Menurut Seligman (2008) optimisme masa depan adalah cara pandang individu terhadap keberhasilan dan kegagalan mereka yang berdasarkan explanatory style yang mengatribusikan kejadian-kejadian positif yang terjadi pada diri seseorang dengan sebab-sebab internal, permanen, dan pervasif. Seligman (2008) menginterpretasikan kejadian-kejadian buruk sebagai faktorfaktor yang sifatnya eksternal, temporal, dan situasi yang spesifik. Seregestrom (dalam Ghufron & Risnawita, 2012) berpendapat bahwa optimisme adalah cara berpikir yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Berpikir positif adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan terburuk. Optimisme dapat membantu meningkatkan kesehatan secara psikologis, memiliki perasaan yang baik, melakukan penyelesaian masalah dengan cara yang logis sehingga hal ini dapat meningkatkan kekebalan tubuh juga. Optimisme adalah salah satu komponen psikologi positif yang dihubungkan dengan emosi positif dan perilaku positif yang menimbulkan kesehatan, hidup yang bebas stress, hubungan sosial dan fungsi sosial yang baik (Daraei & Ghaderi, 2012). Menurut Goleman (2000) optimisme merupakan sikap yang menopang individu agar jangan sampai terjatuh kedalam kemasabodohan, keputusasaan, ataupun mengalami depresi ketika individu mengalami kesulitan. Menurut Scheier dan Carver (1985) optimisme merupakan keyakinan seorang individu untuk mendapatkan hasil yang positif mengenai sesuatu tujuan di masa depan, dimana individu tersebut dapat bertahan menghadapi masalah yang terjadi dan meyakini bahwa akan ada hasil positif yang didapatkan melalui masalah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimisme adalah sikap positif dalam memandang suatu peristiwa atau masalah dimasa depan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adversity Quotient (skripsi dan tesis)
Stoltz (2004) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adversity quotient antara lain: a. Bakat Bakat adalah suatu kondisi pada diri seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Bakat menggambarkan penggabungan antara keterampilan, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan yakni apa yang diketahui dan mampu dikerjakan oleh seorang individu. b. Kemauan Kemauan menggambarkan motivasi, antusiasme, gairah, dorongan, ambisi, dan semangat yang menyala-nyala. Seorang individu tidak akan menjadi hebat dalam bidang apapun tanpa memiliki kemauan untuk menjadi individu yang hebat. c. Kecerdasan Menurut Gardner (dalam Stoltz, 2004) terdapat tujuh bentuk kecerdasan, yaitu linguistik, kinestetik, spasial, logika matematika, musik, interpersonal, dan intrapersonal. Individu memiliki semua bentuk kecerdasan sampai tahap tertentu dan beberapa di antaranya ada yang lebih dominan. Kecerdasan yang lebih dominan mempengaruhi karir yang dikejar oleh seorang individu, pelajaran-pelajaran yang dipilih, dan hobi. d. Kesehatan Kesehatan emosi dan fisik juga mempengaruhi individu dalam mencapai kesuksesan. Jika seorang individu sakit, penyakitnya akan mengalihkan perhatian dari proses pencapaian kesuksesan. Emosi dan fisik yang sehat sangat membantu dalam pencapaian kesuksesan. e. Karakteristik kepribadian Karakteristik kepribadian seorang individu seperti kejujuran, keadilan, ketulusan hati, kebijaksanaan, kebaikan, keberanian dan kedermawanan merupakan sejumlah karakter penting dalam mencapai kesuksesan. f. Genetika Meskipun warisan genetis tidak menentukan nasib, namun faktor ini juga mempengaruhi kesuksesan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik merupakan salah satu faktor yang mendasari perilaku dalam diri individu. g. Pendidikan Pendidikan mempengaruhi kecerdasan, pembentukan kebiasaan yang sehat, perkembangan watak, keterampilan, hasrat, dan kinerja yang dihasilkan individu. h. Keyakinan Keyakinan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi suatu masalah serta membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidup. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, Hardjono, dan Karyanta (2014) menyatakan bahwa optimisme merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adversity quotient. Optimisme merupakan sikap positif dalam memandang suatu masalah. Individu yang optimistis akan menghadapi masalah atau kesulitan dengan keyakinan atau pandangan positif sehingga masalah atau kesulitan tersebut dapat terselesaikan. Kemampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan masalah atau kesulitan tersebut merupakan bentuk dari adversity quotient. Individu yang dapat menyelesaikan masalah atau kesulitan dengan baik memiliki adversity quotient yang tinggi. Dengan demikian, peningkatan optimisme secara langsung juga dapat meningkatkan adversity quotient yang dimiliki individu.
Dimensi Adversity Quotient (skripsi dan tesis)
Menurut Stoltz (2004), adversity quotient memiliki empat dimensi yang disingkat dengan CO2RE, yaitu: a. Control/kendali (C) Kendali berkaitan dengan seberapa besar orang merasa mampu mengendalikan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan sejauh mana individu merasakan bahwa kendali itu ikut berperan dalam peristiwa yang menimbulkan kesulitan. Semakin besar kendali yang dimiliki semakin besar kemungkinan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan dan tetap teguh dalam niat serta ulet dalam mencari penyelesaian. Demikian sebaliknya, jika semakin rendah kendali, akibatnya seseorang menjadi tidak berdaya menghadapi kesulitan dan mudah menyerah. b. Origin and ownership/kepemilikan (O2) Kepemilikan atau dalam istilah lain disebut dengan asal-usul dan pengakuan akan mempertanyakan siapa atau apa yang menimbulkan kesulitan dan sejauh mana seorang individu menganggap dirinya mempengaruhi dirinya sendiri sebagai penyebab asal-usul kesulitan. Seseorang yang skor origin (asal-usulnya) rendah akan cenderung berfikir bahwa semua kesulitan atau permasalahan yang datang itu karena kesalahan, kecerobohan, atau kebodohan dirinya sendiri serta membuat perasaan dan pikiran merusak semangatnya. Sedangkan orang yang memiliki skor origin yang tinggi akan berfikir bahwa sumbersumber kesulitan itu berasal dari orang lain atau dari luar. Individu tersebut merasa saat ini bukan waktu yang tepat, setiap orang akan mengalami masa-masa yang sulit, atau tidak ada yang dapat menduga datangnya kesulitan. c. Reach/jangkauan (R) Jangkauan merupakan bagian dari adversity quotient yang mempertanyakan sejauh manakah kesulitan akan menjangkau bagian lain dari individu. Reach juga berarti sejauh mana kesulitan yang ada akan menjangkau bagian-bagian lain dari kehidupan seseorang. Seseorang yang memiliki skor reach rendah akan berpikir bahwa dampak dari kejadian dari suatu peristiwa akan meluas pada kejadiankejadian lain dalam kehidupannya, sehingga menganggap peristiwaperistiwa buruk sebagai bencana, dengan membiarkannya meluas dan mengganggu kehidupannya. Sebaliknya, semakin tinggi skor reach seseorang, semakin besar kemungkinan individu tersebut dapat membatasi jangkauan masalahnya pada peristiwa yang sedang dihadapi, sehingga peristiwa tersebut tidak berdampak meluas pada kehidupannya. d. Endurance/daya tahan (E) Dimensi ini lebih berkaitan dengan persepsi seseorang akan lama atau tidaknya kesulitan akan berlangsung. Semakin rendah skor endurance seseorang, semakin besar kemungkinannya menganggap kesulitan dan/atau penyebabnya akan berlangsung lama, bahkan selamanya. Sebaliknya, orang yang memiliki skor endurance yang tinggi akan menganggap bahwa kesulitan dan penyebabnya hanya bersifat sementara, sehingga individu tersebut tidak terlarut dalam kesulitan yang dihadapinya
Pengertian Adversity Quotient (skripsi dan tesis)
Adversity Quotient (AQ) adalah kecerdasan mengubah hambatan menjadi peluang kesuksesan (Stoltz, 2004). Sukses tidaknya seorang individu dalam pekerjaan maupun kehidupannya ditentukan oleh AQ. AQ dapat memberitahukan seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan kemampuan untuk mengatasinya, siapa yang akan mampu mengatasi kesulitan dan siapa yang akan hancur, siapa yang akan melampui harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan gagal, dan siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan. Menurut Phoolka dan Kaur (2012), AQ merupakan kemampuan seseorang dalam mengatasi kesulitan dan hambatan dalam hidupnya. AQ mampu memprediksi bagaimana reaksi individu dalam menghadapi situasi sulit.
Saham (skripsi dan tesis)
Diantara banyak instrument investasi yang diperdagangkan di pasar modal, saham adalah instrument yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Secara sederhana, Widoatmodjo (2012:55) mendefinisikan saham sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Sartono (2008:25) juga menjelaskan saham adalah bukti penyerahan modal dana perusahaan. Wujud lembar saham menurut Fahmi (2013:68) adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang ditujukan kepada setiap pemegangnya. Tjiptono dan Hendy (2011:103) juga mengatakan bahwa porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan. Artinya selembar saham menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik dari suatu perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, sesuai dengan porsi kepemilikian yang tertera pada lembar saham
Pasar Modal (skripsi dan tesis)
Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Pasar Modal adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berikut ini juga terdapat beberapa pengertian pasar modal menurut para ahli ekonomi. Pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain, hanya saja barang yang diperdagangkannya yang berbeda (Widoatmodjo, 2012:15). Pasar modal memperjualbelikan dana-dana jangka panjang yang keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Begitu pun menurut Mardiyanto (2009:15) pasar modal merupakan pasar yang memperjualbelikan sekuritas jangka panjang (lebih dari satu tahun). Sementara menurut Sartono (2012:21), pasar modal merupakan tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka panjang atau long-term financial asset. Berdasarkan defenisi menurut undang-undang dan para ahli diatas, maka pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka panjang antara investor dengan perusahaan penerbit sekuritas dimana keterikatan sekuritas yang diperjualbelikan dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar modal memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Peran pasar modal yaitu sebagai sumber dana alternatif bagi perusahaan dimana perusahaan merupakan salah satu agen produksi yang secara nasional akan membentuk Gross Domestic Product (GDP). Apabila pasar modal mengalami perkembangan maka akan menunjang peningkatan GDP sehingga akan mendorong kemajuan ekonomi suatu negara (Widoatmodjo, 2009:12)
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Harga Saham (skripsi dan tesis)
Pengertian Harga Saham (skripsi dan tesis)
Nilai Intrinsik (skripsi dan tesis)
Analisis Fundamental (skripsi dan tesis)
Konsep Nilai (skripsi dan tesis)
Jenis Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Tujuan Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Tujuan Keuangan (skripsi dan tesis)
Manajemen Risiko Usaha Pertanian (skripsi dan tesis)
Menurut Sriyadi (2014), manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu. Djojosoedarso (2003) menyatakan bahwa manajemen risiko merupakan berbagai cara penanggulangan risiko. Peltier (2001), manajemen risiko merupakan proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko.
