Menurut Rodoni dan Ali (2010 ) ada beberapa faktor yang mempengaruhi
pembayaran dividen suatu perusahaan adalah sebagai berikut :
1) Posisi likuiditas, yaitu apabila laba yang ditahan diinvestasikan dalam bentuk
aktiva tetap, seperti mesin dan peralatan, bahan dan persediaan dan barangbarang lainnya, maka hal tersebut dapat menunjukkan posisi likuiditas
perusahaan yang rendah dan terdapat kemungkina perusahaan tidak mampu
lagi membayarkan dividennya.
2) Profitabilitas, adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam
hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Dengan
demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan
analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat
keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen.
Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah
keuntungan setelah perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban tetapnya
yaitu bunga dan pajak.
3) Leverage, faktor ini mencerminkan perusahaan dalam memenuhi seluruh
kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal senidir yang
digunakan untuk membayar hutang. Semakin besar rasio ini menunjukkan
semakin besar kewajibannya. Dan semakin rendah rasio ini akan
menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan memenuhi
kewajibannya.
Faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan manajemen dalam menentukan
dividen payout ratio adalah :
1. Dana yagn dibutuhkan perusahaan
2. Likuiditas
3. Kemampuan perusahaan untuk meminjam
4. Nilai informasi dividen
5. Pengendalian perusahaan
6. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak kreditor
7. Inflasi
Macam-macam kebijakan dividen
Menurut Bambang Riyanto ( 2008 ) menyatakn bahwa ada macam-macam
kebijakan dividen yang dilakukan oleh perusahaan antara lain :
1) Kebijakan dividen yang stabil
Banyak perusahaan yang menjalankan kebijaka dividen yagn stabil,
artinya jumlah dividen perlembar yang dibayarkan setiap tahunnya relative
tetap selama jangka waktu tertentu meskipun pendapatan perlembar saham
setiap tahunnya berfluktuasi.
2) Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah minimal plus jumlah ekstra
tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar
saham tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik perusahaan
akan membayarkan dividen ekstra diatas jumlah minimal tersebut.
3) Kebijakan dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan
Jenis kebijakan dividen ini adalah penetapan dividen payout ratio yang
konstan misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per lembar saham
yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan
perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya.
4) Kebijakan dividen yang fleksibel
Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan dividend payout
ratio yang fleksibel, yagn besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi
financial dan kebijakan financial dari perusahaan yang bersangkutan
Teori kebijakan dividen
Menurut Baker et al ( 2013 ) ada beberapa teori kebijakan dividen :
1) Bird in the hand theory menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen
tunai daripada dijanjikan adanya imbalan hasil atas investasi ( capital gain )
dimasa yang akan dating, karena menerima dividen tunai merupakan bentuk
dari kepastian yang berarti mengurangi resiko.
2) Tax preference theory adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena
adanaya pajak terhadap keuntungan dividend dan capital gain maka para
investor lebih menyukai capital gain karena dapat menunda pembayaran
pajak.
3) Life cycle theory menyatakan bahwa dividen cenderung untuk mengikuti pola
siklus hidup perusahaan dan dividen yang dibagikan mencerminkan analisis
manajemen atas pentingnya ketidaksempurnaan pasar termasuk didalamnya
aspek-aspek yang berkaitan dengan pemegang ekuitas, biaya keagenan,
ketimpangan informasi, biaya penerbitan sekuritas, dan biaya-biaya transaksi.
Menurut teori ini, keputusan dividen dipengaruhi oleh kabutuhan perusahaan
untuk mendistribusikan aliran kasnya
Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan
keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi kebijakan deviden adalah kebijaka
untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan ( dividen ) kepada pemegang
saham dan berapa banyak yang harus ditanam kembali ( laba ditahan ). Deviden
adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai
dengan persentasenya. Persentase dari laba yang akan dibagikan sebagia dividen
kepada pemegang saham disebut Dividend Payout Ratio ( DPR ). Kebijakan dividen
harus diformulasikan untuk dua dasar tujuan dengan memperhatikan maksimalisasi
kekayaan dari pemilik perusahaan dan pembiayaan yang cukup. Kedua tujuan
tersebut saling berhubungan dan harus memenuhi berbagai factor hokum, perjanjian,
internal, pertumbuhan, hubungan dengan pemilik, hubungan dengan pasar yang
membatasi alternatif kebijakan ( Sundjaja dan Berlin, 2010 )
Prosedur Pembayaran Dividen
Menurut Sundjaja dan Berlin ( 2010 ), dalam pembayaran dividen terdapat
beberapa tahapan atau prosedur yaitu :
a. Tanggal pengumuman ( date of declaration )
Tanggal pengumuman merupakan tanggal keputusan untuk
membagikan dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS ), atau
tanggal pada saat direksi perusahaan mengumumkan rencana pembayaran
dividen.
b. Tanggal pencatatan pemegang saham ( date of record )
Date of record adalah tanggal dimana pemilik saham ditentukan,
sehingga dapat diketahui kepada siapa dividen dibagikan. Pemegang saham
yang mencatatkan dirinya pada tanggal ini adalah pemegang saham yang
memperoleh dividen pada tanggal pembayaran.
c. Tanggal pemisahan dividen ( ex-dividend date )
Sebelum tanggal pencatatan, perusahaan sudah harus diberitahukan
apabila terjadi transaksi jual beli atas saham tersebut. Oleh sebab itu, pada
bursa internasional disepakati adanya exdividend date yaitu 3 hari sebelum
tanggal pencatatan ( date of record ). Setelah pencatatan, saham tersebut tidak
lagi memiliki ha katas dividen pada tanggal pembayaran.
d. Tanggal pembayaran ( date of payment )
Pada tanggal ini,dividen dibagikan kepada para pegang saham. Setelah
pembagian dividen, kas didebet dan piutang dieleminasi. Pembayaran dividen
akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan
Jenis-jenis Dividen
Menurut Sundjaya dan Barlin ( 2010 ), tedapat beberapa jenis dividen, yaitu :
1) Dividen tunai ( kas )
Dividen tunai ini dibagikan oleh prusahaan dalam bentuk uang tunai. Adapun
pengertian dividen tunai adalah sumber dari arus kas untuk pemegang saham yang
memberikan informasi tentang kinerja perusahaan saat ini dan akan datang.
2) Dividen saham ( stock dividend )
Dividen saham ( stock dividend ) adalah pembagian dividen dalam bentuk
saham, biasanya dinyatakan dalam suatu presentase tertentu dari jumlah saham yang
beredar. Dividen saham ( stock dividend ) mengakibatkan kapitalisasi dari sebagian
laba ditahan sehingga komposisi modal sendiri dari suatu perusahaan akan berubah.
Dividen saham ( stock dividend ) merupakan pembayaran berupa saham biasa
tambahan kepada para pemegang saham. Dividen ini tidak lebih dari sektor
perpindahan catatan pembukuan dalam akun ekuritas pemegang saham dalam
perusahaan tetap tidak berubah. Badan pengatur akuntansi membedakan antara
dividen saham kecil ( small-percentage stock dividend ) dengan dividen saham besar
( Large-percentage stock dividend ). Dividen saham terbagi menjadi dua bagian :
a) Dividen saham kecil
Jika dividen saham mewakili kenaikan kurang dari ( biasanya ) 25% saham
biasa yang sebelumnya beredar, maka akan disebut sebagai dividen saham dalam
presentasi kecil ( small-percentage stock dividend ) atau cukup disebut dividen saham
kecil. Akuntansi untuk dividen saham jenis ini akan mengikuti perpindahan jumlah
dari laba ditahan ke saham biasa dan tambahan modal disetor.
b) Dividen saham besar
Dividen dalam presentase besar ( Large-percentage stock dividend ) atau
cukup disebut dividen saham besar biasanya 25% atau lebih dari saham biasa
sebelumnya yang beredar harus diperlakukan dengan cara yang berbeda.
3) Dividen likuiditas ( Liquiditing dividend )
Dividen yang diberikan kepada pemegang saham sebagai akibat
dilikuiditasinya perusahaan. Dividen yang dibagikan adalah selisih nilai realisasi aset
perusahaan dikurangi dengan semua kewajibannya
Pengertian Dividen
Dividen menurut Nor Hadi (2013) adalah keuntungan yang diberikan kepada
pemegang saham yang bersumber dari kemampuan emiten mencetak laba bersih dari
operasinya.
Menurut Sundjaja dan Berlin ( 2010 ), laba ditahan merupakan pendapatan
yang tidak dibagikan sebagai dividen karena merupakan bentuk pembiayaan intern.
Artinya, hanya perusahaan yang membukukan laba yang dapat membagikan dividen
karena dividen diambil dari keuntungan perusahaan. Dividen dapat berupa uang tunai
maupun saham. Keputusan dividen dapat mempengaruhi secara signifikan kebutuhan
pembiayaan eksternal perusahaan. Dengan kata lain, jika perusahaan membutuhkan
pembiayaan maka semakin besar dividen tunai yang dibayarkan, semakin besar
jumlah pembiayaan yang harus diperoleh dari eksternal melalui pinjaman atau
melalui penjualan saham biasa atau saham preferen
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Para pemegang saham berharap agen akan bertindak atas kepentingan mereka
sehingga mendelegasikan wewenang kepada agen. Untuk dapat melakukan
fungsinya dengan baik, manajemen harus diberikan insentif dan pengawasan yang
memadai. Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan agen,
pemeriksaan laporan keuangan dan pembatasan terhadap keputusan yang dapat
diambil manajemen. Kegiatan pengawasan tentu saja membutuhkan biaya yang
disebut biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan
pengawasan manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak
konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan kreditor dan
pemegang saham. Konflik antara manajemen dan para pemegang saham dalam
perusahaan dimana manajer dan pemegang saham memiliki insentif berbeda
sehingga manajer tidak mau bekerja untuk para pemegang saham kecuali untuk
kepentingan mereka sendiri, maka kebijakan dividen dianggap oleh pemegang
saham sebagai alat untuk meminimalisasi biaya agensi.
Dengan mengansumsikan bahwa pembayaran dividen mensyaratkan
manajemen untuk mendanai investasi baru, investor baru mungkin tertarik pada
perusahaan hanya jika manajemen memberikan informasi. Maka pembayaran
dividen secara tidak langsung menghasilkan monitor yang lebih ketat pada
kegiatan investasi manajemen. Dividen bisa menjadi kontribusi yang berarti pada
nilai perusahaan
Dividend Signalling Theory
Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam kebijakan deviden adalah
teori Signalling. Teori Signalling dikembangkan untuk memperhitungkan
kenyataan bahwa orang dalam ( Insider ) perusahaan pada umumnya memiliki
informasi yang lebih baik dan cepat berkaitan dengan kondisi terbaru dari
perusahaan, serta prospek perusahaan dimasa yang akan dating dibandingkan
dengan investor luar. Dividen Signalling Theory pertama kali dicetuskan oleh
Bhattacharya pada tahun 1979 dalam Pramastuti ( 2007 ). Teori ini mendasari
dugaan bahwa perubahan cash dividend mempunyai kandungan informasi yang
mengakibatkan munculnya reaksi harga saham.
Teori ini menjelaskan bahwa informasi tentang cash dividend yang
dibayarkan dianggap investor sebagai sinyal prospek perusahaan dimasa
mendatang. Adanya anggaran ini disebabkan terjadinya asymmetric information
antara manajer dan investor, sehingga para investor menggunakan kebijakan
dividen sebagai sinyal tentang prospek perusahaan. Apabila terjadi peningkatan
dividen akan dianggap sebagai sinyal positif yang berarti perusahaan mempunyai
prospek yang baik, sehingga menimbulkan reaksi harga saham yang positif.
Sebaliknya, jika terjadi penurunan deviden akan dianggap sebagai sinyal negatif
yang berarti perusahaan memppunyai prospek yang ridak begitu baik, sehingga
menimbulkan harga saham yang negatif ( Pramastuti, 2007 )
Nilai Perusahaan
.Perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan
mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi
barang dan atau jasa untuk dijual (Hermuningsih, 2013:131). Nilai perusahaan
merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan
harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik
perusahaan, sebab dengan nilaiyang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang
saham juga tinggi (Hemastuti, 2014:3).
Tujuan manajemen perusahaan adalah memaksimalkan nilai kekayaan
para pemegang saham (Harmono, 2017:1). Nilai perusahaan dapat diukur melalui
nilai harga saham dipasar berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di
pasar, yangmerupakan refleksi penilaian oleh publik terhadap kinerja perusahaan
secara riil. Dikatakan secara riil karena terbentuknya harga di pasar merupakan
bertemunya titik-titik kestabilan kekuatan permintaan dan titik-titik kestabilan
kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli surat berharga
di pasar modal antara para penjual (emiten) dan para investor, atau sering disebut
ekuilibrium pasar. Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham
dipasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2015:50). Semakin
tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan.
Teori yang mendasari nilai perusahaan ini adalah teori stakeholder dari
Freeman (1983), perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap
pemilik saham, namun bergeser ke ranah sosial kemasyarakatan, selanjutnya
disebut dengan tanggung jawab sosial. Fenomena sepertiini terjadi karena adanya
tuntutan dari masyarakat akibat dari negative eksternalities yang timbul serta
ketimpangan sosial yang terjadi. Untuk itu tanggung jawab perusahaan yang semula
hanya diukur sebatas pada indicator ekonomi laporan keuangan, kini harus bergeser
dengan mempertimbangkan faktor-faktor stakeholder, baik internal maupun
eksternal. Pihak internal maupun eksternal yang dimaksud adalah, pemerintah,
perusahaan pesaing, masyarakat sekitar lingkungan internasional,lembaga diluar
perusahaan, para pekerja, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya
sangat mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Batasan stakeholder tersebut
mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder karena
mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung
maupun tidak langsung atas kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh perusahaan.
Menurut Harmono (2017:114) indikator yang mempengaruhi nilai
perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan :
a. PBV (Price Book Value)
Price Book Value merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan
seorang
investor dalam menentukan saham mana yang akan dibeli. Nilai perusahaan dapat
memberikan keuntungan pemegang saham secara maksimum apabila harga saham
perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kekayaan
pemegang saham.
PBV =
????? ??? ?????? ??ℎ??
????? ???? ??ℎ?? ????? ………………………….…………………………(2.13)
b. PER (Price Earning Ratio)
Price earning ratio adalah harga per lembar saham, indikator ini secara
praktis telah diaplikasikan dalam laporan keuangan laba rugi bagian akhir dan
menjadi bentuk standar pelaporan keuangan bagi perusahaan publik di Indonesia.
Rasio ini menunjukan seberapa besar investor menilai harga saham terhadap
kelipatan earnings (Harmono, 2015:57).
PER =
????? ????? ??ℎ??
???? ??? ?????? ??ℎ?? ……….…………………..……………………………(2.14)
c. Tobin’s Q
Menurut Ross et al (2015:75), Tobin’s Q adalah nilai pasar dari aset
perusahaan dibagi dengan biaya penggantinnya, secara konseptual rasio Q lebih
unggul atas rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio Q menitikberatkan
pada nilai perusahaan saat ini relatif terhadap biaya untuk menggantikan nilai
perusahaan tersebut.
Tobin’s Q memiliki peran penting dalam analisis keuangan perusahaan,
rasio ini disebut sebagai rasio nilai pasar dengan rumus yang sederhana dan mudah
diapahami serta nilai q yang relatif akurat dan tepat (Chung dan Pruitt, 2015:74).
Tobin’s Q dianggap dapat memberikan informasi nilai perusahaan yang
paling baik dengan menggabungkan semua unsur hutang, modal saham, dan aset
29
perusahaan. Harga saham yang digunakan dalam perhitungan Tobin’s Q adalah
harga saat penutupan (closing price) sehingga memungkinkan terjadinya fluktuasi
harga pasar saham yang kemudian akan berdampak pada nilai perusahaan itu sendiri
(Marthadiani dan Astika, 2019:1848).
Tobin’s Q atau Q ratio atau Q teori merupakan rasio atau teori yang pada
tahun 1969 diperkenalkan pertama kali oleh James Tobin. James Tobin
menjelaskan bahwa nilai dari suatu perusahaan merupakan nilai kombinasi dari aset
berwujud dan aset tidak berwujud. Nilai Tobin’s Q untuk suatu perusahaan yang
rendah yaitu antara 0 sampai 1, menunjukkan bahwa biaya pengganti aset
perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai pasar perusahaan tersebut, yang
artinya bahwa perusahaan tersebut dinilai kurang oleh pasar. Nilai Tobin’s Q untuk
perusahaan yang lebih tinggi yaitu lebih dari 1, menunjukkan bahwa nilai
perusahaan lebih besar dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan yang masih
tercatat.
Adapun rumus Tobin’s Q adalah sebagai berikut:
Q =
???+????
?? ………………………………….…..……………………………….(2.15)
Dimana:
Q : Nilai Tobin’s Q
MVE : Jumlah saham biasa perusahaan x harga penutupan saham
Debt : Total hutang perusahaan
TA : Total aset perusahaan
Penelitian ini menggunakan rasio Tobin’s Q sebagai proksi nilai perusahan
karena mencerminkan nilai perusahaan secara keseluruhan yang pembiayaan nya
berasal dari modal ekuitas (saham) dan modal utang (liabilitas).
Firm Size
Sebagai proksi dari ukuran perusahaan (size), umumnya studi-studi yang
meneliti hubungan antara size dengan profitabilitas perusahaan menggunakan
logaritma natural dari total asset (Ln TA), ini digunakan untuk mengurangi
perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran
perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total asset dibentuk menjadi logaritma
natural, konversi kebentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data total
aset terdistribusi normal.
Ukuran perusahaan (Firm Size) digunakan sebagai variabel kontrol untuk
menghindari bias pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
(Silaban & Pengestuti, 2017). Variabel kontrol adalah variabel bebas (prediktor)
yang efeknya terhadap variabel kriteria dikontrolkan oleh peneliti dengan cara
menjadikan pengaruhnya netral. Arti netral di sini adalah sebelum variabel-variabel
prediktor utama dimasukkan dalam analisis, variabel kontrol harus diuji dahulu
pengaruhnya, sehingga ketika variabel prediktor utama dimasukkan dalam
pengujian, peneliti dapat mengetahui perubahan tingkat pengaruhnya terhadap
variabel kriteria. Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
sehingga kebijakan pendanaannya sangat perlu dilakukan secara hati hati. Untuk itu
ukuran perusahaan (Firm Size) dalam penelitan ini dijadikan variabel kontrol untuk
mengetahui apakah variabel Firm Size ini perlu dinetralisir, dikeluarkan, atau
dipertahankan tetap (Widianingsih, 2018). Rumus ukuran perusahaan adalah:
???? = ?? (????? ?????)
Hasil Pengembalian atas Aset (Return on Assets)
Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa
besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini
digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan
dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan
membagi laba bersih terhadap total aset.
Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula
jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam
total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin
rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang
tertanam dalam total aset. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk meghitung
hasil pengemalian atas aset (Hery, 2015:557):
?????? ?? ?????? =
???? ??????
????? ???? ……………………………………….……………(2.7)
2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity)
Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan
seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain,
rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang tertanam
dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap
ekuitas.
Semakin tinggi hasil pengembalian atas ekuitas berarti semakin tinggi pula
jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam
ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas ekuitas berarti
semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana
yang tertanam dalam ekuitas. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk
menghitung hasil pengembalian atas ekuitas (Hery, 2015:557):
?????? ?? ?????? =
???? ??????
????? ???????……….………………………..……………(2.8)
3. Marjin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
Marjin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan
membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai
hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang
dimaksud dengan penjualan bersih di sini adalah penjualan (tunai maupun kredit)
dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.
Semakin tinggi marjin laba kotor berarti semakin tinggi pula laba kotor yang
dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya harga
jual dan/atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya, semakin rendah marjin
laba kotor berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan
bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya harga jual dan atau tingginya
harga pokok penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung
marjin laba kotor (Hery, 2015:558):
?????? ???? ????? =
???? ?????
????????? ?????? …………………………….……………(2.9)
4. Margin Laba Operasional (Operating Profit Margin)
Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung
dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional
sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban
operasional. Beban operasional di sisni terdiri atas beban penjualan maupun beban
umum dan administrasi.
Semakin tinggi marjin laba operasional berarti semakin tinggi pula laba
operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena
tingginya laba kotor dan/atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya, semakin
rendah marjin laba operasional berarti semakin rendah pula laba operasional yang
dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya laba
kotor dan/atau tingginya beban operasional. Berikut adalah rumus yang digunakan
untuk menghitung marjin laba operasional (Hery, 2015:559):
?????? ???? ??????????? =
???? ???????????
????????? ?????? ……….…………………….(2.10)
5. Marjin Laba Bersih (Net Profit Margin)
Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan
membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung
sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban
pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini
adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu
dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain.
Semakin tinggi marjin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih
yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya
laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya, semakin rendah marjin laba bersih
berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal
ini dapat disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan. Berikut
adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih (Hery,
2015:559):
?????? ???? ?????? =
???? ??????
????????? ?????? ……….…..…………….……………(2.11)
Penelitian ini menggunakan rasio net profit margin yang menunjukkan
berapa besar prersentase dari laba bersih itu diperoleh dari setiap penjualan.
Semakin besar rasio ini akan dianggap baik karena kemampuan perusahaan dalam
dapatkan untung tinggi.
Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas juga memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja,
melainkan bagi pihak luar perusahaan. Dalam praktiknya ada banyak manfaat yang
dapat diperoleh dari rasio profitabilitas, baik bagi pihak pemilik perusahaan,
manajemen perusahaan, maupun para pihak yang berkepentingan lainnya yang
terkait dengan perusahaan.
Menurut Tandelilin (2010:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi
perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu:
1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang di gunakan baik
modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik
modal sendiri.
Pengertian Profitabilitas
Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber
yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang
dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba disebut juga operating ratio (Harahap, 2016:304).
Menurut Hery (2015:554), rasio profitabilitas merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari
aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi
dengan tujuan menghasilkan keuntungan, dengan cara menjual produk (barang
dan/atau jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar
perusahaan adalah untuk memaksimalisasi profit, baik profit jangka pendek
maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan imbal
hasil (return) bagi pemilik perusahaan, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan
karyawan. Ini semua hanya dapat terjadi apabila perusahaan memperoleh laba
dalam aktivitas bisnisnya.
Ross, et al (2015:72) menyatakan bahwa rasio profitabilitas mencerminkan
seberapa efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya dan mengelola
kegiatan operasionlanya.
Teori Sinyal (Signaling Theory)
Menurut Brigham dan Houston (2018:33) Signaling theory merupakan
suatu aksi yang dilakukan manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk
kepada investor tentang bagaimaana perusahaan memandang prospek perusahaan.
Jogiyanto (2012:392) menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan
sebagai suatu pengumuman akan memberikan signal bagi investor dalam
pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung nilai
positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut
diterima oleh pasar. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar
sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu
menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai signal baik (good
news) atau signal buruk (bad news). Jika pengumuman informasi tersebut sebagai
signal baik bagi investor, maka terjadi perubahan positif terhadap harga saham.
Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan
untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dengan signal
yang berupa laporan keuangan tahunan, nantinya pihak perusahaan mampu
meyakinkan pihak eksternal perusahaan untuk menanamkan modalnya di
perusahaan tersebut (Susila dan Prena, 2019:81)
Pengertian Struktur Kepemilikan
Dalam penelitian ini struktur kepemilikan merujuk pada kepemilikan
saham oleh para manajer dan institusi. Kepemilikan manajerial adalah persentase
kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam
pengambilan keputusan perusahaan dalm hal ini manajer ikut memiliki perusahaan
dan akan berusaha untuk mengurangi masalah keagenan serta meningkatkan nilai
perusahaan (Ramadhani et al., 2017).
Menurut Ross et al. (2017:12) permasalahkan keagenan adalah
kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham
dan manajemen pada suatu perusahaan.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki
perusahaan oleh lembaga keuangan non bank atau institusi yang mengelola dana
atas orang lain (Widyaningsih, 2018). Adanya kepemilikan institusional dapat
memonitoring kegiatan operasional perusahaaan sehingga kinerja perusahaan dan
nilai perusahaan dapat meningkat.
Fisherian’s Theory
Teori Fisherian merupakan teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher,
ekonom neoklasik berkebangsaan Amerika. Purnamasari (2015:19) memaparkan
bahwa dalam Fisherian’s theory dijelaskan mengenai adanya asimetri informasi
antara investor dengan manajemen. Hal tersebut menyebabkan investor sebagai
pihak luar tidak dapat melihat perilaku manajemen dalam membuat keputusan
investasisehinggaakan melakukan investigasi perilaku manajer melalui sisi lain.
Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan
perusahaan, karena untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dicapai melalui
kegiatan investasi perusahaan. Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki perusahaan
memiliki keterkaitan dengan ukuran perusahaan. Keputusan pengalokasian modal ke
dalam usulan investasi harus di evaluasi dan dihubungkan dengan risiko serta hasil
yang diharapkan. Pengeluaran investasi memberika sinyal positif mengenai
pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan
harga saham yang digunakan sebagai indikator nilai perusahaan (Achmad &
Amanah, 2014).
Dalam hubungannya dengan nilai perusahaan, maka setiap keputusan
investasi yang dibuat oleh manajer keuangan akan berdampak terhadap harga
saham perusahaan tersebut. Menurut Keown et al. (2011:6) “maksimalisasi
kekayaan pemegang saham, yaitu maksimalisasi harga pasar saham perusahaan
karena seluruh keputusan keuangan akan terrefleksi di dalamnya. Kebijakan
investasi ataupun dividen yang buruk akan mengakibatkan para investor bereaksi
dan membuat harga saham menjadi turun”. Keputusan investasi diukur dengan
penambahan aset tetap yang diukur dengan rumus sebagai berikut:
????? = ????? ????? ????? ?−????? ????? ????? ?−?
