Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Sistem Klasifikasi  lebih dikenal juga dengan sistem terotomasi, sistem otomatisasi adalah sistem buatan manusia dan dengan menggunakan komputer sebagai media sistem. Sistem otomatisasi mempunyai sejumlah komponen yaitu ; a. Perangkat keras (CPU, disk, printer). b. Perangkat lunak (sistem operasi, sistem database, program pengontrol komunikasi, program aplikasi). c. Personil (yang mengoperasikan sistem, menyediakan masukan, mengkonsumsi keluaran dan melakukan aktivitas manual yang mendukung sistem). d. Data (yang harus tersimpan dalam sistem selama jangka waktu tertentu). e. Prosedur (instruksi dan kebijakan untuk mengoperasikan sistem). Sistem otomatisasi juga mempunyai beberapa kategori, kategori ini melengkapi di dalam media komputer. Kategori sistem ini sebagai penghubung komputer server dengan komputer yang lain, katagori sistem otomatisasi yaitu : a. On-line sistem. Sistem on-line adalah sistem yang menerima langsung masukan (input) yang berupa data pada area dimana masukan tersebut direkam dan menghasilkan keluaran (output) yang dapat berupa hasil komputerisasi pada area dimana mereka dibutuhkan. Area sendiri dapat dipisah-pisah dalam skala, misalnya ratusan kilometer. Biasanya digunakan bagi reservasi kereta api, perbankan dll. 12 b. Real-time sistem. Sistem real-time adalah mekanisme pengontrolan, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehinga keluran (output) yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Perbedaan dengan sistem on-line adalah satuan waktu yang digunakan real-time biasanya seperseratus atau seperseribu detik sedangkan on-line masih dalam skala detik atau bahkan kadang beberapa menit. Perbedaan lainnya, on-line biasanya hanya berinteraksi dengan pemakai, sedangkan real-time berinteraksi langsung dengan pemakai dan lingkungan yang dipetakan.

Menurut Fakhri Husein dan Wibowo (2011:5) sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang berfungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendristribusikan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sedangkan Al-Bahra Bin Ladja Mudin (2012:3) berpendapat sistem adalah merupakan kumpulan dari komponen atau elemen-elemen atau subsistem subsistem. Secara umum sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain sistem juga dapat mendukung pengelolaan data, dengan cara membentuk aliran informasi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. 1. Karakteristik Sistem Menurut Sutanta (2011:4) suatu sistem mempunyai beberapa karakteristik tertentu yaitu: a. Komponen-komponen (component) Komponen sistem dapat berupa benda nyata ataupun abstrak, komponen sistem disebut sebagai subsistem, dapat berupa orang, benda, hal atau kejadian yang terlibat dalam sistem.  b. Batas sistem (boundary) Batas sistem diperlukan sebagai membedakan sistem satu dengan sistem yang lain. Tanpa adanya suatu batasan sistem maka akan terjadi kesulitan di dalam menjelaskan suatu sistem. c. Lingkungan luar sistem (environments) Lingkungan luar sistem dapat memberikan pengaruh terhadap sistem tersebut, pengaruh tersebut dapat mengutungkan dan dapat merugikan keberlangsungan suatu sistem. d. Penghubung (interface) Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Dalam dunia komputer penghubung dapat berupa bentuk salah satunya adalah layar monitor. e. Masukan (input) Segala sesuatu yang perlu di masukan ke dalam sistem sebagi bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan keluaran yang berguna. Masukan disebut sebagai data. f. Pengolah (process) Pengolahan merupakan progam aplikasi komputer yang dikembangkan untuk keperluuan khusus. Progam aplikasi tersebut mampu menerima masukan, mengolah masukan, dan menampilkan hasil olahan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.  g. Keluaran (output) Keluaran adalah informasi yang dihasilkan oleh progam aplikasi yang akan di gunakan oleh para pemakai sebagai bahan pengambilan keputusan h. Sasaran atau tujuan (objectives/goal). Tujuan merupakan kondisi atau hasil akhir yang ingin dicapai oleh sistem dalam jangka waktu panjang. Sasaran merupakan hasil dari tiap tahapan yang mendukung upaya pencapain tujuan. i. Mempunyai kendali (control) Kendali dapat berupa validasi masukan, validasi proses, maupun validasikeluaran yang dapat dirancang dan dikembangkan secara terprogam. j. Mempunyai umpan balik (Feedback) Perlu adanya umpan balik karena untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikanya ke dalam kondisi normal.

Suharmawan (2013) mengelompokkan sumber referensi menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Jenis sumber referensi yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. a. Kamus Kamus berisi daftar kata dasar dari suatu bahasa yang disusun menurut abjad disertai dengan keterangan mengenai bentuk, tanda lafal, asal usul atau sejarah, arti, sinonim, antonim, sintaksis, dan ungkapan tiap kata. b. Ensiklopedi Ensiklopedi adalah bahan referensi yang menyajikan informasi secara mendasar namun lengkap mengenai berbagai masalah dalam berbagai bidang atau cabang ilmu pengetahuan. Di samping itu, ada ensiklopedi yang hanya mencakup satu cabang ilmu pengetahuan. 2. Jenis bahan referensi yang memuat informasi mengenai sumber kepustakaan. a. Katalog Katalog adalah daftar yang berisi informasi tentang bahan pustaka atau dokumen yang terdapat pada perpustakaan, toko buku maupun penerbit tertentu. Dua hal penting yang perlu dipahami dari isi katalog adalah (1) merupakan daftar buku atau dokumen (2) buku atau dokumen yang didaftar harus berada pada suatu tempat. Beberapa contoh katalog yang banyak ditemui di perpustakaan adalah sebagai berikut: 1. Katalog nasional 2. Katalog induk 3. Katalog induk majalah 4. Katalog penerbit/toko buku 5. Katalog tambahan buku dan majalah b. Bibliografi Bibliografi adalah buku yang memuat tentang daftar terbitan baik dalam bentuk buku atau artikel majalah atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan suatu subjek atau hasil karya seseorang. Bibliografi terdiri atas: a. Biblografi Umum b. Bibliografi Khusus atau Bibliografi Subjek c. Bibliografi Beranotasi d. Bibliografi Nasional e. Bibliografi Universal f. Bibliografi Retrospektif c. Indeks Memberikan informasi lebih mutakhir dan mencerminkan pendapat sementara mengenai topik – topik yang dibahas atau dalam kurun waktu tertentu. d. Abstrak Bentuk bahan lain yang biasa digunakan untuk menelusuri informasi mengenai bidang tertentu. Ringkasan materi juga disebut abstrak. Orang – orang tertentu yang ditugaskan khusus membuat abstrak dari tulisan yang akan dimuat dalam majalah abstrak disebut abstraktor. e. Paket Informasi, Informasi Kilat atau Paket Daftar Isi Majalah Paket daftar majalah (paket informasi kilat) adalah suatu jenis bahan referensi yang merupakan kumpulan daftar isi majalah yang dijilid khusus menjadi buku tersendiri. 3. Jenis bahan referensi lainnya termasuk dalam buku petunjuk atau buku pegangan, sumber biografi, sumber geografi.

Menurut Suharmawan (2013), manfaat yang diperoleh dengan menggunakan koleksi referensi yaitu: 1. Memberikan keterangan atau penjelasan langsung dan mendasar tentang suatu hal yang ingin diketahui. 2. Menambah perbendaharaan kata. 3. Mengetahui seluk beluk serta keadaan suatu negara atau tempat – tempat lain di dunia. 4. Mengetahui riwayat hidup tokoh–tokoh terkemuka dan terkenal di dunia.

Suharmawan (2013) menyatakan bahwa bahan rujukan atau referensi adalah sumber – sumber dasar yang bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan referensi. Lebih lengkap, American Library Association Glossary of Library Terms mengemukakan dua definisi untuk buku referensi, yaitu: 1. Sebuah buku yang disusun dan diolah sedemikian rupa untuk digunakan sebagai sumber menemukan informasi tertentu dan tidak untuk dibaca secara keseluruhan. 2. Sebuah buku yang penggunaannya terbatas dalam gedung perpustakaan. Lebih lanjut, menurut Suharmawan (2013) karya bahan referensi disebut bahan pustaka sekunder atau buku referensi. Bahan pustaka primer adalah bahan pustaka yang memuat informasi ‘langsung’ dari ‘tangan’ pertama penulisnya. Misalnya tulisan di majalah, laporan penelitian atau makalah pertemuan/seminar. Informasi dalam bahan pustaka sekunder bukan merupakan informasi langsung dari pengarangnya, melainkan hanya merupakan sekumpulan informasi dari berbagai sumber. Contoh bahan pustaka sekunder atau buku referensi antara lain adalah bibliografi atau kamus. Sedangkan bahan pustaka tersier adalah bahan pustaka yang mendaftar bahan pustaka sekunder, bibliografi atau bibliografi perkamusan atau ‘guide to reference books’.

Menurut Damanik (2014), manfaat perpustakaan digital sebagai suatu layanan baru di perpustakaan bagi komunitas pengguna perpustakaan ialah sebagai berikut: a. Perpustakaan digital merupakan layanan yang dapat membant pada inisiatif pembelajaran yang terintegrasi b. Perpustakaan digital merupakan sumber yang sempurna untuk mengirimkan teks lengkap dan referensi penting bagi multimedia, mudah untuk dilakukan dalam penelitian, serta mempermudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pengajar (guru atau dosen). c. Menciptakan menu bacaan dengan halaman-halaman topik, pelajaranpelajaran dan halaman peminat dan keperluan komunitas perguruan tinggi. d. Mengurangi terjadinya pengulangan kegiatan (plagiarism). e. Penyebaran dan akses informasi akan lebih cepat tanpa batas waktu dan tempat, karena tidak terikat secara nyata atau fisik. f. Bersifat luas dari katalog induk dunia (universal main catalogue) dan mampu melakukan kerjasama dalam jejaring informasi (information networking). g. Mahasiswa dengan mudah menemukan persoalan yang mereka butuhkan seperti majalah, koran, buku-buku dan transkrip teks lengkap: termasuk ribuan peta atau atlas gambar, website pendidik yang dibuat untuk pekerjaan rumah dan file video/audio. Dosen dan pustakawan bekeja sama untuk membangun mata rantai yang kuat terhadap isi yang diinginkan.

Menurut Damanik (2014), berikut ini beberapa fitur-fitur yang ada dalam perpustakaan digital, yaitu: a. Otentikasi Sistem Melakukan pengecekan apakah username dan password sesuai dengan database, termasuk mengatur tampilan berdasarkan previlege pemilik account. b. Menu Utama Menampilkan berbagai menu utama yang bisa diatur Administrator. c. Administrasi, Security dan Hak Akses Mengangani pembatasan dan wewenang, mengelompokkan user, dan memberi user ID serta password. d. Pengadaan Bahan Pustaka Mengakomodasi fungsi pencatatan permintaan, pemesanan dan pembayaran bahan pustaka, penerimaan dan laporan (reporting) proses pengadaan. e. Pengolahan Bahan Pustaka Mengakomodasi proses pemasukkan data pustaka ke database, penelusuran status pustaka yang diproses, pemasukkan cover buku atau nomor barcode, pencetakan kartu katalog, label barcode, dan nomor punggung buku (call number). f. Penelusuran Bahan Pustaka Penelusuran atau pencarian kembali koleksi. Fitur ini harus mengakomodasi penelusuran melalui pengarang, judul, penerbit, subyek, tahun terbit, dsb. g. Manajemen Anggota dan Sirkulasi Ini termasuk jantungnya sistem otomasi perpustakaan, karena sesungguhnya disinilah banyak kegiatan manual yang digantikan oleh komputer. Di dalamnya terdapat berbagai fitur diantaranya: input dan cari anggota, pencatatan peminjaman dan pengembalian buku, penghitungan denda, dan pemesanan peminjaman buku. h. Pelaporan (Reporting) Pengelola dapat bekerja lebih cepat. Laporan dan rekap dapat dibuat secara otomatis sehingga sangat membantu dalam proses analisis keputusan. Tanpa harus membuka transaksi manual atau mengecek aktifitas anggota dalam 1 tahun.

Istilah perpustakaan digital memiliki pengertian yang sama dengan perpustakaan elektronik (electronic library) dan perpustakaan maya (virtual library). The Digital Library Initiatives menggambarkan perpustakaan digital sebagai lingkungan yang bersama-sama memberi koleksi, pelayanan, dan manusia untuk menunjang kreasi, diseminasi, penggunaan, dan pelestarian data, informasi, dan pengetahuan. Menurut Juansyah (2013), Perpustakaan Digital adalah suatu perpustakaan yang menyimpan data baik itu buku (tulisan), gambar, suara dalam bentuk file elektronik dan mendistribusikannya dengan menggunakan protokol elektronik melalui jaringan komputer. Sependapat dengan hal tersebut, Subroto (2009) menyatakan bahwa Perpustakaan Digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Atau secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. Billington, pustakawan Library of Congress, dalam Rogers (1994), melukiskan perpustakaan digital sebagai sebuah koalisi dari institusi-institusi yang mengumpulkan koleksi-koleksinya yang khas secara elektronik. Drobnik dan Monch (dalam Nugroho, 2000) mendefinisikan perpustakaan digital sebagai sekumpulan dokumen elektronik yang diorganisasikan agar mudah ditemukan ulang dan dibaca. Sedangkan menurut Sismanto (2008), Perpustakaan Digital diartikan sebagai sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perpustakaan digital adalah organisasi atau lingkungan yang mengelola koleksi informasi berupa tulisan, gambar, dan suara menggunakan teknologi informasi atau perangkat digital.

Jondhy (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem informasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk, antara lain: a. Penerapan teknologi informasi digunakan sebagai Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik dan lain sebagainya. Fungsi ini sering diistilahkan sebagai bentuk Automasi Perpustakaan. b. Penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. Bentuk penerapan TI dalam perpustakaan ini sering dikenal dengan Perpustakaan Digital. Kedua fungsi penerapan teknologi informasi ini dapat terpisah maupun terintegrasi dalam suatu sistem informasi tergantung dari kemampuan software yang digunakan, sumber daya manusia dan infrastruktur peralatan teknologi informasi yang mendukung keduanya

Tugas dan fungsi SIM menurut Jondhy (2013) terdiri atas: 1) Tugas SIM a. Pengumpulan Data Bagian pengumpul data bertugas untuk mengumpulkan data baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Pihak dalam perusahaan yang menjalankan tugas ini diambil dari seluruh unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga setiap unit kerja terwakili dalam SIM. b. Penyimpanan Data Data yang telah terkumpul selanjutnya disimpan untuk segera diproses atau ditunda pemrosesannya, tergantung kebutuhan para manajer. c. Pemrosesan Data Pemrosesan data dapat dilakukan oleh satu atau beberapa ahl. Bila datanya terlalu banyak, jasa dari tenaga-tenaga pengumpul dan insidential dapat dimanfaatkan. Bagian inilah yang membuat data itu berubah bentuk menjadi informasi yang disesuaikan dengan permintaan manajer. d. Pemprogram Data Setiap komputer memiliki bahasanya sendiri-sendiri. Agar komputer dapat melaksanakan tugasnya, maka perintah-perintah terhadap data yang terkumpul harus diubah terlebih dahulu sesuai dengan bahasa yang  digunakan. Pekerjaan inilah yang disebut memprogram, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidang komputer 2) Fungsi SIM a. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara sistem informasi. b. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. c. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. d. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. e. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. f. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. g. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. h. Mengolah transaksi-transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. i. Mengolah dokumen-dokumen transaksi yang terjadi.

Sistem Informasi Manajemen atau SIM adalah suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguuna yang memiliki kebutuhan serupa. (McLeod dan Schell dalam Zakiyudin: 2011) Adapun menurut Murdick dan Ross (Dikutip Sutabri: 2005), SIM merupakan proses komunikasi di mana informasi masukan (input) direkam, disimpan, dan diproses untuk menghasilkan output yang berupa keputusan tentang perencanaan, pengoperasian dan pengawasan. Berdasarkan berbagai pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa SIM merupakan pengelolaan sumber daya informasi secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja organisasi

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia no 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan : 1. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusaannya. 2. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi,medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. 3. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 4. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. 5. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industry, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Menurut Suliyanto (2010:184) analisis aspek keuangan dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kesiapan permodalan yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis yang menguntungkan? Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek keuangan jika sumber dana untuk membiayai ide bisnis tersebut tersedia serta bisnis tersebut mampu memberikan tingkat pengembalian yang menguntungkan dengan berdasarkan asumsi-asumsi yang logis. Secara spesifik kajian aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis bertujuan untuk : a. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha b. Menganalisis besarnya kebutuhan biaya investasi yang diperlukan c. Menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan d. Memproyeksikan rugi laba usaha yang akan dijalankan e. Memproyeksikan arus kas dari usaha yang akan dijalankan f. Memproyeksikan neraca dari usaha yang akan dijalankan g. Menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis h. Menganalisis tingkat pengembalian investasi yang ditanamkan dengan berdasarkan beberapa analisis kelayakan investasi, seperti Discounted Payback Period (DPP), Net Present Value (NPV), Profitabilitas Indeks (PI), Internal Rate of Return (IRR), dan Average Rate of Return (ARR).