Pendapat lain yaitu menurut Dorfman (2004) manajemen risiko merupakan proses logis yang digunakan oleh perusahaan bisnis dan individual. Suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi juga disebut manajemen risiko (Darmawi, 2016). Manajemen risiko dalam pertanian merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi berbagai risiko dari aktivitas usahatani.
Manajemen risiko dalam pertanian merupakan solusi yang harus dilakukan oleh petani dalam melakukan aktivitas usahatani tembakau untuk meminimalkan risiko yang akan diterima. Aktivitas usahatani juga merupakan aktivitas ekonomi. Petani merupakan pelaku utamanya, dengan tujuan mencari keuntungan (profit). Risiko – risiko pertanian yang ada akan mengancam total penerimaan dari petani, sehingga manajemen risiko pertanian perlu untuk dilakukan.
Usaha dibidang pertanian memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha lainnya sehingga memerlukan pengelolaan yang baik agar usahanya dapat berjalan secara berkesinambungan. Petani memiliki banyak pilihan dalam mengelola risiko usaha yang dihadapinya antara lain dengan melakukan diversifikasi usaha (enterprise diversification), integrasi vertikal (vertical integration), kontrak produksi (production contract), kontrak pemasaran (marketing contract), perlindungan nilai (hedging), asuransi (insurance) (Arham, 2016)
Menurut Debertin (dalam Arham, 2016) bahwa salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengurangi kerugian ketika alam dan pasar dalam kondisi kurang menguntungkan adalah dengan melakukan diversifikasi usaha. Strategi pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh petani dapat dikelompokkan atas tiga yaitu:
- strategi ex-ante yaitu strategi yang dilakukan oleh petani sebelum terjadinya guncangan. Hal ini bertujuan agar usahatani yang dikelolah oleh petani tidak berada pada posisi yang rawan,
- strategi interactive yaitu strategi yang dilakukan oleh petani pada saat terjadinya guncangan dengan melakukan realokasi sumberdaya agar dampak risiko dapat diminimalkan, dan
- strategi post-ante yaitu strategi yang dilakukan setelah terjadi risiko yang bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko berikutnya
Preferensi Risiko Usaha Tani (skripsi dan tesis)
Untuk dapat menjelaskan perilaku pengambil keputusan terhadap risiko usahatani, maka digunakan suatu pendekatan rasional dengan teori utilitas yang diwujudkan dengan bentuk fungsi utilitas (Barry dalam Sriyadi, 2014). Selain teori utilitas ada model lain yaitu model Safety First (mendahulukan keselamatan) dan model Lexicography. Studi yang dilakukan Officer dan Halter serta Lin et al. dalam Sriyadi (2014) menyimpulkan bahwa analisis Bernoulli maximization utility tentang perilaku petani, ternyata lebih akurat dibandingkan analisis maximization profit, sedangkan fungsi Lexicographic utility, walaupun berpengaruh pada proses pembuatan keputusan petani, kurang baik digunakan, sedikit diatas maximization profit.
Pada model Safety First petani berperilaku enggan terhadap risiko dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena kehidupan petani di pedesaan yang begitu dekat dengan batas subsistensi serta selalu mengalami ketidakpastian cuaca dan tuntutan dari pihak luar. Sifat khas yang selalu ada pada diri petani adalah berusaha menghindari kegagalan-kegagalan yang menghancurkan kehidupannya dan bukan berusaha memperoleh keuntungan yang besar dengan mengambil risiko. Dengan kata lain petani menemukan keuntungan subyektif dari kerugian maksimum (Scott dalam Sriyadi, 2014).
Pada model Lexicography, hal yang penting adalah bagaimana petani memberi penekanan pada sejumlah tujuan usaha dan bagaimana tujuan-tujuan berubah urutannya kalau ada pengaruh dari luar. Dalam teori utilitas dikenal adanya suatu ciri yang menunjukkan bahwa para petani mungkin berusaha untuk memaksimumkan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak selalu harus berarti berbentuk keuntungan. Teori ini diawali dengan suatu asumsi bahwa petani yang rasional dalam menghadapi situasi ketidakpastian akan berusaha memaksimumkan kepuasan atau utilitasnya dan bukannya jumlah rupiah yang diharapkan akan diterima.
Menurut Majumdar (Sriyadi, 2014) pada garis besarnya teori utilitas dapat diklasifikasikan menjadi lima kategori.
- Utilitas Marshallian (Marshallian utility) atau disebut juga dengan introspective cardinalist.
- Hicksian Indifference Preference, pendekatan ini sifatnya ordinalis atau sering disebut introspective ordinalist.
- Samuelson’s Revealed Preference atau behaviorist ordinalist artinya bahwa ukuran ordinal yang lebih ditekankan pada tingkah laku pengambil keputusan.
- Morgenstern and Von Neumann atau behaviorist cardinalist. Konsep ini lebih banyak dipakai karena disamping ukurannya rasional juga dalam praktek cara pengukurannya relatif lebih mudah.
- Amstrong’s Marginal Preference yang dikenal dengan revisi dari pendekatan utilitas Marshallian dengan memasukkan aspek ketidakpastian.
Hasil inventarisasi terhadap teori utilitas yang telah dilakukan oleh Officer dan Halter (Sriyadi, 2014) menunjukkan bahwa teknik yang dikembangkan oleh Von Neumann dan Morgenstern merupakan teknik estimasi yang paling sedikit tingkat kesulitannya. Tiga axiom dalam Expected Utility Theorem yang telah dikembangkan oleh Neumann dan Morgenstern sejak tahun 1940 yang berhubungan dengan sikap atau perilaku dalam pengambilan keputusan yaitu (1) ordering and Transitivity; (2) continuity dan (3) independent (Anderson et al, dalam Sriyadi, 2014).
Utilitas adalah deskripsi perilaku seseorang yang berhubungan dengan pilihan kegiatan dari beberapa alternatif kesempatan. Perilaku ini dapat digambarkan oleh fungsi utilitas berdasarkan skala yang bersifat arbitraries dari beberapa observasi. Kurva fungsi utilitas akan memperlihatkan nilai relatif yang diberikan oleh seseorang pada beberapa tingkat pendapatan. Karena itu tindakan pilihan ini dapat digambarkan dalam fungsi utilitas yang diukur berdasarkan distribusi probabilitas yang subyektif dari kepercayaan dan preferensi seseorang. Ada beberapa model fungsi utilitas, diantaranya tiga model yang telah dikembangkan oleh Officer dan Halter (dalam Sriyadi, 2014).
- Model Von Neumann-Moegenstern (N-M)
- Model modifikasi Von Neumann-Morgenstern (Modifikasi N-M)
- Model Ramsey.
Dalam mengestimasi fungsi utilitas Officer dan Halter, Wiens (dalam Sriyadi, 2014), menyarankan untuk menggunakan fungsi kuadratik sebagai berikut:
U = b0 + b1M + b2M2 ………………………….. (2.1) Keterangan:
U = nilai utilitas
M = penerimaan yang diperoleh pada titik keseimbangan alternatif pilihan yang diajukan.
b0 = intersep 1
b = koefisien regresi 2
b = koefisien risk preferensi
Koefisien b2 pada persamaan 2 U = b0 + b1M + b2M menunjukkan perilaku petani terhadap risiko. Apabila 2 b > 0 berarti petani berperilaku menyukai risiko (risk lover), b2 < 0 berarti petani berperilaku enggan terhadap risiko (risk averter) dan jika b2 = 0 berarti petani berperilaku netral terhadap risiko (risk neutral atau risk indifference). Oleh karena itu koefisien 2 b disebut koefisien risk preference atau risk eversion. Menurut Orazem (1984) fungsi utilitas dapat dijelaskan pada gambar 2.2. Bentuk fungsi utilitas dari risk averter mempunyai fungsi dengan penambahan yang semakin menurun dengan makin bertambahnya M (kurva EAD). Fungsi utilitas untuk risk neutral mempunyai kemiringan yang konstan (EBD). Fungsi utilitas yang risk lover akan bertambah dengan penambahan yang semakin meningkat dengan makin bertambahnya M (ECD).
Selain dengan fungsi kuadratik dalam mengestimasi fungsi utilitas dapat juga dengan model fungsi pangkat sebagai berikut :
U = AMb …………………………………………………. (2.2) Keterangan:
A = intersep
U = nilai utilitas
M = penerimaan yang diperoleh pada titik keseimbangan alternatif pilihan yang diajukan.
b = koefisien risk preferensi
Nilai b pada persamaan b U = A.M menunjukkan perilaku petani terhadap risiko. Apabila b > 1 berarti petani berperilaku menyukai risiko (risk lover), b < 1 berarti petani berperilaku enggan terhadap risiko (risk averter) dan jika b = 1 berarti petani berperilaku netral terhadap risiko (risk neutral atau risk indifference). Oleh karena itu nilai b disebut koefisien risk preference atau risk eversion
Risiko Usaha Pertanian (skripsi dan tesis)
Risiko merupakan suatu hal yang harus dihadapi siapa saja. Tindakan untuk menghindari risiko merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan, sehingga yang paling mudah ialah bagaimana mengelola risiko dengan baik.
