dikarenakan tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka (Kusumaningtyas,2012). Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsip dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan principal karena manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (Sigit,2016). Menurut Watts dan Zimmerman (1990) dalam Kusumaningtyas (2012), dalam teori agensi juga dikenal adanya informasi yang tidak seimbang yang disebut asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi ini muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang tidak sama antara pemilik dan manajer. Idealnya, pemilik memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha manajer. Namun dalam kenyataannya, ukuran-ukuran keberhasilan yang dikonsumsi pemilik justru tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai dengan usaha yang telah dilakukan agen. Asimetri informasi dapat menyebabkan dua hal, yaitu: 1. Moral hazard, yaitu bilamana manajer tidak melaksanakan poin-poin yang telah disepakati dalam kontrak kerja. 2. Pemilihan yang keliru (adverse selection), yaitu suatu keadaan dimana pemilik tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh manajer benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebuah kelalaian dalam tugas.

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis
barang yang digunakan diterima, dan berakhir dengan penyerahan barang kepada
langganan.
Fungsi-fungsi yang terlibat dalam siklus penjualan menurut Arens et al
(2006:412) adaah :
1. Pemrosesan order pelanggan (Processing Customers Orders)
Permintaan barang oleh pelanggan merupakan titik awal keseluruhan
siklus. Biasanya permintaan ini dipeoleh dari penawaran untuk membeli barangbarang.
2. Persetujuan penjualan secara kredit (Grantings credits)
Sebelum barang dikirimkan, seseorang yang berwenang dalam perusahaan
harus menyetujui penjualan secara kredit kepelanggan atas penjualan kredit
tersebut.
Praktik yang lemah dalam persetujuan penjualan secara kredit seringkali
menyebabkan jumlah piutang tak tertagih cukup basar dan piutang uasah menjadi
tak tertagih.
3. Pengiriman barang (Shipping goods)
Merupakan fungsi yang paling kritis karena merupakan titik pertama dari
siklus ini diterima dimana terjadinya penyerahan aktivitas perusahaan.
Kebanyakan perusahaan mengakui penjualan pada saat barang dikirimkan. Nota
pengiriman disiapkan pada saat pengiriman dan secara otomatis dilakukan oleh
komponen berdasarkan informasi order penjualan.
4. Penagihan ke pelanggan dan pencatatan penjualan (Billing customers and
recording sales)
Penagihan ke pelanggan merupakan alat pemberitahuan ke pelanggan
mengenai jumlah yang ditagih atas barang tersebut dan penagihan ini harus
dilakukan tepat waktu. Aspek terpenting dalam penagihan ini adalah meyakinkan
bahwa seluruh pengiriman yang dilakukan telah ditagih, tidak ada pengiriman
ditagih dalam jumlah yang tidak benar.
5. Pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas (Processing and recording cash
receipt)
Dalam pemrosesan danpencatatan penerimaan kas, perhatian paling utama
adalah kemungkinan terjadinya pencurian atas kas. Pencurian dapat terjadi
sebelum penerimaan dicatat atau sesudahnya. Pertimbangan utama adalah
penggunaan penerimaan kas, bahwa kas harus disetor kebank dalam jumlah yang
benar dan tepat waktu dan dicatat diberkas penerimaan kas.
6. Pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan harga penjualan
(Processing and recording sales return and allowance)
Jika pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang diterima, penjual
seringkali menerima pengembangan barang atau memberikan pengurangan harga
atas jumlah yang masih harus dibayar. Retur dan pengurangan harga penjualan
harga segera dicatat dalam berkas transaksi retur dan pengurangan penjualan serta
berkas induk piutang usaha secara benar. Nota kredit biaanya dibuat untuk
pengembalian dan pengurangan harga dalam rangka pengendalian dan
memudahkan pencatatan.
7. Penghapusan piutang tak tertagih (Charging off uncollecible account
receivable)
Jika suatu perusahaan berkesimpulan bahwa suatu jumlah tidak tertagih,
jumlah tersebut harus dihapuskan, biasanya ini terjadi setelah pelanggan pailit.
8. Penyisihan piutang tak tertagih (Providing for bad debts)
Penyisihan piutang tak tertagih harus cukup untuk mencerminkan bagian
dari penjualan periode sekarang yang diperkirakan tidak dapat tertagih nilai sisa,
hasil dari penyesuaian akhir periode oleh manajemen atas perhitungan piutang tak
tertagih.

La Midjan (2011:174) mengklasifikasikan berbagai transaksi penjualan
yang terjadi sebagai berikut :
1. Penjualan secara tunai
Penjualan yang bersifat “cash and Carry”. Pada umumnya terjadi secara
kontan, namun dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dan dianggap
kontan.
2. Penjualan secara tender
Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi
permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk memenangkan
tender, selain harus memenuhi segala prosedur yakni pemenuhan dokumen tender
berupa jaminan tender (bidbond) dan yang lainnya, juga harus bersaing dengan
pihak lainnya.
3. Penjualan secara kredit
Penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan.
4. Penjualan ekspor
Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang
mengimpor barang tersebut.
5. Penjualan secara konsinyasi
Penjualan barang secara titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual,
bila barang tidak laku dapat dikembalikan lagi.
6. Penjualan secara grosir
Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang
antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importer dengan
pedagang, toko eceran.

Tujuan umum perusahaan dalam kegiatan penjualan adalah untuk
mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapatkan laba maksimal dan
mempertahankan atau bahkan meningkatkan serta menunjang pertumbuhan
perusahaan melalui peningkatan volume penjualan.
Penjualan merupakan salah satu aktivitas paling penting dalam perusahaan
karena adanya penjualan, maka terbentuklah pendapatan yang selanjutnya akan
berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.
Menurut La Midjan (2011:170) mengemukakan sebagai berikut :
1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, sehingga
kurang dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan
merugikan perusahaandisebabkan selain sasaran penjualan tidak tercapai, juga
pendapatan akan berkurang.
2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan
oleh karena itu perlu diamankan.
3. Akibat adanya penjualan akan merubah posisi harta yang menyangkut :
a. Timbulnya piutang jika penjualan secara kredit atau masuknya uang
kontan jika penjualan secara tunai.
b. Kuantitas barang yang akan berkurang digudang karena penjualan terjadi.
Tujuan umum yang dimiliki perusahaan menurut Basu Swastha (2007:67)
yaitu sebagai berikut :
1. Mencapai volume penjualan tertentu,
2. Mendapatkan laba tertentu,
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.
Usaha-usaha untuk mencapai ketiga tujuan tersebut tidak sepenuhnya
hanya dilakukan oleh pelaksana penjualan atau para penjual. Dalam hal ini,
diperlukan kerjasama yang rapi diantara bagian-bagian yang terkait dengan fungsi
penjualan. Namun demikian, semua ini tetap menjadi tanggung jawab dari
pimpinan perusahaan dan dialah yang harus mengukur seberapa sukses atau
kegagalan yang dihadapinya. Untuk maksud tersebut pimpinan harus
mengkoordinasi semua fungsi dengan baik termasuk fungsi penjualan.

Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang ada dalam perusahaan,
melalui aktivitas ini pendapatan utama perusahaan diperoleh.
Warren dan Reeve (2005) mendefinisikan penjualan sebagai berikut :
“Penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan untuk barang
dagang yang dijual, baik secara tunai maupun kredit”. Menurut Basu Swastha
(2011:8) definisi penjualan adalah sebagai berikut : “Penjualan adalah ilmu dan
seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang
lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya”.
Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah
suatu pengalihan atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari
pihak penjual kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan
dari penerima barang atau jasa sebagai timbale balik atas penyerahan tersebut.
Rencana volume penjualan, harus selalu memperhatikan keadaan ekonomi dimasa
mendatang, dalam hal ini bagian penjualan harus terus diikutsertakan dalam
penentuannya.

Aktivitas penjualan telah dikatakan efektif apabila penualan suatu
perusahaan telah mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Yang dimaksud efektivitas penjualan adalah suatu
kegiatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan kuantitas penjualan dengan
melihat kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakn serta
strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini penulis meneliti
efektivitas dari ketiga hal dibawah ini :
1. Target dan Realisasi Penjualan
Menurut Komaruddin (2007:845) target adalah (1) Tujuan yang akan
dicapai, (2) Suatu tujuan atau tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang
lazimnya dapat dinyatakan atau diukur dengan kuantatif. Target tersebut mungkin
merupakan jumlah akhir yang ingin dicapai atau jumlah bagian tertentu berada
dalam proses keseluruhan, (3) Objek kritisme.
Sedangkan menurut Komaruddin (2007:746), Realisasi adalah (1)
Penjualan suatu aktiva perusahaan hingga menjadi uang kas kadang disebut
pencairan, (2) Memperoleh sesuatu dengan menjual, investasi dan usaha, (3)
Mengubah sesuatu agar menjadi uang. Dimana dalam suatu periode perusahaan
telah memiliki target yang telah ditentukan sebagai tolak ukur tercapai atau
tidaknya tujuan perusahaan.
2. Biaya Penjualan
Kepuasan Menurut Komaruddin (2007:285), Biaya adalah ongkos yang
tertutup oleh pendapatan yang sedang berjalan, seandainya perusahaan itu ingin
mendapatkan laba, sebaliknya investasi modal, hanya sebagian saja dimasukkan
(depresiasi tahunan) kedalam pembiyaan.
3. Konsumen
Selain mencari laba tujuan perusahaan juga memuaskan kebutuhan
konsumen, jika kebutuhan konsumen terpenuhi dalam hal ini produk berkualitas
dan tepat waktu maka tujuan perusahaan telah tercapai disamping hal-hal lain
yang menjadi tujuan perusahaan. Menurut Day (Tse dan Wilson, 1998) yang
dikutip oleh Fandi Tjiptono (2010:146) yaitu :
“Kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap evaluasi
ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelunya (norma kinerja lainnya)
dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah pemakaian”.
Dari ketiga hal tersebut tujuan perusahaan juga untuk mendapatkan laba.
Hasil dari penualan tersebuat adalah dalam bentuk laba yang dapat menjamin
kelasangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan. Apabila hasil yang dicapai
belum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka perlu dilakukan langkahlangkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penjualan.

Efektivitas dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Syahril (2008:326), efektivitas dikemukakan sebagai berikut : “Efektivitas adalah tingkat dimana kinerja yang sesungguhnya (actual) sebanding dengan kinerja yang ditargetkan”. Sedangkan menurut Rob Reider (2007:21) efektivitas adalah : “Efektivitas atau hasil dari operasi adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh organisasi berdasarkan pencapaian tujuan dan objektivitas dari beberapa kriteria”. Dari definisi yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa secara garis besar efektivitas adalah kemampuan perusahaan dalam usahanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan.

Menurut Amin Widjaja (1995:153) tahap akhir pemeriksaan yang
dilakukan oleh pemeriksa adalah membuat laporan hasil kegiatan pemeriksaan.
Laporan tersebut merupakan alat pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang
yang dilimpahkan kepada bagiannya. Suatu pekerjaan yang baikpun tidak akan
berguna apabila tidak didukung oleh penyusunan laporan yang baik pula. Oleh
sebab itu, audit internal harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, seperti yang
dikemukakan oleh Brink dan witt (1996:51) berikut ini :
1. Laporan tertulis yang telah ditandatangani harus dikeluarkan setelah
pemeriksaan selesai.
2. Pemeriksaan internal harus mendiskusikan temuan-temuan pemeriksaan,
kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dengan
manajemen pada tingkat tertentu sebelum mengeluarkan laporan resmi
tersebut.
3. Laporan harus objektif, jelas, singkat tetapi padat, membangun dan tepat
waktu.
4. Laporan harus menyajikan tujuan, lingkup dan hasil pemeriksaan dan bila
mungkin laporan harus berisi pernyataan pendapat auditor.
5. Laporan dapat berisi rekomendasi-rekomendasi atas perbaikan-perbaikan
yang masih dapat dilakukan, pernyataan kepuasan atau prestasi yang dicapai
dan tindakan perbaikan.
6. Pandangan bagian yang diperiksa mengenai kesimpulan atau rekomendasirekomendasi yang diberikan dapat juga dimasukkan dalam laporan.
7. Kepala bagian departemen audit internal terlebih dahulu harus menelaah
kembali dan menyetujui laporan pemeriksaan sebelum dikeluarkan, harus
menentukan kepada bagian siapa saja laporan itu akan diedarkan.
Dari uraian diatas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan hasil
audit internal yang baik minimal harus memiliki verifikasi, objektif dan lengkap
dalam 34nsure penyajiannya sehingga memudahkan dalam pengambilan suatu
kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