Menurut Suliyanto (2010) beberara hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan aspek teknis dan teknologi ialah penentuan lokasi bisnis, tata letak (layout) bisnis, pemilihan peralatan dan teknologi. Secara spesifik analisis aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bertujuan untuk: a) Menganalisis kelayakan lokasi untuk menjalankan bisnis b) Menganalisis besarnya skala produksi untuk mencapai tingkatan skala ekonomis c) Menganalisis kriteria pemilihan mesin peralatan dan teknologi untuk menjalankan proses produksi d) Menganalisis layout pabrik, layout bangunan dan fasilitasnya e) Menganalisis teknologi yang akan digunakan Suliyanto (2010) variabel – variabel utama dalam pemilihan lokasi bisnis adalah: a) Ketersediaan bahan mentah b) Letak pasar yang dituju c) Ketersediaan sumber energi, air dan sarana komunikasi d) Ketersediaan tenaga kerja e) Ketersediaan fasilitas transportasi Suliyanto (2010) Hal yang perlu dipertimbangkan pada pemilihan mesin dan peralatan yaitu : a) Kesesuaian dengan teknologi b) Harga perolehan mesin, peralatan dan teknologi harus sesuai dengan besarnya biaya investasi yang dianggarkan c) Kemampuan mesin peralatan yang akan digunakan harus sesuai dengan luas produksi yang direncanakan. d) Tersedianya pemasok e) Tersedianya suku cadang f) Kualitas mesin g) Umur ekonomis Teknologi yang paling maju belum tentu sesuai dengan kondisi perusahaan. Oleh karena itu pemilihan teknologi harus mempertimbangkan manfaat ekonomi yang diharapkan. Selain manfaat ekonomi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yaitu : a) Kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi b) Kesesuaian teknologi dengan bahan baku yang digunakan c) Kemungkinan untuk mengembangkan teknologi dimasa yang akan datang d) Keberhasilan pemakaian teknologi ditempat lain

Suliyanto (2010:82-91) mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima pasar (dibutuhkan dan diinginkan oleh calon konsumen) dengan tingkat penjualan yang menguntungkan. Suliyanto (2010) secara spesifik analisis aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bertujuan untuk : a) Menganalisis permintaan atas produk yang akan dihasilkan b) Menganalisis penawaran atas produk sejenis c) Menganalisis ketersidiaan renanan atas pemasok faktor produksi yang dibutuhkan d) Menganalisis ketepatan strategi pemasaran yang akan digunakan. Pengertian pemasaran menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:47) adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Pemasaran dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran berusaha menciptakan dan mempertukarkan produk baik barang maupun jasa kepada konsumen di pasar. Penciptaan produk tentu saja didasarkan kepada kebutuhan dan keinginan pasar. Kegiatan pemasaran disebut strategi bauran pemasaran (marketing mix strategy) yang terdiri atas : 1) Produk (Product) Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengertian produk menurut Kotler dalam Kasmir dan Jakfar (2015:52) adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. 2) Harga (Price) Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Penentuan harga sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasar. 3) Lokasi dan Distribusi (Place) Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Demikian pula sarana dan prasarana harus memberikan rasa yang aman dan nyaman kepada seluruh konsumennya. Hal – hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan dan penentuan lokasi adalah dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Dekat dengan kawasan industry b. Dekat dengan lokasi perkantoran c. Dekat dengan lokasi pasar d. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat e. Mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi f. Sarana dan prasarana (jalan, pelabuhan, listrik, dan lainlain) Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi – fungsi yang menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Dasar penentuan saluran distribusi untuk produk konsumen dan saluran distribusi untuk produk industry, yaitu: a. Dasar saluran distribusi untuk produk konsumen terdiri dari :  Produsen — konsumen  Produsen — pengecer — konsumen  Produsen — grosir — pengecer — konsumen  Produsen — agen — grosir — pengecer — konsumen b. Dasar saluran distribusi untuk produk industri terdiri dari :  Produsen — pemakai barang industri  Produsen — dealer — pemakai barang industri  Produsen — agen — pemakai barang industry 4) Promosi (Promotion) Promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan sebelumnya yaitu produk, harga, dan lokasi/distribusi. Dalam kegiatan ini setiap perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat empat macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya, yaitu: a. Periklanan (advertising) b. Promosi penjualan (sales promotion) c. Publisitas (publicity) d. Penjualan pribadi (personal sellings)

Umar (2005:268) dalam bukunya mengutip competitive strategy yang dikemukakan oleh Michael E. Porter, dimana konsep tersebut menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yaitu : 1) Persaingan sesama perusahaan dalam industri Persaingan dalam industry sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Tingkat persaingan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : a. Jumlah kompetitor b. Tingkat pertumbuhan industry c. Karakteristik produk d. Biaya tetap yang besar e. Kapasitas f. Hambatan keluar 2) Kemungkinan masuknya pendatang baru Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Faktor – faktor yang menghambat masuknya pendatang baru kedalam industry adalah sebagai berikut: a. Skala ekonomi b. Diferensiasi produk c. Kecukupan modal d. Biaya peralihan e. Akses ke saluran distribusi f. Ketidakunggulan biaya independen g. Peraturan pemerintah 3) Potensi pengembangan produk pengganti Perusahaan – perusahaan yang berada dalam suatu industri akan bersaing pula dengan produk pengganti. Walaupun karakteristiknya berbeda, barang pengganti dapat memberikan fungsi yang sama. 4) Kekuatan tawar menawar pembeli (buyers) Pembeli dapat mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan serta membandingkan perusahaan dengan kompetitor melalui kekuatan yang mereka miliki. Beberapa kondisi yang perlu dihadapi perusahaan antara lain : a. Pembeli membeli dalam jumlah besar b. Pembeli mampu memproduksi produk yang diperlukan c. Sifat produk tidak terdiferensiasi dan banyak pemasok d. Switching cost pemasok adalah kecil e. Produk yang dibeli perusahaan mempunyai andil presentase yang besar bagi biaya produksi pembeli f. Pembeli mempunyai tingkat profitabilitas yang rendah sehingga sensitif terhadap harga dan diferensiasi servis g. Produk perusahaan tidak terlalu penting sehingga pembeli dengan mudah mencari subtitusinya 5) Kekuatan tawar menawar pemasok (suppliers) a. Jumlah pemasok yang sedikit b. Produk/layanan yang ada adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar c. Tidak tersedia produk subtitusi d. Pemasok mampu melakukan intregasi kedepan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama dengan yang dihasilkan perusahaan e. Perusahaan hanya membeli dalam jumlah kecil dari pemasok

Suliyanto (2010:15-20) mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Menurut Suliyanto (2010:33) ijin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin tempat usaha setempat.

Analisis aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat digambarkan sebagai berikut (Subagyo, 2007): 1. Job Analysis, yaitu menganalisis jabatan yang diperlukan untuk menyelesaikan jenis pekerjaan tertentu. 2. Job Specification, yaitu menentukan persyaratan dan kualifikasi yang diperlukan untuk mengisi suatu jabatan. 3. Mendesain struktur organisasi, yaitu menyusun struktur organisasi yang menggambarkan jenjang manajemen, kedudukan jabatan, dan struktur pertanggungjawaban. 4. Job Description, yaitu uraian pekerjaan yang menjelaskan tentang pekerjaan teknis anggota organisasi yang menjabat pekerjaan tertentu. 5. Mendesain sistem kompensasi, yaitu menguraikan struktur penggajian secara lengkap untuk semua jabatan dalam pekerjaan berdasarkan garis struktural dan fungsional. 6. Sistem pengembangan karyawan, yaitu menyusun rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, produktifitas, dan kinerja karyawan secara keseluruhan.

Terdapat lima tujuan perlunya melakukan studi kelayakan
bisnis menurut Kasmir dan Jakfar (2008) yaitu :
1. Menghindari risiko kerugian
2. Memudahkan perencanaan
3. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan
4. Memudahkan pengawasan
5. Memudahkan pengendalian

Studi kelayakan dapat diartikan sebagai penelitian tentang akan didirikan atau perluasan suatu proyek untuk mengetahui apakah layak atau tidak bisnis tersebut didirikan. Pengertian studi kelayakan menurut Husein Umar (2005;8) merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga pada saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan. Kemudian menurut Kasmir dan Jakfar (2003;17) studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan, usaha, dan bisnis dijalankan. Selanjutnya menurut Husnan dan Suwarsono (2002;4) studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat atau tidaknya suatu proyek investasi dilaksanakan dengan berhasil. Pengertian ini bisa ditafsirkan berbeda-beda. Ada yang dalam artian terbatas, terutama dipergunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomis suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah, atau lembaga non profit, pengertian menguntungkan bisa dalam arti yang lebih relative. Dan menurut Suliyanto (2010), Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian yang bertujuan untuk mdmutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilakukan atau tidak. Sebuah ide bisnis dinyatakan layak untuk dilaksanakan jika ide tersebut mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (stakeholder) dibanding dampak negatif yang di timbulkan. Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa studi kelayakan adalah sarana atau alat untuk mengukur layak atau tidaknya suatu bisnis untuk dijalankan dengan mempertimbangkan segala aspek.

Menurut Fahmi dan Hadi (2009: 7) dalam aktivitasnya investasi pada umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu : a. Real Investment (Investasi Nyata) Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan asset berwujud seperti tanah, mesin – mesin atau pabrik. b. Financial Investment (Investasi Keuangan) Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan obligasi (bond). Menurut Gunawan (2007:41), ada 6 (enam) macam bentuk kegiatan investasi antara lain : pendirian usaha baru, melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan, merehabilitasi mesin yang telah menurun efisiensinya, membangun kembali mesin – mesin (rebuilding), mengubah saluran distribusi, dari distribusi lewat perantara menjadi distribusi melalui agen/cabang milik perusahaan sendiri, melakukan penelitian – penelitian untuk : menemukan proses yang lebih efisien, menciptakan produk – produk baru, dan memperbaiki sistem informasi manajemen.

Dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Fahmi dan Hadi (2009;6) tujuan investasi yaitu : a. Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut, b. Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit actual), c. Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham, d. Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa

Pengertian investasi menurut Tandellin (2010;2) investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Sedangkan menurut Jogiyanto (2007;5) investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu yang ditentukan. Dari definisi diatas dapart diartikan bahwa investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang di pasar modal atau pada bisnis yang kemudian memberikan keuntungan dimasa yang akan datang bagi investor.

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2012:4) dalam bukunya Dasar – Dasar Manajemen Keuangan mengatakan manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut manajer keuangan. Menurut Martono dan Harjito (2008) ada 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, antara lain sebagai berikut : a. Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber – sumber dana yang berada di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai keputusan pendanaan, yaitu keputusan mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaikatau sering disebut struktur modal yang optimum. b. Keputusan Pengelolaan Aktiva Apabila asset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka asset – asset tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan bersama manajer – manajer lain di perusahaan bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan dari asset – asset yang ada. Tanggung jawab tersebut menuntut manajer keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada aktiva tetap. Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya sesuai dengan jangka waktu asset yang didanai. c. Keputusan Investasi Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan keputusan yang paling penting karena keputusan investasi ini berpengaruh secara langsung terhadap besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk sewaktu – waktu yang akan datang.

Pengertian manajemen keuangan menurut James C.Van Horne dan John M. Wachawicz Jr (2012;2) manajemen keuangan (Financial Management) berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum. Jadi fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga utama yaitu investasi, pendanaan, dan manajemen asset. Sedangkan menurut Suad Husnan dan Pudjiastuti (2012;4) manajemen keuangan dapar diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan dan pengelolaan asset-asset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Jadi, fungsi keputusan dari manajemen keuangan dapat dipisahkan kedalam tiga bidang pokok yaitu keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, dan keputusan manajemen asset. Dan menurut Irham Fahmi (2013;2) mengemukakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dapat mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberi profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan suistainability (keberlanjutan) usaha bagi perusahaan. Dari beberapa definisi diatas dapat dijelaskan bahwa manajemen keuangan merupakan suatu kajian dan perencanaan analisis untuk mengetahui keadaan keuangan yang terjadi pada perusahaan, baik mengenai keputusan investasi, keputusan pembelanjaan dan keputusan asset dengan tujuan yang menyuluruh dan direncanakan.

Adapun fungsi – fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya : menurut G.R. Terry dalam bukunya Principles of Management(Sukarna,2011:10), membagi empat fungsi dasar manajememen, yaitu: a. Planning (perencanaan) Perencanaan adalah pemilih fakta dan penghubungan fakta – fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan – perkiraan atau asumsi – asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan – kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. b. Organizing (pengorganisasian) Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam – macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang – orang (pegawai), terhadap kegiatan – kegiatan ini, penyediaan faktor – faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. c. Actuating (pelaksanaan) Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. d. Controlling (pengawasan) Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan – perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran). Sedangkan menurut Handoko (2009;23), fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, staffing, leading, dan controlling.Dan menurut Henry Frayol (2010;179), manajer menjalankan fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasi, mengoordinasi, dan mengendalikan. Dan biasa juga dengan: perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Dari beberapa fungsi manajemen diatas, dapat dipahami bahwa semua manajemen diawali dengan perencanaan (Planning). Setelah itu pengorganisasian (Organizing). Selanjutnya menerapkan fungsi pengarahan yang diartikan dalam kata yang berbeda seperti actuating dan leading. Lalu fungsi yang terakhir dalam manajemen adalah pengendalian (Controlling).

Menurut G.R. Terry (2010;16) menjelaskan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan – tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mennetukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Handoko (2009:8) mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hasibuan (2013;1), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien

Judul Manajemen, Judul Psikologi, Konsultasi Skripsi, Konsultasi Skripsi Jogja, Konsultasi Skripsi Yogyakarta, Konsultasi Tesis, konsultasi tesis jogja, konsultasi tesis yogyakarta, Manajemen, Psikologi

Arifin, et al (2014), mendefinisikan employee engagement sebagai penyatuan pikiran yang dikarakteristikan dengan kekuatan atau semangat (vigor), pengabdian atau dedikasi (dedication), dan penyerapan atau penggabungan (absorption). Kekuatan atau semangat (vigor) menyatakan tingkat energi yang tinggi pada saat bekerja. Dedikasi menyatakan tingkat keterlibatan kerja yang mencakup perasaan mengenai inspirasi, semangat (antusias) dan tantangan. Penyerapan (absorption) dinyatakan dengan fokus terhadap pekerjaan yang membuat waktu dapat dilalui dengan cepat dan keengganan untuk meninggalkan pekerjaan atau tugas.

Khan dalam He dan et al ((2014), mendefinisikan  sebagai ekspresi diri perilaku kerja seseorang melalui perilaku tugas yang mendukung hubungan kerja dan hubungan dengan rekan kerja, penampilan diri (fisik, kognitif, dan emosional), dan sebagai kinerja penuh dan aktif. Singkatnya Employee engagement menempatkan diri seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas mereka, selanjutnya keterlibatan juga sebagai motivasi, yang melibatkan penempatan (aloaksi) sumber daya personal untuk kinerja peran (Khan 1992; Rict et al., 2010) maka employee engagement membutuhkan pengorbanan kesempatan (opportunity cost) dan pengorbanan personal (personal sacrifices) (Bakker et al., 2005). Maka dapat disimpulkan di satu sisi, karyawan bekerja keras dan semakin memiliki semangat terhadap tugas-tugas yang mereka selesaikan melalui penyerapan atau penggabungan dengan kegiatan kerja mereka. Karaywan yang dilibatkan akan bekerja lebih kreatif dan sangat produktif dan mereka berkeinginan untuk melakukan tugas atau pekerjaan tambahan. Di sisi lain, semakin besar keterlibatan karyawan semakin besar kemungkinan karyawan menggunakan indiatir diri dalam bekerja, dan selanjutnya meningkatkan.