????? ??????
Signaling theory
Menurut Wolk dan Dodd (2017) dalam Signaling theory menjelaskan
mengapa perusahaan mempunyai inisiatif dan dorongan untuk memberikan
informasi kepada pihak eksternal. Signaling theory menjelaskan alasan perusahaan
menyajikan informasi untuk pasar modal. Signaling theory menekankan pentingnya
informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan pihak di luar
perusahaan. Informasi ini penting karena informasi pada dasarnya menyajikan
keterangan, catatatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun
keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.
Investor memerlukan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu untuk
menganalisis pasar dan informasi ini digunakan sebagai pengambilan keputusan
investasi.
Teori Keputusan Investasi
Investasi adalaha penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke
aktiva produktif selama periode waktu tertentu (Hartono, 2017;5). Pihak-pihak
yang melakukan investasi disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi
dua, yaitu investor individual (individual/retail investors) dan investor institusional
(institutional investors). Investor individual terdiri dari perseorangan yang
melakukan aktivitas investasi, sedangkan investor institusional terdiri dari
perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga dana pensiun, maupun
perusahaan investasi. Investor juga mempelajari bagaimana mengelola
kesejahteraan investor (investor’s wealth) yang bersifat moneter.
Keputusan investasi didasarkan pada dua hal yaitu portofolio dan
profitabilitas (keuntungan). Portofolio itu sendiri merupakan pembelian saham
dengan momentum harga pada saat yang sama mengabaikan prinsip supply and
demand yang sebenarnya sudah diketahui dalam financial behavior sebagai herd
behavior (perilaku serentak) (Aminnatuzzahra, 2016;74). Menurut Nisa dan
Zulaika (2017, 26), seorang investor akan mempertimbangkan beberapa faktor
sebelum melakukan investasi seperti accounting information (seluruh informasi
mengenai laporan keuangan perusahaan), self image (informasi perusahaan
mengenai reputasi dan posisi perusahaan dalam industri), classic (kemampuan dari
investor dalam menentukan kriteria ekonomis), faktor eksistensi
(mempertimbangkan apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional
atau internasional) dan professional recommendation (rekomendasi maupun saran
dari beberapa orang yang telah terbiasa dengan masalah investasi).
Esana dan Darmawan (2017;204) mengungkapkan bahwa keputusan
investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih alternatif investasi yang
dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi yang tersedia bagi
perusahaan
Keputusan Investasi
Tandelilin (2010:3) menyatakan bahwa investasi adalah komitmen atas
sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan
memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Sedangkan menurut Sudana
(2011:6), keputusan investasi berkaitan dengan proses pemilihan satu atau lebih
alternatif investasi yang dinilai menguntungkan dari sejumlah alternatif investasi
yang tersedia bagi perusahaan dan David (2007) mendefinisikan keputusan
investasi sebagai keputusan tentang alokasi dan dana realokasi dan sumber daya ke
dalam proyek, aset dan divisi di perusahaan. Investasi keputusan atau disebut juga
sebagai capital budgeting decision adalah proses perencanaan dan mengelola
investasi jangka panjang perusahaan. Prasetyo (2011) menyatakan bahwa manajer
yang berhasil menciptakan keputusan investasi yang tepat, maka aset yang
diinvestasikan akan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga memberikan
suatu sinyal positif kepada investor yang nantinya akan meningkatkan harga saham
dan nilai perusahaan.
Menurut Myers dalam Hardiningsih (2009:237), perusahaan adalah
kombinasi antara nilai asset in place dengan pilihan investasi di masa yang akan
datang. Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk berkembang, namun
seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua kesempatan investasi
di masa mendatang. Keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil
keuntungan yang diperoleh perusahaan di masa yang akan datang. Keputusan
investasi mempunyai dimensi waktu jangka panjang, sehingga keputusan yang
diambil harus dipertimbangkan dengan baik, karena mempunyai konsekuensi
berjangka panjang pula. Herawati (2013) menyatakan bahwa nilai perusahaaan
semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pendapat tersebut dapat diartikan
bahwa keputusan investasi itu penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan
hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan. Keputusan investasi
merupakan keputusan yang menyangkut keputusan dalam pendanaan yang berasal
dari dalam maupun dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan
investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek seperti investasi
ke dalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan maupun
investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, gedung, kendaraan, mesin, peralatan
produksi, dan aktiva tetap lainnya.
Keputusan investasi yang tepat akan dapat menghasilkan kinerja yang
optimal sehingga memberikan suatu sinyal positif kepada investor yang akan
meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. Ini sesuai dengan pernyataan
signaling teory yang menyatakan pengeluaran investasi memberikan sinyal positif
tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga
meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan.
Keputusan investasi merupakan keputusan yang berdampak pada
keuntungan perusahaan yang diperoleh di masa yang akan datang, sehingga
keputusan investasi harus dipertimbangakn dengan baik. Keputusan investasi yang
tepat akan berdampak pada kinerja perusahaan yang optimal, sehingga hal tersebut
memberikan sinyal positifbagi investor untuk meningkatkan harga saham dan nilai
perusahaan
Teori Signal atau Isi Informasi Dividen (Information Content o f Dividend)
Teori sinyal menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh
manajemen perusahaan yang memberikan informasi kepada investor tentang
bagaimana manajemen menilai prospek suatu perusahaan. Modigliani dan Miller
(1958) dalam Brigham dan Houston (2018: 187) mengasumsikan bahwa investor
dan manajer memiliki kesamaan informasi mengenai prospek suatu perusahaan.
Pada kenyataannya, manajer seringkali memiliki informasi yang lebih baik
daripada investor (asymmetric information). Teori sinyal menjelaskan tentang
bagaimana manajer memberikan sinyal kepada investor untuk mengurangi asimetri
informasi melalui laporan keuangan. Teori sinyal memiliki pengaruh yang penting
terhadap struktur modal yang optimal, sehingga muncul dua perspektif manajer
yaitu prospek perusahaan akan menguntungkan dan tidak menguntungkan.
Terdapat dua indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kebijakan
dividen suatu perusahaan (Warsono, 2010:275), yaitu:
1. Hasil Dividen (Dividend Yield). Dividend Yield merupakan rasio yang
menghubungkan dividen yang dibayar dengan harga saham biasa perusahaan.
Secara sistematis, dividend yield dapat dirumuskan sebagai berikut :
??????? ????? =
??????? ??? ?????? ??ℎ??
????? ??? ?????? ??ℎ?? …………………………………..……(2.1)
Beberapa pemegang saham menggunakan dividend yield sebagai suatu
ukuran risiko dan sebagai penyaring investasi. Para pemegang saham akan berusaha
untuk menginvestasikan dananya dalam saham yang menghasilkan nilai dividend
yield yang tinggi.
2. Rasio Pembayaran Dividen (Dividend Payout Ratio). Rasio pembayaran dividen
(dividend payout ratio) merupakan indikator kedua yang digunakan untuk
mengukur kebijakan dividen. Dividend payout ratio merupakan rasio hasil
perbandingan antara dividen dengan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa.
Secara sistematis, dividend payout ratio dapat dirumuskan sebagai berikut :
??? =
???????
???? ???? ???????? ???? ???????? ??ℎ?? ?????………………………………..…(2.2)
Dividend payout ratio sering digunakan untuk mengestimasikan dividen
yang akan dibagikan perusahaan pada tahun berikutnya.
Dari dua pengukuran yang ada, dalam penelitian ini metode pengukuran
yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kebijakan dividen adalah dividend
payout ratio (DPR). Alasan digunakannya dividend payout ratio (DPR) ini seperti
yang dikemukakan oleh Mardiyati et al (2012) bahwa : “Dividend payout ratio
(DPR) lebih dapat menggambarkan perilaku oportunistik manajerial yaitu dengan
melihat berapa besar keuntungan yang dibagikan kepada shareholders sebagai
dividen dan berapa yang disimpan di perusahaan”. Selain itu, Ulya (2014) juga
mengemukakan bahwa: “Dividend payout ratio (DPR) lebih populer untuk
mengukur persentase dividen tunai yang diberikan badan usaha kepada para
pemegang saham atas laba per lembar saham yang dihasilkan dalam periode
akuntansi, dari pada rasio dividen lainnya”.
Oleh karena itu, dividend payout ratio (DPR) dipakai sebagai alat ukur
kebijakan dividen, karena kualitas saham suatu perusahaan tidak bisa dijamin dari
tiaplembar saham yang dibagikan kalau menggunakan dividend per share (DPS),
serta agarpengukuran bisa dibandingkan antar perusahaan dalam tiap tahunnya.
Kebijakan dividen merupakan bagian yang menyatu dengan keputusan
pendanaan perusahaan, rasio pembayaran dividen (dividend patyout ratio)
menentuanjumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin
besar laba ditahansemakin sedikit jumlah laba yang dialoasikan untuk pembayaran
dividen. Rasio ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :
??? =
??????? ??? ?????? ??ℎ??
???? ??? ?????? ??ℎ??
× 100%
Clientele Effect Theory
Teori ini diungkapkan oleh Black and Scholes. Teori mengatakan bahwa
kelompok (clientele) pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang
berbeda terhadap kebijaksanaan dividen perusahaan. Sebagai contoh, kelompok
investor dengan tingkat pajak yang tinggi akan menghindari dividen, karena dividen
mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan capital gain.
Menurut teori ini dividen tertentu akan menarik segmen tertentu kemudian tugas
perusahaan (manajemen keuangan) adalah melayani segmen tersebut. Kebijakan
dividen yang berubah-ubah akan mengacaukan efek klien tersebut, menyebabkan
harga saham berubah (Manurung dan Siregar, 2017:3).
Tax Preference Theory
Menurut Brigham dan Houston (2018:33), investor lebih menyukai
pembagian dividen yang rendah daripada tinggi, karena adanya pajak yang
dikenakan pada dividen. Investor menganggap bahwa pertumbuhan laba mungkin
dianggap menghasilkan kenaikan harga saham, dan keuntungan modal (capital
gain) yang pajaknya rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya lebih tinggi.
The Bird in The Hand Theory
Brigham dan Houston (2018:33), berpendapat bahwa tingkat
pengembalian atas ekuitas akan turun seiring dengan peningkatan pembayaran
dividen karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal
yang seharusnya berasal dari saldo laba ditahan dibandingkan dengan penerimaan
dividen. Gordon dan Lintner berpendapat bahwa investor lebih menyukai
pendapatan dari dividen daripada pendapatan dari keuntungan modal (capital gain)
(Sjahrial, 2007:313)
Dividend Irrelevance Theory
Teori ini dikemukakan oleh Miller dan Modigliani (MM). Mereka
berpendapat bahwa nilai suatu perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan
dasarnya untuk menghasilkan laba dan risiko bisnisnya. Dengan kata lain, MM
berpendapat bahwa nilai perusahaan tergantung pada laba yang diproduksi, bukan
pada bagaimana laba akan dibagi menjadi dividen dan laba yang ditahan, sehingga
kebijakan dividen sebuah perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai dan
biaya modal. (Brigham dan Houston, 2018:33)
Kebijakan Dividen
Menurut Nikiforous (2017), pengertian dividen adalah pembayaran
tunai yang dilakukan oleh perseroan kepada para pemegang saham. Dividen
tersebut merepresentasikan penerimaan langsung untuk pemegang saham atas
investasi mereka di perusahaan. Kebijakan dividen menurut Mulyawan (2017)
merupakan suatu kebijakan untuk membagikan laba perusahaan kepada para
pemegang saham dalam bentuk dividen atau justru menahannya dalam bentuk
laba ditahan yang kemudian digunakan kembali sebagai investasi pada masa
yang akan datang. Kebijakan dividen merupakan aksi perusahaan yang perlu
dilaksanakan perusahaan karena kebijakan ini menyangkut banyaknya
keuntungan para pemegang saham.
Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 23 merumuskan dividen
sebagai distribusi laba yang diberikan kepada pemegang saham harus sesuai
dengan proporsi mereka dari jenis model tertentu. Kebijakan dividen(dividend
policy) adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan
dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam
bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. Menurut Harjito
dan Martono (2017:271), kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Menurut Sartono
(2016:282), kebijakan dividen (dividend policy) merupakan keputusan apakah
labayang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang
sahamdalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna
pembiayaaninvestasi di masa yang akan datang.
Suatu perusahaan akan menetapkan kebijakan dividennya sebelum
mengumumkan dan membayarnya kepada para pemegang saham
(stakeholders). Kebijakan dividen sering dianggap sebagai bagian dari
keputusan pembelanjaan, khususnya pembelanjaan internal. Pembagian dividen
diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melalui rapat
tersebut telah ditetapkan berapa besarnya dividen perlembarsaham, jenis saham
yang akan dibagikan, waktu diumumkannya pembagian dividen dan tanggal
pembayaran dividen. Kebijakan dividen suatu perusahaan melibatkan dua pihak
yang berkepentingan dan saling bertentangan, yaitu kepentingan pemegang
saham yang mengharapkan dividen, dengan kepentingan perusahaan terhadap
laba ditahan. Jumlah dividen yang akan dibayarkan oleh perusahaan tergantung
pada kebijakan dividen perusahaan Para investor biasanya lebih tertarik pada
perusahaan yang membayar dengan harga yang lebih tinggi bagi saham yang
akan dapat memberikan dividen yang tinggi. Sehingga pembayaran dividen
yang tinggi dapat menarik para invstor untukmenanamkan modalnya kepada
perusahaan. Kebijakan dividen sering dianggap sebagai bagian dari keputusan
pembelanjaan, khususnya pembelanjaan internal. Kebijakan dividen adalah
bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Rasio
pembayaran dividen (dividend payout ratio) menentukan jumlah laba yang
dapat ditahan dalam perusahaan sebagai sumber pendanaan.
Pengaruh Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen
Kesempatan investasi dalam perusahaan menggambarkan tentang
besarnya peluang investasi dalam suatu perusahaan yang nantinya akan
berguna untuk mengembangkan perusahaanya seperti pembelian alat untuk
menunjang operasi, pembelian tanah, penggantian alat yang usang atau rusak.
Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik, perusahaan akan lebih
mengutamakan laba ditahan sebagai sumber pendanaan internal untuk
membiayai investasi-investasi yang lebih menguntungkan bagi perusahaan,
hal ini akan menyebabkan menurunnya dividen yang akan dibayarkan kepada
pemegang saham. Hal ini sejalan dengan Teori Dividen Residual dimana
perusahaan akan membayarkan dividen setelah perusahaan mendanai semua
investasi yang menguntungkan bagi perusahaan (Hanafi, 2014:372). Hal itu
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni dan Ratnadi (2014),
Simanjuntak dan Kiswanto (2015).
Pengaruh Likuiditas Terhadap Kebijakan Dividen
Rasio likuiditas dalam perusahaan menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang
tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka
pendeknya dengan memanfaatkan aset lancarnya. Apabila perusahaan
memiliki kemampuan membayar kewajiban dalam jangka pendek, maka dapat
dikatakan perusahaan tersebut tidak dalam kondisi kesulitan keuangan yang
nantinya akan berdampak positif terhadap kebijakan dividen. Sehingga
likuiditas yang tinggi tersebut dapat membantu manajer perusahaan dalam
mengambil keputusan untuk mensejahterakan pemegang saham yaitu dengan
meningkatkan pembayaran dividen.
Likuiditas yang tinggi berarti sebuah perusahaan pada posisi yang
rendah dalam resiko. Resiko yang dimaksud adalah resiko kesulitan keuangan
dan kebangkrutan, oleh karena itu perusahaan berani mengambil kebijakan
dividen tinggi.
Hal itu sejalan dengan penelitian dari Monika dan Sudjarni (2018),
Mawarni dan Ratnadi (2014), Chayati dan Asyik (2017), Deni dkk (2016).
Pengaruh Leverage Terhadap Kebijakan Dividen
Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka
panjang. Semakin tinggi leverage perusahaan maka semakin tinggi pula
tingkat kewajiban dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta semakin
tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya
semakin rendah tingkat leverage maka menunjukkan bahwa perusahaan
mampu memenuhi kebutuhan pendanaan dengan modal perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi maka perusahaan
lebih memilih untuk menahan pendapatan perusahaan untuk membayarkan
kewajibannya terlebih dahulu dibandingkan dengan membagikan dividen
kepada pemegang saham. Hal itu terjadi karena apabila hutang dalam
perusahaan telah jatuh tempo maka perusahaan harus membayar beban dan
bunga. Apabila hutang dalam perusahaan semakin besar maka akan semakin
besar pula bunga dan beban yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Oleh
karena itu perusahaan harus membayarkan kewajibannya terlebih dahulu dan
baru membagikan dividen kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi
tingkat leverage maka akan semakin rendah dividen yang mampu dibayarkan
kepada pemegang saham. Jadi leverage berpengaruh negatif terhadap
kebijakan dividen.
Hal itu didukung oleh penelitian dari Monika dan Sudjarni (2018),
Bansaleng dkk (2016), Mawarni dan Ratnadi (2014), Deni dkk (2016),
Rachmad dan Muid (2013), Thaib dan Taroreh (2015), Sholikhah dan
Hermanto (2017), Mohammadi dan Amiri (2016), Simbolon dan Sampurno
(2017)
Pengaruh Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen
Profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas merupakan
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba, semakin tinggi tingkat
profitabilitas dalam perusahaan menandakan bahwa semakin besar tingkat
keuntungan yang diperoleh perusahaan. hal ini dapat terjadi karena perusahaan
menentukan kebijakan dividen berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan,
semakin tinggi tingkat profitabilitas dalam perusahaan maka akan semakin
tinggi pula dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Dengan demikian
perusahaan membayar dividen dengan diambilkan dari keuntungan
perusahaan sehingga perusahaan akan membagikan dividen ketika perusahaan
tersebut untung.
Hal itu sejalan dengan signalling theory yang menyatakan bahwa
perusahaan akan memberi sinyal kepada pemegang saham bahwa prospek
perusahaan sedang baik dan dividen juga akan meningkat. Hal itu sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Monika dan Sudjarni (2018), Sulistiyo
dkk (2016), Simanjuntak dan Kiswanto (2015), Kajola et al (2015)
Kesempatan Investasi
Kesempatan investasi merupakan alternatif investasi dimasa depan bagi
suatu perusahaan yang diharapkan menghasilkan return investasi yang cukup
besar dimasa depan (Hartono, 2017:1). Dalam peruusahaan kesempatan
investasi merupakan pilihan manajer perusahaan karena investasi masa depan
dapat mencerminkan adanya pertumbuhan aktiva dan ekuitas pada perusahaan.
Apabila perusahaan dalam kondisi yang baik maka pihak manajemen
perusahaan akan cenderung lebih memilih investasi baru yang lebih
menguntungkan perusahaan dibandingan dengan membayarkan dividen dengan
tinggi. Alokasi dana yang akan digunakan untuk membayar dividen akan
digunakan untuk investasi yang lebih menguntungkan
Likuiditas
Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan
perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat
jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia, likuiditas tidak
hanya berkaitan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan akan tetapi
juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengubah aktiva lancar
menjadi kas (Syamsuddin, 2016:41).
Leverage
Leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang.
Menurut Hanafi (2014:327) terdapat dua jenis leverage yaitu:
a. Operating leverage
Operating leverage yaitu menunjukkan seberapa besar perusahaan
menggunakan beban tetap operasionalnya. Beban tetap tersebut biasanya
berasal dari depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap
seperti misalnya gaji karyawan. Perusaahan yang menggunakan biaya tetap
dengan proporsi yang tinggi dapat dikatakan menggunakan operating
leverage yang tinggi.
b. Leverage keuangan (Financial Leverage)
Diartikan sebagai besarnya beban tetap keuangan (financial) yang
digunakan oleh perusahaan. Beban tetap keuangan tersebut biasanya berasal
dari pembayaran bunga untuk utang yang digunakan oleh perusahaan.
Profitabilitas
Profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba atau keuntungan pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu
(Hanafi, 2014:42). Tingkat profitabilitas dalam perusahaan dapat juga
digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan
menganalisis laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki aliran
kas atau profitabilitas yang baik biasanya membayar dividen atau meningkatkan
dividen. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika aliran kas tidak baik. Perusahaan
memiliki alasan lain untuk pembayaran deviden yaitu untuk menghindari
akuisisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki kas yang berlebihan
seringkali menjadi target dalam akuisisi. Maka untuk menghindari akuisisi
tersebut, perusahaan dapat membayarkan deviden yang sekaligus juga membuat
senang pemegang saham (Hanafi, 2014:375).
Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen
a. Kesempatan Investasi
Jika kesempatan investasi dalam perusahaan semakin besar maka
dividen yang dibagikan kepada pemegang saham justru akan semakin
sedikit. Hal itu terjadi karena perusahaan lebih memilih investasi baru
daripada harus membayar dividen yang tinggi karena investasi yang baru
lebih menguntungkan bagi perusahaan. (Hanafi, 2014:375)
b. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
atau keuntungan selama periode tertentu, Perusahaan yang memiliki
keuntungan yang besar biasanya perusahaan tersebut akan membagikan
dividen atau meningkatkan dividen. Akan tetapi jika perusahaan mengalami
kas yang kurang baik maka perusahaan bisa saja tidak membagikan dividen.
Selain itu perusahaan juga mempunyai alasan lain mengapa perusahaan
membagikan dividen yaitu perusahaan ingin menghindari akuisisi oleh
perusahaan lain biasanya perusahaan dengan aliran kas yang relatif tinggi
sering menjadi target dalam akuisisi. Untuk menghindari akuisisi,
perusahaan biasanya membayarkan dividen kepada pemegang saham. Selain
untuk menghindari akuisisi membagikan dividen juga membuat senang para
investor (Hanafi, 2014:375).
c. Likuiditas
Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi
semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan
menggunakan aktiva lancar yang tersedia, likuiditas tidak hanya berkaitan
dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan akan tetapi juga
berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengubah aktiva lancar
menjadi kas. (Syamsuddin, 2016:74).
d. Leverage
Leverage menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi
kewajiban jangka panjang dengan kurun waktu lebih dari satu tahun. Utang
jangka panjang biasanya timbul karena adanya kebutuhan dana untuk
pembelian tambahan aktiva tetap, menaikkan jumlah modal kerja permanen,
membeli perusahaan lain atau mungkin juga untuk melunasi utang-utang
yang lain (Baridwan, 2014:363).
e. Akses Ke Pasar Keuangan
Jika perusahaan memiliki akses ke pasar keuangan baik maka
perusahaan akan dapat membayar dividen dengan tinggi karena dengan
akses keuangan yang baik bias membantu perusahaan dalam memenuhi
likuiditasnya (Hanafi, 2014:375).
f. Tingkat pertumbuham perusahaan
Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang tinggi
maka akan semakin besar pula kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk
membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi biasanya lebih senang menahan pendapatan
tersebut dari pada untuk dibayarkan sebagai dividen (Riyanto, 2010:268).
Teori Sinyal (Signalling Theory)
Menurut Gumanti (2013:64) teori sinyal menyatakan bahwa investor
dapat menduga informasi tentang laba di masa yang akan datang dalam
perusahaan melalui sinyal yang muncul dari pengumuman pembayaran
dividen, baik dalam dividen yang stabil maupun perubahan dividen maka
dari itu perusahaan dengan prospek masa depan buruk seharusnya tidak perlu
mengirim sinyal yang tidak benar ke pasar dengan menaikkan pembayaran
dividen. Kenaikan dalam rasio pembayaran dividen dapat sebagai informasi
bahwa perusahaan memiliki profitabilitas di masa depan yang baik
Teori dividen residual
Menurut Hanafi (2014:372) teori dividen residual menyatakan bahwa
perusahaan akan membagikan dividen akan tetapi setelah investasi yang
menguntungkan bagi perusahaan telah habis dibiayai atau dividen yang telah
dibayarkan merupakan sisa (residual) setelah semua investasi-investasi yang
menguntungkan bagi perusahaan telah habis dibiayai, biasanya perusahaan
akan membayarkan dividen jika ada sisa dari dana internal perusahaan
setelah semua usulan investasi telah didanai. Manajer keuangan akan
menetapkan penganggaran modal yang optimum dan semua usulan investasi
yang mempunyai pengaruh positif akan diterima atau dilaksanakan. Manajer
keuangan akan menggunakan dana internal terlebih dahulu untuk membiayai
investasi yang lebih menguntungkan dan perusahaan hanya akan membayar
dividen hanya jika ada sisa dari dana intenal setelah semua usulan investasi
telah didanai.
Teori Efek Klien (Clientele Effect Theory)
Teori Clientele Effect Theory menyatakan bahwa kebijakan dividen
seharusnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan segmen investor tertentu
seperti ada investor yang menyukai dividen dibandingkan dengan capital
gain karena dividen dinilai lebih pasti dibandingkan dengan capital gain, ada
juga segmen investor yang lebih menyukai capital gain karena capital gain
dinilai tingkat pajak dari capital gain lebih rendah dibandingkan dengan
capital gain. Kebijakan dividen dalam perusahaan tentunya akan akan
menarik investor dari segmen tertentu. Kemudian tugas perusahaan (manajer
keuangan) adalah melayani segmen tersebut jika kebijakan dividen dalam
perusahaan berubah-ubah maka akan mengacaukan efek klien tersebut
sehingga menarik investor baru untuk berinvestasi sehingga dapat
menyebabkan harga saham berubah (Hanafi, 2014:372)
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan menyatakan bahwa konflik bisa saja terjadi antara pihak
pemegang saham dan pihak manajer yang berkaitan dengan perusahaan.
Kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen
bertentangan sehingga menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi
dikarenakan pihak manajemen lebih mengutamakan kepentinganya
sedangkan pihak pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi
manajer yang nantinya menambah biaya untuk perusahaan yang berdampak
pada turunnya keuntungan yang diterima oleh pemegang saham (Gumanti,
2013:66).
