Pengertian Optimisme (skripsi dan tesis)

Menurut Seligman (2008) optimisme masa depan adalah cara pandang individu terhadap keberhasilan dan kegagalan mereka yang berdasarkan explanatory style yang mengatribusikan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri seseorang dengan sebab-sebab internal, permanen, dan pervasif. Seligman (2008) menginterpretasikan kejadian-kejadian buruk sebagai faktorfaktor yang sifatnya eksternal, temporal, dan situasi yang spesifik. Seregestrom (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) berpendapat bahwa optimisme adalah cara berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Berpikir positif adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan terburuk. Optimisme dapat membantu meningkatkan kesehatan secara psikologis, memiliki perasaan yang baik, melakukan penyelesaian masalah dengan cara yang logis sehingga hal ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh juga. Optimisme adalah salah satu komponen psikologi positif yang dihubungkan dengan emosi positif dan perilaku positif yang menimbulkan kesehatan, hidup yang bebas stress, hubungan sosial dan fungsi sosial yang baik (Daraei & Ghaderi, 2012). Menurut Goleman (2000) optimisme merupakan sikap yang menopang individu agar jangan sampai terjatuh kedalam kemasabodohan, keputusasaan, ataupun mengalami depresi ketika individu mengalami kesulitan. Menurut Scheier dan Carver (1985) optimisme merupakan keyakinan seorang individu untuk mendapatkan hasil yang positif mengenai sesuatu tujuan di masa depan, dimana  individu tersebut dapat bertahan menghadapi masalah yang terjadi dan meyakini bahwa akan ada hasil positif yang didapatkan melalui masalah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimisme adalah sikap positif dalam memandang suatu peristiwa atau masalah dimasa depan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adversity Quotient (skripsi dan tesis)

Stoltz (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adversity quotient antara lain: a. Bakat Bakat adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Bakat menggambarkan penggabungan antara keterampilan, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yakni apa yang diketahui dan mampu dikerjakan oleh seorang individu. b. Kemauan Kemauan menggambarkan motivasi, antusiasme, gairah, dorongan, ambisi, dan semangat yang menyala-nyala. Seorang individu tidak akan menjadi hebat dalam bidang apapun tanpa memiliki kemauan untuk menjadi individu yang hebat. c. Kecerdasan Menurut Gardner (dalam Stoltz, 2004) terdapat tujuh bentuk kecerdasan, yaitu linguistik, kinestetik, spasial, logika matematika, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Individu memiliki semua bentuk kecerdasan sampai tahap tertentu dan beberapa di antaranya ada yang lebih dominan. Kecerdasan yang lebih dominan mempengaruhi karir yang dikejar oleh seorang individu, pelajaran-pelajaran yang dipilih, dan hobi. d. Kesehatan Kesehatan emosi dan fisik juga mempengaruhi individu dalam mencapai kesuksesan. Jika seorang individu sakit, penyakitnya akan mengalihkan perhatian dari proses pencapaian kesuksesan. Emosi dan fisik yang sehat sangat membantu dalam pencapaian kesuksesan. e. Karakteristik kepribadian Karakteristik kepribadian seorang individu seperti kejujuran, keadilan, ketulusan hati, kebijaksanaan, kebaikan, keberanian dan kedermawanan merupakan sejumlah karakter penting dalam mencapai kesuksesan.  f. Genetika Meskipun warisan genetis tidak menentukan nasib, namun faktor ini juga mempengaruhi kesuksesan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan salah satu faktor yang mendasari perilaku dalam diri individu. g. Pendidikan Pendidikan mempengaruhi kecerdasan, pembentukan kebiasaan yang sehat, perkembangan watak, keterampilan, hasrat, dan kinerja yang dihasilkan individu. h. Keyakinan Keyakinan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi suatu masalah serta membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidup. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, Hardjono, dan Karyanta (2014) menyatakan bahwa optimisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adversity quotient. Optimisme merupakan sikap positif dalam memandang suatu masalah. Individu yang optimistis akan menghadapi masalah atau kesulitan dengan keyakinan atau pandangan positif sehingga masalah atau kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Kemampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan tersebut merupakan bentuk dari adversity quotient. Individu yang dapat menyelesaikan masalah atau kesulitan dengan baik memiliki adversity quotient yang tinggi. Dengan demikian, peningkatan optimisme secara langsung juga dapat meningkatkan adversity quotient yang dimiliki individu.

Dimensi Adversity Quotient (skripsi dan tesis)

Menurut Stoltz (2004), adversity quotient memiliki empat dimensi yang disingkat dengan CO2RE, yaitu: a. Control/kendali (C) Kendali berkaitan dengan seberapa besar orang merasa mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan sejauh mana individu merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Semakin besar kendali yang dimiliki semakin besar kemungkinan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan tetap teguh dalam niat serta ulet dalam mencari penyelesaian. Demikian sebaliknya, jika semakin rendah kendali, akibatnya seseorang menjadi tidak berdaya menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. b. Origin and ownership/kepemilikan (O2) Kepemilikan atau dalam istilah lain disebut dengan asal-usul dan pengakuan akan mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan  kesulitan dan sejauh mana seorang individu menganggap dirinya mempengaruhi dirinya sendiri sebagai penyebab asal-usul kesulitan. Seseorang yang skor origin (asal-usulnya) rendah akan cenderung berfikir bahwa semua kesulitan atau permasalahan yang datang itu karena kesalahan, kecerobohan, atau kebodohan dirinya sendiri serta membuat perasaan dan pikiran merusak semangatnya. Sedangkan orang yang memiliki skor origin yang tinggi akan berfikir bahwa sumbersumber kesulitan itu berasal dari orang lain atau dari luar. Individu tersebut merasa saat ini bukan waktu yang tepat, setiap orang akan mengalami masa-masa yang sulit, atau tidak ada yang dapat menduga datangnya kesulitan. c. Reach/jangkauan (R) Jangkauan merupakan bagian dari adversity quotient yang mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau bagian lain dari individu. Reach juga berarti sejauh mana kesulitan yang ada akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. Seseorang yang memiliki skor reach rendah akan berpikir bahwa dampak dari kejadian dari suatu peristiwa akan meluas pada kejadiankejadian lain dalam kehidupannya, sehingga menganggap peristiwaperistiwa buruk sebagai bencana, dengan membiarkannya meluas dan mengganggu kehidupannya. Sebaliknya, semakin tinggi skor reach seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut dapat membatasi jangkauan masalahnya pada peristiwa yang sedang dihadapi,  sehingga peristiwa tersebut tidak berdampak meluas pada kehidupannya. d. Endurance/daya tahan (E) Dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. Semakin rendah skor endurance seseorang, semakin besar kemungkinannya menganggap kesulitan dan/atau penyebabnya akan berlangsung lama, bahkan selamanya. Sebaliknya, orang yang memiliki skor endurance yang tinggi akan menganggap bahwa kesulitan dan penyebabnya hanya bersifat sementara, sehingga individu tersebut tidak terlarut dalam kesulitan yang dihadapinya

Pengertian Adversity Quotient (skripsi dan tesis)

Adversity Quotient (AQ) adalah kecerdasan mengubah hambatan menjadi peluang kesuksesan (Stoltz, 2004). Sukses tidaknya seorang individu dalam pekerjaan maupun kehidupannya ditentukan oleh AQ. AQ dapat memberitahukan seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, siapa yang akan mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan hancur, siapa yang akan melampui harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan gagal, dan siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan. Menurut Phoolka dan Kaur (2012), AQ merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan dan hambatan dalam hidupnya. AQ mampu memprediksi bagaimana reaksi individu dalam menghadapi situasi sulit.

AQ juga dapat memprediksi individu yang tahan banting dan tekun juga dapat meningkatkan efektivitas dalam tim, hubungan, keluarga, komunitas, budaya, masyarakat, dan juga dalam organisasi. Vinas dan Malabanan (2015) menyatakan bahwa AQ mengukur bagaimana seseorang melihat dan menghadapi tantangan. AQ juga mengukur kemampuan untuk bersikap mengatasi situasi yang sulit. Individu yang tidak mampu mengatasi kesulitan dapat menjadi kewalahan dan emosional dengan mudah, lalu menyendiri, berhenti berusaha dan berhenti belajar. Nashori (dalam Noprianti, 2015) berpendapat bahwa AQ merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kecerdasannya untuk mengarahkan, mengubah cara berpikir dan tindakannya ketika menghadapi hambatan dan kesulitan yang bisa menyengsarakan dirinya.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Adversity Quotient adalah kemampuan individu dalam mengatasi, menghadapi, dan memahami segala kesulitan dan permasalahan dalam hidupnya untuk meraih kesuksesan

Saham (skripsi dan tesis)

Diantara banyak instrument investasi yang diperdagangkan di pasar modal, saham adalah instrument yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Secara sederhana, Widoatmodjo (2012:55) mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Sartono (2008:25) juga menjelaskan saham adalah bukti penyerahan modal dana perusahaan. Wujud lembar saham menurut Fahmi (2013:68) adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang ditujukan kepada setiap pemegangnya. Tjiptono dan Hendy (2011:103) juga mengatakan bahwa porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan. Artinya selembar saham menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai dengan porsi kepemilikian yang tertera pada lembar saham

Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut ini juga terdapat beberapa pengertian pasar modal menurut para ahli ekonomi. Pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain, hanya saja barang yang diperdagangkannya yang berbeda (Widoatmodjo, 2012:15). Pasar modal memperjualbelikan dana-dana jangka panjang yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Begitu pun menurut Mardiyanto (2009:15) pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas jangka panjang (lebih dari satu tahun). Sementara menurut Sartono (2012:21), pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka panjang atau long-term financial asset. Berdasarkan defenisi menurut undang-undang dan para ahli diatas, maka pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka panjang antara investor dengan perusahaan penerbit sekuritas dimana keterikatan sekuritas yang diperjualbelikan dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar modal memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Peran pasar modal yaitu sebagai sumber dana alternatif bagi perusahaan dimana perusahaan merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Apabila pasar modal mengalami perkembangan maka akan menunjang peningkatan GDP sehingga akan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara (Widoatmodjo, 2009:12)

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Weston dan Brigham (2012:26) faktor-faktor yang
mempengaruhi harga saham adalah :
1. Laba per lembar saham (Earning Per Share/EPS)
Seorang investor yang melakukan investasi pada perusahaan akan menerima
laba atas saham yang dimilikinya. Semakin tinggi laba per lembar saham (EPS)
yang diberikan perusahaan akan mendorong investor untuk melakukan
investasi yang lebih besar lagi sehingga harga saham perusahaan akan
meningkat.
2. Tingkat Suku Bunga
Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara:
a. Mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi,
apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya untuk
ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham. Hal
sebaliknya juga akan terjadi apabila tingkat bunga mengalami penurunan.
b. Mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya,
semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan. Suku
bunga juga mempengaruhi kegiatan ekonomi yang juga akan
mempengaruhi laba perusahaan.
3. Jumlah Kas Deviden yang Diberikan
Kebijakan pembagian deviden dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagian
dibagikan dalam bentuk deviden dan sebagian lagi disisihkan sebagai laba
ditahan. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, maka
peningkatan pembagian deviden merupakan salah satu cara untuk
meningkatkan kepercayaan dari pemegang saham karena jumlah kas deviden
yang besar sangat diinginkan oleh investor sehingga harga saham naik.
4. Jumlah laba yang didapat perusahaan
pada umumnya, investor melakukan investasi pada perusahaan yang
mempunyai profit yang cukup baik karena menunjukkan prospek yang cerah
sehingga investor tertarik untuk berinvestasi, yang nantinya akan
mempengaruhi harga saham.

Pengertian Harga Saham (skripsi dan tesis)

Harga sahaam adalah harga selembar saham yang terjadi di bursa pada saat
tertentu. Harga saham sangat mudah berubah tergantung oleh kekuatan permintaan
dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Pada saat permintaan
saham meningkat, maka harga saham tersebut akan cenderung meningkat.
Sebaliknya, pada saat banyak orang menjual saham maka harga saham tersebut
cenderung akan mengalami penurunan. Harga saham menawarkan prospek
perolehan modal (capital gains) yang substansial bila harga saham tersebut naik,
tetapi juga mengakibatkan kerugian (capital loss) bila harga saham turun.
Menurut Widoatmodjo (2012:45), mendefinisikan bahwa harga saham
sebagai berikut:
“Harga saham merupakan harga atau nilai uang yang bersedia
dikeluarkan untuk memperoleh suatu saham”.
Sedangkan menurut Darmadji & Fakhrudin (2012:102), harga saham
adalah:
“Harga yang terjadi di bursa pada waktu tertentu. Harga saham bisa
berubah naik atau pun turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat
dalam hitungan menit, bahkan dapat berubah dalam hitungan detik.
Hal tersebut dimungkinkan karena tergantung dengan permintaan
dan penawaran antara pembeli saham dengan penjual saham”.
Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa harga saham
adalah nilai yang dikeluarkan oleh investor untuk memperoleh saham di pasar bursa
pada waktu tertentu, dimana harga saham dapat berubah kapan saja sesuai dengan
permintaan dan penawaran.
Menurut Albab (2015:1) jika jumlah permintaan akan saham lebih besar
dari penawaran maka harga saham akan naik, sebaliknya jika penawaran saham
lebih besar dari permintaan maka harga saham akan turun.

Nilai Intrinsik (skripsi dan tesis)

Nilai intirnsik atau nilai sebenarnya adalah nilai yang sesungguhnya dari
suatu saham yang di dasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. Nilai intrinsik
(intrinsic value) atau nilai wajar (fair value) menurut Handono (2009:181) adalah:
”nilai sekarang dari serangkaian arus kas yang masuk yang akan
dihasilkan pada masa mendatang”.
Sedangkan menurut Tandelilin (2010:301) nilai intrinsik merupakan:
“nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya terjadi”
Disisi lain Jogiyanto (2013:121) juga menyebutkan nilai intrinsik adalah:
“Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan”.
Nilai intrinsik nantinya akan dibandingkan dengan harga saham di pasar
(market value) untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan dalam kondisi
overvalued, undervalued, atau fairvalued.
Jika nilai intrinsik lebih besar dari harga saham di pasar, ini menunjukan
saham yang bersangkutan lebih kecil dari yang seharusnya dibayar (undervalued).
Sebaliknya, apabila nilai intrinsik lebih kecil dari harga saham di pasar, ini
menunjukan jika saham yang bersangkutan dijual dengan harga yang mahal
(overvalued). Apabila nilai intrinsik sama dengan harga saham di pasar berarti
saham dalam kondisi fairvalued.
Jika nilai intrinsik menunjukan posisi undervalued sebaiknya investor
memutuskan untuk membeli saham tersebut atau ditahan bila saham tersebut telah
dimiliki karena akan ada potensi bahwa harga sahamnya akan naik. Sebaliknya,
apabila nilai intrinsik menunjukkan kondisi overvalued maka tidak dianjurkan
untuk membeli saham tersebut atau bila telah memiliki saham tersebut sebaiknya
dilepas karena mempunyai potensi untuk mengalami penurunan harga. Disisi lain,
apabila nilai intrinsik menunjukan kondisi fairvalued maka mengindikasikan
bahwa saham tersebut sudah diperdagangkan dengan wajar, sesuai dengan kondisi
perusahaan sebenarnya.

Analisis Fundamental (skripsi dan tesis)

Analisis fundamental adalah teknik memperkirakan harga saham dimasa
datang dengan menghitung nilai faktor-faktor fundamental. Data fundamental yang
dimaksud adalah data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya.
Pengertian analisis fundamental menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:149)
adalah:
“Analisis fundamental merupakan salah satu cara untuk melakukan
penilaian saham dengan mempelajari atau mengamati berbagai
indikator yang terkait dengan kondisi makro ekonomi dan kondisi
industri suatu perusahaan hingga berbagai indikator keuangan dan
manajemen perusahaan”.
Dari definisi diatas disebutkan analisis fundamental dapat mengetahui
penilaian saham perusahaan dengan berdasarkan berbagai indikator terkait dari
kondisi makro, kondisi industri suatu perusahaan dan berbagai indikator keuangan.
Sehingga dengan penggunaan analisis fundamental dapat mengetahui prospek dari
suatu saham dan menganalisis tingkat keuntungan yang akan diperoleh.
Secara umum terdapat 4 langkah untuk menganalisis dan menentukan nilai
suatu perusahaan dengan menggunakan analisis fundamental, yaitu:
1. Analisis Makro Ekonomi
Analisis makro ekonomi ini sangat penting dilakukan bagi para investor,
karena dengan menganalisis makro ekonomi investor akan
mendapatkan informasi tentang kondisi perekonomian yang secara
umum akan mempengaruhi pasar modal.
2. Analisis Industri
Analisis industri penting dilakukan, karena dengan menganalisis
industri investor akan mengetahui industri mana yang memiliki
prosepek yang baik di masa yang akan datang, dan dengan menganalisis
industri ini investor akan lebih mudah untuk mengambil keputusan
investasi.
3. Analisis Perusahaan
Setelah menentukan industri yang menjanjikan, investor dapat
melakukan analisis perusahaan dengan menganalisis keuangan
perusahaan yang dapat dihitung menggunakan banyak cara. Kinerja
keuangan yang baik akan menarik minat para investor untuk
berinvestasi. Dengan banyaknya permintaan atas saham perusahaan
akan membuat harga saham perusahaan terus meningkat. Hal ini akan
menguntungkan perusahaan dan juga investor.
4. Analisis Nilai Intrinsik Perusahaan
Analisis yang terakhir yaitu analisis nilai intrinsik perusahaan, dengan
menganalisis nilai intrinsik saham perusahaan investor dapat
mengetahui nilai yang sebenarnya dari saham perusahaan tersebut.
Sehingga investor dapat membandingkannya dengan harga pasar saham
perusahaan dan dapat mengetahui apakah harga saham mengalami
undervalued, overvalued atau fairvalued. Sehingga investor dapat
mengestimasi keadaan perusahaan pada masa yang akan datang.

Konsep Nilai (skripsi dan tesis)

Nilai sekuritas merupakan nilai uang yang diberikan kepada sekuritas pada
waktu tertentu. Menurut Tandelilin (2010:301), ada tiga jenis nilai yang dikenal
yaitu:
1. Nilai Buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan
perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku biasanya dikenal dengan
nilai par atau nilai nominal yang dihitung dengan cara membagi total ekuitas
(modal saham) dengan jumlah lembar saham beredar (outstanding shares)
2. Nilai pasar (market value) adalah nilai saham didalam pasar modal yang
ditunjukkan oleh harga saham tersebut dipasar modal. Harga saham di pasar
di tentukan oleh jumlah permintaan dan penawaran saham oleh investor.
3. Nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham yang
sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Nilai ini yang biasanya disebut
sebagai nilai wajar suatu saham

Jenis Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Analisis Rasio Keuangan merupakan teknik dalam menganalisa laporan
keuangan yang banyak digunakan untuk menilai kinerja perusahaan karena
penggunaannya yag relatif mudah. Menurut Fred Weston dalam Kasmir
(2012:128) rasio keuangan dibagi menjadi enam jenis, diantaranya:
1. Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio), merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasiorasio
tersebut antara lain current ratio, quick ratio atau acid test ratio.
2. Rasio Solvabilitas (Leverage Ratio), merupakan rasio untuk mengukur
seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio-rasio
tersebut antara lain debt ratio, times interest earned ratio, fixed charge
coverage dan cash flow coverage.
3. Rasio Aktivitas (Activity Ratio), merupakan rasio untuk mengukur tingkat
efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, persediaan,
penagihan piutang, dan lainnya) atau rasio untuk menilai kemampuan
perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasio-rasio tersebut
antara lain inventory turnover, average collection period, fixed assets
turnover dan total assets turnover.
4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio), merupakan rasio untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam
suatu periode tertentu. Rasio-rasio tersebut antara lain return on assets,
return on equity, profit margin on sales dan basic earning power.
5. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio), merupakan rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di
tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Rasio-rasio
tersebut diantaranya rasio pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba
bersih, pertumbuhan pendapatan per saham dan pertumbuhan dividen per
saham.
6. Rasio Penilaian (Valuation Ratio), merupakan rasio yang memberikan
ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di
atas biaya investasi. Rasio-rasio tersebut diantaranya rasio harga pasar
terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

Pengertian Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Rasio keuangan merupakan hasil yang diperoleh dengan membagi satu
angka dengan angka lainnya yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk
dianalisis. Rasio keuangan sangat penting untuk melakukan analisis terhadap
kondisi keuangan perusahaan dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan
pengambilan suatu diputuskan. Pengertian rasio keuangan menurut Horne dan
Wachowicz Jr (2012:163) adalah:
”Indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan di dapat
dengan membagi satu angka dengan angka lain”.
Sedangkan menurut Harahap (2013:297) menyebutkan rasio keuangan
adalah:
”angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari suatu pos laporan
keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang
relevan dan signifikan”.
Definisi lain dari rasio keuangan menurut Kasmir (2014:104) adalah:
”kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan
keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang
lainnya”.
Dari definisi diatas disebutkan bahwa rasio keuangan adalah metode yang
digunakan untuk menghubungkan dua angka akuntansi dengan membandingkan
satu angka dengan satu angka yang lain dalam laporan keuangan perusahaan yang
saling berhubungan.
Setelah itu rasio dapat di analisis untuk mengukur dan menilai kondisi
keuangan perusahaan dalam periode tertentu serta dapat digunakan untuk membuat
keputusan investasi.