Faktor yang dapat mempengaruhi keadilan prosedural antara lain: (1) kepatuhan terhadap peraturan (2) komitmen kelompok, dukungan organisasi (POS) (3) perilaku kewarganegaraan organisasi yang diarahkan pada tahap organisasi (OCBO), dan komitmen organisasi Matterson dalam Lonsdale (2013) . Selanjutnya, Cohen dalam Lonsdale (2013), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keadilan prosedural yaitu: (1) Keputusan kepercayaan terhadap organisasi (2) Prestasi kerja, dan (3) Keinginan untuk berhenti kerja (turnover intention). Selanjutnya, Greenberg dalam Poole ((2013) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi keadilan prosedural antara lain: (1) hasil-hasil negatif yang diterima karyawan (2) proses keputusan mengenai keadilan yang ditetapkan bila hubungan antara atasan dengan karyawan berada pada situasi yang berubah (3) kelangkaan sumber daya (4) interaksi yang melibatkan tingkat wewenang yang berbeda dan (5) struktur jenjang yang membentuk hubungan atasan dengan bawahan. Selanjutnya, Mootkesag (2013) menyatakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan prosedural antara lain: komitmen organisasi, partsipasi yang lebih besar dalam sistem penggajian. Disimpukan bahwa faktor yang mempengaruhi Procedural Justice adalah kepatuhan terhadap peraturan , kepercayaan terhadap organisasi dan kepatuhan mengenai keadilan yang diterapkan bila hubungan antara atasan dan karyawan berada pada situasi yang berubah

Konsep Sustainable Tourism yang diperkenalkan oleh World Commission on Environment and development (WCAD di Brunlad Report pada tahun 1987), disebutkan bahwa, “Sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet their own needs32 ”. Pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut Weaver (2012) didefinisikan sebagai berikut: Sustainable tourism development is tourism development that meet the needs of the present without comprosing the ability of future generation to meet their own needs33”. Sedangkan menurut Sugiama (2011) mengemukakan bahwa pariwisata berkelanjutan sering disebut dengan alternative tourism adalah kepariwisataan yang dikembangkan dalam memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat setempat sehingga dapat diwariskan untuk generasi mendatang  . Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata dikembangkan untuk kebutuhan sekarang namun tidak mengorbankan kebutuhan masa yang akan datang sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Kondisi ini menjadi hal penting untuk menjaga keberadaan kelestarian wisata sehingga pengembangan yang berklenjutan dapat dilakukan. Dari pernyataan tersebut dipahami bahwa Sustainable Development adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan mempertirnbangkan kebutuhan pada saat ini dengan tidak mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Demikian pula WTO (World Trade Organization) mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang mencakup, Ecological Sustainability; Social and Cultural Sustainability; dan Economic Sustainability, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang  Unsur-unsur pariwisata berkelanjutan yaitu sebagai berikut : a. Pariwisata yang memberikan penerangan. Wisatawan tidak hanya belajar tentang kunjungan (negara/ daerah yang dikunjungi) tetapi juga belajar bagaimana menyokong kelangsungan karakter (negara/ daerah yang dikunjungi) selama dalam perjalanan mereka. Sehingga masyarakat yang dikunjungi dapat belajar (mengetahui) bahwa kebiasaan dan sesuatu yang sudah biasa dapat menarik dan dihargai oleh wisatawan. b. Pariwisata yang mendukung keutuhan (integritas) dari tempat tujuan. Pengunjung memahami dan mencari usaha yang dapat menegaskan karakter tempat tujuan wisata mengenai hal arsitektur, masakan, warisan, estetika dan ekologinya; c. Pariwisata yang menguntungkan masyarakat setempat. Pengusaha pariwisata melakukan kegiatan yang terbaik untuk mempekerjakan dan melatih masyarakat lokal, membeli persediaan-persediaan lokal, dan menggunakan jasa-jasa yang dihasilkan dari masyarakat lokal. d. Pariwisata yang melindungi sumber daya alam. Dalam pariwisata ini wisatawan menyadari dan berusaha untuk meminimalisasi polusi, konsumsi energi, penggunaan air, bahan kimia dan penerangan di malam hari. e. Pariwisata yang menghormati budaya dan tradisi. Wisatawan belajar dan melihat tata cara lokal termasuk menggunakan sedikit kata- kata sopan dari bahasa lokal. Masyarakat local belajar bagaimana memperlakukan/ menghadapi harapan wisatawan yang mungkin berbeda dari harapan yang mereka punya. f. Pariwisata ini tidak menyalahgunakan produk. Stakeholder mengantisipasi tekanan pembangunan (pariwisata) dan mengaplikasikan batas-batas dan teknik-teknik manajemen untuk mencegah sindrom kehancuran (loved to death) dari lokasi wisata. Stakeholder bekerjasama untuk menjaga habitat alami dari tempat tempat warisan budaya, pemandangan yang menarik dan budaya lokal. g. Pariwisata ini menekankan pada kualitas, bukan kuantitas (jumlah). Masyarakat menilai kesuksesan sektor pariwisata ini tidak dari jumlah kunjungan belaka tetapi dari lama tinggal, jumlah uang yang dibelanjakan, dan kualitas pengalaman yang diperoleh wisatawan. 38 h. Pariwisata ini merupakan perjalanan yang mengesankan. Kepuasan, kegembiraan pengunjung dibawa pulang (ke daerahnya) untuk kemudian disampaikan kepada teman-teman dan kerabatnya, sehingga mereka tertarik untuk memperoleh hal yang sama- hal ini secara terus menerus akan menyediakan kegiatan di lokasi tujuan wisata. Dalam perjalanan waktu, konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development) diadopsi kedalarn konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism Development). Pembangunan pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan pariwisata yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan pada masa mendatang, pengertian pembangunan pariwisata berkelanjutan ini pula diartikan “Form of tourism that are consistent with natural, social, and community values and which allow both host and guest to enjoy positive and worth while interaction and shared experience  ”. Selain itu, Wall, menekankan pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya pada ekologi dan ekonorni, tetapi juga berkelanjutan kebudayaan karena kebudayaan juga merupakan sumber daya penting dalam pembangunan pariwisata. Kategori suatu kegiatan wisata dianggap berkelanjutan apabila rnenenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Pertama, Secara ekologi berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif terhadap ekosistem setempat. Selain  itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata 2. Kedua, secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial 3. Ketiga, secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (kultur wisatawan) 4. Keempat, secara ekonomi menguntungkan, yaitu keuntungan yang didapati dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Konsep pembangunan berkelanjutan kemudian oleh Burns dan Holder diadaptasikan untuk bidang pariwisata sebagai sebuah model yang mengintegrasikan lingkungan fisik (Place), lingkungan budaya (Host community), dan wisatawan (visitor). Untuk memenuhi pencapaian pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, maka oleh Burns dan Holder, mengkonstruksikan hal tersebut melalui 7 prinsip (acuan) antara lain: “Pertama, lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa berfungsi sebagai asset wisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek tetapi juga untuk kepentingan generasi mendatang; Kedua, pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang  positif yang memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan, dan wisatawan itu sendiri. Ketiga, hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dibuat sedemikian rupa sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang. Pariwisata harus tidak merusak sumber daya alam supaya masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang dapat diterima; Keempat, aktivitas pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala/ukuran alam dan karakter tempat-tempat kegiatan tersebut dilakukan; Kelima, pada lokasi lainnya, keharmonisan harus dibangun diantara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan, dan masyarakat; Keenam, dunia yang cenderung dinamis dan penuh dengan perubahan dapat selalu memberi keuntungan. Adaptasi terhadap perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip ini. Ketujuh, industri pariwisata, pemerintah lokal, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan, semuanya memiliki tugas untuk peduli pada prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama untuk merealisasikannya

Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks,
yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek
yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek
psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya.
Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang
paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat
penting adalah aspek ekonomisnya. Pembangunan di dalam sektor
pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih
dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat
perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta
manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh. Disamping itu,
masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang
diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut.
Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan
cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi
kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi
yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau
pendapatan asli daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha
dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat
. Dampak pariwisata
saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber
devisa negara; kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan
pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu,
memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas dapat
dijelaskan, yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.
Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari
pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan
dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata,
angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan  pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas
pariwisata, adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang
pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya
kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang
pembangunan lain.
2. Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang
usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya
permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu
daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi
pengusaha hotel, wisma, homestay, restoran, warung, angkutan dan lainlain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada
masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan
untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.
b. Dampak Sosial
1. Semakin luasnya lapangan kerja.
Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan
adalah usaha-usaha yang ”padat karya”. Untuk menjalankan jenis usaha
yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang
berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia
penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah
bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata
pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga
34
menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti
bidang konstruksi dan jalan.
a. Dampak Kebudayaan
1. Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian,
peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga
menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena
itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama
tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.
2. Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup.
Kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut,
lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata.
Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini
merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.
3. Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini
merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli
untuk diperlihatkan kepada wisatawan.
Berdasarkan uraian mengenai pembangunan pariwisata tersebut
dapat dikatakan bahwa pembangunan pariwisata memiliki peran penting
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dampak yang
ditimbulkan dari pembangunan pariwisata yaitu dampak ekonomi yaitu,
sebagai sumber devisa negara; dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan
lapangan pekerjaan; dan yang terakhir adalah dampak kebudayaan yaitu,
memperkenalkan kebudayaan dan kesenian

Menurut Sukirno (2000), “Pengeluaran Pemerintah
(Goverment Expedicure) adalah tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah dalam mengatur jalanya perekonomian dengan menentukan
besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam
APBN dan APBD setiap tahunya”. Menurut Mangkoesoebroto (1998), :
“Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila
pemerintah memiliki kebijakan untuk membeli barang dan jasa,
pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk menjalankan kebijakan
tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dapat dipakai
sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh
pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan
pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang
bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan
nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah
dalam suatu perekonomian”.
Konsep Pengeluaran Pemerintah menurut Keynes merupakan
salah satu unsur permintaan agregat. “Konsep perhitungan pendapatan
nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa Y= C + I + G + X-M.
Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus mencerminkan
penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut
permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran
pemerintah”. Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta
mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui berapa besar kontribusi
pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan pendapatan nasional
(Dumairy, 1996).
Pengeluaran Pemerintah dapat disimpulkan sebagai tindakan
maupun kebijakan pemerintah dalam mengatur jalanya perekonomian
seperti yang tercermin dalam APBN dan APBD setiap tahun.
Pengeluaran pemerintah merupakan unsur agregat sesuai dengan konsep
perhitungan pendapatan nasional, dengan membandingkan jumlah
pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional dapat di ketahui
seberapa besar kontribusi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan
nasional.

Menurut Suparmoko (1998), “investasi merupakan
segala sesuatu yang dikeluarkan dan ditujukan untuk menambah atau
mempertahankan persediaan kapital (capital stock)”. Persediaan
kapital terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin, kantor dan barang
tahan lama yang dipakai dalam proses produksi termasuk rumahrumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai
dalam waktu bersangkutan (inventory). Dapat diartikan bahwa
investasi merupakan pengeluaran yang menambah persediaan kapital.
Menurut Sukirno (2008), investasi dapat juga diartikan sebagai
pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau
perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapanperlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barangbarang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.
Menurut BPS (2017), Pembentukan Modal Tetap Bruto
atau Investasi merupakan kegiatan menambah atau menguragi asset
tetap pada unit produksi dalam waktu tertentu. Penambahan modal
barang mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli
(financial leasing) barang modal baru dari dalam wilayah,serta barang
modal baru maupun barang modal bekas dari luar wilayah (termasuk
perbaikan besar, transfer dan barter barang modal), dan pertumbuhan
asset sumber daya hayati yang dibudidaya (Cultivated Biological
Resources/CBR). Investasi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu
yang dikeluarkan untuk menambah persediaan, membeli barang modal
atau kelengkapan guna menambah kemampuan produksi.

Menurut Suparmoko (2016), pengeluaran konsumsi
yaitu perilaku masyarakat membelanjakan sebagian dari hasil
pendapatan untuk membeli sesuatu. Konsumsi merupakan fungsi
dari pendapatan siap pakai (disposable income), dengan kata lain
fungsi konsumsi menunjukan hubungan antara tingkat
pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan yang siap
dibelanjakan. Hal ini juga tercermin dari hipotesis pendapatan
relatif yang menunjukan bahwa pendapatan saat ini relatif dengan
perbandingan dengan pendapatan yang tertinggi yang pernah
dicapai sebelumnya. Akibatnya apabila tingkat pendapatan
individu itu bertambah tinggi maka konsumsi akan meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan pendapatan tersebut,
namun apabila pendapatan turun makan tidak langsung diikuti
dengan penurunan konsumsi.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa kenaikan pendapatan memicu kenaikan konsumsi, namun
penurunan pendapatan tidak diimbangi dengan penurunan
konsumsi. Kenaikan pendapatan juga akan menggeser pola
konsumsi masyarakat. Pola perilaku konsumsi masyarakat dengan
pendapatan rendah hanya akan mambu mencukupi kebutuhan
pokok (primer) sedangkan apabila terjadi kenaikan pendapatan
maka akan terjadi pergeseran pemenuh kebutuhan dari kebutuhan
primer menjadi kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier.

Cakupan seluruh pengeluaran barang dan jasa
dikelompokan menjadi tujuh COICOP (Classification of
Individual Consumtion by Purpose) meliputi : “(1) Makanan,
Minuman Dan Rokok, (2) Pakaian dan Alas Kaki, (3)
Perumahan, Perkakas, Perlenkapan dan Penyelengaraan Rumah
Tangga, (4) Kesehatan dan Pendidikan, (5) Transportasi,
Komunikasi, Rekreasi dan Budaya, (6) Hotel dan Restoran, (7)
dan Lainya” (BPS, 2017).

Menurut Partadireja (1990), “konsumsi dapat diartikan
sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang dialokasikan
untuk pembiayaan jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi
rumah tangga selalu berubah-ubah disesuaikan dengan
pendapatan, apabila terdapat kenaikan pendapatan konsumsi
akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun maka
konsumsi akan turun”. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga guna
menjaga dan menunjang kelangsungan hidup yang meliputi
pengeluaran barang dan jasa.
Rumah tangga tersebut merupakan individu atau
kelompok yang menempati suatu bangunan atau tempat tinggal.
Mereka secara individu maupun kelompok mengumpulkan
pendapatan dan digunakan untuk kegiatan konsumsi baik
konsumsi barang maupun konsumsi jasa (BPS,2017). Dari
beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumsi
rumah tangga merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh
rumah tangga guna menunjang kelangsungan hidupnya.
Pengeluaran tersebut meliputi pengeluaran barang maupun jasa.

Menurut Mankiw (2006), bahwa semakin banyak uang
yang dibutuhkan untuk bertransaksi, semakin banyak uang yang
akan dipegang.kuantitas uang dalam suatu perekonomian sangat
erat kaitanya dengan jumlah uang yang digunakan untuk
bertaransaksi.

Menurut Miskhin (2008), velocity of money (percepatan perputaran uang) adalah rata-rata jumlah berapa kali per tahun (perputaran) dari satu unit mata uang yang digunakan untuk memberi total barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian. Sedangkan menurut Mankiw (2006), velocity of money didefinisikan dalam 2 jenis, yaitu : a) Perputaran uang transaksi (transaction velocity of money), yang diartikan sebagai berapa kali uang berpindah tangan dalam periode waktu tertentu akan mengukur tingkat dimana uang bersikulasi dalam perekonomian b) Perputaran pendapatan uang (income velocity of money), yang menyatakan bahwa berapa kali uang masuk kedalam pendapatan seseorang dalam periode waktu tertentu.

Menurut ekonom klasik faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, “(1) jumlah penduduk, (2) jumlah
stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam,
(4) tingkat teknologi yang digunakan” (kuncoro, 2004).
Sedangkan menurut pandangan Sukirno (1994), faktorfaktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu,
“(1) Tanah dan kekayaan alam lain, (2) Jumlah dan mutu
penduduk dan tenaga kerja, (3) barang-barang modal dan
tingkat energi, (4) Sistem sosial dan sikap masyarakat, (5)
Luas pasar sebagai sistem pertumbuhan”. Menurut Kuncoro
(2004), faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi antara lain :
1. Faktor Sumber daya manusia
Sama halnya dengan proses pembangunan,
pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh
Sumber daya manusia (SDM). Sumberdaya
manusia merupakan faktor terpenting dalam proses
pembangunan, proses lajunya pembangunan
tergantung dari sejauh mana sumber daya manusia.
Pengoptimalan sumber daya manusia dengan baik
akan mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi.
2. Sumber daya alam
Sumber daya alam merupakan faktor
pendorong pertumbuhan ekonomi, namun sumber
daya alam tanpa dukungan sumber daya manusia
tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan
ekonomi. Sebagian Negara berkembang hanya
bertumpu pada sumber daya alam tanpa didukung
dengan kemampuan sumber daya manusia, hal ini
lah yang memperlambat pertumbuhan ekonomi di
sebaagian Negara berkembang. Sumber daya alam
yang dimaksud diantaranya adalah : kekayaan laut,
barang tambang, mineral, hasil hutan dsb.
3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi mendorong percepatan proses
pembangunan. Pergeseran pekerjaan yang semula
dilakukan oleh manusia tergantikan oleh mesinmesin yang membantu percepatan proses produksi.
Meningkatnya prosuksi akan berdampak pada
percepatan laju pertumbuhan ekonomi.
4. Budaya
Budaya memberikan dampak tersendiri
terhadap pembangunan ekonomi. Budaya positif
akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedangkan
budaya negatif akan mengghambat pertumbuhan
ekonomi. Budaya yang mendorong pertumbuhan
ekonomi diantaranya sikap kerja keras, ulet dsb.
5. Sumber daya modal
Dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sumber daya modal sangat dibutuhkan
untuk mengolah sumber daya alam, sumber daya
alam biasanya merupa mesin-mesin atau peralatan
penunjang. Pengolahan sumber daya alam yang
sangat tradisional tanpa bantuan peralatan
penunjang yang cukup akan menghambat
produktivitas. Produktivitas yang rendah akan
menghambat pertumbuhan ekonomi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa
pertumbuhan ekonomi merupakan segala sesuatu
yang merubah pendapatan riil dalam jangka panjang
dan di pengaruhi oleh beberapa faktor

Menurut Sukirno (2004), “pertumbuhan ekonomi
(economic growth) adalah suatu perkembangan dan
peningkatan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu
sehingga menyebabkan berubahnya pendapatan nasional
riil”. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukan presentase
kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu
dibandingkan dengan pendapatan nasional riil tahun
sebelumnya. Sedangkan menurut Jhingan (2004),
“pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang
dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan
semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada
kepada penduduknya”. Kemampuan ini tumbuh sesuai
dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan
dan ideologis yang diperlukanya.