Auditor internal harus melaksanakan kegiatan audit untuk memperoleh berbagai informasi yang mendukung kegiatan audit. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menurut Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15-18) meliputi : 1. Perencanaan Penugasan Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana atau setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, waktu dan alokasi sumber daya. 2. Pelaksanaan Penugasan Dalam melaksanakan audit, audit internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevalusi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. a) Mengidentifikasi Informasi Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan. b) Analisis dan Evaluasi Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. c) Dokumentasi Informasi Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. d) Supervise Penugasan Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminya kualitas dan meningkatnya kemampuan staf. 3. Komunikasi hasil penugasan Auditor internal mengkomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu. 4. Pemantauan tindak lanjut Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen. Dari pernyataan diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kegiatan audit seorang auditor internal harus dapat mengidentifikasi informasi, analisis dan evaluasi, dokumentasi informasi, supervise penugasan yang tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf. Adapula menurut The Institute of Internal Auditors (2004:13) pengelolaan program auditr internal sebagai berikut : 1. Perencanaan (planning) Perencanaan merupakan langkah awal kegiatan fungsi audit internal. Perencanaan yang berbasis resiko disusun oleh penanggungjawab fungsi audit internal untuk menetapkan suatu prioritas kegiatan audit internal yang konsisten dengan tujuan organisasi. Berdasarkan penilaian resiko ini masukan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi serta perkembangan terkini dimasukkan dalam pertimbangan proses rencana penugasan audit internal dan juga mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan resiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan nilai kegiatan organisasi. 2. Komuikasi dan Persetujuan (Communication and approval) Rencana kegiatan audit dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahanperubahan penting dalam suatu perencanaan harus dikomunikasikan penanggung jawab fungsi audit internal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi untuk mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengkonsumsikan dampak dari adanya keterbatasan sumber daya tersebut. 3. Pengelolaan sumber daya (Resource management) Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal sesuai, memadai dan dapat digunakan secara efektif dalam mencapai persetujuan dari suatu perencanaan. 4. Kebijakan dan prosedur (Policies and procedures) Dalam pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal, kebijakan dan prosedur merupakan suatu pedoman atau pijakan bagi penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapakan kebijakan dan prosedur tepat dan jelas. 5. Koordinasi (Coordination) Penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi serta pihak konsultan untuk memastikan bahwa lingkup penugasan tersebut memadai dan meminimlkan duplikasi. 6. Laporan kepada Dewan Pengawas Organisasi (Reprting to the Bord and Senior Management) Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan yang memuat permasalahan mengenai resiko, pengendalian proses governance dan hal ainnya kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi perbandingan rencana dan realisasi dan mencakup sasaran dan wewenang, tanggung jawab dan kinerja fungsi audit internal dilaporkan penanggung jawab fungsi audit internal secara berkala

Program audit internal merupakan rangkaian yang sistematis dari
prosedur-prosedur audit untuk mencapai tujuan audit untuk melaksanakan audit
dengan hasil yang baik diperlukan program audit yang lengkap, rinci dan terarah.
Program audit merupakan alat untuk perencanaan, pengarahan dan pengendalian
pekerjaan audit internal untuk mencapai tujuan.
Program audit menurut standar for professional practice internal auditing
tahun 2000 yang dikutip oleh Boynton et al (2001:983) adalah sebagai berikut :
1. Planning the audit, auditor internal harus merencanakan setiap pelaksanaan
audit.
2. Examining and evaluating information, auditor internal harus
mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan
informasi untuk mendukung hasil audit.
3. Communicating result, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaaa
audit mereka.
4. Following up, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk
meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan
audit.
Program audit yang baik mencakup :
1. Tujuan audit dinyatakan dengan jelas dan harus tercapai atas pekerjaan yang
direncanakan.
2. Disusun sesuai dengan penugasan yang bersangkutan.
3. Langkah kerja yang terperinci atas pekerjaan yang harus dilakukan.
4. Menggambarkan urutan proritas langkah kerja yang dilaksanakan dan
bersifat fleksibel, tetapi setiap perubahan yang ada harus diketahui oleh
atasan auditor.
Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit adalah :
1. Memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.
2. Memberikan daftar simak-cheklist sementara pemeriksaan berlangsung
tahap demi tahap sehingga tidak satupun yang ketinggalan.
3. Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan
standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan.
Dalam pembuatan program audit internal mengacu pada proses audit
internal. Menurut Hiro Tugiman (2007:34) proses audit internal ada Sembilan
langkah :
1. Seleksi auditan
2. Persiapan penugasan
3. Survey pendahuluan
4. Deskripsi, analisis, dan evaluasi pengendalian intern
5. Pengujian lapangan
6. Pengembangan temuan dan rekomendasi
7. Pelaporan
8. Monitoring tindak lanjut
9. Evaluasi audit

Kualifikasi audit internal meliputi independesi setra kompetensi.
Pelaksanaan audit internal dikatakan memadai jika kedua hal tersebut telah
tercapai.
a). Independensi audit internal
Independensi adalah etika auditor yang mandiri tidak ketergantungan
kepada suatu hal atau orang yang telah mandiri dan tidak memihak pada apapun
(Tugiman 2007:15). Audit internal adalah aktivitas penilaian didalam suatu
organisasi untuk meniliti operasi akuntansi, keuangan serta operasi lainnya secara
tidak memihak (independent).
Arens, Elder and Beasley (2006:83) mengemukakan bahwa :
“independence in fact exists when the auditor is actually able to maintain an
unbiased attitude throughout the audit, whereas independence in appearance is
the result of others interpretations of this independence”.
Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa dalam melakukan berbagai
kegiatan audit dibutuhkan indepedensi karena adanya harapan untuk mendapatkan
suatu pertimbangan yang tidak memihak.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:15)
menyatakan bahwa :
“Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi
tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkatkan jika
fungsi audit internal memilki akses komunikasi yang memadai terhadap pimpinan
dan Dewan Komisaris”.
b). Kompetensi audit internal
Dengan audit internal memiliki kompetensi yang baik, maka tujuan
perusahaan dapat tercapai seperti yang telah direncanakan.
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:57),
menyatakan bahwa :
“Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan
kecermatan profesional”.
Keahlian dan kecermatan profesional dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Keahlian
Audit internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi
yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi audit
internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan,
keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya.
a. Penanggung jawab fungsi audit internal harus memperoleh saran dan
asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan dan
kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan atau
seluruh penugasannya.
b. Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat
mengetahui yang adanya indikasi kecurangan.
c. Fungsi audit internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang
resiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan
teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.
2. Kecermatan profesional
Audit internal merupakan kecermatan dan keterampilan yang layak
dilakukan oleh seorang auditor internal yang independen dan kompeten dengan
mempertimbangkan ruang lingkup penugasan, kompleksitas dan materialitas yang
dicakup dalam penugasan kecukupan dan efektivitas manajemen resiko,
pengendalian dan proses governance.penggunaan biaya dan manfaat penggunaan
sumber daya dalam penugasan, penggunaan teknik-teknik dengan bantuan
komputer dan teknik-teknik analisisnya.
3. Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)
Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.
Dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keahlian dan
kecermatan profesional harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketiga unsur
diatas.