Tujuan Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan berperan penting dalam keberhasilan perusahaan, maka
perlu diadakannya penilaian kinerja keuangan perusahaan tersebut untuk
mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan.
Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2010:31) adalah untuk
mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas usaha
1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk
memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau
kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi
baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu
menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama
periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan
untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan
mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga
atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat
pada waktunya serta kemampuan membayar dividen secara teratur kepada
para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian suatu keberhasilan
perusahaan yang dapat diartikan juga sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai
aktivitas yang telah dilakukan.
Pengertian kinerja keuangan menurut Munawir (2010:30) adalah:
”satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan
yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan
perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari
pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat
kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam
menjalankan kegiatan operasionalnya”.
Sedangkan menurut Rudianto (2013:189) kinerja keuangan adalah:
”hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan
dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara
efektif selama periode tertentu”.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan merupakan kondisi mengenai kesehatan keuangan yang dimiliki oleh
suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui baik dan buruknya keadaan suatu
perusahaan dalam beberapa periode. Penilaian kondisi keuangan perusahaan dapat
dilakukan dilakukan berdasarkan pada analisa rasio keuangannya

Tujuan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Martono dan Harjito (2011:13) tujuan dari manajemen keuangan
adalah:
”memaksimumkan nilai perusahaan ( memaksimumkan kemakmuran
pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan”.
Tujuan manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:4) adalah:
”meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atas pemilik.
Kemakmuran para pemegang saham diperlihatkan dalam wujud
semakin tingginya harga saham, yang merupakan cerminan dari
keputusan – keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan deviden”.
Dari pengertian diatas disimpulkan bahwa manajemen keuangan sebagai
aktivitas memperoleh dana, menggunakan dana, dan membiayai segala aktivitas
yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai
perusahaan dan memakmurkan para pemegang saham yang tercermin dari semakin
tingginya harga saham perusahaan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan strategi
yang tepat dari manajernya.

Manajemen Risiko Usaha Pertanian (skripsi dan tesis)

            

Menurut Sriyadi (2014), manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu. Djojosoedarso (2003) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko. Peltier (2001), manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko.

Pendapat lain yaitu menurut Dorfman (2004) manajemen risiko merupakan proses logis yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual. Suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi juga disebut manajemen risiko (Darmawi, 2016). Manajemen risiko dalam pertanian merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai risiko dari aktivitas usahatani.

Manajemen risiko dalam pertanian merupakan solusi yang harus dilakukan oleh petani dalam melakukan aktivitas usahatani tembakau untuk meminimalkan risiko yang akan diterima. Aktivitas usahatani juga merupakan aktivitas ekonomi. Petani merupakan pelaku utamanya, dengan tujuan mencari keuntungan (profit). Risiko – risiko pertanian yang ada akan mengancam total penerimaan dari petani, sehingga manajemen risiko pertanian perlu untuk dilakukan.

Usaha dibidang pertanian memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha lainnya sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar usahanya dapat berjalan secara berkesinambungan. Petani memiliki banyak pilihan dalam mengelola risiko usaha yang dihadapinya antara lain dengan melakukan diversifikasi usaha (enterprise diversification), integrasi vertikal (vertical integration), kontrak produksi (production contract), kontrak pemasaran (marketing contract), perlindungan nilai (hedging), asuransi (insurance) (Arham, 2016)

Menurut Debertin (dalam Arham, 2016) bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengurangi kerugian ketika alam dan pasar dalam kondisi kurang menguntungkan adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Strategi pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh petani dapat dikelompokkan atas tiga yaitu:

  1. strategi ex-ante yaitu strategi yang dilakukan oleh petani sebelum terjadinya guncangan. Hal ini bertujuan agar usahatani yang dikelolah oleh petani tidak berada pada posisi yang rawan,
  2. strategi interactive yaitu strategi yang dilakukan oleh petani pada saat terjadinya guncangan dengan melakukan realokasi sumberdaya agar dampak risiko dapat diminimalkan, dan
  3. strategi post-ante yaitu strategi yang dilakukan setelah terjadi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko berikutnya

Preferensi Risiko Usaha Tani (skripsi dan tesis)

  

Untuk dapat menjelaskan perilaku pengambil keputusan terhadap risiko usahatani, maka digunakan suatu pendekatan rasional dengan teori utilitas yang diwujudkan dengan bentuk fungsi utilitas (Barry dalam Sriyadi, 2014). Selain teori utilitas ada model lain yaitu model Safety First (mendahulukan keselamatan) dan model Lexicography. Studi yang dilakukan Officer dan Halter serta Lin et al. dalam Sriyadi (2014) menyimpulkan bahwa analisis Bernoulli maximization utility tentang perilaku petani, ternyata lebih akurat dibandingkan analisis maximization profit, sedangkan fungsi Lexicographic utility, walaupun berpengaruh pada proses pembuatan keputusan petani, kurang baik digunakan, sedikit diatas maximization profit.

Pada model Safety First petani berperilaku enggan terhadap risiko dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena kehidupan petani di pedesaan yang begitu dekat dengan batas subsistensi serta selalu mengalami ketidakpastian cuaca dan tuntutan dari pihak luar. Sifat khas yang selalu ada pada diri petani adalah berusaha menghindari kegagalan-kegagalan yang menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan yang besar dengan mengambil risiko. Dengan kata lain petani menemukan keuntungan subyektif dari kerugian maksimum (Scott dalam Sriyadi, 2014).

Pada model Lexicography, hal yang penting adalah bagaimana petani memberi penekanan pada sejumlah tujuan usaha dan bagaimana tujuan-tujuan berubah urutannya kalau ada pengaruh dari luar. Dalam teori utilitas dikenal adanya suatu ciri yang menunjukkan bahwa para petani mungkin berusaha untuk memaksimumkan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak selalu harus berarti berbentuk keuntungan. Teori ini diawali dengan suatu asumsi bahwa petani yang rasional dalam menghadapi situasi ketidakpastian akan berusaha memaksimumkan kepuasan atau utilitasnya dan bukannya jumlah rupiah yang diharapkan akan diterima.

Menurut Majumdar (Sriyadi, 2014) pada garis besarnya teori utilitas dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori.

  1. Utilitas Marshallian (Marshallian utility) atau disebut juga dengan introspective cardinalist.
  2. Hicksian Indifference Preference, pendekatan ini sifatnya ordinalis atau sering disebut introspective ordinalist.
  3. Samuelson’s Revealed Preference atau behaviorist ordinalist artinya bahwa ukuran ordinal yang lebih ditekankan pada tingkah laku pengambil keputusan.
  4. Morgenstern and Von Neumann atau behaviorist cardinalist. Konsep ini lebih banyak dipakai karena disamping ukurannya rasional juga dalam praktek cara pengukurannya relatif lebih mudah.
  5. Amstrong’s Marginal Preference yang dikenal dengan revisi dari pendekatan utilitas Marshallian dengan memasukkan aspek ketidakpastian.

Hasil inventarisasi terhadap teori utilitas yang telah dilakukan oleh Officer dan Halter (Sriyadi, 2014) menunjukkan bahwa teknik yang dikembangkan oleh Von Neumann dan Morgenstern merupakan teknik estimasi yang paling sedikit tingkat kesulitannya. Tiga axiom dalam Expected Utility Theorem yang telah dikembangkan oleh Neumann dan Morgenstern sejak tahun 1940 yang berhubungan dengan sikap atau perilaku dalam pengambilan keputusan yaitu (1) ordering and Transitivity; (2) continuity dan (3) independent (Anderson et al, dalam Sriyadi, 2014).

Utilitas adalah deskripsi perilaku seseorang yang berhubungan dengan pilihan kegiatan dari beberapa alternatif kesempatan. Perilaku ini dapat digambarkan oleh fungsi utilitas berdasarkan skala yang bersifat arbitraries dari beberapa observasi. Kurva fungsi utilitas akan memperlihatkan nilai relatif yang diberikan oleh seseorang pada beberapa tingkat pendapatan. Karena itu tindakan pilihan ini dapat digambarkan dalam fungsi utilitas yang diukur berdasarkan distribusi probabilitas yang subyektif dari kepercayaan dan preferensi seseorang. Ada beberapa model fungsi utilitas, diantaranya tiga model yang telah dikembangkan oleh Officer dan Halter (dalam Sriyadi, 2014).

  1. Model Von Neumann-Moegenstern (N-M)
  2. Model modifikasi Von Neumann-Morgenstern (Modifikasi N-M)
  3. Model Ramsey.

Dalam mengestimasi fungsi utilitas Officer dan Halter, Wiens (dalam Sriyadi, 2014), menyarankan untuk menggunakan fungsi kuadratik sebagai berikut:

U = b0 + b1M + b2M2 ………………………….. (2.1) Keterangan:

U = nilai utilitas

M = penerimaan yang diperoleh pada titik keseimbangan alternatif pilihan yang diajukan.

b0 = intersep 1

b = koefisien regresi 2

b = koefisien risk preferensi

Koefisien b2 pada persamaan 2 U = b0 + b1M + b2M menunjukkan perilaku petani terhadap risiko. Apabila 2 b > 0 berarti petani berperilaku menyukai risiko (risk lover), b2 < 0 berarti petani berperilaku enggan terhadap risiko (risk averter) dan jika b2 = 0 berarti petani berperilaku netral terhadap risiko (risk neutral atau risk indifference). Oleh karena itu koefisien 2 b disebut koefisien risk preference atau risk eversion. Menurut Orazem (1984) fungsi utilitas dapat dijelaskan pada gambar 2.2. Bentuk fungsi utilitas dari risk averter mempunyai fungsi dengan penambahan yang semakin menurun dengan makin bertambahnya M (kurva EAD). Fungsi utilitas untuk risk neutral mempunyai kemiringan yang konstan (EBD). Fungsi utilitas yang risk lover akan bertambah dengan penambahan yang semakin meningkat dengan makin bertambahnya M (ECD).

Selain dengan fungsi kuadratik dalam mengestimasi fungsi utilitas dapat juga dengan model fungsi pangkat sebagai berikut :

U = AMb …………………………………………………. (2.2) Keterangan:

A = intersep

U = nilai utilitas

M = penerimaan yang diperoleh pada titik keseimbangan alternatif pilihan yang diajukan.

b = koefisien risk preferensi

Nilai b pada persamaan b U = A.M menunjukkan perilaku petani terhadap risiko. Apabila b > 1 berarti petani berperilaku menyukai risiko (risk lover), b < 1 berarti petani berperilaku enggan terhadap risiko (risk averter) dan jika b = 1 berarti petani berperilaku netral terhadap risiko (risk neutral atau risk indifference). Oleh karena itu nilai b disebut koefisien risk preference atau risk eversion

Risiko Usaha Pertanian (skripsi dan tesis)

Risiko merupakan suatu hal yang harus dihadapi siapa saja. Tindakan untuk menghindari risiko merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan, sehingga yang paling mudah ialah bagaimana mengelola risiko dengan baik.

Risiko yang dikelola dengan baik akan meminimalisir kerugian yang diperoleh. Risiko dalam bisnis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Risiko yang paling umum ditemui bisa dibagi ke dalam tiga kategori: keuangan, operasional, dan strategis. Selain itu, risiko bisa bersifat internal atau eksternal kelembagaan. Risiko internal sebagian besar berada dalam kendali petani karena terkait dengan sistem operasional dan keputusan manajemen. Risiko eksternal sebagian besar di luar kendali petani dikarenakan terkait dengan alam seperti bencana alam serta cuaca yang tidak menentu (Goldberg dan Palladini, 2011).

Risiko selalu ada dalam setiap dunia usaha. Risiko dalam bisnis menjadi suatu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Dunia usaha tidak terlepas dari adanya risiko. Kata risiko telah banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam dunia bisnis maupun usaha. Kegiatan bisnis bidang pertanian pun erat kaitannya dengan istilah risiko. Pengusaha maupun petani umumnya menggunakan istilah risiko untuk menggambarkan suatu kejadian yang merugikan. Pemahaman setiap orang terhadap risiko bisa berbeda-beda tergantung pada sejauh mana orang tersebut mengerti konsep dan definisi risiko. Keputusan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu situasi keputusan yang pasti, dan situasi keputusan yang tidak pasti atau dalam kondisi risiko. Risiko merupakan peluang suatu kehilangan atau kerugian (Harwood et al, 1999).

Risiko yang dihadapi dalam kegiatan bisnis maupun produksi, disebabkan oleh adanya sumber-sumber penyebab terjadinya risiko. Identifikasi terhadap sumber risiko produksi yang dihadapi penting untuk dilakukan. Petani menghadapi beberapa risiko produksi seperti risiko dari pemilihan lahan yang tepat, iklim, pengaturan irigasi dan variabel lainnya, hal ini sesuai dengan pernyataan Hardwood et al (1999). Risiko produksi lainnya yang akan dihadapi petani dapat berasal dari hama dan penyakit.

Risk averse, risk neutral dan risk taker merupakan tiga kriteria perilaku petani dalam menghadapi risiko, hal itu sesuai dengan pernyataan Debertin dalam Assafa (2014). Setiap petani memiliki perbedaan perilaku dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Petani yang risk averse merupakan perilaku petani yang tidak siap untuk menghadapi kerugian. Petani akan mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi jika menghadapi risiko yang tinggi. Perilaku risk taker pada petani yang berani mengambil kesempatan walaupun hasil yang diperoleh rendah. Pendapatan rendah yang dihadapi petani tidak mempengaruhi keinginan petani untuk menjalankan kegiatan produksinya. Petani risk neutral menunjukkan perilaku yang tidak peka terhadap besar atau kecilnya risiko yang dihadapi

Harwood et al (1999), menjelaskan beberapa risiko yang sering terjadi pada pertanian dan dapat menurunkan tingkat pendapatan petani, yaitu:

  1. Risiko Hasil Produksi

Fluktuasi hasil produksi dalam pertanian dapat disebabkan karena kejadian yang tidak terkontrol. Biasanya disebabkan oleh kondisi alam yang ekstrim seperti curah hujan, iklim, cuaca, dan serangan hama dan penyakit. Produksi juga harus memperhatikan teknologi tepat guna untuk memaksimumkan keuntungan dari hasil produksi optimal.

  1. Risiko Harga atau Pasar

Risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan. Risiko ini lebih disebabkan oleh proses produksi dalam jangka waktu lama pada pertanian, sehingga kebutuhan akan input setiap periode memiliki harga yang berbeda. Kemudian adanya perbedaan permintaan pada lini konsumen domestik maupun internasional.

  1. Risiko Institutsi

Institusi atau kelembagaan mempengaruhi hasil pertanian melalui kebijakan dan peraturan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi petani. Fluktuasi harga input maupun output pertanian dapat mempengaruhi biaya produksi.

  1. Risiko Manusia

Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumberdaya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan output optimal. Moral manusia dapat menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi.

  1. Risiko Keuangan

Risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola keuangannya. Modal yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output. Peminjaman modal yang banyak dilakukan oleh petani memberikan manfaat seimbang berupa laba antara pengelola dan pemilik modal.

Kemunculan risiko pada pertanian dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor eksternal dari sektor pertanian berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor internal. Contoh, anomali perubahan iklim yang terjadi dewasa ini, berimplikasi langsung terhadap aktivitas usahatani di Indonesia. Perubahan iklim yang semakin tidak dapat dikira oleh para petani, menyebabkan sering terjadinya kejadian-kejadian buruk yang merugikan petani seperti tidak optimalnya atau rusaknya jaringan irigasi, jalan usahatani, dan prasarana pertanian lainnya (Ramadhana, 2013).

Pajak Daerah (skripsi dan tesis)

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2001:93) yaitu : “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.”

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

  1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya  dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
  2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

  1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

  1. Pajak Restoran

     Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

  1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

  1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

  1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah.

  1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)

Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.( UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (regional income). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya (Susanto dkk, 2010).

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

  1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
  2. Pajak Daerah
  3. Retribusi Daerah
  4. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
  5. Lain-lain PAD yang sah
  6. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (skripsi dan tesis)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian di satu daerah atau Provinsi. Perhitungan PDRB yang sering juga disebut Pendapatan Regional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tisak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah.

Perhitungan PDRB menurut pengeluaran diperinci menjadi 6 kelompok yaitu : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran konsumsi lembaga swadaya yang tidak mencari keuntungan; (3) Pengeluaran konsumi pemerintah; (4) Pembentukan modal tetap bruto (investasi); (5) Perubahan stok dan (6) Net ekspor (ekspor dikurangi impor).

Perhitungan output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dijelaskan dalam persamaan berikut.

Y atau PDRB = C + I + G + NX

dimana Y atau PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto; C adalah konsumsi; I adalah investasi; G adalah pengeluaran pemerintah; dan NX adalah ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor dalam perekonomian dengan cara mengurangkan biaya antara dari nilai total produksi bruto sektor antara atau sub sektor tersebut (Tarigan 2009). Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dengan biaya antara (intermediate cost). Pada umumnya sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri; (4) Listrik, Gas dan Air Minum; (5) Bangunan; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perumahan dan (9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi didasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas menyatakan bahwa pendapatan nasional yang dibagi diantara modal dan tenaga kerja adalah tetap konstan selama periode yang panjang. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, yaitu jika modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yang  sama, maka output meningkat menurut proporsi yang sama pula (Mankiw, 2006).

Fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai unsur yaitu :

Pendapatan Modal = MPK x K = ∝Y

Pendapatan Tenaga Kerja = MPL x L = (1 – ∝)Y

dimana ∝ adalah konstanta antara nol dan satu yang mengukur bagian pendapatan yang dihasilkan oleh modal dan (1 – ∝) menentukan bagian pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja. MPK adalah marginal product of capital (produksi marginal modal) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit modal tambahan. MPL adalah marginal product of labour (produksi marginal tenaga kerja) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan. K adalah modal; L adalah tenaga kerja dan Y adalah pendapatan nasional.

Fungsi Cobb-Douglas yang memenuhi unsur diatas adalah :

F(K, L) = A K∝ L

dimana A adalah parameter yang lebih besar dari nol yang mengukur produktivitas teknologi. 1-∝

Untuk membuktikan fungsi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, dapat dilakukan dengan mengalikan modal dan tenaga kerja dengan z konstan, sebagai berikut :

F(zK, zL) = A(zK)∝(zL)1-∝

F(zK, zL) = Az∝K∝z 1-∝L

F(zK, zL) = Az 1-∝ ∝ z 1-∝K∝ L1-∝ karena z ∝ z 1-∝

F(zK, zL) = zAK = z maka fungsi menjadi ∝ L1-∝ kaena zAK∝ L1-∝

F(zK, zL) = zF(K, L) = zY = F(K, L) maka

Berdasarkan uraian ini, jumlah output Y meningkat sebesar z, yang menunjukkan bahwa fungsi produksi Cob-Douglas memiliki skala hasil konstan. Produk marginal fungsi Cobb-Douglas, terdiri dari produk marginal tenaga kerja yaitu MPL = (1 – ∝) AK∝ L1-∝ dan produk marginal modal adalah MPK = ∝ AK∝-1 L1-∝

Menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh T.W. Swan (1956) dan Robert M. Solow (1970) yang dikenal dengan model Solow-Swan output perekonomian merupakan fungsi dari kapital, tenaga kerja dan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah peningkatan skill atau kemampuan teknik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat pula diartikan sebagai cara yang lebih baik untuk memproduksi barang dengan hasil atau output yang lebih banyak dan jumlah modal (capital) dan tenaga kerja (labour) yang tetap. Dalam model fungsi produksi Solow-Swan, teknologi dianggap fungsi dari waktu (Mankiw, 2006), sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan fungsi produksi berikut ini.

Y = f(K,L,t)

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Y merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh modal (K), tenaga kerja (L) dan teknologi (t). Jika modal dan tenaga kerja makin banyak maka pendapatan dalam perekonomian akan makin tinggi. Infrastruktur Jalan merupakan bagian dari modal yang juga mempengaruhi pertumbuhan output dalam perekonomian. Hal ini sesuai dengan pandangan Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (1776) yang membahas masalah pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana yang dibutuhkan (Tarigan, 2009).

Pandangan Adam Smith ini diperkuat oleh John Mainard Keynes (1936) yang menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah harus mengambil peran dalam hal kebijakan fiskal (perpajakan dan pembelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu pembelanjaan pemerintah. Dalam kerangkan ekonomi wilayah, Richardson (dalam Tarigan, 2009) menderivasikan fungsi produksi Solow-Swan menjadi sebagai berikut :

Yi = ai ki + (1 – ai) ni + Ti

dimana Yi adalah bersarnya output; ki adalah tingkat pertumbuhan modal; ni adalah tingkat pertumbuhan tenaga kerja; Ti adalah kemajuan teknologi; a adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor modal dan (1 – a) adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor diluar modal

Berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, teori pertumbuhan model SolowSwan dan teori pertumbuhan ekonomi regional Richardson, menjelaskan bahwa “teknologi” berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian atau PDRB. Berdasarkan definisi tenologi, pembangunan infrastruktur jalan termasuk bagian teknologi.

Pajak Daerah (skripsi dan tesis)

Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2001:93) yaitu : “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.”

Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):

  1. Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya  dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
  2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

  1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

  1. Pajak Restoran

     Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

  1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

  1. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

  1. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah.

  1. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)

 

Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Levitt dalam Hall (2002) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15)

Pengujian hipotesis Pambudi dan Ghozali (2013) mengenai pengaruh variabel Manajemen laba terhadap audit fee menunjukkan nilai t sebesar 2,376 dengan signifikansi sebesar 0,020. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat manajemen laba yang tinggi terhadap audit fees 
menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap fee audit eksternal. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)

  

Menurut Machfoedz (1994) dalam Maria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

Penelitian Dewi dan Darya (2015)  menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal.yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal

Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kompensasi digunakan sebagai mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan. Kompensasi berdasarkan insentif mendorong eksekutif untuk mengelola penghasilan untuk keuntungan keuangan pribadi (Cheng and Warfield, 2005). Kompensasi insentif CEO direncanakan untuk meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Penelitian Wiriatmaja (2015) menunjukkan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kompensasi CEO berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal

Pengaruh Komite Audit terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.