Menurut Sukirno (1985), “pembangunan ekonomi
(economic development) dan pertumbuhan ekonomi (economic
growth) adalah sebagai kenaikan dalam produk domestik bruto
(PDB) yang didefinisikan dalam proses untuk meningkatkan
pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang”. Menurut
Todaro (2008), “pembangunan ekonomi merupakan proses
multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan
besar baik terhadap perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial,
mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan (disparitas) dan
penganguran”. Menurut Arsyad (1999), “pembangunan ekonomi
adalah sebuah proses yang menyebabkan pendapatan perkapita
penduduk suatu Negara meningkat dalam jangka penjang”.
Pembangunan ekonomi adalah menambah skill agar satu sama
lainya membawa pendapatan perkapita yang lebih tinggi
(Djojohadikusumo, 1994).
Pembangunan Ekonomi dapat disimpulkan sebagai proses
yang melibatkan seluruh aspek seperti perubahan struktur ekonomi,
struktur sosial dengan cara mengasah kemampuan atau skill.
Kemampuan atau skill akan memacu meningkatkan pendapatan
perkapita serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.
Meningkatnya pendapatan perkapita dalam jangka panjang juga
akan menaikan Produk Domestik Bruto (PDB) secara
berkelanjutan.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai aspek green
construction, menurut Ervianto (2015) aspek green construction mencakup tujuh aspek
sebagai berikut:
1. Aspek kesehatan dan keselamatan kerja, tujuan dalam aspek ini adalah
mengurangi dampak asap rokok terhadap udara, mengurangi polusi zat kimia
yang berbahaya bagi kesehatan manusia, menjaga kebersihan dan kenyamanan
lingkungan proyek.
2. Aspek kualitas udara, tujuan dalam aspek ini adalah untuk mengurangi
terjadinya pencemaran udara yang ditimbulkan oleh bahan bangunan dan
peralatan yang digunakan selama proses konstruksi.
3. Aspek manajemen lingkungan bangunan, tujuan dalam aspek ini adalah untuk
mengurangi terjadinya limbah sehingga beban di tempat pembuangan akhir
berkurang. Mendorong gerakan pemilahan sampah secara sederhana agar
mempermudah proses daur ulang.
4. Aspek sumber dan siklus material, tujuan dalam aspek ini adalah untuk menahan
eksploitasi sumberdaya alam tidak terbarukan untuk memperpanjang daur hidup
material.
5. Aspek tepat guna lahan, tujuan dalam aspek ini adalah memelihara kehijauan
lingkungan, mengurangi emisi CO2 serta polutan. Selain itu, telah dilakukan
berbagai usaha untuk mengurangi beban drainase kota yang disebabkan oleh
limpasan air hujan baik volume maupun kualitas air akibat proses konstruksi.
6. Aspek konservasi air, tujuan dalam aspek ini adalah melakukan pemantauan dan
pencatatan pemakaian air, penghematan konsumsi air, dan melakukan reuse
pemakaian air yang bersumber dari dewatering, tampungan air hujan,
menggunakan limpasan air hujan selama proses konstruksi.
7. Aspek konservasi energi, tujuan dalam aspek ini adalah melakukan pemantauan
dan pencatatan pemakaian energi, penghematan konsumsi energi, dan
pengendalian penggunaan sumber energi yang berdampak terhadap lingkungan
selama proses konstruksi.
Menurut Wiliem Koe, Regina Cynthia Rose, dan Ratna S. Alifen (2014)
beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan green construction yaitu:
1. Konservasi Tenaga Kerja
Kontraktor harus menyediakan tempat kerja yang aman untuk para pekerja dan
melindungi mereka dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya
mengurangi jumlah tenaga kerja sehingga mengurangi produktivitas kerja. Jika
memungkinkan, kontraktor menggunakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi
pengangguran dan melibatkan komunitas lokal dalam proyek.
2. Siklus dan Penyimpanan Material
Material dan peralatan harus dilindungi untuk mencegah kontaminasi debu,
kelembaban, dan tanah. Jika memungkinkan, material sebaiknya disimpan pada
daerah yang terlindung di luar area pekerjaan. Material yang disimpan dalam
proyek harus ditutupi dan dilindungi dari kerusakan. Pengadaan material juga
perlu diperhatikan dengan menggunakan bahan baku kayu yang bersertifikat
sehingga dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya untuk melindungi
kelestarian hutan. Selain itu, dapat juga dengan menggunakan material lokal
yang berada di dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek untuk mengurangi
jejak karbon dari moda transportasi untuk distribusi. (Green Building Council
Indonesia, 2013)
3. Site Layout
Green construction bertujuan untuk mengurangi gangguan tanah selama proses
konstruksi untuk melestarikan kondisi lingkungan di sekitar proyek. Beberapa
strategi yang dapat digunakan adalah membatasi lokasi proyek, membatasi
pergerakan kendaraan dan peralatan proyek, menentukan site layout, mencegah
erosi dan sedimentasi, serta mengatur air hujan dan air buangan proyek.
4. Construction Waste Management
Salah satu tujuan dari green construction adalah meminimalkan sisa dan sampah
konstruksi. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah mengurangi
waste dengan cara meminimalkan jumlah pemesanan dan kemasan material.
5. Menyediakan Lingkungan Kerja yang Sehat
Saat penghancuran bangunan existing, pekerjaan tanah, dan pekerjaan outdoor
kontraktor harus mengontrol debu dan polutan udara yang lain. Hal ini dapat
dicapai dengan mengurangi debu saat pekerjaan tanah dengan menyirami tanah
dan membersihkan daerah yang akan dikerjakan. Kegiatan-kegiatan ini akan
mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas lingkungan baik di lokasi proyek
maupun di lingkungan sekitar. Untuk dapat meningkatkan kualitas udara dalam
proyek, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah memasang tanda “Dilarang
Merokok” di area yang padat (kantor) dan menyediakan area khusus untuk
merokok di luar area tersebut. (Green Building Council Indonesia, 2013)
6. Pemilihan dan Operasi Peralatan Konstruksi
Kontraktor dapat menerapkan beberapa strategi untuk mengurangi penggunaan
bahan bakar dan polusi yang dihasilkan oleh peralatan dan kendaraan proyek.
Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh kontraktor untuk
meningkatkan kualitas lingkungan, produktivitas, dan mengurangi biaya adalah
penyebaran alat untuk meminimalkan cycle time, menghindari peralatan yang
tidak beroperasi, dan menganjurkan pekerja untuk menggunakan transportasi
umum.
Glavinich (2008) dalam Furqan, dkk (2016) menyatakan bahwa green
construction mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Kontraktor harus berperan proaktif peduli terhadap lingkungan.
2. Selalu meningkatkan efisiensi dalam proses konstruksi
3. Konservasi energi.
4. Efisiensi pemanfaatan air dan sumber daya lainnya selama masa konstruksi serta
minimasi.
5. Mengelola limbah konstruksi secara baik.
6. Perencanaan dan penjadwalan proyek konstruksi.
7. Konservasi material.
8. Tepat guna lahan.
9. Manajemen limbah konstruksi.
10. Penyimpanan dan perlindungan material.
11. Kesehatan lingkungan kerja.
12. Menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan.
13. Pemilihan dan operasional peralatan konstruksi.
14. Dokumentasi
Sedangkan Kibert (2008) dalam Furqan, dkk (2016) menyatakan bahwa green
construction mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Rencana perlindungan lokasi pekerjaan
Tujuannya yaitu untuk meminimalkan dampak yang dapat merusak lingkungan
selama proses konstruksi.
2. Program kesehatan dan keselamatan kerja
3. Pengelolaan limbah pembangunan atau bongkaran
4. Pelatihan bagi subkontraktor
5. Reduksi jejak ekologis proses konstruksi
Reduksi jejak ekologis proses konstruksi yaitu proses yang dilakukan dengan
cara mengefisiensikan alur operasi konstruksi sehingga dapat mengurangi
bahkan tidak melakukan pekerjaan yang tidak perlu.
6. Penanganan dan instalasi material
Cara penanganan dan instalasi material yang baik dan benar dapat mengurangi
waste.
7. Kualitas udara.
PT. Pembangunan Perumahan (Persero) menyatakan bahwa green construction
target memiliki 6 kriteria untuk diaplikasikan di lokasi proyek, diantaranya:
1. Tepat guna lahan
2. Efisiensi dan konservasi energi
3. Konservasi air
4. Manajemen lingkungan proyek
5. Sumber dan siklus material
6. Kesehatan dan kenyamanan di area proyek.
Menurut Budisuanda (2011) dalam Prasaji, dkk (2012), green construction dapat
disebutkan menjadi beberapa aspek diantaranya adalah:
1. Proses pembangunan yang berusaha mengurangi material yang merusak
lingkungan
2. Proses pembangunan yang tidak mengganggu ketenangan penghuni sekitar
3. Metode pelaksanaan yang tidak menghasilkan limbah di atas batas ambang
toleransi
4. Metode pelaksanaan yang tidak mengganggu keseimbangan alam sekitar
5. Pelaksanaan pembangunan yang tidak mencemari lingkungan atas bahan kimia
yang berbahaya.
6. Proses pembangunan yang seharusnya memanfaatkan kembali sisa-sisa material.

Secara umum, konstruksi hijau (green construction) merupakan proses
konstruksi dengan menekankan peningkatan efisiensi dalam penggunaan air, energi, dan
material bangunan mulai dari desain, pembangunan, hingga pemeliharaan pembangunan
tersebut ke depan. Dalam aktivitas konstruksi harus ditekankan kelestarian lingkungan,
keseimbangan ekologis untuk peningkatan kualitas kehidupan segenap lapisan warga
yang harus menjadi acuan dan landasan utama dalam pembangunan. (Abduh dan Fauzi,
2012)
Green construction mengedepankan keseimbangan keuntungan jangka pendek
terhadap resiko jangka panjang yaitu dengan bentuk usaha yang tidak merusak
kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan. (Tanubrata, 2016)
Green construction didefinisikan sebagai suatu perencanaan dan pelaksanaan
proses konstruksi yang didasarkan pada dokumen kontrak untuk meminimalkan dampak
negatif proses konstruksi terhadap lingkungan agar terjadi keseimbangan antara
kemampuan lingkungan dan kebutuhan hidup manusia untuk generasi sekarang dan
mendatang. Konsep green construction merupakan konsep yang populer di bidang
pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global. Manfaat paling
penting dari penerapan konsep ini tidak hanya sekedar melindungi sumber daya alam,
tetapi juga mewujudkan efisiensi penggunaan energi dan meminimalisir kerusakan
lingkungan. (Ervianto dkk, 2011)
Proyek pembangunan dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Sebuah bangunan akan mengkonsumsi energi, material, dan air baik dalam
proses konstruksi maupun dalam operasional bangunan. Green Construction
menitikberatkan pada proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber
daya yang efisien pada tahapan pelaksanaan bangunan. Perencanaan dimulai dari
penentuan tapak, desain konstruksi, operasional, pemeliharaan, maupun renovasi dan
pembongkaran. Green Construction bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara
apa yang dibutuhkan dan apa yang dapat lingkungan dukung, serta menciptakan
bangunan berdasarkan desain yang memperhatikan ekologi, menggunakan sumberdaya
alam secara efisien, dan ramah lingkungan selama operasional bangunan.
Tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri konstruksi dalam menerapkan
green construction adalah bagaimana memulai sebuah proses konstruksi yang
dinyatakan green dan implementasinya dalam aktivitas konstruksi. Di sisi lain,
tantangan dalam implementasi green construction adalah kesiapan pelaku konstruksi
dalam memahami dan mendukung prinsip-prinsip green construction yang menjadi
aspek penting untuk menilai green construction di Indonesia. (Ervianto,2014)

Menurut Hadjar Seti Adji pada (Persatuan Insinyur Indonesia, 2016) green building adalah bangunan baru yang direncanakan dan dilaksanakan atau bangunan sudah terbangun yang dioperasikan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan. Menurut Ir. Rana Yusuf Nasir pada Persatuan Insinyur Indonesia (2016) green building adalah bangunan yang sejak perencanaan, pembangunan dalam masa konstruksi dan dalam pengoperasian serta pemeliharaan selama masa pemanfaatannya menggunakan sumberdaya alam seminimal mungkin, pemanfaatan lahan dengan bijak, mengurangi dampak lingkungan serta menciptakan kualitas udara di dalam ruangan yang sehat dan nyaman. Konsep green building akan mengurangi konsumsi energi secara signifikan melalui beberapa metode desain pasif dan desain aktif. Menggunakan konsep green building tidak perlu mengorbankan kenyamanan dan produktivitas akibat penghematan energi. Green building tidak hanya hemat energi tapi juga hemat air, melestarikan sumberdaya alam, dan meningkatkan kualitas udara serta pengelolaan sampah yang baik. Dalam mengantisipasi krisis air bersih, dikembangkan konsep pengurangan pemakaian air (reduce) dengan produksi alat saniter yang hemat air, penggunaan kembali air untuk berbagai keperluan sekaligus (reuse), mendaur ulang buangan air bersih (recycle), dan pemanfaatan air hujan yang jatuh di atap bangunan (rain water harvesting). Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBC Indonesia) adalah lembaga mandiri (non government) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan masyarakat dalam mengaplikasikan praktikpraktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. GBC Indonesia bertujuan untuk melakukan transformasi pasar serta diseminasi kepada masyarakat dan pelaku bangunan untuk menerapkan prinsip-prinsip bangunan hijau. Khususnya di sektor industri bangunan gedung di Indonesia. Salah satu program GBCI yaitu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau berdasarkan perangkat penilaian khas Indonesia yang disebut GREENSHIP. GREENSHIP merupakan sistem penilaian yang digunakan sebagai alat bantu para pelaku industri,   bangunan, baik pengusaha, arsitek, teknisi mekanikal elektrikal, desain interior, maupun pelaku lainnya dalam menerapkan best practices dan mencapai standar. GREENSHIP memiliki panduan penerapan untuk Neighborhood, Homes, New Building, Existing Building, serta Interior Space dengan kriteria dan poin yang berbeda-beda pula.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Usaha perkebunan kelapa sawit memiliki siklus usaha, mulai dari tahap penanaman, produksi dan memasuki usia tua. Dengan demikian petani kelapa sawit harus sadar bahwa usaha mereka ada masa akan menghadapi siklus tersebut. Oleh karena itu, mereka seyogyanya telah mempersiapkan untuk menghadapi masa dimana usaha mereka tidak produktif lagi dan harus melakukan peremajaan kebun. Namun demikian hasil penelitian Taryono (2010) menunjukkan bahwa pada tahap awal tanaman kelapa sawit mulai produksi pengeluaran rumah tangga sebagian besar (68,02 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan selebihnya 31,98 persen untuk kebutuhan non pangan. Pengeluaran non pangan pada umumnya diperuntukkan untuk memperbaiki rumah (11,98 persen), membiayai pendidikan sebesar (3,85 persen), transportasi (6,39 persen), dan pakaian (3,13 persen). Meningkatnya pendapatan juga mendorong gaya hidup petani kelapa sawit cenderung konsumtif. Pola hidup petani yang cenderung konsumtif pada tahap awal dikhawatirkan mereka kurang menyiapkan tabungan untuk menghadapi masa peremajaan kebun. Padahal berdasarkan hasil penelitian Iyan (1991) pada perkebunan kelapa menunjukkan bahwa pendapatan bersih petani kelapa yang telah melakukan peremajaan lebih besar dibandingkan dengan petani kelapa yang belum melakukan peremajaan. Rata-rata pendapatan petani kelapa peremajaan dari usaha tani kelapa sebesar Rp.1.559.443,00 , sedangkan rata-rata pendapatan petani kelapa non peremajaan Rp.829.767,00. Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada kesiapan petani kelapa sawit rakyat untuk melakukan peremajaan (replanting). Kemudian penelitian lanjutan tahap berikutnya adalah untuk menyusun pola pengembangan peremajaan (replanting) perekebunan kelapa sawit rakyat melalui kemitraan lembaga keuangan dan kebijakan pemerintah.

