Tag: Judul Akutansi

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai : “Probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Probabilitas penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknikal auditor dan independensi auditor tersebut.” Kualitas audit merupakan harapan dari pengguna jasa audit bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor merupakan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Namun pengukuran kualitas audit menjadi sangat beragam, akan tetapi yang paling umum adalah berdasarkan ukuran KAP. De Angelo (1981) dalam Wooten (2003) menyatakan kualitas audit dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu pendeteksian salah saji material dan pelaporan salah saji material. Deteksi salah saji material dipengaruhi oleh seberapa baik kualitas tim audit KAP tersebut dalam memberikan hasil audit dan juga dipengaruhi oleh faktor KAP tersebut, dimana karakteristik di dalam internal KAP dinilai dapat mempengaruhi pendeteksian salah saji material. Sedangkan pelaporan salah saji material dipengaruhi oleh independensi auditor di dalam keseluruhan proses audit dan hasil laporan yang dikeluarkan auditor.

Salah satu misi IAPI adalah menyusun dan mengembangkan standar
profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu
pada standar internasional. Maka IAPI menunjuk Dewan Standar Profesi
Institut Akuntan Publik Indonesia untuk mengembangkan dan menetapkan
suatu standar profesi dan kode etik profesi dan berkualitas yang berlaku bagi
profesi akuntan publik di Indonesia (Kode Etik Profesi Akuntan Publik 2008).
Berikut ini adalah Kode etik profesi akuntan publik yang terdiri dari dua
bagian, yaitu :
a. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual
untuk penerapan prinsip :
(1) Prinsip Integritas
Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil
dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak
boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang
diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang
menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak
hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat
menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
(2) Prinsip Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan
subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari
pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau
pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang
dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut,
tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap
praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau
yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap
pertimbangan profesionalnya.
(3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian
Profesional
Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional
mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian
profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa
profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan
standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan
jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten
membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan
pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi
profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang
berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan
bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang
berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara
kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara
kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehatihatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan
bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan
persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya
pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah
wewenangnya dalam kapasitas profesional.
(4) Prinsip Kerahasiaan
Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan
tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang
diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak
di luar KAP atau Jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa adanya
wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk
mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan
lainnya yang berlaku; dan Menggunakan informasi yang bersifat rahasia
yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk
keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
(5) Prinsip Perilaku Profesional
Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi
setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari
setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup
setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya \kesimpulan yang
negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan
mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan
reputasi profesi.
b. Aturan Etika Profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan
kerangka konseptual pada situasi tertentu :
(1) Ancaman dan Pencegahan
Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh
berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah :
(a) Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada
klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa professional yang
diperoleh dari klien.
(b) Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang
signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan
praktisi
(c) Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas
yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit
laporan keuangan
(d) Ancaman kedekatan seperti anggota tim perikatan merupakan
anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur
atau pejabat klien
(e) Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau
penggantian tim perikatan.
Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan
sebagai berikut:
(a) Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau
peraturan
(b) Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada
tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
(c) Pencegahan pada tingkat institusi contohnya: Kepemimpinan KAP
atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada
prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP
yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan
publik oleh anggota tim assurance.
(d) Pencegahan pada tingkat perikatan contohnya: Melakukan
konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris
independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.
(2) Penunjukkan Praktisi, KAP, atau Jaringan KA
Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus
mempertimbangkan potensi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan
pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien
tersebut. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya
jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut.
Sebelum menerima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan
setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang
dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.
(3) Benturan Kepentingan
Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat
menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat
menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika
profesi. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi
ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang
kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang
saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.
(4) Pendapat kedua
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat
terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua
(second opinions) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan,
atau standar/prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau
untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan
tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua,
serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan
pendapat profesional yang diberikan.
(5) Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya
Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang
diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional
yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional
yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang
lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan
tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi
dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.
(6) Pemasaran Jasa Profesional
Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi
dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan
atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh
mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya.
Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakantindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa
profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau
pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataaan yang
merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti
terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.
(7) Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya
Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota
keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk
keramahtamahan lainnya (hospitality) oleh klien. Penerimaan pemberian
tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip
dasar etika profesi terutama dalam hal objektifitas praktisi.
(8) Penyimpanan Aset Milik Klien
Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab
penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika
diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian,
praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
(9) Objektivitas Semua Jasa Profesional
Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman
terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi
dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun
direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman
kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat
terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau
hubungan bisnis.
(10) Independensi dalam Perikatan Assurance
Dalam melaksanakan perikatan assurance, Kode Etik ini
mewajibkan anggota tim assurance, KAP, dan jika relevan, Jaringan
KAP, untuk bersikap independen terhadap klien assurance sehubungan
dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan kodifikasi
berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam
memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh
Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia
(DSPAP IAPI).
Pernyataan standar profesi dalam SPAP terdiri dari Pernyataan Standar
Auditing, Pernyataan Standar Atestasi, Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan
Review, Pernyataan Standar Jasa Konsultasi, dan Pernyataan Standar
Pengendalian Mutu.
Standar Auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis
yang terdiri dari sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standa
Audit (PSA). PSA merupakan pedoman yang harus diikuti akuntan publik
dalam melaksanakan perikatan audit.
Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang tercantum dalam PSA No.
01, SA Seksi 150 (SPAP, 2011) :
Standar Umum
(1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian
dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
(2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
(3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama..
Standar Pekerjaan Lapangan
(1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten
harus disupervisi dengan semestinya.
(2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan.
(3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan
(1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
(2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan
keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
(3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
(4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi
Jusuf (2010) menyatakan empat jenis auditor yang dikenal secara umum,
yaitu auditor publik (akuntan independen), auditor pemerintah, auditor pajak,
dan auditor intern :
(1) Auditor Publik
Auditor publik, disebut juga auditor independen, adalah auditor yang
berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bertanggung jawab atas
audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan
perusahaan lainnya, baik perusahaan besar, kecil, ataupun organisasi
yang tidak bertujuan mencari laba.
(2) Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas
keuangan pada instansi-instansi pemerintah.
(3) Auditor Pajak
Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen
Keuangan RI, bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor
perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan
perpajakan.
(4) Auditor Intern
Auditor intern merupakan auditor yang bekerja pada suatu perusahaan
yang melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan.

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley (2012: 13)
menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:
(1) Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan mencakup perolehan dan pengevaluasian buktibukti mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar
sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Umumnya, kriteria tersebut
adalah standar akuntansi internasional.
(2) Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah aktivitas keuangan
atau aktivitas operasi suatu entitas tertentu telah sesuai dengan prosedur
khusus, aturan, atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
oleh beberapa pihak otoritas yang lebih tinggi.
(3) Audit Operasional
Audit operasional mencakup perolehan dan pengevaluasian bukti-bukti
mengenai efesiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode
aktivitas operasi suatu entitas, termasuk evaluasi terhadap struktur
organisasi, operasi komputer, metode produksi, marketing, dan area
lainnya dimana auditor memenuhi syarat.

Tujuan audit atas laporan keuangan di dalam PSA No. 02 SA seksi
110 (SPAP, 2011: 110.1) adalah untuk menyatakan pendapat tentang
kewajaran dalam semua hal yang material posisi keuangan, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di
Indonesia

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2012: 18), pengertian auditing
adalah sebagai berikut:
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan
oleh seorang yang independen dan kompeten.”
Sedangkan, definisi Auditing secara umum menurut Mulyadi (2009:9)
adalah :
“Suatu proses sitematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegitan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses
yang sistematik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara
objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara
informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus
dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Roychowdhury (2006) mendefinisikan manajemen laba sebagai
berikut “management actions that deviate from normal business
practice, undertaken with the primary objective of meetings
certain earnings thresholds.”. Dengan kata lain bahwa campur tangan manager dalam proses
pelaporan keuangan tidak hanya melalui metode-metode atau
estimasi-estimasi akuntansi saja tetapi juga dapat dilakukan melalui
keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kegiatan operasional. Lebih lanjut, manager juga memiliki insentif untuk memanipulasi
aktivitas-aktivitas riil selama tahun berjalan untuk memenuhi target
laba.Manipulasi aktivitas-aktivitas riil tersebut disebut manajemen
laba riil. Menurut Scott (2000: 203), motivasi manajer melakukan
manajemen laba adalah :
1. Bonus Purposes
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan
akan bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen
laba dengan memaksimalkan laba saat ini
2. Political Motivation
Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang
dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung
mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik
yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih
ketat.
3. Taxation Motivation
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen
laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan
dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan.
4. Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung
menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika
kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan
agar tidak diberhentikan.
5. Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar,
dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go
public melakukan manajemen laba dengan harapan dapat
menaikkan harga saham perusahaan.
6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor
Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan
kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar
investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja
yang baik.
Perusahaan dapat melakukan manajemen laba dengan
menurunkan discretionary expensess seperti beban penelitian dan
pengembangan, iklan dan penjualan, administrasi dan umum,
terutama dalm periode dimana pengeluaran tersebut tidak
langsung menyebabkan pendapatan dan laba. Strategi seperti
inidapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini namun
dengan resiko menurunkan arus kas periode mendatang.
Perusahaan yang melakukan strategi tersebut dalam
manajemen laba diduga akan mengalami penurunan pada
discretionary expenses. Penurunan discretionary expenses karena
real earnings management dapat dideteksi melalui abnormal
discretionary expenses yang mengukur selisih discretionary
expenses aktual perusahaan dengan discretionary expenses
perusahaan pada tingkat normalnya. Penurunan discretionary
expenses ini dianggap tidak normal (abnormal) karena
discretionary expenses yang dilaporkan oleh perusahaan lebih
rendah dibandingkan dengan discretionary expenses perusahaan
pada aktivitas normal.

Audit tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya.
Pada tahun 2008, dikeluarkan peraturan yaitu Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008
pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama 6
tahun berturut-turut dan untuk auditor paling lama 3 tahun
berturut-turut.
Dengan adanya pembatasan masa pemberian jasa oleh
Akuntan Publik dan KAP, terdapat ketegasan mengenai
berakhirnya perikatan antara Akuntan Publik dan KAP dengan
suatu entitas sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Pada perkembangan selanjutnya perikatan tersebut dapat dimulai
kembali setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit
umum atas laporan keuangan entitas, sebagaimana diatur dalam
Pasal 3 ayat 2 dan 3 PMK Nomor 17 Tahun 2008 tentang Jasa
Akuntan Publik.
Peneliti berargurmen bahwa auditor dengan lama
penugasan yang lebih pendek belum memiliki pemahaman yang
mendalam dan memadai tentang perusahaan, sehingga
memperbesar potensi kegagalan audit yang dilakukan. Oleh
karena itu, dibutuhkan rentang waktu khusus bagi auditor untuk
membangun pemahaman atas karakteristik bisnis dan operasional
perusahaan pada masa awal perikatan audit. Hal ini
mengakibatkan auditor akan menghabiskan lebih banyak waktu
dalam pelaksanaan proses audit pada tahun-tahun awal perikatan
audit dengan perusahaan (Caramanis dan Lennox, 2008).
Dalam konteks yang berlaku di Indonesia, penjelasan
mengenai pemahaman auditor tersebut sesuai dengan yang tertera
dalam Standar Profesi Akuntan Publik─SPAP (2001), yang
menyatakan bahwa pemerolehan pengetahuan tentang bisnis yang
diperlukan merupakan proses berkelanjutan dan bersifat kumulatif.
Pemerolehan bersifat kumulatif diartikan sebagai pengetahuan
yang didapat di tahun awal akan lebih sedikit apabila dibandingkan
dengan tahun tahun setelahnya, dan pengetahuan akan bertambah
seiring dengan bertambahnya tahun masa pemberian jasa audit.
Penambahan pengetahuan tersebut dapat memungkinkan auditor
melakukan audit dengan efektif dan efisien.
General Accounting Office─GAO (2003) di Amerika Serikat
menyatakan pemahaman tersebut dapat diperoleh dalam rentang
waktu dua hingga tiga tahun sejak awal perikatan audit.

Menurut (PMK Nomor: 17/PMK.01/2008) yang dimaksud
Kantor akuntan publik (KAP) adalah badan usaha yang telab
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi
akuntan publik dalam memberikan jasanya. Ukuran KAP adalah
besar kecilnya Kantor Akuntan Publik.
Akuntan Publik yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan
Publik (KAP) berwenang untuk melakukan audit laporan keuangan
perusahaan-perusahaan di Indonesia. KAP Big4 merupakan KAP
besar yang lebih independen dibandingkan dengan KAP yang kecil
(KAP non-Big4), dengan alasan bahwa ketika KAP besar
kehilangan satu klien tidak begitu berpengaruh terhadap
pendapatannya. Akan tetapi jika KAP kecil kehilangan satu klien
sangat berarti karena klienya sedikit. Jumlah klien banyak yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) Big4 karena KAP Big4 memiliki reputasi yang baik terhadap
pasar dibandingkan KAP kecil atau non-Big4. Sehingga KAP Big4
memiliki pengetahuan, pengalaman teknis, kapasitas yang lebih
luas dibandingkan KAP yang non-Big4.

Kualitas audit memiliki arti yang berbeda-beda. Dari sisi auditor,
kualitas audit merupakan hasil kerja mereka yang telah sesuai dengan
standar-standar yang telah ditetapkan serta kode etik profesi. Kualitas
Audit diharapkan dapat mengurangi ketidakpuasan para pemakai
informasi dan menjaga reputasi auditor. Sedangkan kualitas audit
menurut para pengguna laporan keuangan adalah jika auditor dapat
memberikan opini yang sesuai dan bertanggung jawab serta
memberikan jaminan bahwa tidak terdapat kecurangan atau salah saji
material. Baik tidaknya suatu kualitas hasil audit bergantung pada
kemampuan penyedia jasa audit dalam memenuhi harapan klien secara
konsisten.
Menurut AAA Financial Accounting Commite (2000) dalam
Christiawan (2002) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh
dua hal yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi. Kualitas audit
yang baik dapat dihasilkan jika auditor memiliki kompetensi yang
memadai untuk melakukan audit yang disertai dengan sikap bebas
tidak memihak (independen).
Independensi secara umum dapat diartikan sebagai sikap mental
yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung
pada pihak lain. Independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran
dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam
merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Persyaratan umum bagi
independensi auditor melarang auditor untuk terlibat dalam berbagai
aktivitas audit di suatu entitas bilamana terdapat konflik kepentingan
yang belum terselesaikan terkait dengan entitas tersebut. Hal itu
dikarenakan nilai audit sangat tergantung pada persepsi publik tentang
independensi auditor (Arens, 2011: 75).
Meskipun independensi sangat penting auditor juga harus
memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan audit dalam
artian memiliki pengetahuan/ keahlian dan pengalaman memadai
dalam bidang auditing dan akuntansi seperti yang diatur dalam Standar
Auditing Standar Umum.
Pengetahuan atau keahlian akan diperoleh ketika suatu KAP lebih
sering melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan. Ketika KAP
semakin sering mengaudit perusahaan yang sejenis, KAP tersebut akan
menjadi spesialis dalam kelompok perusahaan tersebut atau biasa
disebut spesialisasi industri. Tidak hanya pengetahuan mengenai audit
dan akuntansi, auditor pada KAP spesialis industri memiliki
pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi suatu industri sehingga
dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP
yang belum spesialis dan dapat mendeteksi adanya kecurangan yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan
dapat dilihat dari segi lamanya waktu penugasan maupun banyaknya
penugasan yang pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman,
auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam
menjelaskan temuan audit, sehingga turut mempengaruhi kualitas audit
(Suraida: 2005).
Semakin lama penugasan, kualitas audit akan semakin menurun.
Sedangkan kualitas audit akan meningkat seiring dengan
meningkatnya jumlah klien, reputasi auditor, kemampuan teknis dan
keahlian yang meningkat atau spesialisasi industri.
Kualitas audit dalam penelitian ini diukur menggunakan ukuran
KAP big4 yang menyangkut jumlah klien dan reputasi KAP terhadap
pasar. Selanjutnya menggunakan lama penugasan audit dalam jangka
menengah. Namun tidak mengukur kualitas audit dengan spesialisasi
industri KAP karena objek yang diteliti dalam penelitian ini sudah
spesialis yaitu sektor makanan dan minuman.