Penelitian Nugrahani dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal. 

Fee audit (skripsi dan tesis)

Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya akan menerima fee dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan juga memperoleh fee dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan harus independen, tidak memihak pada kliennya dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh fee yang diterima, karena memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi, 1998 : 21). Oleh karena itu independensi dari akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh kliennya atas jasa yang diberikan tersebut.

DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Sedangkan menurut Sankaraguruswamy (2003) fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (financial of client), ukuran perusahaan klien (client size), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (industry expertise), serta efisiensi yang dimiliki auditor (technological efficiency of auditors).

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Khafid (2004:42) mendefinisikan manajemen laba sebagai, …action of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase decrease) in a long term economics profitability of the unit. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola laba. Praktek mengenai manajemen laba dipandang sebagai bentuk manipulasi akuntansi (Stolowy dan Breton 2003 dalam Juniarti 2005:150). Sedangkan Wild et al (2001) dalam Juniarti (2005:150) mengatakan earning management sebagai a purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy objectives.

Menurut Levitt dalam Hall (2002) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya praktek manajemen laba, reliabilitas dari laba akan tereduksi. Hal ini disebabkan karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran income (dinaikkan atau diturunkan) sehingga melaporkan income yang tidak representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. Menurut Belkaoui (2007:206) isu-isu dalam manajemen laba antara lain:

  1. Manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh peramalan laba dari publik).
  2. Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara.
  3. Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris suatu kondisi yang disebabkan ileh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.
  4. Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan diantara pemegang kepentingan.
  5. Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP, pilihan aplikasi yang ada dalam opsi menggunakan akuisisi serta deposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya).
  6. Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas.
  7. Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensai implisit.
  8. Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan industri spesifik dan aturan antitrust.
  9. Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif.

Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan yaitu income smoothing (perataan laba). Menurut Koch (1981) dalam Mursalim (2003:162) tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatau sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu (artificial smoothing) atau transaksi riil (real smoothing).

Sedangkan definisi dari Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by leveling off the earnings peaks and raising the valleys. Definisi lain menganai income smoothing adalah definisi yang dikemukakan oleh Belkaoui (2007:192) perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan.

Adapun Frudenberg dan Tirole (1995) dalam Nurkhabib (2004:11) mendefinisikan perataan laba sebagai proses manipulasi profil waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit. Definisi income smoothing lainnya yang dikemukakan Chairi dan Ghozali (2001:231) bahwa perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batasbatas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Beidleman dalam Belkaoui (2007:193) mempertimbangkan dua alas an menejemen meratakan laporan laba. Pendapat pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang variabel sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan.

Argumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian fortofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralisir ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi perusahaan terhadap siklus waktu baik maupun waktu buruk yang berganti-ganti.

Manajemen laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh menejemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas dalam membuat pilihan metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternative metode dan kebijakan akuntansi yang ada, yang menurut preferensi manajer paling menguntungkan pada periode pelaporan.

Manajemen banyak memanfaatkan standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat pengadobsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan kondisi perusahaan. Fleksibilitas yang terdapat dalam standar akuntansi pada akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya. Sedangkan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih merupakan upaya manajemen untuk menyembunyikan atau memanipulasi sebagian atau seluruh informasi keuangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Konsep perataan laba mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang menolak resiko (Fudenberg dan Tirole 1995 dalam Salno dan Baridwan, 2000:16) dan manajer yang menolak resiko terdorong untuk melakukan perataan laba. Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditur, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Trueman dan Titman 1988 dalam Salno dan Baridwan, 2000:16). Hasil penelitian Suh (1990) dalam Khafid (2004:42) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan perataan laba.

Adapun Bidleman dalam Assih dan Gudono (2000:37) percaya bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar. Sedangkan Barnea et. al (1976) dalam Assih dan Gudono (2000:37) menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang.

Di lain pihak menurut Dye (1988) dalam Khafid (2004:43) menyatakan pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktek manajemen laba. Motivasi eksternal ditujukan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor prospektif atau potensial terhadap nilai perusahaan.

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Machfoedz (1994) dalam Maria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda :

  1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.
  2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan.
  3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.

Kompensasi CEO (skripsi dan tesis)

Kompensasi digunakan sebagai mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan. Kompensasi berdasarkan insentif mendorong eksekutif untuk mengelola penghasilan untuk keuntungan keuangan pribadi (Cheng and Warfield, 2005). Kompensasi insentif CEO direncanakan untuk meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.

Vafeas dan Waeglein (2007) menemukan bahwa dewan komisaris lebih memilih auditor eksternal dengan kualitas tinggi dan dikenakan biaya yang tinggi. Hal ini dilakukan sebagai manajemen kontrol terhadap kemungkinan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer dalam meningkatkan bonusnya. Gordon (2003) menemukan bahwa upaya audit yang lebih tinggi diperlukan untuk mendeteksi adanya manipulasi laba oleh manajer dalam kepentingan meningkatkan kompensasi mereka.

Menurut Murphy (1999) paket bayaran CEO terdiri dari empat bagian dasar; gaji pokok, rencana bonus tahunan yang terikat beberapa ukuran akuntansi seperti penjualan bersih / laba / rugi dari kinerja, opsi saham perusahaan dan rencana insentif jangka panjang, seperti rencana stok terbatas dan kinerja berdasarkan akuntansi tahunan.

Dasar penetapan besaran kompensasi yang beragam menjadi masalah utama di banyak perusahaan. Dari permasalahan dalam kompensasi eksekutif di berbagai tipe perusahaan, Bebhuck dan Spamann (2010) menjelaskan besarnya pengaruh laporan posisi keuangan dari institusi keuangan, sepanjang adanya government guarantee, membuat kompensasi untuk CEO yang kemudian menciptakan taruhan yang besar pada kinerja jangka pendek. Jika perusahaan baik, CEO akan mengejar stock options, jika perusahaan dalam keadaan miskin, options akan menjadi tidak berguna dan pemilik membayar tagihan.

Dalam kontrak bonus dan kontrak kinerja perusahaan eksplisit menggunakan nilai perusahaan untuk mengukur besaran kompensasi yang diterima para eksekutif. Pemegang saham dalam menetapkan kompensasi menggunakan output unuk memperbaharui presepsi dan kemakmuran manajer. Untuk memberikan kenyamanan kepada agen, Prinsipal dapat menetapan kontrak kompensasi dengan memberikan pilihan dalam bentuk fixed pay: upah atau gaji (Bloom dan Milkovich, 1998).

Kebebasan untuk memilih kontrak kompensasi yang sesuai keinginan akan memberikan rasa nyaman dan akan bersedia untuk mengoptimalkan kinerjanya bagi kepentingan para prinsipal. Karakteristik dari komite penentu kompensasi juga memungkinkan menjadi indikasi kualitas dari pengawasan dan keseluruhan paket kompensasi yang diberika sesuai dengan tingkatan optimalisasi dengan tingginya kompensasi untuk kualitas baik untuk pengawasan yang dilakukan komite (Conyon dan He, 2004) .

Terdapat isu utama yang berhubungan dengan penentuan kompensasi yaitu : bentuk kompensasi, besaran kompensasi, dan keterbukaan. Bentuk dan besaran kompensasi dapat ditentukan melalui faktor yang mempengaruhi, sedangkan keterbukaan adalah mengukur seberapa taat perusahaan untuk mengungkapkan rincian besaran kompensasi yang diterima eksekutif. Struktur kompensasi eksekutif adalah komponen kunci dari strategi yang digunakan oleh pemilik perusahaan untuk menempatkan penekanan pada hasil dan perilaku penting. Analisis harus memperhitungkan dengan baik total dan campuran kompensasi (Heaney , 2005).

Imbalan terbagi menjadi dua intrinsik dan ekstrisik. Imbalan intristik yaitu imbalan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Imbalan ekstrisik mencakup kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung berupa jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan dan liburan. Sedangkan kompensasi langsung adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran insentif, tunjangan, dan bonus. Dalam penelitian ini kompensasi yang dipakai adalah total kompensasi yang diberikan secara langsung

Komite Audit (skripsi dan tesis)

 

Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut KNKG (2006), jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelakasanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau pengawasan.

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

  1. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atau audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

  1. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

  1. Corporate Governance

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate governance, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan corporate governance.

Informasi (skripsi dan tesis)

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponenkomponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalianpengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporanlaporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas.

Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson et al., 2000):

1)      Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,

2)      Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,

3)      Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,

4)      Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,

5)      Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,

6)      Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak.

7)      Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.

Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Yosefrinaldi, 2013).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010 ).

  1. pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
  2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat

Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama bekaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (skripsi dan tesis)

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2013:72) adalah sebagai beritkut: “Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (integritas) dari subsub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2010:4) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. Pengertian sistem informasi menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:57) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem-sistem yang saling berhubungan yang melibatkan sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang saling bekerja sama untuk mengelola data ekonomi kedalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan bagi perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam memproses data dan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Romney dan Steinbart (2014: 4) terdapat enam komponen SIA, yaitu: 1) Orang yang menggunakan sistem. 2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 5) Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. 2) Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personal. 3) Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.

Romney dan Steinbart (2014: 11) mengungkapkan bahwa desain SIA yang baik dapat menambah nilai organisasi dengan: 1) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. 2) Meningkatkan efisiensi. 3) Berbagi pengetahuan. 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. 5) Meningkatkan struktur pengendalian internal. 6) Meningkatkan pengambilan keputusan.

Bodnar dan Hopwood (2003:1) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Menurut Krismiaji (2010:4), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2010:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir,catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakaninformasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem Akuntansi Keuangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah secara khusus dinamakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).

Menurut Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Berbeda dengan Halim, menurut Nordiawan (2006:35) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006).

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :

  1. Neraca
  2. Laporan Realisasi Anggaran dan
  3. Catatan atas Laporan Keuangan

 Penerapan sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). Variabel ini menggunakan 10 pertanyaan yang diadopsi dari Pemendagri No. 29 tahun 2002.

Keandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness)

Menururt PP Nomor 71 tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Ketepatwaktuan (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Indikator keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

  1. Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
  2. Neraca disajikan.
  3. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.
  4. Catatan atas laporan keuangan disajikan
  5. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
  6. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
  7. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Indikator ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

  1. Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
  2. Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).
  3. Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :
  4. a) Laporan realisasi semester pertama
  5. b) Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD
  6. c) Neraca
  7. d) Catatan atas Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)

Suwardjono (2012:101) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelayanan publik, juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan daerah. Selanjutnya pada KKAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah. Karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dijelaskan dalam SAP Bagian KKAP Lampiran I (35-40), antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (timeliness).

Laporan keuangan memenuhi harakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatwaktuan penyajiannya. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai (KKAP paragraf 22).

Fungsi Manajemen Keuangan (skripsi dan tesis)

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5) terdiri dari tiga
keputusan utama yang harus dilakukan perusahaan sebagai berikut :
1. Keputusan investasi
Keputusan investasi yaitu masalah bagaimana manajer keuangan harus
mengalokasikan dana ke dalam bentuk – bentuk investrasi yang akan
dapat mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk,
macam, dan komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan
menunjang tingkat keuntungan di masa depan.
2. Keputusan pendanaan
Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk
mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber – sumber
dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan
investasi serta kegiatan investasinya.
3. Keputusan dividen
Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk
menentukan besarnya presentase laba yang dibagikan kepada para
pemegang saham dalam bentuk cash dividen, stabilitas dividen yang
dibagikan, dividen saham, pemecahan saham, serta penarikan kembali
saham yang beredar, yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan
kemakmuran pemegang saham

Pengertian Manajemen Keuangan (skripsi dan tesis)

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk memperoleh laba melalui segala
bentuk aktivitasnya yang efektif dan effisien. Untuk menghasilkan laba maksimal
perlu adanya manajemen keuangan yang dapat mengatur sebuah pendanaan suatu
perusahaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Laba yang maksimal
tentunya akan dapat memaksimalkan kemakmuran para investornya. Sedangkan
nilai perusahaan itu sendiri, khususnya perusahaan yang sudah go public tercermin
dari harga sahamnya.
Menurut Martono dan Harjito (2011:4) pengertian manajemen keuangan
adalah sebagai berikut:
”Manajemen Keuangan adalah segala aktiva bersih yang berhubungan
dengan bagaimana memperoleh dana dan mengelola aset sesuai tujuan
perusahaan secara menyeluruh”.
Sedangkan menurut Sutrisno (2012:3) menerangkan pengertian
manajemen keuangan adalah sebagai berikut:
”Semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha – usaha
mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha
untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara
effisien”.
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen
keuangan adalah segala bentuk aktivitas perusahaan yang berhubungan dalam
usaha memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengalokasikan dana secara
efektif dan effisien yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat
mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian Harga Saham (skripsi dan tesis)

Harga saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada
saat harga saham sedang berlangsung yang berdasarkan pada permintaan
dan penawaran pada saham yang dimaksud. Harga saham di pasar
ditentukan oleh para pelaku pasar yang sedang melangsungkan
perdagangan sahamnya. Dengan harga saham yang sudah ditentukan
otomatis perdagangan saham di bursa efek akan berjalan. Harga saham
dapat juga didefinisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi antara
para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan
mereka terhadap keuntungan perusahaan.
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam
suatu Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil yang
diterima dari penjualan sahamnya akan tetap tertanam dalam perusahaan
tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu
bukanlah merupakan penanam yang permanen. Karena setiap waktu
pemegang saham dapat menjual sahamnya.
Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan
atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan (Fakhruddin,
2006).
Saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan sehingga
para pemegang saham berhak menentukan arah kebijaksanaan perusahaan
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga
berhak memperoleh deviden yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya,
pemegang saham pun turut menanggung resiko sebesar saham yang
dimiliki apabila perusahaan tersebut bangkrut. Modal saham adalah unit
kepemilikan dalam sebuah perusahaan, sebagai bukti kepemilikan atas
saham, perseroan terbatas menerbitkan sertifikat sahamnya (Simamora,
2004).
10
Saham yang dikeluarkan perusahaan merupakan bukti pembayaran
pemegang saham kedalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam
perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. Perwakilan
kepemilikan seseorang didalam suatu perseroan terbatas tercermin dalam
sedikit banyaknya lembar saham yang dimiliki. Semakin banyak lembar
saham yang dimiliki akan semakin besar derajat kepemilikannya. Menurut
Pandji dan Piji (2003) harga saham dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. Harga Nominal
Harga nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar
saham yang diterbitkan, yang digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu
untuk mencatat modal disetor penuh.
b. Harga Saham Perdana
Harga penawaran umum perdana kepada investor di pasar
perdana belum tentu sama dengan harga nominal saham. Jika harga
saham perdana lebih tinggi dari harga nominal, akan ada selisih yang
disebut dengan agio (premium). Sebaliknya jika harga perdana lebih
rendah dari harga nominal, selisih tersebut adalah disagio (discount).
c. Harga Pasar
Harga pasar adalah harga saham di bursa efek pada saat itu.
Untuk saham yang menjadi incaran investor, pergerakan harga pasar
saham tersebut biasanya berubah-ubah dalam hitungan menit bahkan
detik. Sebaliknya untuk saham yang kurang peminatnya, biasanya
hanya ada sedikit pergerakan atau malah tidak bergerak sama sekali

Peranan Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari lima aspek berikut ini : a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. Pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. c. Pasar modal memberikan kesempatan bagi investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki setiap harinya. d. Pasar modal menciptakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dari transaksi surat berharga. Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya informasi seluruhnya ditanggung oleh seluruh pelaku pasar bursa dengan demikian biayanya akan lebih murah. Biaya informasi meliputi : biaya pencarian (search cost), informasi tentang perusahaan (emiten), dan biaya informasi (information cost) untuk mencari informasi kelebihan atau kelemahan surat berharga suatu perusahaan yang go public

Pengertian Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi (Pandji dan Piji, 2003). Menurut Rivai, dkk (2013) pasar modal adalah salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana dari masyarakat untuk selajutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. 2. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi (Pandji dan Piji, 2003).

Harga Saham (skripsi dan tesis)

 
Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas seperti yang
telah diketahui bahwa tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh
penghasilan dari saham tersebut. Masyarakat pemodal itu dikategorikan sebagai investor dan speculator. Investor disini adalah masyarakat yang membeli saham untuk memiliki perusahaan dengan harapan mendapatkan deviden dan capital gain dalam jangka panjang, sedangkan spekulator adalah masyarakat yang membeli saham untuk segera dijual kembali bila situasi kurs dianggap paling menguntungkan seperti yang telah diketahui bahwa saham memberikan dua macam penghasilan yaitu deviden dan
capital gain. Ada berbagai definisi saham yang telah dikemukakan oleh para ahli maupun berbagai buku-buku teks, antara lain:
Harga saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau
badan dalam suatu perusahaan, selembar saham adalah selembar kertas yang
menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemiliknya (berapapun
porsinya/jumlahnya) dari suatu perusahaan yang menerbitkan kertas (saham) tersebut. Selembar saham mempunyai nilai atau harga

Menurut Sawidji (1996;46) harga saham dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):
1. Harga Nominal
Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten
untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga
nominal memberikan arti penting saham karena deviden minimal biasanya
ditetapkan berdasarkan nilai nominal.
Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek.
2.Harga Perdana
Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi
(underwriter) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga
saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan
harga perdana.
3.Harga pasar
Kalau harga perdana merapakan harga jual dari perjanjian emisi kepada
investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan
investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatatkan di
bursa. Transaksi disini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi
harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang
benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di
pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan
perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau
media lain adalah harga pasar

Penentuan harga saham dapat dilakukan melalui analisis teknikal dan analisis
fundamental. Pada analisis teknikal harga saham ditentukan berdasarkan catatan harga saham di waktu yang lalu, sedangkan dalam analisis fundamental harga saham ditentukan atas dasar faktor-faktor fundamental yang mempengaruhinya, seperti laba dan dividen. Hal ini disebabkan karena nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Analisis fundamental mencoba
untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan: (1)
mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang, dan (2) menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham.
Harga saham adalah harga pasar yang tercatat setiap hari pada waktu
penutupan (closing price) dari suatu saham. Dalam penelitian ini, harga saham yang dimaksud adalah rata-rata harga saham 5 (lima) hari setelah publikasi laporan keuangan pada periode pengamatan. Laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan model keputusan yang digunakan oleh investor dalam membuat keputusan buy, hold, atau sell saham. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga dari suatu saham tersebut akan ditentukan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, pada umumnya kurs harga saham akan turun.
Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek, maka harga saham cenderung akan naik. Menurut Nainggolan (2008), hal-hal

Pengertian ambidexterity (skripsi dan tesis)

Konsep ambidexterity organisasi telah ada selama bertahun-tahun, beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan telah berusaha menerapkannya (Adler dan Hecksher, 2013; Birkinshaw dan Gibson, 2004).Organisasi ambidextrous unggul dalam memanfaatkan produk yang ada untuk memungkinkan inovasi tambahan dan untuk mengeksplorasi peluang baru untuk mendorong inovasi yang lebih radikal (Andriopoulos dan Lewis, 2009). Tantangan utama bagi manajemen dalam mempromosikan inovasi dan bagaimana penerapannya terhadap inovasi baru adalah banyaknya hal yang mengikat seperti peraturan dan kebijaksanaan. Dan merupakan tantangan bagi manajer ketika melihat sebuah kesempatan untuk mengembangkan visi baru, menciptakan strategi baru, dan memindahkan organisasi ke arah yang baru, yaitu mereka perlu menyeimbangkan perubahan peraturan (rulechanging) dan peraturan yang berlaku (rulefollowing)(Schermerhorn Jr, 2010). Jika perusahaan terlalu memusatkan rule changingdan dibiarkan tidak terkendali maka perubahan peraturan dapat menghasilkan perubahan industri yang dapat dijalankan dan dapat dilakukan menjadi kekacauan. Sementara terlalu memusatkan rule following dapat menyebabkan struktur industri yang lebih stabil dan / atau perubahan industri yang terkendali, tetapi terdapat bahaya bahwa hal ini akanmemperkuat ketertinggalan dengan perubahan. Ambidexterity adalah kemampuan sekaligus untuk mengeksploitasi kemampuan yang ada dan untuk mengeksplorasi peluang baru (Adler dan Hecksher, 2013). Eksploitasi adalah berfokus pada penyempurnaan dan penggunaan kembali baik produk ataupun proses dengan sumber daya yang ada. Sedangkan eksplorasi menekankan organisasi dan para manajernya pada kebebasan dan

Organizational Ambidexterity (skripsi dan tesis)