Menurut Tarmisol (2012) banyaknya tanaman kelapa sawit yang berusia
tua, produktivitasnya menurun. perlu diremajakan. Peremajaan memerlukan
kajian mengenai biaya investasi dan terhentinya produksi. Penentuan waktu
peremajaan merupakan titik krusial, berkaitan dengan efisiensi produksi pada
rentang umur ekonomis.
Penelitian Siregar dan Nauman (2011) pada perkebunan karet menunjukkan
peremajaan dan rehabilitasi tanaman karet diharapkan dapat dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan (sustainable replanting) dengan menggunakan klon
unggul penghasil lateks dan pemanfaatan kayu. Percepatan peremajaan dan
rehabilitasi karet tua dan tidak produktif pada perkebunan karet rakyat ditujukan
dalam upaya peningkatan adopsi klon unggul, yang diharapkan dapat dilakukan
melalui program peremajaan berbantuan (pemerintah), swadaya masyarakat
ataupun melalui model Percepatan Peremajaan Karet Partisipatif (model ini
digunakan pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses
pembangunan). Diversifikasi tanaman karet dapat dilakukan untuk tujuan
optimalisasi lahan. Pada umumnya tanaman karet yang belum menghasilkan
(berumur dibawah 3 tahun) di diversifikasi dengan tanaman pangan seperti padi
gogo atau palawija.
Susila (2004). Sektor atau komoditas unggulan sangat dibutuhkan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu, tulisan ini
mencoba menilai kontribusi industri berbasis kelapa sawit dalam pertumbuhan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Hasil
studi menunjukkan bahwa industri kelapa sawit mempunyai peran yang penting
dalam ketiga aspek tersebut. Pengembangan kelapa sawit berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan investasi,
output, dan devisa. Industri berbasis kelapa sawit mempunyai kontribusi
signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dalam hal pendapatan dan aset.
Sekitar Rp5−Rp11 juta atau lebih dari 63% pendapatan rumah tangga berasal dari
usaha kelapa sawit. Kontribusi usaha kelapa sawit terhadap aset juga sangat nyata,
sekitar 63−72%. Peran dalam mengentaskan kemiskinan tercermin dari jumlah
penduduk miskin yang kurang dari 10% pada masyarakat yang mengusahakan
kelapa sawit. Distribusi pendapatan di sentra produksi kelapa sawit cukup baik
(fairly egalitarian) dengan koefisien gini sekitar 0,36. Untuk mengatasi beberapa
faktor penghambat dalam mempertahankan dan meningkatkan peran industri
kelapa sawit dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan
perbaikan distribusi pendapatan, beberapa isu kebijakan didiskusikan.
Herman M dan Pranowo D (2011). Pemanfaatan lahan diantara tanaman
sawit TBM dengan tanaman sela jagung merupakan salah satu alternatif untuk
mensubtitusi pendapatan petani yang hilang dari tanaman sawitnya yang
diremajakan dan memiliki potensi yang besar untuk mendukung swasembada
Jagung nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola peremajaan sawit
rakyat secara tebang bertahap 20% menyebabkan tanaman sawit muda mengalami
etiolasi sehingga pertumbuhannya kurang baik dibanding pola peremajaan secara
tebang bertahap 40 dan 60%. Pola peremajaan sawit rakyat secara tebang bertahap
20, 40, maupun 60% tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman sela
jagung. Hasil pipilan kering jagung yang diperoleh 0,9-2,6 t/ha dengan tambahan
pendapatan dari tanaman sela jagung Rp. 1,9–5,2 juta rupiah per musim tanam.
Penguasaan asset yang paling signifikan mencerminkan tingkat ekonomi
petani adalah luas pemilikan dan penguasaan lahan. Namun di daerah transmigrasi
variasi penguasaan lahan tidak begitu besar seperti halnya masyarakat non
transmigran. Sebab pada awalnya semua petani mendapat jatah lahan dengan luas
yang sama yaitu rata-rata 2 Ha lahan garapan dan 0,25 Ha pekarangan per kepala
keluarga. Perubahan akan terjadi setelah beberapa tahun, dimana ada petani yang
menjual dan membeli tanah dan ada rumah tangga baru (Pecahan KK) yang
menyebabkan sebagian petani harus membagi lahannya kepada keluarga yang
baru. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak akan membuat ketimpangan
pemilikan lahan yang besar, seperti halnya pada masyarakat petani non
transmigrasi (Swastika, dkk. 2000).
7
Berubahnya orientasi usahatani dapat dimaklumi karena tujuan untuk
meningkatkan pendapatan merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya
kebutuhan usahatani dan kebutuhan hidup petani bersama keluarganya. Hargaharga kebutuhan sehari-hari peningkatannya lebih cepat dibandingkan dengan
harga-harga hasil pertanian. Di samping itu, nilai tukar komoditas pertanian
semakin memburuk dibandingkan dengan komoditas industri dan jasa. Dengan
demikian, tidaklah mengherankan apabila petani cenderung memilih jenis
tanaman yang laku di pasar sehingga dapat memberikan penghasilan dan
keuntungan yang lebih tinggi (Antara, 2004)

Paradigma pembangunan pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi
alternatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan akan
makin optimal jika disinergikan dengan komitmen untuk membangun kemitraan
di antara pelaku agribisnis. Pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan usaha
dapat menjamin terciptanya efisiensi dan pertumbuhan, keadilan dan pemerataan,
serta berwawasan lingkungan. Untuk mendukung upaya ini diperlukan
konsolidasi kelembagaan yang mantap, baik di tingkat petani, pihak swasta
maupun pemerintah (Septana dan Ashari, 2007).
Menurut Priyono (2010), dimensi ekonomi berkaitan dengan konsep
maksimalisasi aliran pendapatan yang dapat diperoleh dengan setidaknya
mempertahankan asset produktif yang menjadi basis dalam memperoleh
pendapatan tersebut. Indikator utama dimensi ekonomi ini ialah tingkat efisiensi,
dan daya saing, besaran dan pertumbuhan nilai tambah (termasuk laba), dan
stabilitas ekonomi. Dimensi ekonomi menekankan aspek pemenuhan kebutuhan
ekonomi (material) manusia baik untuk generasi sekarang maupun generasi
mendatang. Dimensi sosial adalah orientasi kerakyatan, berkaitan dengan
kebutuhan akan kesejahteraan sosial yang dicerminkan oleh kehidupan sosial
yang harmonis (termasuk tercegahnya konflik sosial), preservasi keragaman
budaya dan modal sosio-kebudayaan, termasuk perlindungan terhadap suku
minoritas. Untuk itu, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan berusaha
dan pendapatan, partisipasi sosial politik dan stabilitas sosial-budaya merupakan
indikator-indikator penting yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan
pembangunan.
Pengembangan agribisnis dalam perspektif pembangunan pertanian yang
berkelanjutan, perlu memperhatikan beberapa aspek penting berikut (Asriani,
2003) :
Pertama, aspek sumberdaya (resource endowment). Memperhatikan aspek
resource endowment adalah penting termasuk di dalamnya menjaga
kelestariannya, yang meliputi :
1. Meningkatkan produktivitas pertanian (productivity) dengan rekayasa teknis
atau sosial ekonomi.
2. Meningkatkan kestabilan produktivitas (stability)
3. Mempertahankan aspek kesinambungan (sustainability) dari pengusahaan
pertanian
4. Mempertahankan dan meningkatkan pemerataan (equitability).
Kedua, aspek teknologi (technological endowment). Produksi pertanian
tidak dapat meningkat bila pelaksananya tidak menguasai teknologi. Oleh karena
itu proses adopsi inovasi terhadap teknologi baru sangat penting, dan dalam hal
ini peranan penyuluh pertanian menjadi sangat strategis.
Ketiga, aspek kelembagaan (institutional endowment). Di dalam
mengembangkan konsep agribisnis, sebaiknya produsen atau juga petani mampu
untuk mengusahakan sendiri produksi pertaniannya, mengolah hasilnya dan
sekaligus memasarkannya pada kondisi harga yang menguntungkan. Keempat,
aspek yang berkaitan dengan kebudayaan (cultural endowment). Aspek ini sering
dilupakan orang dan oleh karenanya banyak analis yang mengasumsikan masalah
culture adalah konstan. Padahal justru aspek ini berkembang secara dinamis.
Menurut Notohaprawiro (2006) pertanian rakyat hendaknya dijadikan
sasaran inti karena sektor ini akan dapat menjadi piranti perangkai globalisasi
dengan demokratisasi ekonomi. Pertanian rakyat yang kuat juga mampu
menangkis krisis ekonomi. Untuk menyusun strategi baru yang andal menuju ke
intensifikasi berkelanjutan diperlukan pengenalan lengkap faktor-faktor yang
menentukan atau mempengaruhi kinerja pertanian rakyat dengan menggunakan
usahatani selaku satuan pantau. Faktor-faktor tersebut mencakup komponenkomponen lingkungan biofisik, sosial,ekonomi, budaya dan politik.

Indonesia dalam rangka mencapai MDGs adalah mencerminkan
komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memberikan
kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia, sehingga MDGs
dijadikan sebagai acuan penting dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Nasional. Sektor pertanian sebagai penghasil pangan merupakan
sasaran utama dari 8 tujuan dalam menghadapi masalah kemiskinan dan kelaparan
masyarakat dimana petani yang sebagian besar tinggal di pedesaan dengan
jumlahnya sangat besar dan secara umum tingkat kesejahteraan mereka cenderung
tertinggal dari kelompok masyarakat lainnya, sehingga harus direalisasikan
solusinya. Dalam pencapaian strategi ini, tantangan utamanya adalah mencapai
pembangunan berkelanjutan melalui perbaikan lingkungan hidup tanpa
mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial; sedangkan
strateginya berbasis partisipatif dengan pemberian bobot yang lebih besar pada
pendekatan bottom up (Bappenas, 2012)
Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Arifin
dalam Budiasa (2011) juga berpendapat bahwa sistem pangan nasional harus
dibangun menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis pada penyediaan
pangan di tingkat individu. Oleh sebab itu, pemberdayaan para petani baik di
bidang pertanian maupun aspek pendukung lainnya perlu dilakukan secara intens.
Hal ini penting dilakukan agar ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga, lokal,
regional, dan nasional bisa dibangun secara bersamaan. Mudjiyo dalam Deptan
(2009) juga menyebutkan bahwa keterlibatan penyuluhan pertanian dalam proses
pembelajaran bagi pelaku utama (pelaku kegiatan pertanian) serta pelaku usaha
agar meningkatkan kualitas dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan, dan sumberdaya lainnya. Penyuluhan berperan untuk mengubah
perilaku (pengetahuan, keterampilan, sikap) petani agar sebagai upaya untuk
meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya,
serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pencapaian kesejahteraan petani hanya akan terjadi jika empat indikator ini
tercapai, yakni:
1. Better farming yaitu upaya untuk mengubah cara bertani dengan lebih baik
melalui: menggunakan bibit unggul, melakukan pemeliharaan dan perawatan
tanaman secara rutin, hama dan penyakit terkendali, tingkat kesuburan tanah
baik, serta kemampuan untuk meningkatkan kuantitas, kualitas maupun
kontinyuitas hasil produksi;
2. Better bussiness merupakan upaya berusahatani yang lebih menguntungkan.
Melalui: mengembangkan beberapa komoditas yang menguntungkan,
mengembangkan kawasan agrowisata, mampu memenuhi permintaan pasar,
memasarkan produk langsung ke pasar desa atau lainnya, tidak terlibat
dengan pengijon dalam pemasaran dan lintah darat dalam pemilikan modal
usaha, terjadi peningkatan pendapatan usaha tani dan usaha lainnya, serta
melakukan kemitraan dengan pihak swasta dalam modal usaha, pemasaran,
dan pengolahan produk pertanian;
3. Better society adalah upaya mempertahankan kehidupan sosial masyarakat
lokal dengan lebih baik melalui: kegiatan menyama braya, gotong royong,
rapat rutin, serta kemampuan untuk berinteraksi dengan baik terhadap
wisatawan, pihak swasta, maupun instansi pemerintahan terkait.
4. Better living yaitu upaya mewujudkan kehidupan yang layak bagi keluarga
petani, melalui: kecukupan pangan, kecukupan sandang, rumah yang layak
huni, kepemilikan barang-barang tersier, jaminan kesehatan, tingkat
pendidikan yang baik, kepemilikan tabungan atau investasi, dan kepemilikan
aset; serta
5. Better environment yaitu upaya dalam mewujudkan lingkungan yang
mendukung melalui: kemampuan mempertahankan lahan untuk tidak
beralihfungsi, kecukupan penyediaan sarana produksi (saprodi), tersedianya
sarana irigasi yang cukup, tersedia alat-alat pertanian (alsintan), serta
lingkungan pertanian yang tidak tercemar oleh sampah maupun limbah
(Deptan, 2009).

Partisipasi dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan
secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri pariwisata, yaitu
mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, pelaksanaan, sampai dengan
pengawasan dan pengevaluasian, dan penikmatan hasilnya (Hikmat, 2004).
Brandon dalam Sajogjo (2002) menyebutkan bahwa perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan wisata harus melibatkan
masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat setempat. Bentuk
Partisipasi masyarakat meliputi enam kriteria, yakni:
1. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses
perencanaan dan pengembangan ekowisata.
2. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk
mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan ekowisata.
3. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk
melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang
ditimbulkan.
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang
berkaitan dan menunjang pengembangan ekowisata.
5. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat pendapatan
(leakage) serendah-rendahnya, dan
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut menjadi kontrol yang
sangat efektif dan menjamin pengembangan suatu obyek wisata sesuai dengan
perencanaan. Pengaturan ketentuan tentang daya tampung suatu obyek wisata
harus dilaksanakan dengan musyawarah yang melibatkan masyarakat lokal dan
tidak berdasarkan atas kepentingan seseorang atau golongan. Masyarakat setempat
harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat
dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang
akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi
untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus
berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun
sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses pribadi dan sosial dalam rangka pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak (Oka, 2011). Dengan kata lain pemberdayaan komunitas dapat diartikan sebagai upaya peningkatkan kesejahteraan seseorang atau kelompok untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupannya dengan cara meningkatkan kapasitas dari semua komunitas, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan komunitas bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri yang mampu memunculkan potensi yang dimiliki masing-masing individu pada komunitas tersebut, sehingga individu mampu mengembangkan kreativitas serta kemampuan untuk menunjang tingkatkan kejahteraan mereka. Pitana (2005) menyabutkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan kunci utama dalam pembangunan pariwisata, sehingga konsep pemberdayaan muncul sebagai usaha untuk memberikan masyarakat lokal agar terlepas dari ketidakmampuan bersuara (voicelessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam penelitian ini mencakup tiga indikator utama yaitu: 1. Access to information (akses terhadap komunikasi), karena informasi adalah modal dalam pengembangan kemandirian seperti akses jaringan telekomunikasi; akses penyediaan air bersih, listrik, pembuangan limbah; dan 35 akses pelayanan wisata seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, relaksasi, penukaran uang, akomodasi, dan informasi wisata; 2. Accountability (akuntabilitas). Akuntabilitas berbagai pihak sangat diperlukan, termasuk dalam pengembangan kebijakan daerah berupa awigawig setempat, dan pemanfaatan sumberdaya (hasil) dan dana yang seimbang antara masyarakat, pemerintah,dan pengusaha; serta 3. Local organizational capacity (kapasitas organisasi lokal). Proses pemberdayaan masyarakat harus berisikan pembinaan masyarakat dalam pengolahan dan promosi produk wisata, serta pelayanan wisatawan; memobilisasi sumberdaya secara berkelanjutan; dan memberikan pelayanan wisata demi tercipta kenyamaanan wisatawan terkait informasi, produk, keamanan dan kebersihan wisata. Adapun pendekatan dalam pemberdayaan komunitas menurut Eliot dalam Hikmat (2004) ada tiga strategi pendekatan yang dipakai dalam proses pemberdayaan komunitas atau masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan kesejahteraan (the walfare approach), yaitu membantu memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya mereka yang terkena musibah bencana alam; 2. Pendekatan pembangunan (the development approach), memusatkan perhatian pada pembangunan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat; serta 3. Pendekatan pemberdayaan (the empowerment approach), melihat kemiskinan sebagai akibat proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Pemberdayaan merupakan suatu usaha atau proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal, sehingga mereka mampu mengidentifikasikan permasalahan yang ada di daerahnya, menemu kenali potensi yang ada, menganalisis berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk selanjutnya mampu merencanakan berbagai program pembangunan di daerahnya. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah meningkatkan kemandirian masyarakat lokal untuk mampu membuat perencanaan, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan, serta memonitoring atau mengevaluasi terhadap rencana tersebut dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pembangunan sumberdaya yang berkualitas menjadi acuan bagi kegiatan
berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi
sumberdaya, sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola
pemanfaatan sumberdaya yang baik seharusnya dapat memberikan akses kepada
segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan
golongan tertentu. Dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus
memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan
kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Peranan pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam
harus dapat dioptimalkan, karena kualitas sumberdaya sangat penting peranannya
terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara melalui mekanisme
pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan adil, serta perlindungan dari bencana
ekologis. Sejalan dengan otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap
wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
sumberdaya alam dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal
dan tetap terjaganya fungsi lingkungan.
Menurut Yoeti (2002), pengembangan daya tarik wisata sebagai
sumberdaya yang berkualitas dalam peran utamanya pada pembangunan yang
berkelanjutan didasarkan pada empat indikator, antara lain:
1. Natural attraction (daya tarik alam), termasuk dalam kelompok ini adalah
wisata alam, wisata konservasi flora dan fauna dan sebagainya;
2. Cultural Attraction (daya tarik budaya), dalam kelompok ini termasuk
diantaranya kesenian tradisional, upacara keagamaan, festival kesenian, dan
lainnya; serta
3. Social Attraction (daya tarik sosial), yang termasuk kelompok ini adalah tata
cara hidup suatu masyarakat (the way of life), ragam bahasa (languages), dan
upacara keagamaan seperti perkawinan, syukuran, dan lainnya.
Pengelolaan sumberdaya yang berkualitas seharusnya ditujukan pada
upaya-upaya antara lain sebagai berikut.
a. Mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang
tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
b. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari perusakan
sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;
c. Mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bertahap;
d. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat lokal;
e. Menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui
keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
f. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan
konservasi baru di wilayah tertentu; dan
g. Mengikutsertakan masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan
lingkungan global (Dasoprajitno, 2002)
Dengan terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
dan berwawasan keadilan seiring meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta
meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan
yang ditetapkan, maka akan terwujud keadilan antar generasi, antar dunia usaha
dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara berkembang dalam
pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