Wewenang dan tanggung jawab audit internal dalam organisasi harus ditetapkan secara jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Pernyataan mengenai tanggung jawab audit internal harus ditetapkan dengan jelas oleh kebijakan manajemen dan dewan komisaris. Oleh karena itu, kepala bagian audit internal harus menyiapkan uraian tugas yang lengkap mengenai tujuan kewenangan dan tanggung jawab bagian audit internal. Hal ini sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal yang dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:15) tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal : “Tujuan kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam charter audit internal, konsisten terhadap Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi”. Dari kutipan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan, kewenangan dan tanggung jawab audit internal harus dinyatakan dalam dokumen tertulis secara formal. Agar setiap orang yang melaksanakan mempunyai tanggung jawab dan disiplin yang tinggi terhadap masalah yang dihadapi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2009:322) tanggung jawab auditor internal adalah sebagai berikut : “Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau pihak lain yang setarawewenang dan tanggung jawabnya. Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada audit internal untuk berurusan dengan catatancatatan, kekayaan-kekayaan dan karyawan perusahaan yang berhubungan dengan pokok masalah yang sedang direview audit internal yang bebas untuk mereview dan menilai kebijakan-kebijakan, rencana-rencana dan catatan-catatan perusahaan

Tujuan audit internal adalah membantu semua tingkatan manajemen agar
tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Untuk maksud tersebut
audit internal menyajikan analisis-analisis, penilaian, saran-saran, bimbinganbimbingan dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah
ditelaah, dipelajari dan dinilainya.
Menurut Hiro Tugiman (2006:16) tujuan audit internal adalah untuk
membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawabnya
secara efektif, untuk tujuan tersebut pengawasan internal menyediakan bagi
mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasehat dan informasisehungan
dengan aktivitas yang diperiksa.
Orientasi pelaksanaan audit sebagian besar tugasnya adalah melakukan
audit kepatuhan (Compliance Audit) dan audit operasional (Management atau
Operational Audit) secara rutin.
Tugas auditor internal adalah appraisal independent (internal auditing) :
1. Menelaah keandalan dan integritas informasi operasional sehari-hari
2. Menelaah sistem-sistem yang dipakai perusahaan
3. Menentukan tingkat kepatuhan entitas
4. Menelaah sarana untuk melindungi asetperusahaan
5. Mengukur ekonomi dan efisiensi
Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka auditor internal
harus berada diluar fungsi lini suatu organisasi, kedudukannya independen dari
audite (Suhayati 2006:14)
Dalam melaksanakan tugasnya, audit internal mempunyai batasan lingkup
pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, menurut Cashin (2008:8) yang
dikutip dari buku “The New Internal Auditing” mengemukakan ruang lingkup
audit internal sebagai berikut :
“Other than for special assignment, the elements of internal auditing may be
grouped under compliance, verification, evaluation”.
1. Kepatuhan (Compliance)
Merupakan salah satu unsure audit internal yang bertujuan untuk
menentukan dan mengawasi apakah pelaksanaan aktivitas-aktivitas dalam
perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan perusahaan.
2. Verifikasi (Verification)
Verifikasi merupakan aktivitas pemeriksaan terhadap dokumen, catatan
dan laporan apakah hal-hal tersebut telah mencerminkan keadaan yang
sebenarnya. Umumnya verifikasi dilaksanakan atas :
a. Catatan dan laporan akuntansi, dan
b. Aktiva, hutang, serta modal dan hasiloperasi perusahaan.
3. Evaluasi (evaluation)
Kegiatan ini merupakan tanggung jawab internal auditor yang paling
penting dan paling sulit diukur hasilnya. Evaluasi mencakup dua fungsi, yaitu
penilaian terhadap pelaksanaan dari berbagai tingkat manajemen dan penilaian
terhadap pengendalian internal yang berjalan dalam perusahaan.

Menurut Moeller dan Witt yang dikutip oleh Hiro Tugiman (2007:1)
mengenai pengertian audit internal yaitu sebagai berikut :
“internal auditing is an independent appraisal function established within an
organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization
“
Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci audit
internal, yaitu :
1. Independent
Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektivitas
hasil audit yang berupa temuan dan pendapat.
2. Appraisal
Bahwa keyakinan penilaian audit atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. Established
Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. Examine and Evaluate
Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor menguji serta menilai
terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan.
5. Its Activities
Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas
organisasi.
6. Services
Bahwa pada intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen
dalam melaksanakan fungsi pengendalian, karena itu hasil pekerjaan audit internal
pun harus diserahkan kepada manajemen.
7. To the Organizatiaon
Ruang lingkup pelayanan audit internal ditujukan kepada seluruh bagian
organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan pemegang
saham.
Sedangkan pengertian audit internal menurut Sukrisno Agoes (2008:221)
adalah sebagai berikut :
“Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan,
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan
dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan
profesi yang berlaku”
Pengertian audit internal menurut Standar Profesi Audit Internal yang
dikutip oleh Konsersium Organisasi Profesi Audit Internal (2008:9) adalah
sebagai berikut :
“Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen
dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan
kegiatan operasi. Audi internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya,
melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses
governance”
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah
:
1. Suatu aktivitas yang objektif dan independen.
2. Aktivitas pemberian jaminan, keyakinan dan konsultasi.
22
3. Dirancang untuk memberikan nilai tambah serta meningkatkan kegiatan
operasi perusahaan.
4. Membantu organisasi dalam mencapai tujuan.
5. Memberikan suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan
meningkatkan manajemen resiko, pengendalian serta proses pengaturan dan
pengelolaan organisasi.