Perusahaan perlu tampil maksimal dalam kinerja karena sulit bertahan dalam persaingan tinggi. Untuk bertahan dalam persaingan, kunci utamanya adalah kinerja dengan kualitas bagus sehingga perusahaan harus melakukan kinerja berkualitas tinggi.Kemampuan studi organisasi dan konsep ambidexterity diterima sebagai faktor yang memberikan kinerja perusahaan yang tinggi. Organisasi dapat menggunakan cara yang berbeda untuk aktivitas studi. Organisasi memori (organizational memory) kadang didesain ulang untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, mereka menggunakan cara baru untuk mempelajari pengetahuan baru (Cheryl, 1997). Ada dua inovasi yang berbeda sebagai hasil dari pembelajaran organisasi, yaitu inovasi eksploitatif dan eksplorasi. Inovasi eksploitatif didefinisikan sebagai pengembangan pengetahuan, kemampuan dan proses terkini (March, 1991). Dasar inovasi eksploitatif terdiri dari peningkatan teknologi dan gagasan saat ini. Beberapa modifikasi dasar pada metode yang digunakan sebelumnya mencakup inovasi eksploitatif (Jansen et al., 2006; Cheryl, 1997). Inovasi eksplorasi didefinisikan sebagai mengeksplorasi pengetahuan, talenta dan proses baru (March, 1991). Kebutuhan akan keseimbangan yang tepat antar eksplorasi dan eksploitasi telah disimpulkan oleh kesimpulan Tuckman & O’Relly mengenai ambidextrous organization (He & Wong, 2004). Mereka berpendapat bahwa sebuah perusahaan ambidextrous yang mampu beroperasi secara simultan untuk eksplorasi dan eksploitasi kemungkinan mencapai kinerja superior sehingga perusahaan menekankan satu dengan mengorbankan yang lain (Tushman & O’Relly’s, 1996).
Menurut Katila dan Ahuja, keberadaan akan kemampuan eksploitasi seringkali dibutuhkan untuk mengeksplorasi kemampuan baru dan kemampuan eksplorasi baru juga meningkatkan dasar pengetahuan perusahaan yang ada (Katila dan Ahuja, 2002). Akhirnya, menurut hasil penemuan, inovasi eksplorasi dan inovasi eksploitasi saling berhubungan satu sama lain sehingga perusahaan harus melakukan menyeimbangkan kemampuan eksplorasi dan eksploitatif. Jika keseimbangan tidak dilakukan, perusahaan mungkin jatuh ke dalam perangkap sukses atau perangkap gagal. Perangkap sukses (A success trap) dapat didefinisikan tiap inovasi eksplorasi dan eksploitasi berhasil membuat organisasi membuat penemuan baru lainnya. Beberapa penemuan eksplorasi mungkin tidak berlaku setelah penemuan eksplorasi (Levinthal & March, 1993). Karena itu, inovasi eksploitasi tidak berguna saat inovasi eksplorasi tiba-tiba menonjol (Shekhar, 1996; Levinthal dan March, 1993). Ketika organisasi menganggap diri mereka tidak berhasil akibat inovasi eksplorasi yang diterapkan, mereka mengambil resiko lebih untuk menyelamatkan organisasi agar mudah diaplikasikan. Oleh karena itu organisasi dengan mudah menerapkan inovasi eksplorasi agar tidak gagal berikutnya. Selain itu, organisasi dapat melakukan inovasi eksploratif secara berurutan. Kegagalan secara berurutan disebut sebagai perangkap gagal (fail trap). Organisasi, yang hanya fokus pada inovasi eksplorasi, mungkin akan kecewa karena organisasi ini hanya bisa menerapkan inovasi eksplorasi. Selain itu, organisasi lain mungkin meniru penemuan ini dan menyebabkan hilangnya keunggulan persaingan (Shekhar, 1996; Levinthal & March, 1993; Henrich, 2007; March, 1991). Karena keseimbangan yang diperlukan antara inovasi eksplorasi dan eksploitatif, perusahaan harus menggunakan dua di antaranya dan menyeimbangkan antar keduanya (He & Wong, 2004)

Jalan menuju Ambidexterity (skripsi dan tesis)

Ada lima langkah yang dapat dilakukan unutk membangun organisasi yang ambidextrous yaitu :

 1. Diagnosis konteks organisasi. Sebelum sebuah organisasi dapat mengambil langkahlangkah menuju konteks kinerja tinggi, ia harus menemukan di mana ia berada saat ini dalam hal manajemen kinerja, dukungan sosial dan keseimbangan di antara keduanya. Alat diagnostik sederhana yang dapat dilakukan yaitu melibatkan respons dari seluruh anggota perusahaan agar dapat menghasilkan analisis kuantitatif dasar yang bermanfaat. Proses tersebut dapat dilengkapi dengan diskusi yang lebih kualitatif tentang konteks dalam organisasi. Sejauh kedua analisis memperkuat satu sama lain, gambaran yang dapat diandalkan muncul dari perubahan apa yang perlu dilakukan di sepanjang garis apa untuk menggerakkan organisasi menuju kinerja tinggi.

2. Fokus pada beberapa tuas dan gunakan secara konsisten. Dalam beberapa penelitian tidak ditemukan bukti bahwa tuas organisasi tertentu seperti kompensasi insentif atau manajemen risiko secara konsisten dikaitkan dengan kesuksesan. Ada banyak cara untuk membangun konteks organisasi yang dapat memungkinkan ambidexterity. Namun, perusahaan yang berkinerja lebih tinggi adalah mereka yang fokus secara konsisten hanya pada beberapa tuas. Semakin konsisten diterapkan, semakin mudah bagi karyawan di seluruh organisasi untuk memahami perubahan yang sedang berlangsung. Konsistensi sangat penting karena konteks organisasi tidak berjalan dengan sendirinya dan dapat menciptakan kinerja tinggi akan tetapi memungkinkan ambidexterity tingkat individu yang seiring waktu mengarah ke kinerja tinggi.

3. Bangun pemahaman di semua level perusahaan. Dalam beberapa penelitian menemukan bahwa semakin rendah responden dalam hierarki perusahaan, maka akan semakin rendah ia menilai karakteristik ambidextrous organisasi sebuah pola yang sering disebut efek erosi.

Menariknya, besarnya efek erosi bervariasi dengan kinerja perusahaan. Di perusahaan yang berkinerja lebih rendah, karyawan garis depan menilai elemen konteks organisasi rata-rata 1,5 poin lebih rendah pada skala 7 poin daripada rekan manajemen puncaknya . Di perusahaan yang lebih ambidextrous dan berkinerja lebih tinggi, perbedaan peringkat biasanya 0,5 poin atau kurang. Efek 54 erosi dapat digambarkan sebuah ukuran konsistensi dan kualitas komunikasi dalam organisasi. Hal tersebut agar dapat menggambarkan bahwa konteks organisasi menjadi efektif dalam menciptakan ambidexterity, pesannya harus disebarluaskan dengan jelas dan konsisten di seluruh organisasi. Kecuali jika karyawan tingkat bawah benar-benar memahami inisiatif manajemen puncak, inisiatif tersebut akan memiliki dampak minimal pada kapasitas individu untuk ketangkasan luar biasa. 4. Lihat ambidexterity kontekstual dan ambidexterity struktural sebagai pelengkap. Dibeberapa penelitian sebelumnya tentang ambidexterity berfokus pada pemisahan struktural antara kegiatan yang berorientasi keberpihakan dan yang berorientasi pada kemampuan beradaptasi. Ada bukti bahwa pendekatan ini bisa sangat efektif, tetapi ada juga bukti bahwa itu dapat menciptakan banyak masalah yang diselesaikan. Misalnya, banyak perusahaan besar, termasuk British American Tobacco, Royal & SunAlliance dan British Airways, mendirikan unit usaha korporasi selama booming dot-com untuk memelihara ide-ide bisnis baru, tetapi karena unit-unit tersebut tidak memiliki jaringan ikat yang cukup dengan bisnis inti, paling 55 akhirnya menjadi terisolasi dan tidak relevan dengan strategi perusahaan. Ambidexterity kontekstual bukan merupakan alternatif untuk ambidexterity struktural tetapi lebih sebagai pelengkap. Sasaran akhirnya harus reintegrasi dengan organisasi arus utama secepat mungkin. Ambidexterity kontekstual dapat meningkatkan proses pemisahan dan reintegrasi. 5. Memandang prakarsa ambidexterity kontekstual sebagai penggerak kepemimpinan, bukan sebagai digerakkan oleh kepemimpinan. Ambidexterity muncul tidak hanya melalui struktur formal atau melalui pernyataan visi seorang pemimpin karismatik. Sebaliknya, itu dicapai sebagian besar melalui penciptaan konteks yang mendukung di mana individu membuat pilihan mereka sendiri tentang bagaimana dan di mana memfokuskan energi mereka. Dengan kata lain, kepemimpinan menjadi karakteristik yang diperlihatkan oleh semua orang di organisasi. Dorongan menuju ambidexterity kadang-kadang didorong oleh inisiatif top-down, tetapi tujuannya adalah untuk memungkinkan kepemimpinan muncul dari organisasi di semua tingkatan dan untuk itu kepemimpinan yang muncul secara inheren ambidextrous. 56 Pandangan struktural dan kontekstual mewakili cara utama literatur tentang ambidexterity menggunakan lensa teoritis pada desain organisasi mengikuti untuk menyelidiki bagaimana perusahaan dapat merancang organisasi mereka untuk berhasil mengelola perubahan tambahan dan terputus-putus (Cantarello et al., 2012). Pandangan struktural (Jansen et. Al., 2006) mengacu pada pilihan yang harus diambil perusahaan dalam merancang struktur organisasi mereka untuk memfasilitasi ambidexterity.

 Gibson dan Birkinshaw (2004) melakukann pendekatan kontekstual yang berfokus pada bagaimana perusahaan harus membangun pengaturan organisasi yang tepat untuk mendorong karyawan untuk terlibat dalam pembelajaran ambidextrous. Sedangkan pandangan struktural mengacu pada bagaimana perusahaan merancang struktur makro mereka, pandangan kontekstual berfokus pada bagaimana perusahaan membangun aturan, arahan dan rutinitas yang mendorong perilaku dan organisasi kerja mikro di mana individu terlibat dalam upaya inovasi. Mengikuti gagasan Ghoshal dan Bartlett (1994), ada dua kelompok atribut yang dapat membuat konteks perilaku organisasi sesuai untuk ambidexterity. Kelompok pertama merujuk pada apa yang ditunjukkan oleh (Gibson dan 57 Birkinshaw, 2004) sebagai konteks sosial dan mencerminkan kombinasi elemen yang dibangun manajer untuk memberikan dukungan kepada karyawan (misalnya kebebasan inisiatif di tingkat bawah untuk eksperimen, umpan balik dan bantuan dari manajemen menengah dan bidang teknis terhadap karyawan di lini operasi) dan untuk membangun iklim kepercayaan untuk mendorong sumber daya manusia di setiap tingkat hierarki dalam menyeimbangkan eksperimen dengan keselarasan dengan peningkatan berkelanjutan. Untuk membuat langkah-langkah ini efektif untuk menyelesaikan inovasi, para manajer juga harus mengadopsi kombinasi praktik, standar, dan insentif untuk mendorong disiplin dan memperluas dalam mendorong karyawan untuk mengupayakan peningkatan dan adaptasi yang berkelanjutan, yaitu konteks manajemen kinerja. Sementara mekanisme manajemen kinerja mendorong karyawan untuk mengupayakan hasil berkualitas tinggi dan membuat mereka bertanggung jawab atas keberhasilan mereka, dukungan sosial adalah tentang menyediakan sumber daya manusia dengan keamanan dan keleluasaan yang mereka butuhkan untuk melakukan secara konsisten untuk potensi tertinggi mereka.

Pandangan struktural mempertimbangkan bagaimana perusahaan harus merancang struktur organisasi mereka untukmerekonsiliasi persyaratan eksplorasi dan eksploitasi yang bertentangan mengenai rutinitas pembelajaran, metrik, dan konfigurasi organisasi. Pilihan yang terkait dengan struktur organisasi dapat mempengaruhi tingkat ambidexterity perusahaan karena keputusan ini mempengaruhi bagaimana perusahaan mencari spesialisasi dalam penggunaan sumber daya dan bagaimana koordinasi terjadi di luar hierarki kontrol formal (Ouchi, 1979). Secara khusus, pandangan struktural pada ambidexterity mempertimbangkan bagaimana pemisahan eksplorasi dari eksploitasi dalam unit yang berbeda di divisi bisnis atau tingkat perusahaan mempengaruhi integrasi sumber daya pengetahuan yang berbeda yang berkaitan dengan pengembangan produk baru atau proses produksi baru. Unit yang berbeda tersebut dapat terdiri dari divisi operasional permanen atau dalam tim dedikasi pengembangan produk penuh (Wheelwright & Clark, 1992). Sedangkan unit yang ditunjuk untuk eksplorasi harus fleksibel dan adaptif, unit yang ditujukan untuk eksploitasi harus mengikuti konfigurasi formal dan mekanistik. Untuk penelitian masa lalu (Bradach, 1997; Tushman dan O’Reilly, 1996; Jansen et al., 2006) desain konteks organisasi dan cara upaya inovasi eksploratif dan eksploitatif dipisahkan 59 atau diintegrasikan dalam unit organisasi yang sama mewakili elemen utama dari cara konfigurasi organisasi perusahaan mempengaruhi kapasitas ambidexterity mereka. Beberapa kesenjangan penelitian ada pada interaksi antara solusi organisasi yang disebutkan di atas. Secara khusus, dalam katakata pandangan berbasis pengetahuan dari perusahaan (Grant, 1996), konteks organisasi dapat diartikan sebagai prasyarat utama untuk “perusahaan yang menciptakan pengetahuan” (Gibson & Birkinshaw, 2004; Nonaka & Toyama, 2005) , sedangkan pemisahan struktural eksplorasi dari upaya eksploitasi dapat memungkinkan integrasi yang lebih efektif dan kapitalisasi pengetahuan yang dibuat dalam fuzzy front-end proyek eksplorasi dan eksploitatif dan dengan demikian mungkin penting untuk membawa baik inovasi inkremental dan radikal di pasar (Tushman & O’Reilly, 1996). Namun, ada bukti empiris terbatas dalam hal ini. Berdasarkan kesenjangan penelitian ini, artikel ini membahas bagaimana organisasi perusahaan mendesain keputusan tentang konteks organisasi dan struktur mereka memengaruhi pencapaian eksplorasi dan eksploitasi baik dalam hal penciptaan pengetahuan maupun transformasi / eksploitasi dalam inovasi produk dan proses yang sebenarnya.

Secara koheren dengan fokus ini kami tidak melihat dalam pada bagaimana gaya kepemimpinan manajer mempengaruhi ambidexterity. Meskipun berbagai dimensi kepemimpinan manajerial dapat mempengaruhi ambidexterity (Lubatkin et al. 2006; Jansen et al., 2008), kami percaya bahwa kelalaian mereka dari kerangka teori yang diadopsi dalam penelitian ini mungkin tidak menghasilkan bias kritis karena sebagian besar kepemimpinan ini kondisi dicerminkan dalam atribut konteks organisasi yang direkomendasikan oleh Gibson dan Birkinshaw (2004) untuk membangun ambidexterity. Ini mungkin berlaku terutama di perusahaan menengah yang mewakili sebagian besar penelitian kami. Memang, penelitian sebelumnya (Romanelli dan Tushman, 1994) menganggap kepemimpinan manajemen puncak merupakan pendorong penting dari perubahan yang tidak berkesinambungan dalam perusahaan besar mengingat peran yang dimiliki manajer senior dalam mempengaruhi perilaku dan sikap pada manajer menengah, yang dalam organisasi besar dan birokrasi adalah “biasanya” lebih cenderung mendukung “perubahan inkremental” dan untuk menghambat adaptasi terhadap diskontinuitas (Woolridge et al., 2008). Sebaliknya, perusahaan menengah biasanya diorganisir berdasarkan hierarki datar, dan dengan demikian ada perbedaan 61 yang kabur antara garis tengah dan inti operasi dari struktur organisasi. Mengingat tujuan kami untuk mengurai komplementaritas antara cara “kontekstual” dan “struktural” untuk membangun ambidexterity, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, kami mempelajari lebih dalam tentang peran desain organisasi dalam mendukung penciptaan pengetahuan dalam proses inovasi dan efektivitasnya. integrasi dan aplikasi. Efektivitas ini adalah ukuran hasil ambidexterity kami dan dieksplorasi pada dua tingkat (gambar 1) : 1) generasi pengetahuan inovatif dalam produk baru dan proses produksi; 2) dampak yang diciptakan pengetahuan terhadap pengembangan produk baru dan proses produksi (ini mencerminkan tindakan integrasi pengetahuan) dan, pada gilirannya, dampak inovasi terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Dengan kata lain, penelitian ini menambahkan pertimbangan bahwa dalam proyek inovasi eksplorasi dan eksploitasi akumulasi pengetahuan secara simultan bertindak sebagai faktor penengah antara ambidexterity inovasi aktual perusahaan dan anteseden sebelumnya (lihat gambar 1). Dalam hal pandangan berbasis pengetahuan dari perusahaan (Grant, 1996; Kogut dan Zander, 1992), pendekatan ini sama dengan menilai bagaimana perusahaan dapat benar-benar menggunakan 62 portofolio sumber daya pengetahuan mereka (Sirmon et al., 2007). Fokus pada peran mediasi penciptaan pengetahuan dalam hubungan antara anteseden inovasi dan hasil konsisten dengan kompleksitas besar mengelola pengetahuan dalam proses inovasi (Chen & Huang, 2009). Memang ketika perusahaan memperoleh pengetahuan baru, mereka mungkin gagal dalam mengintegrasikan dan menerapkannya secara efektif (Yli-Renko et al., 2001; Cohen & Levinthal, 1990; Brown & Eisenhardt, 1998). Perusahaan dengan demikian mungkin dapat menghasilkan pengetahuan baru, tetapi mereka mungkin gagal mewujudkannya menjadi produk baru karena sintesis sumber daya yang buruk (Zahra & George, 2002; Grant, 1996) atau mereka mungkin gagal dalam menyesuaikan pengembalian ekonomi dari produk baru karena strategi komersialisasi yang tidak efektif.

Akhirnya, mempertimbangkan ambidexterity perusahaan dalam membangun portofolio pengetahuan sebagai prasyarat utama untuk inovasi Ambidexterity yang sebenarnya memungkinkan memperhitungkan hubungan yang berpengaruh dalam hubungan antara penciptaan pengetahuan dan kinerja perusahaan dengan lebih baik. Secara khusus, di samping  hubungan antara eksploitasi dan inovasi tambahan, dan eksplorasi dan inovasi radikal, dapat ada hubungan lain karena saling menguntungkan yang berasal dari dua jenis pembelajaran yang berbeda (Cao et al., 2009). Dengan demikian, Mei et al., (2013) menemukan bahwa inovasi tambahan juga dapat berasal dari pembelajaran eksploratif. Dengan cara yang sama, Dupouet et al.. (2012) menunjukkan efek fertilisasi silang antara eksplorasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, ide-ide dan pengetahuan baru yang berguna untuk eksplorasi sering perlu dikombinasikan dengan pengetahuan yang awalnya diterapkan untuk eksploitasi, dan sebaliknya, pengetahuan yang awalnya dikembangkan dalam upaya eksplorasi pada akhirnya dapat diterapkan untuk tujuan eksploitatif terkait dengan peningkatan produk yang telah ada. Ambidexterity baik dalam hal penciptaan pengetahuan dan hasilnya pada pengembangan produk baru dan komersialisasi dapat dipengaruhi oleh interaksi antara konteks organisasi dan pemisahan struktural dari upaya inovasi dalam unit yang berbeda tergantung pada tingkat diskontinuitas mereka. Bagian selanjutnya mengajukan beberapa hipotesis tentang kaitan di antara variabel-variabel ini.