Risiko yang dikelola dengan baik akan meminimalisir kerugian yang diperoleh. Risiko dalam bisnis merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Risiko yang paling umum ditemui bisa dibagi ke dalam tiga kategori: keuangan, operasional, dan strategis. Selain itu, risiko bisa bersifat internal atau eksternal kelembagaan. Risiko internal sebagian besar berada dalam kendali petani karena terkait dengan sistem operasional dan keputusan manajemen. Risiko eksternal sebagian besar di luar kendali petani dikarenakan terkait dengan alam seperti bencana alam serta cuaca yang tidak menentu (Goldberg dan Palladini, 2011).
Risiko selalu ada dalam setiap dunia usaha. Risiko dalam bisnis menjadi suatu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan. Dunia usaha tidak terlepas dari adanya risiko. Kata risiko telah banyak digunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam dunia bisnis maupun usaha. Kegiatan bisnis bidang pertanian pun erat kaitannya dengan istilah risiko. Pengusaha maupun petani umumnya menggunakan istilah risiko untuk menggambarkan suatu kejadian yang merugikan. Pemahaman setiap orang terhadap risiko bisa berbeda-beda tergantung pada sejauh mana orang tersebut mengerti konsep dan definisi risiko. Keputusan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu situasi keputusan yang pasti, dan situasi keputusan yang tidak pasti atau dalam kondisi risiko. Risiko merupakan peluang suatu kehilangan atau kerugian (Harwood et al, 1999).
Risiko yang dihadapi dalam kegiatan bisnis maupun produksi, disebabkan oleh adanya sumber-sumber penyebab terjadinya risiko. Identifikasi terhadap sumber risiko produksi yang dihadapi penting untuk dilakukan. Petani menghadapi beberapa risiko produksi seperti risiko dari pemilihan lahan yang tepat, iklim, pengaturan irigasi dan variabel lainnya, hal ini sesuai dengan pernyataan Hardwood et al (1999). Risiko produksi lainnya yang akan dihadapi petani dapat berasal dari hama dan penyakit.
Risk averse, risk neutral dan risk taker merupakan tiga kriteria perilaku petani dalam menghadapi risiko, hal itu sesuai dengan pernyataan Debertin dalam Assafa (2014). Setiap petani memiliki perbedaan perilaku dalam menghadapi risiko yang dihadapi. Petani yang risk averse merupakan perilaku petani yang tidak siap untuk menghadapi kerugian. Petani akan mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi jika menghadapi risiko yang tinggi. Perilaku risk taker pada petani yang berani mengambil kesempatan walaupun hasil yang diperoleh rendah. Pendapatan rendah yang dihadapi petani tidak mempengaruhi keinginan petani untuk menjalankan kegiatan produksinya. Petani risk neutral menunjukkan perilaku yang tidak peka terhadap besar atau kecilnya risiko yang dihadapi
Harwood et al (1999), menjelaskan beberapa risiko yang sering terjadi pada pertanian dan dapat menurunkan tingkat pendapatan petani, yaitu:
- Risiko Hasil Produksi
Fluktuasi hasil produksi dalam pertanian dapat disebabkan karena kejadian yang tidak terkontrol. Biasanya disebabkan oleh kondisi alam yang ekstrim seperti curah hujan, iklim, cuaca, dan serangan hama dan penyakit. Produksi juga harus memperhatikan teknologi tepat guna untuk memaksimumkan keuntungan dari hasil produksi optimal.
- Risiko Harga atau Pasar
Risiko harga dapat dipengaruhi oleh perubahan harga produksi atau input yang digunakan. Risiko ini muncul ketika proses produksi sudah berjalan. Risiko ini lebih disebabkan oleh proses produksi dalam jangka waktu lama pada pertanian, sehingga kebutuhan akan input setiap periode memiliki harga yang berbeda. Kemudian adanya perbedaan permintaan pada lini konsumen domestik maupun internasional.
- Risiko Institutsi
Institusi atau kelembagaan mempengaruhi hasil pertanian melalui kebijakan dan peraturan. Kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi petani. Fluktuasi harga input maupun output pertanian dapat mempengaruhi biaya produksi.
- Risiko Manusia
Risiko ini disebabkan oleh tingkah laku manusia dalam melakukan proses produksi. Sumberdaya manusia perlu diperhatikan untuk menghasilkan output optimal. Moral manusia dapat menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi.
- Risiko Keuangan
Risiko keuangan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh cara petani dalam mengelola keuangannya. Modal yang dimiliki dapat digunakan secara optimal untuk menghasilkan output. Peminjaman modal yang banyak dilakukan oleh petani memberikan manfaat seimbang berupa laba antara pengelola dan pemilik modal.
Kemunculan risiko pada pertanian dapat pula disebabkan oleh adanya faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor eksternal dari sektor pertanian berpengaruh lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor internal. Contoh, anomali perubahan iklim yang terjadi dewasa ini, berimplikasi langsung terhadap aktivitas usahatani di Indonesia. Perubahan iklim yang semakin tidak dapat dikira oleh para petani, menyebabkan sering terjadinya kejadian-kejadian buruk yang merugikan petani seperti tidak optimalnya atau rusaknya jaringan irigasi, jalan usahatani, dan prasarana pertanian lainnya (Ramadhana, 2013).
Pajak Daerah (skripsi dan tesis)
Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2001:93) yaitu : “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.”
Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):
- Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
- Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.
Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
- Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
- Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah.
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (skripsi dan tesis)
Menurut Abdul Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
Menurut Mardiasmo (2002) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.( UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah (regional income). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan pendapatan masyarakatnya (Susanto dkk, 2010).
Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 (RI, 2004) tentang perimbangan keuangan negara atara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :
- Pajak Asli Daerah bersumber dari:
- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- Lain-lain PAD yang sah
- Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepala daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah
PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) (skripsi dan tesis)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian di satu daerah atau Provinsi. Perhitungan PDRB yang sering juga disebut Pendapatan Regional dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran dan pendekatan produksi.
Perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor produksi, yaitu upah dan gaji dan surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Sektor pemerintahan dan usaha yang sifatnya tisak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran para pelaku ekonomi atas barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian satu daerah.
Perhitungan PDRB menurut pengeluaran diperinci menjadi 6 kelompok yaitu : (1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) Pengeluaran konsumsi lembaga swadaya yang tidak mencari keuntungan; (3) Pengeluaran konsumi pemerintah; (4) Pembentukan modal tetap bruto (investasi); (5) Perubahan stok dan (6) Net ekspor (ekspor dikurangi impor).
Perhitungan output pada perekonomian dengan pendekatan pengeluaran dijelaskan dalam persamaan berikut.
Y atau PDRB = C + I + G + NX
dimana Y atau PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto; C adalah konsumsi; I adalah investasi; G adalah pengeluaran pemerintah; dan NX adalah ekspor neto (ekspor dikurangi impor).
Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor-sektor dalam perekonomian dengan cara mengurangkan biaya antara dari nilai total produksi bruto sektor antara atau sub sektor tersebut (Tarigan 2009). Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi (output) dengan biaya antara (intermediate cost). Pada umumnya sektor-sektor perekonomian dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri; (4) Listrik, Gas dan Air Minum; (5) Bangunan; (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan dan Tanah serta Jasa Perumahan dan (9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.
Perhitungan PDRB dengan pendekatan produksi didasarkan pada fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas menyatakan bahwa pendapatan nasional yang dibagi diantara modal dan tenaga kerja adalah tetap konstan selama periode yang panjang. Fungsi produksi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, yaitu jika modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yang sama, maka output meningkat menurut proporsi yang sama pula (Mankiw, 2006).
Fungsi produksi Cobb-Douglas mempunyai unsur yaitu :
Pendapatan Modal = MPK x K = ∝Y
Pendapatan Tenaga Kerja = MPL x L = (1 – ∝)Y
dimana ∝ adalah konstanta antara nol dan satu yang mengukur bagian pendapatan yang dihasilkan oleh modal dan (1 – ∝) menentukan bagian pendapatan yang dihasilkan oleh tenaga kerja. MPK adalah marginal product of capital (produksi marginal modal) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit modal tambahan. MPL adalah marginal product of labour (produksi marginal tenaga kerja) yaitu jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan. K adalah modal; L adalah tenaga kerja dan Y adalah pendapatan nasional.
Fungsi Cobb-Douglas yang memenuhi unsur diatas adalah :
F(K, L) = A K∝ L
dimana A adalah parameter yang lebih besar dari nol yang mengukur produktivitas teknologi. 1-∝
Untuk membuktikan fungsi Cobb-Douglas memiliki skala hasil konstan, dapat dilakukan dengan mengalikan modal dan tenaga kerja dengan z konstan, sebagai berikut :
F(zK, zL) = A(zK)∝(zL)1-∝
F(zK, zL) = Az∝K∝z 1-∝L
F(zK, zL) = Az 1-∝ ∝ z 1-∝K∝ L1-∝ karena z ∝ z 1-∝
F(zK, zL) = zAK = z maka fungsi menjadi ∝ L1-∝ kaena zAK∝ L1-∝
F(zK, zL) = zF(K, L) = zY = F(K, L) maka
Berdasarkan uraian ini, jumlah output Y meningkat sebesar z, yang menunjukkan bahwa fungsi produksi Cob-Douglas memiliki skala hasil konstan. Produk marginal fungsi Cobb-Douglas, terdiri dari produk marginal tenaga kerja yaitu MPL = (1 – ∝) AK∝ L1-∝ dan produk marginal modal adalah MPK = ∝ AK∝-1 L1-∝
Menurut teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh T.W. Swan (1956) dan Robert M. Solow (1970) yang dikenal dengan model Solow-Swan output perekonomian merupakan fungsi dari kapital, tenaga kerja dan teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah peningkatan skill atau kemampuan teknik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Teknologi dapat pula diartikan sebagai cara yang lebih baik untuk memproduksi barang dengan hasil atau output yang lebih banyak dan jumlah modal (capital) dan tenaga kerja (labour) yang tetap. Dalam model fungsi produksi Solow-Swan, teknologi dianggap fungsi dari waktu (Mankiw, 2006), sebagaimana ditunjukkan dalam persamaan fungsi produksi berikut ini.