Teori Burung di Tangan (Bird In The Hand)
Bagi investor , dividen merupakan hal yang lebih di sukai dari pada
capital gain karena capital gain diterima pada masa mendatang sedangkan
dividen pendapatan saat ini, ketidak pastian dividen menjadi lebih kecil
dibandingkan dengan capital gain. Oleh karena itu jika faktor ketidak
pastian berkurang, investor mau membayar dengan harga yang lebih tinggi
untuk saham dengan dividen tinggi (Hanafi, 2014:366). Secara jelas bird in
the hand theory menyatakan bahwa investor lebih menyukai dividen yang
naik dari pada dividen yang turun.
Dividen Adalah Tidak Relevan (Dividend Irrelevant Theory)
Modigliani-Miller (MM) berpendapat bahwa didalam kondisi bahwa
keputusan investasi yang given, pembayaran dividen tidak berpengaruh
terhadap kemakmuran pemegang saham. Lebih lanjut MM berpendapat
bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh earning power dari aset perusahaan.
dengan demikian nilai perusahaan ditentukan oleh keputusan investasi.
Sementara itu keputusan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan dalam
bentuk dividen atau akan ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. MM
membuktikan pendapatnya secara matematis dengan berbagai asumsi yaitu
pasar modal yang sempurna dimana semua investor bersikap rasional, tidak
ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan, tidak ada biaya
emisi atau flotation cost dan biaya transaksi, kebijakan dividen tidak
berpengaruh terhadap biaya modal sendiri perusahaan, informasi tersedia
untuk setiap individu terutama yang menyangkut tentang kesempatan
investasi perusahaan.
Hal yang terpenting dari teori MM adalah bahwa pengaruh
pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan
diimbangi dengan jumlah yang sama dengan cara pembelanjaan atau
pemenuhan dana lain.
Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh
perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan
ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi dimasa
mendatang (Sartono, 2001:281). Kebijakan dividen merupakan salah satu
fungsi keuangan dan tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan
karena dalam memutuskan berapa banyak laba perusahaan yang nantinya akan
dibagikan kepada pemegang saham, manajer harus mengingat bahwa tujuan
perusahaan adalah memakmimalkan nilai pemegang saham. Sehingga, rasio
pembayaran yang ditargetkan yang didefinisikan sebagai persentase dari laba
bersih yang harus dibayarkan sebagai dividen tunai atau sebagian besar harus
didasarkan preverensi investor atas dividen lawan keuntungan modal. Tujuan
utama investor menanamkan modalnya kedalam perusahaan adalah untuk
mendapatkan pengembalian atas investasi atau return, sesuatu yang sangat
wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah
diinvestasikannya.
Langkah-langkah Pembayaran Dividen
Menurut Hanafi (2014:362) Dalam pembayaran dividen perlu
diperhatikan rincian tanggal sebagai berikut :
1) Tanggal Pengumuman (declaration date)
Tanggal pengumuman yaitu tanggal dimana perusahaan akan
mengumumkan besaran dividen yang akan dibagikan kepada
pemegang saham, pada tanggal ini perusahaan juga akan mengumkan
bentuk dividen yang akan dibagikan dan jadwal pembayaran dividen
akan dilakukan.
2) Tanggal Kadaluarsa Dividen (ex-dividen date)
Pada tanggal kadaluarsa dividen investor sudah tidak bisa
menerima dividen, namun sebelum tanggal tersebut investor masih
berhak atas dividen. Akan tetapi jika pembeli membeli saham sesudah
tanggal tersebut, ia tidak berhak memperoleh dividen. Perusahaan
menetapkan tanggal kadaluarsa dividen (ex-dividen date) yaitu 3 hari
sebelum tanggal pencatatan.
3) Tanggal Pencatatan (date of record)
Pada tanggal pencatatan semua pemegang saham yang terdaftar
pada tanggal tersebut masih berhak atas dividen yang akan dibagikan.
Begitu juga sebaliknya dividen tidak akan dibayarkan kepada investor
apabila pemberitahuannya melewati tanggal pencatatan tersebut.
4) Tanggal Pembayaran (payment date)
Pada tanggal pembayaran dividen investor yang telah tercatat
menurut catatan yang dibuat pada tanggal pencatatan berhak menerima
dividen yang akan dibagikan oleh perusahaa
Jenis Dividen
Terdapat beberapa jenis dividen yaitu:
1) Cash Dividen
Cash Dividen yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan
kepada pemegang saham dalam bentuk cash atau uang tunai, besaran
uang tunai yang di dapatkan oleh pemegang saham tergantung oleh
kebijakan manajemen perusahaan. (Gumanti, 2013:21).
2) Dividen Saham
Dividen saham atau disebut juga Stock Dividend adalah jenis
dividen yang dibagikan oleh perusahaan dalam bentuk saham, jika
perusahaan membagikan dividen dalam bentuk saham maka nominal
pemilik saham akan bertambah besarannya sesuai dengan jumlah
dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan, akan tetapi pembagian
dividen dalam bentuk saham ini biasanya akan menyebabkan
menurunnya harga saham pada pasar saham (Gumanti, 2013:21).
3) Dividen Properti
Dividen Properti adalah jenis dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham dalam bentuk aktiva selain kas biasanya berupa
barang dagangan maupun asset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan
membagikan dividen dalam bentuk dividen property ini jarang
dilakukan oleh perusahaan (Baridwan, 2014:431).
4) Dividen Scrip atau Dividen Utang
Dividen Utang atau dividen scrip adalah pembagian deviden
dalam bentuk janji tertulis untuk membayarkan sejumlah kas di masa
yang akan datang. Dividen utang dibagikan karena laba yang
dibagikan oleh perusahaan tidak mencukupi saldonya untuk
pembagian dividen dan saldo kas yang dimiliki juga tidak mencukupi
(Baridwan, 2014:432).
5) Dividen Likuidasi
Dividen likuidasi hanya akan dibagikan oleh perusahaan
pada saat perusahaan mengalami kemerosotan atau kebangkrutan
dengan kata lain dividen likuidasi itu sendiri adalah pengembalian
terhadap modal dari pada pendapatan biasa. (Gumanti, 2013:21).
Apabila pembayaran dividen ini digunakan atau dilakukan, berarti
sebuah perusahaan sedang mengalami kemerosotan atau
kebangkrutan, maka adanya pembagian seperti ini tidak
mencerminkan atau mencontohkan kinerja perusahaan yang baik.
Pembayaran dengan cara likuidasi ini dilakukan apabila sebuah
perusahaan masih mempunyai kekayaan atau sisa-sisa harta sesudah
digunakan untuk membayar hutang-hutangnya. Apabila tidak ada, atau
tidak memiliki sisa-sisa harta perusahaan, maka si pemilik saham ini
tidak akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan apa-apa.
Proses pembayaran dividen biasanya dilakukan dua kali atau satu kali
dalam satu tahun, besar kecilnya dividen diumumkan pada saat Rapat
umum pemegang saham (RUPS) dan pembayaran dividen dilakukan
beberapa minggu setelah pengumuman (Gumanti, 2013:17)
Pengertian Dividen
Dividen merupakan proporsi laba yang dibagikan kepada pemegang
saham. Dividen menggambarkan kinerja perusahaan biasanya perusahaan
dengan pendapatan tinggi akan mampu membayarkan dividen dengan tinggi
pula, kenaikan rasio pembayaran dividen dapat sebagai informasi bahwa
perusahaan mempunyai profitabilitas masa depan yang baik (Gumanti,
2013:4). Investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan capital gain
karena dividen lebih pasti dibagikan oleh perusahaan dibandingkan dengan
capital gain karena capital gain hanya mengandalkan perubahan harga saham
(Gumanti, 2013:3). Pengumuman akan dibagikannya dividen biasanya pada
saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Pengaruh Return on Equity terhadap Kebijakan Dividen
Return On Equity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba, atas sejumlah investasi yang dilakukan
oleh pemegang saham (Lukviaman, 2006:35).
Menurut Smoothing Theory ( Lintner, 1956 dalam Kartika dkk, 2015)
menyatakan bahwa, besar kecilnya dividen tergantung pada perusahaan saat ini
dan dividen sebelumnya. Berdasarkan teori tersebut semakin tinggi keuntungan
maka semakin tinggi porsi keuntungan yang akan dibagi sebagai dividen.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham perusahaan
meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan dividen, dan harga pasar
saham perusahaan turun ketika perusahaan mengumumkan penurunan dividen.
Salah satu alasan dari reaksi pasar terhadap informasi pengumuman dividen
tersebut adalah karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang,
sehinggadividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham. Selain itu,
dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal bahwa kondisi keuangan
perusahaan baik, dan sebaliknya dividen turun memberikan sinyal kondisi
keuangan perusahaan yang memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti
sinyal dividen disebut dengan information content effect (Sudana, 2011:170).
Rasio profitabilitas menunjukkan efektivitas manajemen secara keseluruhan,
yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam
hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin besar ROE berarti
semakin besar kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva,
untuk menghasilkan laba bersih sehingga perusahaan menetapkan dividen yang
tinggi (Setiawan dan Mertha, 2012:3). Hasil penelitian dari Setiawan dan Mertha
bahwa Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap terhadap kebijakan
dividen.
Pengaruh debt to equity ratio terhadap Kebijakan Dividen
Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman. Perusahaan
dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar, karena perusahaan masih
memiliki peluang atau kemampuan untuk memperoleh dana dari pinjaman guna
memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan
karena leverage keuangan perusahaan masih rendah, dan perusahaan masih
dipercaya oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan
perusahaan untuk meminjam, semakin besar dividen yang dibayarkan kepada
pemegang saham (Sudana, 2011:170).
Menurut Pecking Order Theory menyatakan bahwa, rasio hutang
berhubungan terbalik dengan profitabilitas. Dengan demikian semakin tinggi rasio
hutang, maka akan semakin rendah profitabilitas suatu perusahaan. Dengan
semakin rendahnya profitabilitas suatu perusahaan maka akan mengurangi
kemampuan perusahaan tersebut dalam membayar dividen (Brigham,1999 dalam
Alfatah, 2014).
Bahwa debt equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian modal
sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu, semakin rendah
DER akan semakin tinggi kemmapuan perusahaan untuk membayar semua
kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang digunakan untuk struktur
modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar jumlah kewajiban.
Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi besar kecilnya laba
bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk dividen yang akan
diterima, karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan daripada pembagian
dividen. Jika beban hutang tinggi, maka kemmapuan perusahaan untuk membagi
dividen akan semakin rendah, sehingga DER mempunyai hubungan negatif
dengan dividend payout ratio (Prihantoro, 2003 dalam Aan, 2014:22-23).
Hasil penelitian Wati (2015), Nurraiman (2014) menunjukkan bahwa debt
to equity ratio tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Namun dalam
penelitian Tania ( 2014), menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh
positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Karena semakin rendah DER, maka
akan semakin tinggi suatu perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.
Pengaruh Current Ratio terhadap Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen akan berpengaruh terhadap harga saham. Apabila harga
saham naik, maka investor akan meningkat dan laba naik. Kenaikan laba ini akan
menyebabkan peningkatan uang kas yang dimiliki perusahaan, sehingga current
ratio akan meningkat ( Difah, 2011:34).
Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen saham.
Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika tingkat likuiditas (cash
ratio) yang dimiliki perusahaan mencukupi. Semakin tinggi tingkat likuiditas
perusahaan, semakin besar dividen tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada
pemegang saham, dan sebaliknya (Sudana, 2011:170).
Teori yang diungkapkan oleh (Keown et.al, 2000 dalam Rahmawati 2011)
yang menyatakan bahwa likuiditas sangat mempengaruhi pembayaran dividen,
karena dividen dibayarkan oleh kas yang merupakan bagian dari likuiditas.
Apabila rasio lancar rendah, dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang
modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi,
belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas
tidak digunakan sebaik mungkin (Kasmir, 2013:135).
Semakin tinggi nilai Current Ratio berarti semakin besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Namun
demikian tidak berarti dengan semakin tingginya nilai Current Ratio, akan selalu
menjadi indikator yang baik bagi perusahaan, karena current ratio yang sangat
tinggi memberikan indikasi, bahwa terdapatnya aktiva lancar (kas, surat berharga,
piutang dan persediaan) yang terlalu banyak (berlebihan) serta tidak produktif di
dalam perusahaan (Lukviarman, 2006:25). Hal ini sesuai dengan penelitian Palino
(2012) dan Nurraiman (2014) yang terbukti bahwa Current Ratio berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen
Rasio Keuntungan ( Profitability Ratio )
Rasio profitabilitas terdiri dari dua jenis rasio yang menunjukkan laba dalam
hubungannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan laba, dalam
hubungannya dengan investasi ( Harjito dan Martono, 2012:60).
a) Return On Equity (ROE)
Return On Equity merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba, atas sejumlah investasi yang
dilakukan oleh pemegang saham (Lukviaman, 2006:35).
Sumarto (2007) dalam Latiefasari (2011) mengungkapkan pada kebijakan
pembayaran dividen yang berfluktuasi, besarnya dividen yang dibayarkan
berdasarkan pada tingkat keuntungan pada setiap akhir periode. Apabila
tingkat keuntungan tinggi, maka besarnya dividen yang dibayarkan
cenderung tinggi, dan sebaliknya bila tingkat keuntungan rendah, maka
besarnya dividen yang dibayarkan juga cenderung rendah.
19
Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin
tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin
kuat, demikian pula sebaliknya (Kasmir, 2013:204).
Rumus : ROE = Laba bersih setelah pajak
Total Ekuitas
b) Return On Assets (ROA)
ROA merupakan jenis rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan
sebuah perusahaan dibandingkan dengan total set. Laba bersih dapat dilihat
dari laporan rugi laba (profit/ loss), sedangkan total asset dapat dilihat di
neraca (balance sheet). Semakin mendekati 100 persen itu semakin baik
(Fatihudin, 2012:89).
Wati (2015) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki laba bersih
yang tinggi, maka meningkatkan kemampuan perusahaan tersebut dalam
membagikan dividen kepada pemegang saham. Semakin besar ROA
menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik, karena tingkat
kembalian investasi (return) semakin besar dan akan berdampak terhadap
tingginya pembayaran dividen bagi investor.
ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan sekuruh
aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting
bagi pihak manajemen, untuk mengevaluasi efektivitas dan efesiensi
manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin
besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan, atau
dengan kata lain dengan jumlah aktiva sama bisa dihasilkan laba yang lebih
besar, dan sebaliknya (Sudana, 2009:26).
Rumus : ROA = Laba Setelah Pajak
Total Aktiva
Adapun penelitian ini bermaksud untuk menguji faktor-faktor yang akan
berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Variabel yang akan digunakan adalah
Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Return On Equity.
Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pada penelitian ini
rasio likuiditas diwakili oleh current ratio. Current ratio merupakan salah satu
jenis rasio likuiditas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Current ratio juga dapat
memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan, dalam menghasilkan
cash untuk melunasi kewajibannya. Jadi semakin tinggi nilai rasio likuiditas
perusahaan, berarti perusahaan dinilai mampu mengelola modal perusahaan dan
semakin kecil pula risiko gagal bayar perusahaan tersebut.
Selain meneliti variabel current ratio, penulis juga melakukan penelitian
terhadap variabel DER (Debt to Equity Ratio) dan Return On Equity (ROE). DER
merupakan salah satu rasio pengelolaan modal yang mencerminkan kemampuan
perusahaan membiayai usaha, dengan pinjaman dibanding dana yang disediakan
pemegang saham.
Penulis memilih variabel DER (Debt to Equity Ratio), dikarenakan utang
jangka panjang dapat digunakan untuk membiayai perluasan perusahaan atau
modernisasi dari perusahaan, dan kebutuhan modal untuk keperluan jumlah yang
besar. Dan alasan dipilihnya Return On Equity (ROE), karena rasio ini
merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Salah satu
alasan mengoperasikan perusahaan, adalah untuk menghasilkan laba yang akan
bermanfaat bagi para pemegang saham.
Rasio Hutang (Leverage)
a) Debt Ratio
Debt Ratio merupakan rasio totang hutang dengan total aset yang
dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa persen aset
perusahaan yang dibelanjai dengan hutang (Harjito dan Martono, 2012:59).
Rumus : Debt Ratio = Total hutang
Total Aktiva
b) Rasio Total Hutang terhadap Modal Sendiri (Debt to Equity Ratio)
Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai
utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara
seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor)
dengan pemilik perusahaan (Kasmir, 2013:157-158) .
Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak
menguntungkan, karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas
kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan
justru semakin besar rasio akan semakin baik (Kasmir, 2013:158) .
Bahwa debt to equity ratio mencerminkan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi seluruh kewajibannya, yang ditunjukkan oleh berapa bagian
modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Oleh karena itu,
semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk
membayar semua kewajibannya. Semakin besar proporsi utang yang
digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar
jumlah kewajiban. Peningkatan hutang pada gilirannya akan mempengaruhi
besar kecilnya laba bersih yang tersedia bagi para pemegang saham termasuk
dividen yang akan diterima, karena kewajiban tersebut lebih diprioritaskan
daripada pembagian dividen. Jika beban hutang tinggi, maka kemmapuan
perusahaan untuk membagi dividen akan semakin rendah, sehingga DER
mempunyai hubungan negatif dengan dividend payout ratio (Prihantoro, 2003
dalam Aan, 2014:22-23).
Rumus : DER= Total Utang
Ekuitas
Rasio Aktivitas (Activity Ratio)
Aktivity ratio mengukur sejauh mana efektivitas manajemen perusahaan
dalam mengelola aset-asetnya. Artinya dalam hal ini adalah mengukur
kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan bahan
mentah, barang dalam proses, dan barang jadi serta kebijakan manajemen
dalam mengelola aktiva lainnya dan kebijakan pemasaran (Harjito dan
Martono, 2012:57).
a) Perputaran Piutang (Receivable Turnover)
Memberikan wawasan tentang kualitas piutang perushaan dan kesuksesan
perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang (Harjito dan Martono,
2012:57).
Receivable Turnover mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan
penjualan. Semakin tinggi perputaran piutang berarti semakin efektif dan
efisien manajemen piutang yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya
(Sudana, 2009:25).
Rumus : Receivable Turnover = Penjualan Kredit Bersih Setahun
Rata- Rata Piutang
b) Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover )
Inventory Turnover dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan
dengan rata- rata persediaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas
manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan (Harjito dan Martono,
2012:58).
Rumus : Inventory Turnover = Harga Pokok Penjualan
Rata- Rata Persediaan
c) Perputaran Piutang Harian ( Receivable Turnover in Days )
Receivable Turnover in Days disebut juga sebagai avarage collection
period yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam setiap
jangka waktu tertentu (Harjito dan Martono, 2012:58).
Rumus : Avarage Collection Period = Jumlah Hari Dalam Setahun
Perputaran Piutang
d) Perputaran Aktiva ( Total Assets Turnover )
Total Assets Turnover mengukur perputaran dari semua aset yang dimiliki
perusahaan. Total Assets Turnover dihitung dari pembagian antara penjualan
dengan total asetnya (Harjito dan Martono, 2012:59).
Rumus : Total Assets Turnover = Penjualan Bersih
Total Aktiva
Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)
Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio) yaitu rasio yang menunjukkan hubungan
antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio
likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau
kewajiban jangka pendek (Harjito dan Martono, 2012:53).
a) Rasio Lancar (Current Ratio)
Rasio Lancar (Current Ratio) merupakan rasio untuk mengukur
kemampuan perusahaan, dalam membayar kewajiban jangka pendek atau
utang yang segera jatuh tempo, pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan
kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi
kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula
dikatakan sebagai bentuk untuk mengukurtingkat keamanan suatu perusahaan
(Kasmir, 2013:134).
Current Ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi
kreditor jangka pendek, dalam arti setiap saat perusahaan memiliki
kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka
pendeknya. Akan tetapi current ratio yang tinggi akan berpengaruh negatif
terhadap kemampuan meperoleh laba (rentabilitas), karena sebagian modal
kerja tidak berputar atau mengalami pengangguran (Harjito dan Martono,
2012:56).
Semakin tinggi nilai Current Ratio berarti semakin besar kemampuan
perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Namun
demikian tidak berarti dengan semakin tingginya nilai Current Ratio, akan
selalu menjadi indikator yang baik bagi perusahaan, karena current ratio
yang sangat tinggi memberikan indikasi, bahwa pendapatnya aktiva lancar
(kas, surat berharga, piutang dan persediaan) yang terlalu banyak (berlebihan)
serta tidak produktif di dalam perusahaan (Lukviarman, 2006:25).
Current Ratio sangat berguna untuk mengukur likuiditas perusahaan, akan
tetapi dapat menjebak. Hal ini dikarenakan current ratio yang tinggi dapat
disebabkan adanya piutang yang tidak tertagih, atau persediaan yang tidak
terjual, yang tentu saja tidak dapat dipakai untuk membayar utang (Prastowo,
2011:85).
Rumus : Current Ratio (CR) = Aset lancar
Liabilitas
b) Rasio Cepat (Quick Ratio)
Alat ukur yang lebih akurat untuk mengukur tingkat likuiditas perusahaan
adalah quick ratio (atau disebut juga acid test ratio). Rasio ini merupakan
pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan
jumlah hutang lancar (Harjito dan Martono, 2012:56).
Rasio ini seperti current ratio tetapi persediaan tidak diperhitungkan
karena kurang likuid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang.
Oleh karena itu, quick ratio memberikan ukuran yang lebih akurat
dibandingkan dengan current ratio, tentang kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan (Sudana, 2011:21)
Rumus : QR = Aset Lancar – Persediaan
Passiva Lancar
c) Rasio Kas (Cash Ratio)
Cash Ratio merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas (liquidity
ratio), yang merupakan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya (current liability), melalui sejumlah alat likuid (kas dan
setara kas) yang dimiliki perusahaan (Dendawijaya, 2003 dalam Difah,
2011:39).
Rasio ini paling akurat dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek, karena hanya memperhitungkan
komponen aktiva lancar yang paling likuid. Semakin tinggi rasio likuiditas
menunjukkan semakin baik kondisi keuangan jangka pendek prusahaan, dan
sebaliknya (Sudana, 2011:21).
16
Rumus : Cash Ratio = Kas + Ekuivalen Kas
Hutang Jangka Pendek
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Berikut berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen:
(Sudana, 2011:170-171)
1. Dana yang dibutuhkan perusahaan
Apabila di masa yang akan datang perusahaan berencana melakukan
investasi yang membutuhkan dana yang besar, maka perusahaan
dapat memperolehnya melalui penyisihan laba ditahan. Semakin
besar kebutuhan dana di masa yang akan datang, semakin besar pula
bagian laba yang ditahan diperusahaan atau semakin kecil dividen
yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
2. Likuiditas
Dividen dapat dibayarkan dalam bentuk dividen tunai atau dividen
saham. Perusahaan hanya mampu membayar dividen tunai jika
tingkat likuiditas (cash ratio) yang dimiliki perusahaan mencukupi.
Semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan, semakin besar dividen
tunai yang mampu dibayar perusahaan kepada pemegang saham, dan
sebaliknya.
3. Kemampuan perusahaan untuk meminjam
Salah satu sumber dana perusahaan adalah dari pinjaman.
Perusahaan dimungkinkan untuk membayar dividen yang besar,
karena perusahaan masih memiliki peluang atau kemampuan untuk
memperoleh dana dari pinjaman guna memenuhi kebutuhan dana
yang diperlukan perusahaan. Hal ini dimungkinkan karena leverage
keuangan perusahaan masih rendah, dan perusahaan masih dipercaya
oleh para kreditor. Dengan demikian, semakin besar kemampuan
perusahaan untuk meminjam, semakin besar dividen yang
dibayarkan kepada pemegang saham.
4. Nilai informasi dividen
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pasar saham
perusahaan meningkat ketika perusahaan mengumumkan kenaikan
dividen, dan harga pasar saham perusahaan turun ketika perusahaan
mengumumkan penurunan dividen. Salah satu alasan dari reaksi
pasar terhadap informasi pengumuman dividen tersebut adalah
karena pemegang saham lebih menyukai pendapatan sekarang,
sehinggadividen berpengaruh positif terhadap harga pasar saham.
Selain itu, dividen yang meningkat dianggap memberikan sinyal
bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, dan sebaliknya dividen
turun memberikan sinyal kondisi keuangan perusahaan yang
memburuk. Perubahan harga saham yang mengikuti sinyal dividen
disebut dengan information content effect.
5. Pengendalian Perusahaan
Jika perusahaan membayar dividen yang besar, kemungkinan
perusahaan memperoleh dana dengan menjual saham baru untuk
membiayai peluang investasi yang dinilai menguntungkan. Dalam
kondisi demikian, kendali pemegang saham lama atas perusahaan
kemungkinan akan berkurang, jika pemegang saham lama tidak
berjanji untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan
perusahaan.
6. Pembatasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman dengan pihak
kreditor
Ketika perusahaan memperoleh pinjaman dari pihak kreditor,
perjanjian pinjaman tersebut sering disertai dengan persyaratanpersyaratan tertentu. Salah satu bentuk persyaratan di antaranya
adalah pembatasan pembayaran dividen yang tidak boleh melampaui
jumlah tertentu yang disepakati. Tujuannya adalah melindungi
kepentingan pihak kreditir, yaitu kelancaran pelunasan pokok
pinjaman dan bunganya.
7. Inflasi
Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin turun daya beli mata uang.
Hal ini berarti perusahaan harus mampu menyediakan dana yang
lebih besar untuk membiayai operasi maupun investasi perusahaan
pada masa yang akan datang. Apabila peluang untuk mendapatkan
dana yang berasal dari luar perusahaan terbatas, salah satu cara
untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut adalah melalui dana
internal, yaitu laba ditahan. Dengan demikian, jika inflasi
meninhkat, dividen yang dibayarkan akan berkurang, dan
sebaliknya.