Dalam proses yang ruang lingkupnya lebih besar, pimpinan tidak mungkin
melaksanakan semua kegiatan operasi secara langsung, sehingga keamanan
kekayaan harta perusahaan tidak dapat diwarisi secara langsung. Untuk
mengawasi jalannya operasi secara efektif, manajemen bergantung kepada
laporan-laporan dan analisis-analisis yang benar, keadaan semacam ini memaksa
pimpinan melimpahkan sebagian wewenang kepada bawahannya, tetapi tanggung
jawab tetap ada pada pimpinan, dengan demikian perlu adanya pengawasan dalam
perusahaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
Adanya pendelegasian wewenang kepada bawahan, prosedur pembukuan
yang baik dan mengklasifikasikan data akuntansi yang tepat, dapat membatu
manajemen dalam melakukan pengawasan akuntansi yang cukup memadai
terhadap harta milik perusahaan, utang-utang dan biaya.
Pimpinan perusahaan memerlukan suatu alat untuk meyakinkan dirinya
agar perusahaan yang dipimpinnya dapat berjalan dengan lancar, cepat, aman dan
efisien. Jika demikian halnya maka dengan sendirinya tujuan yang direncanakan
semula bisa dicapai dengan baik apabila dalam suatu perusahaan menggunakan
suatu informasi yang dapat memberikan data yang dapat diandalkan.
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pimpinan memerlukan alat
khusus untuk mengawasi dan mengevaluasi secara rutin ruang lingkup operasi
perusahaan yang semakin kompleks. Alat yang dimaksud adalah audit internal
yang dilakukan oleh bagian independen dalam organisasi. Kebutuhan audit
internal akan sangat terasa apabila sistem pengendalian intern yang ada sangat
lemah.
Menurut Soekanto (2009:212-213) peranan adalah proses dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara
kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang
lain dan sebaliknya.
Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga
hal yaitu :
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam
kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi
struktur sosial masyarakat.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa peranan
merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang
usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan, atau ukuran mengenai hubungan dua
variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Menurut Arens, Elder dan Beasley (2006), terdapat tiga jenis audit yang
dilaksanakan oleh akuntan publik, antara lain :
1. Audit atas Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk menentukan apakah laporan
keuangan secara keseluruhan telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Dalam menentukan tingkat kewajaran penyajian laporan
keuangan, auditor perlu melaksanakan serangkaian uji yang tepat untuk
menetukan apakah terdapat error atau misstatement lainnya yang bersifat material
dalam laporan keuangan. Hasil dari audit laporan keuangan berupa laporan audit
yang berisi opini audit atas laporan keuangan.
2. Audit Kepatuhan (Complience Audit)
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang
diaudit telah mengikuti prosedur, kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan
oleh badan atau otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit kepatuhan biasanya
berupa pernyataan temuan atau tingkat kepatuhan dan dilaporkan kepada pihak
tertentu dalam unit organisasi yang diaudit.
3. Audit Operasional (Operational Audit)
Tujuan audit operasional adalah untuk mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas dari bagian-bagian dari prosedur dan metode kegiatan operasional
perusahaan. Dalam audit operasional, pelaksanaan review tidak terbatas hanya
pada akuntansi, tetapi juga dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi,
operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan bagian-bagian lainnya yang
sesuai dengan kualifikasi auditor. Berbeda dengan jenis audit lainnya, kriteria
yang ditetapkan dalam pelaksanaan audit operasional merupakan suatu hal yang
bersifat subjektif sehingga audit operasional cenderung tergolong sebagai
konsultasi manajemen. Hasil dari audit operasional biasanya berupa pernyataan
mengenai efektivitas dan efisiensi operasi atau sejumlah rekomendasi kepada
manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja operasional
perusahaan.

Para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan
peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu :
1. Auditor Independen
Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP),
bertanggung jawab atas laporan keuangan historis audit nya. Independen
dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi,
objektif pada permasalahanyang timbul dan tidak memihak pada kepentingan
manapun (Kurnia 2010:13)
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa
pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas
pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaa
Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen).
3. Auditor Internal
Auditor internal adalah pegawai dari suatu organisasi atau perusahaan
yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan
manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu
manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional
organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan
(Suhayati 2010:14)

Secara garis besar pengertian audit dijelaskan berbeda-beda oleh berbagai
pihak, namun demikian dalam arti pengetahuan yang sama. Adapun pengertian
audit menurut American Accounting Association (AAA), auditing merupakan
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan
peristiwa ekonomi untuk menetukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi
tersebut dan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada
pengguna informasi tersebut (Suhayati 2010:1).
Pengertian audit menurut (Arens 2006:11) adalah proses pengumpulan dan
penilaian bukti atau pengevaluasian bukti mengenai informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang
ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen .
Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa : Auditing adalah
suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa
ekonomi dengan kriterian yang telah ditetapkan, serta melaporkan hasilnya
kepada pihak yang membutuhkan, dimana auditing harus dilakukan oleh orang
yang kompeten dan independen.

Sistem informasi merupakan suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi,
bersifat manajerial, dan kegiatan startegi dari suatu organisasi dan menyediakan
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaean, 2015).
Sistem informasi IPOS (Integrated Postal Operations System) merupakan
sistem informasi yang digunakan untuk membantu dalam proses pengiriman pos
dari pelanggan atau publik yang ditujukan di loket sampai pada proses
pengantaran baik kiriman berisi dokumen (surat) atau non dokumen (barang).
Sistem informasi IPOS mencakup seluruh sistem operasi pos mulai dari
Collecting, Processing, Transporting dan Delivery (CPTD). IPOS yang digunakan
saat ini berbasis web base, IPOS web base digunakan untuk sistem operasi
pelayanan pada petugas loket surat dan paket yang melayani pengiriman Pos
Ekspress, Pos Kilat Khusus, EMS, Pos Kilat, Paket LN, R LN, Pos Paket Kilat,
dan Pos Paket Biasa (PT Pos Indonesia, 2014).