Y = f(K,L,t)
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa Y merupakan variabel endogen yang dipengaruhi oleh modal (K), tenaga kerja (L) dan teknologi (t). Jika modal dan tenaga kerja makin banyak maka pendapatan dalam perekonomian akan makin tinggi. Infrastruktur Jalan merupakan bagian dari modal yang juga mempengaruhi pertumbuhan output dalam perekonomian. Hal ini sesuai dengan pandangan Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation (1776) yang membahas masalah pertumbuhan ekonomi dan menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana yang dibutuhkan (Tarigan, 2009).
Pandangan Adam Smith ini diperkuat oleh John Mainard Keynes (1936) yang menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah harus mengambil peran dalam hal kebijakan fiskal (perpajakan dan pembelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar) dan pengawasan langsung. Pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur jalan merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu pembelanjaan pemerintah. Dalam kerangkan ekonomi wilayah, Richardson (dalam Tarigan, 2009) menderivasikan fungsi produksi Solow-Swan menjadi sebagai berikut :
Yi = ai ki + (1 – ai) ni + Ti
dimana Yi adalah bersarnya output; ki adalah tingkat pertumbuhan modal; ni adalah tingkat pertumbuhan tenaga kerja; Ti adalah kemajuan teknologi; a adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor modal dan (1 – a) adalah bagian yang dihasilkan oleh faktor diluar modal
Berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglas, teori pertumbuhan model SolowSwan dan teori pertumbuhan ekonomi regional Richardson, menjelaskan bahwa “teknologi” berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian atau PDRB. Berdasarkan definisi tenologi, pembangunan infrastruktur jalan termasuk bagian teknologi.
Pajak Daerah (skripsi dan tesis)
Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2001:93) yaitu : “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.”
Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah adalah sebagai berikut (Sugianto, 2008):
- Pajak daerah dipungut daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dan terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasai.
- Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Berdasarkan pendapat di atas maka disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pemungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada para warga masyarakat dengan sifat dapat dipaksakan dan hasilnya digunakan untuk kemajuan daerah itu sendiri.
Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Republik indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :
- Pajak Hotel
Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, yaitu bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya, dengan dipungut bayaran lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- Pajak Restoran
Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, yaitu tempat menyantap makanan dan /atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
- Pajak Hiburan
Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, yaitu semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan,dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- Pajak Penerangan Jalan
Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah Daerah.
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
Pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pajak Parkir
Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran
Pengaruh Manajemen Laba terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)
Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Menurut Levitt dalam Hall (2002) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15)
Pengujian hipotesis Pambudi dan Ghozali (2013) mengenai pengaruh variabel Manajemen laba terhadap audit fee menunjukkan nilai t sebesar 2,376 dengan signifikansi sebesar 0,020. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat manajemen laba yang tinggi terhadap audit fees
menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap fee audit eksternal.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut Machfoedz (1994) dalam Maria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.
Penelitian Dewi dan Darya (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal.yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal
Pengaruh Kompensasi CEO terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)
Kompensasi digunakan sebagai mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan. Kompensasi berdasarkan insentif mendorong eksekutif untuk mengelola penghasilan untuk keuntungan keuangan pribadi (Cheng and Warfield, 2005). Kompensasi insentif CEO direncanakan untuk meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.
Penelitian Wiriatmaja (2015) menunjukkan bahwa kompensasi CEO berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka kompensasi CEO berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal
Pengaruh Komite Audit terhadap Fee audit Perusahaan (skripsi dan tesis)
Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.
Penelitian Nugrahani dan Sabeni (2013) menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap fee audit eksternal yang dapat diketahui dari hasil pengujian regresi berganda yang meperoleh probabilitas signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap fee audit eksternal.
Fee audit (skripsi dan tesis)
Profesi akuntan publik mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lainnya seperti dokter atau pengacara. Profesi dokter maupun pengacara dalam menjalankan keahliannya akan menerima fee dari kliennya, dan mereka berpihak pada kliennya. Sedangkan profesi akuntan juga memperoleh fee dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, tetapi akuntan harus independen, tidak memihak pada kliennya dan dalam melaporkan atau mendeteksi kecurangan harus bebas dari pengaruh fee yang diterima, karena memanfaatkan hasil pemeriksaannya terutama adalah pihak lain selain kliennya (Mulyadi, 1998 : 21). Oleh karena itu independensi dari akuntan dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan publik tersebut dibayar oleh kliennya atas jasa yang diberikan tersebut.
DeAngelo dalam Halim (2005) menyatakan bahwa fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit. Sedangkan menurut Sankaraguruswamy (2003) fee audit merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, keuangan klien (financial of client), ukuran perusahaan klien (client size), ukuran auditor atau KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industri (industry expertise), serta efisiensi yang dimiliki auditor (technological efficiency of auditors).
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee audit. Dalam bagian Lampiran 1 dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau dianjurkan oleh auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.
Manajemen Laba (skripsi dan tesis)
Belkaoui (2007:201) menyatakan pada dasarnya definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan Fischer dan Rosenzweig (1995) dalam Khafid (2004:42) mendefinisikan manajemen laba sebagai, …action of a manager which serve to increase (decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible without generating a corresponding increase decrease) in a long term economics profitability of the unit. Definisi tersebut tidak hanya terbatas pada perilaku tetapi lebih luas mencakup seluruh tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola laba. Praktek mengenai manajemen laba dipandang sebagai bentuk manipulasi akuntansi (Stolowy dan Breton 2003 dalam Juniarti 2005:150). Sedangkan Wild et al (2001) dalam Juniarti (2005:150) mengatakan earning management sebagai a purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy objectives.
Menurut Levitt dalam Hall (2002) menyebutkan bahwa manajemen laba didefinisikan sebagai suatu praktek pelaporan earnings yang lebih merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. Adapun Merchant (1989) dalam Wirda (2007:15) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis yang dalam jangka panjang dapat merugikan perusahaan. Dengan adanya praktek manajemen laba, reliabilitas dari laba akan tereduksi. Hal ini disebabkan karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran income (dinaikkan atau diturunkan) sehingga melaporkan income yang tidak representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. Menurut Belkaoui (2007:206) isu-isu dalam manajemen laba antara lain:
- Manajemen laba bertujuan untuk memenuhi harapan dari analis keuangan atau manajemen (yang diwakili oleh peramalan laba dari publik).
- Manajemen laba bertujuan untuk mempengaruhi kinerja harga jangka pendek dengan berbagai cara.
- Manajemen laba berakhir dan dapat bertahan karena informasi yang asimetris suatu kondisi yang disebabkan ileh informasi yang diketahui manajemen namun tidak ingin untuk mereka ungkapkan.
- Manajemen laba terjadi dalam konteks suatu kumpulan pelaporan yang fleksibel dan seperangkat kontrak tertentu yang menentukan pembagian aturan diantara pemegang kepentingan.
- Strategi perusahaan bagi manajemen laba mengikuti satu atau lebih dari tiga pendekatan (memilih dari pilihan-pilihan yang ada dalam GAAP, pilihan aplikasi yang ada dalam opsi menggunakan akuisisi serta deposisi aktiva dan waktu untuk melaporkannya).
- Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas.
- Manajemen laba dapat berasal dari pemenuhan perjanjian dari kontrak kompensai implisit.
- Manajemen laba tumbuh dari ancaman dua bentuk aturan yakni aturan industri spesifik dan aturan antitrust.
- Laba negatif secara tiba-tiba umumnya lebih merugikan daripada revisi ramalan negatif.
Salah satu pola atau tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan yaitu income smoothing (perataan laba). Menurut Koch (1981) dalam Mursalim (2003:162) tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatau sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi semu (artificial smoothing) atau transaksi riil (real smoothing).
Sedangkan definisi dari Poll (2004) dalam Juniarti (2005:150) smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by leveling off the earnings peaks and raising the valleys. Definisi lain menganai income smoothing adalah definisi yang dikemukakan oleh Belkaoui (2007:192) perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau tingkat yang diinginkan.
Adapun Frudenberg dan Tirole (1995) dalam Nurkhabib (2004:11) mendefinisikan perataan laba sebagai proses manipulasi profil waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan perubahannya lebih sedikit. Definisi income smoothing lainnya yang dikemukakan Chairi dan Ghozali (2001:231) bahwa perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batasbatas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. Beidleman dalam Belkaoui (2007:193) mempertimbangkan dua alas an menejemen meratakan laporan laba. Pendapat pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat mendukung deviden dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba yang variabel sehingga memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat resiko perusahaan secara keseluruhan.
Argumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian fortofolio pasar. Hal tersebut merupakan hasil dari kebutuhan manajemen untuk menetralisir ketidakpastian lingkungan dan menurunkan fluktuasi yang luas dalam kinerja operasi perusahaan terhadap siklus waktu baik maupun waktu buruk yang berganti-ganti.
Manajemen laba berbeda dengan kecurangan. Perbedaan tersebut terletak pada tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi. Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh menejemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas dalam membuat pilihan metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternative metode dan kebijakan akuntansi yang ada, yang menurut preferensi manajer paling menguntungkan pada periode pelaporan.
Manajemen banyak memanfaatkan standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat pengadobsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan kondisi perusahaan. Fleksibilitas yang terdapat dalam standar akuntansi pada akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya. Sedangkan kecurangan dalam pelaporan keuangan lebih merupakan upaya manajemen untuk menyembunyikan atau memanipulasi sebagian atau seluruh informasi keuangan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Konsep perataan laba mengasumsikan bahwa investor adalah orang yang menolak resiko (Fudenberg dan Tirole 1995 dalam Salno dan Baridwan, 2000:16) dan manajer yang menolak resiko terdorong untuk melakukan perataan laba. Demikian juga dalam hubungannya dengan kreditur, manajer lebih menyukai alternatif yang menghasilkan perataan laba (Trueman dan Titman 1988 dalam Salno dan Baridwan, 2000:16). Hasil penelitian Suh (1990) dalam Khafid (2004:42) juga menunjukkan adanya motivasi kuat yang mendorong manajer melakukan perataan laba.