Aspek Kebijakan Dividen
(Sudana, 2011:172-174) Terdapat beberapa aspek kebijakan dividen
diantaranya yaitu:
1. Dividen Saham (Stock Dividend)
Dividen saham adalah pembayaran dividen berupa saham kepada
pemegang saham. Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen
saham tidak lebih dari rekapitalisasi perusahaan. Artinya pembagian
dividen saham tidak akan mengubah jumlah modal perusahaan, tetapi
hanya terjadi perubahan pada sturktur modal saja.
2. Pemecahan Saham (Stock Split)
Pemecahan saham merupakan tindakan perusahaan untuk menambah
jumlah saham yang beredar, dengan cara memecah satu saham menjadi
dua saham atau yang lebih, diikuti dengan penurunan nilai nominal
secara proporsional. Tindakan pemecahan saham biasanya dilakukan
perusahaan apabila harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi.
3. Pembelian Kembali Saham (Repurchase Of Stock)
Pembelian kembali saham merupakan bagian dari keputusan dividen.
Keputusan ini diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas,
namun tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Oleh karena
itu, perusahaan dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan
sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar.
Teori-Teori Kebijakan Dividen
(Sudana, 2009:220-222) Terdapat beberapa teori tentang kebijakan dividen
yang dapat mempengaruhi nilai suatu perusahaan antara lain:
1. Dividend Irrelevance Theory
Teori ini dikemukakan oleh Merton Miller dan Franco Modigliani (MM).
Menurut dividend irrelevance theory, kebijakan dividen tidak mempengaruhi
harga pasar saham perusahaan atau nilai perusahaan. Modigliani dan Miller
berpendapat bahwa, nilai perusahaan hanya ditentukan ileh kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (earning power) dan risiko bisnis,
sedangkan bagaimana cara membagi arus pendapatan menjadi dividen dan laba
ditahan tidak mempengaruhi nilai perusahaan.
2. Bird-in-the-Hand Theory
Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon dan John Lintner. Berdasarkan bird
in the hand theory, kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga pasar
saham. Artinya, jika dividen yang dibagikan perusahaan semakin besar, maka
harga pasar saham perusahaan tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya. Hal
ini terjadi karena, pembagian dividen dapat mengurangi ketidakpastian yang
dihadapi investor.
3. Tax Preference Theory
Berdasarkan tax preference theory, kebijakan dividen mempunyai pengaruh
negatif terhadap harga pasar saham perusahaan. Artinya, semakin besar jumlah
dividen yang dibagikan suatu perusahaan semakin rendah harga pasar perusahaan
yang bersangkutan. Hal ini terjadi jika ada perbedaan antara tarif pajak personal
atas pendapatan dividen dan capital gain. Apabila tarif pajak dividen lebih tinggi
diperoleh perusahaan tetap ditahan di perusahaan, untuk membelanjai investasi
yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian di masa yang akan datang
diharapkan terjadi peningkatan capital gain yang tarif pajaknya lebih rendah.
Apabila banyak investor yang memiliki pandangan demikian, maka investor
cenderung memilih saham-saham dengan dividen kecil dengan tujuan untuk
menghindari pajak.
Karakteristik Dewan Direksi
Anggota dewan berbeda satu sama lain; mereka memiliki karakteristik dan pengalaman pribadi yang berbeda. Kang dkk. Al. (2007) menggambarkan keragaman yang dapat diamati sebagai perbedaan dalam; latar belakang ras/etnis, kebangsaan, jenis kelamin dan usia. Hal ini sangat mirip dengan deskripsi Campbell & Mínguez-Vera (2008) berikut ini dapat diukur pada sejumlah dimensi: jenis kelamin, usia, etnis, kebangsaan, latar belakang pendidikan, pengalaman industri dan keanggotaan organisasi.
- Usia
Berbicara dengan orang-orang dari generasi yang kira-kira sama dialami oleh orang-orang lebih mudah. “Dalam konteks organisasi, karakteristik generasi dapat mengarah pada perumusan persepsi dan nilai generasi yang berbeda” (Park & Gursoy, 2012). Westphal & Milton (2000) menemukan “Dewan secara tradisional dipandang sebagai kelompok elit homogen yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang sama, memegang gelar dari sekolah yang sama, memiliki pendidikan dan pelatihan profesional yang serupa, dan, sebagai hasilnya , memiliki pandangan yang sangat mirip tentang praktik bisnis”. Oleh karena itu dapat dimaklumi bahwa untuk mencapai kesepakatan di dewan, alangkah baiknya memiliki anggota yang cukup umur.
Hafsi & Turgut (2013) berpendapat bahwa keragaman usia anggota dewan memiliki dampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Ali dkk. Al. (2013) menemukan bahwa organisasi dengan tingkat keragaman usia dewan yang rendah mengalami tingkat pengembalian aset yang tinggi. Artinya akan lebih baik bagi kinerja perusahaan untuk memiliki orang-orang dari usia yang sama di dewan. Tetapi juga dapat dikatakan bahwa memiliki anggota dari usia yang berbeda akan meningkatkan koneksi ke segmen yang berbeda. Dan fakta bahwa orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup. Ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang pengaruh keragaman usia pada kinerja perusahaan.
- Latar belakang
Carroll & Buchholtz (2011) menemukan bahwa untuk mengelola kepentingan pemangku kepentingan yang berbeda, yang terbaik adalah memiliki dewan yang beragam secara demografis. Tetapi apakah latar belakang etnis anggota dewan penting bagi kinerja perusahaan harus dipertanyakan. Asumsi umum adalah bahwa memiliki orang-orang dari latar belakang dan kelompok etnis yang berbeda adalah penting untuk bisnis. Karena orang-orang dari latar belakang etnis tertentu mengenali kebutuhan dari orang-orang dari kelompok ini. Mewakili kelompok yang berbeda penting untuk mengambil sinyal dari kelompok pelanggan yang berbeda. Semakin banyak kontak yang dimiliki perusahaan dengan kelompok yang berbeda, semakin banyak perusahaan dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan spesifik kelompok tertentu.
Dalam studi empiris Abdullah & Ismail (2013) mengemukakan bahwa setiap suku bangsa berbeda dalam hal sosial, budaya dan ekonomi. Dewan dengan keragaman yang lebih besar dapat meminimalkan risiko ‘pemikiran kelompok’ dan mencegah perusahaan membuat keputusan yang bias terhadap kelompok pemangku kepentingan tertentu. Memiliki anggota dewan dari latar belakang etnis yang berbeda dapat membantu untuk memahami pelanggan dari latar belakang yang berbeda.
Abdullah & Ismail (2013) menemukan bahwa keragaman etnis memang memiliki dampak positif pada ukuran kinerja berbasis akuntansi. Sebuah makalah empiris oleh Brammer, Millington & Pavelin (2007) tentang perusahaan di Inggris menemukan keragaman etnis dan gender sangat terbatas, dalam makalah ini juga disebutkan bahwa keragaman etnis sulit diukur. Sebuah studi empiris oleh Carter et. al. (2010) menunjukkan bahwa interaksi keragaman gender dan keragaman etnis minoritas tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda dari apa yang diharapkan, yaitu harapan bahwa lebih banyak keragaman etnis akan baik untuk kinerja perusahaan.
- Jenis kelamin
Keragaman gender anggota dewan merupakan bidang penelitian yang cukup luas, bagian berikut memberikan gambaran singkat. Komisi Eropa (2012) bertujuan untuk keterwakilan perempuan dan laki-laki yang setara dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan khususnya lebih banyak perempuan di dewan direksi. Pada 2020 mereka ingin 40 persen anggota dewan adalah perempuan. Tidak hanya Uni Eropa yang menyerukan keterwakilan perempuan di dewan, ada juga pemerintah yang membuat pedoman atau peraturan untuk minimal anggota dewan perempuan. Penelitian dilakukan tentang apakah kedatangan anggota dewan perempuan akan mengubah kinerja perusahaan.
Hasil penelitian Campbell & Mínguez-Vera (2008) menunjukkan “minimal, bahwa peningkatan keragaman gender dapat dicapai tanpa merusak nilai pemegang saham”. Namun secara total hasil dalam bidang penelitian ini bertentangan, sebuah makalah oleh Adams & Ferreira (2009) menemukan hubungan linier negatif. Tetapi yang lain menemukan hubungan linier positif (Bear, Rahman & Post, 2010). Juga ada makalah yang tidak memberikan hubungan yang signifikan (Carter, D’Souza, Simkins & Simpson, 2010). Faktanya adalah bahwa bidang penelitian ini belum mencapai konsensus tentang apa pengaruh memiliki perempuan di dewan direksi.
Makalah Ali et. Al. (2013) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara keragaman gender dengan produktivitas karyawan. Keragaman gender yang lebih tinggi mengarah pada produktivitas karyawan yang lebih tinggi yang baik untuk kinerja perusahaan. Namun Ali dkk. Al. hanya melakukan penelitian empiris mereka di Australia.
Cukup banyak penelitian yang dilakukan tentang pengaruh karakteristik dewan tertentu pada kinerja perusahaan, intinya kadang-kadang bertentangan. Di beberapa bidang dapat dinyatakan bahwa ada sedikit penelitian yang dilakukan tentang pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan literatur sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sulit untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh tingkat keragaman yang lebih tinggi dalam dewan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu makalah ini akan melihat perusahaan tertentu di satu negara, yaitu perusahaan yang terdaftar di Belanda. Fokus akan berada pada fakta apakah dalam situasi ini ada signifikan
- Ukuran dewan direksi
Teori agensi tata kelola perusahaan mendukung ukuran dewan yang lebih besar karena dapat memberikan pengawasan yang beragam dan mengurangi intervensi berlebihan dari CEO dalam aktivitas dewan (Singh & Harianto, 1989; Conyon & Peck, 1998; Bhatt & Bhattacharya, 2015). Teori ketergantungan sumber daya mengusulkan bahwa dewan menyediakan sumber daya penting bagi perusahaan dalam hal beragam pendapat tentang suatu masalah; jika anggota dewan duduk di dewan lainnya. Berdasarkan teori ini, Pfeffer dan Salancik (1978), Klein (1998), Kim, Cha, Cichy, Kim, dan Tkach (2012), dan Hillman dan Dalziel (2003) menyarankan bahwa persyaratan penasihat kepala eksekutif meningkat ketika manajemen bergantung pada sumber daya eksternal. Jadi, ukuran dewan yang lebih besar akan menyediakan jaringan bisnis dan sosial bagi perusahaan. Sebagai tanggapan, perusahaan lebih memilih dewan yang lebih besar untuk mendapatkan keragaman dan keahlian (Pearce & Zahra, 1992).
Studi oleh Bermig dan Frick (2010), menyukai dewan yang lebih kecil karena dewan perusahaan yang lebih besar mungkin menghadapi masalah dalam mencapai konsensus, pengambilan keputusan yang tertunda. , dan tumpangan bebas. Pandangan ini telah didukung oleh Jensen (1993), seperti bahwa perusahaan memiliki dewan yang lebih kecil dengan pengambilan keputusan dan koordinasi yang lebih baik. Bukti empiris juga telah disediakan dalam literatur tentang asosiasi dewan yang lebih kecil dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi (Kumar & Singh, 2013). Argumen ini didukung oleh Mashayekhi dan Bazaz (2008), mengklaim bahwa kelompok anggota dewan kecil mengambil keputusan dengan cara yang lebih konsensus dan mencapai profitabilitas yang lebih tinggi secara komparatif.
Namun, hasil ini telah ditentang oleh penulis seperti Coles, Daniel, dan Naveen (2008), Kajola (2008), Kim et al. (2012), Arora dan Sharma (2016), yang menganjurkan untuk ukuran dewan yang lebih besar dengan alasan membawa keragaman dan keahlian mengarah pada ide-ide yang lebih baik. Misalnya, Dalton, Daily, Johnson, dan Ellstrand (1999) mendokumentasikan bahwa direktur juga dapat menyediakan akses ke sumber daya eksternal. Juga, Haleblian dan Finkelstein (1993) menyampaikan bahwa kelompok besar memiliki pendapat yang lebih bervariasi yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Juga, Topak (2011) tidak dapat menemukan hubungan antara ukuran dewan dan nilai perusahaan.
- Komposisi dewan direksi
Parameter kinerja keuangan perusahaan selanjutnya untuk didiskusikan adalah komposisi dewan — kehadiran dan proporsi direktur eksekutif dan independen di dewan perusahaan. Direktur independen seharusnya mengurangi kemungkinan bentrokan antara manajemen dan pemilik. Teori keagenan mengklaim bahwa dewan harus terdiri dari kedua jenis direktur. Namun, teori penatagunaan menganjurkan bahwa direktur eksekutif harus mengambil keputusan karena mereka mendapat informasi yang lebih baik tentang kegiatan perusahaan dan strategi masa depan daripada direktur luar.
Ada studi substansial dalam literatur yang melaporkan kinerja yang lebih baik dari sebuah perusahaan di mana dewan menunjuk direktur independen. Mak dan Kusnadi (2005) mengungkapkan bahwa dewan dengan direktur independen memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen atas nama pemilik dan terkait dengan nilai perusahaan yang lebih tinggi. Demikian pula, Rosenstein dan Wyatt (1990) menyajikan bukti empiris untuk pengaruh positif direktur independen dan pengembalian saham.
Namun, hasil kontradiktif telah disajikan oleh Yermack (1996), menunjukkan bahwa direktur independen tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, dewan yang mempekerjakan direktur independen hanya untuk memenuhi pedoman peraturan tidak selalu mengarah pada kinerja yang lebih baik (Agrawal & Knoeber, 1996). Beberapa penulis seperti Hermalin dan Weisbach (1991) dan Bhagat dan Black (2002) bahkan menolak hubungan antara independensi dewan dan kinerja. Juga, Vo dan Nguyen (2014) dan Arora dan Sharma (2016) berpendapat bahwa independensi dewan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.
- Rapat Dewan
Beberapa penulis berpendapat bahwa rapat dewan diperlukan agar setiap anggota memahami segala sesuatu melalui lensa yang sama dan merumuskan strategi yang sesuai (Zahra & Pearce, 1989). Ini membantu direktur untuk memiliki koordinasi yang lebih baik, dan mereka bekerja selaras dengan kepentingan perusahaan (Lipton & Lorsch, 1992). Sebaliknya, pendukung lain berpendapat bahwa ada juga biaya yang terlibat dengan pertemuan seperti bepergian dari kota yang berbeda, remunerasi untuk menghadiri pertemuan, atau waktu manajerial (Vafeas, 1999). Beberapa penulis dan Jensen (1993) menunjukkan bahwa masalah rutin menyerap lebih banyak waktu dalam rapat; sehingga belum tentu menambah kinerja keuangan perusahaan. Jika sebuah perusahaan dapat memperbaiki jumlah rapat dewan secara efisien, itu dapat mengurangi biaya agensi untuk sebagian besar.(Arora & Singh, 2021)
- Kepemimpinan dewan (dualitas CEO)
Pekerjaan penelitian penting lainnya dalam tata kelola perusahaan adalah kinerja keuangan perusahaan apakah posisi CEO dan ketua harus ganda atau terpisah. Dualitas CEO didukung oleh teori stewardship dengan argumen bahwa ia mendokumentasikan kejelasan kepemimpinan untuk perumusan kebijakan tanpa konflik di dua posisi (Boyd 1995). Mengutip teori keagenan (Carver, 1990) dan mengungkapkan bahwa sulit bagi direktur untuk menjalankan peran tata kelola mereka ketika dua posisi ini dipisahkan (Bhagat & Bolton, 2008).
Juga, di perusahaan di mana CEO dan ketuanya sama, mungkin ada lebih banyak direktur bermasalah (dengan riwayat kelemahan integritas) di dewan (Bhuiyan, 2015)). Beberapa penulis (Ellstrand, & Johnson, 1998) tidak menemukan perbedaan antara perusahaan di mana posisi CEO dan ketua adalah ganda atau terpisah. Studi sebelumnya juga melaporkan masalah endogenitas ketika variabel dewan mengalami regresi terhadap kinerja. Dalam arah ini, hubungan terbalik antara tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan juga telah diuji oleh Valenti, Luce, dan Mayfield (2011) dan Arora dan Sharma (2015).
Dimensi Budaya (Hofstede)
Pengetahuan ilmiah tentang peran faktor budaya dalam praktik pelaporan non-keuangan berasal dari literatur akuntansi keuangan. Salah satu kontribusi pertama diberikan oleh Gray (1988), yang menggarisbawahi peluang yang terkait dengan mengevaluasi faktor budaya untuk memahami secara mendalam kekhasan yang mempengaruhi sistem sosial. Secara khusus, kerangka yang diusulkan oleh Gray telah digunakan oleh sarjana akuntansi untuk menilai hubungan antara dimensi budaya dan topik yang berbeda seperti proses akuntansi manajerial, audit dan manajemen strategis (Hope et al., 2008). Selanjutnya, pendekatan metodologis yang digunakan untuk mengevaluasi praktik pelaporan keuangan juga telah digunakan untuk mengevaluasi perilaku etis. Secara khusus, banyak penelitian telah dilakukan oleh akademisi untuk mengevaluasi hubungan antara faktor budaya dan praktik pelaporan CSR (Adams, 2002; García-Sánchez et al., 2013; Sannino et al., 2020).
Beberapa teori yang mendasari penemuan dimensi budaya Hofstede, antara lain A. Kluckhohn (1952) menjelaskan tentang dimensi budaya dalam 10 “Primary Message Systems” yaitu: interaction, association (with others), subsistence, isexuality, teritorality, temporality, learning, play, defense, dan exploitation. Sedangkan Parsons & Shils (1951) mengklasifikasikan multimensional dalam “General Theory of Action”. Parsons dan Shils menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia ditentukan oleh lima variabel, yaitu:
- Affectivity versus affectivity neutrality
- Self-orientation versus Collectivity-orientation
- Universalism versus particularism
- Ascription versus achievement
- Specificity versus
Kluckhohn & Strodtbeck (1961) berdasarkan hasil penelitiannya menemukan bahwa masyarakat dibedakan dalam orientasi nilai sebagai berikut:
- Suatu evaluasi sifat manusia
- Hubungan manusia dengan lingkungannya
- Orientasi pada aktivitas
- Hubungan antar manusia
Berdasarkan analisis faktor, Hofstede (1980) secara empiris menemukan ada empat dimensi program mental, yaitu:
- Perbedaan kekuasaan (power distance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan adanya ketidak sejajaran (inequality) bagi anggota yang tidak mempunyai kekuatan dalam suatu institusi (keluarga, sekolah, dan masyarakat) atau organisasi (tempat bekerja). Perbedaan kekuasaan ini berbeda-beda tergantung dari tingkatan sosial, tingkat pendidikan, dan Misalnya politisi dapat menyukai status dan kekuasaan, pebisnis menyukai kesejahteraan dan kekuasaan, dan sebagainya. Ketidak sejajaran ini dapat terjadi dalam masyarakat (perbedaan dalam karakteristik mental dan phisik, status sosial, kesejahteraan, kekuasaan, aturan, hukum, dan hak), keluarga, sekolah, dan ditempat kerja/organisasi (nampak pada struktur organisasi dan hubungan antara boss-subordinate). Norma Perbedaan Kekuasaan Norma perbedaan kekuasaan berikatan dengan 1) tingkat ketidak sejajaran yang diinginkan atau tidak diinginkan 2) tingkat ketergantungan dan kesaling tergantungan dalam masyarakat. Nilai tentang ketidak sejajaran ini melekat pada nilai tentang kekuasaan yang dipraktekkan dalam masyarakat. Perbedaan nilai yang dianut menyebabkan perbedaan dalam mengartikan sesuatu yang ada. French & Raven (1959) mengklasifikasikan dasar kekuatan sosial dalam 5 tipe, yaitu: reward power, coercive power, legitimate power (didasarkan pada aturan/hukum), referent power (didasarkan pada kharisma seseorang) dan expert power. Adanya perbedaan kekuasaan ini mempunyai konsekuensi pada sistem politik, kehidupan beragama, ideologi, dan pada organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan oleh Hosftede dalam mengukur tingkat perbedaan kekuasaan adalah:
- Luasnya geografis (makin luas makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan)
- Besarnya populasi (makin besar makin tinggi tingkat perbedaan kekuasaan).
- Kesejahteraan (makin sejahtera makin rendah tingkat perbedaan kekuasaan).
Tingkat kesejahteraan yang tinggi diwakili dengan ukuran-ukuran: kurangnya pertanian tradisional, tehnologi lebih modern, lebih banyak kehidupan urban, mobilitas sosial lebih banyak, sistem pendidikan lebih baik, dan lebih banyak masyarakat tingkat menengah.
- Pengelakan terhadap ketidak pastian (uncertainty avoidance), merupakan dimensi budaya yang menunjukkan sifat masyarakat dalam menghadapi lingkungan budaya yang tidak terstruktur, tidak jelas, dan tidak dapat Masyarakat dapat melakukan pengelakan terhadap ketidak pastian ini dengan tehnologi, hukum, dan agama. Tehnologi digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian yang disebabkan oleh sifat alam, hukum digunakan untuk membantu dalam mempertahankan diri dari ketidak pastian atas perilaku orang lain, sedangkan agama digunakan untuk menerima ketidakpastian yang tidak dapat dipertahankan oleh diri manusia sendiri. Ketidakpastian dalam suatu organisasi berkaitan dengan konsep dari lingkungan yang selalu dikaitkan dengan sesuatu yang diluar kendali perusahaan. Teori-teori yang berkaitan dengan ketidak pastian yang sering digunakan dalam organisasi adalah:
- Teori pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti,
- Teori kontijensi,
- Teori perilaku
Dalam organisasi pengelakan ketidakpastian ini dilakukan dengan tehnologi, aturan, dan tatacara (ritual). Tehnologi digunakan untuk menciptakan prediksi jangka pendek sebagai pencapaian hasil. Sedangkan aturan dan tatacara digunakan untuk mengurangi ketidak pastian akibat tidak dapat diprediksinya perilaku dari anggota organisasi. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam mengukur tingkat pengelakan kepastian adalah:
- Orientasi aturan,
- Stabilitas pekerja,
- Individualitas vs kolektivitas merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan adanya sikap yang memandang kepentingan pribadi dan keluarga sebagai kepentingan utama ataukah sebagai kepentingan bersama di dalam suatu Dimensi ini juga dapat terjadi di masyarakat, dan organisasi. Dalam organisasi yang masyarakatnya mempunyai dimensi Collectivism memerlukan ketergantungan emosional yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki dimensi Individualism (Hofstede, 1980). Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat individualisme diantaranya adalah: tingkat pendidikan, sejarah organisasi, besarnya organisasi, tehnologi yang digunakan dalam organisasi, dan subkultur yang dianut oleh organisasi yang bersangkutan.
- Maskulinitas vs femininitas, merupakan dimensi kebudayaan yang menunjukkan bahwa dalam tiap masyarakat terdapat peran yang berbeda- beda tergantung perbedaan jenis para Pada masyarakat maskulin, menganggap pria harus lebih berambisi, suka bersaing, dan berani menyatakan pendapatnya, dan cenderung berusaha mencapai keberhasilan material. Dalam masyarakat feminin, kaum pria diharapkan untuk lebih memperhatikan kualitas kehidupan dibandingkan dengan keberhasilan materalitas. Lebih jauh dijelaskan bahwa masyarakat dari sudut pandang maskulinitas adalah masyarakat yang lebih menggambarkan sifat kelaki-lakian, sedangkan masyarakat femininitas lebih menggambarkan sifat kewanitaan. Jadi sudut pandangnya bukan dari sudut jenis kelamin.
- Dimensi long term versus short term orientation merupakan pengembanagan Hofstede dan Bond 1998 yang menghasilkan dimensi “Confusian Dynamism”. Dimensi ini kemudian diubah menjadi long term Masyarakat dengan oreintasi jangka panjang menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan reward masa depan., sperti kegigihan dan penghematan. Masyarakat dengan orientasi jangka pendek lebih menumbuhkan nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini, seperti penghormatan terhadap tradisi, menyelamtkan harga diri sesorang dan memenuhi kewajiban sosial.
- Dimensi indulgence versus Indulgence merefkleksikan masyarakat yang dalam tatanan sosial sangat mentoleransi pengekspresian hasrat dan perasaan, terutama yang berkaitan dengan waktu luang, mencari hiburan bersama teman, pembelian barang, konsumsi dan hal-hal yang berbau seksual. Ujung kontinum dari dimensi ini adalah restraint, yang merefleksikan masyarakat yang menahan kesenangan-kesenangan yang disebutkan sebelumnya. Masyarakat yang masuk dalam kategori ini cenderung tidak bisa menikmati hidup.
Tingkatan Budaya (Hofstede)
Dengan mengacu pada tingkatan program mental tersebut Hofstede menurunkan budaya dari tingkatan yang kedua (collective) sehingga budaya adalah sesuatu yang dapat dipelajari bukan merupakan suatu gen tetapi diturunkan dari lingkungan sosial, organisasi ataupun kelompok lain. Budaya ini dibedakan antara sifat manusia dan dari kepribadian individu. Sifat manusia adalah segala yang dimiliki oleh manusia misalnya sifat cinta, sedih, sifat membutuhkan orang lain, dan sebagainya, ekspresi sifat ini dipengaruhi oleh budaya yang dianut pada masyarakat tersebut.
Sedangkan kepribadian (personality) seorang individu adalah seperangkat program mental personal yang unik yang tidak dapat dibagikan dengan orang lain. Hofstede (1991) mengkategorikan lapisan budaya untuk mengelompokkan kebiasaan orang sesuai dengan lingkungannya:
- Tingkatan nasional (national level), berdasarkan suatu
- Tingkatan daerah (regional), dan/atau suku (ethnic), dan atau agama (religion), dan atau bahasa (lingistic).
- Tingkatan perbedaan jenis kelamin (gender).
- Tingkatan generasi, misalnya orang tua dengan anak-anak.