Mengelola Inovasi dan Dukungan Organisasi (skripsi dan tesis)

Ambidextrous diharapkan berkinerja lebih baik daripada yang lain (Raisch et al., 2009), tetapi literatur yang ada berfokus pada mekanisme yang diperlukan untuk memungkinkan ambidexterity dan membahas pentingnya hubungan antara ambidexterity dan kinerja perusahaan. Literatur tentang ambidexterity dalam perusahaan teknologi kecil tidak berkembang dengan baik. Pengusaha yang memiliki perusahaan teknologi kecil harus menyadari bahwa keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi sangat penting bagi keberhasilan perusahaan mereka. Mereka juga harus terbiasa dengan mekanisme yang dapat membantu perusahaan teknologi kecil menjadi lebih ambidextrous. Ada lima mekanisme yang dapat digunakan untuk merancang dan mengoperasikan perusahaan teknologi kecil ambidextrous:
1. Alihkan salah satu dari dua fungsi.
 Sebuah perusahaan kecil yang ingin mencapai keseimbangan antara mendukung pelanggan dan mengembangkan inovasi produk baru dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan lain untuk melakukan salah satu dari dua fungsi ini. Saat melibatkan pasangan untuk melakukan salah satu dari kedua fungsi, dan agar eksternalisasi bekerja dengan baik, perusahaan kecil harus mempertahankan ikatan yang kuat dengan mitra dan mengintegrasikan basis pengetahuan yang diperoleh secara eksternal kembali ke dalam organisasi (Raisch et al., 2009).Contohnya adalah Blindside Networks (blindsidenetworks.com), sebuah perusahaan spin-off Universitas Carleton yang menghasilkan solusi konferensi web sumber terbuka untuk universitas dan perguruan tinggi. Blindside menghasilkan pendapatan yang mendukung pelanggan yang ada (eksploitasi) dan berinovasi dengan bekerja sama dengan komunitas open source global atau eksplorasi. Itu adalah keputusan strategis untuk melakukan outsourching kegiatan eksplorasi yang memungkinkan startup untuk mengembangkan aplikasi web yang kompleks dan dengan cepat menyebarkannya kepada pelanggan.
 2. Menarik dan mempertahankan karyawan yang bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi.
 Para peneliti telah fokus pada mekanisme tingkat perusahaan untuk memungkinkan ambidexterity. Namun, banyak karyawan perusahaan kecil dipaksa untuk melakukan tugas eksploitatif dan eksploratif. Mekanisme tingkat individu yang memungkinkan ambidexterity mengasumsikan bahwa kemampuan ambidextrous berakar pada individu atau tim kecil, bukan keseluruhan organisasi. Dalam kasus perusahaan kecil, sumber daya mungkin tidak tersedia untuk 47 mempekerjakan orang secara khusus untuk fungsi pengembangan dan dukungan. Idealnya, karyawan ini harus belajar melakukan tugas yang mendukung kedua fungsi. Sebuah tim tunggal dapat menjadi ambidextrous dengan mengalokasikan peran yang berbeda untuk setiap individu (Raisch et al., 2009). Pertimbangkan sebuah perusahaan desain web kecil yang beroperasi di Belanda. Perusahaan secara konsisten mengamankan kontrak pelanggan karena tim desain mereka mengembangkan produk-produk inovatif dan memberikan dukungan pelanggan. Karena ukurannya, desainer di Met Inspiratie merawat klien melalui seluruh siklus hidup desain produk dari awal hingga penempatan akhir. Ini memberi pelanggan “sentuhan pribadi” yang tidak mereka terima dari perusahaan besar. Ambidexterity ini memberi para desainer lebih banyak akses langsung ke pelanggan mereka dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan hubungan yang memungkinkan mereka mengantisipasi kebutuhan pelanggan mereka. Dengan memiliki hubungan yang kuat ini disemen awal pada tahap desain proyek, desainer dapat memastikan semua persyaratan dimasukkan ke dalam desain akhir dan kebutuhan pelanggan selalu dipertimbangkan.
3. Menarik eksekutif yang dapat bertindak sebagai pemimpin, manajer, dan pengusaha.
Eksekutif yang dapat melihat masalah perusahaan dari sudut pandang pemimpin, manajer, dan pengusaha menambah kemampuan perusahaan yang ambisius. Dover dan Dierk (2010) mendefinisikan indeks di mana eksekutif dapat diberi peringkat dalam hal efektivitas mereka pada tiga skala terpisah: manajer, pengusaha, dan pemimpin. Eksekutif dengan skor tinggi dalam dimensi manajer didorong oleh tujuan jangka pendek dan metrik yang jelas, dan mereka cenderung menolak risiko. Eksekutif dengan skor tinggi sebagai pengusaha adalah pengambil risiko. Eksekutif dengan skor tinggi dalam dimensi kepemimpinan mengambil jalan tengah; melalui visi dan orientasi masa depan, mereka menunjukkan kecenderungan risiko, sementara pada saat yang sama, mereka dengan hati-hati mencari portofolio peluang inovasi yang seimbang. Kemampuan untuk menyeimbangkan efektivitas manajerial, kewirausahaan, dan kepemimpinan mengoptimalkan kemampuan perusahaan untuk memasukkan 49 input pelanggan yang dihasilkan oleh kegiatan pendukung ke dalam pengembangan produk. Mencapai keseimbangan ini juga mendorong wirausahawan untuk menanggung lebih banyak risiko berdasarkan pengetahuan mereka tentang apa yang dibutuhkan pelanggan, karena mereka sangat terkait dengan pasar. Eksekutif yang dapat secara efektif mengintegrasikan kegiatan eksploitatif dan eksploratif memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan yang ambidextrous (Raisch et al., 2009). Ini akan memungkinkan perusahaan kecil untuk lebih baik menangani kontradiksi dan tujuan yang bertentangan (Smith & Tushman, 2005), terlibat dalam pemikiran paradoks, dan memenuhi berbagai peran (Raisch et al., 2009).
 4. Alihkan sumber daya di seluruh proyek tanpa memandang apakah tujuan mereka adalah untuk mengeksplorasi atau mengeksploitasi.
 Beberapa peneliti berpendapat bahwa ambidexterity dapat diperoleh dengan mengalihkan sumber daya dari satu proyek ke proyek berikutnya, terlepas dari apakah tujuan proyek bersifat eksploratif atau eksploitatif. Sumberdaya ini dapat 50 mencakup: uang tunai, bakat, keahlian, pelanggan, dan teknologi (Tushman & O’Reilly, 2004). Dalam kemampuannya untuk secara efektif mengalihkan sumber daya dari satu proyek ke proyek berikutnya, perusahaan teknologi kecil mendapat manfaat dengan cara-cara berikut:
a. Meningkatkan kepuasan pelanggan selama periode peningkatan permintaan untuk dukungan
b. Pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya yang akan diambil keuntungan dari peluang pasar baru dan menghilangkan sumber daya yang digunakan untuk mendukung produk di pasar yang menurun
 c. Meningkatnya kemampuan menanggapi lingkungan perubahan seperti kedatangan petahana baru atau teknologi baru
 Startup teknologi yang dapat dengan mudah memindahkan sumber daya dari pengembangan ke dukungan pelanggan meningkatkan kemampuannya untuk bersaing. Perusahaan dapat berinovasi secara efektif karena mereka yang terbiasa dengan desain produk juga akrab dengan kebutuhan, keluhan, dan harapan pelanggan. Pengetahuan yang didorong oleh pelanggan ini berpotensi diterjemahkan menjadi persyaratan  yang lebih baik, pengujian yang lebih komprehensif, dan penyebaran pelanggan yang lebih sederhana. Kemampuan startup untuk dengan cepat beralih dari pengembangan ke dukungan dan kembali lagi sangat penting untuk menanggapi perubahan lingkungan. Pertimbangkan perusahaan thinkRF, sebuah perusahaan kecil yang berspesialisasi dalam pengembangan alat analisis frekuensi radio yang diaktifkan perangkat lunak. Perusahaan ini terdiri dari kurang dari selusin insinyur perangkat keras dan perangkat lunak yang melakukan tugas pengembangan dan dukungan pelanggan. Untuk membantu pertumbuhannya, thinkRF telah bermitra dengan perusahaan investasi besar Wesley Clover yang berspesialisasi dalam perusahaan telekomunikasi dan menyediakan kontak penjualan dan kemitraan thinkRF yang mengarah langsung ke peluang bisnis baru. Penataan ini memungkinkan thinkRF untuk fokus pada peralihan antara dukungan pelanggan dan pengembangan produk tanpa harus mengalihkan sumber daya ke pemasaran dan penjualan. Pengaturan antara perusahaan kecil dan besar ini memungkinkan perusahaan kecil untuk tetap ramping dan gesit dengan memfokuskan pada yang terbaik: menyelesaikan masalah teknis

Langkah Menuju Ambidextrous Organisasi (skripsi dan tesis)

Untuk mengelola tantangan ganda ini, unit-unit yang berfokus pada efisiensi secara struktural terpisah dari unit-unit yang berfokus pada inovasi. Bergantian, ini dapat dikelola dengan menciptakan lingkungan organisasi yang memungkinkan, mendukung, dan meregangkan karyawan di berbagai tingkatan untuk berayun antara efisiensi dan kegiatan yang berfokus pada inovasi. Sementara yang pertama membutuhkan kuantum sumber daya yang lebih tinggi, yang kemudian membutuhkan komitmen sumber daya yang lebih sedikit. Organisasi juga dapat fokus pada satu kegiatan dalam organisasi dan menyelaraskan dengan organisasi lain untuk mendapatkan akses ke yang lain. Merger dan akuisisi juga bisa menjadi rute untuk memperoleh kompetensi yang saling melengkapi. Penggunaan mekanisme yang diberikan di bawah ini oleh organisasi ambidextrous untuk menyelesaikan ketegangan. Ini dapat digunakan sebagai pedoman normatif oleh organisasi yang berusaha membangun organisasi ambidextrous.
1. Memiliki tim manajemen puncak dengan orientasi ambidextrous
 Tim manajemen puncak (TMP) mengacu pada tim CEO dan CXO lain yang bertanggung jawab untuk menentukan tujuan, tindakan, pilihan utama, dan alokasi sumber daya organisasi. Anggota dewan juga dapat dianggap sebagai bagian dari TMP. Harus ada penghargaan bersama untuk efisiensi dan inovasi di antara anggota tim. Ini dapat terjadi baik dengan memiliki CEO dan CXO berorientasi ambidextrous, atau dengan memiliki campuran orang-orang dengan beberapa berorientasi pada efisiensi sementara yang lain berorientasi pada inovasi. Penting juga untuk memiliki rasa saling percaya dan saling menghormati satu sama lain untuk pola pikir yang berlawanan untuk mendengarkan satu sama lain.
 2. Postur ambidextrous dari manajemen puncak
Postur adalah sinyal dari manajemen puncak ke manajer di bawah ini. Postur TMP harus menunjukkan manajer di bawah ini bahwa kegiatan mereka harus berkontribusi terhadap keunggulan operasional, serta inovasi dan keberlanjutan.
3. Proses pengambilan keputusan yang divergen-konvergen
Bergantung pada latar belakang dan orientasi, anggota TMP mungkin bertanggung jawab untuk peran yang berfokus pada inovasi dan / atau efisiensi dan pendukung untuk satu atau yang lain, atau keduanya. Menetapkan peran yang jelas meningkatkan kemungkinan agenda yang berlawanan diangkat dan dibahas dalam diskusi TMP. Sub-proses divergensi selama pengambilan keputusan memunculkan kedua pilihan yang berorientasi pada efisiensi dan berorientasi pada inovasi, dan sub-proses konvergensi membuat tim nol pada salah satu dari mereka, atau kombinasi dari keduanya. Melalui proses ini, bahkan ketika salah satu diberikan prioritas lebih tinggi, yang lain tidak tetap tidak fokus untuk waktu yang lama. Juga, melalui pembelajaran dan paparan pandangan lain, satu kategori orang bisa mendapatkan kemampuan untuk menjadi yang lain. Proses diskusi semacam itu juga mempersenjatai anggota TMP dengan logika untuk mengevaluasi ide-ide proyek dari bawah.
 4. Memiliki inovasi dan efisiensi di seluruh jajaran hierarki
Baik inovasi dan efisiensi harus diizinkan untuk beroperasi di berbagai tingkatan – di tingkat TMP, di tingkat menengahmanajerial, dan di garis depan. Campuran juara inovasi dan 43 efisiensi dalam TMP menghasilkan rekrutmen calon inovasi dan efisiensi di tingkat manajemen menengah dan kemudian untuk tingkat di bawah dalam hierarki. Ini menghasilkan keberadaan pola pikir untuk inovasi (orientasi risiko dan kemampuan untuk melakukan hal-hal di luar yang jelas), dan pola pikir untuk efisiensi di berbagai tingkatan, dan di seluruh organisasi. Lingkungan organisasi pendukung mengarah pada memotivasi para juara ini untuk meregangkan diri mereka dalam peran dan hierarki apa pun mereka berada dan, dengan demikian, mengarah pada peningkatan inovasi dan operasi yang lebih efisien dari kegiatan bisnis perusahaan yang ada.
 5. Mengadopsi pendekatan portofolio Konflik antara fokus pada inovasi dan efisiensi juga dapat diatasi dengan mengadopsi pendekatan portofolio.
 Ini berarti bahwa di satu sisi, fokusnya mungkin pada serangkaian kegiatan yang merupakan penghasil uang tunai (atau mendukung penghasil uang tunai dalam jangka pendek) dan sumber untuk bertahan hidup; di sisi lain, harus ada fokus pada serangkaian kegiatan lain yang bertujuan mengembangkan model bisnis atau produk baru. Serangkaian kegiatan ini dapat secara bertahap beralih dari fokus inovasi ke fokus efisiensi 44 (atau sebaliknya). Melalui mekanisme seperti itu, pada suatu titik waktu tertentu, portofolio organisasi secara keseluruhan tetap seimbang. Upaya menyeimbangkan portofolio juga dapat dikelola oleh akuisisi aset (atau organisasi) dengan fokus yang saling melengkapi berhadapan dengan fokus organisasi fokus (mis. Target akuisisi mungkin memiliki fokus inovasi ketika fokus organisasi yang mengakuisisi lebih efisien).
6. Ambidexterity organisasi dan kinerja organisasi
 Perhatian yang seimbang pada inovasi dan efisiensi mengarah pada kinerja yang unggul karena efisiensi memfasilitasi keunggulan jangka pendek, dan inovasi menciptakan platform untuk keunggulan dan ketahanan jangka panjang. Mekanisme yang disebutkan di atas meningkatkan dua kegiatan secara ortogonal. Jadi, juga diperlukan bahwa ember inovasi dan efisiensi terhubung melalui tautan yang saling menguatkan

Membangun organisasi ambidextrous (skripsi dan tesis)

Manajer yang memimpin organisasi saat ini harus mengarahkan organisasi mereka melalui lingkungan yang tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Saat melakukan hal ini, seringkali menajer harus berurusan dengan pilihan keputusan yang kontradiktif. Mereka harus terusmenerus mengupayakan efisiensi operasional karena tekanan untuk memberikan pertumbuhan atas dan bawah. Sebaliknya, lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat menuntut fokus pada inovasi. Menyelesaikan ketegangan ini menuntut organisasi untuk menjadi “ambidextrous” – kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, kompetensi, dan pasar produk, dan secara bersamaan menciptakan platform untuk pertumbuhan di masa depan melalui inovasi dan eksperimen (March, 1991). Jika fokus organisasi hanya pada pengelolaan saat ini (tujuan jangka pendek), organisasi menghadapi risiko menjadi usang dalam jangka panjang. Sebaliknya, terlalu fokus pada eksperimen dan inovasi cenderung mendorong perusahaan menuju posisi krisis keuangan dalam jangka pendek. Ambidexterity akan menjadi kemampuan kritis di masa depan karena ini mengarah pada kinerja organisasi yang unggul baik dalam jangka pendek maupun panjang. Namun, menantang untuk membangun dan mempertahankan ambidexterity karena pendorong (struktur, budaya, proses, dan insentif) untuk mencapai efisiensi dan inovasi saling bertentangan. 40 Gagasan “ambidexterity organisasi” ini berlaku untuk perusahaan besar dan kecil (terutama perusahaan teknologi tinggi)

Sumber pengetahuan eksternal dan ambidexterity organisasi (skripsi dan tesis)

Seiring kemajuan teknologi baru telah merambah pasar internasional, semakin banyak perhatian diberikan pada keterlibatan sumber pengetahuan  eksternal dalam proses inovasi perusahaan (Chesbrough, 2003). Dalam literatur manajemen inovasi sangat setuju bahwa perusahaan semakin harus menggunakan sumber pengetahuan internal dan eksternal untuk mempercepat inovasi (Cassiman & Veugelers, 2006; Chesbrough, 2006). “Keterbukaan” ini membantu perusahaan untuk mengakses ide, pengetahuan, keterampilan dan teknologi dari lingkungan eksternal mereka. Secara khusus, transfer pengetahuan dan teknologi dipupuk oleh beberapa jenis kolaborasi, proses kreasi bersama dan pengembangan ekosistem dalam lingkungan yang umumnya disebut quadruple helix (Carayannis & Rakhmatullin, 2014). Rothaermel dan Alexandre (2009) melakukan studi dengan mengembangkan model teoritis yang menghubungkan ambidexterity dalam sumber teknologi untuk kinerja perusahaan. Secara khusus, penulis menemukan hubungan berbentuk U terbalik antara campuran sumber teknologi perusahaan dan kinerjanya, menekankan bahwa mengejar ambidexterity dalam sumber teknologi meningkatkan kinerja perusahaan. Dari sudut pandang teoritis, pembukaan yang seimbang terhadap sumber pengetahuan eksternal dapat meningkatkan daya saing perusahaan baik dalam hal efisiensi internal (eksploitasi) dan dalam hal kemampuan mereka untuk mengenali peluang dan lintasan teknologi (eksplorasi) (Rothaermel & Alexandre, 2009) ).
Literatur ekonomi, bersama dengan penelitian tentang limpahan pengetahuan, menunjukkan bahwa peluang pertumbuhan dapat 37 muncul dari upaya bersama eksploitasi internal dan sumber pengetahuan eksternal (Nelson & Winter, 1982; Cassiman & Veugelers, 2002). Eksploitasi melibatkan penggunaan pengetahuan eksplisit, sehingga dengan internalisasi dan kombinasi, penyempurnaan tambahan untuk lintasan teknologi atau pemasaran yang ada dapat dilakukan (Nonaka, 1994). Pada dasarnya, niat eksploitasi adalah untuk menanggapi kondisi lingkungan saat ini dengan mengadaptasi pengetahuan dan teknologi yang ada dan dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang ada lebih lanjut (Harry & Schroeder, 2000). Sebaliknya, eksplorasi melibatkan penggunaan basis pengetahuan diam-diam, sehingga, dengan mengeksternalisasi dan menggabungkannya, lintasan teknologi atau pemasaran baru dikembangkan (Nonaka, 1994). Semakin perusahaan menekankan manajemen kinerja dan dukungan sosial, semakin besar kemungkinan karyawannya berperilaku ambidextrously, selaras dan adaptif, semakin besar kemungkinan organisasi untuk mencapai kinerja tinggi. Kekurangan manajemen kinerja atau dukungan sosial akan menciptakan konteks ambidexterity yang kurang optimal

Ada dua proses berbeda yang dapat dibangun untuk melakukan ambidexterity. Pertama, yaitu country club context yang dapat diartikan sebagai proses yang dibangun dengan melakukan proses pendekatan sosial pada seluruh anggota organisasi, setelah kepercayaan itu dibangun baru proses menuju kinerja tinggi dilakukan. Berbeda dengan burnout context yang terlebih dahulu membangun kinerja tinggi setelah itu baru membangun kepercayaan seluruh anggota oraganisasinya. Pada proses ini dalam digambarkan bahwa proses burnout seperti sebuah mobil ferrari yang memiliki kecepatan tinggi, namun sewaktu-waktu dapat terbakar

Ambidexterity (skripsi dan tesis)

Pemikiran akademis awal tentang apakah organisasi dapat menyeimbangkan eksploitasi yang efisien dan eksplorasi nilai menciptakan menunjuk pada konflik yang melekat dan ketidakmungkinan keseimbangan yang masuk akal antara keduanya. Ambidexterity organisasi menginformasikan literatur akademik tentang cara untuk menangani konflik yang muncul dari pengejaran ganda eksplorasi / adaptasi dan eksploitasi/ penyelarasan. Ambidexterity organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk disejajarkan dan efisien dalam pengelolaan tuntutan bisnis saat ini sekaligus secara bersamaan adaptif terhadap perubahan lingkungan (Raisch & Birkinshaw, 2008). Berbagai definisi ambidexterity telah menunjukkan ketegangan antara eksploitasi dan eksplorasi. Banyak penelitian mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara ambidexterity organisasi dan berbagai aspek kinerja perusahaan seperti pertumbuhan penjualan (He & Wong, 2004), inovasi (Adler et al., 1999) dan kelangsungan hidup (Hill & Birkinshaw, 2014) serta perusahaan secara keseluruhan kinerja (Birkinshaw & Gibson, 2004). 31 March (1991) mengkonseptualisasikan eksplorasi dan eksploitasi sebagai kegiatan pembelajaran, menggunakan simulasi rasional terbatas, menarik tradeoff yang melekat di antara keduanya. Menurut March (1991), eksplorasi mengacu pada aspek pencarian, variasi, pengambilan risiko, eksperimen, permainan, fleksibilitas, penemuan, inovasi. Sedangkan eksploitasi mengacu pada hal-hal seperti perbaikan, pilihan, produksi, efisiensi, seleksi, implementasi, eksekusi (March, 1991). March berpendapat bahwa menjaga keseimbangan yang tepat antara eksplorasi dan eksploitasi adalah faktor utama dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran sistem (March, 1991). Perkembangan dalam bidang ambidexterity telah mengidentifikasi setidaknya tiga bentuk di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi: struktural (Tushman & O’Reilly, 1996), keseimbangan temporal / terpusat (Nickerson & Zenger, 2002) dan ambidexterity kontekstual (Gibson & Birkinshaw, 2004; McCarthy & Gordon, 2011). Penekanan awal dalam bidang ambidexterity berpusat pada solusi desain struktural dan temporal yang memungkinkan organisasi untuk mengatasi tuntutan persaingan eksplorasi dan eksploitasi (Adler et al., 1999; Duncan, 1976; Tushman & O’Reilly, 1996). Lebih khusus lagi, ambidexterity organisasi didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengejar inovasi eksploitatif (inkremental) dan eksploratif (radikal) (Tushman & O’Reilly, 2004).