Pengembangan pariwisata berkelanjutan dianggap sebagai prasyarat utama
dalam pembangunan pariwisata ke depan. Pengembangan tersebut mengacu pada
pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Oka, 2010). Pariwisata berkelanjutan merupakan aktivitas ekonomi penting yang
jika dikembangkan secara tepat bisa mengatasi sejumlah tantangan pembangunan,
termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian
dan keselarasan masyarakat, serta manajemen sumber daya alam dan lingkungan
yang berkesinambungan (Gunawan dalam Darmaputra, 2005). Pendekatan ini
pada dasarnya juga merupakan model pemberdayaan masyarakat yang
memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi
wewenang atau kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk memobilisasi
kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya setempat. Kedudukan
mereka adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan
kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea
dalam Pujaastawa, 2005).
Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan pariwisata
bertumpu pada partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai atraksi budaya
sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Konsep pembagunan
pariwisata berbasis kerakyatan dikemukakan oleh Natori (2001) menekankan
yakni: (1) Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya;
(2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Terwujudnya keseimbangan
antara sumber daya alam dan budaya; (4) Kesejahteraan masyarakat lokal serta (5)
Kepuasan wisatawan. Menurut David Korten dalam Pitana (2006), dalam konsep
community management tiga alasan mengapa masyarakat lokal dijadikan dasar
pembangunan, yaitu:
a. Adanya local variety (variasi antar daerah) berorientasi tidak diberikan
perlakukan yang sama akibat adanya variasi. Situasi daerah yang berbeda
menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda juga, karena masyarakat
lokal dianggap paling dekat hubungannya dengan situasi daerah.
b. Adanya local resources (sumber daya lokal) selama ini secara tradisional
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal sudah lebih
berpengalaman terhadap sumber daya lokal yang sudah berlangsung secara
turun-temurun, serta menjadikan terakumulasinya pengetahuan dalam
pengelolaan. Penyerobotan terhadap pengelolaan akan menyebabkan
ketersinggungan masyarakat lokal terhadap pihak yang berusaha
melakukannya.
c. Adanya, local accountability (tangging jawab lokal) pengelolan yang
dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggung jawab, karena
kegiatan tersebut langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya,
pengelolaan yang dilakukan masyarakat luar sering tidak mempunyai
kedekatan moral dengan masyarakat lokal, dan cenderung kurang mempunyai
rasa tanggung jawab moral.
Menurut Parsons dalam Pitana (2002), masyarakat haruslah dilihat sebagai
suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
Secara fungsional masyarakat adalah sebuah mekanisme, karena masyarakat
menjaga hidupnya dan memenuhi tujuannya dengan menetapkan kembali
keseimbangan alamiah tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), bahwa masyarakat merupakan
suatu sistem di mana masyarakat dalam suatu kelompok memiliki fungsi dan
peranan sesuai dengan strukturnya. Dalam sebuah pengelolaan pariwisata
keterlibatan masyarakat sangat penting dimana keterlibatan dari mereka
dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan perananya sejak dari perencanaan,
sehingga dalam pengelolaan pariwisata suatu daerah dapat berjalan dengan baik.
Nasikun (2000) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan
memiliki beberapa karakteristik ideal sebagai berikut.
1. Usaha yang dikembangkan berskala kecil (small scale), sehingga lebih mudah
diorganisasikan;
2. Pemilihan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal (locally owned
and managed) dimana lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima
oleh masyarakat lokal;
3. Input yang digunakan baik pada saat konstruksi maupun operasi berasal dari
daerah setempat sehingga komponen impornya kecil;
4. Aktifitas berantai (spin-off activity) yang ditimbulkan banyak, oleh karena itu
adanya keterlibatan masyarakat lokal baik secara individual maupun secara
melembaga, menjadi semakin besar. Adanya aktivitas berantai tersebut
memberikan manfaat langsung yang lebih besarbagi masyarakat lokal;
5. Berbasiskan kebudayaan lokal, karena pelakunya adalah masyarakat lokal
dimana lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi,
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun
penerimaan manfaat dan keuntungan;
6. Pengembangan ramah lingkungan, yang terkait dengan adanya konversi lahan
secara besar-besaran serta tidak adanya perubahan bentuk bentang alam yang
berarti;
7. Melekatnya kearifan lokal (local wisdom) karena masyarakat telah
beradaptasi dengan alam sekitarnya;
8. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan, tetapi dapat
menyebar ke berbagai daerah yang mana dalam penyebaran penduduk
menciptakan suatu kawasan wisata alternatif.
Natori (2001) mengemukakan bahwa pariwisata berbasis kerakyatan
menintikberatkan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan
hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengunjung atau
wisatawan yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan-kearifan lokal sebagai daya
tarik wisatanya, dengan tujuan memelihara agar lingkungan tetap lestari,
mengkomsumsi hasil pertanian setempat serta mencintai budaya, adat istiadat
masyarakat setempat.
Dalam pengembangan suatu daerah tujuan wisata sangat diperlukan
adanya partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip pokok struktur fungsionalisme
menurut Sanderson dalam Darma Putra (2010) adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan setiap bagian
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya;
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki
fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara
keseluruhan, sehingga eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat
diperankan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat
diidentifikasikan;
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya,
yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, dimana salah satu
bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat
kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama;
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau
komeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan
penyesuaian pada bagian lain agar tercapai stabilitas;
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat,
tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa pada
konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara
keseluruhan.
David Korten dalam Pujaastawa, dkk (2005) menyatakan bahwa
pengelolaan sumberdaya berbasis kerakyatan didasarkan pada kriteria-kriteria
sebagai berikut:
a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diletakkan pada masyarakat
sendiri.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi
sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat dalam rangka memenuhi
kebutuhan mereka, menjadi fokus utama.
c. Mentoleransi variasi lokal dan oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal.
d. Dalam rangka pembangunan, menekankan social learning yang di dalamnya
terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai
proses evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.
e. Proses pembentukan jaringan antara birokrat dengan LSM organisasi
tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini,
baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan
mengelola berbagai sumber maupun dalam menjaga keseimbangan antar
struktur vertikal dan horisontal.
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan mampu memberikan
keuntungan bagi masyarakat, seperti keuntungan ekonomi sehingga
pemeliharaan lingkungan bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat
setempat. Disamping itu dalam konsep pembangunan pariwisata yang berbasis
kerakyatan perlu diperhatikan suatu konsep keseimbangan antara resources dan
resident, yakni suatu pembangunan yang terintegrasi yang mana masyarakat
sebagai pemain kunci dari kegiatan kepariwisataan tersebut. Keberhasilan
pengelolaan suatu kawasan wisata dengan konsep pengelolaan berbasis
masyarakat dapat diukur dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara
masyarakat lokal, sumber daya alam, sumberdaya budaya, dan wisatawan
(Natori, 2001).
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan dari adanya keinginan
bersama dari semua pihak terkait (antusiasme). Pihak-pihak terkait menjadikan
pembangunan pariwisata kerakyatan menjadi gagasan kolektif yang harus
dilaksanakan secara bersama-sama. Rasa antusiasme diciptakan dan dibangun
dengan cara mengorganisir semua pihak yang terlibat sebagai landasan
pengembangan aktivitas masyarakat. Dengan sendirinya, rasa antusias akan
membentuk suatu sistem kolaborasi (kerja sama), sehingga sumber daya yang ada
dapat dijadikan suatu komoditi industri pariwisata. Sebaliknya, masyarakat lokal
pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik sehingga tercipta suasana
aman dan nyaman bagi wisatawan. Dyana dalam Ardika (2004) juga
menyebutkan kesederhanaan dan keunikan, kehidupan keseharian adat budaya
merupakan modal rakyat sebagai subjek utama dalam mendapat nilai tambah
(value added).
Sistem kolaborasi yang telah terbentuk dalam pariwisata kerakyatan
diusahakan berlangsung dengan harmonis. Pihak Pemda, industri pariwisata,
objek wisata (masyarakat lokal dan lingkungan alam), serta wisatawan dapat
melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan masing-masing mendapat kontribusi
dari kegiatan tersebut. Valene dalam Mowforth (2000) menyebutkan bahwa
bentuk dari pariwisata berbasis kerakyatan, konsisten dengan alam, sosial, dan
masyarakat, serta mengizinkan interaksi dengan berbagi pengalaman antara
wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata seharusnya
semua pihak dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan status (porsi) yang
didapatkan dan pada akhirnya tidak ada pihak merasa dieksploitasi. Konservasi
dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan nilai-nilai dari sumber
daya yang menjadi objek, berusaha menggali dan menemukan sumber daya
lainnya, dan yang paling penting adalah menyeimbangkan pemanfaatan sumber
daya yang dipakai dengan sumber daya yang ada merupakan hal yang diperlukan
dalam pengembangannya.
Pengambilan keputusan mengenai bentuk pengembangan pariwisata di
setiap tempat harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat lokal
dan dapat diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Hal ini dilakukan agar
pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapat
halangan dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal maka
mustahil pengembangan pariwisata akan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan
pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan
pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang
nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga
untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada (Hikmat, 2004). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan berwawasan
kerakyatan akan lebih memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, selanjutnya keseimbangan, dan
keberlanjutan potensi atau modal dasar kepariwisataan di daerah tersebut akan
tetap terjaga dan terpelihara.
Dalam reorientasi atau redesign terhadap model pembangunan pariwisata
Bali menuju pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kerakyatan,
sangat diperlukan adanya usaha pemberdayaan melalui usaha meningkatkan
partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Penerapan pembangunan
tersebut berdasarkan konsep Erawan dalam Oka (2010), yakni:
a. Memberikan keuntungan secara relatif, terjangkau secara ekonomi, dan
secara ekonomis dianggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang
diperoleh (relative advantage);
b. Unsur-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai
kepercayaan setempat (compatibility);
c. Gagasan dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah
dipahami dan dipraktekkan (complexity and practibility); dan
d. Unsur inovasi tersebut mudah diobservasi hanya lewat demontrasi atau
praktek lapangan (observability).

Konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan berawal dari konsep
pembangunan berkelanjutan. Secara umum, konsep pembangunan mencakup
usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi
kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang,
pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi
masyarakat setempat (Dorcey dalam Picard 2006). Djajadiningrat dalam Ardika
(2007) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas
yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan
kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pariwisata dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan kebutuhan
masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan
datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam tujuannya harus menganut
tiga prinsip dasar, yaitu: (1) Kelangsungan ekologi; (2) Kelangsungan sosial
budaya; dan (3) Kelangsungan ekonomi dimana pembangunannya mampu
memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.
Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan
yang mengacu pada pertumbuhan kualitatif dimana bahwa pembangunan dapat
didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi,
adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat” (Piagam Pariwisata
Berkelanjutan dalam Pitana 2002). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk
mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan,
pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan.
Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif
dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber
daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan
kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat, memastikan manfaat
ekonomi yang berkelanjutan serta terdistribusi secara adil pada seluruh
stakeholders. Adapun prinsip-prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan
adalah: 1) menjaga kualitas lingkungan, 2) memberikan keuntungan bagi
masyarakat lokal dan wisatawan, 3) menjaga hubungan antara pariwisata dengan
lingkungan, 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan
wisatawan dan lingkungan, 5) menciptakan kondisi yang dinamis yang
disesuaikan dengan carrying capacity, dan 6) semua stakeholders harus bekerja
sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan
berkelanjutan (Burn dan Holden dalam Ardika (2001). United Nations World
Tourism Organization juga menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata
berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:
1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga
lingkungan hidup;
2. Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang
dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka;
3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun
ruang untuk memeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi
tekanan terhadap lingkungan hidup;
4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan
harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam;
5. Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan
menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung
tempat (UNWTO dalam Robert, 2008).
WTO dalam Pujaastawa (2005) juga menyebutkan ada tiga hal penting
dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu:
1. Quality, sustainable tourism provides a quality experience for visitor,
while improving the quality of the host community and protecting the
quality of environment. Dengan arti bahwa, pariwisata berkelanjutan
menyediakan kualitas bagi pengunjung, sementara kualitas juga berasal
dari peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan perlindungan
mutu lingkungan hidup.
2. Continuity, sustainable tourism ensures the continuity of the natural
resources upon which it based and the continuity of the cultural of the host
community with satisfying experience for visitors. Dalam arti bahwa,
pariwisata berkelanjutan menjamin adanya kontinyuitas sumberdaya alam
serta kelestarian budaya masyarakat lokal (tuan rumah).
3. Balance, sustainable tourism balances the need of the tourism industry,
supporters of environment, and the local community. Dengan arti bahwa,
pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan kelangsungan industri
pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan hidup.
Pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller dalam Pitana (2005)
adalah pariwisata yang dikelola mengacu pada pertumbuhan kualitatif, maksudnya
adalah meningkatkan kesejahteraan, perekonomian dan kesehatan masyarakat.
Peningkatan kulitas hidup hanya dapat dicapai dengan meminimalkan dampak
negatif sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Lima hal yang harus
diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan menurut konsep Muller, yakni: (1)
Pertumbuhan ekonomi yang sehat; (2) Kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Tidak
merubah struktur alam, dan melindungi sumber daya alam; (4) Kebudayaan
masyarakat yang tumbuh secara sehat; (5) Memaksimalkan kepuasan wisatawan
dengan memberikan pelayanan yang baik karena wisatawan pada umumnya
mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan.
Berdasarkan konsep diatas, pembangunan pariwisata keberlanjutan akan
dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumberdaya tidak melampau
kemapuan regenerasi sumberdaya tersebut. Agar tingkat pemanfaatan dapat
terkendali, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam setiap
pembangunan kepariwisataan, antara lain: manfaat pembangunan ekonomi harus
didistribusikan secara adil, dan mereka yang menderita (the needy) harus
mendapatkan prioritas lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil-hasil
pembangunan, serta adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam
pembangunan kepariwisataan termasuk di dalam menikmati manfaat ekonomi
kepariwisataan.
Beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan
wisata dianggap berkelanjutan (Sunaryo dalam Ardika, 2003) yakni:
a. Pertama, mampu berkelanjutan secara lingkungan yaitu pembangunan
pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain
itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk
melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan
wisata (environmentally sustainable).
b. Kedua, secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada
kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa
menimbulkan konflik sosial, serta masyarakat lokal mampu beradaptasi
dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (socially and culturally
acceptable).
c. Ketiga, secara ekonomis menguntungkan dan layak, artinya keuntungan
yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (economically viable).
d. Keempat, memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di
wilayah lingkungan tersebut (technologically appropriate).
Pariwisata berkelanjutan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan
sebuah pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung, sementara itu juga dapat
meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melindungi kualitas
lingkungan. Pariwisata yang menjamin kelangsungan sumber daya alam dan
budaya masyarakat lokal dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung.
Erdington and Smith dalam Nasikun (2007) menyebutkkan bahwa ciri khas dari
pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memegang
teguh konsistensi terhadap nilai alam, sosial dan budaya masyarakat yang dapat
memberikan kepuasan positif dan bernilai pada masyarakat lokal maupun
wisatawan ketika berinteraksi dan bertukar pengalaman
Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pariwisata
berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik (good governance) dimana mampu melibatkan
partisipasi yang aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
lokal. Pariwisata berkerlanjutan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan
antara kebutuhan industri pariwisata, dukungan terhadap lingkungan dan
masyarakat lokal. Jadi, prinsip quality, continuity, dan balance harus diterapkan
dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di dalam pembangunan
pariwisata berkelanjutan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana
agar obyek daerah tujuan wisata yang dikembangkan agar tidak mengganggu
ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak hanya sebagai
objek demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Lingkungan hidup diartikan sebagai suatu sistem yang meliputi lingkungan
hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Jadi,
lingkungan hidup itu memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan makhluk
hidup.
Menurut Undang-undang No. 23 pada tahun 1997 yang menyebutkan bahwa
lingkungan hidup ialah suatu kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan,
serta makhluk hidup yang termauk manusia dan segala perilakunya yang bisa
mempengaruhi segala kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta
makhluk hidup lainnya.
Lingkungan mendukung untuk membangun masyarakat yang bermartabat, dan
bentuk ekonomi yang berkeadilan. Kondisi lingkungan yang buruk akan menyulitkan
masyarakat untuk keluar atau bebas dari kemiskinan dan kelaparan, terutama untuk
masayarakat yang menggantungkan diri pada sektor pertanian. Karena, kondisi
lingkungan yang bagus akan membuat pertanian tersebut produktif.