Adapun Bidleman dalam Assih dan Gudono (2000:37) percaya bahwa manajemen melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi covariance atas return dengan pasar. Sedangkan Barnea et. al (1976) dalam Assih dan Gudono (2000:37) menyatakan bahwa manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi dalam laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas dimasa yang akan datang.
Di lain pihak menurut Dye (1988) dalam Khafid (2004:43) menyatakan pemilik mendukung perataan laba karena adanya motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar melakukan praktek manajemen laba. Motivasi eksternal ditujukan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah persepsi investor prospektif atau potensial terhadap nilai perusahaan.
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut Machfoedz (1994) dalam Maria (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan.
Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi dan untuk sejumlah alasan berbeda :
- Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.
- Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam kontrak keuangan.
- Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba.
Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil.
Kompensasi CEO (skripsi dan tesis)
Kompensasi digunakan sebagai mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham dalam perusahaan. Kompensasi berdasarkan insentif mendorong eksekutif untuk mengelola penghasilan untuk keuntungan keuangan pribadi (Cheng and Warfield, 2005). Kompensasi insentif CEO direncanakan untuk meminimalisasi konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham.
Vafeas dan Waeglein (2007) menemukan bahwa dewan komisaris lebih memilih auditor eksternal dengan kualitas tinggi dan dikenakan biaya yang tinggi. Hal ini dilakukan sebagai manajemen kontrol terhadap kemungkinan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajer dalam meningkatkan bonusnya. Gordon (2003) menemukan bahwa upaya audit yang lebih tinggi diperlukan untuk mendeteksi adanya manipulasi laba oleh manajer dalam kepentingan meningkatkan kompensasi mereka.
Menurut Murphy (1999) paket bayaran CEO terdiri dari empat bagian dasar; gaji pokok, rencana bonus tahunan yang terikat beberapa ukuran akuntansi seperti penjualan bersih / laba / rugi dari kinerja, opsi saham perusahaan dan rencana insentif jangka panjang, seperti rencana stok terbatas dan kinerja berdasarkan akuntansi tahunan.
Dasar penetapan besaran kompensasi yang beragam menjadi masalah utama di banyak perusahaan. Dari permasalahan dalam kompensasi eksekutif di berbagai tipe perusahaan, Bebhuck dan Spamann (2010) menjelaskan besarnya pengaruh laporan posisi keuangan dari institusi keuangan, sepanjang adanya government guarantee, membuat kompensasi untuk CEO yang kemudian menciptakan taruhan yang besar pada kinerja jangka pendek. Jika perusahaan baik, CEO akan mengejar stock options, jika perusahaan dalam keadaan miskin, options akan menjadi tidak berguna dan pemilik membayar tagihan.
Dalam kontrak bonus dan kontrak kinerja perusahaan eksplisit menggunakan nilai perusahaan untuk mengukur besaran kompensasi yang diterima para eksekutif. Pemegang saham dalam menetapkan kompensasi menggunakan output unuk memperbaharui presepsi dan kemakmuran manajer. Untuk memberikan kenyamanan kepada agen, Prinsipal dapat menetapan kontrak kompensasi dengan memberikan pilihan dalam bentuk fixed pay: upah atau gaji (Bloom dan Milkovich, 1998).
Kebebasan untuk memilih kontrak kompensasi yang sesuai keinginan akan memberikan rasa nyaman dan akan bersedia untuk mengoptimalkan kinerjanya bagi kepentingan para prinsipal. Karakteristik dari komite penentu kompensasi juga memungkinkan menjadi indikasi kualitas dari pengawasan dan keseluruhan paket kompensasi yang diberika sesuai dengan tingkatan optimalisasi dengan tingginya kompensasi untuk kualitas baik untuk pengawasan yang dilakukan komite (Conyon dan He, 2004) .
Terdapat isu utama yang berhubungan dengan penentuan kompensasi yaitu : bentuk kompensasi, besaran kompensasi, dan keterbukaan. Bentuk dan besaran kompensasi dapat ditentukan melalui faktor yang mempengaruhi, sedangkan keterbukaan adalah mengukur seberapa taat perusahaan untuk mengungkapkan rincian besaran kompensasi yang diterima eksekutif. Struktur kompensasi eksekutif adalah komponen kunci dari strategi yang digunakan oleh pemilik perusahaan untuk menempatkan penekanan pada hasil dan perilaku penting. Analisis harus memperhitungkan dengan baik total dan campuran kompensasi (Heaney , 2005).
Imbalan terbagi menjadi dua intrinsik dan ekstrisik. Imbalan intristik yaitu imbalan yang diterima karyawan untuk dirinya sendiri. Imbalan ekstrisik mencakup kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung berupa jaminan sosial, asuransi, pensiun, pesangon, cuti kerja, pelatihan dan liburan. Sedangkan kompensasi langsung adalah gaji pokok, upah lembur, pembayaran insentif, tunjangan, dan bonus. Dalam penelitian ini kompensasi yang dipakai adalah total kompensasi yang diberikan secara langsung
Komite Audit (skripsi dan tesis)
Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).
Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut KNKG (2006), jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan.
Dalam pelakasanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau pengawasan.
Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut :
- Penyusunan Laporan Keuangan
Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atau audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.
- Manajemen Risiko dan Kontrol
Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.
- Corporate Governance
Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan corporate governance, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan corporate governance.
Informasi (skripsi dan tesis)
Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya.
Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.
Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponenkomponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalianpengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporanlaporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali mengubah karakter aktivitas.
Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, jika tidak semuanya, tahapan-tahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Terlebih lagi, output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan dalam hal (Wilkinson et al., 2000):
1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,
2) Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,
3) Kos pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah,
4) Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu,
5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi ketika dibutuhkan,
6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan output lebih luas/banyak.
7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung jawab rutin dan pembuatan keputusan.
Sedangkan kelemahannya, sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan dan pembuatan sistem terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, butuh kontrol yang lebih baik, jika ada bagian hardware yang tidak bekerja dapat melumpuhkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer peka terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak (Yosefrinaldi, 2013).
Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010 ).
- pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik
- pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masysrakat
Jurnali dan Supomo (2002) menyatakan penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan terutama bekaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas. Proses perubahan cara kerja manual ke dalam sistem yang terkomputerisasi diharapkan akan membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) (skripsi dan tesis)
Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Susanto (2013:72) adalah sebagai beritkut: “Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (integritas) dari subsub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”
Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji (2010:4) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis”. Pengertian sistem informasi menurut Puspitawati dan Anggadini (2011:57) adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi dapat pula didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengorganisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan dalam pembuatan keputusan manajemen dan pimpinan perusahaan dan dapat memudahkan pengelolaan perusahaan”.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sistem-sistem yang saling berhubungan yang melibatkan sumberdaya seperti manusia dan peralatan yang saling bekerja sama untuk mengelola data ekonomi kedalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan bagi perusahaan. Jadi pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk memudahkan perusahaan dalam memproses data dan transaksi keuangan sehingga dapat menghasilkan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.
Menurut Romney dan Steinbart (2014: 4) terdapat enam komponen SIA, yaitu: 1) Orang yang menggunakan sistem. 2) Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. 3) Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. 4) Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. 5) Infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. 6) Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.
Enam komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting sebagai berikut: 1) Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personal organisasi. 2) Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personal. 3) Memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi.
Romney dan Steinbart (2014: 11) mengungkapkan bahwa desain SIA yang baik dapat menambah nilai organisasi dengan: 1) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa. 2) Meningkatkan efisiensi. 3) Berbagi pengetahuan. 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. 5) Meningkatkan struktur pengendalian internal. 6) Meningkatkan pengambilan keputusan.
Bodnar dan Hopwood (2003:1) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Menurut Krismiaji (2010:4), sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoperasikan bisnis.
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Mulyadi (2010:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir,catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakaninformasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Sistem Akuntansi Keuangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah secara khusus dinamakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD).
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007).
Menurut Halim (2008:35) definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.
Berbeda dengan Halim, menurut Nordiawan (2006:35) akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.
Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah adalah sistem desentralisasi. Menurut Rondinelli dalam Cheema dan Rondinelli mendefinisikan desentralisasi sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006).
Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang wajib melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, asset, dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan dokumen – dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara.
Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah :
- Neraca
- Laporan Realisasi Anggaran dan
- Catatan atas Laporan Keuangan
Penerapan sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002). Variabel ini menggunakan 10 pertanyaan yang diadopsi dari Pemendagri No. 29 tahun 2002.
Keandalan (Reliability) dan Ketepatwaktuan (Timeliness)
Menururt PP Nomor 71 tahun 2010, informasi dikatakan andal apabila dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dalam kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam laporan keuangan yang andal yaitu laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Ketepatwaktuan (timeliness) merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan. Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Ketepatwaktuan merupakan tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.
Indikator keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
- Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.
- Neraca disajikan.
- Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.
- Catatan atas laporan keuangan disajikan
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.
- Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank atau catatan pihak eksternal yang membutuhkan konfirmasi atau rekonsiliasi.
- Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
Indikator ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
- Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.
- Laporan-laporan disediakan secara sistematis dan teratur, misal : laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan (bila laporan jarang tersedia berikanlah tanda pada angka satu).
- Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur :
- a) Laporan realisasi semester pertama
- b) Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD
- c) Neraca
- d) Catatan atas Laporan Keuangan
Pelaporan Keuangan Daerah (skripsi dan tesis)
Suwardjono (2012:101) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara. Dalam PP No.71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah sebagai entitas pelayanan publik, juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan daerah. Selanjutnya pada KKAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah. Karakteristik normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dijelaskan dalam SAP Bagian KKAP Lampiran I (35-40), antara lain: relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Agar relevansi ini dapat tercapai, maka laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (timeliness).