Framework COBIT (Control Objective for Information and Related
Technology) merupakan standar pengendalian manajemen pada teknologi
informasi yang dikeluarkan pada tahun 1966 oleh badan audit ISACA (The
Information System Audit and Control Association). Pada tahun yang sama
ISACA dan ITGI melebur menjadi satu entitas dan mempublikasikan COBIT
edisi ketiga pada tahun 2000 dan diikuti versi ke empat pada tahun 2006 (Syaroh,
2011).
Menurut (Campbell & L, 2005), COBIT merupakan suatu cara untuk
menerapkan IT Governance. COBIT berupa kerangka kerja yang harus digunakan
oleh suatu organisasi bersamaan dengan sumber daya lainnya untuk membentuk
suatu standar yang umum berupa panduan pada lingkungan yang lebih spesifik.
Secara terstruktur, COBIT terdiri dari seperangkat control objectives untuk bidang
teknologi informasi, dirancang untuk memungkinkan tahapan bagi audit.

Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaianpenilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan. Lembaga auditor internal (Institute of Internal Auditors  IIA) mendefinisikan audit internal (internal auditing) sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan. Audit teknologi informasi (TI) diasosiasikan dengan para auditor yang menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis untuk melakukan audit melalui sistem komputer, atau menyediakan layanan dimana proses atau data, atau keduanya, melekat dalam berbagai bentuk teknologi ( Hall & Singleton, 2007). Audit sistem informasi secara umum mencakup hal-hal sebagai berikut: meninjau lingkungan dan fisik, administrasi sistem, aplikasi (software), keamanan jaringan, kontinuitas bisnis, dan integritas data (Gondodiyoti & Hendarti, 2006). Tata kelola TI (IT Governance) adalah tanggung jawab dari eksekutif dan boar of direction, yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi dan prosesproses yang memastikan bahwa TI di perusahaan menopang dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola TI mengintegrasikan best practices untuk memastikan bahwa TI disebuah perusahaan mendukung tujuan bisnis. Tata kelola TI memungkinkan perusahaan untuk mengambil keuntungan penuh dari informasi yang dimilikinya, sehingga memaksimalkan keuntungan, memanfaatkan peluang dan mendapat keuntungan kompetitif (Information Technology Governance Institute, 2007).

Agar TI dapat suskses memenuhi kebutuhan bisnis, pihak
manajemen seharusnya meletakkan sistem kontrol internal dalam bentuk
kerangka kerja yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Menurut
(Gondodiyoto, 2007) CobIT adalah Sekumpulan dokumnetasi best
practices untuk IT Governance yang dapat membantu auditor, pengguna
(user), dan manajemen, unutk menjebatani gap antara risiko bisnis,
kebutuhan kontrol dan masalah – masalah teknis IT. CobIT Bermanfaat
bagi auditor karena merupakan teknik yang dapat membantu dalam
identifikasi IT controls issues. CobIT berguna bagi para IT users karena
memperoleh keyakinan atas kehandalan sistem aplikasi yang berguna.
Serta bagi manajer memperoleh manfaat dalam keputusan investasi di
bidang TI serta insfrastrukturnya, menyusun strategic IT Plan,
menentukan information architecture, dan keputusan.
Sedangkan ruang lingkup audit sistem informasi sebagai audit
operasional terhadap fungsi sistem informasi (IT Governance), audit
objectivesnya adalah melakukan assessment terhadap efektivitas, efisiensi,
dan ekonomis tidaknya pengelolaan sistem informasi suatu organisasi.
CobIT terdapat aspek-aspek yang dinilai mencakup juga: confidentiality,
data integrity, availability, dan realibility.
Control Objectives for Information and related Tecnology (COBIT)
merupakan a set of best practices (framework) bagi pengelola teknologi
informasi (IT Management). CobIT menyediakan standarat dalam
kerangka kerja domain yang terdiri dari sekumpulan proses TI yang
mempresentasikan aktivitas yang dapat dikendalikan dan terstruktur.
Kerangka kerja tersebut memfokuskan pada lebih banyak kontrol dan
sedikit evaluasi sehingga kepentingannya lebih ditujukan kepada
pendefinisian strategi dan kontrol.