Kesehatan berasal dari kata sehat, sehat menurut Undang-Undang Pokok
Kesehatan No. 9 Tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang meliputi kesehatan
badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya keadaan bebas dari
penyakit, cacat, dan kelemahan.
Kesehatan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 di artikan sebagai
keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungknkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.
Menurut WHO (1947) Sehat itu sendiri diartikan bahwa suatu keadaan yang
sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit
atau kelemahan. Sehat mempunyai karakteristik berikut yang meningkatkan konsep
sehat yang positif : 1. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh.
2. Memandang sehat dengan mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal.
3. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup.
Berdasarkan beberapa pengertian kesehatan diatas disimpulkan bahwa
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana standar hidup rata-rata
masyarakat di suatu daerah tidak mampu terpenuhi secara ekonomi. Rendahnya
kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan,
sandang, dan papan merupakan salah satu kondisi ketidakmampuan itu.
Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan
masyarakat dan satndar pendidikan, disebut kondisi masyarakat yang miskin.
Menurut Houghton (2012), Kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan
dimana pendapatan konvesional menghubungkan kesejahteraan terutama dengan
kepemilikan barang, sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai seseorang yang
tidak memiliki pendapatan atau konsumsi yang memadai untuk membuat mereka
agar tidak berada dibawah ambang minimal kategori sejahtera.
Kondisi masyarakat yang disebut miskin diketahui berdasarkan kemampuan
pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho, 1995). Cukupnya kebutuhan
akan pangan merupakan salah satu prinsip standar hidup disuatu masyarakat, akan
tetapi juga tercukupnya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Standar
kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu salah satunya adalah tempat tinggal
ataupun pemukiman yang layak. Berdasarkan situasi ini, suatu masyarakat akan
disebut miskin apabila pendapatannya jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan
sehingga orang tersebut tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan
dirinya (Suryawati, 2004).
Pengertian kemiskinan sangat populer akhir-akhir ini yang dijadikan studi
pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Permasalahan kemiskinan masyarakat
yang terjadi di negara-negara ini tidak hanya berupa ketidakmampuan pendapatan,
akan tetapi sudah menjalar pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun
politik (Suryawati,2004). Pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dianggap
memiliki dampak negatif terhadap kemiskinan sebagai bentuk permasalahan
pembangunan sehingga memperluas kesenjangan pendapatan antar masyarakat
maupun antar daerah (inter region income gap) (Harahap,2006). Saat ini studi
pembangunan tidak hanya fokus untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan
kemiskinan akan tetapi juga mulai mengidentifikasikan aspek-aspek yang
menjadikan miskin.

SDGs menurut BAPPENAS adalah “Agenda 2030 untuk pembangunan
keberlanjutan atau sebuah kesepakatan pembangunan baru yang disepakati saat
pertemuan dunia september 2015 untuk mendorong perubahan-perubahan yang
bergeser ke arah pembangunan keberlanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia
dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip-prinsip yang bersifat universal, integrasi,
dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan
atau “No-one left behind”. Masa tenggat waktu untuk SDGs ini adalah tahun 2030.
SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan
pencapaian (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.”
Menurut UNDP SDGs atau yang lebih dikenal dengan Global Goals adalah
“Ajakan secara universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi planet
ini dan memastikan bahwa semua orang menikmati kedamaian dan kemakmuran. 17
Tujuan SDGs ini membangunan kesuksesan Tujuan Pembangunan Millennium
(MDGs), sementara SDGs mencakup bidang baru seperti perubahan iklim,
ketidaksetaraan ekonomi, inovasi, konsumsi berkelanjutan, perdamaian dan keadilan,
diantara prioritas lainnya. Tujuannya saling berhubungan-seringkali kunci sukses
pada seseorang akan melibatkan penanganan masalah yang lebih sering dikaitkan
dengan masalah lainnya.”
SDGs ini merupakan penyempurnaan dari MDGs Apabila di MDGs ini hanya
menargetkan pengurangan “Setengah”, sedangkan untuk SDGs ini menargetkan
untuk menuntaskan seluruh indikator atau “Zero Goals”. Dan pada SDGs ini tidak
hanya memuat goals tetapi juga cara pelaksanannya (Means of Implementation).
SDGs ini lebih komprehensif disusun dengan melibatkan lebih banyak negara
dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang. SDGs juga
memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
Pada agenda 2030 ini lebih menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi
tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan SDGs :
1. Universality – SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara
berkembang.
2. Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada
semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan.
3. No one Left Behind – Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan
dan pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Peran dan keterlibatan pemangku kepentingan pada implementasi SDGs :
1. Pemerintah dan Parlemen
a. Penetapan indikator
b. Kebijakan dan program
c. Persiapan data dan informasi
d. Sosialisasi / diseminasi, komunikasi dan advokasi
e. Monev dan pelaporan
f. Dukungan regulasi dan anggaran
2. Akademisi dan Pakar
a. Peningkatan kapasitas
b. Pemantauan dan evaluasi
c. Policy Paper atau Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation
3. Filantropi dan Bisnis
a. Advokasi pelaku usaha
b. Fasilitasi program
c. Peningkatan kapasitas d. Dukungan pendanaan
4. OMS dan Media
a. Diseminasi dan advokasi
b. Fasilitasi program
c. Membangun pemahaman publik
d. Diseminasi dan monitoring

Pada bulan september 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia telah menyetujui delapan MDGs (MDG)
sebagai komitmen untuk meniadakan kemiskisnan dan mencapai tujuan
pembangunan manusia lainnya pada tahun 2015.
Millennium Development Goals menurut Todaro dan Smith (2009), merupakan
seperangkat delapan tujuan yang disepakati oleh para anggota PBB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) di tahun 2000 untuk :
1. Mengentaskan kemiskinan dan kelaparan ekstrem;
2. Mewujudkan pendidikan dasar universal;
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
4. Mengurangi tingkat mortalitas anak; meningkatkan kessehatan ibu;
5. Memerangi HIV / AIDS, malaria, dan penyakit yang lainnya;
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
7. Membina kerja sama global bagi pembangunan.
Tujuan-tujuan ini direncanakan secara khusus untuk dicapai pada tahun 2015.

Pembangunan keberlanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu
Sustainable Development. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987) bagaimana
memperbaiki kehancuran dari suatu lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan dari
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial merupakan salah satu faktor yang harus
dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan keberlanjutan
dijabarkan menjadi tiga tiang utama yang saling bergantung dan memperkuat satu
sama lain yitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Lebih jauh memperdalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan yaitu
dengan menyebutkan bahwa “….keragaman budaya penting bagi manusia
sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam”. Dengan demikian
“pembangunan tidak hanya dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga
sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral dan spiritual”.
Dalam pandangan ini, keragaman “pertumbuhan ekonomi” itu sendiri bermasalah,
karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas (UNESCO, 2001). Budimanta (2005), mengartikan pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara
pandang mengenai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana
dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan
umat manusia dengan tidak mengurangi akses dan kesempatan untuk menikmati dan
memanfaatkannya kepada generasi yang akan datang.
Salim (2003), mengungkapkan bahwa pembangunan berkelanjutan harus
diarahkan untuk pemberatasan kemiskinan (sasaran ekonomi), penimbangan:
ekuitisosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan
hidup(sasaran lingkungan). Untuk itu maka diusahakan investasi dalam modal:
ekonomi (finansial, modal mesin, dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan
dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi-sumber daya alam
diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).
Berdasarkan beberapa pengertian pembangunan keberlanjutan diatas jadi
pembangunan keberlanjutan disimpulkan yaitu suatu pembangunan yang memenuhi
kebutuhan di masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi
kebutuhan pada generasi yang akan datang atau sudah tercapainya sasaran ekonomi,
sosial dan lingkungan dari generasi ke generasi. Pembangunan keberlanjutan sebagai
pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.
Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan
kualitas lingkungannya yang harus tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak
dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan hilang
dan menyebabkan kemiskinan akibat timbulnya permasalahan seperti kelaparan,
pencemaran, kesulitan pemenuhan air bersih, dan lain lain.

Menurut Oxford Dictionary Prioritas adalah sebagai suatu keadaan dimana
seseorang atau sesuatu dianggap dan diperlukan lebih penting dari pada yang
lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prioritas merupakan sesuatu yang
diutamakan dan didahulukan daripada hal yang lainnya. Adapula yang
mendefinisikan prioritas sebagai urutan kepentingan yang harus didahulukan dab
mana kepentingan yang menunggu.
Dalam menentukan prioritas kita harus menentukan skala prioritas, yaitu
tingkatan atau urutan kondisi untuk menentukan dan membandingkan seberapa besar
atau seberapa penting suatu hal harus dilakukan.
Wahyu et al. (2008), mengartikan skala prioritas sebagai suatu daftar yang
berisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia sesuai dengan tingkatan
pemenuhannya dan membandingkan seberapa pentingnya hal yang harus dilakukannya tersebut. Pada umumnya skala prioritas dibagi menjadi 6 kategori yaitu
Emergency, Urgent, High Priority, Medium Priority, Low Priority, dan No Priority.
Dalam skripsi ini skala prioritas berdasarkan kepentingan menurut responden
itu sendiri. Responden diminta untuk memberikan ranking atau peringkat
kepentingan untuk SDGs dan urutan kepentingan pada masalah-masalah sosial yang
sudah tersedia. Peringkat 1 (satu) adalah yang paling penting sampai peringkat 17
(tujuh belas) adalah yang paling tidak penting.

Proses pembentukan persepsi disini merupakan hal yang harus dibahas dalam
penelitian, karena merupakan langkah pertama untuk menentukan bagaimana
persepsi mahasiswa akuntansi mengenai prioritas SDGs. Adapun proses
pembentukan persepsi menurut Walgito (2000) diuraikan sebagai berikut :
Objek menimbulkan stimulus dan stimulus mengenai alat indera atau
reseptor. objek dan stimulus itu menjadi satu misalnya dalam hal tekanan. Benda
sebagai objek langsung mengenai kulit sehingga akan terasa tekanan tersebut. Proses
stimulus mengenai alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak proses ini
disebut sebagai proses psiologis. Kemudian terjadilah proses diotak sebagai pusat
kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat dan apa yang didengar atau
apa yang diraba. Proses yang terjadi diotak atau dalam pusat kesadaran ini yang
disebut proses psikologis. Dengan demikian dikemukakan terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya : apa yang dilihat, apa yang
didengar, dan apa yang diraba yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera, proses
ini merupakan proses terakhir dari persepsi diambil oleh individu dalam berbaagai
macam bentuk.
Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa proses pembentukan suatu
persepsi melewati beberapa proses seperti penglihatan, pendengaran, dan perabaan
melalui alat indera terhadap objek yang dijadikan perhatian.

Menurut Robbins (2009) persepsi dipengaruhi ketika sesorang individu
melihat sebuah target dan berusaha untuk mengintepretasikan apa yang dilihatnya,
interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagi karakteristik pribadi dari pembuat
persepsinya (individu) tersebut.
Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya saja, tetapi melalui proses
dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang
menyebabkan setiap orang memiliki interprsetasi yang berbeda-beda, walaupun apa
yang dilihatnnya itu adalah sama. Menurut Robbins (2009), terdapat tiga faktor yang
mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu :
1. Individu yang bersangkutan (pemersepsi)
Apabilsa seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasinya
mengenai apa yang dilihatnya itu, maka individu tersebut akan dipengaruhi oleh
karakteristik individual yang dimilikinya seperti :
a. Sikap
Setiap individu mempunyai intepretasi yang berbeda terhadap sesuatu hal
yang dilihatnya.
b. Kepribadian
Keseluruhan tingkah laku seseorang yang merupakan hasil dari pertumbuhan
dalam suatu lingkungan memiliki pengaruh yang kuat terdapatpersepsi yang
akan dibentuknya.
c. Motif
Kebutuhan yang tidak terpuaskan mendorong individu dan memiliki
pengaruh yang kuat terhadap persepsi yang dibentuk. d. Minat
Apa yang diperhatikan seseorang dalam suatu situasi bisa berbeda dari apa
yang dirasakan oleh orang lain. Fokus dari perhatian seseorang yang
dipengaruhi oleh minat masing-masing individu, karena minat seseorang
berbeda satu dengan yang lainnya
e. Pengalaman masa lalu
Seorang individu merasakan pengalaman masa lalu yang dihubungkan
dengan hal yang terjadi sekarang.
f. Harapan-harapan
Ekspektasi bisa mengubah persepsi individu dimana individu tersebut
melihat apa yang diharapkan dari apa yang terjadi sekarang.
2. Sasaran dan persepsi
Sasaran dan persepsi berupa orang, benda, ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu
biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang bagaimana mereka melihatnya.
Persepsi terhadap sasaran bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan orang
yang terlibat dan bukan dilihat secara teori. Hal tersebut yang menyebabkan
seseorang cenderung mengelompokkan orang, benda maupun peristiwa sejenis
dan memisahkannya dari kelompok lain yang tidak serupa.
3. Situasi
Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi
tersebut timbul, harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang
disebutkan berperan dalam pembentukan persepsi seseorang.  Pendapat lain diungkapkan oleh Walgito (2000) faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi ter dua yaitu :
1. Faktor Internal
Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar
belakang pendidikan, alat indera, syaraf atau pusat susunan syaraf, kepribadian
dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu.
2. Faktor eksternal
Faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang, keadaan,
intesitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan
didasari atau tidaknya rangsangan tersebut.

Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap persoalan yang dialaminya dan setiap informasi tentang lingkungannya melalui panca inderanya (melihat, mendengar, mencium, menyentuh, dan merasakan). Hal ini terjadi karena persepsi yang berbeda walaupun melihat objek yang sama. Menurut Robbins (2009) persepsi (perception) didefinisikan sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima oleh individu tersebut pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu adanya perbedaan saat timbul. “Persepsi adalah kesan seseorang terhadap suatu objek persepsi tertentu yang dipengaruhi faktor internal, yakni perilaku yang berada dibawa kendali pribadi dan faktor eksternal, yakni perilaku yang dipengaruhi oleh situasi di luarnya.” (Depdiknas, 2003) Berdasarkan beberapa pengertian persepsi diatas disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu penilaian atau kesan seseorang terhadap suatu objek yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan persepsi orang-orang terhadap objek yang sama bisa saja mempunyai penilaian yang berbeda-beda.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), mengartikan legitimasi sebagai suatu
hal yang penting bagi suatu organisasi dan batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial. Reaksi terhahadap batasan tersebut adalah mendorong pentingnya analisis perilaku dari suatu organisasi dengan memperhatikan
lingkungan sekitarnya.
Legitimasi menggambarkan akar dari kesesuaian antara organisasi dengan
lingkungan budayanya. Legitimasi juga dianggap sebagai menyamakan suatu
persepsi atau asumsi yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu
organisasi tersebut merupakan suatu tindakan yang diinginkan, pantas, sesuai dengan
sistem norma, nilai, dan kepercayaan (Suchman, 1995 dalam Rosita Candra 2009).
Suatu organisasi diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya
dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial yang selalu berkembang
dalam lingkungan masyarakat seiring dengan berjalannya waktu agar tidak terjadi
legitimasi gap diantara keduanya.
Menurut Wartici dan Mahon (1994) dalam Ghozali dan Chariri (2007),
Legitimasi gap teriadi karena :
1. Ada perubahan dalam kinerja suatu organisasi tetapi harapan masyarakat
terhadap kinerja suatu organisasi tersebut tidak berubah
2. Kineria suatu organisasi berubah namun harapan masyarakat tidak berubah
3. Kineria suatu organisasi dan harapan masyarakat terhadap kinerja organisasi
tersebut berubah kearah yang berbeda.
Sesuai dengan penjelasan mengenai teori legitimasi diatas diartikan bahwa
perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau mahasiswa itu sudah
sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang ada pada lingkungan masyarakat.
Sehingga, dengan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau
mahasiswa membantu untuk tercapainya SDGs.