Standar Auditing merupakan pedoman umum untuk membantu
auditor memenuhi tanggungjawab profesionalisnya dalam audit atas
laporan keuangan yang mencakup pertimbangan mengenai kualitas
professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan
pelaporan dan bukti.Standar auditing yang berlaku umum (generally
accepted auditing standards) yang diperbaharui dengan SAS 105 dan
SAS 113 menjelaskan bahwa sepuluh standar auditing yang berlaku
umum dibagi menjadi tiga kategori yaitu standar umum, standar
lapangan, standar pelaporan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) dalam Sukrisno Agoes
(2012: 31), terdiri dari sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi
tiga kelompok besar :
1. Standar Umum
a. Audit harus dilakukan oleh seorang yang sudah mengikuti pelatihan
dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat,saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi,pengamatan,permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai
dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disajikan sesuai standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuanganan periode berjalan dibandingkan dengan
penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
c. Penggunaan informative dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor.
d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan
bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan,maka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan audit yang dilaksanakan,jika ada dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.

Pengertian audit menurut para ahli
Menurut Sukrisno Agoes (2004: 4), Audit adalah pemeriksaan
yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang
independen, laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan
catatan akuntansi dan bukti pendukung, dalam rangka memberikan
pendapat atas kewajaran laporan keuangan.
Menurut Arens dan Loebbecke (2012: 7), Auditing merupakan
proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan
oleh seorang yang independen dan kompeten. Menurut Mulyadi (2010: 9), Auditing adalah proses yang
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk
menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan dengan kriteria yang
telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang
bersangkutan.
Menurut Abdul Halim (2008: 1) definisi audit yang sangat
terkenal adalah definisi yang berasal dari ASOBAC (A Statement of
Basic Auditing Concepts) yang mendefinisikan auditing sebagai suatu
proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti
secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan
kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara
asersiasersi tersebut dengan kriteria ysng telah ditentukan dan
menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan.
Tujuan audit secara umum dapat diklasifikasilkan sebagai berikut :
1) Kelengkapan (Completeness). Untuk meyakinkan bahwa seluruh
transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah
dimasukkan.
2) Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan transaksi dan saldo
perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar,
perhitungan yang benar, diklasifikasikan, dan dicatat dengan tepat.
3) Eksistensi (Existence). Untuk memastikan bahwa semua harta dan
kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau keterjadian pada
tanggal tertentu, jadi transaksi tercatat tersebut harus benar-benar
telah terjadi dan tidak fiktif.
4) Penilaian (Valuation). Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip
akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar.
5) Klasifikasi (Classification). Untuk memastikan bahwa transaksi
yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika
terkait dengan saldo maka angka-angka yang dimasukkan didaftar
klien telah diklasifikasikan dengan tepat.
6) Ketepatan (Accurancy). Untuk memastikan bahwa semua
transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun
sesuai dengan angka-angka buku besar. Serta penjumlahan saldo
sudah dilakukan dengan tepat.
7) Pisah Batas (Cut-Off). Untuk memastikan bahwa
transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode
yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saji adalah
transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu peride akuntansi.
8) Pengungkapan (Disclosure). Untuk meyakinkan bahwa saldo
akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan
dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar
dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut.

Menurut Arens (2009: 17) menjelaskan audit laporan keuangan
dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi uang
diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang
berlaku yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP.
Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan
standar auditing yang berterima umum memiliki sejumlah keterbatasan
bawaan atau keterbatasan melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor
bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Batasan ekonomi
antara lain biaya yang memadai (reasonable cost) dan jumlah waktu
yang memadai (reasonable length of time). Dan juga keterbatasan
kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan kerangka kerja akuntansi yang
ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi alternatif (alternative accounting
principles) dan estimasi akuntansi (accounting estimates). Estimasi
adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang
pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu estimasi
itu, sehingga hal ini dapat menimbulkan suatu ketidakpastian.
Walaupun memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan
keuangan akan menambah kredibilitas suatu laporan keuangan.
Perlunya audit atas laporan keuangan karena adanya perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan,
konsekuensi, kompleksitas penyajian laporan keuangan, dan
keterbatasan akses dari para pemakai laporan keuangan.
Dari segi ekonomis audit bermanfaat untuk meningkatkan
kredibilitas, efisiensi dan kejujuran, efisiensi operasional, dan
mendorong efisiensi pasar modal.
Selain itu audit bermanfaat dilihat dari sisi pengawasan yang
meliputi “preventive control”, “detective control”, dan “reporting
control”. Dan apabila suatu perusahaan tidak memerlukan auditor
independen maka akan kecil kredibilitasnya atas laporan keuangan.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan
kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu tentang
keseluruhan aktivitas operasi perusahaan baik dari segi aktiva,
kewajiban, pendapatan dan kinerja perusahaan.Laporan keuangan
terdiri dari neraca,laporan laba rugi,laporan perubahan ekuitas,laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan
disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memberikan
informasi bagi penggunanya yang merupakan produk akhir dari siklus
akuntansi. Dimana laporan keuangan dapat menggambarkan dengan
jelas tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dan informasi yang
diberikan untuk entitas itu sendiri ataupun bagi entitas lainnya.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007: 5) menjelaskan
bahwa Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Dengan memperoleh laporan keuangan akan dapat diketahui
kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan yang bukan hanya
bisa dibaca tapi juga bisa dimengerti tentang posisi keuangan melalui
analisis laporan keuangan.
PSAK No. 1 paragraf 7 (IAI, 2007 : 1.2) menyatakan bahwa tujuan
laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi
tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam
rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan
pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan
sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka dan beban
termasuk keuntungan.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: (1) aset; (2)
kewajiban; (3) ekuitas; (4) pendapatan dan kerugian; dan (5) arus kas.
Menurut Fahmi (2011: 28), tujuan utama dari laporan keuangan
adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan
dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak
lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap
perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.
Para pemakai laporan akan menggunakannya untuk meramalkan,
membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari
keputusan ekonomis yang diambilnya. Laporan keuangan akan lebih
bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak saja aspek-aspek kuantitatif,
tetapi mencakup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasakan perlu.
Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif.
Beberapa tujuan laporan keuangan dari berbagai sumber di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Informasi posisi laporan keuangan yang dihasilkan dari kinerja dan aset
perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan,
sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak
keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya.
2. Informasi keuangan perusahaan diperlukan juga untuk menilai dan
meramalkan apakah perusahaan di masa sekarang dan di masa yang
akan datang sehingga akan menghasilkan keuntungan yang sama atau
lebih menguntungkan.
3. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk
menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi perusahaan selama
periode tertentu. Selain untuk menilai kemampuan perusahaan, laporan
keuangan juga bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan investasi.

Setiap pengguna laporan keuangan mengharapkan adanya
transparansi dari laporan keuangan agar bisa mengetahui dengan mudah
informasi dari suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan laporan
akuntansi yang menghasilkan informasi berupa pencatatan dan
pengikhtisaran bagi pemakai untuk pengambilan keputusan pada
periode tertentu yang dapat menggambarkan kinerja perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 5) mengemukakan pengertian
laporan keuangan yaitu :
Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi
keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas.Tujuan umum
dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian
informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja
keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas
yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para
penggunanya. Untuk dapat mencapai tujuan ini, laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari
aset, kewajiban, networth, beban, dan pendapatan (termasuk gain dan
loss), perubahan ekuitas dan arus kas. Informasi tersebut diikuti dengan
catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.
Menurut Munawir (2010: 5), pada umumnya laporan keuangan
itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan
ekuitas. Neraca menunjukkan/menggambarkan jumlah aset, kewajiban
dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan
perhitungan (laporan) laba-rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode
tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan
penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas

Berdasarkan pada upaya peningkatan kualitas audit, peraturan
yang mengatur mengenai kewajiban rotasi audit perlu untuk diuji dan
dibuktikan keefektifannya. Adanya beberapa pihak menyatakan bahwa
akan adanya peningkatan audit fee yang signifikan akibat terjadi rotasi
audit karena seakan auditor terus dihadapkan pada tahun awal dari
pelaksanaan jasa auditnya yang membutuhkan investasi sumber daya
untuk mempelajari sifat bisnis kliennya yang unik.
Kewajiban mengenai rotasi audit dalam perspektif teori agensi
dimana teori tersebut menggambarkan keberadaan perusahaan. Untuk
meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna laporan keuangan
maka perusahaan berusaha untuk bisa meningkatkan laporan keuangan
auditan yang berkualitas juga. Oleh karena itu, rotation mandatory audit
partner perlu untuk dilakukan agar kepercayaan pengguna laporan
keuangan meningkat.
Penelitian sebelumnya memberikan hasil rotasi audit berpengaruh
positif terhadap kualitas audit. Seperti pada penelitian Mgbame (2012),
Dianti (2014), Pratistha dan Widhiyani (2014), serta Kurniasih dan
Rohman (2014) menunjukkan bahwa rotasi audit berpengaruh positif
terhadap kualitas audit. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan
bahwa kebijakan mengenai rotasi audit memiliki efek yang baik
terhadap kualitas audit karena dapat memungkinkan untuk
mengembalikan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap
fungsi audit.
Didukung dengan penelitian Firth et al. (2012), sejak adanya kasus
Enron telah menjadi perhatian bagi para pembisnis akuntan publik untuk
mempertahankan independensi auditor serta kualitas audit yang
dihasilkannya. Regulator menjadikan rotasi audit sebagai pertaturan
yang wajib dan perlu untuk diperhatikan untuk menjaga independensi
auditor tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan data di Cina yang
melakukan rotation mandatory audit partner mengemukakan rotasi
audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit

Pada suatu perusahaan yang rasional, seorang manajer tersebut tidak
akan memilih auditor dengan kualitas audit yang tinggi serta audit fee
yang tinggi ketika, kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak
baik. Hal tersebut terjadi dengan adanya anggapan auditor yang
memiliki kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi salah saji material
pada kondisi perusahaan yang kurang baik lalu menyampaikannya
kepada pengguna laporan keuangan. Pada penelitian Fitriany, et al
(2013) menunjukkan hasil bahwa ketika auditor mendapatkan fee yang
rendah menyebabkan auditor memberikan peluang bagi manajemen
dalam melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan menjadi
bias, hal tersebut menunjukkan ketika audit fee yang rendah mengurangi
independensi auditor yang menyebabkan kualitas audit juga berkurang.
Sehingga, ketika auditor diberikan audit fee yang tinggi akan
memunculkan keinginan auditor untuk memberikan hasil kualitas audit
yang baik dan meningkatkan kualitas auditnya.
Audit fee yang didapat oleh akuntan publik dari kliennya
merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik
tersebut atau bisa jadi hanya sebagian kecil dari pendapatan kantor
akuntan publik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti
dan mendapatkan hasil audit fee memiliki pengaruh positif terhadap
kualitas audit. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti
(2011), Kurniasih dan Rohman (2014), serta Pratistha dan Widhiyani
(2014) membuktikan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas
audit. Apabila audit fee tinggi akan berpengaruh terhadap auditor dalam
meningkatkan kualitas auditnya. Audit fee yang diberikan selama satu
tahun serta estimasi biaya operasional yang dibutuhkan selama
pelaksanaan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit yang
dihasilkan.
Didukung dengan penelitian Hartadi (2009) semakin besarnya
audit fee yang diberikan oleh pihak manajemen kepada auditor maka
dapat meningkatkan kualitas auditannya.

Adanya isu antara auditor dengan klien yang terjadi, berdampak
pada kepercayaan publik mengenai profesi seorang auditor menjadi
berkurang. Pihak pengguna laporan keuangan menganggap bahwa
akuntan publik memiliki independensi yang cukup rendah ketika
memiliki perikatan audit dengan klien yang terlampau lama sehingga,
berkurangnya objektivitas seorang auditor pada saat mereka melakukan
penugasan audit kliennya.
Lamanya tenure yang terjadi dapat menimbulkan semakin eratnya
hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memicu auditor untuk
harus mengikuti keinginan kliennya agar laporan keuangan tersebut
dinilai dengan pendapat auditor yang baik, hal tersebutlah yang akan
menurunkan sikap objektifitas seorang auditor dan karenanya auditor
harus tetap menjaga sikap skeptis pada dirinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011) mengenai
hubungan audit tenure dengan kualitas audit, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitiannya adalah audit tenure memiliki pengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Apabila jumlah tahun tenure semakin
meningkat maka independensi auditor menurun dan kualitas audit juga
akan berkurang.
Didukung oleh penelitian Panjaitan (2014), Giri (2010), Mgbame
(2012), serta Paramita dan Latrini (2015) audit tenure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Dari beberapa hasil penelitian tersebut
maka peneliti menyimpulkan bahwa audit tenure yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan auditor akan
semakin percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan
sehingga, tidak adanya pengembangan strategi serta inovasi yang
dilakukan auditor untuk mencapai kualitas audit yang berkualitas