Di satu sisi,  eksploitasi dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan saat ini, mencari efisiensi dan peningkatan yang lebih besar untuk memungkinkan inovasi tambahan (Atuahene-Gima, 2005). Di sisi lain, eksplorasi melibatkan pengembangan pengetahuan baru, mencari variasi dan kebaruan yang diperlukan untuk inovasi yang lebih radikal (Atuahene-Gima, 2005). Seperti yang disarankan oleh Taylor dan Greve (2006), kedua strategi tersebut membutuhkan kombinasi pengetahuan: yang pertama menggunakan pengetahuan yang ada dengan cara yang dipahami dengan baik (eksploitasi) dan yang kedua meningkatkan pengetahuan yang beragam dan tersebar dengan cara yang baru (eksplorasi). Demikian pula, eksploitasi menuntut efisiensi dan pemikiran konvergen untuk memanfaatkan kemampuan saat ini dan memperluas inovasi produk secara terus-menerus, sementara eksplorasi, sebaliknya, memerlukan upaya pencarian dan eksperimen untuk menghasilkan rekombinasi pengetahuan baru (Wadhaw dan Kotha, 2006) dalam mencari wilayah bisnis baru (Chebbi et al., 2013). Ambidexterity tetap sulit dicapai, karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berhubungan dengan dua jenis logika yang berbeda. Literatur merekomendasikan pemisahan kegiatan ini menjadi organisasi (ambidexterity struktural) atau jaringan (ambidexterity jaringan), atau bahkan mengembangkan metode manajemen khusus untuk mengelola tim dalam unit yang sama, menangani kedua jenis kegiatan (ambidexterity temporal dan kontekstual). 33 Ambidexterity dengan demikian memerlukan pengelolaan empat jenis ketegangan yang berjalan di setiap tingkat organisasi: kemampuan beradaptasi jangka panjang versus kelangsungan hidup jangka pendek, keterbukaan terhadap setiap kemungkinan versus kendala, keragaman versus koherensi, semangat versus disiplin (Andriopoulos & Lewis, 2010). Dalam upaya untuk mengurangi ketegangan ini, penelitian telah mengidentifikasi empat cara untuk merekonsiliasi ketegangan antara kegiatan eksplorasi dan eksploitasi: ambidexterity organisasi, ambidexterity jaringan, ambidexterity temporal, dan ambidexterity kontekstu

Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (skripsi dan tesis)

Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian konsumen yakni : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari isi Pasal 1 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa pengertian konsumen memiliki unsur-unsur mengenai definisi tentang konsumen (Shidarta, 2000:4-9).

a. Setiap Orang
Pengertian yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lazim disebut natuurlijke person atau termasuk juga badan hukum  (rechtspersoon). Pengertian ini sangat berbeda sekali dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person di atas, dengan menyebutkan kata-kata: “orang perorangan atau badan usaha”. Seharusnya yang paling tepat adalah dengan tidak membatasi pengertian konsumen itu hanya sebatas pada orang perorangan, karena jika dilihat cakupan tentang konsumen bisa juga dimiliki oleh badan usaha.
 b. Pemakai
 Dilihat dari bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah mengenai “pemakai” dalam hal ini sangatlah tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak sertamerta merupakan hasil dari transaksi jual beli. Terkait hal tersebut jika dilihat bahwa konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu, dengan kata lain, dasar hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus secara kontraktual (the privity of contract)

 c. Barang dan/atau jasa
Berkaitan dengan istilah mengenai barang dan/atau jasa, katakata yang tepat untuk pengganti terminology tersebut dengan menggunakan kata produk, karena jika kita lihat kata produk pada semula  hanya mengacu pada pengertian barang, tetapi dalam perkembangannya kata produk sudah berkonotasi mengenai barang atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, tetapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan mengenai perbedaan istilah-istilah “dipakai,dipergunakan, atau dimanfaatkan”. Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Mengenai pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukan bahwa jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya harus lebih dari satu orang, jika demikan berarti layanan yang bersifat khusus (tertutup) dan individual, tidak tercakup dalam pengertian tersebut.

d. Yang tersedia dalam masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Dalam perdagangan yang semakin maju dan kompleks ini, syarat itu tidak menjadi suatu keharusan dan mutlak lagi harus dituntut oleh masyarakat sebagai konsumen.

 e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mahluk hidup lain. Unsur-unsur yang diletakan dalam definisi itu mencoba memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk mahluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.
 f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini semakin dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup mengenai pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataan menetapkan batas-batas seperti itu.

Pengertian Tentang Konsumen (skripsi dan tesis)

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa kata consumer (InggrisAmerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Arti kata consumer adalah lawan kata dari Produsen, yang memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu juga dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata Consumer sebenarnya memiliki arti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. Menurut Az. Nasution menegaskan beberapa batasan konsumen, yakni (Az. Nasution, 2001:13) :  a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial) c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Tinjauan Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection, yang berarti sebagai: (1) protecting or being protected; (2) system protecting; (3) person or thing that protect. Bentuk kata kerjanya, protect(vt), artinya: (1) keep safe; (2) guard . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi . Dari kedua defenisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu: 1. Unsur tindakan melindungi. 2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi. 3. Unsur cara melindungi. Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui berbagai bentuk diantaranya perlindungan ekonomi, sosial, politik dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap konsumen tersebut yang terpenting adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai kepentingan konsumen, selain itu hukum memiliki 18 daya paksa sehingga bersifat permanen karena sifatnya yang konstitusional yang diakui dan ditaati keberlakuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.
Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut (Wahyu Sasongko, 2007: 31): 1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk: a. Memberikan hak dan kewajiban; b. Menjamin hak-hak para subyek hukum 2. menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui: a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan. b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.  Perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Hukum menurut J.C.T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH adalah : Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badanbadan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (Kansil, 1989:38). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan ( www. putracenter.net). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang 20 bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Bahwa harus diketahui di dalam Hukum Perjanjian adalah bagian dari Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Didalam hal jaji merupakan suatu yang amat penting didalam Hukum Perdata. Oleh karena itu Hukum Perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasarkan atas suatu janji seorang atau kepada para pihak. Hukum perjanjian ini yang terdapat di dalam Bahasa Belanda dinamakan “het verbintenissenrecht” dan yang sebagain terbesar termuat di dalam Buku III dari Burgerlijk Wetboek dan dalam Wetboek van Koophandel. 22 Secara umum pengertian Perjanjian diatur di dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selajutnya disebut dengan KUHPerdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah Suatu perbuatan mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua Perjanjian yang dibuat secara sah yang berdasarkan syarat sahnya Perjanjian, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan anatara para pihak, atau dikarenakan oleh alasan-alasan yang oleh Undangundang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian baku yang banyak ditemukan dalam pada dasarnya dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur didalam Pasal 1338 ayat (1) B.W., yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Sedangkan pengertian sah adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan di dalam Pasal 1320 B.W sebagai berikut: 1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Adanya kecakapan untuk mengedakan perikatan 3. Mengenai suatu objek tertentu, dan 4. Mengenai causa yang dibolehkan. Terbentuknya Perjanjian karena adanya kesepakatan antara para pihak sehingga tercapainya kata sepakat diantara kedua bela pihak. Perjanjian dapat dilakukan dengan lisan ataupun tertulis. Kerugian-kerugian yang banyak di alami oleh konsumen karena perjanjian tersebut banyak menimbulkan sebagai akibat dari adanya suatu hubungan hukum perjanjian anatara pelaku usaha dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan yang telah melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian-perjanjian yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen selama ini tidak begitu benar atau tidak berjalan mulus dalam arti masing-masing para pihak tidak merasa puas dengan hasil perjanjian tersebut. Contohnya para konsumen tidak menerima pelayanan jasa yang seharusnya diterima oleh para konsumen. Berdasarkan hal tersebut bahwa Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat Hukum di antara kedua bela pihak atau lebih, dimana satu pihak memberikan suatu hak dan pihak lainnya berkewajiban untuk memberikan suatu prestasi. Dari Perjanjian tersebut maka timbul hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang sudah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku dan yang mengatur hal tersebut. Selain untuk penegakan hak-hak konsumen, perjanjian yang dibuat anatara produsen dengan pihak konsumen harus saling memperhatikan suatu kepentingan-kepentingan dari para pihak berdasarkan dengan asas iktikad baik. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak ini yang sudah tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan di dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan cara iktikad baik. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas iktikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap prakontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu

Lembaga – lembaga Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (skripsi dan tesis)

a) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Menurut pasal 1 angka 12 undang-undang perlindungan konsumen Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Fungsi adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yaitu, memberikan suatu saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangankan perlindungan konsumen di Indonesia yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. b) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. c) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen pasal 44 ayat (3), tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) meliputi kegiatan: a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang/atau jasa; b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memperlukannya; c. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; d. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; e. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.  d) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Adapun organisasi-organisasi konsumen merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen seperti Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) bertindak dalam kepastian selaku perwakilan konsumen (consumer representation).
Walaupun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melayani dan meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan dua macam cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu: a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan; dan b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan. Hal ini lebih lanjut diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 47 Undang-undang perlindungan konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 19 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha mempunyai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha anatara lain: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pecemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan. ) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tutuntan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
Memperhatikan subtansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi: 1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan 3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen. Berdasarkan pada penjelasan pasal-pasal diatas, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satusatunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti menjadi suatu tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Secara umum, tuntutuan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan barang dan/atau jasa, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, dan bisa di kateogikan menjadi dua jenis, yaitu tuntunan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Kewajiban Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)

Kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah: a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur menegai kondisi dan jaminan barang dan/atau pelayanan serta memberikan penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau pelayanan jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
 Dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa. Kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian.
 Ketentuan tersebut di atur di dalam Pasal 1338 ayat (3) BW. Kewajiban pelaku usaha yang penting lainnya adalah memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai   kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Bahwa tampak di dalam undang-undang perlindungan konsumen iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena di dalamnya meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga kewajiban dapat diartikan bahwa beriktikad baik harus dimulai sejak barang itu dirancang/ atau diproduksi sampai pada tahap penjualan, sebaliknya dengan konsumen hanya diwajibkan untuk beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Tentang kewajiban ke dua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi di samping merupakan suatu hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat informasi, yang bisa sangat merugikan konsumen. Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa insruksi

Hak Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)

Dalam pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan suatu usahanya, yang diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tercantum pasal 6 Undang-undang tentang perlindungan konsumen adalah: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan menegai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan; b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tidakan konsumen yang beriktikad tidak baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Berdasarkan hak pelaku usaha yang sudah disebutkan diatas bila kita lihat lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan adanya pelaku usaha. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf 21 b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Pengertian Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)

Produsen di dalam perlindungan konsumen memiliki istilah tersendiri, dimana istilah tersebut berubah menjadi pelaku usaha, dimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 angka (3) yang menyatakan bahwa: pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dapat dijelaskan yang termasuk pelaku usaha yang terdapat di dalam Undang-undang tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, pegadang, dan lain-lain. Selain itu dapat dijelaskan juga bahwa, pengertian pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang perlindungan konsumen cukup luar dikarenakan meliputi beberapa mengenai grosir, leveranis, pengecer, dan lain-lain.
Berdasarkan Directive, pengertian “produsen” yang disebut juga pelaku usaha meliputi: 1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barangbarang manufaktur. Mereka bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya; 2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk; 3) Siapa saja yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.
 Az. Nasution menyatakan, bahwa produsen atau pelaku usaha dapat dikelompokan menjadi tiga antara lain: 1. Penyedia dana untuk keperluan para penyedia barang dan/atau pelayanan jasa. 2. Penghasil atau pembuat barang dan/atau pelayanan jasa. 3. Penyalur baeang dan/atau pelayanan jasa. Pengertian pelaku usaha yang sangat luas yang meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik jika Undangundang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa akan mengajukan suatu tuntutuan jika dirugikan akibat penggunaan produk

Tujuan perlindungan konsumen (skripsi dan tesis)

 Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen adalah: a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-hak sebagi konsumen; d. Menumbuhkan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalm berusaha;  f. Meningkatkan kualitas dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usdaha produksi barang/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, kemanan, dan keselamatn konsumen.
Dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan suatu pembangunan nasional yang sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan akhir yang harus dicapai dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Achmad Ali mengatakan masing-masing undang-undang memiliki tujuan khusus.16 Hal itu juga tampak dari peraturan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur tujuan khusus Perlindungan Konsumen, sekaligus membedahkan dengan tujuan umum sebagimana dikemukakan berkenaan dengan ketentuan di dalam Pasal 2.
Keenam tujuan khusus Perlindungan Konsumen yang sudah disebutkan di atas bila dikelomokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat di dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan terdapat di dalam rumusan huruf a dan huruf b, termasuk huruf c, dan d, serta huruf f. Tujuan khusus yang diarahkan ke dalam tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena seperti yang dapat kita lihat dalam rumusan pada huruf a sampai huruf f terdapat tujuan yang dapat dikualifikasi sebagai tujuan ganda

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:14 a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; c. Asas kesimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan; e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen

2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. asas kepastian hukum.
 Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi kepentingan masing-masing pihak antara pelaku usaha dengan konsumen dan pemerintah. Kepentingan pemerintah di dalam hubungan ini tidak dapat dilihat dalam hubungan adanya transaksi dagang secara langsung menyertai pelaku usaha dan konsumen. melainkan dengan cara mewakili kepentingan publik yang kehadirannya tidak secara langsung di antara pelaku usaha dengan konsumen tetapi melalui berbagai pembatasan dalam suatu bentuk kebijakan yang dituangkan dalam berbagi peraturan perundang-undangan. Selain itu asas keamanan dan keselamatan para konsumen yang dikelompokkan di dalam asas manfaat oleh karena kemanan dan keselamatan konsumen itu sendiri merupakan bagian dari manfaat penyelenggaraan perlindungan yang diberikan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha secara keseluruhan

Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)

Hak tentu di dapat di pisahkan dari kewajiban, kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban membaca atau mengikuti petujuk informasi dan pelaku usaha pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal penting mendapat pengaturan. Selain itu adanya kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lainnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah suatu kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menyakut suatu kewajiban konsumen untuk beriktikad baik hanya pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha. Adanya kewajiban yang sudah di atur diatur dalam Undangundang perlindungan konsumen sangat tepat, dikarenakan kewajiban ini merupakan untuk bisa mengimbangi suatu hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah untuk diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut

Hak Konsumen menurut peraturan Menteri Agama (skripsi dan tesis)

Hak konsumen sebagaimana di dalam peraturan menteri agama Nomor 18 Tahun 2015 diatur di dalam pasal 10, yaitu: a. Bimbingan Ibadah Umroh; b. Transpotasi Jamaah Umroh; c. Akomodasi dan komsumsi; d. Kesehatan Jamaah Umroh; e. Perlindungan Jamaah Umroh dan petugas Umroh; f. Administrasi dan dokumentasi Umroh. Hak-hak tersebut merupakan hak yang harus di dapatkan oleh para Jamaah Umroh saat pelaksanakan perjalanan Ibadah Umroh di tanah suci sampai tiba kembali di tanah air.

Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: a. Hak atas kenyamana dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya. i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Di sampaing hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antimoni dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen

Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Salah satu cara yang diutamakan di dalam mencapai suatu keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan pelaku usaha adalah dengan cara menegakkan hak-hak konsumen, di karenakan posisi pelaku usaha yang selama ini lebih kuat dari pada konsumen. Secara umum ada empat hak yang diakui secara internasional, yaitu:
 1. Hak untuk mendapatkan Informasi yang jelas;

2. Hak untuk mendapatkan keamanan;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar.
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak tersebut diatas merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagi subjek. Dengan demikian merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk mempresentasikan hak-hak tersebut di dalam suatu wadah atau kelompok. Pengertian hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen

Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. “Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.” Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asasasas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lin berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.
Bahwa berdasarkan pengertian-pengertian istilah mengenai hukum perlindungan konsumen sangat menentukan perlindungan hukum terhadap para konsumen, Karena semakin luasnya pengertian istilah tertentu yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen akan semakin besar kemungkinan bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perluasan pengertian mengenai hukum perlindungan konsumen yang demikian juga berakibat dimungkinkannya bagi konsumen untuk menuntut pelaku usaha yang menyebabkan adanya kerugian yang di alamai oleh para konsumen, baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak terkait secara langsung dalam suatu perjanjian

Pengertian Konsumen (skripsi dan tesis)

konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari pengertian konsumen diatas, maka dapat kita kemuakakan unsurunsur definisi konsumen:
 a. Setiap orang Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Mamun istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual yang lzim disebut natuurlijke person atau termasuk bahan hukum (rechtspersoon). Oleh karena itu konsumen harus mencakup juga bahan usaha dengan makna luas dari pada bahan hukum.
 b. Pemakai Sesuai dengan bunyi pasal 1 angka (2) Undang-undang perlindungan konsumen, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (ultimate consumer). Istilah kata “pemakai” dalam hal ini digunakan untuk rumusan ketentuan tersebut atau menunjukkan suatu barang dan/ atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli.
c. Barang dan/atau Jasa Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa, sebagai pengganti termologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini “produk” sudah berkonotasi barang atau jasa. Undang-undang perlindungan konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
 d. Yang tersedia dalam Masyarakat Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus bersedia di pasaran (lihat juga ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf e UUPK). Dalam perdagangan yang makin kompleks ini, syarat itu tidak multak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen.
e. Bagi kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang lain, Makhluk Hidup lain Transaksi konsumen ditunjukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan bagi untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan kelaurganya), bahkan unruk makhluk hidup, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan Pengertian konsumen dalam UUPK dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan itu sudah bisa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai Negara. Hukum konsumen mempunyai skala lebih luas dalam aspek hukumnya yang terkandung di dalamnya, salah satunya bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya. Misalnya bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan hak-hak para konsumen (Jamaah Umroh) terhadap perilaku usaha yang menyimpang.
Pengertian konsumen menurut para ahli, menurut Az. Nasution menyatakan bahwa konsumen dapat dikelompokan menjadi dua yaitu:
1. Pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali
, 2. Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya. “Sedangkan menurut pendapat A. Abdurahman menyakatan bahwa konsumen pada umumnya adalah seseorang yang menggunakan atau memakai, mengkonsumsi barang dan/atau pelayanan jasa

Hak Konsumen (skripsi dan tesis)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 3. ak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
 Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UndangUndang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:1 a. Hak memperoleh keamanan; b. Hak memilih; c. Hak mendapat informasi; d. Hak untuk didengar.
Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union-IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:  a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; b. Hak untuk memperoleh ganti rugi; c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:23 a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn gezendheid en veiligheid); b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi ( recht op bescherming van zijn economische belangen); c. Hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); d. Hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); e. Hak untuk didengar (recht om te worden gehord). Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah dikemukakan,secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:24 1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan 3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UndangUndang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia

Pengertian Konsumen (skripsi dan tesis)

Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 undangUndang Perlindungan Konsumen adalahsetiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain maka konsumen adalah merupakan pengguna akhir dari suatu produk atau jasa. Para ahli hukum memberikan batasan bagi konsumen sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk suatu kegunaan. Konsumen adalah pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya. Dan setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu .
Selain pengertian-pengertian di atas,dikemukakan pula pengertian konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi.Di Amerika serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun sketentuan mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.
Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir Untuk menghindari kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud yang sesungguhnya. Namun dalam pengertian di masyarakat umum saat ini, bahwa konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah (penerima kredit) lembaga jasa perbankan atau asuransi, penumpang angkutan umum atau pada pokoknya langganan dari para pengusaha.Pengertian masyarakat ini tidaklah salah sebab secara yuridis dalam KUHPerdata terdapat subyek- subyek hukum dalam hukum perikatan yang bernama pembeli, penyewa, peminjam-pakai dan sebagainya . Konsumen dibagi menjadi 2 jenis yaitu :
a. Konsumen Antara
Konsumen Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lain atau untuk di perdagangkan (tujuan komersial). Contoh Konsumen Antara : Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor, atau pedagang.
b. Konsumen akhir
 Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Contoh Konsumen Akhir : Konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen. Nilai barang atau jasa yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku diindonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimisme. ada berberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata. sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tnaggal 20 April 1999 dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memperoses perkaranya secara hukum dibadan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada ditanah air. Dasar hokum tersebut bias menjadi landasan hokum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Disamping Undang- undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hokum lain yang juga bias dijadikan sebagai sumber atau dasar hokum sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan 3. Pengawasan dan PenyelenggaraanPerlindunganKonsumenPeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan secretariat Badan Penyelesaian sengketa konsumen 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan kota Medan. 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/ MPP/Kep/10/2001 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tanggal Tanggal 30 April 2002 tentang pembentukan tim penyeleksi calon anggota perlindungan konsumen. 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Perlindungan konsumen adalah salah satu masalah yang cukup mendasar (substansial) dalam konstelasi pembangunan nasional di sebuah negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut memerlukan satu pengaturan yang sarat dengan perhatian dari berbagai stratifikasi sosial (lapisan masyarakat), sebagaimana upaya perlindungan konsumen di Indonesia pada dewasa ini, antara lain hendak meletakkan prinsip konsumen sebagai pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum. Di Amerika Serikat pengertian konsumen meliputi korban produk yang cacat yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.
 Adapun makna dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Menurut pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999, tujuan dari Perlindungan ini adalah a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yaitu menurut Pasal 2 UUPK adalah11 a. Asas Manfaat Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. b. Asas Keadilan Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. c. Asas Keseimbangan Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. e. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen menurut Gunawan Wijaya adalah tingkat kesadaran akan haknya memang masih sangat rendah. Hal ini terkait dengan faktor rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha. Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas, untuk sampai kepada hakikat dari perlindungan konsumen yang ideal, tidak saja memerlukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif, tetapi perlu juga tentang peraturan pelaksanaan, pembinaan aparat, pranata dan perangkat-perangkat yudikatif, administratif dan edukatif serta sarana dan prasarana lainnya, agar nantinya undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat

Definisi Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hokum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.Dalam bidang hokum, Istilah ini masih relative baru khususnya diindonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.8 Bedasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hokum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hokum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bias menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dari latar belakang dan definisi tersebut kemudian muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yang kurang lebih dijabarkan sebagai berikut: 1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha 2. Konsumen mempunyai hak 3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban 4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasion. 5. Perlindungan konsumen pada iklim bisnis yang sehat. 6. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa 7. Pemerintah perlu berperan aktif 8. Masyarakat juga perlu berperan serta 9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hokum dalam berbagai bidang 10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap

Latar Belakang Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan maupun penawaran secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek objek eploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang/jasa yang dikonsumsinya.  Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Bervariasinya produk yang semakin luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, jelas terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Perkembangan yang demikian tersebut, pada satu sisi memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin terbukanya kesempatan dan kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Kondisi dan fenomena tersebut, pada sisi lainnya dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui jalan promosi, cara penjualan, serta perjanjian standar yang merugikan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang hukum yang bercorak Universal. Sebagian besar perangkatnya diwarnai hukum asing, namun kalau dilihat dari hukum positif yang sudah ada di Indonesia ternyata dasar-dasar yang menopang sudah ada sejak dulu termasuk hukum adat.3Hal tersebut bukan hanya gejala regional saja, tetapi menjadi permasalahan yang mengglobal dan melanda seluruh konsumen di dunia. Timbulnya kesadaran konsumen, telah melahirkan salah satu cabang baru dalam ilmu hukum yaitu hukum Perlindungan Konsumen yang dikenal juga dengan hukum konsumen (consumers law).
Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme)4 dewasa ini sebenarnya masih pararel dengan gerakan-gerakan pertengahan abad ke-20. Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia mulai dikenal dari gerakan serupa di Amerika Serikat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen di Indonesia berdiri pada kurun waktu itu, yakni 11 Mei 1973. Gerakan di Indonesia ini cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 Tentang Perlindungan Konsumen. Setelah YLKI kemudian muncul organisasi-organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tahun 1985, Yayasan Bina Lembaga Konsumen Indonesia (YBLKI) di Bandung dan beberapa perwakilan di berbagai propinsi tanah air. Keberadaan YLKI sangat membantu dalam upaya peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen karena lembaga ini tidak hanya sekedar melakukan penelitian atau pengujian, penerbitan dan menerima pengaduan, tapi juga sekaligus mengadakan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan. YLKI bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun Rancangan Undang-Undang ini ternyata belum dapat memberi hasil, sebab pemerintah mengkhawatirkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.
 Pada awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya Undangundang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini adalah pemerintah dalam hal ini Departemen Perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu yang pertama adalah hasil kerjasama dengan fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan yang kedua adalah hasil kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Tetapi hasilnya sama saja, kedua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut tidak dibahas di DPR. Pada akhir tahun 1990-an, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional (IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk.
Keberadaan Undang-undang Perlindunga Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000. Undang- Undang Perlindungan Konsumen ini, walaupun judulnya mengenai perlindungan konsumen tetepi materinya lebih banyak membahas mengenai pelaku usaha dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasannya. Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asasasas dan kaidah- kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak atau satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa di dalam pergaulan hidup.