Laporan keuangan memenuhi harakteristik andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan melalui proses yang memberikan jaminan keterandalan dan ketepatwaktuan penyajiannya. Hal ini dilakukan agar akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan daerah dapat tercapai (KKAP paragraf 22).
Fungsi Manajemen Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian Manajemen Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian Harga Saham (skripsi dan tesis)
Harga saham adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada
saat harga saham sedang berlangsung yang berdasarkan pada permintaan
dan penawaran pada saham yang dimaksud. Harga saham di pasar
ditentukan oleh para pelaku pasar yang sedang melangsungkan
perdagangan sahamnya. Dengan harga saham yang sudah ditentukan
otomatis perdagangan saham di bursa efek akan berjalan. Harga saham
dapat juga didefinisikan sebagai harga yang dibentuk dari interaksi antara
para penjual dan pembeli saham yang dilatarbelakangi oleh harapan
mereka terhadap keuntungan perusahaan.
Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam
suatu Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan yang bersangkutan, hasil yang
diterima dari penjualan sahamnya akan tetap tertanam dalam perusahaan
tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu
bukanlah merupakan penanam yang permanen. Karena setiap waktu
pemegang saham dapat menjual sahamnya.
Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan
atau penyertaan pasar modal investor dalam suatu perusahaan (Fakhruddin,
2006).
Saham memberikan indikasi kepemilikan atas perusahaan sehingga
para pemegang saham berhak menentukan arah kebijaksanaan perusahaan
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga
berhak memperoleh deviden yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya,
pemegang saham pun turut menanggung resiko sebesar saham yang
dimiliki apabila perusahaan tersebut bangkrut. Modal saham adalah unit
kepemilikan dalam sebuah perusahaan, sebagai bukti kepemilikan atas
saham, perseroan terbatas menerbitkan sertifikat sahamnya (Simamora,
2004).
10
Saham yang dikeluarkan perusahaan merupakan bukti pembayaran
pemegang saham kedalam perusahaan. Jumlah yang terakumulasi dalam
perusahaan dinamakan dengan nama modal saham. Perwakilan
kepemilikan seseorang didalam suatu perseroan terbatas tercermin dalam
sedikit banyaknya lembar saham yang dimiliki. Semakin banyak lembar
saham yang dimiliki akan semakin besar derajat kepemilikannya. Menurut
Pandji dan Piji (2003) harga saham dapat dibedakan menjadi 3 yaitu :
a. Harga Nominal
Harga nominal saham adalah harga yang tercantum pada lembar
saham yang diterbitkan, yang digunakan untuk tujuan akuntansi yaitu
untuk mencatat modal disetor penuh.
b. Harga Saham Perdana
Harga penawaran umum perdana kepada investor di pasar
perdana belum tentu sama dengan harga nominal saham. Jika harga
saham perdana lebih tinggi dari harga nominal, akan ada selisih yang
disebut dengan agio (premium). Sebaliknya jika harga perdana lebih
rendah dari harga nominal, selisih tersebut adalah disagio (discount).
c. Harga Pasar
Harga pasar adalah harga saham di bursa efek pada saat itu.
Untuk saham yang menjadi incaran investor, pergerakan harga pasar
saham tersebut biasanya berubah-ubah dalam hitungan menit bahkan
detik. Sebaliknya untuk saham yang kurang peminatnya, biasanya
hanya ada sedikit pergerakan atau malah tidak bergerak sama sekali
Peranan Pasar Modal (skripsi dan tesis)
Peranan pasar modal pada suatu negara dapat dilihat dari lima aspek berikut ini : a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. Pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung. b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para investor untuk memperoleh hasil yang diharapkan. c. Pasar modal memberikan kesempatan bagi investor untuk menjual kembali saham atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya pasar modal, investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki setiap harinya. d. Pasar modal menciptakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dari transaksi surat berharga. Dengan adanya pasar modal tersebut, biaya informasi seluruhnya ditanggung oleh seluruh pelaku pasar bursa dengan demikian biayanya akan lebih murah. Biaya informasi meliputi : biaya pencarian (search cost), informasi tentang perusahaan (emiten), dan biaya informasi (information cost) untuk mencari informasi kelebihan atau kelemahan surat berharga suatu perusahaan yang go public
Pengertian Pasar Modal (skripsi dan tesis)
Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi (Pandji dan Piji, 2003). Menurut Rivai, dkk (2013) pasar modal adalah salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana dari masyarakat untuk selajutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. 2. Pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi (Pandji dan Piji, 2003).
Harga Saham (skripsi dan tesis)
Pengertian ambidexterity (skripsi dan tesis)
Konsep ambidexterity organisasi telah ada selama bertahun-tahun, beberapa bukti penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan telah berusaha menerapkannya (Adler dan Hecksher, 2013; Birkinshaw dan Gibson, 2004).Organisasi ambidextrous unggul dalam memanfaatkan produk yang ada untuk memungkinkan inovasi tambahan dan untuk mengeksplorasi peluang baru untuk mendorong inovasi yang lebih radikal (Andriopoulos dan Lewis, 2009). Tantangan utama bagi manajemen dalam mempromosikan inovasi dan bagaimana penerapannya terhadap inovasi baru adalah banyaknya hal yang mengikat seperti peraturan dan kebijaksanaan. Dan merupakan tantangan bagi manajer ketika melihat sebuah kesempatan untuk mengembangkan visi baru, menciptakan strategi baru, dan memindahkan organisasi ke arah yang baru, yaitu mereka perlu menyeimbangkan perubahan peraturan (rulechanging) dan peraturan yang berlaku (rulefollowing)(Schermerhorn Jr, 2010). Jika perusahaan terlalu memusatkan rule changingdan dibiarkan tidak terkendali maka perubahan peraturan dapat menghasilkan perubahan industri yang dapat dijalankan dan dapat dilakukan menjadi kekacauan. Sementara terlalu memusatkan rule following dapat menyebabkan struktur industri yang lebih stabil dan / atau perubahan industri yang terkendali, tetapi terdapat bahaya bahwa hal ini akanmemperkuat ketertinggalan dengan perubahan. Ambidexterity adalah kemampuan sekaligus untuk mengeksploitasi kemampuan yang ada dan untuk mengeksplorasi peluang baru (Adler dan Hecksher, 2013). Eksploitasi adalah berfokus pada penyempurnaan dan penggunaan kembali baik produk ataupun proses dengan sumber daya yang ada. Sedangkan eksplorasi menekankan organisasi dan para manajernya pada kebebasan dan
Organizational Ambidexterity (skripsi dan tesis)
Jalan menuju Ambidexterity (skripsi dan tesis)
Ada lima langkah yang dapat dilakukan unutk membangun organisasi yang ambidextrous yaitu :
Mengelola Inovasi dan Dukungan Organisasi (skripsi dan tesis)
Langkah Menuju Ambidextrous Organisasi (skripsi dan tesis)
Membangun organisasi ambidextrous (skripsi dan tesis)
Manajer yang memimpin organisasi saat ini harus mengarahkan organisasi mereka melalui lingkungan yang tidak stabil, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Saat melakukan hal ini, seringkali menajer harus berurusan dengan pilihan keputusan yang kontradiktif. Mereka harus terusmenerus mengupayakan efisiensi operasional karena tekanan untuk memberikan pertumbuhan atas dan bawah. Sebaliknya, lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat menuntut fokus pada inovasi. Menyelesaikan ketegangan ini menuntut organisasi untuk menjadi “ambidextrous” – kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, kompetensi, dan pasar produk, dan secara bersamaan menciptakan platform untuk pertumbuhan di masa depan melalui inovasi dan eksperimen (March, 1991). Jika fokus organisasi hanya pada pengelolaan saat ini (tujuan jangka pendek), organisasi menghadapi risiko menjadi usang dalam jangka panjang. Sebaliknya, terlalu fokus pada eksperimen dan inovasi cenderung mendorong perusahaan menuju posisi krisis keuangan dalam jangka pendek. Ambidexterity akan menjadi kemampuan kritis di masa depan karena ini mengarah pada kinerja organisasi yang unggul baik dalam jangka pendek maupun panjang. Namun, menantang untuk membangun dan mempertahankan ambidexterity karena pendorong (struktur, budaya, proses, dan insentif) untuk mencapai efisiensi dan inovasi saling bertentangan. 40 Gagasan “ambidexterity organisasi” ini berlaku untuk perusahaan besar dan kecil (terutama perusahaan teknologi tinggi)
Sumber pengetahuan eksternal dan ambidexterity organisasi (skripsi dan tesis)
Ambidexterity (skripsi dan tesis)
Pemikiran akademis awal tentang apakah organisasi dapat menyeimbangkan eksploitasi yang efisien dan eksplorasi nilai menciptakan menunjuk pada konflik yang melekat dan ketidakmungkinan keseimbangan yang masuk akal antara keduanya. Ambidexterity organisasi menginformasikan literatur akademik tentang cara untuk menangani konflik yang muncul dari pengejaran ganda eksplorasi / adaptasi dan eksploitasi/ penyelarasan. Ambidexterity organisasi mengacu pada kemampuan organisasi untuk disejajarkan dan efisien dalam pengelolaan tuntutan bisnis saat ini sekaligus secara bersamaan adaptif terhadap perubahan lingkungan (Raisch & Birkinshaw, 2008). Berbagai definisi ambidexterity telah menunjukkan ketegangan antara eksploitasi dan eksplorasi. Banyak penelitian mengkonfirmasi hubungan yang kuat antara ambidexterity organisasi dan berbagai aspek kinerja perusahaan seperti pertumbuhan penjualan (He & Wong, 2004), inovasi (Adler et al., 1999) dan kelangsungan hidup (Hill & Birkinshaw, 2014) serta perusahaan secara keseluruhan kinerja (Birkinshaw & Gibson, 2004). 31 March (1991) mengkonseptualisasikan eksplorasi dan eksploitasi sebagai kegiatan pembelajaran, menggunakan simulasi rasional terbatas, menarik tradeoff yang melekat di antara keduanya. Menurut March (1991), eksplorasi mengacu pada aspek pencarian, variasi, pengambilan risiko, eksperimen, permainan, fleksibilitas, penemuan, inovasi. Sedangkan eksploitasi mengacu pada hal-hal seperti perbaikan, pilihan, produksi, efisiensi, seleksi, implementasi, eksekusi (March, 1991). March berpendapat bahwa menjaga keseimbangan yang tepat antara eksplorasi dan eksploitasi adalah faktor utama dalam kelangsungan hidup dan kemakmuran sistem (March, 1991). Perkembangan dalam bidang ambidexterity telah mengidentifikasi setidaknya tiga bentuk di mana perusahaan mencapai keseimbangan antara eksplorasi dan eksploitasi: struktural (Tushman & O’Reilly, 1996), keseimbangan temporal / terpusat (Nickerson & Zenger, 2002) dan ambidexterity kontekstual (Gibson & Birkinshaw, 2004; McCarthy & Gordon, 2011). Penekanan awal dalam bidang ambidexterity berpusat pada solusi desain struktural dan temporal yang memungkinkan organisasi untuk mengatasi tuntutan persaingan eksplorasi dan eksploitasi (Adler et al., 1999; Duncan, 1976; Tushman & O’Reilly, 1996). Lebih khusus lagi, ambidexterity organisasi didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengejar inovasi eksploitatif (inkremental) dan eksploratif (radikal) (Tushman & O’Reilly, 2004).