Agar independensi akuntan publik dapat terlindungi, maka dari itu
di beberapa negara telah ditetapkan peraturan mengenai adanya rotasi
akuntan publik. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melakukan
rotasi akuntan publik yang diatur pada Sarbanes-Oxley Act. Peraturan
tersebut mewajibkan akuntan publik yang mengaudit kliennya di rotasi
setiap 7 (tujuh) tahun sekali.
Terdapatnya isu tentang Enron yang melibatkan Kantor Akuntan
Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), maka dari itu di
Indonesia dan Malaysia melakukan peraturan wajib rotasi auditor.
Dilakukannya peraturan tersebut dengan tujuan agar dapat lebih
meningkatkan dan menjaga independensi auditor baik secara tampilan
maupun dari segi fakta. Rotation Mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan audit yang dilakukan
seorang auditor sehingga independensinya tetap terjaga. Pemberian jasa
audit kepada klien atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling
lama 6 (enam) tahun buku secara berurut dan untuk seorang akuntan
publik selama – lamanya adalah 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.
Seorang akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan
yang diberikan oleh klien setelah 1 (satu) tahun buku berurut tanpa
memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada kliennya.
Pemberian jasa oleh akuntan publik dan KAP terdapat pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 mengenai jasa
akuntan publik. Setelah itu peraturan tersebut diubah menjadi
359/KMK/06/2003 mengenai jasa akuntan publik. Pada praktiknya,
peraturan tentang rotasi akuntan publik dan KAP ini menjadi tidak
efekif karena menimbulkan pro dan kontra dari para akuntan praktisi.
Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan yang dikeluarkan yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang
menyempurnakan peraturan sebelumnya dan mengakhiri pemberlakuan
kedua KMK yang sebelumnya. Sehingga, ketentuan mengenai
pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik dan
komposisi KAP diatur pada PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3.
Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan diberlakukannya
rotasi audit jika :
a. KAP yang melakukan perubahan komposisi akuntan publik yang
berakibat 50% jumlah akuntan publiknya atau lebih berasal dari
KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan keuangan pada
suatu perusahaan.
b. Perubahan nama KAP yang memiliki komposisi 50% atau lebih
yang berasal dari KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan
keuangan di suatu perusahaan, maka diberlakukan sebagai
kelanjutan KAP asli akuntan publik yang bersangkutan.
c. Peraturan tersebut dimanfaatkan oleh KAP untuk merubah
komposisi, sehingga jumlah partner 50% atau lebih dibandingkan
dengan partner lamanya.
Di Malaysia, regulator seperti Malaysia Securities Commision
(SC) dan Bursa Malaysia menjadi peduli dengan adanya rotasi audit.
MIA (Malaysian Institute of Accountants) dan MICPA (Malaysian
Institute Certified Publik of Accountant) sepakat untuk mendirikan
MIA/MICPA taskforce pada Bulan Mei 2002 bersama dengan auditor
kemerdekaan. Kesepakatan tersebut ialah secara keseluruhan kerugian
dari rotasi wajib perusahaan audit baik harga yang tinggi, gangguan dan
kehilangan pengetahuan akumulatif, serta pembatasan kebebasan
perusahaan dalam memilih auditornya sendiri akan lebih besar dari
manfaat berasal dari rotasi perusahan audit tersebut (Malaysian Institute
of Accountants, 2002). MIA merekomendasikan bahwa wajib ada rotasi
audit dari mitra audit bertanggungjawab terhadap audit yang dilakukan
pada perusahaan yang terdaftar setelah periode tidak lebih dari 5 (lima)
tahun. Selanjutnya, partner audit melakukan rotasi setelah jangka waktu
tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun berlaku.

Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.
Gammal (2012) mendefinisikan bahwa audit fee adalah total upah
yang telah dibebankan kepada auditor untuk pelaksanaan audit.
Biasanya penentuan tarif audit fee dilakukan berdasarkan perjanjian
klien dengan auditor sesuai dengan berlangsungnya proses audit,
pelayanan, serta jumlah staff yang dibutuhkan selama pengerjaan audit.
Sebelum dilakukannya proses audit, audit fee telah ditentukan terlebih
dahulu.
Pada dasarnya auditor mengharapkan dapat menerima audit fee
berdasarkan pelayanan yang sudah diberikannya. Namun disisi lain,
perusahaan juga memikirkan agar audit fee tidak menjadi beban untuk
keuangannya. Pengungkapan audit fee bersifat voluntary disclosure di
kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Konsekuensinya tidak
semua perusahaan yang terlist di BEI & BEM untuk mencantumkan
audit fee di laporan keuangannya. Pada laporan keuangan Indonesia,
jumlah audit fee disajikan pada professional fees sedangkan untuk
Malaysia audit fee disajikan pada laporan keuangan dalam auditor
remuneration. Didukung dengan penelitian sebelumnya yang
menggunakan proksi pengukur professional fees dan remuneration
yaitu Chintya (2014), Hartadi (2009), Hazmi dan Sudarno (2013). Jadi,
secara sekilas hasil dari penelitian sebelumnya dapat dibuktikan bahwa
pengungkapan audit fee untuk Malaysia jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan di Indonesia dikarenakan menampilkan fee yang
sesungguhnya.
Berdasarkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengenai
penetuan audit fee menerbitkan Surat Keputusan No.
KEP.024/IAPI/VII/2008. Penentuan audit fee terkait dengan perikatan
audit adalah :
a. Kebutuhan klien
b. Tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum (statutory duties)
c. Tingkat keahlian (levels of expertise)
d. Tanggung jawab yang terdapat pada pekerjaan yang dilakukan
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
f. Lamanya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan
g. Basis penetapan fee yang disepakati
Di Malaysia terdapat pada MIA (Malaysian Institute of
Accountants) yang menerbitkan RPG 7 (Recommended Practice Guide
7) tentang penentuan tagihan jasa assurance professional kepada klien
yang telah diberlakukan efektif mulai 1 Maret 2010. RPG 7 menjelaskan
bahwa jasa professional untuk audit adalah sebesar dibawah RM 800
nilai yang tidak realistis (Chintya, 2015). Dengan begitu, Malaysia
artinya memiliki nilai minimum pada penentuan audit fee sedangkan
Indonesia, regulator belum menentukan nilai minimum pada audit fee.

Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya.
Isu terkait audit tenure yang diungkapkan oleh Giri (2010), tentang
kecurangan yang dilakukan oleh Enron di US dengan melibatkan KAP
ternama di masa itu International Arthur Anderson (AA). Auditor disini
seharusnya sebagai pihak yang independen dan profesional justru
menjadi faktor pemicu adanya masalah ini. AA yang sudah hampir 20
tahun melakukan tugas pengauditan perusahaan Enron akan tetapi, AA
tidak dapat mengungkapkan adanya permasalahan yang dihadapi Enron.
Kondisi tersebut memincu adanya indikasi penugasan audit yang
dilakukan terlampau lama oleh auditor dapat menurunkan tingkat
independensi seorang auditor.
Sinaga (2012) pada penelitiannya menyimpulkan adanya dua
faktor utama yang dapat memunculkan hubungan negatif di antara
auditor dengan klien dan kualitas audit yaitu berkurangnya independensi
yang akan seiring timbul akibat adanya kedekatan emosional antar
auditor dengan klien serta menurunnya kapasitas auditor dalam
memberikan penilaian kritikal. Tenure yang lama akan mengarah pada
kedekatan emosional KAP dan pihak manajemen perusahaan.
Terdapat peraturan yang mengatur mengenai audit tenure di
Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Akuntan Publik”.
Peraturan tersebut adalah perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.
Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan
tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik
dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum
untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum
atas laporan keuangan klien tersebut. Sedangkan untuk Malaysia tidak
memiliki kebijakan tetap mengenai batas lamanya audit tenure. Hal
tersebut juga dibuktikan pada penelitian Shafie, et al (2009) tidak
terdapat kebijakan yang mengatur perihal audit tenure di Malaysia.

Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan.
Total akrual menggambarkan bahwa tingginya tingkat akrual
akibat dari diskresi manajemen yang merupakan adanya hak kebebasan
yang dimiliki oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi di
perusahaannya dalam mencapai tujuan. Semakin tingginya manajemen
laba yang dilakukan oleh manajemen ditunjukkan dengan semakin
besarnya tingkat total akrual begitupun dengan sebaliknya. Penggunaan
total accrual sebagai proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh
Hartadi (2009), Chih-Ying et al. (2008), Hoitash et al. (2007), dan
Jackson et al. (2008). Oleh karena itu, praktik manajemen laba yang
dilakukan dapat berakibat pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi
rendah.

Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.
De Angelo (1981) mendefiniskan kualitas audit adalah
kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan pada
laporan keuangan serta menginformasikannya kepada pengguna laporan
keuangan. Sehingga, kulitas audit sebagai suatu kemungkinan bahwa
auditor akan menemukan baik dan jujur pada kekeliruan yang terdapat
pada laporan keuangan, kelalaian terdeteksi dari sistem yang dimiliki
oleh klien.
Menurut Hartadi (2012) menyatakan kualitas adalah sifat
profesional akuntan publik yang harus dipertahankan dan diperhatikan
oleh akuntan publik. Sikap independen sangatlah penting bagi auditor
untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dimana akuntan publik
menomor satukan kepentingan publiknya sebelum mementingkan
entitas atau auditornya. Apabila hasil auditan baik maka dapat
meningkatkan citra kantor akuntan publik.
Kualitas audit dapat meminimalisir kesenjangan harapan diantara
kantor akuntan publik dengan pihak pengguna jasa audit yang diakui
secara global, dengan itu dampak penguasaan auditor terhadap kualitas
audit akan lebih besar pada bukti ex-post di konteks yang berbeda
(Kurniasih, 2014).
Tujuan dari kualitas audit adalah untuk bisa mendapatkan hasil
audit yang optimal sehingga dapat dipergunakan oleh pihak pengguna
laporan keuangan dengan diikuti oleh sikap independensi auditor pada
saat melaksanakan tugas audit untuk mendeteksi kesalahan dan
melaporkan hasil yang transparan beserta bukti – bukti yang
diperolehnya. Untuk membuat pihak investor dan pengguna laporan
keuangan dapat yakin atas keandalan laporan keuangan maka pihak
manajemen perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik. Apabila
auditor berhasil untuk menemukan dan mengevaluasi salah saji material
laporan keuangan klien dapat dikatakan auditor memiliki kualitas audit
yang tinggi. Sedangkan, ketika auditor gagal untuk mengevaluasi dan
belum mampu untuk menerbitkan laporan audit yang bersih dari salah
saji material akan menghalangi kualitas audit yang baik.
Pada penelitian ini kualitas audit menggunakan proksi kualitas
laba. Kualitas laba dengan kualitas audit seringkali dikaitkan dalam
laporan keuangan. Menentukan apakah angka – angka yang terdapat di
laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi
sebenarnya, yakni hasil dari operasi perusahaan serta kondisi keuangan
klien yang bersangkutan adalah tujuan auditor eksternal. Panjaitan
(2014) mengungkapkan bahwa kualitas yang dihasilkan kurang baik,
maka angka laba yang dihasilkan pada laporan keuangan cenderung
mengandung akun – akun yang kurang tepat dalam menggambarkan
hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.
Kartikasari (2012) bahwa ketika kualitas audit yang dihasilkan
buruk menggambarkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan
cenderung tidak tepat dalam menggambarkan hasil operasi perusahaan
serta kondisi perusahaan. Pada penelitian Chen, et al (2004) juga telah
memberikan bukti bahwa nilai total akrual yang tinggi menunjukkan
bahwa kualitas laba perusahaan yang rendah begitupun sebaliknya.

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain.
Di dalam prakteknya manajer lebih mengetahui informasi dan
kondisi perusahaan dibanding pemilik modal akan tetapi, terkadang
manajer tidak memberikan informasi berdasarkan kondisi perusahaan
sebenarnya. Kondisi tersebut dinamakan asimetri informasi. Kondisi
asimetri informasi dapat mengakibatkan manajer memiliki kesempatan
yang besar dalam melakukan manajemen laba.
Pada dasarnya teori keagenan digunakan dalam mengatasi dua
masalah yang ada dalam keagenan. Pertama, terjadinya keinginan atau
tujuan yang saling berlawanan antara principal dan agent. Kedua,
masalah pembagian yang terjadi saat pembagian menanggung resiko
dimana principal dan agent memiliki perbedaan sikap. Adanya
kesamaan sikap dan tujuan diantara principal dengan agent dapat
memengaruhi agent dalam membuat laporan keuangan yang sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Kualitas yang baik pada laporan keuangan
dapat memperoleh kualitas audit yang baik juga.
Prinsipal membutuhkan pihak ketiga (auditor) untuk
melaksanakan tugas audit pada laporan keuangan dalam meningkatkan
hasil kualitas laporan keuangan agar kepercayaan publik meningkat.
Auditor disini berfungsi untuk memonitor bagaimana tindakan manajer
sebagai agen dan memastikan agar agen tidak bertindak sesuai dengan
keinginan pribadi demi keuntungannya sendiri. Auditor merupakan
pihak yang dapat menjembatani antara principal dengan agent.
Tugasnya ialah untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan
keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
umum.
Masalah keagenan auditor yang terjadi bersumber dari mekanisme
kelembagaan, yaitu ketika auditor sebagai pihak yang dipilih oleh
pemilik saham bertugas untuk melaksanakan audit pada kepentingan
saham, akan tetapi jasa auditor dibayarkan oleh pihak manajemen. Dari
hal tersebut dapat memunculkan benturan kepentingan yang tidak dapat
dihindari oleh seorang auditor dan memunculkan adanya
ketergantungan auditor terhadap kliennya agar masa perikatannya tidak
terputus di masa depan, dengan harus mematuhi berbagai keinginan
kliennya sehingga auditor merasa kehilangan independensinya
(Kartikasari, 2012).
Teori agensi dapat terjadi pada kontrak kerja dimana
memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh principal namun tetap
mempertahankan agen yang bekerja dengan optimal. Jadi, teori
keagenan juga berfungsi dalam membantu auditor memahami adanya
konflik antara principal dengan agent. Dengan adanya auditor
diharapkan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada laporan
keuangan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen agar dapat
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak investor, maupun
kreditor pada saat pengambilan keputusan.
Kartikasari (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab dan peran
seorang auditor mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta kewajaran
(irregularities) laporan keuangan, terutama jika terjadi fraud.
b. Memberikan informasi tentang adanya resiko – resiko bisnis klien.
c. Menentukan dan menilai tindakan melanggar hukum.
d. Meningkatkan kualitas audit dan efektivitas audit.
Dalam pemilihan auditor, indikator pertamanya ialah kualitas
audit. Maksudnya adalah pada saat memilih auditor, jasa pelayanan
yang diberikan auditor kepada klien adalah dasar pertimbangan yang
pertama. Konsistensinya dengan teori keagenan, manajemen perusahan
selalu berusaha memuaskan apa yang diinginkan investor yang dapat
membuat reputasi manajemen baik dimata investor. Hal tersebut juga
berhubungan terhadap independensi seorang auditor dimana, auditor
yang memiliki jangka waktu perikatan yang lama dengan perusahaan
dapat menimbulkan rasa nyaman yang dapat mengganggu objektifitas
dan independensi auditor. Adanya masalah keagenan dari sisi auditor
yaitu auditor mempunyai keinginan mempertahankan serta
meningkatkan pendapatan jasa auditornya dengan memenuhi segala
keinginan klien yang di audit olehnya, terutama klien yang sudah
memiliki perikatan yang lama dengannya.
Dari permasalahan tersebut, auditor harus tetap
mempertimbangkan resiko litigasi yang timbul dalam memaksimalkan
profitabilitas. Kegagalan yang dilakukan auditor dalam mengaudit dapat
mengakibatkan pada pengenaan sanksi oleh pemerintah yang akan
merusak reputasi seorang auditor. Pemerintah sangat berperan untuk
melindungi kepentingan publik dengan mengeluarkan kebijakan –
kebijakan mengenai penyimpangan agar kualitas audit tetap terjaga.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan
dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit
secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan
tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang
digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih
mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas,
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan
audit yang berkualitas tinggi. Adapun Bedard (1986) dalam lastanti
(2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang
ditunjukkan dalam pengalaman audit.
Pertiwi dan Agusti (2013) menyatakan bahwa kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa
kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang
baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang
harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar
penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang
dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang
ditetapkan.Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis
mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar
senantiasabertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha
obyektifdan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan
Singgih, 2010).
Akuntabilitas adalah keadaan dimana seseorang
mempertanggung-jawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor
bertanggung-jawab terhadap hasil penilaian bukti-bukti audit yang
diberikan klien, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan
dasar pengambilan keputusan oleh klien. Jika auditor memiliki
akuntabilitas yang tinggi, maka hasil penilaian akan berkualitas.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang
lebih baik.
Iskandar dan Indarto (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan
bahwa hasil audit yang dilakukan auditor akan semakin baik dan
semakin berkualitas apabila auditor tersebut dapat mempertanggung
jawabkan pekerjaan audit yang dilakukan.