- Tingkatan sosial, dihubungkan dengan pendidikan, dan pekerjaan atau
- Tingkatan organisasi atau
Budaya berdasarkan tingkatan-tingkatan tersebut, dalam kenyataannya sering terjadi ketidak harmonisan, misalnya adanya konflik dalam tingkatan- tingkatan jender dalam budaya organisasi, konflik antara tingkatan-tingkatan generasi dalam budaya daerah.
Pengertian Budaya (Hofstede )
Hofstede menurunkan konsep budaya dari program mental yang dibedakan dalam tiga tingkatan (Hofstede, 1980), yaitu: 1) tingkat universal, yaitu program mental yang dimiliki oleh seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental seluruhnya melekat pada diri manusia, 2) tingkat collective, yaitu program mental yang dimiliki oleh beberapa, tidak seluruh manusia. Pada tingkatan ini program mental khusus pada kelompok atau kategori dan dapat dipelajari. 3) tingkat individual, yaitu program mental yang unik yang dimiliki oleh hanya seorang, dua orang tidak akan memiliki program mental yang persis sama. Pada tingkatan ini program mental sebagian kecil melekat pada diri manusia, dan lainnya dapat dipelajari dari masyarakat, organisasi atau kelompok lain.
Dalam ilmu sosial, pada umumnya tidak dapat dilakukan pengukuran suatu konstruk secara langsung, sehingga paling tidak harus digunakan 2 pengukuran yang berbeda. Program mental ini oleh Hofstede dijelaskan dengan dua konstruk yaitu value (nilai) dan culture (budaya). Nilai didefinisikan sebagai suatu tendensi yang luas untuk menunjukkan state of affairs tertentu atas lainnya, yang pengukurannya menggunakan belief, attitudes, dan personality. Sedangkan culture didefinisikan oleh Hofstede (1991:4) sebagai program mental yang berpola pikiran (thinking), perasaan (feeling), dan tindakan (action) atau disebut dengan “software of the mind”.
Pemrograman ini dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan tetangga, sekolah, kelompok remaja, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu sistem nilai yang dianut oleh suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, sampai pada lingkungan masyarakat luas. Pemrograman mental atau budaya ini dikembangkan melalui suatu sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat, kemudian sistem nilai ini akan menjadi norma-norma sosial yang mempengaruhi perilaku sosial.
Pengukuran Agresivitas Pajak
Tarif pajak efektif perusahaan (ETR), didefinisikan sebagai beberapa ukuran kewajiban pajak dibagi dengan pendapatan, telah lama digunakan dalam literatur sebagai ukuran perencanaan pajak aktif. Tarif pajak efektif buku (BETR) dihitung sebagai total beban pajak buku dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Demikian pula, tarif pajak efektif buku saat ini (CETR) menggunakan beban pajak buku saat ini di pembilang. Langkah-langkah berbasis ETR memiliki dua keterbatasan penting. Pertama, karena total beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan, BETR gagal memperhitungkan agresivitas pajak yang terkait dengan perbedaan buku-pajak temporer karena penurunan beban pajak kini diimbangi dengan peningkatan terkait dalam beban pajak tangguhan. Kedua, baik BETR dan CETR dapat mengecilkan tingkat agresivitas pajak perusahaan jika perusahaan mencatat kontinjensi yang terkait dengan manfaat pajak yang tidak pasti yang timbul dari pengambilan posisi pajak agresif (De Waegenaere et al., 2010).
Direng dkk. (2008) memperkenalkan ukuran alternatif agresivitas pajak, tarif pajak efektif tunai jangka panjang (LRCashETR). Direng dkk. menghitung LRCashETR sebagai rasio jumlah 10 tahun pajak tunai yang dibayarkan dengan jumlah 10 tahun pendapatan keuangan sebelum pajak.2 Dyreng dkk. (2008) berpendapat bahwa tindakan mereka memperbaiki dua kekurangan tindakan agresivitas pajak berbasis ETR. Meskipun Dyreng dkk. (2008) meneliti penghindaran pajak jangka panjang (bukan agresivitas), beberapa penelitian selanjutnya tentang agresivitas pajak telah menggunakan ukuran mereka sebagai proksi untuk agresivitas pajak (yaitu Frischmann et al., 2008). Studi lain menggunakan perbedaan total antara buku dan penghasilan kena pajak (BTD) sebagai proksi untuk agresivitas pajak. Menghitung BTD memerlukan estimasi penghasilan kena pajak, yang biasanya dilakukan dengan menjumlahkan beban pajak saat ini dengan tarif pajak menurut undang-undang. Secara empiris, Wilson (2009) menemukan bahwa BTD berhubungan positif dengan ukuran tax sheltering.
Beberapa penelitian lain menggunakan varian perbedaan pajak buku sebagai proksi untuk agresivitas pajak. Rego dan Wilson (2010) menggunakan perbedaan buku pajak permanen sebagai proxy mereka, berdasarkan asumsi bahwa manajer lebih memilih strategi pajak yang mengurangi beban pajak penghasilan. Sementara strategi pajak yang menghasilkan perbedaan buku-pajak sementara dapat menyebabkan beban pajak kini lebih rendah, perbedaan tersebut juga menyebabkan pendapatan yang sesuai dalam beban pajak tangguhan, sehingga tidak ada perubahan total beban pajak. Mereka menghitung PBTD sebagai total perbedaan buku-pajak dikurangi beban pajak tangguhan kotor menurut tarif undang-undang federal yang berlaku. Frank dkk. (2009) mengembangkan dan menggunakan ukuran perbedaan permanen diskresioner, yang mereka hitung dari model, di mana perbedaan total pajak permanen diregresi pada item nondiscretionary yang tidak terkait dengan perencanaan pajak yang diketahui menyebabkan perbedaan permanen . Residu dari regresi cross-sectional tahunan ini adalah proxy mereka untuk agresivitas pajak, DAX.
Desai dan Dharmapala (2006) menghitung BTD abnormal (AbBTD) menggunakan residu dari estimasi perbedaan buku-pajak pada total akrual. Ukuran ini mencoba untuk memisahkan total BTD menjadi yang tidak terkait dengan perencanaan pajak (BTD normal) dan yang terkait dengan perencanaan pajak (BTD abnormal). Terakhir, Wilson (2009) memperkenalkan model prediksi tax shelter. Ukuran agresivitas pajak adalah probabilitas yang diprediksi dari sebuah perusahaan yang terlibat dalam perlindungan pajak, SHELTER, dan, dari hasilnya, dihitung sebagai berikut
Prob (Shelter) = -4,30 + (6,63* TotalBTD) + (-1,72*LEV) + (0,66*SIZE) + (2,26*ROA) + (1,56*MNC) + (1,56*RD)
Keterangan :
SHELTER Probabilitas yang diprediksi perusahaan terlibat dalam pengendiran pajak atau tax sheltering
TotalBTD = Penghasilan sebelum pajak (PI) dikurangi perkiraan penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak dihitung dengan menjumlahkan jumlah beban pajak federal (TXFED) dan beban pajak luar negeri (TXFO) dengan tarif undang-undang dan mengurangkan perubahan dalam operasi bersih kerugian carryforward (TLCF). TotalBTD diskalakan berdasarkan total aset (AT) awal tahun;
LEVit = Hutang jangka panjang (DLTT) yang diukur dengan total aset (AT) pada tahun t;
SIZEit = Log total aset (AT) pada tahun t;
ROAit = Pendapatan sebelum pajak (PI) pada tahun t dibagi dengan total aset (AT) pada tahun t;
MNCit = Variabel indikator sama dengan 1 jika pendapatan luar negeri sebelum pajak (PIFO) lebih besar dari nol, dan 0 sebaliknya;
RDit = Jumlah biaya penelitian dan pengembangan (XRD) dalam satu tahun yang diukur dengan total aset (AT) pada awal tahun.
Konsep Agresivitas Pajak
Untuk alasan didaktik, tampaknya perlu untuk mendefinisikan konsep-konsep kunci yang akan digunakan dalam survei ini. Faktanya, saat ini, istilah seperti “Penghindaran Pajak”, “Perencanaan Pajak”, “Perencanaan Pajak Agresif” dan “Perencanaan Pajak yang Menyesatkan” banyak digunakan, tetapi seringkali tidak terdefinisi (Golden, 2017). Dalam konteks undang-undang Brasil, Perencanaan Pajak, Perencanaan Pajak yang Menyesatkan atau Perencanaan Pajak Agresif tidak didefinisikan. Kami juga tidak akan menemukan klarifikasi tentang masalah ini dalam peraturan administratif (Schoueri & Galendi Júnior, 2017). Oleh karena itu, mau tidak mau, timbul pertanyaan tentang apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, menunda atau menghindari beban pajak (“penghindaran pajak”). Penelitian internasional mengatakan bahwa menjawab pertanyaan ini tidak mudah (Lietz, 2013). Di Brasil, kesulitan ini diperparah oleh fakta bahwa figur hukum yang secara formal dirancang untuk melakukan tengara seperti itu – seperti “simulasi”, “penipuan melawan hukum”, antara lain – diterapkan dalam praktik dengan cara yang membingungkan, atau sekadar tidak diterapkan (Martinez & Coelho, 2016). Faktanya adalah bahwa ada tekanan saat ini untuk menghadapi perilaku pajak yang kasar, karena tuntutan pemerintah yang meningkat untuk penerimaan pajak. Meskipun solusi dalam undang-undang Brasil yang sesuai dengan Kode Pajak Nasional belum sepenuhnya diatur dalam aturan anti-penghindaran umum, ini tidak berarti bahwa otoritas pajak belum dapat memiliki instrumen untuk memerangi penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang sewenang-wenang. Penghindaran pajak umumnya dipandang bermanfaat bagi perusahaan dan pemegang sahamnya selama perencanaan biaya pajak menyiratkan arus kas dan laba bersih yang lebih tinggi bagi perusahaan dan sisanya bagi pemegang sahamnya (Blouin, 2014). Perencanaan Pajak bertujuan apriori untuk mengurangi kewajiban fiskal, mengambil keuntungan dari konsesi yang sah dan pengecualian yang diramalkan dalam undang-undang perpajakan; melibatkan proses pengorganisasian operasi bisnis sehingga kewajiban perpajakan dioptimalkan pada jumlah minimumnya. Jika dua metode memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan, satu dipilih yang menghasilkan kewajiban pajak yang lebih rendah. Perencanaan pajak merupakan bagian dari perencanaan bisnis secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengurangi pajak eksplisit dan implisit (França, Moraes & Martinez, 2015).
Menurut kerangka kerja Scholes-Wolfson, perencanaan pajak yang efektif: i) mempertimbangkan posisi pajak semua pihak dalam suatu kontrak (pendekatan multilateral); ii) mempertimbangkan semua pajak, baik eksplisit maupun implisit; dan iii) mengakui relevansi semua biaya, baik biaya pajak maupun bukan pajak. Praktik perencanaan pajak dapat menyebabkan pengurangan kewajiban pajak. Tergantung pada intensitas dan legalitas dalam bagaimana praktik-praktik ini diadopsi, bagaimanapun, tingkat agresivitas pajak ditentukan, yang secara pragmatis terwujud dalam besarnya pengurangan pajak eksplisit. Pendekatan ini sejalan dengan definisi Hanlon dan Heitzman (2010), yang menekankan bahwa aktivitas dan tindakan pengurangan pajak aktual yang dilakukan dengan sengaja untuk menghindari pembayaran pajak dan/atau manfaat pajak membantu mendefinisikan agresivitas pajak. Harus ditekankan bahwa, secara apriori, dalam definisi ini, tidak ada pembedaan antara praktik yang jelas legal, meragukan secara hukum atau “berskala abu-abu”, ilegal dan benar-benar curang.
Entitas yang paling agresif ketika melakukan transaksi memastikan bahwa, pada setiap kesempatan, opsi yang memungkinkan meminimalkan pajak digunakan. Ketika beroperasi di rezim di mana hukum pajak tidak pasti atau terbuka untuk interpretasi, ia akan cenderung mengambil posisi pajak yang paling menguntungkannya. Ketika menyusun transaksinya, entitas akan selalu mencari bentuk dan alternatif yang menjamin penghematan pajak terbesar. Dalam situasi tertentu, perilaku ini dapat dianggap sebagai posisi yang meragukan secara hukum dan yang, di mata otoritas pajak, dapat ditafsirkan, meskipun dalam bentuknya yang sah, sebagai penyalahgunaan. Mengejar agresivitas pajak yang lebih besar tidak selalu menyiratkan penyalahgunaan pajak, tetapi ada risiko bahwa, dalam pengurangan kewajiban pajak eksplisit yang disengaja, entitas mengadopsi tindakan yang menyalahgunakan hukum, fraus legis, atau bahwa substansi hukum bertentangan dengan bentuk hukum. . Perencanaan pajak yang kasar tidak boleh disamakan dengan penghindaran pajak, karena jelas ilegalitas yang terakhir. Yang pertama berpotensi dipertanyakan oleh otoritas pajak, karena berpotensi terwujud melalui kesepakatan bisnis yang tidak wajar atau penghindaran pajak. Dengan demikian, meskipun tidak semua perencanaan fiskal yang agresif harus disalahgunakan, prognosis akhir akan tergantung pada perspektif siapa yang menghargai transaksi pajak dan apakah hal itu mendapat dukungan dalam undang-undang.
Hal ini sangat bermasalah di Brasil, di mana pengakuan perencanaan pajak yang penuh kontroversial, mengingat keraguan tentang kemungkinan menerapkan interpretasi ekonomi terhadap fakta pajak. Aturan anti-pajak yang diperkenalkan dalam hukum pelengkap Brasil mengacu pada “transaksi yang disimulasikan”. Undang-undang Brasil saat ini pada dasarnya didasarkan pada perbedaan antara penghindaran pajak (skema simulasi) dan perencanaan pajak yang sah. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pengadilan administratif, seperti Dewan Administrasi Banding Pajak (Carf), menilai sebagian besar berdasarkan pendekatan substansi-over-form dan menggunakan doktrin “penyalahgunaan hukum” untuk menentukan kriteria validitas pajak. kasus (Schoueri & Freitas, 2010). Derajat agresivitas pajak mengukur dorongan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dalam pajak eksplisit, tanpa pembatasan legalitas prosedur menurut standar yang berlaku. Secara hipotesis, ketika tingkat agresivitas pajak meningkat, risiko fiskal meningkat bahwa otoritas pajak akan mengabaikan transaksi dalam dimensi pajak mereka. Risiko pajak dan agresivitas pajak, meskipun merupakan konsep yang berbeda, berkorelasi positif karena keduanya meningkat ke arah yang sama.
Tax aggresiveness merupakan tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong legal (tax avoidance) atau ilegal (tax evasion) (Frank et al., 2009). Chen et al., (2010) mengungkapkan perusahaan diasumsikan akan mempunyai preferensi agar manajemen perusahaan menjadi lebih agresif dalam perpajakan. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi perusahaan semakin mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang ada maka tindakan tersebut dinilai semakin agresif. Tingkat agresivitas pajak pada umumnya dipengaruhi oleh factor manfaat dan resiko yang akan ditimbulkannya. Chen et al., (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketika suatu perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan tax aggressiveness seorang manajer atau pembuat keputusan akan membuat perhitungan manfaat dan kerugian dengan keputusannya. Tindakan tax aggressiveness dapat memberikan marginal benefit dan marginal cost.
Dalam pandangan kontemporer agresivitas pajak mempunyai dua tujuan, yakni tidak hanya menutup-nutupi pendapatan dari otoritas pajak, tapi juga menutup-nutupi aktivitas tersembunyi yang dapat merugikan pemilik atau pemegang saham. Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi lain manajer mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka (Jensen, Michael C., and Meckling, 1976) Agent sebagai pihak yang lebih tahu pengelolaan perusahaan maka akan menerapkan kebijakan– kebijakan akuntansi yang dapat mendukung kepentingannya.
Pengukuran CSR
“CSR adalah konstruksi multi-dimensi dengan perilaku yang berkisar di berbagai input (misalnya investasi dalam peralatan pengendalian polusi), perilaku atau proses internal (misalnya hubungan dengan pelanggan) dan output (misalnya hubungan masyarakat dan program filantropi)” (Waddock & Graves, 1997, hlm. 304). Walker (2010) melakukan tinjauan literatur sistematis studi tentang reputasi perusahaan dan menemukan bahwa pengukuran reputasi perusahaan adalah tempat yang ketat. Studi tentang CSR menunjukkan bahwa berbagai ukuran CSR digunakan. Beberapa dari ukuran ini didasarkan pada peringkat, sedangkan yang lain berasal dari persepsi berbagai pemangku kepentingan termasuk karyawan. Makalah ini dimulai dengan mengelompokkan berbagai ukuran ke dalam empat kategori berdasarkan kesamaan metode dan ruang lingkup. Kategori ini adalah ukuran berdasarkan peringkat, ukuran keuangan, ukuran persepsi, dan ukuran berbasis pengungkapan.
- Pengukuran Berbasis Peringkat
Tinjauan literatur menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan kepada perusahaan oleh lembaga yang berbeda, atas dasar keterlibatan mereka dalam praktik filantropi, pengembangan masyarakat, penggunaan praktik bisnis yang etis, telah digunakan sebagai proxy untuk CSR. Peringkat atau skor CSR dikembangkan berdasarkan informasi yang diberikan oleh perusahaan dalam laporan mereka, yang selanjutnya dilengkapi dengan informasi yang diperoleh oleh lembaga melalui pihak ketiga, wawancara langsung dengan pemangku kepentingan, dll. (Vurro & Perrini, 2011). Juga, daftar perusahaan di DowJones Sustainability Index (Wahba, 2008) serta sertifikasi oleh lembaga terkenal seperti ISO 140001 untuk lingkungan dan dimensi terkait CSR lainnya (DiSegni et al., 2015) dianggap sebagai CSR tindakan dalam kategori ini. Namun, dalam hal ini, variabel CSR adalah variabel biner dengan nilai 1, jika perusahaan tersebut bersertifikat atau terdaftar; jika tidak, nilainya adalah 0.
Ukuran berbasis penilaian yang berbeda yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya yang ditinjau dalam urutan abjad dari peringkat yang digunakan. Ukuran berbasis peringkat, seperti peringkat KLD dan Sistem RepTrak®, adalah ukuran CSR yang banyak digunakan yang ditemukan di seluruh studi. “KLD memberikan indikator kualitatif skor nol/satu untuk kekuatan CSR dan kepedulian CSR untuk tujuan pemeringkatan setiap tahun, dengan kekuatan CSR mewakili kinerja sosial yang positif dan kekhawatiran CSR menunjukkan kinerja sosial yang negatif” (Chang et al., 2014, hlm. 215 ). Sistem RepTrak® didasarkan pada persepsi pemangku kepentingan di tujuh dimensi perusahaan yang menunjukkan reputasi perusahaan di antara pemangku kepentingan (Fombrun et al., 2015). Porter dan Kramer (2006) mengkritik ukuran berbasis peringkat karena variasi dalam kriteria yang digunakan dalam sistem peringkat serta bobot yang dialokasikan untuk mereka.
- Pengukuran berbasis Keuangan
Ukuran keuangan bersifat kuantitatif. Langkah-langkah ini termasuk jumlah uang yang diberikan untuk amal dan sumbangan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk kegiatan CSR. Pengeluaran CSR memberikan dasar untuk analisis biaya-manfaat dari kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Ini bersifat kuantitatif dan mencerminkan upaya aktual yang dilakukan oleh perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, Crisostomo dkk. (2011) mengandaikan bahwa kegiatan CSR perusahaan tidak meningkatkan keuntungan kecuali mereka dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan. Hal ini membuat pengungkapan CSR menjadi ukuran yang sama relevannya. Oleh karena itu, dengan tujuan menyoroti pentingnya kedua ukuran tersebut, dicoba untuk menyajikan laporan rinci pengeluaran CSR dan pengungkapan CSR untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan, di bagian berikut. Untuk kepentingan presentasi, sumbangan, amal dan kegiatan serupa juga telah dimasukkan dalam pengeluaran CSR dan setiap informasi tentang kegiatan CSR yang dilakukan baik dari sumber perusahaan atau publikasi lain dimasukkan dalam pengungkapan. Kedua ukuran ini secara terpisah dan bersama-sama menyediakan alat untuk perbandingan dan evaluasi profil CSR.
- Pengukuran berbasis persepsi
Ukuran persepsi mengevaluasi kinerja CSR perusahaan berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Langkah-langkah tersebut meliputi persepsi karyawan, pelanggan, dan investor yang diperoleh dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti kuesioner. Langkah-langkah ini juga termasuk studi peristiwa, yaitu studi tentang persepsi pemangku kepentingan setelah beberapa peristiwa CSR seperti masuk atau keluar dari indeks tanggung jawab sosial (Chetty et al., 2015). Survei atau wawancara berbasis kuesioner terhadap karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya digunakan untuk mengembangkan ukuran persepsi. Sumber masukan untuk tindakan tersebut ditemukan berdampak pada hasil yang menguntungkan para pemangku kepentingan yang persepsinya digunakan untuk mengembangkan tindakan tersebut. Persepsi karyawan dapat condong ke dimensi tenaga kerja dan tanggung jawab sosial karyawan dengan mengabaikan dimensi penting lainnya seperti lingkungan, masyarakat. Ukuran persepsi memiliki semua keterbatasan yang ditemukan dalam metode berbasis opini, seperti bias responden serta bias peneliti. Prasyarat dari langkah-langkah ini adalah bahwa responden harus sepenuhnya menyadari konsep dan praktik CSR. Oleh karena itu, langkah-langkah ini dapat digunakan di mana tujuannya adalah untuk mengevaluasi dampak CSR pada salah satu pemangku kepentingan dan juga kesadaran para pemangku kepentingan tentang CSR tinggi. Oleh karena itu, langkah-langkah ini juga lazim di negara maju (Shukla et al., 2022)
- Pengukuran berbasis Laporan atau Pengungkapan
Ukuran CSR berbasis laporan atau pengungkapan bergantung pada informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan melalui beberapa dokumen seperti laporan tahunan, situs web, dan laporan CSR eksklusif. Dalam hal ini, CSR dikuantifikasi menggunakan analisis isi informasi yang terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan dalam berbagai laporan. Analisis isi dapat didefinisikan sebagai “teknik yang sistematis dan dapat ditiru untuk mengompresi banyak kata dari teks ke dalam kategori konten yang lebih sedikit berdasarkan aturan pengkodean yang eksplisit” (Montabon et al., 2007, hlm. 1002). Ini termasuk jumlah kata (Ntim & Soobaroyen, 2013) dan frekuensi kalimat (Luethge & Han, 2012) yang terkait dengan CSR dalam laporan. Ini juga mencakup pengungkapan kegiatan CSR perusahaan sesuai pedoman standar yang ditetapkan oleh lembaga terkenal seperti Global Reporting Initiatives (GRI; Martínez-Ferrero et al., 2013).
Bisnis modern sebagian besar didasarkan pada komunikasi. Oleh karena itu, ukuran pengungkapan/berbasis laporan bergantung pada pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial oleh perusahaan. Karena pengungkapan CSR dalam hal kegiatan yang dilakukan pada berbagai akun, metode yang diadopsi untuk mengukur pengungkapan CSR adalah analisis isi. Ini juga merupakan ukuran subjektif di mana perusahaan itu sendiri memberikan rincian kegiatan CSR dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya. Namun, analisis isi memberikan objektivitas terhadap hasil. “Analisis isi menghasilkan wawasan yang tidak mungkin diperoleh melalui pertanyaan” (Maphosa, 1997, hlm. 184). Langkah-langkah ini dapat digunakan untuk menilai kecenderungan serta keterlibatan perusahaan terhadap kegiatan CSR. Keterbatasan langkah-langkah ini adalah bahwa ini hanya dapat diadopsi ketika perusahaan melaporkan kegiatan CSR mereka secara teratur dan juga ketika kegiatan yang diungkapkan adalah yang benar-benar diubah menjadi kenyataan (Shukla et al., 2022) .
Ukuran CSR juga diklasifikasikan berdasarkan konteksnya, yaitu negara maju, berkembang, atau beberapa negara (lebih dari satu negara), untuk memberikan wawasan tentang jenis tindakan yang digunakan dan jenis negara tempat penelitian dilakukan. CSR juga dapat diukur melalu ibesarnya pengeluaran perusahaan.
Model CSR
- Model CSR piramida Carroll
Ini adalah salah satu model CSR terkemuka. Secara resmi dikenal sebagai model piramida empat bagian Carroll. Fokus utama model ini adalah untuk merangkul spektrum lengkap harapan yang dimiliki masyarakat dari bisnis, mendefinisikannya dan membaginya ke dalam kategori yang berbeda. Model dapat direpresentasikan dengan bantuan diagram-1 yang ditunjukkan di bawah ini.
Gambar 1: Model CSR piramida Carroll
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, ada empat jenis tanggung jawab sosial yang kohesif merupakan konsep CSR. Ini melibatkan ekonomi, hukum, etika dan filantropi. Piramida digunakan untuk menunjukkan tanggung jawab yang berbeda dari bisnis dalam urutan penurunan kepentingan. Tanggung jawab paling mendasar yang mewakili dasar piramida adalah tanggung jawab ekonomi (Carroll, 2016). Semua tanggung jawab bisnis lainnya diprediksi berdasarkan komponen ini.
Berikutnya adalah tanggung jawab hukum, semua bisnis baik kecil maupun besar diharapkan beroperasi dalam kerangka yang telah ditentukan oleh hukum negara. Dengan demikian, tanggung jawab hukum digambarkan sebagai lapisan di atas tanggung jawab ekonomi. Diikuti oleh hierarki ini adalah tanggung jawab etis yang mencakup kegiatan dan praktik yang diharapkan oleh anggota masyarakat meskipun tidak ditegakkan oleh hukum. Di atas piramida adalah tanggung jawab filantropis, yang dianggap bersifat diskresioner. Dengan demikian, piramida bekerja untuk menggambarkan kewajiban yang perlu dan cukup yang harus diikuti oleh bisnis yang bertanggung jawab secara sosial (Kaman, 2015).
