Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan, Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit. Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No: Kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam menetapkan imbal jasa (fee) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sbb: 1. Kebutuhan klien 2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum 3. Independensi 4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukakn, serta tingkat kompleksitas pekerjaan 5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan 6. Basis penetapan fee yang disepakati