Pengertian Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)

Sesungguhnya peran hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga berkaitan dengan ekonomi dunia. Persaingan internasional dapat membawa implikasi negative bagi konsumen.1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu : 1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. 2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup3 . Namun ada pula yang berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara mempertahankan hakhak konsumen terhadap gangguan pihak lain.4 Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.
Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.5 Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen, maka pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :
1. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum. 2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha. 3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 4. Memebrikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan. 5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam mewujudkan keadilan Adam Smih melahirkan ajaran mengenai keadilan (justice) yang menyatakan “the end of the justice to secure from the injury. Menurut G.W.Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (the element of will). Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilainilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Hukum pada hakekatnya adalah abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibatakibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagian yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.7 Hasil temuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengenai mutu barang, menunjukkan masih banyak produk yang tidak memenuhi syarat mutu. Manipulasi mutu banyak dijumpai pada produk bahan bangunan seperti seng, kunci dan grandel pintu, triplek, besi beton serta kabel listrik. Selanjutnya transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha, cenderung bersifat tidak balance. Konsumen terpaksa menandatangani perjanjian yang sebelumnya telah disiapkan oleh pelaku usaha. Permasalahan yang dihadapi konsumen tersebut pada dasarnya disebabkan oleh kurang adanya tanggung jawab pengusaha dan juga lemahnya pengawasan pemerintah.8 Secara normatif pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK)

Pengertian Dan Lingkup Kewenangan Notaris (skripsi dan tesis)

 Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlidungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat dihadapan pejabat tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.eranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat sudah dikenal sejak hukum dikenal masyarakat itu sendiri, oleh karena hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara masyarakat dan hukum diungkapkan dengan sebuah adagium yang sangat terkenal dalam ilmu hukum, yaitu “ubi so cietes ibi ius” yang artinya dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Notaris adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat peranan dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat melalui akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapannya, mengingat akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum bila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.
Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.  Langkah-langkah itu (antara lain mendengar pihakpihak mengutarakan kehendaknya, kemudian membacakan isi akta kepada para penghadap, menandatangani akta, dan lain-lain) memang khusus diadakan pembuat undang-undang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak. Menurut Gandasubrata, notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah openbare ambtenaren yang terdapat dalam Artikel 1 Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3), yang diterjemahkan oleh G.H.S Lumban Tobing menjadi pejabat umum, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”
 Dalam kamus hukum, salah satuarti dari ambtenaren adalah Pejabat,  kemudian dalam kamus istilah hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia, istilah openbare diterjemahkan sebagai umum.  Dengan demikian openbare ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan umum. Openbare ambtenaren dapat juga diartikan sebagai Pejabat Publik. Berkaitan dengan openbare ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti otentik yang melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, istilah Openbare ambtenaren yang terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) diterjemahkan menjadi pegawai-pegawai umum. Dengan terjemahannya bunyi Pasal 1868 BW menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”  Menurut R. Subekti, yang dimaksud pegawai-pegawai umum adalah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil.41 Diterjemahkan sebagai pegawai-pegawai umum tersebut disebabkan perkembangan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pembuatan akta otentik tidak hanya diberikan kepada notaris saja. Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum juga akan tetapi hanya menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti semula sebagai pegawai negeri sipil. Misalnya akta-akta yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang membuat dan menandatanganinya tetap berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Namun demikian juga bukan berarti notaris diberikan kualifikasi pegawai negeri sipil notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian, karena notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan menerima honorarium dari klien atas jasa yang diberikan. Dengan demikian Notaris bukanlah bagian dari Korps Pegawai Negeri Sipil yang tersusun dalam suatu struktur birokrasi dengan pola hubungan yang hirarkis, Notaris di angkat dan diberhentikan oleh pemerintah sesuai Pasal 2 UUJN yang mengatur pengangkatan dan pemberhentiannya melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengangkatan Notaris dilakukan dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perubahan UUJN, yakni: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; Universitas Sumatera Utara 25 d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Kemudian sesuai Pasal 8 UUJN notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh pemerintah Apabila telah mencapai umur 65 tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
 Kalimat “dibuat oleh atau di hadapan” dalam Pasal 1868 BW, mengandung makna adanya 2 macam akta, yaitu : 1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta relaas atau akta pejabat (ambtelijke akten), yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang Universitas Sumatera Utara 26 dilihat atau disaksikan oleh notaris, sebagai contoh relaas akta misalnya berita acara rapat para pemegang saham perseroan terbatas, berita acara undian berhadiah dan sebagainya; 2. Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten), yaitu akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang diterangkan para pihak kepada notaris dalam melaksanakan jabatannya dimana para pihak ingin agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik, sebagai contoh partij akta misalnya perjanjian hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya. Selanjutnya menurut Irfan Fachruddin, Pasal 1868 BW secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang supaya mengatakan suatu undangundang yang mengatur perihal tentang Pejabat Umum, dimana harus ditentukan kepada siapa masyarakat dapat meminta bantuannya jika perbuatan hukumnya ingin dituangkan dalam suatu akta otentik.42 Oleh pembuat undang-undang defenisi notaris terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Perubahan UUJN, dan akta notaris terdapat dalam Pasal 1 angka (7) Perubahan UUJN, serta kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Perubahan UUJN. Pasal 1 angka (1) Perubahan UUJN menyebutkan, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Dalam ketentuan tersebut ada hal penting yang ersirat, yaitu ketentuan dalam permulaan pasal tersebut, bahwa notaris adalah pejabat umum (Openbare Ambtenaren), di mana kewenangannya atau kewajibannya yang utama ialah membuat akta otentik berdasarkan perundang-undangan. Kemudian Pasal 1 angka (7) Perubahan UUJN menyebutkan, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.
 Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) perubahan UUJN. Ketentuan pasal 15 ayat (1) Perubahan UUJN menyebutkan “Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Dalam ketentuan tersebut ada hal penting yang tersirat, yaitu kewenangan notaris yang bersifat luas namun terbatas sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dengan demikian tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian dibuat selain Notaris. Akta yang dibuat Notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai wewenang yang meliputi empat hal, yaitu:44 a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang; b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Dalam Pasal 52 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Notaris baik karna perkawinan maupun hubungan darah dalam garis lurus ke bawah dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan; c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam daerah yang ditentukan tersebut Notaris berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam asal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten/kota. Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat diluar daerah jabatannya adalah tidak sah; d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu; keadaan dimana Notaris tidak berwenang (onbevoegd) untuk membuat akta otentik, yaitu: 1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah/janji jabatan Notaris, ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Perubahan UUJN. Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengangkat sumpah/janji jabatan Notaris; 2. Selama Notaris diberhentikan sementara. Selama notaris diberhentikan sementara pemberhentian sementara maka notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai masa skorsingnya berakhir; 3. Selama Notaris cuti. Notaris yang sedang cuti tidak berwenang membuat akta otentik

Pengertian Pembuktian (skripsi dan tesis)

 Dalam Kamus Indonesia disebutkan bahwa pengertian pembuktian secara umum adalah perbuatan (hak dan sebagainya) membuktikan, sedangkan membuktikan berarti: 1. Memberi (memperlihatkan bukti). 2. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya). 3. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar). 4. Meyakinkan, menyaksikan.
 Sedangkan menurut pakar hukum perdata Munir Fuadi, pembuktian sendiri di dalam Ilmu Hukum memiliki pengertian yaitu suatu proses baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur yang khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan,khususnya fakta atau yang dipersengketakan di pengadilan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang dinyatakan itu. Sedangkan hukum pembuktian mengandung pengertian sebagai seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.
 M. Yahya Harahap memberikan rumusan mengenai pengertian pembuktian yaitu ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.
Adapun arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara yakni antara lain: a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Para pihak tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. b. Majelis hakim diharap mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam undang-undang.
 Sumber-sumber formal hukum pembuktian yaitu undang-undang, doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi atau putusan pengadilan. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana, sumber hukum yang utama adalah UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No.76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3209

Pengertian dan Jenis-Jenis Akta Notaris (skripsi dan tesis)

 Akta menurut R.Subekti adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karena suatu akta harus selalu ditandatangani. Dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik Pada akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang secara khusus berwenang membuat akta-akta otentik, demikian menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan hukum. Berdasarkan bentuknya, akta terbagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.
 1. Akta otentik
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Menurut C.A. Kraan sebagaimana dikutip oleh Harlien Soerojo, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atas suatu bukti dari keadaan sebagaimana didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja. b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang. c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya). d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya. e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum didalam bidang hukum privat.
2. Akta Dibawah Tangan
Menurut Pasal 1874 KUHPerdata, yang dimaksud sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Adapun yang termasuk akta dibawah tangan adalah: a. Legalisasi, yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris kepada para pihak. Pada legalisasi, tanda tangan para pihak dilakukan dihadapan yang melegalisasi. b. Waarmerken, yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti, akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Uraian diatas menjelaskan mengenai bentuk-bentuk dari akta Notaris. Jika dilihat dari jenisnya, akta Notaris terbagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu: Akta Relaas, yaitu akta yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak agar tindakan atau perbuatan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.
Misalnya, akta berita acara/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain lain. 2. Akta Partij, diartikan sebagai mereka yang sebenarnya akan membuat akta atau memasuki suatu kontrak.10 Konsep mereka diartikan antara dia dengan orang lainnya. Ini berarti dua orang atau lebih. Jadi dengan kata lain, akta partij adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris. Misalnya akta akta jual beli, sewa menyewa, dan lain lain.

Kewajiban Notaris, Kewenangan Notaris dan Larangan Notaris (skripsi dan tesis)

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP, yaitu sebagai berikut: a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain. g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. j. Mengirimkan daftar akta sebagaiman dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap. n. Menerima magang calon Notaris. Kewajiban Notaris tersebut apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJNP. Dalam menjalankan tugasnya tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik itu pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan.

 Pada saat proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Ketentuan beberapa Undang-Undang telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Hak ingkar sendiri merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJNP mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya isebut dengan the notary of authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de Notaris autoriteit, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan Notaris, yaitu kewenangan dan Notaris. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa: Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan tetapi juga tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi: adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang. Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.

 Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakaha dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnyaa ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dari uraian di atas, dapat disajikan pengertian kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris yanga meliputi adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang dan adanya objek. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk amelaksanakan jabatannya. Kewenangana Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat aktaa autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selaina undang-undang jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang koperasi. Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UUJNP. Kewenangan itu, yaitu untuk membuat: 1. Akta autentik 2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta 3. Menyimpan akta 4. Memberikan grosse 5. Salinan akta 6. Kutipan akta 7. Legalisasi akta di bawah tangan 8. Warmeking 9. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan 10. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 11. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 12. Akta pertanahan 13. Akta risalah lelang, atau 14. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan lain yaitu, sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu. Notaris selain memiliki kewajiban dan kewenangan, juga terikat pada laranganlarangan. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur pada Pasal 17 UUJNP yaitu sebagai berikut: a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Merangkap sebagai pegawai negeri; d. Merangkap sebagai pejabat negara; e. Merangkap sebagai advokat; f. Merangkap jabatan sebagai prmimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. Menjadi Notaris pengganti; i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Notaris juga tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami atau istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.

Pengertian dan Dasar Hukum Notaris (skripsi dan tesis)

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan van Notaris, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.1 Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) (selanjutnya disebut UUJNP) disebutkan mengenai pengertian Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.
Secara pengertian Notaris sebagai pejabat umum tidak dijelaskan di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014. Istilah pejabat umum awal mulanya terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata namun hanya tercantum mengenai pengertian akta autentik dan tidak menjelaskan secara rinci siapa yang dimaksud Pejabat Umum. Setelah terbit Peraturan Jabatan Notaris yang dikenal dengan PJN yang mana peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdata sehingga Pejabat Umum yang dimaksud adalah Notaris.
 Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata hanyalah Notaris, karena hingga saat ini tidak ada satupun undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum selain UUJNP. Jika saat ini ada pejabat umum lain yang diberi wewenang untuk membuat akta tertentu, ternyata mereka tidak diatur berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Otentisitas suatu akta menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah jika dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang yang mengaturnya

Sejarah Cyber Notary di Indonesia (skripsi dan tesis)

Kata cyber berasal dari cybernetic atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener padatahun 1948.23Cybernetic terus berkembang dan mampu menciptakan duniabaru yaitu dunia maya (cyberspace) yang dalam pemanfaatannya tidak hanyamendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan,seperti masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai cyberlaw yang secara sempitdapat diartikan sebagai undang-undang Teknologi Informasi, namun secaraluas berarti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yangberhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakandan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online memasukidunia maya.Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubungdengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem),sehingga bisa saling berkomunikasi
 Kegiatan cyber adalah kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.
Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris dituntut untuk bisa dan mampu menggunakan konsep cyber notary agar tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat dan efesien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Ada dua istilah yang dipakai di dalam fenomena jasa notaris melalui media internet yaitu cyber notary dan electronic notarization. Istilah “electronic notary” diperkenalkan oleh delegasi Prancis dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh European Union pada tahun 1989 di Brussel sedangkan istilah “cyber notary” merupakan gagasan American Bar Association Information Security Committee pada tahun 1994. Konsep cyber notary merupakan konsep yang mengadaptasi penggunaan komputersecara cyber/online oleh notaris dalam menjalankan tugas dankewenangannya. Penerapan Konsep Cyber Notary ini berbeda antara negara satu dan negara lainya. Secara garis besar perbedaan penerapan konsep cyber notary ini nampak antara negara penganut common law system dan civil law system.
 Konsep Cyber Notary ini banyak digunakan oleh negara-negara common law. Sebagaimana diketahui bahwa diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia secara garis besar terbagi dalam dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Anglo Saxonatau juga disebut Common Law Systemdan Eropa Kontinental atau juga disebut sistem hukum Romawi atau Civil Law System. Sistem hukum Anglo Saxonadalah sistem hukum dimana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, yang pada umumnya menggunakan sistem juri pada peradilannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi yang dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti tertulis.  Hal ini juga berpengaruh dalam praktik kenotariatan di dunia juga yang secara garis besar terbagi menjadi dua aliran, yakni Notaris Latin dan Notaris Anglo Saxon. Notaris Latin diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Sipil (Civil LawSystem), sedangkan Notaris Anglo Saxon diadopsi oleh negara yang menganut Sistem Hukum Kasus (Common Law System). Civil Law System mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, berdasarkan penelusuran sejarah zaman “Republik derVerenigde Nederlanden‟, yang pada tahun 1620

Larangan Bagi Notaris (skripsi dan tesis)

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan.Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa: Notaris dilarang: a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan; b. meninggalakan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturutturut tanpa alasan yang sah; c. merangkap sebagai Pegawai Negeri; d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara; e. merangkap jabatan sebagai advokat; f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. merangkap jabatan sdebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. menjadi Notaris pengganti; i. melakukan pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan jabatan Notaris. Pembatasan atau larangan bagi notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala 70 hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang notaris. Undang-undang tentang jabatan notaris juga mengatur bahwa seorang notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang notaris yang memiliki wilayah kerja di Bali tidak boleh membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi notaris adalah provinsi). Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal.
Jika di suatu tempat tidak ada notaris lagi yang bertugas maka notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang notaris pengganti. Secara singkat, berikut adalah larangan bagi notaris:
a. Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
. b. Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. c. Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apa pun.
d. Notaris dilarang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
Larangan Etis
Notaris Selain mempunyai kewajiban sebagai anggota Organisasi Profesi, Notaris juga mempunyai larangan, larangan bagi Notaris dalam Kode Etik Notaristercantum dalam Pasal 4 yaitu:
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan nama dan/ atau tulisan yang berbunyi “Notaris/ Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk:
a. Iklan;
 b. Ucapan selamat;
c. Ucapan belasungkawa;
 d. Ucapan terima kasih;
e. Kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien
. 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut
. 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:
a. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN tentang Jabatan Notaris;
c. Isi sumpah jabatan Notaris;
d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/ atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.
Notaris memiliki tanggungjawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat Notaris secara perdata yang meliputi biaya ganti rugi serta bunganya jika ternyata dapat dibuktikan bahwa apa yang dibuat oleh Notaris tersebut dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di samping memiliki karateristik seperti tersebut di atas, Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di kota/kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu. Notaris dapat membuat perserikatan perdata, dalam  hal ini mendirikan kantor bersama notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan jabatan notaris. Setiap notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan formasi notaris dan formasi notaris ditentukan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiadengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris

Kewajiban Bagi Notaris (skripsi dan tesis)

 Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN). Menurut UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16, yaitu:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum; membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 h. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pdemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 l. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
 n. menerima magang calon Notaris. Kewajiban Etis Notaris Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, tercantum dalam Pasal 3, yaitu:
 1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris; 3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
 4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
c. Tempat kedudukan; d. Alamat kantor dan nomor telepon/ fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
 11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
 12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;  Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim;
 16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam: a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. Isi Sumpah Jabatan Notaris; d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Kewenangan Notaris (skripsi dan tesis)

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Ketika berbicara tentang wewenang, maka wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang mempunyai paling banyak kewenangan membuat akta, kecuali pembuatan akta yang kewenangannya telah diberikan kepada pejabat lain. Akta yang dibuat Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 7 UUJN berkaitan dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang tersebut dan yang dimaksud juga pada Pasal 1868 KUHPerdata Melihat pada UUJN dalam Pasal 15 menjelaskan bahwa Kewenangan Notaris dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1) Kewenangan Umum Notaris. Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :
 1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undangundang.
 2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3 Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. 2) Kewenangan Khusus Notaris. Kewenangan Notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus ;Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang 3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian, yang dimaksud dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constitutum).
 2

Karakteristik Notaris (skripsi dan tesis)

 