Dalam era globalisasi dan laju pertumbuhan perekonomian dunia
pada kurun waktu dua dasawara terakhir, telah terbuka beberapa perspektif
baru dengan berbagai ikutan permasalahannya. Perkembangan yang
semakin besar dan kompleks dalam dunia bisnis antara lain di tandai
dengan makin meningkatnya aktivitas – aktivitas yang dilakukan oleh
kantor (intansi) pemerintah, organisasi atau entitas – entitas bisnis
(perusahaan). Kondisi umum yang dihadapi oleh perusahaan adalah
semakin meningkatnya kegiatan atau transaksi dan semakin meningkatnya
kebutuhan pengelolaan administrasi keuanga, sumber daya manusia,
maupun aspek – aspek perencanaan, pengendalian serta pengawasan.
Ketika organisasi menjadi semakin besar, maka informasi menjadi
makin penting sebagai salah satu alat bantu untuk manajer dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Sumber daya fisik organisasi adalah
man, money, machine, material. Sedangkan sumber daya konseptual
adalah information (informasi) yang dibutuhkan untuk perencanaan dan
pengambilan keputusan dalalm rangka usaha untuk mencapai tujuan
strategis perusahaan.
Konsep dasar Audit Sistem Informasi menurut (Swastika & Raditya
Putra, 2016) Informasi merupakan sumber daya starategis suatu
organisasi. Pengelolaan informasi menjadi kunci sukses. Sistem informasi
merupakan salah satu subsistem organisasi untuk mengelola informasi.
Teknologi informasi merupakan komponen penting dari sistem
informasi, selai data/informasi, sumber daya manusia dan organisasi.
Teknologi informasi yang dimaksud adalah teknologi telematika,
telekomunikasi dan informatika, yang mencakup teknologi komputer
(perangkat keras, perangkat lunak) dan didukung dengan teknologi
telekomunikas, khususnya teknologi komunikasi data digital sebagau
infrastruktur dari jaringan komputer.
Perlu teknik untuk mengendalikan dan memastikan bahwa sistem
informasi sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Audit sistem informasi
merupakan salah satu cara untuk menilai sejauh mana suatu sistem
informasi telah mencapai tujuan organisasi.
Definisi audit sistem informasi menurut (Gondodiyoto, 2007)
menerangkan bahwa sistem mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Sistem adalah kumpulan elemen – elemen atau sumber daya
yang saling berkaitan secara terpadu, terintegritas dalam suatu
hubungan herarkis tertentu, dan bertujuan unutk mencapai tuuan
tertentu.
2. Memiliki emergen properties dan bukan hanya sum of whole
parts (mempunyai karakteristik khusus dari sistem tersebut).
3. Sistem mempunyai sasaran yang akan dicapai. Setiap sistem
berusaha mencapai suatu atau lebih sasaran yang merupakan
arah, yang merupakan kekuatan yang memberikan motivasi dan
memberi arah suatu sistem.
4. Konstruksi sistem terdiri dari : Masukan – Proses – Keluaran.
5. Sistem memerlukan pengendalian. Merupaakn prosen mengatur
yang digunakan sistem untuk mengoraksi setiap
penyimpangandari setiap rangkaian langkah untuk menuju
sasaran.
6. Sistem memiliki pengguna (pemakai, user / end-user) setiap
sistem harus menggerakkan sub sistemnya agar dapat mencapai
sasaran.
7. Sistem mempunyai keterbatasan.
8. Terdiri subsistem subsistem yang menbentuk suatu janringan
terpadu.
Sedangkan definisi menurut (Swastika & Raditya Putra, 2016) audit
sistem informasi adalah untuk menilai apakah pengendalian sistem
informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai atas (1)
Pengamanan aset, (2) Integritas data, (3) Efektivitas.
Pada umumnya ruang lingkup pemeriksaan dilakukan secara
menyeluruh terhadap perencanaan teknologi informasi (IT Plan) dan
pengelolaannya pada suatu organisasi, tetapi ada kalanya juga dalam
lingkup terbatas. Serta panduan yang dipergunakan dalam audit Sistem
Informasi untuk di indonesia adalah standart Atestasi, dan aturan aturan
yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan indonesia (IAI di
Indonesia, AICPA di USA, atau CICA untuk Kanada) maupun yang lebih
khusus lagi yaitu dari ISACA atau IIA.

Key Performance Indicators (KPI) atau disebut juga Key Success Indicator
(KSI) adalah alat ukur kuantitatif untuk peningkatan dari performa suatu aktifitas
yang menjadi factor kunci kesuksesan suatu organisasi (Cranfield School of
Management 2007). Menurut Reh, F. Jhon (management.about.com; 2007) KPI
membantu organisasi untuk mendefinisikan dan mengukur progres dari tujuan
organisasi setelah misi, stakeholders, dan tujuannya telah diidentifikasikan dan
dianalisis.
KPI digunakan secara regular untuk mengukur aktifitas yang sulit untuk
dinilai seperti keuntungan dari pengembangan leadership, servis, dan kepuasan
(Wikipedia 2007). KPI digunakan sebagai manajemen kinerja dan alat peningkatan
yang fokus dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengamatan suatu KPI
memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki
kelemahan bisnisnya. KPI biasanya digunakan untuk tinjauan jangka panjang,
dimana pengertian KPI dan bagaimana KPI diukur tidak berubah terlalu sering,
hanya tujuan dari KPI berubah sejalan dengan tujuan organisasi.
Menurut Cranfield School of Management (www.businesslink.gov.uk;
2007), karakteristik suatu KPI adalah:
1. Merefleksikan tujuan organisasi
Jika tujuan organisasi adalah menjadi bisnis paling menguntungkan, maka pilih
KPI yang mengukur keuntungan/profit. Tapi, jika tujuannya untuk
meningkatkan pelayanan maka pilih KPI yang mengukur kualitas.
2. Kunci kesuksesan organisasi
KPI harus dibatasi pada aktifitas dimana bisnis tersebut bersandar untuk
mencapai tujuannya, dengan tujuan agar tetap fokus pada key objectives dan
membuat pengamatan performa menjadi mudah.
3. Bisa diukur dan dibandingkan
KPI harus mendefinisikan apa saja yang termasuk didalamnya atau bagaimana
KPI dihitung, metode pengukuran dan pembandingnya, dan targetnya. Untuk
semua semacam target, setiap variabel memiliki range operasi baik Batasan
minimum maupun maksimum (US Patent 2006)
Setelah KPI diidentifikasi untuk keseluruhan bisnis, manajemen harus
memastikan karyawan fokus dalam memenuhi atau melebihi KPI tersebut dengan
memotivasi karyawan, me-review dan melaporkan hasil secara berkala

Pendefinisian model kematangan suatu proses TI, COBIT mempunyai maturity level model untuk mengontrol proses-proses TI dengan menggunakan metode penilaian (scoring) sehingga organisasi dapat menilai proses-proses TI yang dimiliki. Dengan adanya maturity level model, maka organisasi dapat mengetahui posisi kematangan saat ini, dan secara terus menerus serta berkesinambungan harus berusaha untuk meningkatkan levelnya sampai tingkat tertinggi agar aspek tata kelola terhadap TI dapat berjalan secara efektif. Maturity model dapat digunakan untuk memetakan: 1. Status pengelolaan TI perusahaan pada saat itu. 2. Status standar industri dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding). 3. Status standar internasional dalam bidang TI saat ini (sebagai pembanding) 4. Strategi pengelolaan TI perusahaan (ekspetasi perusahaan terhadap posisi pengelolaan TI perusahaan). Maturity level model dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan persoalaan yang ada dan bagaimana menentukan prioritas peningkatan. Model kematangan dirancang sebagai profil proses TI, sehingga organisasi akan dapat mengenali sebagai deskriipsi kemungkinan keadaan sekarang dan mendatang. Penggunaan model kematangan yang dikembangkan untuk setiap 34 proses TI memungkinkan manajemen dapat mengidentifikasi (ITGI, 2007): (1) Kondisi perusahaan sekarang, (2) Kondisi sekarang dari industri untuk perbandingan, (3) Kondisi yang diinginkan perusahaan, (4) Pertumbuhan yang diinginkan antara asis dan to-be.

Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) adalah
seperangkat pedoman umum (best practice) untuk manajemen TI yang dibuat oleh
Information System Audit and Control Association (ISACA), dan IT Governance
Institute (ITGI) pada tahun 1992, untuk memberikan informasi yang diperlukan
perusahaan dalam mencapai tujuannya, maka prinsip dasar COBIT meliputi
(Simonsson & Johnson, 2006):
1. Business Information Requireament yaitu berupa informasi, dimana informasi
harus terdapat unsur effectiveness (efektif), efficiency (efisien), confidentialitu
(keyakinan), integrity (integritas), availability (tersedia), compliance
(pemenuhan), reliability (dipercaya).
2. IT Resource, terdiri dari pengguna (people), aplikasi (application), teknologi
(technology), infrastruktur (infrastructure), informasi (information), Database
Management System, Hardware, Software dan Multimedia.
3. High Level IT Process, terdiri dari: TI Proses TI (Plainning and Organization
(PO), Acquisition and Implementation (AI), Delivery Support (DS), dan
monitoring and evalution (ME); IT Process (IT Strategy, Computer operation,
Incident Handling, Acceptance testing, Change management, Contingency
planning dan Problem Management); Activities (Record new problem, Analyse,
Propose, solution, Monitoring solution dan Record known Problem).
Tujuan utama COBIT adalah memberikan kebijaksanaan yang jelas dan
latihan yang bagus untuk IT Governance, bagi organisasi di seluruh dunia dapat
membantu manajemen senior untuk memahami dan mengatur resiko yang
berhubungan dengan TI. COBIT melakukannya dengan menyediakan kerangka
kerja IT Governance dan petunjuk control obyektif yang rinci bagi manajemen,
pemilik proses bisnis, pemakaian dan auditor.

Inspektorat jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas
dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat
jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan
kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan
pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan
pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan
pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan.
Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian
agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas
pembangunan.
Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur
dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal
tersebut dinyatakan bahwa:
Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat
Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama,
perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas
pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian
tugas pengawasan.
Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi Pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; dan Pelaksanaan pembinaan atas
peneyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan
pemerintah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Berdasarkan manfaat penerapan Good Government Governance antara lain
meliputi:
1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan
Good Government Governance pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi
dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada
setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya
untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan
secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan
diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan
pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah.
Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya
didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi
mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak
yang berkepentingan dengan pemerintahan.
2. Meningkatkan kepercayaan publik
Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Government Governance akan
dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa
mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor,
maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan Good
Government Governance bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk
dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip
Good Government Governance, maka baik investor maupun kreditor akan
merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang
mengutamakan kepntingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja.
Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah
wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat
dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek Good Government Governance
menjadi salah satu prasayarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi
bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara.
3. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah
Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol,
dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin.
Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak
diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil
maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan
dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemrintahan
daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang
berkepntingan terhadap pemerintah.
4. Dapat mengukur target pemerintah daerah
Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan
responsibilitas, maka target kinerja pemerintan dapat diukur dand
dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan
pada Good Government Governance.

Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu diperhatikan
prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar Good Government Governance terdiri dari
lima hal, yaitu; tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan
kewajaran.
Sementara Organization for Economic Cooperation and Development dalam
Amaliah (2014:15-16) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good
Government Governance, diantaranya adalah:
1. Keadilan (fairness)
Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari
rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan
peraturan yang berlaku.
2. Tranparansi (transparency)
Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah
secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate).
3. Dapat dikontrol (Accountability)
Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan
keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power).
4. Tanggung jawab (responsibility)
Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukumdan ketentuan
peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat.

Governance Menurut Amaliah (2014:14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik.

Tahap pekerjaan audit internal menurut Tunggal (2012: 120) ada lima proses
yaitu, sebagi berikut:
a) Audit Planning dan Risk Analysis
Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang
seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin
penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan
fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti
audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan
program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada
staf.
b) Preliminary survey
Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah
audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin
penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi,
menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan
dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.
c) Audit Field Work
Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam
membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang
wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi
sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
d) Audit Finding dan Recommendation
Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam
membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang
wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi
sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit.
e) Reporting
Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit
internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang
mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini:
outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final report.
f) Follow Up
Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang
telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen.
Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak
lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

Konsorsium organisasi profesi Audit Internal dalam bukunya “Standar
Organisasi Profesi Audit Internal” dalam Fitriany (2015), mengemukakan fungsi audit internal, yaitu:
Fungsi audit internal adalah membantu organisasi dalam memelihara
engendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi,
dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan
pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara
berkesinambungan.
Menurut Adiati (2012) tanggung jawab audit internal, yaitu:
Menelaah dan menilai kewajaran, kesesuaian, efektivitas, dan aplikasi yang
teapat dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain.
Menentukan sejauh mana kesesuian dengan pengendalian dan kebijakan,
rencana, dan prosedur lain yang ditetapkan. Menentukan sejauh mana aktiva
perusahaan dapat ditanggung jawab dan diamankan dari kehilangan dalam
segala bentuk. Menentukan kendala dari keuangan manajemen yang
dikembangkan dalam organisai. Menerbitkan laporan kepada tingkat
manajemen yang tepat yang menyatakan kesimpulan dan rekomendali.
Audit internal digunakan untuk memelihara pengendalian intern yang efektif
serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi dalam melaksanakan
tanggung jawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang
diharapkan. Aktivitas audit internal yang efektif menurut Wahyuni (2013)
menyatakan bahwa aktivitas audit intern adalah sebagai berikut:
Organisai audit internal yang independen dan dibawah pimpinan tertinggi,
pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta
memungkinkan auditor untuk memantau tindak lanjut hasil audit, staf yang
mampu, yang dapat mengikuti cara berpikir manajemen dan dapat
berkomunikasi secara efektif dengan orang lain.

Sebuah instansi maupun organisasi pada jaman yang modern dan globalisasi ini, peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan sesuai dengan kemajuan jaman. Internal audit ini dirasa mampu dalam hal pengendalian dan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah: Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi. Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pokok Audit Internal: Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang indenpenden dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi organisai. Dalam konteks internal auditing di kalangan pemerintahan di Indonesia, kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa: Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern (Pasal 47 ayat 2). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aparat pengawas intern (auditor internal pemerintah) memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Poin penting dari pemahaman ini adalah, pengawas intern (dalam kerangka PP SPIP) secara khusus diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pengawas intern diharapkan mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan sistem pengendalian itu sendiri.