Rotasi Audit (skripsi dan tesis)

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010). Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu : “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturutturut.” Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory auditor di Indonesia (Giri, 2012). Argumen yang mendukung adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory karena adanya sikap independensi auditor dapat dirusak oleh masa perikatan yang panjang dengan manager perusahaan, kemudian kualitas dan kompetensi kerja auditor dalam mengaudit dan mengungkapkan kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan cenderung menurun secara signifikan dari waktu ke waktu. Para pendukung rotasi audit berpendapat bahwa rotasi audit dapat meningkatkan sikap auditor yang kurang independensi dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan yang rendah akibat dari masa perikatan panjang antara auditor dengan klien (Giri, 2012). Argumen lain yang mendukung adanya rotasi mandatory, yaitu rotasi dapat meningkatkan sikap independensi yang dapat meningkatkan kualitas audit. Dilain sisi, adanya tenure yang panjang dapat menyebabkan keakraban yang berlebihan antara auditor dengan klien, sehingga kemungkinan besar menghasilkan prosedur audit yang tidak memadai dan ketergantungan dengan hasil audit tahun sebelumnya. Disatu sisi rotasi wajib, dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan dengan melihat auditor untuk menjaga sikap independensi setelah rotasi wajib, yang akan bermanfaat bagi persepsi pernyataan keuangan dan reaksi pasar secara keseluruhan (Knauer, et al. 2012). Menurut Knauer, et al. (2012) dengan adanya rotasi wajib yang dilakukan oleh perusahaan maupun auditor dapat memberikan kemungkinan auditor mengaudit laporan keuangan klien dengan lingkup yang lebih kecil. Hal ini memberikan kesempatan bagi kantor akuntan publik untuk berpartisipasi dalam meningkatkan persaingan audit dipasar. Rotasi wajib selalu digunakan untuk bernegosiasi mengenai biaya, dimana biaya tersebut biasanya lebih rendah untuk per jam kerja audit, sehingga argumen ini mendukung dapat meningkatkan persaingan di pasar. Argumen yang menolak adanya ketentuan peraturan rotasi mandatory bahwa dalam periode waktu yang relatif singkat mungkin dapat menghambat perkembangan hubungan kerja yang efektif antara auditor dengan manajemen. Rotasi mandatory kemungkinan dapat meningkatkan risiko kegagalan audit karena auditor tidak dapat mengembangkan pengetahuan terhadap klien yang diaudit, sehingga membutuhkan waktu audit yang lebih lama untuk memahami kondisi klien (Knauer, et al. 2012). Rotasi mandatory juga mengakibatkan kenaikan biaya, seperti set-up biaya auditor untuk memahami klien dalam model bisnis dan struktur organisasi, serta biaya manajemen klien yang digunakan untuk mendukung auditor dalam memahami prosedur baru mengenai rotasi mandatory auditor. Sementara itu, rotasi mandatory memungkinkan auditor mengaudit perusahaan dalam lingkup kecil, sehingga rotasi wajib mengakibatkan konsentrasi pasar perusahaan besar cenderung memilih salah satu Big Four auditor ketika berpindah dari kantor akuntan publik sebelumnya (Knauer, et al. 2012). Leonora (2012) berpendapat kebijakan rotasi audit yang diterapkan di Indonesia belum efektif, mengingat masa perikatan (tenure) terhadap kualitas audit di awal masa penugasan tingkat independensi auditor tinggi, namun tingkat familiaritas terhadap kasus dan klien yang dihadapi lebih rendah dan adanya biaya audit yang tinggi, sehingga dapat mengakibatkan kegagalan audit pada masa perikatan. Menurut Siregar, dkk (2011) meneliti bahwa hubungan jangka waktu audit dan kualitas audit berbentuk kuadratik. Dalam hal ini terkait dengan masa awal penugasan audit yang lebih mendominasi adalah dampak positif yaitu peningkatan kompetensi dari bertambahnya jangka waktu audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan penurunan independensi. Namun, ketika semakin lamanya jangka waktu masa perikatan yang untuk mengaudit, maka dampak negatif lebih mendominasi yaitu dapat mengakibatkan penurunan independensi dan berdampak pada penurunan kualitas audit lebih besar pengaruhnya dibandingkan peningkatan kompetensi