Due professional caredapat diartikan sebagai sikap yang
cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi
terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam
melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan
tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada
terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan
mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian
laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam
mengevaluasi bukti audit,auditor dituntut untuk memiliki keyakinan
yang memadai. Due professional care menjadi hal penting yang harus
diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya
agar dicapai kualitas audit yang memadai. Auditor harus selalu cermat
dan seksama dalam segala hal untuk mencapai keyakinan yang
memadai. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang
dikerjakan auditor pada berbagai aspek audit seperti evaluasi risiko
audit, penentuan signifikansi dan risiko audit, evaluasi bukti audit,
pemilihan pengujian dan hasilnya, penentuan kompetensi, integritas
serta kesimpulan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penugasan
audit. (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) dalam (Iskandar dan
Indarto, 2015).
Penelitian Wardhani dan Suryono (2013) menyatakan bahwa
due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit.Hal
tersebutmenunjukkan bahwa semakin auditor mampu mempertahankan
sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit
tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska
audit

Herman (2009) menyatakan bahwa pengalaman adalah
keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwaperistiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman
berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang
dihitung berdasarkan suatu waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah
lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan auditor bepengalaman.
Penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa
pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut
mengidentifikasi bahwa semakin lama masa kerja auditor maka
pengalaman yang dimiliki akan semakin baik dalam meningkatkan
kualitas audit yang dihasilkan.

Indepedensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang
auditor untuk tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun
dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak merugikan pihak
manapun. Dengan adanya sikap independensi dari seorang auditor dan
diperkuat dengan adanya kepuasan auditor dalam kaitannya dengan
Independensi
Kompetensi
Pengalaman Kerja
Due Professional Care
Akuntabilitas
Kualitas Audit
dukungan rekan sekerja dan atasan, serta auditor yang semakin puas
dengan pekerjaannya, maka auditor tersebut dapat bekerja dengan
lebih baik sehingga berdampak pada semakin meningkatkan kualitas
audit (Luthans, 2002) dalam (Iskandar dan Indarto 2015).
Independensi mempunyai empat faktor penting, yaitu lama
hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari
rekan auditor (peer review) serta jasa non-audit. Dengan tingkat
independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas
tinggi.
Penelitian Wiratama dan Budiartha (2015)menyatakan bahwa
Indepedensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin auditor mampu menjaga indepedensinya
dalam menjalankan penugasan profesinya maka kualitas audit yang
dihasilkan akan meningkat.

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Seangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor
wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam
melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
Ketrampilan dari seorang ahli yang memiliki tingkat
ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek
tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman serta memiliki
pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan
dalam pengalaman audit. Pengalaman audit yang cukup eksplisit dapat
melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.
Sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) dalam menilai kompetensi adalah: kompetensi
auditor individual dan kompetensi audit tim. Selain itu, adanya
perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan
memiliki kaitan dengan kualitas audit.
Kompetensi besaran KAP sering diukur dari jumlah klien dan
persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk
tidak berpindah pada KAP yang lain.Lebih spesifik terdapat 5 (lima)
tahapan yang membedakan proses keahlian auditor, yaitu:
a. Tahap Novice yaitu tahapan dalam mengenal terhadap
kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturanaturan yang tersedia. Keahlian tahap pertama ini biasanya
dimiliki oleh keahlian para staf audit pemula yang baru lulus
dari perguruan tinggi.
b. Tahap advanced beginner, pada tahap ini auditor sangat
bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup
kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun
demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan
aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
c. Tahap Competence, pada tahap ini auditor harus mempunyai
cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks.
Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada
dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan,
penerapan, dan prosedur aturan audit.
d. Tahap disebut Profiency, pada tahap ini segala sesuatu menjadi
rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung
pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan
dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga
diperoleh analisis yang substansial.
e. Tahap expertise, pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu
karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek
yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau
menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala
tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka
bergantung pada instuisinya bukan pada peraturanperaturan
yang ada.

Akuntabilitas atau dalam bahasa inggris accountability
memiliki arti yaitu keadaan untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan
dapat dimintai pertanggung-jawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha
mempertanggung- jawabkan semua tindakan dan keputusan yang
diambil kepada lingkungannya. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Tanggung jawab auditor terletak pada menemukan salah saji
baik yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan dan
memberikan pendapat atas bukti audit yang diberikan klien. Tidak
hanya bertanggung jawab pada klien, tapi auditor juga memiliki
tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar
profesi yang ditetapkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Menurut SPAP (2011:110.3) auditor independen juga
bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk
mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara
periodik (Stanbury,2003). Pengukuran akuntabilitas dapat dilihat dari
motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial (Singgih dan
Bawono,2010).

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian
profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak
secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan
persyaratan penugasan. (SPAP,2011:130.4). Penggunaan kemahiran
profesi dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.
(SPAP,2011:230.1).
Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001),
kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran
profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme
profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap
bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan..
Pengukuran Due Profesional Care dapat dilakukan melalui dua aspek
yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai
(SPAP,2011:230.1).

Knoers dan Haditono (1999) mengatakan bahwa pengalaman
merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan
potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non
formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa
seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
Pengalaman pada dasarnya pengalaman memiliki arti segala sesuatu
yang didapat atas kegiatan yang pernah dilakukan. Dalam bidang
auditing, pengalaman kerja auditor dapat memberikan gambaran
tentang kinerja auditor. Baik buruknya kinerja auditor mempengaruhi
kualitas audit. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Seperti yang dikemukakan Singgih dan Bawono (2010) bahwa
Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam
memprediksi performance auditor. Pengalaman auditor akan semakin
berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit. Pada umumnya
publik berasumsi bahwa pengalaman auditor akan mempengaruhi hasil
kerja auditor. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, semakin baik
pula kualitas auditnya. Pengalaman akan mengasah kemampuan
auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memperluas pengetahuan
auditor dalam bidangnya, sehingga meningkatkan kualitas audit.
Pengalaman dapat diukur dengan tiga indikator yaitu : lamanya
bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan
banyaknya pelatihan yang telah diikuti (Singgih dan Bawono,2010)

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam
melaksanakan tugasnya. Independensi dapat diproksikan menjadi
empat subvariabel, yaitu yang pertama lama hubungan dengan klien
(audit tenure), dimana pemerintah Indonesia membatasi masa kerja
auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan
untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini
dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karna apabila auditor terlalu
dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah
dilakukannya sehingga prosedur audit yang yang dilakukannya
menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen.
Jadi apabila semakin rendah lama hubungan dengan klien (audit
tenure) akan semakin tinggi independensi auditor.
Yang kedua tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada
situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dank lien
tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan.
Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Jadi apabila
semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi
auditor. Yang ketiga telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini
dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat
meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut
transparasi pekerjaan. Biasanya peer review dilakukan rekan auditor
dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi
telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi
independensi auditor. (Agustin R dan Pertiwi NP, 2013)
Yang terakhir jasa non-audit, maksudnya disini adanya kantor
akuntan yang memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa
konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan
auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan
terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jadi apabila semakin rendah
jasa non-audit akan semakin tinggi tinggi independensi auditor.

sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asersi.

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi
merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori
atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan
penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu
tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain
atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya
sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan
situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap
perilaku individu (Luthans, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja, 2014).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi
seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui
alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan
karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi
situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain
dan situasi disekitarnya yang menyebabkan prilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan
situational attributions (Luthnas, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja,
2014).
Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu
pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti
kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan sittuational
attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkaran
sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilainilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan
atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.
Psikologterkenal, Harold Kelley dalam Luthnas (2005)
menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif
dimana individu mengintepretasikan perilaku berhubungan dengan
bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi
mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk
mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan
mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. Frotz Heider juga
menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti
kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut
lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan
perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak
langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi
internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi
terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan
bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi
sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda
perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada
atribut eksternalnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena
peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya
pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya
karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu
terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan
suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas.

Etis adalah berhubungan atau sesuai dengan etika dan sesuai
dengan asas perilaku yang disepakati umum (Veronica, 2010). Muawanah
(2000) menyatakan bahwa kesadaran etik adalah tanggapan atau
penerimaan seseorang terhadap suatu peristiwa moral tertentu melalui
suatu proses penentuan yang kompleks sehingga dia dapat memutuskan
apa yang harus dia lakukan pada situasi tertentu.
Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan
keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua
faktor dalam motif kesadaran, yaitu : 1) keinginan akan kestabilan atau
kepastian serta 2) kompleksitas dan keragaman (Ikhsan dan Ishak dalam
Utami, Noegroho, Indrawati, 2007). Keinginan akan kestabilan
menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Keinginan akan
kestabilan ini mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk
menghindari ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian
informasi. Motif kesadaran akan membantu auditor dalam memprediksi
suatu keputusan yang tidak terencana maupun ketika dihadapkan pada
keputusan yang terencana dengan baik, agar dapat menghadapi risiko dan
ketidakpastian dalam mengambil suatu tindakan (Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).

Menurut Gibbins (dalam Elfarini, 2007) pengalaman menciptakan
struktur pengetahuan, yang terdiri atas suatu sistem dari pengetahuan yang
sistematis dan abstrak.Pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka
panjang dan dibentuk dari lingkungan pengalaman langsung masa
lalu.Gibbins juga menjelaskan bahwa melalui pengalaman auditor dapat
memperoleh pengetahuan dan mengembangkan struktur pengetahuannya.
Auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan
struktur memori lebih baik dibandingkan auditor yang belum
berpengalaman. Pengalaman kerja auditor dalam kurun waktu 4 tahun
telah berpengalaman untuk mengontrol kemungkinan terjadinya
penghentian prematur atas prosedur audit.Proporsi tentang pertimbangan
professional dalam akuntansi menunjukkan bahwa pengalaman
memunculkan suatu struktur pengetahuan yang skematik dan abstrak, yang
diperoleh dalam memori lama. Struktur pengetahuan memberikan suatu
petunjuk bagi proses pertimbangan dan respon terhadap situasi yang
timbul dalam proses audit (Tsui dan Gul dalam Utami, Noegroho,
Indrawati, 2007).Semakin banyak pengalaman auditor maka auditor
semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan
temuan audit.

Komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (1990) dalam
Purnamasari (2008) adalah bagaimana seseorang memiliki dorongan
dalam dirinya untuk berbuat sesuatu agar menunjang keberhasilan
organisasi tempatnya bekerja sesuai dengan tujuan dan kepentingan
organisasi.Komitmen organisasi yang tinggi menjadikan seorang individu
merasa memiliki organisasi dan ingin selalu memajukan organisasi.
Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras
mencapai tujuan organisasi (Angel & Perry, 1981 dalam Alexandra, 2011).
Individu yang tidak memiliki komitmen organisasi cenderung bekerja apa
adanya atau minimalis tanpa upaya inovatif dan kreatif dalam mencapai
tujuan organisasi. Komitmen organisasi akan mendukung individu untuk
bekerja maksimal sehingga tercipta hasil yang baik demi kemajuan
organisasi dan dapat meminimalkan terjadinya penghentian prematur atas
prosedur audit yang dilakukan oleh auditornya.

Komitmen professional adalah tingkat loyalitas individu pada
profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut
(Trisnaningsih, 2003; Wahyudi, dkk; 2011). Dalam suatu organisasi
profesi seorang anggota organisasi dituntut untuk memiliki komitmen
profesi. Komitmen professional dapat diartikan sebagai intensitas
identifikasi dan keterlibatan individu dengan profesi tertentu. Komitmen
professional digambarkan sebagi suatu format fokus karir pada komitmen
pekerjaan yang menekankan pentingnya suatu profesi di masa hidup
seseorang.
Menurut Trisnaningsih (2003) dalam Wahyudi, dkk (2011)
mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman auditor
dengan komitmen profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi,
keyakinan terhadap profesi dan pengabdian terhadap profesi. Hal ini
disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk
menjalankan tugas-tugas yang kompleks secara independen dan
memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas
dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara professional.

Definisi lokus kendali (locus of control) menurut Rotter (2006)
dalam Gustati (2012) adalah tingkatan diman seseorang menerima
tanggung jawab personal terhadap apa yang terjadi pada diri mereka.
Lokus kendali dibagi menjadi dua, yaitu lokus kendali internal dan lokus
kendali eksternal. Lokus kendali internal mengacu kepada persepsi bahwa
kejadian baik positif maupun negatif, terjadi sebagai konsekuensi dari
tindakan atau perbuatan diri sendiri dan di bawah pengendalian diri.
Sedangkan lokus kendali eksternal mengacu kepada keyakinan bahwa
suatu kejadian tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindakan oleh
diri sendiri dan berada di luar control dirinya. Menurut Setiawan dan
Ghozali (2006 : 66) dalam Liantih (2010) lokus kendali menunjukkan pada
sejauh mana individu meyakini bahwa dia dapat mengendalikan faktorfaktor yang mempengaruhi dirinya.
Situasi dimana individu-individu dengan lokus kendali eksternal
merasa tidak mampu dalam mendapatkan dukungan kekuatan yang
dibutuhkannya untuk bertahan dalam suatu organisasi, maka mereka akan
meliki potensi untuk mencoba memanipulasi rekan atau objek lainnya
sebagai kebutuhan pertahanan mereka (Solar dan Bruehl, 1971 dalam
Liantih, 2010). Dalam konteks auditing, manipulasi atau ketidakjujuran
pada akhirnya akan menimbulkan penyimpangan perilaku dalam audit.
Perilaku yang dimaksud salah satunya berbentuk pengentian prematur atas
prosedur audit.
Hasil dari perilaku ini adalah penurunan kualitas audit yang dapat
dilihat sebagai hal yang perlu dikorbankan oleh individu untuk bertahan
dalam lingkungan kerja audit. Hal ini menghasilkan dugaan bahwa
semakin tinggi lokus kendali eksternal individu, semakin mungkin mereka
menerima penyimpangan perilaku dalam audit (Liantih, 2010).
Penelitian terdahulu yang dilakukan Qurrahman, dkk (2012)
menyatakan bahwa lokus kendali tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghentian prematur atas prosedur audit.

Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.Prosedur Review
Prosedur review merupakan proses memeriksa / meninjau ulang hal
/ pekerjaan untuk mengatasi terjadinya indikasi ketika staf auditor telah
menyelesaikan tugasnya, padahal tugas yang disyaratkan tersebut gagal
dilakukan (Lestari, 2010). Prosedur ini berperan dalam memastikan bahwa
bukti pendukung telah lengkap dan juga melibakan pertimbangan ketika
terdapat sugesti bahwa penghentian prematur atas prosedur audit telah
terjadi (Indarto, 2011).
Berbeda dengan prosedur review yang berfokus pada pemberian
opini, kontrol kualitas lebih berfokus pada pelaksanaan prosedur audit
sesuai standar auditing (Wahyudi, dkk; 2011). Keberadaan suatu sistem
kontrol kualitas akan membantu sebuah KAP untuk memastikan bahwa
standar profesional telah dijalankan dengan semestinya dalam praktik.
Terdapat 5 elemen dari kontrol kualitas yaitu independensi, integritas dan
obyektivitas, manajemen personalia, penerimaan dan keberlanjutan serta
perjanjian dengan klien, performa yang menjanjikan serta monitoring
(Messier, 2000) dalam Lestari (2010).
Pelaksanaan prosedur review dan kontrol kualitas yang baik akan
meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku auditor yang
menyimpang, seperti praktik penghentian prematur atas prosedur audit.
Kemudahan pendeteksian ini akan membuat auditor berpikir dua kali
ketika akan melakukan tindakan semacam penghentian prematur atas
prosedur audit. Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya praktik
penghentian prematur atas prosedur audit melalui prosedur review dan
kontrol kualitas, maka semakin rendah kemungkinan auditor melakukan
praktik tersebut.
Untuk mengontrol penghentian dini prosedur auditing, KAP harus
menyediakan prosedur review yang mampu mendeteksi sukses dan
gagalnay auditor dalam melaksanakan seluruh tugas yang ditetapkan.
Prosedur review yang tersusun dengan baik dan kontrol kualitas yang terus
menerus akan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya “kecurangan”
yang dilakukan auditor yaitu berupa perilaku pengurangan kualitas audit
(Sumekto, 2001).
Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan Qurrahman, dkk
(2012) menunjukkan hasil positif yang menunjukkan bahwa prosedur
review berpengaruh terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur
audit. Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menunjukkan hasil yang
negatif terhadap praktik penghentian prematur atas prosedur audit.

Definisi materialitas menurut Standar Profesional Akuntan Publik
(SPAP) SA seksi 312 merupakan besarnya informasi akuntansi yang
apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang
melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang
yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut.
Sedangkan FASB menjelaskan konsep materialitas sebagai
penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah
material jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin
menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasar laporan
keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya
pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut.
Definisi materialitas menurut Sukrisno (1996 : 100) dalam
Weningtyas, dkk (2006) adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah
saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang
mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap
pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut
karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.
Dari definisi di atas konsep materialitas dapat digunakan 3
tingkatan dalam mepertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat antara
lain :
1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji dalam
laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi
keputusan pemakai laporan.
2. Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan
keuangan secara keseluruhan.
3. Jumlah sangat material atau pengaruhnya sangat meluas
sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan
diragukan.
Kosep materialitas adalah faktor yang penting dalam
mempertimbangkan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam
keadaan tertentu. Sebagai contoh, jika ada salah saji yang material dalam
laporan keuangan suatu entitas dan pengaruhnya terhadap periode
selanjutnya diperkirakan tidak terlalu berarti, maka dikeluarkanlah suatu
laporan wajar tanpa pengecualian (Lestari, 2010).
Dalam penetapan materialitas ada 5 langkah yang harus dilakukan
antara lain (Mulyadi, 2001) :
1. Menentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
2. Alokasikan pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam
segmen
3. Estimasikan total salah saji ke dalam segmen
4. Estimasikan salah saji gabungan
5. Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal
mengenai materialitas
Materialitas merupakan dasar penerapan standar auditing, terutama
standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu,
materialitas memiliki pengaruh terhadap semua aspek audit atas audit
laporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan bersifat pendapat,
estimasi, dan pertimbangan dalam penyusunannya, yang sering kali hal
tersebut tidak tepat atau akurat 100%. Oleh karena itu auditor tidak
memeriksa setiap transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan
(Lestari, 2010).
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kualitatif dan
pertimbangan kuantitatif (Wahyudi, dkk; 2011). Pertimbangan kualitatif
yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Sedangkan
pertimbangan kuantitatif yaitu pertimbangan yang berkaitan dengan
hubungan salah saji dengan jumlah saldo tertentu. Disaat auditor
menetapkan bahwa materialitas yang melekat pada suatu prosedur audit
rendah, maka terdapat kecenderungan pada auditor untuk mengabaikan
prosedur audit tersebut. Hal ini dilakukan karena auditor beranggapan jika
ditemukan salah saji, bernilai tidak material sehingga cenderung diabaikan
auditor

Menurut Raghunathan (1981) dalam Liantih (2010), penghentian
premature atas prosedut audit adalah dihentikannya langkah-langkah
dalam audit program sehingga satu atau lebih dari prosedur audit tidak
dilengkapi. Perilaku penghentian prematur atas prosedur audit ini secara
langsung mempengaruhi kualitas audit dan melanggar standar
professional. Shapero et al (2003) dalam Lestari (2010) menyimpulkan
bahwa kegagalan audit sering disebabkan karena penghapusan prosedur
audit yang penting daripada prosedur audit tidak dilakukan secara
memadai.
Ketika melakukan pengabaian, auditor akan memiliki
kecenderungan untuk memilih prosedur yang paling tidak beresiko
diantara sepuluh prosedur audit seperti yang telah dijabarkan sebelumnya.
Pemilihan ini akan menimbulkan urutan / prioritas dari prosedur audit
yang dihentikan dimulai dari prosedur yang paling sering dihentikan
sampai dengan paling jarang / tidak pernah dihentikan (Weningtyas,
2006).
Penghentian prematur atas prosedur audit mengacu pada
penghentian suatu langkah (prosedur) audit yang penting dimana tidak
dapat digantikan oleh langkah lainnya, tanpa melengkapi pekerjaan atau
sama sekali menghilangkan langkah audit (Oatley dan Pierce, 1996;
McNamara dan Liyanarachchi, 2005; dalam Liantih, 2010). Jika
penghentian prematur atas prosedur audit ini dilakukan, sudah pasti akan
berpengaruh langsung terhadap kualitas audit, sebab apabila salah satu
langkah dalam prosedur audit dihilangkan, maka kemungkinan auditor
akan membuat judgement yang salah semakin tinggi

Prosedur audit meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan
oleh auditor dalam melakukan audit. Kualitas kerja dari seorang auditor
dapat diketahui dari seberapa jauh auditor menjalankan prosedur-prosedur
audit yang tercantum dalam prosedur audit (Wahyudi, dkk; 2011).
Untuk menyatakan opini atau pendapat atas laporan keuangan yang
diauditnya, seorang auditor harus melakukan prosedur audit. Prosedur
audit dapat diklasifikasikan menurut tujuan audit, meliputi (Indarto, 2011):
1. Prosedur untuk memperoleh pemahaman bisnis dan industri
klien
2. Pengujian pengendalian
3. Pengujian substantif
4. Pengurangan kualitas audit
Pengurangan mutu kualitas audit menurut Weningtyas (2006)
adalah dalam bentuk mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan
review dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan
ketika terdapat item yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua
prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan lengkap.
Adapun prosedur-prosedur audit tersebut adalah (Liantih, 2011) :
1. Pemahaman bisnis industri klien
Auditor harus paham tentang bisnis dan industri yang
dilakukan klien. Pemahaman tersebut dilakukan untuk mengurangi
risiko terjadinya salah interpretasi kebutuhan atau harapan pihak lain,
baik di pihak auditor maupun klien. Pemahaman dengan klien tentang
jasa yang akan dilaksanakan untuk setiap perikatan harus mencakup
tujuan perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggungjawab auditor,
dan batasan perikatan. Auditor harus mendokumentasikan pemahaman
tersebut dalam kertas kerjanya atau dalam bentuk komunikasi tertulis
dengan klien (PSA No.05 SA Seksi 310,2010).
2. Pertimbangan pengendalian internal
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh
dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas yang didesain
untuk memberi keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangan,
efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan
ketentuan yang berlaku. Pemahaman memadai atas pengendalian
intern harus diperoleh auditor untuk merencanakan audit dengan
melaksanakan prosedur untuk memahami desain pengendalian yang
relevan dengan audit atas laporan keuangan, dan apakah pengendalian
intern tersebut dioperasikan (PSA No.69 SA Seksi 319,2001).
3. Pertimbangan auditor atas fungsi auditor intern klien
Tanggung jawab penting fungsi audit intern adalah memantau
kinerja pengendalian entitas. Pada saat auditor berusaha memahami
pengendalian intern, auditor harus berusaha memahami fungsi audit
intern yang cukup untuk mengidentifikasi aktivitas audit intern yang
relevan dengan perencanaan audit (PSA No.33 SA Seksi 322,2001).
4. Informasi asersi manajemen
Asersi adalah pernyataan manjemen yang terkandung di dalam
komponen laporan keuangan. Asersi tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi 4, yaitu keberadaan atau keterjadian, kelengkapan, hak dan
kewajiban, penilaian atau alokasi, serta penyajian dan pengungkapan.
Informasi asersi manajemen digunakan oleh auditor untuk memperoleh
bukti audit yang mendukung asersi dalam laporan keuangan (PSA
No.7 SA Seksi 326,2001).
5. Prosedur analitik
Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit
dan terdiri dari evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat
dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan
yang satu dengan data keuangan yang lainnya, atau antara data
keuangan dengan data non keuangan. Tujuan dilakukannya prosedur
analitik adalah membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat dan
lingkup prosedur audit lainnya, sebagai pengujian substantif untuk
memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan
saldo akun atau jenis transaksi, serta sebagai review menyeluruh
informasi keuangan pada tahap review akhir audit (PSA No.22 SA
Seksi 329,2001).
6. Konfirmasi
Konfirmasi dalah proses pemerolehan dan penilaian suatu
komunikasi langsung dari pihak ketiga sebagai jawaban atas suatu
permintaan informasi tentang unsur tertentu yang berdampak terhadap
asersi laporan keuangan. Proses konfirmasi mencakup pemilihan unsur
yang dimintakan konfirmasi, pendesainan permintaan konfirmasi,
pengkomunikasian informasi kepada pihak ketiga, serta penilaian
terhadap informasi atau tidak adanya informasi yang disediakan oleh
pihak ketiga mengenai tujuan audit termasuk keandalan informasi
tersebut (PSA No.7 SA Seksi 330,2001).
7. Representasi manajemen
Representasi manajemen merupakan bagian dari bukti audit
yang diperoleh auditor tetapi tidak merupakan pengganti bagi
penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk memperoleh dasar
memadai bagi pendapat auditor atas laporan keuangan. Representasi
tertulis bagi manajemen biasanya menegaskan representasi lisan yang
disampaikan oleh manajemen kepada auditor, menunjukkan dan
mendokumentasikan lebih lanjut ketepatan representasi tersebut, serta
mengurangi kemungkinan salah paham mengenai yang dipresentasikan
(PSA No.17 SA Seksi 333, 2001).
8. Pengujian pengendalian Teknik berbantuan komputer (TABK)
Penggunaan TABK harus dikendalikan oleh auditor untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan audit dan spesifikasi
rinci TABK telah terpenuhi, serta bahwa TABK tidak dimanipulasi
semestinya oleh staf entitas (PSA No.59 SA Seksi 327, 2001).
9. Sampling audit
Sampling audit adalah penerapan terhadap prosedur audit terhadap
kurang dari seratus persen unsur dalam suatu saldo akun atau
kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa
karakteristik saldo akun atau kelompok tersebut. Sampling audit
diperlukan oleh auditor untuk mengetahui saldo-saldo akun dan
transaksi yang mungkin sekali mengandung salah saji. Auditor harus
menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti
audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam
penarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang
berkaitan (PSA No.26 SA Seksi 350, 2001).
10. Perhitungan fisik
Perhitungan fisik berkaitan dengan pemeriksaan auditor melalui
pengamatan, pengujian, dan permintaan keterangan memadai atas
efektivitas metode perhitungan fisik persediaan atau kas dan mengukur
keandalan atas kuantitas dan kondisi fisik persediaan atau kas klien
(PSA No.7 SA Seksi 331, 2001).
Berdasar penelitian Aldeman dan Deitrick (1982) dalam Wahyudi, dkk
(2011), prosedur audit yang paling sering dihentikan secara prematur
adalah prosedur pada tahap review dan uji sistem pengendalian internal
klien. Weningtyas, dkk (2006) menemukan bahwa pemahaman terhadap
bisnis klien merupakan prosedur yang paling banyak ditinggalkan.
Sedangkan penelitian Wahyudi, dkk (2011) menemukan bahwa uji
kepatuhan terhadap system komputer paling sering ditinggalkan.
Penelitian yang dilakukan Lestari (2010) sesuai dengan penelitian
Weningtyas, dkk (2006) yang membuktikan bahwa prosedur pemahaman
bisnis klien paling sering ditinggalkan.

adalah tindakan yang diambil auditor untuk mengurangi efektivitas
pengumpulan bukti (Sososutikno, 2005; Herbach, 2005; Heningsih, 2002 ;
Weningtyas dkk, 2006). Efektivitas audit ini terpengaruh karena auditor
memilih untuk tidak melakukan langkah-langkah yang disyaratkan dalam
program audit sama sekali dan atau melakukan langkah-langkah program
audit dengan tidak lengkap.
Beberapa penelitian sebelumnya mengidentifikasi bahwa bentuk
perilaku pengurangan kualitas audit dibedakan berdasar tingkat
kejadiannya. Peneliti Willet dan Page (1996) dalam Wahyudi, dkk (2011)
menemukan bahwa perilaku pengurangan kualitas audit terbagi menjadi 3
bentuk, yaitu saat dimana auditor cenderung mengabaikan bagian yang
terlihat janggal dalam sampel, tidak menguji semua sampel yang telah
ditetapkan, dan menerima bukti audit yang sifatnya penuh dengan
keraguan.
Terdapat dua aspek dampak yang disebabkan oleh adanya tindakan
pengurangan kualitas audit. Aspek yang pertama adalah adanya dampak
terhadap pemakai laporan keuangan, sedangkan aspek yang kedua adalah
adanya dampak terhadap auditor itu sendiri. Dampak terhadap pemakai
laporan keuangan adalah opini audit yang tidak benar sehingga dengan
demikian akan menghasilkan kemungkinan adanya penyampaian kinerja
audit yang tidak benar. Dampak terhadap auditor itu sendiri adalah adanya
perhatian atau keinginan auditor untuk melakukan perilaku pengurangan
kualitas audit (Coram, et.al , 2008 dalam Wahyudi, dkk; 2011).

Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Penelitian yang dilakukan Wisanggeni dan Ghozali (2017)
menunjukkan kualitas audit yang diproksi dengan ukuran kantor akuntan
publik tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit going
concern, jadi dapat dikatakan perusahaan yang menggunakan jasa KAP
big four adalah perusahaan yang cenderung memiliki kinerja dan
karakteristik yang baik

Audit tenure atau masa perikatan audit adalah jangka waktu
perikatan yang terjalin antara KAP dengan auditee yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun (Tandungan, 2016).
Penelitian Nursasi dan Maria (2015), menyatakan bahwa audit
tenure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap opini audit going
concern, sedangkan menurut Ardiani Dkk. (2012) menyatakan bahwa
audit tenure tidak berpengaruh terhadap opini audit going concern.

Debt Default merupakan kegagalan debitor (perusahaan) untuk
membayar hutang pokok dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo,
seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-fakta
pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992).
Penelitian yang dilakukan Werastuti (2013) menunjukkan bahwa
debt default berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern.
Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki debt default, semakin dimungkinkan menerima opini audit
berkaitan dengan going concern.

Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2011). Opini going concern adalah opini auditor yang
didalamnya terdapat paragraf penjelas tentang perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30
memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada
laporan auditor jika auditor memberikan opini going concern kepada
auditee. seperti berikut ini:
“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan
Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara
berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian
yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo
ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP
guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).
Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA
220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus
independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan
kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat
hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien
dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental
auditor (Flint, 1988).
Independensi auditor terancam apabila seorang auditor memiliki
hubungan terlalu lama dengan klien sehingga menimbulkan hubungan
emosional yang membuat auditor semakin sering untuk
mengkompromikan pilihan akuntansi dan pelaporan klien dalam rangka
bisnisnya, sehingga menurunkan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali,
2017).
Hubungan yang lama antara kantor akuntan publik dengan klien
memiliki potensi menimbulkan attachment antara kedua pihak sehingga
dapat menggangu independensi auditor. Lamanya hubungan tersebut dapat
menyebabkan auditor kehilangan independensinya dan cenderung
menerima tekanan klien atau sepemikiran dengan manajer terhadap
keputusan pelaporan. Terdapat beberapa penelitian yang menemukan
bahwa hubungan yang semakin lama antara auditor dan klien maka dapat
menciptakan kedekatan antara keduanya dan hal tersebut dapat
menghalangi independensi auditor dan menyebabkan penurunan kualitas
audit (Baker & Thuneibat, 2011).
Kualitas audit sering diproksikan dengan KAP yang berafiliasi
dengan Big Four maupun dengan Non Big Four. Ukuran KAP big four
didasarkan pada besarnya jumlah pendapatan yang diterima atas jasa audit
atau jasa lainnya. Kategori KAP big four di Indonesia terdiri dari:
1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang berafiliasi dengan kantor
KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan
2. KAP Deloitte Touche Thomatsu Limited, yang berafiliasi dengan
KAP Osman BingSatrio
3. KAP Ernst & Young, yang berafiliasi dengan KAP Purwantono,
Suhermandan Surja (PSS)
4. KAP KPMG (Klyneld Peat Marwick Geordeler), yang berafiliasi
dengan KAP Sidharta dan Widjaja.

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan
audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan
pendapat (Susanto & Aquariza, 2012).
Informasi utama pada laporan audit adalah opini audit yang terdapat
pada paragraf pendapat. Menurut SPAP SA Seksi 508 (PSA No. 29) opini
audit terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,
(2) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas, (3)
Pendapat Wajar dengan Pengecualian, (4) Pendapat Tidak Wajar, dan (5)
Tidak Memberikan Pendapat.

Audit tenure merupakan periode waktu perikatan antara Kantor
Akuntan Publik (KAP) dan perusahaan klien yang sama. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008
dimana masa perikatan (audit partner) AP tetap 3 tahun dan rotasi (kantor
akuntan publik) KAP menjadi 6 tahun. Penelitian yang dilakukan oleh
Werastuti (2013) menemukan bahwa kualitas audit semakin meningkat
dengan semakin lamanya audit tenure. Hal ini akan mendukung pendapat
yang menyatakan bahwa pertimbangan auditor akan lebih baik seiring
dengan masa kerja yang lebih lama karena asimetri informasi antara
auditor dan klien semakin berkurang (Nursasi, 2015).
Hubungan auditor dengan perusahaan klien yang lama ini berpotensi
menjadikan auditor merasa puas pada apa yang dilakukan seperti
melakukan audit yang kurang tegas dan terlalu tergantung pada pernyataan
manajemen (Werastuti, 2013). Semakin lama hubungan auditor dengan
klien, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mendapat opini audit
going concern. Hal ini merupakan bukti hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa independensi auditor terganggu dengan lamanya
perikatan antara auditor dengan klien (Nursasi, 2015)

Dalam PSAK 30, indikator going concern yang banyak digunakan
auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam
memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default didefinisikan
sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok
dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen K, 1992). Manfaat
status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church
(1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini
going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak
berhasil mengelurkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa
yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya
kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan
dalam keadaan default, tinggi sekali, karenanya diharapkan status default
dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going
concern.
Apabila perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban hutang dan
atau bunga, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, faktafakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992). Informasi apakah perusahaan
gagal membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau tidak dapat
ditemukan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.
Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan default
hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen K, 1992),
yaitu :
1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok
atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian
tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang
dari satu tahun
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang
yang jatuh tempo.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012)
mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk
melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan
pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.
Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk
memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak
akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan
memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikan rupa
sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang
memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:
1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik
agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang
sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat
digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah
kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai
imbalan yang diterimanya.
Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan
ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse).
Jensen dan Mekling (1976) menjelaskan bahwa pemilik (prinsipal)
memberikan delegasi kepada manajemen (agen) untuk melaksanakan
kepentingan pemilik. Diasumsikah bahwa prinsipal dan agen sebagai
orang ekonomi yang rasional dan umumnya termotivasi oleh kepentingan
pribadi tapi mereka dapat membedakan penghargaan atas preferensi,
kepercayaan dan informasi, dalam hal ini pihak prinsipal adalah pemegang
saham (Stakeholder) dan pihak agen adalah manajemen.
Dengan adanya asumsi sifat dasar manusia manajer tidak selalu
bertindak sesuai dengan keinginan terbaik pemegang saham (Stakeholder).
hal tersebut membuat sebuah kondisi yang disebut dengan asimetri
informasi, yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan dianggap
memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan
dengan pemilik perusahaan. Karena adanya asimetri informasi, maka hal
tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara
manajemen dan pemilik perusahaan untuk saling mencoba memanfaatkan
kelemahan dari pihak lain untuk kepentingan sendiri.
Berdasarkan hal tersebut auditor mampu menjembatani kepentingan
pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Sebagai pihak yang
independen, auditor memiliki tanggungjawab untuk mengevaluasi
kebijakan manajemen perusahaan apakah sudah sesuai dengan kehendak
pemilik perusahaan. Selain dari hal tersebut auditor akan memeriksa
kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen
perusahaan (Lie, Wardani, & Pikir, 2016).

Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang sangat banyak. Beban kerja dapat dinilai dari banyaknya klien yang dihadapi oleh auditor karena banyaknya klien maka akan mempengaruhi kualitas audit. Beban kerja yang banyak akan membuat seorang auditor mengalami kelelahan dan membuat konsetrasi auditor terganggu dan itu dapat merusak hasil audit. Sementara kualitas audit akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kegiatan audit yang akan dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk (2015) mengungkapkan bahwa semakin berat beban kerja (workload) yang dimiliki oleh seorang akuntan maka akan meningkatkan kinerja dari akuntan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2011) mengungkapkan bahwa workload yang dihadapi oleh auditor dapat menurunkan kualitas audit dan KAP harus memperhatikan beban kerja dari seorang auditor. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk mulai mengatur workload pada setiap KAP. Selain itu peran komite audit juga perlu ditingkatkan karena terbukti dapat mengurangi hubungan negatif antara workload dan kualitas audit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ishak, dkk (2015) dan Fitriany (2011) maka diduga bahwa workload berpengaruh terhdap kualitas audit.

Kewajiban rotasi dalam perspektif teori agensi dimana teori ini menggambarkan keberadaan perusahaan. Teori perusahaan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai : keberadaan perusahaan, batas antara perusahaan dengan pasar, struktur organisasi perusahaan, dan heterogenitas tindakan perusahaan dalam kinerja perusahaan tersebut. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan investor maupun pengguna laporan keuangan, perusahaan berusaha meningkatkan laporan keuangan auditan yang berkualitas pula. Oleh karena itu, perusahaan melakukan rotation audit partner untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), bahwa rotasi audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini disebabkan karena rotasi audit memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas auditan independen. Hubungan signifikan antara rotasi auditor KAP dengan kualitas audit yang terkait dengan laporan auditan, hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan mendukung rotasi yang memiliki efek positif pada kualitas laporan auditan karena memungkinkan untuk pendekatan yang dapat menyegarkan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap fungsi audit. Menurut Febriyanti dan Mertha (2014), bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian Sofyana dan Nugroho (2012) bahwa rotasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini desebabkan independensi auditor, rotasi auditor yang diterapkan suatu KAP tidak diikuti dengan rotasi seluruh anggota tim audit yang bekerja dilapangan atau di klien secara langsung, kurangnya kepedulian pelaku pasar terhadap pergantian auditor, dan tim auditnya masih baru sehingga pengalaman auditnya masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), Febriyanti dan Mertha (2014), dan Sofyana dan Nugroho (2012) diduga bahwa rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil laporan keuangan auditan yang berkualitas oleh auditor selain adanya sikap independensi dan profesional kerja yang harus dimiliki oleh auditor, maka diperlukan juga audit tenure untuk menjaga sikap independensi dan meningkatkan kualitas kerja. Adanya masa perikatan antara auditor dengan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan klien maka hasil auditan laporan keuangan perusahaan akan lebih berkualitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya sikap dari auditor yang berinteraksi terlalu dekat dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi yang dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014), mengungkapkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP non Big Four memiliki rata-rata tenure auditor lebih besar dari pada perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang di audit oleh auditor KAP non Big Four memiliki kecenderungan masa perikatan yang lebih panjang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya hubungan yang terlalu dekat dapat menurunkan sikap independensi auditor dan mengurangi profesionalisme kerja dari auditor tersebut, sehingga hasil audit rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2016) dan Permana (2012) menyatakan bahwa hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Jika terlampau panjang bisa menyebabkan turunnya independensi dan obyektivitas akibat keakraban berlebihan antara kedua pihak. Berdasarkan hasil penelitian Kurniasih dan Rohman (2014), Ramdani (2016) dan Permana (2012) diduga bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit.

Beban kerja merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batasan waktu tertentu. Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang sangat banyak. Workload seorang auditor merupakan beban kerja yang muncul akibat jumlah klien yang harus ditangani oleh auditor tidak seimbang dengan terbatasnya waktu yang tersedia dalam melaksanakan proses audit. Apabila partner dan staf memiliki beban kerja yang berlebihan, mereka tidak mungkin memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan, mengawasi, dan meninjau prosedur audit yang tepat, sehingga merusak kualitas audit (PCAOB 2013:17 dalam Buchheit dan Buslepp, 2014:3). Workload terjadi akibat “busy season” yang terjadi pada awal tahun karena umumnya perusahaan memiliki fiscal years yang berakhir pada bulan Desember (Lopez dan Peters, 2012:358). Busy season tersebut terjadi karena perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil kinerja dan aktivitas keuangan selama setahun ke dalam bentuk laporan keuangan.

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010). Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu : “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory auditor di Indonesia (Giri, 2012). Argumen yang mendukung adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory karena adanya sikap independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan yang panjang dengan manager perusahaan, kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan mengungkapkan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Para pendukung rotasi audit berpendapat bahwa rotasi audit dapat meningkatkan sikap auditor yang kurang independensi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang rendah akibat dari masa perikatan panjang antara auditor dengan klien (Giri, 2012). Argumen lain yang mendukung adanya rotasi mandatory, yaitu rotasi dapat meningkatkan sikap independensi yang dapat meningkatkan kualitas audit. Dilain sisi, adanya tenure yang panjang dapat menyebabkan keakraban yang berlebihan antara auditor dengan klien, sehingga kemungkinan besar menghasilkan prosedur audit yang tidak memadai dan ketergantungan dengan hasil audit tahun sebelumnya. Disatu sisi rotasi wajib, dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dengan melihat auditor untuk menjaga sikap independensi setelah rotasi wajib, yang akan bermanfaat bagi persepsi pernyataan keuangan dan reaksi pasar secara keseluruhan (Knauer, et al. 2012). Menurut Knauer, et al. (2012) dengan adanya rotasi wajib yang dilakukan oleh perusahaan maupun auditor dapat memberikan kemungkinan auditor mengaudit laporan keuangan klien dengan lingkup yang lebih kecil. Hal ini memberikan kesempatan bagi kantor akuntan publik untuk berpartisipasi dalam meningkatkan persaingan audit dipasar. Rotasi wajib selalu digunakan untuk bernegosiasi mengenai biaya, dimana biaya tersebut biasanya lebih rendah untuk per jam kerja audit, sehingga argumen ini mendukung dapat meningkatkan persaingan di pasar. Argumen yang menolak adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory bahwa dalam periode waktu yang relatif singkat mungkin dapat menghambat perkembangan hubungan kerja yang efektif antara auditor dengan manajemen. Rotasi mandatory kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami kondisi klien (Knauer, et al. 2012). Rotasi mandatory juga mengakibatkan kenaikan biaya, seperti set-up biaya auditor untuk memahami klien dalam model bisnis dan struktur organisasi, serta biaya manajemen klien yang digunakan untuk mendukung auditor dalam memahami prosedur baru mengenai rotasi mandatory auditor. Sementara itu, rotasi mandatory memungkinkan auditor mengaudit perusahaan dalam lingkup kecil, sehingga rotasi wajib mengakibatkan konsentrasi pasar perusahaan besar cenderung memilih salah satu Big Four auditor ketika berpindah dari kantor akuntan publik sebelumnya (Knauer, et al. 2012). Leonora (2012) berpendapat kebijakan rotasi audit yang diterapkan di Indonesia belum efektif, mengingat masa perikatan (tenure) terhadap kualitas audit di awal masa penugasan tingkat independensi auditor tinggi, namun tingkat familiaritas terhadap kasus dan klien yang dihadapi lebih rendah dan adanya biaya audit yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan audit pada masa perikatan. Menurut Siregar, dkk (2011) meneliti bahwa hubungan jangka waktu audit dan kualitas audit berbentuk kuadratik. Dalam hal ini terkait dengan masa awal penugasan audit yang lebih mendominasi adalah dampak positif yaitu peningkatan kompetensi dari bertambahnya jangka waktu audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan penurunan independensi. Namun, ketika semakin lamanya jangka waktu masa perikatan yang untuk mengaudit, maka dampak negatif lebih mendominasi yaitu dapat mengakibatkan penurunan independensi dan berdampak pada penurunan kualitas audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan peningkatan kompetensi

Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client. Menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client. Jadi bisa disimpulkan masa perikatan audit (audit tenure) adalah jangka waktu seorang auditor secara berturut turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya. Masa perikatan dapat berdampak pada perusahaan klien seperti emosional auditor dan klien, independensi, kompetensi,dan lain sebagainya. Sejak terkuaknya skandal-skandal profesi yang dilakukan akuntan publik masa perikatan menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan masa perikatan yang panjang akan menjadi ancaman bagi independensi auditor, maka perlu adanya pembatasan masa perikatan (Nuramata, 2011). Pembatasan masa perikatan (audit tenure) merupakan usaha untuk mencegah adanya perilaku auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga tidak mengganggu sikap independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan klien. Oleh karena itu, diberlakukan peraturan pemerintah mengenai rotasi maupun masa perikatan (audit tenure) untuk mengurangi tanggapan masyarakat tentang adanya hubungan emosional yang terjalin antara auditor dengan klien dan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan, Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit. Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No: Kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sbb: 1. Kebutuhan klien 2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum 3. Independensi 4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukakn, serta tingkat kompleksitas pekerjaan 5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan 6. Basis penetapan fee yang disepakati

Pengertian kualitas audit menurut Public Company Accounting Oversigh Board (2013:3) adalah sebagai berikut: “audit quality as meeting investor’s needs for independent and reliable audits and robust audit committee communications.” Menurut Mulyadi (2002:37): “kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditeenya”. Auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsipprinsip profesi. Menurut simamora (2002:47) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu: 1. Tanggug jawab profesi Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. 3. Integritas Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. 4. Objektivitas Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 5. Kompetensi dan kehati-hatian Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi, dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesi. 6. Kerahasiaan Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. 7. Perilaku profesional Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. 8. Standar teknis Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar eknis dan standar profesional yang relevan. Selain itu akuntan publik juga harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam hal ini adalah standar auditing. Standar auditing terdiri dari standar umum, standar pekerjaan,dan standar pelaporan (SPAP, 2001;150;1): 1. Standar umum a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memilikikeahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalamsikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2. Standar pekerjaan a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian itern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit yang menentukan sifat saat lingkup pengujian yang akan dilakukan. c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan, dan konformasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan 3. Standar pelaporan a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum diIndonesia. b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jikaada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perioda berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Kualitas audit menurut De Angelo (2003:25) adalah kemungkinan (probability) dimana auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Adapun kemampuan untuk menemukan salah 19 saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada independensinya. Elfarini (2007) mengutip pernyataan dari Kartika Widhi (2006:7) yang menyatakan bahwa tidak adanya definisi yang pasti mengenai kualitas audit disebabkan belum adanya pemahaman umum mengenai faktor penyusun kualitas dan sering terjadi konflik peran antara berbagai pengguna laporan audit, dengan mengumpulkan beberapa penelitian sebelumnya menyatakan ada perbedaan persepsi mengenai kualitas audit. Pengukuran kualitas audit tersebut membutuhkan kombinasi antara ukuran hasil dan proses. Pengukuran hasil lebih banyak digunakan karena pengukuran proses tidak dapat diobservasi secara langsung sedangkan pengukuran hasil biasanya menggunakan ukuran besarnya audit. Hal tersebut senada dengan Moizer (1986) dalam Elfarini (2007) yang menyatakan bahwa pengukuran kualitas proses audit terpusat pada kinerja yang dilakukan auditor dan kepatuhan pada standar yang telah digariskan. Dari pengertian tentang kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan

Penyebab timbulnya masalah agensi yaitu adalah konflik kepentingan antara principal dan agent akibat keduanya tidak memiliki tujuan yang sejalan. Manajer sebagai agent mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan kepentingan principal, namun disisi yang berbeda manajer juga memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya. Sehingga terdapat kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Teori agensi berkaitan dengan utility maximizers dimana ada kesempatan yang lebih besar untuk setiap pihak baik dari pihak manajemen ataupun pihak pemilik perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling 1976:5). Menurut Arifin (2005) adanya posisi, fungsi kepentingan, dan latar belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu sama lain. Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan yang terjadi disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang berbeda. Solusi atas terjadinya moral hazard, yaitu dengan menugaskan auditor untuk memeriksa apa yang dilakukan manajemen (Hendriksen 2001, 208). Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan assurance pada laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu auditor. Tujuan dari assurance yang merupakan bagian dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal perlu menempatkan mekanisme dengan cara menyewa auditor sebagai pihak independen untuk memeriksa laporan keuangan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut (Ittonen, 2010:12). Auditor juga dapat dilanda masalah dalam hal keagenan ketika berkaitan dengan kepentingan keagenan auditor. Gravious (2007) dalam Rossieta dan Wibowo (2009) mengatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber pada mekanisme kelembagaan antara auditor dan manjemen. Manajemen menunjuk auditor untuk melakukan audit bagi kepentingan prinsipal. Dilain sisi, manajer yang membayar dan menanggung jasa audit. Masalah keagenan tersebut dapat menimbulkan ketergantungan auditor pada kliennya. Ketergantungan auditor menyebabkan timbulnya pertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang dituntut untuk independen dalam menjalankan audit dan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan klien. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor melakukan akomodasi keinginan-keinginan manajemen dengan harapan perikatannya dengan klien tidak terputus, maka dapat menimbulkan hilangnya sikap independensi dari auditor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Mulyadi (2014) independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Sementara Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independensi dalam fakta (independence in fact) ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit; Independensi dalam penampilan (independence in appearance) adalah hasil dari intepretasi lain atas independensi ini. Penelitian terdahulu oleh Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung dan Santy Setiawan (2012) menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit dan Independensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit secara parsial. Tetapi Kompetensi dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit. Penelitian terdahulu oleh K. Dwiyani Pratistha dan Ni luh Sari Widhiyani (2014) menunjukkan Independensi Auditor dan Besaran Fee Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit baik secara simultan maupun secara parsial. Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor, maka dari itu seorang auditor dalam melakukan pekerjaanya harus dituntut bersikap jujur dan berani dalam memberikan pernyataan sesuai dengan informasi yang di dapat dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Ketika seorang auditor dalam melakukan pekerjaanya dapat bersikap jujur dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak lain, maka hal ini dapat meningkatkan kualitas audit

Hubungan antara auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Penugasan audit yang terlalu lama kemungkinan dapat mendorong akuntan publik kehilangan independensinya karena akuntan publik tersebut merasa puas, kurang inovasi, dan kurang ketat dalam melaksanakan prosedur audit. Masa perikatan yang terlalu singkat waktunya kemungkinan dapat menyebabkan pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah (Elfarini, 2010). Penelitian terdahulu oleh I Gusti Indra Pramaswaradana dan Ida Bagus (2017) menunjukkan bahwa Tenure Audit berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit dan Spesialisasi Auditor berpengaruh positif sedangkan Ukuran KAP tidak berpengaruh. Audit tenure merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara auditor dari sebuah Kantor Akuntan Publik dengan auditee yang sama. Masa perikatan yang panjang dapat dianggap sebagai penghasilan dan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mengaudit. Hal ini dapat meningkatkan kualitas audit, karena dengan waktu yang panjang auditor akan lebih teliti dalam mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan masa perikatan yang singkat dapat dianggap sebagai kelemahan karena kurangnya pengetahuan dalam mengaudit. Hal ini dapat menurunkan kualitas audit, karena dengan waktu yang sangat singkat akan mempengaruhi hasil audit yang dihasilkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa Fee Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit, yaitu sebagai berikut : “ Anggota Kantor Akuntan Publik tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat berakibat pada kualitas audit yang akan dihasilkan “. Penelitian terdahulu oleh Andreani Hanjani (2014) menunjukkan bahwa etika auditor, pengalaman auditor, fee audit dan motivasi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas audit. Penelitian terdahulu oleh Dewi Rosari Putri Zam dan Sri Rahayu (2015) menunjukkan bahwa secara empiris bahwa secara simultan variabel tekanan anggaran waktu, fee audit dan independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial variabel fee audit dengan arah positif dan independensi auditor dengan arah positif berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel tekanan anggaran waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin besar fee yang diberikan kepada auditor akan memotivasi auditor dalam melakukan pekerjaannya dan semakin maksimal juga auditor dalam melakukan audit dan juga untuk memperbaiki kinerja menjadi lebih baik lagi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas audit. Sebaliknya semakin kecil fee yang diberikan kepada auditor, maka akan mengurangi cara kinerjanya dalam melakukan audit dan hasil kerjanya pun tidak maksimal. Hal ini dapat menurunkan kualitas audit.

Menurut Tjun-Tjun, dkk. (2012:47) dalam penelitiannya menyatakan
indikator kualitas audit meliputi :
1. Melaporkan semua kesalahan klien / temuan
2. Deteksi salah saji
3. Kualitas hasil (nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat dari audit)
4. Komitmen yang kuat dalam melaksanakan audit
5. Sikap hati-hati dalam pengambilan keputusan
6. Akurat

Menurut Arens (2014:2) kualitas audit merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan, audit harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2013:4) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatancatatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan. Pernyataan Standar Audit (SA) Seksi 210 Tahun 2011 tentang pelatihan dan keahlian independen disebutkan bahwa : “ Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapatan, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang yang ahli dalam bidang akuntan dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman “.

Menurut Abdul Halim dan Trinanda Hanum Hartan (2016) ada tiga aspek
independensi seorang auditor, yaitu :
1. Independensi dalam fakta (independence in fact) Auditor harus memiliki
sikap kejujuran yang tinggi dalam setiap proses audit yang dilaksanakan.
2. Independensi dalam penampilan (independent in appearance)
Independensi dalam penampilan merupakan pandangan dari pihak lain
terhadap diri auditor yang berkaitan dengan pelaksanaan audit, serta
auditor harus menjaga kedudukannya sehingga pihak lain akan
mempercayai sikap independensinya.
3. Independen dari sudut keahlian (independent in competence) Independensi
dari sudut keahlian berhubungan dengan kompetensi atau kemampuan
auditor dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas auditnya.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:111)
Independensi dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor
tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam
penampilan dan pikiran. Berikut ini adalah penjabaran independen bagi akuntan
publik dan internal auditor ada 3 (tiga), yaitu :
1. Independensi dalam fakta (independence in fact) akuntan publik
seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya
memberikan jasa professional, bisa menjaga integritas dan selalu mentaati
kode etik. Profesi akuntan publik dan standar professional akuntan publik.
Jika tidak demikian, akuntan publik in fact tidak independent. In fact,
internal auditor bisa independen jika dalam menjalankan tugasnya selalu
mematuhi kode etik internal auditor dan professional praktis framework of
internal auditor, jika tidak demikian maka tidak independen.
2. Independensi dalam penampilan (independent in appearance) adalah
independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan internal
auditor tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan.
3. Independen dalam pikiran (independent in mind) misalnya seorang auditor
mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau
korupsi atau yang memerlukan audit adjustmen yang material. Kemudian
dia berfikir untuk menggunakan audit findings tersebut untuk memeras
auditee. Walaupun baru dipikirkan, belum dilaksanakan, in mind auditor
sudah kehilangan independensinya. Hal ini berlaku baik untuk akuntan
publik maupun internal.
Menurut Mulyadi (2014:26-27) Independensi dapat diartikan sikap mental
yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung
pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor
dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam
mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali mengganggu
sikap mental independen auditor adalah sebagai berikut (Mulyadi, 2014:27) :
1. Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor
dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk
memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan
lepasnya klien.
Standar umum audit yang kedua menyatakan bahwa : “ Dalam semua hal
yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor “. Standar ini mengharuskan auditor bersikap
independen, artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum (Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Seksi 220:2011).
Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) menyatakan bahwa independensi
mencerminkan sikap tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam
mengambil tindakan dan keputusan. Sedangkan menurut Tuanakotta (2011:62)
independensi ialah mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak di bawah
pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.
Menurut Tuanakotta (2011:64) jenis-jenis independensi dalam auditing,
yaitu sebagai berikut :
1. Independensi Penyusunan Program (programming independence)
kebebasan auditor dalam mengontrol pemilihan teknik audit dan prosedur
dan memperpanjang aplikasi. Para auditor mempunyai wewenang untuk
menyusun dan memilih teknik audit serta prosedur dan lamanya proses
audit sesuai kebutuhan proses pemeriksaan yang akan dilakukan auditor
sebelumnya.
2. Independensi Investigasi (investigative independence) kebebasan auditor
dalam mengontrol dalam memilih area, aktivitas, hubungan personal dan
kebijakan manajemen untuk menjadi bahan pemeriksaannya. Auditor
mempunyai wewenang dan kerahasiaan untuk memilih dimana ia akan
melakukan proses audit tanpa tekanan dari pihak luar guna mendapatkan
bahan yang diperlukan auditor dalam proses pemeriksaan klien.
3. Independensi Pelaporan (reporting independence) kebebasan auditor
mengontrol dalam menyampaikan statement sesuai dengan hasil
pemeriksaannya dalam rekomendasi atau opini sebagai hasil dari
pemeriksaan auditor. Auditor mempunyai wewenang tanpa intervensi
4. dalam menyampaikan opini audit, hasil pelaporan akan disajikan
sebagaimana hasil audit yang telah dilakukan auditor.

Berikut ini merupakan indikator audit tenure, Andi Sulfati (2016:606),
yaitu :
1. Lamanya partner melakukan penugasan audit.
2. Lamanya partner melakukan pergantian audit.
3. Lamanya Kantor Akuntan Publik memiliki kedekatan emosional.

Audit tenure merupakan masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Menurut Al- Thuneibat (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka dan cukup untuk mengurangi independensi auditor serta kualitas audit. Hubungan yang terlalu lama dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan terhadap kedua belah pihak, akan tetapi prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan pada manajemen bisa terjadi. Auditor dapat menjadi terlalu percaya diri dengan klien, dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait, sehingga auditor menjadi tidak profesional dalam mengumpulkan bukti audit mereka. Audit tenure merupakan lamanya waktu auditor tersebut secara berturutturut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 audit tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 menyatakan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

Fee audit merupakan jumlah yang dikeluarkan atau dibebankan kepada
auditor eksternal untuk proses audit pada suatu entitas atau perusahaan (ElGammal, 2012:89). Pemberian fee audit biasanya didasarkan perjanjian yang
dilakukan antara auditor dengan klien yang bergantung pada jumlah waktu yang
digunakan selama proses audit berlangsung, jumlah pegawai yang dibutuhkan
selama proses audit dan layanan yang dibutuhkan pada saat proses audit.
Penentuan besar atau kecilnya fee audit biasanya ditentukan sebelum proses audit
dilakukan. Penetapan biaya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
didasarkan pada perhitungan dari biaya pokok yang terdiri dari atas biaya
langsung atau tidak langsung.
Komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk
memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain (Sukrisno Agoes, 2012:47).
Besarnya fee audit dapat bervariasi, antara lain : risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melakukan jasa tersebut, struktur biaya Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan
dan pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2014:63).
Menurut Sukrisno Agoes (2012:47) fee audit dapat digolongkan menjadi 2
(dua), yaitu :
1. Komisi merupakan imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk
lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Anggota Kantor
Akuntan Publik tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima
komisi apabila pemberian atau penerimaan tersebut dapat mengurangi
independensi.
2. Fee referal (rujukan) merupakan imbalan yang dibayarkan atau diterima
kepada atau dari sesama penyedia jasa professional akuntan publik. Fee
referal (rujukan) hanya diperbolehkan bagi sesama profesi.

Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 01 (SA Seksi 150) merupakan
pedoman kerja yang paling utama digunakan bagi para auditor. Pernyataan ini
dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menjelaskan standar
auditing, yaitu sebagai berikut :
1. Standar Umum
a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporaannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika gunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus
diperoleh utuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang harus dilakukan.
c) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar
yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan kwuangan
yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
b) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya
prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam
hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya.
c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
d) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa suatu
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam semua hal yang mana auditor dihubungkan
dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk
yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat
tanggung jawab yang dipikulnya

Menurut Abdul Halim (2015:157) tujuan audit umum adalah untuk
menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum (GAAP).
Adapun manfaat audit yang digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
1. Manfaat Ekonomis Audit
a) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
b) Meningkatkan efisiensi dan kejujuran.
c) Meningkatkan kredibilitas perusahaan.
d) Mendorong efisiensi pasar modal.
2. Manfaat Audit dari Sisi Pengawasan
a) Reporting Control Setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau
pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan
disebutkan dalam laporan pemeriksaa.
b) Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan
dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit.
c) Preventive Control Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhatihati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit.
d) Detektif Control.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2013:16-19)
jenis-jenis audit digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu :
1. Audit Operasional (Operational Audit) mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada
akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran
untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin
mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian
dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif
apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang
ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan.
2. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit
operasional juga bersifat sangat subjektif.
3. Audit Ketaatan (Compliance Audit) dilaksanakan untuk menentukan
apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan
tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit
ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna
luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan
dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan.
Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan
oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi tertentu.
4. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) dilakukan untuk
menentukan apakahh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah
dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun
auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya
yang cocok untuk organisasi tersebut. Dalam menentukan apakah laporan
keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan GAAP, auditor
mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu
mengandung kesalahan vital atau salah saji lainnya.

Menurut Sukrisno Agoes (2018:4) pengertian audit adalah :
Auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan
yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan buktibukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.
Menurut Mulyadi (2014:9) pengertian audit adalah :
Audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, bertujuan untuk menetapkan tingkat kesetaraan
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan standar kriteria yang sudah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada para pengguna yang
berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:46) fee audit merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil. Sedangkan menurut Dwiyani dan Ni Luh (2014) menunjukkan bahwa fee audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dimana ketika fee audit lebih tinggi, akan melakukan prosedur audit dengan lebih luas dan mendalam, sehingga kejanggalan-kejanggalan pada laporan keuangan klien dapat terdeteksi.

Menurut Arfan Ikhsan (2018:220) menjelaskan tingginya tekanan anggaran waktu (time budget pressure) yang dirasakan akan cenderung meningkatkan perilaku penurunan kualitas audit. Sedangkan menurut Eka dan Sapta (2018) time budget pressure berpengaruh menurunkan kualitas audit, karena semakin menurunnya kualitas audit dikarenakan waktu yang dianggarkan tidak realistis dan anggaran waktu sangat ketat, sehingga semakin besar transaksi yang tidak diuji oleh auditor, dengan ini auditor akan memberikan respon dengan dua cara, yang pertama perilaku auditor untuk bekerja lebih baik dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya atau auditor melakukan penurunan kualitas audit.

Amir (2017:45) menyatakan standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangam historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan. Sedangkan menurut Arens et, al.(2017:24) audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Menurut Agneus et, al.(2016) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalama auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Amir (2017:45) menyatakan standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesinya dalam audit atas laporan keuangam historis, Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas audit atas profesionalnya seperti kompetensi, independensi dan persyaratan pelaporan. Sedangkan menurut Arens et, al.(2017:24) audit harus dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen, auditor yang kompeten diharapkan menghasilkan hasil audit yang lebih berkualitas. Menurut Agneus et, al.(2016) audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak maka auditor mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan yang di audit, yang menunjukkan semakin tinggi pendidikan, pelatihan dan pengalama auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut Abdul Halim (2015: 99), terdapat banyak faktor yang mempengaruhi
besarnya fee audit, namun terdapat 4 faktor yang dominan, yaitu:
1) Karakteristik keuangan, yaitu tingkat penghasilan, laba, aktiva, modal, dll.
2) Lingkungan, yaitu adanya persaingan, pasar tenaga profesional, dll.
3) Karakteristik operasi, yaitu jenis industri klien, jumlah lokasi anak perusahaan,
jumlah lini produk, dll.
4) Kegiatan eksternal auditor, misalnya yaitu pengalaman, tingkat koordinasi
dengan internal auditor, dll.
Sedangkan indikator fee audit, menurut Mulyadi (2016: 46) sebagai berikut:
a) Risiko audit, besar kecilnya fee audit yang diterima oleh auditor dipengaruhi
oleh risiko audit dari kliennya.
b) Kompleksitas jasa yang diberikan, fee audit yang akan diterima auditor,
disesuaikan dengan tinggirendahnya kompleksitas tugas yang akan
dikerjakannya. Semakin tinggi tingkat km pleksitasnya maka akan semakin
tinggi fee audit yang akan diterima oleh auditor.
c) Tingkat keahlian jasa, auditor yang memiliki tingkat keahlian yang semakin
tinggi akan lebih mudah untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan pada
laporan keuangan kliennya.
d) Struktur biaya KAP, auditor mendapatkan fee-nya disesuaikan dengan struktur
biaya pada masing-masing KAP. Hal ini dikarenakan untuk menjaga
auditor agar tidak terjadi perang tarif.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk fee audit adalah karakteristik
keuangan dan operasi, lingkungan, kegiatan eksternal auditor, risiko audit,
kompleksitas jasa, tingkat keahlian jasa, dan struktur biaya KAP.

Dalam Peter et al(2014:28) fee audit adalah produk dari harga satuan dan kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen yang diaudit perusahaan. Menurut Mulyadi (2016:63) fee audit merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit, berupa imbalan atau upah. Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2012:46) fee audit sebagai berikut : Merupakan bentuk balas jasa yang auditor berikan kepada klien, dan besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, dan auditor yang menerima fee lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan audit fee yang lebih kecil. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa fee audit merupakan imbalan atau balas jasa yang auditor berikan kepada klien sebagai kuantitas jasa audit yang diminta oleh manajemen, dan diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit dengan besarnya fee yang bervariasi.

Menurut Kelley, T dan L Margheim dalam Nyoman Ari S D (2015) indikator
pengukuran time budget pressure adalah :
1) Pemahaman auditor atas anggaran waktu yang telah disediakan dan disepakati
oleh manajer bersama klien, hal ini penting karena dari itu dapat diketahui
seberapa besar tekanan anggaran waktu oleh auditor.
2) Tanggung jawab auditor atas anggaran waktu harus diketahui sebelum proses
audit berjalan agar tekanan dapat diantisipasi oleh auditor. Mengetahui
tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target yang harus dicapai serta
tanggung jawab untuk menjaga agar proses audit berjalan efisien sesuai dengan
anggaran waktu.
3) Penilaian kerja oleh atasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditor
telah memenuhi anggaran waktu yang telah ditetapkan, penilaian kerja kadang
menimbulkan tekanan untuk melakukan tugas audit dan mempengaruhi hasil
kualitas audit.
4) Alokasi fee untuk biaya audit, lancar atau tidaknya proses audit bergantung
pada fee yang diterima dan alokasi fee untuk biaya audit diperlukan untuk
memenuhi tekanan waktu yang telah dianggarkan.
5) Frekuensi revisi anggaran waktu permintaan auditor untuk dapat melakukan
revisi atas anggaran waktu jika terdapat masalah dalam melakukan tugas audit
akan menimbulkan suatu tekanan pada auditor dan mempengaruhi hasil
kualitas audit, jika revisi sering dilakukan berarti auditor akan mendapat
tekanan untuk memenuhi tekanan waktu.
Indikator time budget pressure dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran
dari Willet dalam Dyah Ayu (2018)yaitu auditor memiliki pemahaman terhadap
time budget, tanggung jawab atas time budget, penilaian kinerja yang dilakukan
atasan, dan alokasibiaya auditor (Dyah Ayu, 2018).
Sedangkan menurut Lautania dalam Ni Wayang dan Ni ketut (2017) indikator
time budget pressure adalah ketercapaian time budget dan tingkat pengetatan time
budget(Ni Wayang dan Ni ketut, 2017).
Dalam IAPI (2016:9) dijelaskan bahwa bahwa indikator time budget
pressuresebagai berikut :
Penggunaan waktu oleh auditor terhadap jumlah keseluruhan jam untuk
menyelesaikan suatu perikatan atau proses audit dan jumlah waktu yang
digunakan untuk auditor dibandingkan jumlah waktu keseluruhan untuk
menyelesaikan perikatan atau proses audit.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk time budget pressure adalah
pemahaman terhadap time budget, tanggung jawab atas time budget, alokasi untuk
biaya audit, penilaian kinerja yang dilakukan atasan, perbandingan antara jumlah
waktu yang digunakan auditor dengan jumlah keseluruhan untuk menyelesaikan
proses audit dan frekuensi revisi time budget.

Menurut Coram, dalam Abdul Halim (2015:10), tekanan anggaran waktu
dianggap sebagai jenis tekanan kronis dan luas yang dihadapi oleh akuntan
profesional(Abdul Halim, 2015:10).
Sedangkan dalam IAPI (2016:9)time budget pressureadalah sebagai berikut :
Waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh auditor sangat menentukan
kualitas audit, kurangnya waktu yang digunakan dapat mengakibatkan
pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai, semakin memadai
jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan akan memungkinkan
auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit.
Penggunaan waktu auditor merupakan salah satu bentuk komitmen
pimpinan KAP terhadap kualitas.
Herningsih dalam Tesalonika, et al (2016) menyatakan time budget pressure
adalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap
nggaran waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dalam
anggaran yang sangat ketat(Tesalonika, et al, 2016).
Gregory A. Liyanarachchi dalam Medianto(2017) menyatakan bahwatekanan
anggaran waktu yang berpotensi merusak lingkungan kontrol auditor.
Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa time
budget pressureadalah keadaan dimana auditor dituntut untuk melakukan efisiensi
terhadap anggaran waktu yang telah dialokasikan untuk menyusun, melakukan,
menelaah, dan menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit yang sangat
menentukan kualitas audit.

Indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti
Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam Ahmad dan Ely (2017) adalah sebagai
berikut :
Suatu kemampuan, keahlian (pendidikan dan pelatihan) dan
berpengalaman dalam kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti
yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambilnya.
Dalam IAPI (2016:7) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut :
Auditor yang memiliki sertifikasi profesi yang diterbitkan oleh IAPI
terhadap jumlah keseluruhan staf profesional, rata-rata jumlah jam
pengembangan dan pelatihan kompetensi dibandingkan dengan jumlah
jam efektif dalam setiap tahun per auditor.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kompetensi auditor adalah
memiliki kemampuan atau keahlian pada pendidikan dan pelatihan dengan
sertifikasi profesi dan berpengalaman untuk menetukan bahan bukti dalam
mendukung kesimpulan yang di ambilnya secara efektif.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2017:42) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan
formal auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi
pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional
yang berkelanjutan.
Fitrawansyah (2014:46) kompetensi artinya auditor harus memiliki bidang
auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang
diauditnya (Fitrawansyah, 2014:46).
Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) kompetensi adalah sebagai berikut:
Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat,
auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang
akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai
dengan pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalamanpengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan
sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan tehnis yang
cukup. Pelatihan ini harus cukup mencakup aspek tehnis maupun
pendidikan umum.
Sedangkan dalam IAPI (2016:5) kompetensi adalah sebagai berikut :
Kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan
untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersama-sama dalam
suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan
Publik, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Kompetensi auditor
dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang
akuntansi, kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat
bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik
pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan
IAPI terhadap kompetensi auditor.
Berdasarkan keempat pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa
kompetensi adalah kemampuan profesional individu auditor sebagai keharusan
untuk memiliki pendidikan formal auditing dan akuntansi, pengembangan dan
pelatihan profesional di tempat bekerjaserta pengalaman praktik dalam kriteria
menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan
yang akan diambilnya.

Indikator kualitas audit dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari
Mathius Tandiontong (2016:73) adalah sebagai berikut :
Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor dalam menemukan
dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam
suatu sistem akuntansi klien, tercermin dari komitmen KAP, independensi,
kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor,
kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien,
dan due professional care.
Dalam IAPI (2016:4) dijelaskan bahwa indikator kualitas audit sebagai berikut:
Kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu
personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil review mutu
atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan,
organisasi dan tata kelola KAP dan kebijakan imbalan jasa.
Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk kualitas audit adalah
komitmen KAP, independensi, kepatuhan pada standar audit, pengendalian audit, kompetensi auditor, kinerja auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien, penggunaan waktu personil kunci perikatan, tata kelola KAP, kebijakan imbalan jasadan due professional care.

Menurut Indra Bastian (2014:186) kualitas audit adalah yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya (Indra Bastian, 2014:186). Sedangkan menurut Amir Abadi Jusuf (2017:50) kualitas audit adalah sebagai berikut : Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar-standar secara konsisten pada setiap penugasannya. Definisi kualitas audit menurut Arens, et. al, (2015:103) sebagai berikut : Kualitas audit adalah bagaimana cara memberitahu seorang audit mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan dari kompetensi auditor, sedangkanpelaporan adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independesi auditor. Berdasarkan (IAI) Ikatan Akuntan Indonesia (2016) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik, terdiri dari : 1) Standar Umum a) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. b) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. c) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunkana kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2) Standar Pekerjaan Lapangan a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. b) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. c) Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. 3) Standar Pelaporan a) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. b) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. c) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. d) Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu asersi. Dalam Firdaus (2017) AAA Financial Accounting Standard Committe menyatakan bahwa: Kualitas audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor, selain dua faktor di atas yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas audit. Berdasarkan kelima pengertian tersebut diatas, dapatdisimpulkan bahwa kualitas audit adalah suatu proses yang dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit yang membantu memenuhi standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dalam menjalankan profesinya.

Menurut Mulyadi (2016:8) audit adalah sebagai berikut :
Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian
ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta
penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau
dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif
atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha
perusahaan atau organisasi tersebut.
Sedangkan Menurut Al Haryono Jusup (2014: 11) audit adalah sebagai berikut:
Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakantindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Definisi audit menurut Miller and Bailley dalam Abdul Halim (2015: 3) :
Audit adalah tinjauan metode dan pemeriksaan objektif atas suatu item,
termasuk verifikasi informasi spesifik sebagaimana ditentukan oleh
auditor atau ditetapkan oleh praktik umum, tujuannya untuk menyatakan
pendapat atau mencapai kesimpulan tentang apa yang diaudit.
Dari ketiga pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit adalah proses
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.