Menurut Freeman dan McVea (2001), Stakeholder adalah setiap individu atau
kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu
organisasi. Berdasarkan karakteristiknya, Stakeholder dibagi menjadi dua, yaitu :
1. Stakeholder Primer
Merupakan seseorang atau kelompok yang tanpanya maka suatu organisasi atau
perusahaan tidak bertahan, seperti karyawan, konsumen, pemasok, shareholder,
investor,dan pemerintah.
2. Stakeholder Sekunder
Merupakan mereka yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu organisasi
atau perusahaan, namun mereka tidak melakukan hubungan transaksi dengan
perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya (Clarkson, 1995). Stakeholder merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan SDGs.
Karena, dengan adanya stakeholder maka bisa melakukan hal-hal yang mendukung
untuk bisa tercapainya tujuan –tujuan dari SDGs ini.
Stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi
SDGs terdiri dari pemerintah, parlemen, filantropi, bisnis, akademisi, pakar, dan
media. Salah satu dari pemangku kepentingan tersebut terdapat akademisi dan
mahasiswa termasuk kedalamnya. Dimana mahasiswa akuntansi mempunyai latar
belakang ekonomi, maka mahasiswa sebagai generasi muda yang berintelektual
diminta untuk berpikir kritis dan berkontribusi positif bagi pembangunan negara ini.
Mahasiswa ketika lulus kuliah dan terjun ke dunia pekerjaan akan menjadi generasi
baru yang akan menentukan perubahan pada Indonesia.
Dalam upaya menanggulangi masalah serta untuk upaya pembangunan
perkembangan Indonesia mahasiswa juga menyumbangkan pikiran-pikiran
kreatifnya. Pikiran-pikiran kreatif mahasiswa disampaikan kepada pemerintah untuk
dipertimbangkan kelayakan ide-idenya tersebut. Dengan begitu diharapkan untuk
mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa, melahirkan
mahasiswa yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan memberikan solusi untuk
masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

Theory Planned Behavior adalah teori hasil pengembangan dan
penyempurnaan dari reason action theory yang dikemukakan oleh Fishbein dan
Ajzen (1975). Teori ini memiliki fokus utama yang sama dengan reason action
theory yaitu menekankan pada intensi seseorang untuk melakukan suatu perilaku
tertentu. Intensi dinilai untuk melihat faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi
perilaku. Intensi merupakan suatu tanda seberapa keras orang mau berusaha untuk
melakukan suatu perilaku dan seberapa besar usaha yang dikeluarkan seseorang
tersebut.
Fishbein dan Ajzen (1975) mengemukakan bahwa dalam reason action theory
terdapat faktor sikap pribadi dan norma subjektif untuk penentu intensi seseorang
yang mempengaruhi suatu perilaku. Sikap pribadi merupakan evaluasi positif dan
negatif suatu individu terhadap perilaku tertentu, sedangkan norma subjektif adalah
persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan
perilaku tertentu. Namun, reason action theory dinilai belum menielaskan tingkah
laku yang tidak sepenuhnya berada dibawah kontrol seseorang. Oleh karena itu,
ditambahkan satu faktor yang menentukan intensi dalam theory of blanned behavior
yaitu perceived behavioral control. Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perceived behavioral control merupakan persepsi suatu individu terhadap kontrol yang
dimilikinya sehubunngan dengan perilaku tertentu. Faktor ini menunjukkan mudah
atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu yaitu persepsi suatu individu dan
diasumsikan sebagai gambaran dari pengalaman masa lalu dan juga hambatan yang
diantisipasi.
Berdasarkan penjelasan diatas Theory of Planned Behavior didasarkan pada
asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasiinformasi yang mungkin berguna baginya secara sistematis. Orang harus memikirkan
akibat dari tindakan yang akan mereka lakukan sebelum mereka memutuskan untuk
melakukan atau tidak melakukannya perilaku-perilaku tertentu.

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Yogyakarta antara
lain, dikutip dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP,
2017):
1. Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/jasa
Pemerintah
2. Peraturan Presiden No 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
3. Peraturan Presiden No 04 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
4. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta
5. Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik
Dari regulasi-regulasi tersebut, konsep ramah lingkungan dalam pengadaan
hanya tercantum dalam:
1. Peraturan Presiden no 54 Tahun 2010
Tertera dalam Bab XII Pasal 105 ayat 1-3 yang memuat konsep ramah
lingkungan. Konsep ramah lingkungan dikatakan sebagai proses pemenuhan
kebutuhan barang/jasa dalam keseluruhan tahapan proses pengadaannya dapat
memberikan manfaat untuk Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi (K/L/D/I) sebagai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian, dengan
meminimalkan dampak kerusakan lingkungan. Konsep Pengadaan Ramah
Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratanpersyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam
secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan
karakteristik pekerjaan. Pengadaan barang/jasa dilakukan dengan
memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (value for money).
2. Peraturan Walikota Yogyakarta No 65 Tahun 2015
Dalam Pasal 38 Ayat 3 menyatakan bahwa kontrak paling sedikit memuat
ketentuan, salah satunya memuat ketentuan mengenai bentuk dan tanggung
jawab gangguan lingkungan.

Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan menurut Peraturan
Walikota No. 65 Tahun 2015 sebagai berikut:
1. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
Meliputi pemilihan sistem pengadaan, penetapan metoda kualifikasi,
penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS dan pelimpahan dokumen
lelang.
2. Pelaksanaan pemilihan
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
4. Kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, dokumen meliputi adendum surat
perjanjuan, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum
kontrak, spesifikasi khusus/umum, gambar, dan dokumen lain. Untuk dokumen
jasa konsultansi, dokumen meliputi: adendum, pokok perjanjian, surat
penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum,
kerangka acuan kerja, dan dokumen lain.
5. Pelaksanaan kontrak meliputi pemberitahuan mulai dan selesainya pekerjaan,
sanksi, prestasi, denda dan serah terima pekerjaan.Proses Pengadaan Barang/Jasa
Proses pengadaan barang/jasa melalui pelelangan menurut Peraturan
Walikota No. 65 Tahun 2015 sebagai berikut:
1. Tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
Meliputi pemilihan sistem pengadaan, penetapan metoda kualifikasi,
penyusunan dokumen pengadaan, penetapan HPS dan pelimpahan dokumen
lelang.
2. Pelaksanaan pemilihan
3. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
4. Kontrak. Untuk pekerjaan konstruksi, dokumen meliputi adendum surat
perjanjuan, pokok perjanjian, surat penawaran, syarat-syarat khusus/umum
kontrak, spesifikasi khusus/umum, gambar, dan dokumen lain. Untuk dokumen
jasa konsultansi, dokumen meliputi: adendum, pokok perjanjian, surat
penawaran, syarat-syarat khusus/umum kontrak, spesifikasi khusus/umum,
kerangka acuan kerja, dan dokumen lain.
5. Pelaksanaan kontrak meliputi pemberitahuan mulai dan selesainya pekerjaan,
sanksi, prestasi, denda dan serah terima pekerjaan.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya, menurut
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.
Pekerjaan konstruksi yang dimaksud adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik
lainnya. Jasa konsultansi yang dimaksud adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan
adanya olah pikir (brainware).

Tujuan E-P menurut Peraturan Walikota Yogyakarta no 137 tahun 2009
adalah meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dari
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah serta meminimalisir tatap muka
langsung antara para pihak dalam pengadaan untuk mengurangi potensi Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Manfaat dari E-P adalah tercapainya kolaborasi yang baik antara pembeli
dan pemasok, mengurangi penggunaan tenaga lapangan, meningkatkan koordinasi,
mengurangi biaya transaksi dan siklus pengadaan, tingkat persediaan yang rendah
dan transparansi yang baik menurut Palmer (2003). Selain itu, manfaat ramah
lingkungan yang dirasa adalah efisiensi penggunaan kertas, mengurangi polusi
karena pelaku pengadaan hanya perlu berinteraksi di web tanpa perlu berpindah
tempat menurut Achterstraat dikutip dari Nurmandi dan Kim (2015) dan
sebagainya. E-P dinilai merupakan alat yang baik dalam menunjang implementasi
GPP menurut European Commision (2016).

Di Kota Yogyakarta, pengadaan barang/jasa dalam konstruksi bangunan
gedung yang ada, menerapkan sistem pengadaan secara elektronik yakni EProcurement (E-P) sejak diterbitkannya Peraturan Walikota Yogyakarta No 31
Tahun 2008. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012
Pasal 37, E-P adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan
menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan
perundang undangan. Ruang lingkup E-P meliputi proses pengumuman pengadaan
barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang pengadaan barang/jasa.
Susunan organisasi pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Walikota
Yogyakarta No. 65 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PA merupakan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas
pokok beberapa diantaranya adalah menetapkan rencana umum anggaran dan
menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan dan
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPPKom)
PPPKom memiliki tugas pokok diantaranya menetapkan rencana pengadaan
barang/jasa meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) dan rancangan kontrak serta melaksanakan kontrak dengan penyedia
barang/jasa.
3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pejabat pengadaan memiliki tugas pokok diantaranya adalah menetapkan
Dokumen Pengadaan, mengumumkan pelaksanaan di Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE), menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui
prakualifikasi dan kualifikasi dan menetapkan penyedia barang/jasa untuk
pengadaan langsung/penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket pekerjaan konsultansi bernilai
paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melaksanakan pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi bernilai
diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). ULP juga dapat
melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paket
pekerjaan konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
PPHP memiliki tugas pokok beberapa diantaranya adalah melakukan
pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
yang tercantum di kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pengadaan barang/jasa
publik atau disebut juga pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa

Dalam beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa terdapat beberapa
hambatan dalam penerapan GPP dikutip dari Testa dkk (2015) antara lain:
1. Finansial sebagai kendala utama menurut Bouwer dkk, Walker dkk dan
Brammer dan Walker. Adanya kecenderungan untuk menggunakan produk
yang lebih murah dibandingkan produk yang berkelanjutan dan lebih
mahal menurut Willis.
2. Kurangnya kesadaran terhadap GPP di lingkungan kerja menurut Swanson
dkk, Bjorklund dkk dan Bratt dkk seperti pentingnya melaksanakan agenda
GPP oleh manager atau kesadaran antar pegawai akan GPP.
3. Kurangnya pengetahuan, informasi dan kompetensi diantara pihak-pihak
yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa serta bagaimana
memformulasi referensi-referensi yang ada menurut Varnas.

Label merupakan pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dalam
suatu produk atau jasa menurut ISO 14020 : 1998 yang dikutip dari Indonesia
Green Product (2014). ISO mengembangkan tiga tipe ekolabel yaitu :
1. Tipe I Ekolabel Multikriteria (ISO 14024)
Tipe I ekolabel multikriteria merupakan pernyataan bahwa produk tersebut
telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga atau
organisasi yang mengembangkan program ekolabel tersebut dan telah
dilakukan verifikasi oleh lembaga sertifikasi ekolabel. Kementerian Negara
Lingkungan Hidup merumuskan penerapan ekolabel di Indonesia, Badan
Standardisasi Nasional (BSN) mengesahkan kriteria (standar) ekolabel,
Komite Akreditasi Nasional mengakreditasi Lembaga Sertifikasi Ekolabel
(LSE) dan LSE mengevaluasi dan menerbitkan sertifikat ekolabel (MENLH,
2006)
2. Tipe II Klaim Lingkungan Swadeklarasi (ISO 14021)
Klaim lingkungan swadeklarasi merupakan klaim lingkungan mandiri terhadap
aspek lingkungan pada suatu produk oleh produsen, importir, distributor,
pengecer (retail) perwakilannya, pemilik merek dagang atau pihak lain yang
memenuhi legalitas usaha sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Klaim
yang dibuat sertifikasi pihak ketiga namun jika ada pihak lain yang ingin
membuktikan kebenarannya, pembuat klaim harus dapat
membuktikannya. Contoh dari klaim lingkungan swadeklarasi yang sering
dipakai compostable (dapat dibuat kompos), degradable (dapat terurai),
recyclable (dapat didaur ulang), recycled content (kandungan hasil daur ulang),
reduced energy consumption (pengurangan konsumsi energi), reduced water
consumption (pengurangan konsumsi air), reusable (dapat digunakan kembali),
refillable (dapat diisi ulang), waste reduction (pengurangan limbah) dan
lainnya.
3. Tipe III Deklarasi Kuantifikasi Aspek Lingkungan Produk (ISO 14025)
Deklarasi kuantifikasi aspek lingkungan produk menginformasikan aspek
lingkungan pada produk secara kuantitatif berdasarkan daur hidup suatu
produk, mulai ekstraksi bahan baku, proses produksi, transportasi, pengunaan
sampai dengan produk tersebut tidak lagi digunakan. Hasil kuantifikasi aspek
lingkungan tersebut biasanya dituangkan dalam Environmental Product
Declaration (EPD)

Green Building Council Indonesia (GBCI) pada tahun 2014 menerbitkan
standar spesifikasi bangunan hijau berupa GREENSHIP rating tools. Untuk
bangunan baru terdapat dalam GREENSHIP Bangunan Baru / New Building (NB)
– Perangkat tolok ukur untuk bangunan baru versi 1.2. Setiap rating dipersiapkan
dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi, karakter alam serta peraturan dan
standar yang berlaku di Indonesia. GREENSHIP disusun dengan melibatkan para
pelaku sektor bangunan yang ahli di bidangnya seperti arsitek, industri bangunan,
teknisi mekanikal elektrikal, desainer interior, arsitek lansekap, dan lainnya.
GREENSHIP terbagi atas enam kategori yang terdiri dari :
1. Tepat Guna Lahan – Appropriate Site Development (ASD)
2. Efisiensi dan Konservasi Energi – Energy Efficiency & Conservation (EEC)
3. Konservasi Air – Water Conservation (WAC)
4. Sumber & Siklus Material – Material Resources & Cycle (MRC)
5. Kualitas Udara & Kenyamanan Udara Dalam Ruang – Indoor Air Health &
Comfort (IHC)
6. Manajemen Lingkungan Bangunan – Building & Enviroment Management
(BEM).

Menurut European Commission (2016), konsep ramah lingkungan untuk
pengadaan barang/jasa perencanaan bangunan gedung baru dapat diterapkan ke
dalam tahapan pengadaan yakni:
1. Seleksi tim desain dan kontraktor
Memilih tim desain dan konstruksi yang berpengalaman dalam green building,
untuk memperoleh hasil akhir yang lebih maksimal.
2. Detail desain dan persyaratan kinerja
Desain dan spesifikasi teknis dapat diformulasi berdasarkan standar yang ada,
dapat merujuk kriteria dalam label lingkungan, mempertimbangkan efisiensi
penggunaan sumber daya. Contohnya memperhatikan penggunaan komponen
hemat air untuk keran, shower, toilet dan urinal, memperhatikan kualitas udara
ventilasi yang seimbang, pencahayaan natural dan kenyamanan suhu dalam
ruangan, menginstall Building Energy Management System yakni sistem
komputer yang dapat mengontrol dan memonitor penggunaan energi dalam
gedung seperti pendingin ruangan, pemanas, pencahayaan dan lain-lain.
3. Persiapan lahan meliputi dekonstruksi
Dalam mempersiapkan lahan untuk konstruksi meliputi dekonstruksi
diperlukan audit dan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses tersebut.
4. Konstruksi bangunan
Dalam kegiatan konstruksi bangunan memperhatikan efisiensi sumber daya air,
memperhatikan sumber material seperti menggunakan kayu bersertifikat,
menggunakan material lokal, bekas/daur ulang dan ramah lingkungan dan
mengelola limbah konstruksi.
5. Serah terima.
Melakukan testing-commisioning yang baik dan benar dengan prosedur yang
sesuai, memastikan segala instrumen yang terpasang sesuai dengan desain dan
spesifikasi