Model CSR piramida Carroll telah diterapkan oleh beberapa peneliti untuk menilai program CSR suatu industri atau perusahaan, khususnya di bidang isu-isu sosial. Namun, secara berurutan model yang dimodifikasi diusulkan oleh (Schwartz & Carroll, 2003) yang disebut “model tiga domain CSR”. Para penulis mengkritik piramida Carroll karena ia menemukan bahwa itu tidak cukup untuk mengatasi hubungan antara empat komponen, menganggap filantropi secara terpisah dan secara teoritis terbelakang. Model tiga domain hanya terdiri dari tiga kategori; ekonomi, hukum dan etika. Filantropi diasumsikan menjadi bagian dari semua fungsi ini.
- Model CSR Intersecting Circle (IC)
Model CSR Intersecting Circle (IC) sangat berbeda dengan model piramida. Titik utama perbedaan antara kedua model adalah bahwa model IC mengakui bahwa ada kemungkinan hubungan timbal balik antara domain CSR yang berbeda dan kedua dan, ia menolak urutan kepentingan hierarkis. Diagram-2 di bawah ini menunjukkan representasi dari model.
Gambar 2: Model CSR Intersecting Circle (IC)
Model piramida Carroll tidak dapat dengan tepat menangkap sifat interpenetrasi dari domain CSR yang berbeda dan model tersebut juga tidak berhasil mencerminkan titik ketegangan yang mungkin terjadi. Namun, mutualitas ini telah dianggap sebagai karakteristik integral dari CSR. Model ini dengan jelas mencakup semua domain CSR yang mungkin dan karenanya dapat dengan jelas menggambarkan gambaran hubungan timbal balik antara domain yang berbeda.
Model IC membantah anggapan bahwa CSR hanyalah kumpulan topik kontingen dan terkait secara eksternal. Sebaliknya, model tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab yang berbeda saling mempengaruhi secara dinamis satu sama lain. Merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menjaga keharmonisan dan menyelesaikan konflik antara tanggung jawab yang berbeda. Ide utama dari model ini adalah bahwa tidak ada tanggung jawab yang lebih penting dari yang lain. Melainkan segala sesuatu adalah ciptaan sosial dan keberadaan segala sesuatu tergantung pada kemauan masyarakat untuk mendukungnya (Ma, 2012).
- Model CSR Lingkaran Konsentris
Model Lingkaran Konsentris yang juga dikenal sebagai model CON memiliki beberapa kesamaan dengan model Piramida dan IC Carroll. Misalnya, model CON juga menyatakan tanggung jawab ekonomi sebagai salah satu tanggung jawab sosial inti. Juga, seperti model IC, model CON juga menekankan keterkaitan antara tanggung jawab yang berbeda (Zu, 2009). Namun, selain kesamaan ini, ada perbedaan besar juga. Berbeda dengan model Piramida dan model IC, model CON menyatakan tanggung jawab sosial non-ekonomi adalah yang mencakup tanggung jawab ekonomi inti.
Gambar 3: Model CSR Lingkaran Konsentris
Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, lingkaran dalam mewakili tanggung jawab inti bisnis dalam hal CSR. Ini pada dasarnya mencakup tanggung jawab yang berfokus pada pelaksanaan fungsi ekonomi yang efisien seperti produk, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Lingkaran kedua mewakili tanggung jawab hukum yang melibatkan kerja sama dengan pemerintah di pihak bisnis. Lingkaran perantara yang merupakan lingkaran etika mencakup tanggung jawab yang membantu menjalankan fungsi ekonomi tetapi dengan kesadaran sensitif akan norma etika serta nilai dan prioritas. Lingkaran luar yang mewakili lingkaran filantropi berfokus pada tanggung jawab yang baru muncul yang harus menjadi fokus bisnis agar dapat terlibat lebih luas dalam tanggung jawab sosial. Selanjutnya, lingkaran konsentris mewakili sistem inklusi daripada sistem domain yang saling eksklusif. Dengan demikian setiap anggota dalam lingkaran dalam merupakan bagian dari lingkaran yang lebih luas (Kaman, 2015).
- Model CSR inovatif kontemporer
Meskipun model yang dibahas di atas menemukan aplikasi universal dalam domain CSR, banyak bisnis telah datang dengan model yang disesuaikan. Misalnya, Coca-Cola telah menerapkan model CSR yang dikenal sebagai Program 5*20 yang berfokus pada mempekerjakan 5 juta wanita di negara-negara berkembang pada tahun 2020 dalam peran pembotolan dan distribusi mereka. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perempuan tetapi juga masyarakat karena perusahaan juga bertujuan untuk memberikan akses yang lebih baik ke fasilitas perawatan kesehatan dan pendidikan kepada karyawan mereka. Selanjutnya, Salesforce menerapkan model filantropi 1-1-1, yang melibatkan pemberian satu persen produk, satu persen ekuitas, dan satu persen waktu karyawan untuk komunitas dan sektor nirlaba. Dengan menggunakan model ini, perusahaan tidak hanya mencapai tujuan CSR-nya tetapi juga meningkatkan pendapatannya (Gavin, 2019).
Teori CSR
Literatur telah menawarkan banyak teori CSR yang berbeda dengan konsep CSR memiliki keragaman topik yang lebih luas dan banyak yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut (Matten dan Moon, 2008). Namun, pandangan umum adalah bahwa semua pandangan dan teori tersebut mencakup tiga kegiatan utama yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Semua ini membahas isu-isu mengenai 3P yaitu people, profit, dan planet (Cuervo-cazurra 2018). Sejalan dengan latar belakang ini, kami melihat tiga teori CSR yang secara kolektif mencakup 3P tetapi berkembang selama beberapa dekade terakhir yang berbeda.
Pada tahun 1950-an, Bowen (1953) mendefinisikan apa tanggung jawab itu dengan menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial eksekutif bisnis adalah membuat keputusan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan memberikan apa yang mungkin merupakan definisi akademis pertama CSR. Selama tahun 1960-an, literatur akademis mengedepankan pemahaman baru tentang konsep yang mengakui relevansi hubungan antara perusahaan dan masyarakat (Walton 1967), namun, perspektif ini tetap terbatas pada keprihatinan kepuasan karyawan, manajemen dan kesejahteraan sosial masyarakat dan difokuskan terutama pada perolehan keuntungan ekonomi.
Tahun 1970-an dipengaruhi oleh momentum sosial saat itu di mana tumbuhnya kesadaran akan lingkungan dan hak asasi manusia dan tenaga kerja yang mengarah pada ekspektasi sosial yang lebih tinggi terhadap perilaku perusahaan. Akibatnya, alasan baru diajukan oleh Komite Pembangunan Ekonomi (1971) Amerika Serikat berdasarkan premis bahwa kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat berkembang dan bahwa sektor swasta diharapkan untuk memikul tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada sebelumnya. . Akibatnya, CSR menjadi semakin populer selama tahun 1970-an tetapi tetap bersifat diskresioner dan dengan fokus terbatas pada aspek-aspek seperti pengelolaan limbah, polusi, dan hak asasi manusia dan tenaga kerja. Popularitasnya yang semakin meningkat menyebabkan penggunaan istilah CSR yang tidak terbatas dalam konteks yang berbeda dan pada akhir dekade konsep tersebut menjadi tidak jelas dan berarti sesuatu yang berbeda untuk semua orang.
Mungkin definisi terpadu pertama CSR disajikan pada tahun 1979 oleh Carroll (1979), yang menempatkan tanggung jawab dan harapan khusus (ekonomi, hukum, etika, dan kebijaksanaan) pada perusahaan dan yang memahami tujuan ekonomi dan sosial perusahaan sebagai bagian integral dari kerangka kerja bisnis dan bukan sebagai aspek yang tidak kompatibel. Ini membuka jalan bagi perdebatan seputar operasionalisasi CSR selama tahun 1980-an dan awal 1990-an yang memunculkan pemahaman baru tentang konsep tersebut sebagai proses pengambilan keputusan (lihat: Jones 1980) dan disertai dengan usulan model dan kerangka kerja untuk implementasinya (Cochran dan Wood 1984).
Pada tahun 1991, Carroll (1991) mempresentasikan “Piramida Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” untuk mewakili apa yang dia definisikan sebagai empat tanggung jawab utama perusahaan mana pun dan secara eksplisit menempatkan tanggung jawab khusus pada perusahaan. Itu juga selama periode ini ketika adopsi perjanjian internasional tentang pembangunan berkelanjutan mencerminkan, sampai batas tertentu, tumbuhnya rasa kesadaran sehubungan dengan dampak perilaku perusahaan (misalnya pembentukan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan pada tahun 1983 , adopsi PBB atas Protokol Montreal pada tahun 1987, pembentukan IPCC pada tahun 1988, pembentukan Badan Lingkungan Eropa pada tahun 1990 dan KTT PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro yang diterjemahkan ke dalam adopsi Agenda 21 dan UNFCCC pada tahun 1992). Ini mewakili perubahan dalam pemahaman CSR dan sebagai hasilnya, organisasi dan perusahaan internasional sama-sama melihat CSR sebagai cara untuk menyeimbangkan tantangan dan peluang waktu dan pelembagaannya mulai menyebar secara global.
Pada tahun 1996, Burke dan Logsdon (1996) berpendapat bahwa penggunaan CSR secara strategis dapat menghasilkan penciptaan nilai yang dapat diidentifikasi dan diukur dalam bentuk manfaat ekonomi bagi perusahaan dan menyajikan perspektif inovatif yang membuka jalan bagi perdebatan seputar implementasi strategis CSR. selama akhir 1990-an. Juga selama periode ini bahwa mata pelajaran alternatif mendapat perhatian seperti teori pemangku kepentingan, kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan, dan bahkan ketika mereka konsisten dengan pemahaman CSR yang berlaku, penggunaannya menciptakan ketidakpastian sehubungan dengan definisi CSR dan oleh akhir dekade konsep tersebut tidak memiliki definisi yang diterima secara global dan batas-batas yang tidak jelas (seperti yang dijelaskan oleh Lantos 2001).
Pada tahun 2000, adopsi MDGs dan pembentukan UNGC memberikan dimensi baru pada pemahaman tanggung jawab sosial di mana tanggung jawab yang lebih luas ditempatkan pada perusahaan, terutama dalam hal hak asasi manusia dan tenaga kerja, lingkungan, anti korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, lembaga internasional, seperti Komisi Eropa, melihat CSR sebagai jalan untuk mengatasi tantangan perusahaan baru, yang diterjemahkan ke dalam pengakuan konsep yang lebih luas selama dekade pertama abad kedua puluh satu. Definisi CSR tahun 2000-an mencerminkan keyakinan bahwa perusahaan memiliki peran baru dalam masyarakat di mana mereka harus responsif terhadap harapan sosial dan harus dimotivasi oleh pencarian keberlanjutan, yang berarti mereka harus membuat keputusan strategis untuk melakukannya. (Husted dan Allen 2007). Hal ini membuka diskusi tentang manfaat CSR strategis dan pada awal tahun 2010 diyakini bahwa perusahaan dapat menghasilkan nilai bersama sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan melalui implementasi SCSR yang holistik.
Pada dekade 2010, Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi pada tahun 2015, mencerminkan kontrak sosial baru di mana perusahaan diharapkan memainkan peran yang relevan dalam upaya global untuk mencapai SDGs. Sejak itu, literatur seputar CSR telah difokuskan pada implementasi dan dampaknya pada area kinerja tertentu yang dapat dikaitkan sampai batas tertentu dengan SDGs sementara pemahaman CSR tetap berpusat pada potensinya untuk menghasilkan nilai bersama. Pada titik ini dalam makalah ini, relevan untuk memvisualisasikan kontribusi akademis yang paling signifikan terhadap evolusi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai paradigma konseptual. Untuk melakukannya, Gambar. 1 memberikan garis waktu kronologis yang menyoroti publikasi yang telah memainkan peran yang relevan dalam memodifikasi pemahaman dan definisi CSR. Penting untuk diperhatikan bahwa angka-angka tersebut didasarkan pada tinjauan literatur ini dan tidak berusaha untuk mewakili semua kontribusi pada evolusi pemahaman akademis tentang CSR tetapi hanya untuk memberikan sintesis visual.
Seperti dapat dilihat pada Gambar 1, tanggung jawab sosial yang ditempatkan pada perusahaan telah berevolusi dari hanya diakui dalam publikasi awal menjadi didefinisikan secara eksplisit. Mungkin yang lebih relevan adalah fakta bahwa diskusi seputar tanggung jawab itu masih berlanjut hingga hari ini. Aspek kunci lain yang dapat divisualisasikan dengan Gambar 1 adalah bahwa pemahaman CSR berkembang dari menjadi keputusan pribadi pengusaha di tahun 1950-an untuk dipahami sebagai proses pengambilan keputusan di tahun 1980-an dan dianggap sebagai kebutuhan strategis pada awal tahun 2000-an. . Khususnya, tujuan keberadaan korporasi juga telah berkembang dari terbatas pada menghasilkan keuntungan ekonomi pada 1950-an dan 60-an menjadi keyakinan bahwa bisnis ada untuk melayani masyarakat seperti yang ditunjukkan pada 1970-an dan keyakinan pada 2010 bahwa tujuan perusahaan harus menghasilkan nilai bersama.
Teori Stakeholders
Pendekatan stakeholder muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman, 1983). Asumsi yang digunakan dalam teori stakeholder, perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder atau pemilik perusahaan melainkan kepada pihak stakeholder atau pihak luar perusahaan yang menunjang kelangsungan operasional perusahaan. Pihak luar yang berperan dalam kelangsungan operasional perusahaan antara lain pemerintah dan lingkungan sosial. Dengan demikian dalam teori ini menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Roberts , 1992).
Teori stakeholder secara eksplisit mempertimbangkan akan dampak kebijakan pengungkapan perusahaan ketika ada perbedaan kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan. Pengungkapan informasi oleh perusahaan dijadikan alat manajemen untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok (stakeholders). Oleh karena itu, manajemen mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini dalam rangka mengelola stakeholder agar perusahaan mendapatkan dukungan dari mereka. Dukungan tersebut dapat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan memiliki pihakpihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak ini dapat meliputi investor dan pihak-pihak non investor seperti pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat sekitar, dan pemerintah (Robbins dan Coulter, 2007)
Dimaksud dengan stakeholders diantaranya adalah (1) Pemerintah memberikan perlindungan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional usahanya dan perusahaan wajib melakukan imbal balik kepada pemerintah dengan cara pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. (2) Hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar juga harus terjalin dengan baik agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa terhalang oleh nilai, norma ataupun masalah dengan lingkungan sosial disekitarnya ((Schaltegger et al., 2019; Usaha perusahaan untuk menjalin hubungan dengan masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan CSR, baik berupa bantuan fisik maupun materi yang kiranya dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan lingkungan dan pembangunan lingkungan di sekitar tempat perusahaan beroperasi. Apabila perusahaan semakin banyak melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya secara publik maka perusahaan tersebut dapat disebut sebagai perusahaan yang peduli pada lingkungannya, maka seharusnya perusahaan juga bertanggungjawab pada stakeholder lainnya serta pemerintah dengan membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan tanpa melakukan tindakan agresivitas pajak sehingga dana yang terkumpul dari pajak dapat disalurkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional dengan maksimal. Tujuan dari manajemen stakeholder adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern, meliputi: shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisika sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.
Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. Teori stakeholder memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholder, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholder
Dalam hal lain, teori stakeholder menyatakan bahwasannya suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki entitas tidak beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri namun juga bagi kepentingan stakeholder Stakeholder mengacu pada suatu individu yang mana ikut andil didalam organisasi tersebut Artinya perusahaan dalam hal operasional membutuhkan bantuan dari pihak luar termasuk dukungan dari masyarakat dan lungkungan sekitarnya. Teori stakeholder menyatakan dampak aktivitas operasional suatu perusahaan ditandai dengan bagaimana suatu perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak terhadap kepentingan sosial. Manajemen yang ada di dalamnya sebaiknya tidak hanya mementingkan pemegang saham namun semua pihak yang mampu mempengaruhi keputusan bisnis (Harmoni, 2013).
Dalam teori stakeholder ini dijelaskan bahwa CSR harus dilakukan oleh semua perusahaan agar mampu dilihat menarik bagi para konsumen (Cheers, 2011). Apabila perusahaan semakin banyak dan semakin sering mengungkapkan CSR secara publik maka perusahaan tersebut mampu dikatakan sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan maka perusahaan juga mampu bertanggung jawab terhadap stakeholder lainnya, pemerintah, dengan taat dalam kewajiban perpajakannya tanpa melakukan agresivitas pajak baik berupa penggelapan pajak, penghindaran pajak dan segala macam bentuk agresivitas yang mampu menurunkan nilai tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan perusahaan (Hörisch, et al 2020). .
Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka (Hörisch et al., 2014). Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka.
Deegan dan Unerman (2011) terdapat dua cabang teori Stakeholder, yaitu Teori yaitu stakeholder cabang etis dan cabang manajerial. Dalam perspektif cabang teori stakeholder etis, diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, tanpa melihat perbedaan besarnya pengaruh antara stakeholder yang satu dengan yang lain (Deegan dan Unerman, 2011). Sedangkan perspektif teori stakeholder Cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Pengungkapan informasi adalah elemen yang penting yang dipakai oleh perusahaan untuk mengelola (memanipulasi) stakeholder agar terus mendapatkan dukungan. Perusahaan tidak akan memperhatikan semua kepentingan stakeholder secara sama dan tetapi hanya kepada yang powerfull saja. Kekuatan stakeholder (misalnya kreditur atau pemegang saham) dipandang sebagai fungsi tingkat kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan. Semakin tinggi kontrol stakeholder terhadap sumber daya perusahaan dan maka semakin tertinggi perhatian perusahaan terhadap stakeholder ini. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang dapat memuaskan permintaan berbagai stakeholder (Deegan dan Unerman, 2011).
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori stakeholder manajerial sebagai rerangka teoritis yang mendasari prediksi hubungan beberapa faktor dengan tingkat pengungkapan anti korupsi pada bank umum syariah di Indonesia. Suatu perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para stakeholder serta melakukan pengungkapan informasi kepada stakeholder terutama pada stakeholder yang mempunyai power, yang memberikan pengaruh besar terhadap perusahaan
Teori Legitimasi
Teori legitimasi merupakan salah satu teori yang paling banyak disebutkan dalam bidang akuntansi sosial dan lingkungan (Tilling, 2004). Demikian juga Naser, AlHussaini, Al-Kwari, dan Nuseibeh (2006) menyatakan bahwa teori legitimasi telah digunakan dalam kajian akuntansi untuk mengembangkan teori pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Teori legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat (Gray at el, 1996). Hal ini mengindikasi adanya kontrak sosial antara perusahaan terhadap masyarakat dan adanya pengungkapan sosial lingkungan.Perusahaan menjalankan kontrak sosial harus menyesuaikan dengan nilai dan norma yang berlaku agar berjalan dengan selaras (Carroll dan Bucholtz, 2003). Teori legitimasi yang didasarkan pada adanya kontak sosial antara sebuah institusi dengan masyarakat, dimana diperlukan sebuah tujuan institusi yang kongruen dengan nilai yang ada didalam sebuah masyarakat. (Gray et.al, 1996) Menurut teori ini, tindakan sebuah institusi haruslah mempunyai aktivitas dan kinerja yang dapat diterima oleh masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Deegan dan Brown, 1996). Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi (Woodward et al., 1996). Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Brown and Deegan, 1998).
Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Dowling dan Pfeffer (1997, menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan nor-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan (Samkin dan Schneifer, 2010). Ketika ketidak selarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Ogden and Clarke, 2005). Ditambahkan bahwa norma perusahaan selalu berubah mengikuti perubahan dari waktu ke waku sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya. Usaha perusahaan mengikuti perubahan untuk mendapatkan legitimasi merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan.
Untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar (Moir, 2001). Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senatiasa meningkatkan return saham bagi investor (Deegan et al., 2000). Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang . Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan aktivitas pertanggung jawaban sosial (Suchman, 1995; Lindblom, 1994).
Dalam teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari pada perusahaan kecil (Cheers, 2011). Legitimasi diterima dengan menunjukan kinerja perusahaan yang sesuai dengan nilai sosial. Teori legitimasi menyatakan kinerja lingkungan yang lemah meningkatkan ancaman legitimasi sosial perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Selama perusahaan pada akhirnya akan memberikan ouput dari operasinya kepada masyarakat, baik melalui distribusi manfaat ekonomi maupun manfaat sosial. Dalam teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki kontrak atau kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau lingkungan sekitar. Bentuk penyesuaian yang dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat serta usaha dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atau pembangunan kesejahteraan dan kehidupan lingkungan tempat perusahaan beroperasi.
Bentuk kegiatan penyesuaian yang banyak dilakukan perusahaan adalah melalui program CSR (Wilmshurst and Frost, 2000). Program CSR dilakukan dalam usaha perusahaan mengayomi lingkungan sekitarnya sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Selain sebagai suatu kewajiban (O‟Donnovan, 2002)., CSR juga dapat memberikan manfaat yang positif bagi perusahaan yaitu sebagai sarana mengambil simpati masyarakat dan media promosi bagi perusahaan, disamping pembangunan kesejahteraan dan sosial masyarakat sebagai tujuan utama (Neu et al. 1998). Dengan kata lain, perusahaan yang semakin banyak mengungkapkan kegiatan CSR-nya maka semakun kecil kemungkinan melakukan tindakan agresivitas pajakyang tentunya akan merugikan masyarakat dan dapat merugikan perusahaan itu sendiri.
Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Financial Leverage terhadap Kebijakan Dividen
Perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang tinggi dalam
struktur modalnya akan cenderung menjadi subyek pengawasan oleh
pihak kreditur yang lebih ketat dan biasanya dinyatakan dalam bentuk
kontrak yang telah dibuat. Peningkatan financial leverage tentunya
akan menimbulkan biaya agensi yang tinggi sehingga akan megurangi
jumlah dividen yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.
Berdasarkan teori keagenan biaya agensi dapat dikurangi
dengan adanya mekanisme pengawasan dari pihak institusi. Hal
tersebut karena investor institusi memiliki saham yang tinggi
sehingga mempunyai kemampuan mengontrol, dan dapat mencegah
perilaku opportunistic manajer. Selain itu meningkatnya hutang
perusahaan akan membuat pengawasan terhadap kinerja manajer tidak
hanya dilakukan oleh pemegang saham akan tetapi juga dilakukan
oleh pihak kreditur, sehingga akan menurunkan ketergantungan para
pemilik saham terhadap pembagian dividen sebagai salah satu
mekanisme untuk mengatasi masalah keagenan
Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen
Pengaruh Profitabilitas yang dimoderasi kepemilikan
institusional dapat dijelaskan dari pemaparan (Kumar dalam Iin, 2012)
yang menjelaskan bahwa kepemilikan saham institusi dapat
meningkatkan pengawasan terhadap kinerja insider yang dapat
berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Keuntungan adalah
fungsi dari rasio profitabilitas, sehingga peningkatan keuntungan akan
meningkatkan rasio profitabilitas.
Berdasarkan teori agensi bahwa dengan adanya pengawasan
dari pihak institusi maka manajer akan bekerja lebih efisien lagi
sehingga profit yang dihasilkan perusahaan tinggi. Semakin tinggi
laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin tinggi cash flow dalam
perusahaan, dan diharapkan perusahaan akan membayar dividen yang
lebih tinggi. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Wirakusuma, 2014) bahwa manajer mengutamakan
menggunakan laba untuk membiayai investasi perusahaan dalam
proyek dan keputusan tersebut didukung oleh pihak institusi.
Pengaruh Financial Leverage Terhadap Kebijakan Dividen
Perusahaan dengan tingkat pembelanjaan oleh hutang maka
akan mempengaruhi kebijakan dividen. Meningkatnya leverage pada
giliranya akan mempengaruhi besar kecilnya laba bersih yang tersedia
untuk investor termasuk dividen yang akan diterima, akibat kewajiban
tersebut yang lebih di prioritaskan dibanding pembagian laba. Apabila
perusahaan menentukan bahwa perlunasan hutang diambil dari laba
ditahan maka perusahaan harus menahan sebagian pendapatannya dari
kegiatan operasional perusahaan untuk membayar hutang.
Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan berusaha
mengurangi agency cost of debt dengan mengurangi hutangnya.
Penggurangan hutang dapat dilakukan dengan membiayai investasinya
dengan sumber dana internal perusahaan sehingga para pemegang
saham akan merelakan dividennya untuk membiayai investasi
Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen
Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan oleh
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan
oleh laba yang diperoleh. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi
akan menarik minat investor untuk menanamkan kembali modalnya
dengan harapan bisa mendapatkan return yang tinggi. Keputusan
untuk membayarkan dividen dimulai dengan keuntungan. Maka dari
itu, suatu hal yang umum jika memprtimbangkan profitabilitas sebagai
salah satu faktor penting yang bisa mempengaruhi kebijakan dividen
perusahaan.
Menurut (Kumar dalam Iin, 2012) menyatakan semakin tinggi
profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi pula cash flow dalam
perusahaan dan diharapkan perusahaan membayar dividen yang tinggi
pula. Tingginya profiabilitas perusahaan membuat suatu perusahaan
memiliki dana lebih yang digunakan untuk membayar dividen kepada
pemegang saham
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusi merupakan kepemilikan saham oleh
suatu perusahaan atau oleh institusi (Solekah, 2014). Kepemilikan
institusional merupakan pemegang saham yang berbadan hukum.
Tingginya prosentasi kepemilikan insitusional maka agency cost
semakin rendah sebab pengawasan terhadap kinerja manajer lebih
optimal sehingga tindakan manajer sesuai dengan yang diharapkan
oleh investor.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham terbesar
yang dimiliki oleh institusi diluar perusahaan (Darminto dalam Rutji,
2015). Adanya saham institusional dalam suatu perusahaan
mempunyai pengaruh lebih besar untuk memonitor dan
mengendalikan manajemen. Selain itu institusi bisa menjadi alat
monitoring terhadap kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh
perusahaan, karena pihak institusi di nilai lebih mampu dalam
menjalankan operasi sebuah perusahaan dibandingkan dengan investor
publik lainnya.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan investasi
saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti perbankan, perusahaan
dana pensiun, reksadana dan lain – lain dalam jumlah yang besar
(Brigham dan Houston dalam Doni Kasmon, 2014). Semakin tinggi
kepemilikan institusi akan membuat pihak manajer untuk bertingkah
laku secara hati – hati dalam pengambilan keputusan yang benar dan
dapat mengamankan kepentingan para pemegang saham. Dengan
demikian kepemilikan institusi yang tinggi juga akan meningkatkan
pembayaran dividen.
Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory adalah suatu konsep yang menerangkan
hubungan prinsipal dengan agen. Agen adalah pihak yang mengelola
perusahaan, sedang prinsipal yaitu pihak yang menjadi pemegang
saham. Hubungan tersebut muncul saat pihak prinsipal memberikan
wewenang maupun tugas kepada pihak agen.
Teori keagenan merupakan hubungan antara prinsipal dengan
agen. Hubungan keagenan tersebut bisa menimbulkan konflik antar
manajer dengan investor. Konflik tersebut terjadi karena pihak
manajer kecenderungan untuk mengkonsumsi lebih besar sumber
dana perusahaan, manajer tidak menguasai sejumlah saham sehingga
akan timbul rasa memiliki terhadap perusahaan menjadi terbatas dan
pihak manajer terlalu takut untuk mengambil resiko sehingga akan
kehilangan kesempatan untuk berinvestasi yang menguntungkan,
karena manajer lebih mengutamakan keamanan karirnya. Perilaku
tersebut disebut opportunistic yaitu manajer bertindak untuk mencapai
kepentingan pribadinya, padahal manajer berada dibawah pengawasan
pemegang saham.
Konflik keangenan tersebut dapat diminimalisasi dengan
adanya kontrol yang bisa mensejajarkan kepentingan yang terkait.
Akan tetapi dampak dari pengawasan tersebut mengakibatkan
munculnya suatu biaya yang disebut agency cost. Agency cost yang
tinggi dapat menurunkan nilai perusahaan serta dapat merugikan
stockholder. Ada beberapa cara yang dapat dipakai untuk menurunkan
agency cost seperti menaikkan kepemilikan saham oleh manajer
(Janses dan Mecking 1976) sehingga manajer akan merasakan
manfaat dari keputusan yang diambilnya. Kedua dengan peningkatan
dividend payout ratio yang dapat mengurangi free cash flow sehingga
manajemen akan terpaksa mencari pendanaan dengan hutang sehingga
akan menurunkan konflik keagenan. Selain ketiga alternatif di atas
konflik keangenan dapat diminimalkan dengan kepemilikan saham
oleh pihak institusi. Kepemilikan saham oleh institusi yang tinggi
dapat melakukan monitoring terhadap kinerja manajer sehingga akan
menurunkan biaya keangenan
Financial Leverage
Financial leverage adalah jika perusahaan membelanjai
sebagian dari aktivanya dengan sekuritas dengan membayar bunga
yang tetap (Atmaja, 2008). Apabila perusahaan menggunakan
financial leverage atau hutang akan mengakibatkan perubahan pada
earning per share (EPS).
Menurut (Sartono, 2001) financial leverage merupakan
penggunaan sumber dana yang mempunyai beban tetap sehingga akan
meningkatkan keuntungan bagi investor dan perusahaan. Selain
meningkatkan keuntungan, financial leverage juga mengakibatkan
timbulnya resiko keuangan apabila semakin besar biaya tetap financial
yang ditambahkan pada biaya tetap operasi.
Financial leverage ada karena perusahaan dibelanjai oleh
beban tetap berupa hutang dan biaya bunga. Financial leverage dapat
dibedakan menjadi: (a) Financial Structure menunjukkan perusahaan
membelanjai aktivanya; (b) Capital structure adalah bagian dari
stuktur keuangan yang menyangkut pembelanjaan yang sifatnya
jangka panjang; (c) Leverage factor adalah perbandingan dari buku
hutang (D) dengan total aktiva (TA) atau perbandingan utang dengan
modal (E) (Sudana, 2015).
Semakin besar penambahan biaya tetap akan mengurangi
pembayaran dividen kepada investor dan pengurangan tersebut berarti
juga beresiko bagi para pemegang saham biasa. Maka dari itu,
perusahaan harus menetapkan suatu keputusan dimana perlunasan
hutang akan diambil dari laba ditahan yang berarti sebagian besar
pendapatan perusahaan akan ditahan untuk keperluan perusahaan.
Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk
memperoleh laba (Gunawan, 2015). Suatu perusahaan di dirikan
memiliki tujuan akhir yaitu memperoleh keuntungan atau laba.
Dengan mendapatkan laba yang tinggi perusahaan bisa berbuat
banyak bagi kesejahteraan pemegang saham seperti membayar dividen
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.
Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba pada periode tertentu (Kasmir,
2008). Penggunaan rasio ini yaitu untuk membandingkan antara
komponen dalam suatu laporan keuangan terutama dalam laporan laba
rugi dan neraca.
Pihak manajemen akan membagikan dividen sebagai sinyal
tentang keberhasilan perusahaan dalam membukukan profitnya
(Wirjolukito et.al dalam Michell, 2012). Adanya sinyal tersebut
menyimpulkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar
dividen adalah fungsi dari keuntungan atau laba. Profitabilitas yang
tinggi diperlukan perusahaan apabila ingin membagikan dividen
kepada investor. Ada beberapa alat ukuran profitabilitas diantaranya
laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau return,
dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik. Salah satu rasio untuk
mengukur tingkat profitabilitas perusahaan yaitu return on assets
(ROA).
Kebijakan Dividen
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang didapat
perusahaan pada akhir tahun akan dibagikan kepada pemegang saham
dalam dividen atau ditahan untu menambah modal guna membiayai
investasi di masa yang akan datang (Gumanti, 2013). Pada hakekatnya
kebijakan dividen merupakan penentuan sejumlah laba yang diperoleh
perusahaan yang akan dibayarkan dalam bentuk dividen kepada
investor dan seberapa besar laba yang ditahan untuk pembelanjaan
intern perusahaan (Nurhayati, 2013).
Kebijakan dividen adalah suatu kebijakan tentang pembagian
dividen oleh manajemen perusahaan mengenai sejumlah dividen yang
akan dibayarkan dan dan jumlah laba ditahan untuk kebutuhan
investasi dimasa yang akan datang (Sutrisno dalam Iin, 2012). Apabila
perusahaan lebih memilih untuk membagikan laba sebagai dividen
lebih besar, maka laba ditahan akan semakin kecil sehingga
mengurangi sumber dana internal perusahaan.
Miller dan Mondligliani dalam (Brigham dan Houston dalam
Doni Kasmon, 2014) mengemukakan terdapat tiga teori yang
berhubungan dengan kebijakan dividen yang akan menjelaskan
bagaimana pengaruh besar kecilnya dividend payout ratio (DPR).
Ketiga teori tersebut sebagai berikut:
1) Dividend irrelevance theory
Menurut dividend irrelevance theory kebijakan dividen tidak
mempengaruhi harga pasar saham perusahaan atau nilai
perusahaan. Teori keridakrelevanan dividen mengungkapkan
jika perusahaan mempunyai nilai semata- mata ditentukan oleh
laba dan resiko bisnisnya bukan karena dividen yang
diberikan. Dalam dunia tanpa pajak, dan tidak diperhitungkan
biaya transaksi serta dalam kondisi pasar yang sempurna,
maka kebijakan dividen tidak akan membeikan pengaruh
apapun terhadap harga pasar saham perusahaan.
2) Bird in-the-hand theory
Berdasarkan bird in-the-hand theory kebijakan dividen
merupakan pandangan yang menyebutkan jika investor akan
lebih memilih menanamkan kembali dividen dalam bentuk
saham pada perusahaan lain. Dalam bird in-the-hand theory
pemegang saham memandang bahwa dividen lebih pasti
daripada capital again. Hal ini karena tingkat kepastian
dividen lebih tinggi sehingga investor cenderung akan
membeli saham lagi di perusahaan. Apabila dividen yang
dibagikan semakin tinggi maka akan menarik minat investor
untuk berinvestasi kembali diperusahaan tersebut.
3) Tax Preference Theory
Teori preferensi pajak mengemukakan jika intinya tidak
menyukai pembagian dividen dalam bentuk tunai, karena
dividen tunai akan dikenai pajak lebih besar dibandingkan
dengan dividen saham. Menurut teori ini apabila pajak yang
dikenakan pada dividen tinggi serta dengan kemungkinan
untuk menunda pajak pada capital again, maka akan
berdampak negatif pada perusahaan yang membayar dividen
tinggi, maka dari itu investor akan berbalik untuk tidak
mengharapkan pembayaran dividen yang tinggi.
Untuk mengukur kebijakan dividen yang dibagikan kepada
pemegang saham oleh perusahaan secara sistematis sebagai berikut
(Gumanti, 2013):
a) Dividend Yield
Dividend yield penting untuk dipahami karena menyiratkan
suatu ukuran dari komponen return total disumbang oleh
dividen. Untuk menghitung return total, investor harus
memasukkan unsur besarnya dividen yang diperoleh selain
selisih harga saham antara awal dan akhir kepemilikan.
???????? ????? =
??????? ??ℎ???? ??? ??ℎ??
????? ??? ?????? ??ℎ??
b) Dividend Payout Ratio
Ada cara lain untuk mengukur pembayaran dividen yaitu
dengan rasio dividend payout ratio, yaitu dengan membagi
besarnya dividen per lembar saham dengan laba bersih per
lembar saham yang secara sistematis dapat dirumuskan
sebagai berikut:
???????? ?????? ????? =
??????? ????? ??? ?????? ??ℎ??
???? ?????ℎ ??? ?????? ??ℎ??
?100%
Rasio pembayaran dividen umumnya mengarah mengikuti
siklus hidup perusahaan. Pembagian dividen akan turun, bahkan tidak
ada jika suatu perusahaan berada dalam siklus pertumbuhan yang
tinggi dan secara bertahap besarnya akan meningkat pada siklus
dewasa
Dividen
Menurut (Gumanti, 2013) dividen merupakan bagian
keuntungan yang dibagikan kepada investor yang dapat berupa
dividen tunai maupun dividen saham. Dividen adalah keuntungan atau
kerugian yang didapat perusahaan selama berusaha dalam suatu
periode yang dilaporkan kepada dewan direksi atau dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) (Marvinta Renika Sari, 2016).
Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada para
pemegang saham yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki
(Hartanto dalam Eka, 2014). Adanya pemberian dividen oleh suatu
perusahaan maka perusahaan akan dianggap sudah memenuhi
kewajibannya kepada para investor. Jika dividen yang dibagikan oleh
perusahaan tingi, maka perusahaan tersebut dianggap memiliki kinerja
yang baik.
Dividen merupakan prosentase keuntungan yang dibayarkan
kepada investor dalam bentuk kas dan juga merupakan aspek utama
dalam kebijakan dividen yang bisa mempengaruhi nilai perusahaam
bagi para pemegang saham (Holder dalam Nikhayatul, 2014).
Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam interval waktu yang tetap
yaitu setengah tahun atau satu tahun. Dividen ditentukan pada saat
rapat umum pemegang saham dan jenis pembayarannya tergantung
kepada kebijakan pemimpinnya.
Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan umunya dimaksudkan untuk menyajikan
data keuangan tentang suatu perusahaan yang akan dipakai
oleh pihak – pihak yang membutuhkannya, sebagai dasar
pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan akan memiliki manfaat bagi penggunanya,
apabila memenuhi tujuan kualitatif sebagai berikut
(Mardiasmo, 2008):
1.Laporan keuangan harus relevan yaitu laporan keuangan harus
menyajikan informasi yang sesuai dengan tujuan penggunanya.
2.Laporan keuangan harus dapat di mengerti oleh para
pemakainya. Maka dari itu, laporan keuangan harus dinyatakan
dalam bentuk dan dengan menggunakan istilah, yaitu istilah
yang disesuaikan dengan batas pengertian pemakainya
Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (Indonesia, 2012)
laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian secara
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entinitas.
Laporan keuangan merupakan suatu metode akuntansi yang
mencakup laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan
perubahan posisi keuangan dan neraca serta catatan atas
laporan keuangan (Hartanto dalam Eka, 2014).
Laporan keuangan adalah kumpulan data yang
diorganisasikan menurut logika dan proses – proses akuntansi
yang konsisten (Sarwoko, 2003). Laporan keuangan dapat
menggambarkan beberapa aspek keuangan suatu perusahaan.
Neraca dapat menunjukkan posisi keuangan pada suatu
peridoe tetentu, sedangkan laporan laba rugi menunjukkan
hasil kegiatan perusahaan pada suatu periode tertentu. Jenis
kedua laporan keuangan tersebut merupakan alat utama yang
dapat disajikan kepada para pemegang saham, kreditur dan
masyarakat lain yang berkepentingan.
Pada dasarnya laporan keuangan merupakan suatu hasil
proses akuntansi yang bisa dipakai untuk alat berkomunikasi
antara data keuangan ataupun aktivitas suatu perusahaan
dengan pihak yang memliki kepentingan dengan data dan
aktivitas perusahaan (Gunawan, 2015). Laporan keuangan
disusun oleh perusahaan sebagai alat komunikasi untuk
pemenuhan kebutuhan informsai intern dan ekstern
perusahaan. Sehingga laporan keuangan sangat perlu untuk
mengetahui konsidisi keuangan perusahaan.
Manajemen Keuangan
Manajemen Keuangan perusahaan merupakan salah satu
bidang manajemen fungsional perusahaan yang berhubungan dengan
pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan
pendanaan jangka panjang, dan pengelolaan modal kerja perusahaan
yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek (Sudana, 2015).
Dengan kata lain, manajemen keuangan perusahaan adalah bidang
keuangan yang menerapkan prinsip – prinsip keuangan dalam suatu
organisasi perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai
melalui pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang
tepat.
Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan,
penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian
dan penyimpanan dana yang di miliki oleh suatu organisai atau
perusahaan (Wikipedia, 2017). Menurut (Sutrisno, 2008) manajemen
keuangan merupakan semua kegiatan perusahaan yang berhubungan
dengan usaha untuk memperoleh dana dengan biaya yang murah dan
usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien.
Tujuan utama manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai
tambah terhadap aset pemegang saham yang ditranslasikan ke
maksimalisasi harga perlembar saham. Selain itu tujuan manajemen
keuangan lainnya yang akan di pertimbangkan merefleksikan
kemampuan perusahaan multinasional untuk memindahkan uang dan
profit antar berbagai perusahaan afiliansinya di luar negeri (Faisal,
2001).
Nilai perusahaan
Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu
perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan
setelah melalui suatu proses kegiatan operasionalnya, yaitu sejak perusahaan
tersebut didirikan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi,yang
sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya nilai
perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Nilai
perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya .Harga pasar dari saham
perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual di saat terjadi transaksi
disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari
nilai asset perusahaan sesungguhnya.
Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat
di pengaruhi oleh peluang-peluang investasi adanya peluang investasi dapat
memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan
datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan utama perusahaan
menurut theory of the firm adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai
perusahaan (value of the firm) Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting
artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan
berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan
tujuan utama perusahaan.
Menurut Husnan (2012:67), nilai perusahaan merupakan harga yang
bersedia dibayar oleh calon pembeli apa bila perusahaan tersebut dijual.
Sedangkan menurut Keown (2011:90), nilai perusahaan merupakan nilai pasar
atas surat berharga utang dan ekuitas peusahaan yang beredar. Berikut rumus nilai
perusahaan dengan menggunakan Price Earning Ratio (PER) adalah sebagai
berikut:
Harga Pasar Saham
PER =
Laba Per Saham
Sumber: Husnan (2012:68)
Nilai perusahaan yang tinggi akan menciptakan return yang tinggi
sehingga membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan. Secara umum banyak metode
dan teknik yang telah dikembangkandalam penilaian perusahaan, diantaranya
adalah
a) Pendekatan laba, antara lain metode rasio tingkat laba atau price earning
ratio, metode kapitalisasi proyeksi laba;
b) Pendekatan arus kas, antara lain metode diskonto arus kas
c) Pendekatan dividen, antara lain metode pertumbuhan dividen
d) Pendekatan harga saham
e) Pendekatan economic value added
Pecking Order Theory
Dalam teori pecking order, para manajer konsisten dengan tujuan utama
perusahaan, yaitu memakmurkan kekayaan pemegang saham. Pada teori ini
menyatakan bahwa perusahaan cenderung lebih memilih pendanaan yang berasal
dari internal perusahaan daripada eksternal. Penggunaan pendanaan eksternal
dilakukan apabila dana internal perusahaan tidak mencukupi. Urutan yang
dikemukakan dalam teori ini adalah laba ditahan, hutang, dan saham preferen
serta yang terakhir adalah saham biasa. Urutan pendanaan ini menunjukkan bahwa
pendanaan ini berdasarkan tingkat risiko atas keputusan dan biaya atas sumber
pendanaan dari mulai yang termurah hingga yang paling mahal (Harahap,
2013:55).
Dalam memilih pendanaan secara eksternal, manajer mempunyai alas an
mengapa dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri
(saham). Pertama, pertimbangan biaya emisi, biaya emisi obligasi akan lebih
murah daripada biaya emisi saham baru. Kedua, manajer mengkhawatirkan kalau
penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal
dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan
adanya asimetri informasi antara pihak manajer dengan para pemodal
(Mardiyanto, 2013:51).
Menurut Mardiyanto, (2013:53) pecking order theory meliputi berbagai
hal berikut ini:
1) Perusahaan lebih menyukai pendanaan secara internal
2) Perusahaan mencoba menyesuaikan rasio pembagian deviden yang
ditargetkan dengan berusaha menghindari perubahan pembayaran
deviden secara drastis.
3) Kebijakan deviden yang relatif segan untuk diubah, disertai fluktuasi
profitabilitas dan kesempatan investasi yang tidak bisa diduga,
mengakibatkan bahwa dana hasil operasi kadang-kadang melebihi
kebutuhan dana untuk investasi, meskipun dalam kesempatan lain
mungkin kurang.
4) Apabila pendanaan dari luar diperlukan, maka perusahaan akan
menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai
dari penerbitan obligasi, kemudian diikuti dengan sekuritas yang
berkarakteristik opsi, baru kemudian bila masih belum mencukupi,
saham adalah pilihan terakhir.
Teori pecking order menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang
profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan
disebabkan karena mereka ingin mempunyai target DER yang rendah, tetapi
karena perusahaan memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Perusahaan
yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang besar karena dua
alasan, yaitu dana internal tidak cukup dan hutang merupakan sumber eksternal
yang lebih disukai (Lubis, 2015:90).
Pengertian Kebijakan Hutang
Kebijakan hutang yang harus diambil oleh manajer berhubungan dengan
alternatif pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan hutang berkaitan
dengan proses pemilihan sumber dana yang dipakai untuk membelanjai investasi
yang direncanakan dengan berbagai alternatif sumber dana yang tersedia sehingga
diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan yang paling efektif. Hutang merupakan
semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi,
di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal
dari kreditur. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang
lancar dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek
adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya akan dilakukan dalam
jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.
Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu
pembayarannya masih jangka panjang atau lebih dari satu tahun (Lubis, 2015:89).
Hutang jangka panjang adalah satu bentuk perjanjian antara peminjam
dengan kreditur di mana kreditur bersedia memberikan sejumlah pinjaman
tertentu dan peminjam bersedia untuk membayar secara periodik yang mencakup
bunga dan pokok pinjaman. Hutang jangka panjang memiliki tiga karakteristik,
yaitu cepat, fleksibel, dan biaya rendah. Biaya administrasi menjadi relatif kecil,
dan tidak diperlukan adanya persetujuan dengan pengawas pasar modal seperti
halnya jika perusahaan mengeluarkan obligasi. Hal ini dikarenakan pihak
peminjam bernegosiasi langsung dengan kreditur (Mardiyanto, 2013:48).
Menurut Mardiyanto (2013:50), kebijakan hutang adalah kebijakan yang
diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh pembiayaan bagi
perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional
perusahaan. Apabila pendanaan dari dalam perusahaan kurang mencukupi, maka
pemegang saham lebih menginginkan pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh
hutang daripada sumber pendanaan lain. Karena dengan penggunaan hutang, hak
pemegang saham terhadap perusahaan tidak akan berkurang dan dapat mencapai
keinginan perusahaan. Di sisi lain, perilaku manajer juga dapat dikendalikan.
Kebijakan hutang diproksikan ke dalam rumus DER (debt to equity ratio)
yang mencerminkan rasio antara total hutang dengan total ekuitas. Semakin nilai
DER rendah berarti tingkat hutang yang dimiliki perusahaan juga rendah. Apabila
nilai DER semakin tinggi, ini berarti semakin besar kewajiban yang harus
ditanggung perusahaan dan semakin besar porsi penggunaan hutang dalam
membiayai investasi pada aktiva. Semakin besar hutang, maka akan berpengaruh
pada pendapatan bersih yang tersedia untuk pemegang saham termasuk dividen
yang akan dibagikan dan semakin meningkatnya risiko keuangan perusahaan. Ini
karena perusahaan wajib membayar hutang terlebih dahulu sebelum membagi
dividen. (Harahap, 2013:53).
Kebijakan hutang dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Debt to
Equity Ratio (DER) di rumuskan sebagai berikut:
Hutang
DER = x 100%
Modal
Sumber : Mardiyanto (2013)
Prosedur Pembayaran Dividen
Menurut Gumanti (2013: 94), pembayaran dividen tunai kepada para
pemegang saham perusahaan diputuskan oleh dewan direksi perusahaan. Direksi
mengadakan pertemuan yang membahas tentang dividen setiap kuartal atau
setengah tahunan dimana mereka:
1) Mengevaluasi posisi keuangan periode lalu dan menentukan posisi
yang akan datang dalam membagikan.
2) Menentukan jumlah dividen yang harus di bayar.
3) Menentukan tanggal-tanggal yang berkaitan dengan pembayaran
dividen tunai, seperti:
a) Tanggal Pengumuman
Mengumumkan tentang pembayaran dividen.
b) Tanggal Pencatatan
Dividen yang di umumkan untuk di bagikan kepada para
pemegang saham dicatat pada suatu tanggal yang khusus.
c) Tanggal Ex-Dividend
Sejumlah saham menjadi ex-dividend pada tanggal penjual
diberi hak untuk menyimpan dividen, menurut aturan-aturan bursa
efek: NYSE, saham-saham yang diperdagangkan ex-dividend pada
dan sesudah hari kedua sebelum tanggal pencatatan.
d) Tanggal Pembayaran
Cek pembayaran dividen dikirimkan kepada buku para
pemegang saham
Kebijakan Pembagian Dividen
Menurut Gumanti (2013: 93), dividen merupakan pembayaran kepada
pemilik perusahaan yang diambil dari keuntungan perusahaan, baik dalam bentuk
saham maupun tunai. Dividen dibagikan kepada pemegang saham secara
proporsional sesuai dengan jumlah lembar saham yang di pegang oleh masingmasing pemilik.
Dividen tunai adalah bentuk pembagian keuntungan yang paling sering
dilakukan. Ada tiga hal penting yang membuat perusahaan dapat membayarkan
dividen tunai, yaitu tersedianya laba ditahan, cukup uang kas, dan adanya
tindakan resmi dari dewan direksi.
Laba ditahan dalam jumlah besar, berarti laba yang akan dibayarkan akan
menjadi dividen yang lebih kecil. Persentase dari pendapatan yang akan di
bayarkan kepada pemegang saham sebagai kas dividend payout ratio.
Kebijakan dividen adalah salah satu keputusan penting bagi perusahaan,
karena kebijakan tersebut berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam
menentukan besarnya laba bersih yang akan dibagikan sebagai dividen dan
beberapa laba akan di investasikan kembali sebagai laba di tahan (Pasaribu, 2014:
2).
Teori Efek Klien (clientele effect theory)
Pemegang saham perusahaan bervariasi dari segi pendapatan dan
karakteristik lainnya. Akibatnya, investor tersebut mempunyai
preferensi tersendiri atas investasinya pada saham. Kelompok
berpendapatan rendah menginginkan dividen yang tinggi untuk
menambah pendapatan, sementara kelompok berpendapatan tinggi
menginginkan dividen yang rendah dan capital gain yang tinggi.
Sehingga, terbentuk kelompok pada pemilik perusahaan yang bisa
disebut dengan Clientele. Perusahaan harus memperhatikan Clientele
ini dalam mengambil keputusan untuk membayar dividen
Teori Keagenan (Agency Theory)
Menurut Manurung (2013: 62), Teori agensi menyangkut dua
pihak yaitu agent dan principal. Agent adalah pihak yang mengelola
perusahaan. Principal adalah pemilik perusahaan atau penyetor dana
kepada perusahaan. Biaya Keagenan ini adalah biaya implisit yang
muncul karena adanya konflik atau benturan kepentingan antara
pemegang saham (pemilik) dan manajer (agen). Pembayaran dividen
dapat menjadi perwujudan minat dan mengurangi masalah keagenan
antara manajer dan pemilik dengan mengurangi penggunanaan biaya
atas kewenangan manajer
Teori Efek Pajak (tax effect theory)
Menurut (Gumanti, 2013: 55), Memasuki era tahun 1970-an, isu
yang mencuat ke permukaan dari dunia empiris (riset) adalah efek
pajak pada dividen terhadap harga saham. Menurut teori ini, yang
dikenal dengan teori preferensi pajak (tax preference theory), semakin
tinggi pajak yang dikenakan pada dividen relatif terhadap capital gain
dan adanya kemungkinan menunda pajak pada capital gain, maka
efeknya akan negatif pada perusahaan yang membayar yang tinggi.
Teori Perataan (Smoothing Theory)
Menurut (Gumanti, 2013: 50), Teori Peralatan (Smoothing Theory)
ini dikemukakan oleh Lintner. Dalam tulisannya, Lintner
menyimpulkan empat hal dalam hasil penelitiannya.
a) Perusahaan memiliki target rasio pembayaran dividen (dividend
payout ratio) jangka panjang. Perusahaan yang memiliki laba yang
stabil akan cenderung membayar dividen sebagai bagian dari laba
yang tinggi.
b) Para manajer lebih memilih untuk menekankan perubahan besar
kecilnya dividen daripada absolutnya.
c) Dalam jangka panjang, perubahan-perubahan dividen yang terjadi
mengikuti pola pergerakan yang stabil jika laba perusahaan
cenderung bertahan pada level tertentu.
d) Manajer enggan untuk melakukan perubahan dividen yang
mungkin akan menyebabkan perusahaan melakukan penanahan
laba.
Teori Sinyal
Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman
kenaikan dividen, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman
penurunan dividen. Dividen itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan
(penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan, yang di tunjukkan oleh
meningkat (menurunnya) dividen yang di bayarkan, yang
menyebabkan perubahan saham. Teori tersebut kemudian dikenal
dengan teori signal atau isi informasi dividen. Menurut teori ini,
dividen mempunyai kandungan informasi, yaitu prospek perusahaan di
masa yang akan datang.
Menurut Zare (2013: 98) dalam jurnal penelitiannya menunjukkan
bahwa:
a) Profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kebijakan
pembayaran dividen. Karena semakin besar profitabilitas, maka
semakin besar kecenderungan perusahaan untuk membagikan
dividen.
b) Asimetri informasi pada teori sinyal memiliki pengaruh positif
terhadap nilai perusahaaan. Karena asimetri informasi dapat
berpotensial mempengaruhi respon para investor untuk menanam
sahamnya pada perusahaan. Sesuai dengan isi dari penelitiannya di
bawah ini: The company profitability is important as an important
factor influencing the ‘Dividend Policy” because the profitable
companies have more tendency to pay more shares profit. So it is
expected that there would be a positive relation between the
company profitability and shares profit payment. Another strand of
literature suggests that corporate risk management alleviates
information asymmetry problems and hence positively affects firm
value. Information asymmetry between managers and outside
investors is one of the key market imperfections that make hedging
potentially beneficial
Teori The Bird in The Hand
Teori ini dikemukakan oleh Gordon dan Lintner yang menyatakan
bahwa para investor lebih menyukai dividen dibandingkan capital
gain. Dividen memiliki risiko yang lebih rendah di bandingkan capital
gain, oleh karenanya investor akan merasa lebih aman untuk
mengharapkan dividen saat ini dibandingkan dengan menunggu capital
gain yang di masa depan. Menurut Rafique (2014: 84) dalam bukunya
mengenai Teori The Bird in The Hand yang berbunyi:
a) Myron Gordon suggests that dividends are more stable than
capital gains and are therefore more highly valued by investors.
b) This implies that investors perceive non-dividend paying firms to
be riskier and apply a higher discount rate to value them causing
the share price to fall
Teori Ketidakrelevanan Dividen
Menurut Modiglani dan Miller (MM), nilai suatu perusahaan tidak
ditentukan oleh besar kecilnya DPR, tidak ditentukan oleh laba bersih
sebelum pajak (EBIT) dan risiko perusahaan, dividend adalah tidak
relevan. Nilai Perusahaan dapat juga disebut dengan total asset
perusahaan. Beberapa asumsi tentang lemahnya teori MM seperti:
a) Pasar modal sempurna dimana semua investor adalah rasional.
b) Tidak ada biaya emisi saham baru jika perusahaan menerbitkan
saham baru.
c) Tidak ada pajak.
d) Kebijakan investasi perusahaan tidak berubah.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
Menurut (Gumanti, 2013: 89) kebijakan dividen di pengaruhi oleh 11
faktor yaitu:
1) Undang-undang (Peraturan)
Peraturan atau perundangan yang di tetapkan pemerintah atau
perserikatan dapat mempengaruhi keputusan manajemen dalam
menetapkan besar kecilnya dividen. Jadi, keberadaan peraturan yang
mensyaratkan batasan-batasan tertentu atas kebijakan dividen yang di
ambil oleh perusahaan.
2) Posisi Likuiditas
Jika perusahaan memerlukan likuiditas yang tinggi, dalam hal ini
dapat berbentuk sumber pendanaan internal yang berupa laba di tahan,
maka dividen yang di bagikan seharusnya di kurangi karena membayar
dividen berarti pengeluaran kas berarti pengurangan kemampuan
likuiditas.
3) Kebutuhan untuk Pelunasan Utang
Jika perusahaan memiliki kewajiban (utang) yang besar dan harus
segera di bayar, maka sangat mungkin bahwa pemegang saham harus
di korbankan, yaitu menunda atau mengurangi pembayaran dividen.
4) Batasan-batasan dalam Perjanjian Utang (Debt Convenants)
Perjanjian utang, khususnya utang jangka panjang adalah
persyaratan untuk membatasi perusahaan membayar dividen kas
(tunai). Ada dua hal umum yang di nyatakan dalam perjanjian utang
piutang (Debt Convenants), yaitu:
a) Dividen pada masa yang akan dating hanya boleh di bayar jika
uangnya bersumber dari laba tahun berjalan, bukan dari laba tahuntahun yang lalu.
b) Dividen hanya dapat di bayarkan jika tingkat modal kerja
perusahaan mencapai level tertentu.
5) Posisi Ekspansi Aktiva
Siklus kehidupan perusahaan akan menentukan kapasitas
perusahaan yang tercermin pada skala usahanya dan jika skala usaha
menunjukkan tren semakin besar yang konsekuensinya membuat
perusahaan semakin membutuhkan tambahan dana untuk ekspansi,
maka dividen akan terpengaruh.
6) Perolehan Laba
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kestabilan
tingkat laba yang di peroleh sangat menentukan berapa besarnya
dividen yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Keyakinan
manajemen akan prospek capaian laba di tahun depan juga menjadi
faktir kunci atas berupa besarnya dividen yang akan di bayarkan tahun
ini (tahun berjalan).
7) Stabilitas Laba
Laba yang stabil dari waktu ke waktu sangat menentukan besar
kecilnya dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham.
Kestabilan berarti kemampuan menjaga laba pada level yang di
tetapkan sesuai keinginan. Jika perusahaan memiliki tingkat kestabilan
laba yang baik, ada kecenderungan untuk berusaha mempertahankan
bahkan menaikkan dividen yang di bayarkan.
8) Peluang penerbitan Saham di Pasar Modal
Jika suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik, semakin besar,
dan memilih catatan yang baik dalam hal perolehan laba, serta
memerlukan dana untuk kebutuhan investasi, maka alternative sumber
pembiayaan dengen menerbitkan saham dapat menjadi salah satu
alternatif. Manajemen perusahaan berskala besar akan memiliki
kesempatan lebaih baik untuk membagi labanya dalam bentuk dividen.
9) Kendali Kepemilikan
Kebutuhan akan dana bagi perusahaan seakan-akan merupakan
sesuatu yang tidak ada habisnya. Kebutuhan dana untuk aktivitas
investai dari waktu ke waktu akan semakin besar seiring dengan
semakin tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang sejalan dengan
prinsip kelanggengan usaha (going concern principle).
10) Posisi Pemegang Saham
Siapa pemegang saham utama atas suatu perusahaan public dapat
mempengaruhi kebijakan dividen yang di tetapkan.
11) Kesalahan Akumulasi Pajak atas Laba
Pada kasus pemegang saham yang tidak menyukai dividen,
misalnya karena berusaha menghindar tarif pajak penghasilan pribadi
yang tinggi, mereka lebih memilih untuk membiarkan perusahaan
menumpuk labanya dalam bentuk laba di tahan atau sisa laba.
Menurut Nuhu (2014: 71) kebijakan dividen di pengaruhi oleh 8 faktor
yaitu:
1) Profitability
Jumlah keuntungan perusahaan telah menjadi penentu dalam
mengambil keputusan terhadap kebijakan dividen yang akan diambil.
2) Investment Opportunity Sets
Kesempatan berinvestasi merupakan pilihan investasi atau
pertumbuhan perusahaan tetapi nilainya tergantung pada kinerja
manajer. Semakin tinggi peluang pertumbuhan investasi, semakin
banyak kebutuhan untuk membiayai ekspansi, maka semakin tinggi
kesempatan untuk menentukan laba yang akan ditahan.
3) Taxation
Kebijakan dividen nol dapat memaksimalkan nilai saham. Dalam
kondisi seperti ini, investasi akan dibiayai secara internal dan
pembayaran dividen berkurang. Maka pajak dapat meningkatkan
pembayaran dividen.
4) Leverage
Perusahaan yang melunasi hutangnya menimimalisir jumlah
likuiditasnya. Hutang pokok dan pembayaran bunga mengurangi
kemampuan perusahaan dalam membagi laba sebagai jaminan
pembayaran dividen. Akibatnya, hutang akan berpengaruh negatif pada
jumlah dividen yang dibayarkan dalam suatu periode.
5) Firm Size
Ukuran perusahaan mempunyai potensi mempengaruhi kebijakan
dividen perusahaan. Perusahaan yang lebih besar memiliki keuntungan
di pasar modal dalam penggalangan dana eksternal.
6) Board Size
Jumlah dari anggota dewan komisioner (ekseskutif atau non
eksekutif) yang terlibat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)
di dalam perusahaan. Semakin besar jumlah keanggotaan dewan
komisioner, lebih tinggi dividen yang dibagikan kepada pemegang
saham.
7) Board Independence
Jumlah anggota non eksekutif dalam RUPS, cenderung
mengurangi biaya keagenan. Dengan mencatat, bahwa direksi
eksternal mewakili para pemegang saham secara efektif dan menjamin
hak-hak mereka di perusahaan. Akibatnya, muncul suatu hipotesis
bahwa semakin banyak anggota non eksekutif, maka semakin besar
dividen yang akan dibagikan kepada para stockholder.
8) Audit Type
Klasifikasi jenis perusahaan audit berdasarkan apakah salah satu
perusahaan itu termasuk KAP Big Four. Nuhu (2014:72) meneliti
bahwa kualitas pengungkapan dengan mengukur hubungan antara
informasi asimetri dengan kualitas audit. Peneliti menemukan bahwa
semakin jumlah analisis, maka informasi asimetri yang di berikan oleh
manajer kepada pemegang saham berkurang
Pengertian Dividen
Dividen merupakan pengembalian yang akan diterima investor atas
investasinya dalam perusahaan. Kebijakan dividen terkait dengan keputusan
apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham
sebagai dividen atau ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan
investasi dimasa datang. Pembagian dividen akan membuat pemegang saham
mempunyai tambahan pengembalian investasi selain dari capital gain. Menurut
Kasmir (2014:101), dividen yaitu aliran kas yang harus dibayarkan perusahaan
kepada para pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham
lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bisa dibagikan secara tunai (cash)
oleh perusahaan yang diberikan kepada para pemegang saham, maupun
dibayarkan dalam bentuk dividen saham. Menurut Jumingan (2014:64), dividen
adalah kompensasi yang diterima pemegang saham, disamping capital gain.
Menurut Brigham (2013:68) dividen adalah bagian dari laba bersih yang
dibagikan kepada para pemegang saham. Dividen ekstra biasanya diberikan oleh
perusahaan yang menganut kebijakan dividen kecil yang teratur (Hermuningsih,
2014: 91).
Apabila manajemen meningkatkan porsi laba perlembar saham yang
dibayarkan sebagai dividen, maka pihak manajemen dapat meningkatkan
kesejahteraan para pemegang saham. Hal ini menyarankan bahwa keputusan
dividen yaitu jumlah dividen yang dibayarkan merupakan suatu hal yang sangat
penting. Dalam banyak hal dividen sering diperlakukan sebagai pertimbangan
terakhir setelah pertimbangan investasi dan pertimbangan pembiayaan lainnya,
sehingga timbul the residual theory of dividend. Di samping itu ada juga yang
mempertimbangkan pembagian dividen kas untuk mengurangi masalah keagenan,
sehingga timbul peranan dividen dalam mengurangi masalah keagenan (agency
problems), dan masih banyak lagi pertimbangan manajemen dalam menentukan
besarnya dividen yang akan dibagikan.
Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang dapat dikaitkan dengan
penentuan apakah laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada
para pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan (hold) oleh
perusahaan dalam bentuk laba ditahan. Kebijakan terhadap pembayaran dividen
merupakan keputusan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Kebijakan ini
akan melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda, yaitu
pihak pertama para pemegang saham dan pihak kedua adalah pihak manajemen
atau perusahaan itu sendiri (Hermuningsih, 2014: 91).
Kebijakan Dividen adalah salah satu kebijakan yang harus diambil oleh
manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan selama
satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian dan sebagian lagi tidak
dibagi dalam bentuk laba ditahan (Brealey, 2015: 50). Apabila perusahaan
memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan
mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya juga mengurangi sumber
dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Apabila
perusahaan tidak membagikan labanya sebagai dividen akan bisa memperbesar
sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan
untuk mengembangkan perusahaan, sehingga akan menaikkan nilai perusahaan.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kebijakan dividen dalam penelitian ini
adalah Dividend Payout Ratio (DPR) (Brigham, 2013: 80).
Setiap perusahaan, di satu sisi mengharapkan adanya pertumbuhan
perusahaan, dan di sisi lain juga ingin membagikan dividen kepada para
pemegang saham. Oleh karena itu, dalam hal ini manajemen perusahaan
hendaknya dapat membuat kebijakan dividen yang tepat dan cermat, artinya
manajemen perusahaan harus dapat menentukan berapa persen laba yang harus
dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa persen
laba yang harus ditahan untuk mendukung pertumbuhan investasi perusahaan,
sehingga kepentingan para pemegang saham dan kepentingan perusahaan dapat
terpenuhi. Karena penentuan kebijakan dividen tersebut tidak mudah, biasanya
perusahaan menggunakan media yaitu dengan melaksanakan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) untuk membuat keputusan mengenai penentuan
kebijakan dividen tersebut.
Penelitian ini menetapkan dividend payout ratio sebagai proksi kebijakan
dividen, didasarkan suatu pertimbangan bahwa DPR lebih banyak digunakan
untuk mengukur persentase dividen tunai yang diberikan oleh perusahaan kepada
para pemegang saham atas laba per lembar saham yang dihasilkan dalam periode
akuntansi, dari pada rasio dividen lainnya. Besarnya dividend payout ratio
dijadikan ukuran oleh para investor yang hendak menanam modal pada saham di
bursa efek. DPR dapat dihitung secara manual dengan rumus sebagai :
Dividen Per Lembar Saham Dividend Payout Ratio (DPR) = x 100%
Laba Per Lembar Saham
Sumber : Kasmir (2014)
Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki dividend payout ratio besar
menunjukkan perusahaan tersebut memiliki kinerja finansial yang baik.
Perusahaan yang memberikan dividen dalam jumlah yang relatif besar akan
melahirkan sentimen positif pada para investor, dan akan membuat para investor
termotivasi untuk menanam modal yang dimiliki pada saham perusahaan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan antara lain
(Baroroh 2019) :
1. Jenis pekerjaan atau jabatan
Semakin tinggi jabatan seseorang dalam pekerjaannya maka pendapatan
yang di terima juga semakin besar.
2. Pendidikan
Semakin tinggi pendidikan seseorang maka jabatan dalam pekerjaannya
semakin tinggi dan pendapatan yang diperoleh semakin besar juga.
3. Masa kerja
Lama masa kerja berpengaruh juga terhadap pendapatan, dimana semakin
lama masa kerja pendapatan semakin besar
4. Jumlah anggota keluarga
Menurut Mulyanto Sumardi & Hans Dievter Elavers jumlah anggota
keluarga yang banyak memiliki penkerjagaruh terhadap jumlah
pendapatan karena jika setiap anggota keluarga bekerja maka pendapatan
yang di peroleh akan semakin besar.
Pengertian pendapatan
Pendapatan dalam kamus manajemen (Fitroh 2019) adalah uang yang
di terima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk gaji,
upah, sewa, laba, bunga, komisi, dan ongkos. Pendapatan merupakan
penghasilan yang di peroleh dari berbagai sumber untuk memenuhi
kebutuhan (Briliani 2019). Pendapatan keluarga dapat di artikan sebagai
pendapatan yang di peroleh dari beberapa sumber pendapatan diantaranya
dari gabungan penghasilan suami dan penghasilan istri. Pendapatan menurut
(Baroroh 2019) merupakan seluruh hasil yang di terima seseorang atau
individu baik berupa uang maupun barang dari hasil pekerjaan dalam bidang
jasa atau produksi, yang di peroleh setiap harian, mingguan, atau bulanan
sesuai dengan kontrak kerja awal. Menurut Sukirno (Baroroh 2019)
Pendapatan seseorang pada dasarnya tergantung dari pekerjaan bidang jasa
atau produksi, dan waktu kerja yang di curahkan, tingkat pendapatan per jam
yang di terima. Pendapatan seseorang di ukur berdasarkan pendapatan dari
semua sumber
Indikator pengelolaan keuangan
Indikator-indikator dari pengelolaan keuangan menurut Perry dan
Morris (2005) dalam (Yusanti 2020) meliputi :
1. Penyusunan rancangan keuangan untuk masa depan
2. Pembayaran tagihan tepat waktu
3. Penyisihan uang untuk tabungan
4. Pengendalian biaya pengeluaran
5. Pemenuhan kebutuhan untuk diri sendiri dan keluarga
Faktor-faktor perilaku pengelolaan keuangan
Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan menurut
Selcuk dalam (Arifa 2019) yaitu :
1. Financial literacy adalah pengetahuan dan kemampuan seseorang
dalam mengelola keuangan.
2. Financial socialization agents adalah orang-orang yang melakukan
interaksi untuk memperoleh ketrampilan dan informasi mengenai
keuangan.
3. Attitude toward money adalah sikap atau pendapat seseorang terhadap
uang yang dimiliki
Pengertian pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan menurut (Yusanti 2020) adalah kegiatan
pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu
atau kelompok yang memiliki tujuan supaya memperoleh kesejahteraan
keuangan. Menurut Ida dan Dwinta (2010) dalam (Yusanti 2020) tugas utama
pengelolaan uang adalah proses penganggaran, dengan tujuan untuk
memastikan bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan secara
tepat waktu dengan menggunakan penghasilan yang diperoleh dalam periode
yang sama. Pengelolaan keuangan menurut Ida & Dwinta (2010) dalam
(Siasale 2019) adalah cara mengatur dan mengendalikan keuangan serta aset
yang dimiliki guna memenuhi segala kebutuhan hidup saat ini dan dimasa
yang akan datang secara produktif.
Pengelolaan keuangan adalah bagian dari kegiatan manajemen pribadi
yang merupakan proses seseorang atau individu untuk memenuhi kebutuhan
hidup melalui kegiatan mengelola sumber keuangan secara tersusun tersusun
dan sistematis (Putri and Lestari 2019). Sedangkan menurut Kholifah dan
Iramani (2013) dalam (Yusanti 2020) pengelolaan keuangan keluarga adalah
kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran,
pencarian, pengelolaan, pemeriksaan, dan penyimpanan uang serta
pengendalian kegiatan dalam sebuah keluarga.
Unsur-unsur perilaku keuangan
Menurut Dew dan Xiao dalam (Zannah 2019) financial management
behavior seseorang dilihat dari empat hal yaitu :
1. Consumption merupakan pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai
barang dan jasa. Financial management behavior seseorang dapat dilihat
dari bagaimana ia melakukan kegiatan konsumsinya seperti apa yang
dibeli seseorang dan mengapa ia membelinya.
2. Cash flow managment merupakan indikator utama dari kesehatan
keuangan yaitu ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala
biaya yang dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah tindakan
penyeimbangan, masukan uang tunai dan pengeluaran. Cash flow
managment dapat diukur dari apakah seseorang membayar tagihan tepat
waktu, memperhatikan catatan atau bukti pembayaran dan membuat
anggaran keuangan dan perencanaan masa depan.
3. Saving and investment, tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari
pendapatan yang tidak dikonsumsi dalam periode tertentu karena
seseorang tidak tau apa yang akan terjadi di masa depan, uang harus
disimpan untuk membayar kejadian tak terduga. Investasi yaitu
mengalokasikan atau menanamkan sumberdaya saat ini dengan tujuan
mendapatkan manfaat di masa mendatang
Lingkungan Kerja
a. Pengertian Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan sebuah
perusahaan maupun organisasi. Bagaimana bisa untuk mencapai hasil kerja yang
maksimal, tiap individu harus mendapatkan tingkat kenyamanan dan ketenangan
dengan hasil yang maksimal pula. Dan untuk mencapai tingkat kenyamanan
tersebut, salah satu caranya lingkungan kerja yang diciptakan harus baik. Ketika
seseorang sudah mulai nyaman di tempat kerja, dia dapat fokus untuk bekerja
sehingga pekerjaan yang mereka hasilkan bisa maksimal dan bisa menghasilkan
kinerja yang baik bagi perusahaan. (Erna Sahara : 5)
Lingkungan kerja terdapat dua jenis yaitu Lingkungan kerja fisik dan
Lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan
berbentuk fisik yang ada disekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi
pegawai. Lingkungan kerja non fisik adalah Lingkungan kerja yang
menyenangkan dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara
pegawai dan atasan, karena pada hakekatnya manusia dalam bekerja tidak hanya
mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas sosial dan
saling membutuhkan satu sama lain dan bisa untuk saling bekerja sama dan
membantu yang bertujuan untuk mendapatkan lingkungan (Lina,2021 : 396).
Menurut (Gehee,2021) lingkungan kerja adalah kondisi tempat kerja erat
kaitannya dengan lingkungan sekitar (kondisi penerangan, suara, udara dan
sebagainya). Sedangkan menurut (Fallon,2015), menyatakan bahwa lingkungan
kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat
mempengaruhi emosional dan kepribadian dalam dirinya untuk menjalankan
tugas-tugas yang dibebankan.
Lingkungan kerja adalah tempat terjadinya aktivitas pegawai setiap harinya.
Kondusifnya suatu lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosional seorang
pegawai dan dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk melakuan
pekerjaan secara optimal dan maksimal. Saat pegawai nyaman dan senang
dengan lingkungan kerja mereka dengan sekitar mereka dan terlebih untuk
dirinya sendiri, maka pegawai tersebut akan betah melakukan pekerjaannya
setiap hari.
b. Manfaat Lingkungan Kerja
Menurut (Siagin, 2014 : 103) menjelaskan bahwa manfaat lingkungan kerja
adalah menciptakan gairah kerja, semangat kerja, sehingga produktivitas dan
prestasi kerja setiap pegawai juga dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja
pegawai itu sendiri.
Sehingga penulis simpulkan Manfaat lingkungan kerja adalah menciptakan
semangat kerja yang menimbulkan persepsi karyawan/pegawai diwujudkan dalam
bentuk tindakan. Sehingga produktivitas kerja karyawan/pegawai akan terjadi
peningkatan dan dapat menyelesaikan pekerjaanya dengan cepat dan baik.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja merupakan salah satu hal yang dibutuhkan setiap individu
atau para pegawai yang ada pada suatu organisasi dan perusahaan dalam rangka
meningkatkan semangat kerjanya. Namun hal terpenting bagi setiap individu
adalah lingkungan kerjanya dimulai dari dirinya sendiri dan sekitarnya.
Lingkungan kerja adalah kekuatan yang mendorong semangat dalam maupun di
luar dirinya baik itu yang berupa reward maupun punishment. Pada manusia
terdapat enam faktor pemuas yaitu (Nisa, 2020 : 9) :
1) Prestasi kerja yang diraih (Achievement)
2) Pengakuan orang lain (Recognition)
3) Tanggung Jawab (Responsibility)
4) Peluang untuk maju (Advancement)
5) Kepuasan kerja itu sendiri (The Work Itself)
6) Pengembangan karir (The Possibility Of Growth)
d. Indikator Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, dan tentram yang
erat kaitannya berhubungan secara langsung dengan kinerja pegawai. Indikatorindikator lingkungan kerja menurut (Afandi, 2018 : 70) adalah sebagai berikut :
1) Pencahayaan. Cahaya penerangan yang cukup melalui (mathari dan lampu)
memancarkan dengan tepat akan menambah efisiensi kerja para pegawai,
karena mereka dapat bekerja dengan tepat, lebih cepat, dan lebih sedikit
meminimalisir adanya kesalahan dan matanya tak lekas menjadi lelah.
2) Warna. Warna merupakan salah satu faktor yang penting untuk memperbesar
efisiensi kerja para pegawai, khususnya warna akan mempengaruhi keadaan
jiwa mereka dan emosi kestabilan dengan memakai warna yang tepat pada
dinding ruang dan alat-alat lainnya kegembiraan dan ketenangan bekerja para
pegawai akan terpelihara.
3) Udara. Mengenai faktor udara ini, yang sering sekali adalah suhu udara dan
banyaknya uap air pada udara itu diperlukan penyegaran untuk setiap
ruangan.
4) Suara. Untuk mengatasi terjadinya kegaduhan, perlu kiranya meletakkan alatalat yang memiliki suara yang keras, seperti mesin ketik pesawat telepon,
parkir motor, dan lain-lain yang harus ditempatkan pada ruang khusus,
sehingga tidak mengganggu pekerja lainnya dalam melaksanakan tugasnya.