Pengertian Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (skripsi dan tesis)
Seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (2) pengertian konsumen yakni : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari isi Pasal 1 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa pengertian konsumen memiliki unsur-unsur mengenai definisi tentang konsumen (Shidarta, 2000:4-9).
Pengertian Tentang Konsumen (skripsi dan tesis)
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa kata consumer (InggrisAmerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Arti kata consumer adalah lawan kata dari Produsen, yang memiliki arti setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu juga dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata Consumer sebenarnya memiliki arti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai korban pemakaian produk yang cacat, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai. Menurut Az. Nasution menegaskan beberapa batasan konsumen, yakni (Az. Nasution, 2001:13) : a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial) c. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).
Tinjauan Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)
Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)
Lembaga – lembaga Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (skripsi dan tesis)
Tanggung Jawab Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)
Kewajiban Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)
Hak Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)
Dalam pelaku usaha memiliki hak untuk melakukan suatu usahanya, yang diatur di dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, produsen disebut sebagai Hak pelaku usaha yang tercantum pasal 6 Undang-undang tentang perlindungan konsumen adalah: a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan menegai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa diperdagangkan; b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tidakan konsumen yang beriktikad tidak baik; c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Berdasarkan hak pelaku usaha yang sudah disebutkan diatas bila kita lihat lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan adanya pelaku usaha. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf 21 b, c, dan d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.
Pengertian Pelaku Usaha (skripsi dan tesis)
Tujuan perlindungan konsumen (skripsi dan tesis)
Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam pasal 2 bahwa: “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:14 a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan pada konsumen dan perilaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; c. Asas kesimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; d. Asas kemanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dikonsumsi atau digunakan; e. Asas kepentingan hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:
1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)
Hak tentu di dapat di pisahkan dari kewajiban, kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, adalah: 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban membaca atau mengikuti petujuk informasi dan pelaku usaha pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, merupakan suatu hal penting mendapat pengaturan. Selain itu adanya kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya demikian. Kewajiban lainnya yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah suatu kewajiban mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Menyakut suatu kewajiban konsumen untuk beriktikad baik hanya pada saat transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal tersebut disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha mulai pada saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh pelaku usaha. Adanya kewajiban yang sudah di atur diatur dalam Undangundang perlindungan konsumen sangat tepat, dikarenakan kewajiban ini merupakan untuk bisa mengimbangi suatu hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah untuk diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut
Hak Konsumen menurut peraturan Menteri Agama (skripsi dan tesis)
Hak konsumen sebagaimana di dalam peraturan menteri agama Nomor 18 Tahun 2015 diatur di dalam pasal 10, yaitu: a. Bimbingan Ibadah Umroh; b. Transpotasi Jamaah Umroh; c. Akomodasi dan komsumsi; d. Kesehatan Jamaah Umroh; e. Perlindungan Jamaah Umroh dan petugas Umroh; f. Administrasi dan dokumentasi Umroh. Hak-hak tersebut merupakan hak yang harus di dapatkan oleh para Jamaah Umroh saat pelaksanakan perjalanan Ibadah Umroh di tanah suci sampai tiba kembali di tanah air.
Hak Konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya untuk memahami hak-hak pokok konsumen, yang dapat dijadikan sebagai landasan perjuangan untuk mewujudkan Hak-hak konsumen tersebut. Hak konsumen sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: a. Hak atas kenyamana dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa. b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g. Hak untuk diperlakukan atau dibayar secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi. h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagimana mestinya. i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya. Di sampaing hak-hak yang terdapat di dalam pasal 4 Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, juga terdapat hak-hak yang dirumuskan di dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban dan hak merupakan antimoni dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen
Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Konsumen (skripsi dan tesis)
Hak Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Konsumen (skripsi dan tesis)
Dasar Hukum Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku diindonesia memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan optimisme. ada berberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya barang atau jasa yang merupakan hubungan hukum perdata. sebagaimana telah dibahas singkat sebelumnya bahwa peraturan tentang hukum perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen. pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh pemerintah pada tnaggal 20 April 1999 dengan diundangkannya masalah perlindungan konsumen dimungkinkannya dilakukan pembuktian terbalik jika terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya dilanggar bisa mengadukan dan memperoses perkaranya secara hukum dibadan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) yang ada ditanah air. Dasar hokum tersebut bias menjadi landasan hokum yang sah dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Disamping Undang- undang Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hokum lain yang juga bias dijadikan sebagai sumber atau dasar hokum sebagai berikut : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan 3. Pengawasan dan PenyelenggaraanPerlindunganKonsumenPeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar. 5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/KEP/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan secretariat Badan Penyelesaian sengketa konsumen 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makasar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan kota Medan. 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 480/MPP/KEP/6/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/ MPP/Kep/10/2001 tentang pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 418/MPP/KEP/4/2002 tanggal Tanggal 30 April 2002 tentang pembentukan tim penyeleksi calon anggota perlindungan konsumen. 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Definisi Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hokum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.Dalam bidang hokum, Istilah ini masih relative baru khususnya diindonesia, sedangkan di Negara maju, hal ini mulai di bicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.8 Bedasarkan Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hokum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen.dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hokum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bias menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dari latar belakang dan definisi tersebut kemudian muncul kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yang kurang lebih dijabarkan sebagai berikut: 1. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha 2. Konsumen mempunyai hak 3. Pelaku usaha mempunyai kewajiban 4. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasion. 5. Perlindungan konsumen pada iklim bisnis yang sehat. 6. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa 7. Pemerintah perlu berperan aktif 8. Masyarakat juga perlu berperan serta 9. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hokum dalam berbagai bidang 10. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap
Latar Belakang Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Perlindungan Konsumen (skripsi dan tesis)
Pengertian Dan Lingkup Kewenangan Notaris (skripsi dan tesis)
Pengertian Pembuktian (skripsi dan tesis)
Pengertian dan Jenis-Jenis Akta Notaris (skripsi dan tesis)
Kewajiban Notaris, Kewenangan Notaris dan Larangan Notaris (skripsi dan tesis)
Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris. Jika kewajiban tersebut tidak dilakukan, maka Notaris akan dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sedangkan kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya termuat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUJNP, yaitu sebagai berikut: a. Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta. d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undangundang menentukan lain. g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. j. Mengirimkan daftar akta sebagaiman dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan. m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap. n. Menerima magang calon Notaris. Kewajiban Notaris tersebut apabila dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJNP. Dalam menjalankan tugasnya tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik itu pada tahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan.
Pada saat proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Ketentuan beberapa Undang-Undang telah memberikan hak ingkar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi. Hak ingkar sendiri merupakan konsekuensi dari adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahuinya. Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJNP mewajibkan Notaris untuk tidak berbicara, sekalipun dimuka pengadilan, artinya seorang Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta.Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau authority yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris, yang dalam bahasa Inggrisnya isebut dengan the notary of authority, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan de Notaris autoriteit, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris. Ada dua suku kata yang terkandung dalam kewenangan Notaris, yaitu kewenangan dan Notaris. Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa: Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden).
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Ateng Syafrudin, tidak hanya menyajikan konsep tentang kewenangan tetapi juga tentang wewenang. Unsur-unsur yang tercantum dalam kewenangan, meliputi: adanya kekuasaan formal dan kekuasaan diberikan oleh undang-undang. Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan. H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang disajikan oleh H.D. Stoud, yaitu adanya aturan-aturan hukum dan sifat hubungan hukum. Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakaha dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnyaa ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dari uraian di atas, dapat disajikan pengertian kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris yanga meliputi adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang dan adanya objek. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan dari Notaris untuk amelaksanakan jabatannya. Kewenangana Notaris dibagi menjadi dua macam, yaitu kewenangan membuat aktaa autentik dan kewenangan lainnya. Kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selaina undang-undang jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang koperasi. Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UUJNP. Kewenangan itu, yaitu untuk membuat: 1. Akta autentik 2. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta 3. Menyimpan akta 4. Memberikan grosse 5. Salinan akta 6. Kutipan akta 7. Legalisasi akta di bawah tangan 8. Warmeking 9. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan 10. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya 11. Penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta 12. Akta pertanahan 13. Akta risalah lelang, atau 14. Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan lain yaitu, sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu. Notaris selain memiliki kewajiban dan kewenangan, juga terikat pada laranganlarangan. Adapun larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris diatur pada Pasal 17 UUJNP yaitu sebagai berikut: a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Merangkap sebagai pegawai negeri; d. Merangkap sebagai pejabat negara; e. Merangkap sebagai advokat; f. Merangkap jabatan sebagai prmimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; h. Menjadi Notaris pengganti; i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Notaris juga tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami atau istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
Pengertian dan Dasar Hukum Notaris (skripsi dan tesis)
Sejarah Cyber Notary di Indonesia (skripsi dan tesis)
Larangan Bagi Notaris (skripsi dan tesis)
Kewajiban Bagi Notaris (skripsi dan tesis)
Kewenangan Notaris (skripsi dan tesis)
Karakteristik Notaris (skripsi dan tesis)
Karakteristik Notaris (skripsi dan tesis)
Sejarah Perkembangan Notaris (skripsi dan tesis)
Jenis-Jenis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2008), pengelompokkan rasio keuangan menurut tujuan terbagi menjadi enam jenis, yaitu: “a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. b. Rasio Leverage, yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang c. Rasio Aktivitas, yaitu rasio yang dimaksud untuk mengukur tingkat efektifitas pemanfaatan sumber daya perusahaan. d. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan ukuran tingkat efektifitas manajemen seperti ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan dan investasi. e. Rasio Pertumbuhan, yaitu yang menggambarkan kemampuan perusahan dalam mempertahankan posisi ekonomi di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha. f. Rasio Penilaian, yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usaha di atas biaya investasi.
Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Irawati (2006) Rasio keuangan merupakan suatu teknik analisis dalam bidang manajemen keuangan yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kondisikondisi keuangan suatu perusahaan pada setiap periode tertentu ataupun hasilhasil usaha dari suatu perusahaan pada setiap periode tertentu dengan jalan membandingkan dua buah variabel yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, baik daftar laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Sedangkan menurut Kasmir (2010) rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Rasio keuangan indeks yang menghubungkan dua data keuangan dengan jalan membagi satu data dengan data lainnya. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan dua buah variabel yang dapat diambil dari laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menilai kemampuan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu.
Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan (Sawir, 2005). Menurut Munawir (2010:30), kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Kasmir (2010) bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan telah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau sebaliknya
Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengguna Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengguna laporan keuangan sangat beragam dan memanfaatkan informasi dari laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing kelompok. Menurut Harianto dan Sudomo (2009:93) kelompok pengguna dan pemanfaat laporan keuangan tersebut adalah: 1. Pemegang Saham Pemegang saham sebuah perusahaan publik akan sangat berkepentingan untuk memanfaatkan informasi yang berupa laporan keuangan. Sebagai pemilik perusahaan mereka akan menilai kinerja manajemen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan dana pemegang saham. 2. Investor Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai laba yang dihasilkan perusahaan, karena berhubungan erat dengan harga pasar surat berharga (securities). Selain itu menggunakan laporan neraca untuk menilai kesehatan perusahaan yang mengeluarkan surat berharga tersebut. 3. Analisis Sekuritas Bagi para analisis sekuritas dan juga manajer investasi suatu perusahaan investasi, laporan keuangan digunakan untuk melakukan analisis teknikal dan analisis fundamental. Prioritasnya adalah untuk mendeteksi ketidaktepatan. 4. Manajer Pengguna laporan keuangan untuk manajer merupakan bentuk pertanggungjawabkan kepada pemegang saham. Selain itu laporan keuangan digunakan sebagai landasan untuk menuntut hak manajemen dan 16 menjabarkan kewajiban yang telah dilakukan oleh manajemen kepada pemegang saham. 5. Karyawan Pengguna laporan keuangan untuk melihat rencana pensiun di masa mendatang. 6. Pemasok dan Kreditor Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi tentang likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas yang sangat berperan dalam proses kredit dan perbankan. 7. Pelanggan Laporan keuangan merupakan media informasi bagi pelanggan yang mampu memberikan informasi tentang jaminan kelangsungan perusahaan dan kualitas produk yang dibelinya. 8. Pemerintah Laporan keuangan digunakan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi pajak untuk menentukan tingkat pajak perusahaan. 9. Pengguna Lain Pengguna lain ini seperti lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga internasional, dan lain-lain
Keterbatasan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil operasi suatu perusahaan biasanya perusahaan menyajikan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan bertujuan untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan dan sebagai pertanggungjawaban penyelenggara perusahaan kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tata atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2010). Sedangkan menurut Arifin dan Fakhrudin (2009:147) adalah : “Laporan Periodik utama yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum yang menyajikan kondisi keuangan perusahaan (neraca), laporan rugi-laba dan laporan perubahan ekuitas pemilik”. Dari definisi di atas dapat ditarik pengertian bahwa menurut Arifin dan Fakhrudin (2009:147): “1. Laporan keuangan menyajikan tentang posisi keuangan perusahaan dan hasil operasi perusahaan. 2. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan rugi-laba, laporan arus kas, dan laporan pelengkap lainnya. 3. Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum”
Cara mengukur Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan menurut Djarwanto (2004) adalah sebagai berikut: 1) Perbedaan letak geografis yang membawa perbedaan dalam tingkat harga dan biaya usaha. 2) Perbedaan dalam pemilikan aktiva tetap, ada yang memiliki sendiri ada yang menyewa. Perbedaan dalam besar kecilnya investasi dalam harta kekayaan yang tidak digunakan dalam hubungannya dengan operasi regular. 3) Perbedaan dalam tingkat harga yang dicerminkan dalam pospos aktiva tidak lancar. 4) Perbedaan dalam umur harta kekayaan yang dimiliki, ada yang baru ada yang lama. 5) Perbedaan dalam banyaknya jenis barang yang diproduksi. 6) Perbedaan dengan tingkat kapasitas pabrik. Berproduksi dengan tingkat kapasitas tinggi atau rendah. 7) Perbedaan dalam kebijakan pembelian bahan dasar. 8) Perbedaan dalam penilaian pembelian bahan dasar. 9) Perbedaan dalam kebijaksanaan menentukan tingkat persediaan. 10) Perbedaan dalam kebijaksanaan penjualan barang dagangan tunai. 11) Perbedaan dalam kebijaksanan pemilihan saluran pemasaran. Menjual produk kepada pembeli tunggal, kepada banyak pedagang besar, banyak pedagan kecil, atau langsung kepada konsumen. 12) Perbedaan dalam banyak sedikitnya hutang jangka panjang. Juga perbedaan dalam struktur permodalan, sumber dananya banyak berasal dari pinjaman atau modal sendiri. 13) Kebijaksanaan dalam membayar deviden. 14) Perbedaan dalam sistem akuntansi dan prosedur akuntansi, termasuk penggolongan pos-pos laporan keuangan, periode akuntansi dan metode penyusutan. Faktor-faktor tersebut sangatlah penting bagi perusahaan dan harus diberikan perhatian khusus apabila perusahaan tidak ingin mendapatkan kerugian. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan yang akan dibuat perusahaan, dengan kata lain dapat berpengaruh pula pada Kinerja Keuangan perusahaan
Pentingnya Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Penilaian Kinerja Keuangan sangat penting dilakukan oleh perusahaan, karena dengan mengetahui Kinerja Keuangan maka dapat dijadikan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan. Menurut Jumingan dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan (2008) Kinerja Keuangan perusahaan memiliki arti penting sebagai berikut: 1) Sebagai ukuran mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal dan profitabilitas. 2) Sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien. Informasi Kinerja Keuangan tersebut bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, di samping itu informasi tersebut juga berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya (IAI, 2007). Penilaian Kinerja Keuangan adalah penilaian atas efisiensi dan produktivitas dalam usaha berkala atas dasar laporan keuangan perusahaan.Rangkaian aktivitas penilaian Kinerja Keuangan padasuatu periode tertentu dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.Laporan laba rugi mencerminkan hasilhasil yang dicapai selama satu periode tertentu biasanya menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan neraca mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu tertentu
Pengertian Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja Keuangan adalah prestasi atau keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh.Hal ini diungkapkan oleh Indriyo Gitosudarmo dan H. Basri (2002) yang menyatakan bahwa Kinerja Keuangan merupakan prestasi kuangan yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Menurut Sucipto (2003) “Kinerja Keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba”. Menurut IAI (2007) ”Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya”. Tingkat Kinerja Keuangan perusahaan dapat diukur dari berapa tingkat Likuidasi, profitabilitas atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan apakah perusahaan dijalankan secara rasional dan tertib (Sarwoko dan Abdul Halim, 1989:49). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan adalah keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya seperti lapaoran keuangan yang diukur dari berapa tingkat Likuiditas, profitabilitas atau indikator-indikator lainnya yang menunjukkan operasional perusahaan dijalankan secara rasional dan tertib atau tidak.
Keterkaitan Modal Terhadap Rentabilitas (skripsi dan tesis)
Pada hakikatnya modal merupakan nominal yang harus selalu ada untuk menopang kegiatan usaha perusahaan atau badan usaha. Begitu juga dengan koperasi, dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal, baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sangat menentukan berjalan tidaknya usaha atau kegiatan koperasi. Apabila koperasi mengalami keuntungan maka koperasi mempunyai rentabilitas. Rentabilitas merupakan angka pengukur efektifitas penggunaan modal dalam menghasilkan profit atau di dalam koperasi sering disebut dengan SHU. Munawir (2001:86) menjelaskan bahwa “rasio yang digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan dalam operasi disebut rasio rentabilitas”. Besar kecilnya nilai rentabilitas tergantung dari keuntungan yang diperoleh dan modal yang dimiliki dalam menjalankan usaha koperasi. Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada umumnya masalah rentabilitas adalah lebih penting dari pada masalah laba, karena laba yang besar saja belum bisa dijadikan sebagai ukuran bahwa perusahaan atau koperasi telah dapat bekerja dengan efisien. Efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut atau dengan kata lainnya ialah menghitung rentabilitasnya (Riyanto, 2001:37). Maka baik perusahaan maupun koperasi tidak hanya berusaha untuk memperbesar laba, tetapi yang lebih penting ialah usaha untuk mempertinggi rentabilitasnya