Pada awalnya hakikat dari jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.Pengertian pejabat umum yang diemban oleh notaris bukan berarti notaris adalah pegawai negeri dimana pegawai yang merupakan bagian dari suatu 50 korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarkis, yang digaji oleh pemerintah seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, melainkan Notaris adalah pejabat pemerintah tanpa diberi gaji oleh pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah. Soegondo Notodisoerjoberpendapat bahwa notaris ditetapkan sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) karena menyangkut wewenang dan tugasnya untuk membuat akta-akta otentik.8 Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Lain halnya dengan N. G. Yudara yang memberikan pengertian pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.9Berkaitan dengan kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat umum adalah organ negara yang mendapatkan wewenang secara atribusi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan tindakan hukum dibidang perdata. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata belum menjabarkan secara jelas dan lengkap gambaran Notaris sebagai pejabat umum, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta, memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain oleh peraturan perundang-undangan. Dari bunyi Pasal 1 angka 1 UUJN, maka sangat jelas dikatakan bahwa notaris adalah satu-satunyapejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.
Di luar notaris sebagai pejabat umum masih dikenal lagi pejabat-pejabat lain yang juga tugasnya membuat alat bukti yang bersifat otentik, seperti Pejabat Kantor Catatan Sipil, Pejabat Kantor Lelang Negara, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Kantor Urusan Agama dan lain sebagainya. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat di hadapan notaris merupakan bukti otentik bukti sempurna, dengan segala akibatnya. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan sebagian lainnya sebagaimana dimaksud dan Undang-undang. Notaris memiliki beberapa karateristik tertentu, antara lain:
 a. Notaris merupakan suatu Jabatan Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki o1eh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.Aturan hukum yang dimaksud adalah UUJN, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.
b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu Kewenangan Notaris tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1),(2),dan (3) UUJN
 c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subdordinasi (bawahan) Pemerintah, sehingga di dalam menjalankan tugas jabatannya:
1. Bersifat mandiri ;
2. Tidak memihak siapapun ;
3. Tidak tergantung kepada siapapun, yang akibatnya di dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.
 d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
 e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
Notaris hadir memenuhi kebutuhan akan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, dalam hal Notaris melakukan suatu perbuatan melawan hukum, masyarakat yang dirugikan dapat melakukan gugatan secara perdata kepada Notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga. Seorang notaris harus menjaga kepentingan para pelanggan dan mencari jalan yang paling mudah dan murah, tetapi hal ini tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk menyelundupkan ketentuan undang-undang. Sebab seorang notaris tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah yang menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah kemudian dapat mengharapkan suatu penghargaan. Jika notaris melakukan suatu penyelewengan, betapapun kecilnya, sekali waktu pasti akan menjadi bumerang pada dirinya sendiri.
Sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan.Kehormatan dan martabat (eer en waardigheid) harus dijunjung tinggi. Menurut pendapat Ulrik Huber yang dikutip oleh Tan Thong Kie, sifatsifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang notaris adalah “een eerlijk man, tot het instellen van allerhande schriftuir bequamen ende bij publijke authoriteit daartoe verordineert (artinya: seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan dan 54 ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu),  selanjutnya menurut Tan Thong Kie ordonansi saat itu menunjukan bahwa tiada orang yang diijinkan memegang jabatan notaris melainkan orang-orang yang terkenal sopan dan pandai serta berpengalaman. Mr. A.G. Lubbers menulis dan dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya. Menurutpendapat H.W. Roeby yang dikutip oleh Tan Thong Kie, apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu kebodohannya itu mempertebal dompet para pengacara.
 Nyatanya saat ini pengangkatan notaris tidaklah menjadi gerbang keluarnya notaris-notaris berkualitas seperti tersebut di atas, sehingga banyak notaris yang tidak mempunyai kualifikasi yang cukup baik dan memadai bisa berpraktek dan membuat masyarakat bingung akan hukum yang sebenarnya harus ditaati.
 A.W.Voors selanjutnya berpendapat yang kemudian dikutip oleh Tan Thong Kie menyebutkan bahwa sifat-sifat ini memang tidak dimiliki setiap orang tapi dapat dipelajari, ditumbuhkan atau ditanam, dan dipelihara. inilah yang paling penting sebab kode etik hanyalah alat bantu, ceramah, preadvis hanyalah pembuka mata anggota korps notaris, selanjutnya dikemukakan pula bahwa sudah barang tentu seorang notaris menguji setiap akta mengenai kepastiannya dalam hukum dan menjaga hak-hak semua pihak dan jelas dalam setiap kontrak.” Inilah yang mengakibatkan bahwa seorang notaris bukanlah seorang pemberani dalam bidang hukum, seorang notaris mengikuti jalan yang pasti dan dalam hal yang meragukan ia lebih baik tidak bertindak daripada menempuh jalan licin dengan ketidakpastian hukum.” Mr. A.J.B. Rijke berpendapat dan dikutip oleh Tan Thong Kie menyatakan bahwa Allen de notaris van studie zal zich zijne roeping getrouw kunnen toonen: hanya notaris yang tetap belajar akan memperlihatkan kesetiaan pada panggilannya (untuk menjadi notaris). Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembanan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembanannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.
 Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kenotariatan, dapat dilihat bahwa ada yang membatasi kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris, yaitu :
1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Tidak setiap pejabat dapat membuat semua akta akan tetapi seorang Pejabat Umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan perundangundangan.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta, yang di dalamnya, Notaris, Isteri/suami nya, keluarga sedarah, atau keluarga semenda dari Notaris itu, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa, menjadi pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kepemihakan dan penyalahgunaan jabatan.
 3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah hukumnya atau daerah jabatannya, dan hanya dalam wilayah/daerah tersebut Notaris berwenang untuk membuat akta.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpah. Apabila keempat poin tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang dibuat tidak otentik dan hanya punya kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan.
Pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris harus benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.Ada 4 (empat) hal yang harus diperhatikan para notaris yaitu:
 1. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus memiliki integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, pelaksanaan tugas profesinya harus didasari dengan penuh pertimbangan moral. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun segala sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan.
 2. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus menyadari akan batas-batas kemampuannya, tidak memberikan janji untuk sekedar menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Kesemuanya itu merupakan ukuran tersendiri mengenai kadar kejujuran intelektual seorang notaris.
 3. Seorang notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati aturan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Seorang notaris juga dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknya. 4. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia

Karakteristik Notaris (skripsi dan tesis)

Pada awalnya hakikat dari jabatan notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.Pengertian pejabat umum yang diemban oleh notaris bukan berarti notaris adalah pegawai negeri dimana pegawai yang merupakan bagian dari suatu 50 korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarkis, yang digaji oleh pemerintah seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, melainkan Notaris adalah pejabat pemerintah tanpa diberi gaji oleh pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah. Soegondo Notodisoerjoberpendapat bahwa notaris ditetapkan sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) karena menyangkut wewenang dan tugasnya untuk membuat akta-akta otentik.8 Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat. Lain halnya dengan N. G. Yudara yang memberikan pengertian pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja
Berkaitan dengan kedua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pejabat umum adalah organ negara yang mendapatkan wewenang secara atribusi untuk melayani kepentingan masyarakat umum dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan tindakan hukum dibidang perdata. Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun demikian ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata belum menjabarkan secara jelas dan

Sejarah Perkembangan Notaris (skripsi dan tesis)

Istilah “notariat” berasal dari kata “notarius”. Dalam literatur dan tulisan Romawi klasik ditemukan bahwa istilah“notarius” menunjukan suatu golongan orang-orang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis-menulis. Akan tetapi, yang disebut “notarius” pada zaman itutidak sama dengan notaris yang dikenal pada saat ini, hanya namanya saja yang sama.
 Arti dari istilah “notarius” seiring berjalannya waktu mengalami perubahan dari arti semula. Sejarah dari lembaga notariat dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara yang dinamakan “Latijnse notariaat”.2 Pada mulanya lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke Perancis, dari Perancis inilah kemudian pada awal abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana yang dikenal saat ini telah meluas ke negara-negara sekitarnya yang mencakup seluruh daratan Eropa dan negara Spanyol bahkan sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Lembaga notaris yang ada di Indonesia ini bukan lembaga yang lahir dari bumi Indonesia. Notaris mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-17, dengan adanya Oost Indische Compagnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan nama V.O.C (Vereeningde Oost Indische Compagnie) dengan Gubernur Jenderalnya yang bernama Jan Pieterszoon Coen, yang mengangkat Melchior Kerchem sebagai Notaris pertama di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620.
 Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris, jumlah notaris terus bertambah, walaupun lambat disesuaikan menurut kebutuhan pada waktu itu.4 Notariat di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda dari Nederland, sementara bangsa Belanda dan Eropa Barat lainnya telah mencontoh dari negara/bangsa kuno seperti Mesir dan Yunani.5 Awal masuknya notariat di Indonesia diaturdengan dua reglement yaitu di tahun 1625 dan tahun 1765, selanjutnya pada tahun 1822 lembaga Notariat diatur dalam Instructie Voor de Notarissen in Indonesia yang terdiri dari 34 pasal.6 Pada tahun 1860 pemerintah Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di negeri Belanda kemudian diundangkanlah peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) staatsblad1860 Nomor 3 yang pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Juli 1860. Peraturan Jabatan Notaris tersebut terdiri dari 63 pasal, dimana pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris tersebut adalah salinandari pasal-pasal dalam peraturan jabatan notaris (Notariswet) yang berlaku di Negara Belanda.
 Akhirnya setelah menunggu dan berjuang lebih dari tiga dasa warsa, usaha dari pemerintah dengan Ikatan Profesi Notaris dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat undang-undang nasional mengenai peraturan jabatan notaris untuk menggantikan peraturan perundang-undangan peninggalam zaman kolonial Hindia Belanda mendatangkan hasil, Rancangan Undang-undang Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung DPR/MPR pada tanggal 14 September 2004 dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dengan sebutan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mulai berlaku sejak tanggal diundangkan tersebut. Undang-undang tersebut terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal merupakan perwujudan unifikasihukum dibidang kenotariatan.Selanjutnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang diundangkan dan berlaku sejak tanggal 15 Januari 2014.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan perubahannya mengatur tentang Jabatan umum yang dijabat oleh notaris, sehingga diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Jenis-Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2008), pengelompokkan rasio keuangan menurut tujuan terbagi menjadi enam jenis, yaitu: “a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. b. Rasio Leverage, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang c. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang dimaksud untuk mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. d. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan ukuran tingkat efektifitas manajemen seperti ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan dan investasi. e. Rasio Pertumbuhan, yaitu yang menggambarkan kemampuan perusahan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. f. Rasio Penilaian, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usaha di atas biaya investasi.

Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Irawati (2006) Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisikondisi keuangan suatu perusahaan pada setiap periode tertentu ataupun hasilhasil usaha dari suatu perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Sedangkan menurut Kasmir (2010) rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan   indeks yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan dua buah variabel yang dapat diambil dari laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menilai kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu.

Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Sawir, 2005). Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Kasmir (2010) bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya

Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

 

Menurut Myer (2010) Analisis Laporan Keuangan adalah analisa mengenai dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca/laporan posisi keuangan dan daftar pendapatan/daftar rugi laba. Menurut Rusdin (2008) mendefinisikan analisis laporan keuangan sebgai berikut: “Analisis laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan hubungan diantara berbagai account dari beberapa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan keuangan serta hasil operasional perusahaan.” Ada lima teknik untuk analisis laporan keuangan (Wild, Subramanyam dan Robert, 2005) yaitu: “1. Analisis arus kas merupakan analisis terhadap laporan arus kas perusahaan. Analisis arus kas mencerminkan sumber penerimaan dan tujuan pengeluaran kas perusahaan. Analisis arus penerimaan dan pengeluaran kas ini akan dilakukan terhadap tiga aktivitas yang ada dalam laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, pendanaan dan investasi. 2. Analisis laporan keuangan common size yang lebih dikenal dengan metode analisis vertikal, yaitu dengan menganalisis laporan keuangan untuk satu periode dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Untuk analisis laba rugi, penjualan biasanya ditetapkan 100% sedangkan untuk analisis secara total aktiva ditetapkan 100%. 3. Penilaian merupakan penilaian atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jenis analisis ini jarang digunakan namun analisis ini dapat menambah informasi bagi pengguna dan pembaca laporan keuangan perusahaan. 4. Analisis laporan keuangan komparatif yang lebih dikenal dengan metode analisis horizontal, yaitu dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Ada dua teknik analisis yang biasa digunakan yaitu analisis perubahan dari tahun ketahun dan analisis trend angka index. 5. Analisis rasio yaitu menggunakan data perusahaan untuk menghitung rasio-rasio yang mencerminkan kondisi perusahaan terkini. Analisis 18 rasio melibatkan dua jenis perbandingan yaitu: internal (membandingkan rasio saat ini, masa lalu dan masa yang akan datang) dan eksternal (melibatkan perbandingan rasio perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri dengan titik waktu yang sama).”

Pengguna Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Menurut Harianto dan Sudomo (2009:93) kelompok pengguna dan pemanfaat laporan keuangan tersebut adalah: 1. Pemegang Saham Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan untuk memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai pemilik perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 2. Investor Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang dihasilkan perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat berharga (securities). Selain itu menggunakan laporan neraca untuk menilai kesehatan perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 3. Analisis Sekuritas Bagi para analisis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analisis teknikal dan analisis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan. 4. Manajer Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk pertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Selain itu laporan keuangan digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan 16 menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada pemegang saham. 5. Karyawan Pengguna laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun di masa mendatang. 6. Pemasok dan Kreditor Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses kredit dan perbankan. 7. Pelanggan Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang mampu memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan dan kualitas produk yang dibelinya. 8. Pemerintah Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pajak untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 9. Pengguna Lain Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga internasional, dan lain-lain

Keterbatasan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan dihasilkan oleh proses akuntansi, dengan demikian keterbatasan akuntansi keuangan juga menjadi keterbatasan laporan keuangan sebagai output dari proses akuntansi. Keterbatasan laporan keuangan menurut Harahap (2008:18) adalah sebagai berikut : “1. Laporan Keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat bukan masa kini. Karenanya laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi apalagi untuk meramalkan masa depan atau menentukan nilai (harga) perusahaan saat ini. 2. Laporan keuangan bersifat umum, dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu atau pihak khusus saja seperti pihak yang akan membeli perusahaan. 3. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. 4. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula, penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh secara material terhadap kelayakan laporan keuangan. 5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Laba yang belum direalisir tidak dicatat namun rugi kendatipun belum direalisir tetapi sudah berlaku di pasar maka dapat dicatat, misalnya jika harga persediaan di bawah harga pokok maka perbedaan ini dapat dicatat sebagai rugi namun jika harga melebihi harga pokok tidak dicatat sebagai laba. 6. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa/transaksi daripada bentuk hukumnya (formalitas) (Subtance Over Form). Misalnya jika perusahaan memiliki flapon kredit Rp. 1 14 Milyar artinya perusahaan memiliki dana yang dapat ditarik setiap saat sebesar jumlah itu. Namun jika itu belum ditarik maka kita tidak dibolehkan mencatatnya sebagai unsur kas di Neraca. 7. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah dan pemakai laporan keuangan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dihasilkan. 8. Adanya pelbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Metode penilaian persediaan boleh menggunakan metode LIFO (Last in First Out), FIFO (First in First Out), Average yang hasilnya pasti berbeda. Demikian juga metode penyusutan: Garis Lurus, Saldo menurun, Sum of years digit, dan sebagainya. 9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan.”
 Dari uraian di atas dapat ditarik pengertian tentang keterbatasan laporan keuangan menurut Harahap (2008:18): “1. Laporan keuangan berisi data yang telah lewat, dengan demikian apa yang terjadi saat ini tidak tersedia dalam laporan ini. 2. Laporan keuangan bersifat netral tidak untuk memenuhi kepentingan pihak tertentu. 3. Dalam penyusunannya ada berbagai taksiran atau pertimbangan. 4. Laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu peristiwa atau transaksi daripada makna hukumnya. 5. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. 6. Dalam penyusunannya lebih ditekankan kewajaran daripada kebenaran. 7. Para pembaca laporan keuangan diasumsikan mengerti terminologi akuntansi. 8. Ada berbagai metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga dapat menimbulkan variasi hasil pencatatan. 9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifsir umumnya diabaikan.” Kecuali untuk pos-pos tertentu, nilai-nilai yang tercantum adalah nilai perolehan (at-cost) bukan nilai sekarang

Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

 Harahap (2008:105) mengemukakan tujuan dari laporan keuangan yaitu : “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”, selanjutnya dinyatakan pula tentang manfaat laporan keuangan yaitu : “Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestsai dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.”. Sedangkan menurut Kasmir (2010) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu: “a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini. b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. d. Memberikan informasi tentang jumlah dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode”
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat laporan keuangan menurut Kasmir (2010) sebagai berikut : “1. Menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. 2. Menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 3. Menyajikan informasi keuangan yang membantu para pengambilan keputusan dalam perusahaan. 4. Menyajikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktiva pembiayaan dan investasi.” 13 Namun demikian harus disadari bahwa laporan keuangan bukanlah informasi yang sempurna, ada berbagai keterbatasan yang melekat di dalamnya. Keadaan ini perlu diwaspadai agar para pemakai tidak salah menafsirkan laporan keuangan

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan biasanya perusahaan menyajikan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan bertujuan untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban penyelenggara perusahaan kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tata atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2010). Sedangkan menurut Arifin dan Fakhrudin (2009:147) adalah : “Laporan Periodik utama yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan (neraca), laporan rugi-laba dan laporan perubahan ekuitas pemilik”. Dari definisi di atas dapat ditarik pengertian bahwa menurut Arifin dan Fakhrudin (2009:147): “1. Laporan keuangan menyajikan tentang posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan. 2. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, dan laporan pelengkap lainnya. 3. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”

Cara mengukur Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

 Kinerja Keuangan dapat diukur dengan menggunakan analisis rasio.Analisis rasio dapat menyingkap hubungan sekaligus menjadi dasar perbandingan yang menunjukan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila hanya melihat komponen-komponen rasio itu sendiri. Kinerja Keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keungan dapat dibedakan menjadi 8 macam, yaitu menurut Jumingan (2006:242): 1) Analisis perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolute) maupun dalam persentase (relatif). 2) Analisis Trend (tendesi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. 3) Analisis Persentase per Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masingmasing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.  4) Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. 5) Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. 6) Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan diantara pos-pos tertentu dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan. 7) Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba. 8) Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
Menurut Dwi Prastowo (2011:80) ada lima teknik analisis yang dapat digunakan: 1) Likuditas, yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 2) Solvabilitas (Struktur Modal), yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang. 3) Return on Investment, yang mengukur tingkat kembalian investasi yang telah dilak;ukan oleh perusahaan. 4) Pemanfaatan Aktiva, yang mengukur efisiensi dan efektivitas pemanfaatan setiap aktiva yang dimiliki perusahaan. 5) Kinerja operasi yang mengukur efisiensi operasi perusahaan. Apabila dilihat dari sumbernya dari mana rasio itu dibuat, maka rasiorasio dapat digolongkan dalam 3 golongan (Djarwanto, 2004:146), yaitu 1) Rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, misal rasio lancar (Current Ratio), rasio tunai (Quick Ratio), rasio modal sendiri dengan total aktiva, rasio tetap dengan utang jangka panjang dan lain sebagainya. 2) Rasio-rasio laporaan laba rugi yaitu rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba rugi, misalnya rasio laba bruto dengan penjualan neto, rasio laba usaha dengan penjualan neto, operating ratio dan lain sebagainya. 3) Rasio-rasio antar laporan (Interstatement ratios), yaitu rasiorasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan lapran laba rugi, misalnya rasio penjualan neto dengan aktiva usaha, rasio penjualan kredit dengan piutang rata-rata, rasio harga pokok penjulan dengan persediaan rata-rata.
Menurut Sofyan Syafri Harahap (2007), rasio keuangan yang sering digunakan adalah: 1) Rasio Likuiditas, menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 2) Rasio Solvabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajibankewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. 3) Rasio Rentabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang,dan sebagianya. 4) Rasio leverage, menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset. 5) Rasio Aktivitas, menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. 6) Rasio pertumbuhan, menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan per tahun. 7) Penilaian pasar, rasio yang khusus digunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi /keadaan prestasi perusahaan di pasar modal. 8) Rasio produktivitas, menunjukakan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatanyang dinilai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan menurut Djarwanto (2004) adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan letak geografis yang membawa perbedaan dalam tingkat harga dan biaya usaha. 2) Perbedaan dalam pemilikan aktiva tetap, ada yang memiliki sendiri ada yang menyewa. Perbedaan dalam besar kecilnya investasi dalam harta kekayaan yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan operasi regular. 3) Perbedaan dalam tingkat harga yang dicerminkan dalam pospos aktiva tidak lancar. 4) Perbedaan dalam umur harta kekayaan yang dimiliki, ada yang baru ada yang lama. 5) Perbedaan dalam banyaknya jenis barang yang diproduksi. 6) Perbedaan dengan tingkat kapasitas pabrik. Berproduksi dengan tingkat kapasitas tinggi atau rendah. 7) Perbedaan dalam kebijakan pembelian bahan dasar. 8) Perbedaan dalam penilaian pembelian bahan dasar. 9) Perbedaan dalam kebijaksanaan menentukan tingkat persediaan. 10) Perbedaan dalam kebijaksanaan penjualan barang dagangan tunai. 11) Perbedaan dalam kebijaksanan pemilihan saluran pemasaran. Menjual produk kepada pembeli tunggal, kepada banyak pedagang besar, banyak pedagan kecil, atau langsung kepada konsumen. 12) Perbedaan dalam banyak sedikitnya hutang jangka panjang. Juga perbedaan dalam struktur permodalan, sumber dananya banyak berasal dari pinjaman atau modal sendiri. 13) Kebijaksanaan dalam membayar deviden.  14) Perbedaan dalam sistem akuntansi dan prosedur akuntansi, termasuk penggolongan pos-pos laporan keuangan, periode akuntansi dan metode penyusutan. Faktor-faktor tersebut sangatlah penting bagi perusahaan dan harus diberikan perhatian khusus apabila perusahaan tidak ingin mendapatkan kerugian. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dibuat perusahaan, dengan kata lain dapat berpengaruh pula pada Kinerja Keuangan perusahaan

Pentingnya Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Penilaian Kinerja Keuangan sangat penting dilakukan oleh perusahaan, karena dengan mengetahui Kinerja Keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Menurut Jumingan dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2008) Kinerja Keuangan perusahaan memiliki arti penting sebagai berikut: 1) Sebagai ukuran mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas. 2) Sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Informasi Kinerja Keuangan tersebut bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, di samping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2007). Penilaian Kinerja Keuangan adalah penilaian atas efisiensi dan produktivitas dalam usaha berkala atas dasar laporan keuangan perusahaan.Rangkaian aktivitas penilaian Kinerja Keuangan padasuatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.Laporan laba rugi   mencerminkan hasilhasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu tertentu

Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)

Kinerja Keuangan adalah prestasi atau keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh.Hal ini diungkapkan oleh Indriyo Gitosudarmo dan H. Basri (2002) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan merupakan prestasi kuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Sucipto (2003) “Kinerja Keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Menurut IAI (2007) ”Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya”. Tingkat Kinerja Keuangan perusahaan dapat diukur dari berapa tingkat Likuidasi, profitabilitas atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan apakah perusahaan dijalankan secara rasional dan tertib (Sarwoko dan Abdul Halim, 1989:49). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya seperti lapaoran keuangan yang diukur dari berapa tingkat Likuiditas, profitabilitas atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan operasional perusahaan dijalankan secara rasional dan tertib atau tidak.

Keterkaitan Modal Terhadap Rentabilitas (skripsi dan tesis)

Pada hakikatnya modal merupakan nominal yang harus selalu ada untuk menopang kegiatan usaha perusahaan atau badan usaha. Begitu juga dengan koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sangat menentukan berjalan tidaknya usaha atau kegiatan koperasi. Apabila koperasi mengalami keuntungan maka koperasi mempunyai rentabilitas. Rentabilitas merupakan angka pengukur efektifitas penggunaan modal dalam menghasilkan profit atau di dalam koperasi sering disebut dengan SHU. Munawir (2001:86) menjelaskan bahwa “rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas”. Besar kecilnya nilai rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha koperasi. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belum bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa perusahaan atau koperasi telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 2001:37). Maka baik perusahaan maupun koperasi tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya