Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

Kahn (1990) menganalisa tiga hal yang dapat dijadikan prediktor
keterikatan kerja, yaitu:
a. Kebermaknaan (Meaningfulness)
Meaningfulness psychological dapat dilihat sebagai perasaan
bahwa seseorang menerima pengembalian atas investasinya pada
organisasi berupa harga atau pembayaran, energi kognitif maupun
energi emosional. Hal-hal yang mempengaruhi kebermaknaan yaitu
tugas, peran dan interaksi kerja.
b. Keamanan (Safety)
Keamanan, kenyamanan, jaminan perlindungan yang
mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengekspresikan dirinya
tanpa takut, kebebasan berekspresi, kejujuran, sehingga tercipta
kondisi dimana seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan
baik. Hal-hal yang dapat mempengaruhi keamanan yaitu hubungan
interpersonal, dinamika kelompok, gaya dan proses manajemen, serta
norma dan organisasi.
c. Ketersediaan (Availability)
Ketersediaan secara fisik, emosional, serta psikologis dalam
menyelesaikan sebuah pekerjaan. Memiliki kapabilitas untuk
mengelola fisik, energi emosional, dan intelektual dalam melakukan
pekerjaannya. Hal-hal yang mempengaruhi ketersediaan adalah energi
fisik, emosional, keamanan dan kehidupan luar.
Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja
karyawan menurut Saks (2006) yang didasari oleh penelitian Khan, yaitu:
a. Karakteristik Pekerjaan (Job Characteristic)
Berdasarkan pendapat Hackman & Oldham (1980) job
characteristic memiliki lima inti yang terdiri dari skill variety task
identity, task significance dan feedback form job (Saks, 2006). Beban
kerja serta kondisi pengawasan juga merupakan hal penting dalam
karakteristik pekerjaan dan menurut Maslach et al., (2001) kedua hal
tersebut dapat mempengaruhi keterikatan. Pada kenyataannya,
karakteristik pekerjaan khususnya umpan balik dan otonomi, secara
konsisten berhubungan dengan rasa hormat.
b. Penghargaan dan Pengakuan (Reward and Recognition)
Timbal balik atas investasi yang diberikan oleh karyawan dapat
berasal dari penghargaan eksternal serta pengakuan atas kinerjanya.
Oleh karena itu, seorang karyawan umumnya lebih memilih pekerjaan
yang mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang lebih besar atas
kinerjanya. Berdasarkan pendapat Maslach et al., (2001) rendahnya
penghargaan atas kinerja karyawan dapat mengarah pada rendahnya
loyalitas, oleh karena itu pengakuan dan penghargaan adalah faktor
penting dalam keterikatan karyawan (Saks, 2006).
c. Dukungan Organisasi (Perceived Organizational Support)
Menurut Rhoades & Eisenberger (2002) menyatakan bahwa
dukungan organisasi mengacu pada kepercayaan pada organisasi yang
menghargai kontribusi dan memperhatikan kesejahteraan karyawan.
Secara khusus, dukungan organisasi menciptakan kewajiban
organisasi dalam menciptakan kesejahteraan karyawan yang
selanjutnya hal tersebut akan membantu organisasi mencapai tujuan
(Saks, 2006). Lebih lanjut, Rhoades et al., (2001) menyatakan bahwa
karyawan yang memiliki dukungan organisasi lebih tinggi, memiliki
kemungkinan untuk lebih terikat terhadap pekerjaan dan terhadap
organisasi.
d. Dukungan Pengawas (Perceived Supervisor Support)
Para karyawan umumnya cenderung melihat supervisor mereka
sebagai indikasi atas dukungan organisasi dari organisasi yang
dinaungi. Menurut Maslach et al., (2001) minimnya dukungan
supervisor menjadi faktor yang sangat penting terkait dengan burnout
(Saks, 2006). Selain itu, supervisor dipercaya sebagai faktor yang
sangat penting untuk membangun keterikatan dan merupakan akar
jika terjadi ketidakterikatan. (Bates, 2004; Frank et al., 2004).
e. Prosedural dan Keadilan Distributif (Prosedural and Distributive
Justice)
Bagi organisasi, sangat penting untuk dapat memprediksi serta
konsisten dalam hal bagaimana prosedur mengalokasikan dan
mendistribusikan rewards bagi karyawan (Colquit, 2001). Sementara
itu, pendistribusian terkait dengan persepsi atas keadilan dari
keputusan yang dihasilkan, prosedur mengacu pada keadilan yang
dirasakan dari cara dan proses yang digunakan untuk menentukan
jumlah dan distribusi kepada sumber dayanya (Saks, 2006).
Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh beberapa peneliti di
atas, penulis menggunakan faktor-faktor keterikatan kerja dari Saks (2006)
yang meliputi karakteristik pekerjaan, penghargaan dan pengakuan,
dukungan organisasi, dukungan pengawas, prosedural dan keadilan
distributif. Dalam penelitian ini, penulis memilih dua faktor, yaitu
karakteristik pekerjaan dan dukungan organisasi. Kedua faktor ini
digunakan untuk menentukan pengaruhnya terhadap keterikatan kerja
karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal dengan asumsi:
setiap karyawan memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda-beda, oleh
karena itu setiap karyawan harus mampu mengidentifikasi karakteristik
tugas dari pekerjaannya. Dengan demikian, karakteristik pekerjaan
merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh karyawan. Selain itu,
dengan adanya dukungan organisasi akan menjadi bukti bahwa perusahaan
menghargai kontribusi karyawan. Maka, dukungan organisasi juga
merupakan faktor penting yang menjadi bentuk respon karyawan terhadap
dukungan yang diberikan oleh perusahaan.

Aspek Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

Schaufeli et al., (2002) menyatakan bahwa terdapat tiga aspek
yang dapat menandakan individu memiliki keterikatan dengan pekerjaan
yaitu:
a. Semangat (Vigor)
Vigor ditandai dengan tingkatan energi dan resiliensi mental yang
tinggi saat bekerja, kemauan untuk memberikan usaha dalam suatu
pekerjaan, memiliki kemampuan untuk tidak mudah lelah dan tekun
terutama saat menghadapi kesulitan. Orang-orang yang memiliki skor
tinggi pada aspek ini pada umumnya memiliki banyak energi,
semangat dan stamina ketika bekerja. Sementara itu, orang-orang
yang memiliki skor rendah pada aspek ini memiliki energi, semangat
dan stamina yang rendah ketika bekerja.
b. Dedikasi (Dedication)
Dedication ditandai dengan perasaan yang berarti, perasaan
antusias, bangga terhadap pekerjaan dan merasa terinspirasi serta
tertantang dengan pekerjaan. Orang-orang yang memiliki skor tinggi
pada aspek ini mengidentifikasikan diri terhadap pekerjaan dengan
sangat kuat karena pekerjaan tersebut dialami secara bermakna,
menginspirasi dan menantang serta pada umumnya merasa antusias
dan bangga dengan pekerjaan. Sementara itu, orang-orang yang
memiliki skor rendah tidak mengidentifikasi diri dengan pekerjaan
karena tidak mengalaminya secara bermakna, menginspirasi dan
menantang serta tidak merasa antusias ataupun bangga dengan
pekerjaannya.
c. Absorpsi (Absorption)
Absorption ditandai dengan berkonsentrasi penuh, senang, merasa
terpikat dengan pekerjaan, merasa waktu berjalan dengan cepat dan
sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan. Orang-orang yang
memiliki skor tinggi pada aspek ini pada umumnya merasakan
senang, terbenam dan sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan.
Sebagai konsekuensinya, segala sesuatu yang berada disekitarnya
akan terlupakan dan waktu terasa berlalu begitu cepat. Sementara itu,
orang-orang yang memiliki skor rendah tidak merasa tertarik dan
tidak kesulitan untuk melepaskan diri dari pekerjaannya, merasa tidak
melupakan apapun yang ada di sekeliling termasuk waktu.
Berdasarkan uraian yang dikemukakan, penulis menggunakan
aspek-aspek keterikatan kerja yang dikemukakan oleh Schaufeli et al.,
(2002) karena sesuai dengan kebutuhan penulis. Karyawan yang memiliki
keterikatan kerja ditentukan berdasarkan semangat (vigor), dedikasi
(dedication) dan absorpsi (absorption). Hal ini tentu akan berimplikasi
pada peningkatan produktivitas sesuai dengan visi, misi dan tujuan
organisasi. Dengan demikian, ketiga aspek ini akan digunakan penulis
untuk mengukur keterikatan kerja karyawan PT Bank Danamon Indonesia,
Tbk Kota Tegal.

Teori Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

Teori keterikatan di dunia kerja pertama kali diperkenalkan oleh
Kahn pada tahun 1990. Kahn (1990) mendefinisikan keterikatan kerja
sebagai usaha yang digunakan karyawan dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawab pekerjaan dengan cara menggunakan ekspresi diri,
kognitif dan emosi mereka sehingga karyawan yang terikat akan memiliki
usaha ekstra dalam bekerja. Sedangkan personal disengagement sama
dengan melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawabnya, tidak merasa
terikat baik secara fisik, kognitif atau emosi selama bekerja.
Kahn (1990) dalam teorinya tentang keterikatan dan
ketidakterikatan mengemukakan bahwa bentuk keterikatan merupakan
ekspresi diri yang diinginkan oleh seseorang dan sekaligus bentuk
hubungan yang diinginkannya dengan orang lain. Keterikatan kerja (work
engagement) selanjutnya juga berkembang ke tingkat dimana konstruk
psikologis ini dapat dipenuhi. Dalam teori ini, identifikasi dan pemenuhan
dari kebutuhan individu diakui sebagai komponen penting dari keterikatan
karyawan, namun pemahaman tentang kebutuhan individu belum
sepenuhnya dieksplorasi atau dihubungkan dalam sebuah konseptualisasi.
Sementara itu, teori motivasi dari Maslow juga menyediakan sebuah
kerangka kerja konseptual untuk dapat memahami kebutuhan dasar
manusia serta memberikan konteks untuk konseptualisasi keterikatan
karyawan (Saks, 2006).
Teori mengenai keterikatan kerja juga dikemukakan oleh Schaufeli
et al., (2002) yaitu suatu kondisi pikiran yang positif, memiliki motivasi,
dan berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan semangat
(vigor), dedikasi (dedication) dan absorpsi (absorption). Berdasarkan
perspektif praktis, keterikatan kerja telah memberikan kontribusi untuk
bidang psikologi positif dengan meningkatkan pengetahuan tentang
bagaimana sumber yang berasal dari pekerjaan dan faktor pribadi
berpotensi dalam mempengaruhi kesehatan serta mengoptimalkan fungsi
tersebut. Berdasarkan perspektif praktis, keterikatan kerja juga menjadi
relevan bagi organisasi dan praktisi karena keterkaitannya dengan
performance dan indikator positif lainnya seperti extra-role behavior dan
meningkatkan komitmen (Bakker et al., 2008).
Penulis berasumsi bahwa keterikatan kerja didasarkan pada
bagaimana cara individu mengelola motivasi dan memahami kebutuhan
dasar pekerjaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan keterikatan kerja
karyawan ketika karyawan bekerja. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa teori keterikatan kerja yang dikemukakan oleh Schaufeli et al.,
(2002) yaitu suatu kondisi pikiran yang positif, memiliki motivasi, dan
berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan semangat (vigor),
dedikasi (dedication) dan absorpsi (absorption) sesuai dengan tujuan
penulis. Alasannya, dalam upaya untuk meningkatkan keterikatan kerja
karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk Kota Tegal sesuai dengan
visi, misi dan tujuan maka diperlukan peran serta karyawan yang dapat
ditunjukkan melalui adanya semangat, dedikasi dan absorpsi.

Pengertian Keterikatan Kerja (skripsi dan tesis)

Keterikatan kerja memiliki beberapa istilah dalam penggunaannya
antara lain job engagement, employee engagement dan work engagement.
Pada penelitian ini, penulis memakai istilah work engagement. Penulis
menggunakan istilah work engagement Schaufeli et al. (2002 dalam
Seppala et al. 2009) sebagai penjelas keterikatan karyawan karena
pengertian yang ada pada work engagement telah merangkum dua
pengertian dari job engagement dan employee engagement. Employee
engagement maupun work engagement keduanya memiliki karakteristik
dan aspek pembentuk yang sama. Secara garis besar, kedua istilah tersebut
dibentuk oleh beberapa aspek yang sama yaitu vigor, dedication dan
absorption.
Menurut Kahn (1990) keterikatan kerja dalam pekerjaan
dikonsepsikan sebagai anggota organisasi yang melaksanakan peran
kerjanya, bekerja dan mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif dan
emosional selama bekerja. Keterikatan yang demikian itu sangat
diperlukan untuk mendorong timbulnya semangat kerja karyawan.
Keterikatan kerja adalah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki
pikiran yang positif sehingga mampu mengekspresikan dirinya baik secara
fisik, kognitif dan afektif dalam melakukan pekerjaannya (Schaufeli &
Bakker, 2004). Saks (2006) menjelaskan bahwa keterikatan sebagai
konstruk yang menggunakan komponen kognitif, emosi dan perilaku yang
diasosiasikan dengan tanggung jawab pekerjaannya. Taylor (2012) juga
menyatakan bahwa keterikatan kerja adalah perasaan keikutsertaan aspek
kognitif, emosional, dan fisik karyawan dalam aktivitas pekerjaan, kinerja
dan keluaran organisasional. Sementara itu, Bakker & Xanthopoulou
(2013) menyatakan bahwa keterikatan kerja merupakan suatu hal yang
positif, terpenuhi, pengalaman yang berhubungan dengan pekerjaan
meliputi tiga dimensi yang saling melengkapi yaitu energi (vigor), afektif
(dedication) dan dimensi kognitif (absorption).
Berdasarkan beberapa uraian dalam definisi di atas, dalam
penelitian ini penulis menggunakan pengertian keterikatan kerja menurut
Schaufeli & Bakker (2004) yaitu keterikatan kerja sebagai sebuah kondisi
dimana seseorang memiliki pikiran yang positif sehingga mampu
mengekspresikan dirinya baik secara fisik, kognitif dan afektif dalam
melakukan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan pengertian tersebut sesuai
dengan tujuan penelitian penulis karena dianggap telah mencangkup
pengertian yang komprehensif dan mudah dipahami.

Komunikasi Vertikal (skripsi dan tesis)

Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (downward
communication) dan dari bawah ke atas (upward communication), adalah komunikasi
dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal
balik (two-way traf ic communication). Dalam komunikasi vertikal, pimpinan
memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dan lain-lain
kepada bawahannya. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan- pengaduan, dan lain-lain kepada pimpinan. Atasan dan bawahan berkomunikasi
sesuai dengan keinginan mereka (perilaku komunikasi yang diantisipasi), misalnya
menanyakan pertanyaan yang relevan, mendiskusikan maksud sesorang secara
terbuka, jujur, merupakan perilaku komunikatif yang diharapkan oleh atasan atau
bawahan, dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Komuniksai vertikal dapat
dilakukan secara langsung antara pimpinan tertinggi dengan seluruh karyawan, bisa
juga bertahap melalui eselon-eselon yang banyaknya bergantung pada besar dan
kompleksnya organisasi, akan tetapi, bagaimanapun komunikasi vertikal yang lancar, terbuka, dan saling mengisi, merupakan pencerminan sikap kepemimpinan yang
demokratis, yakni jenis kepemimpinan yang paling baik diantara jenis kepemimpinan
lainya, karena komunikasi menyangkut masalah hubungan manusia dengan manusia, maka suksenya komunikasi ditentukan oleh frame of refrence manusia-manusia yang
terlibat dalam proses komunikasi itu. Pada hakikatnya, tingkah laku manusia adalah
pencerminan dari frame of refrence-nya. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting
sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan, laporan,
tanggapan, atau saran para karyawan sehingga suatu keputusan atau kebijaksanaan
dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan

Keterkaitan Antara Komunikasi Internal dan Kepuasan kerja Dengan Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Pada Karyawan Menurut Brennan (dalam Effendy 2009) “komunikasi internal adalah pertukaran gagasan diantara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut lengkap dengan strukuturya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi manajemen). Flippo (dalam Mangkunegara 2008) mengemukakan komunikasi yang digunakan atasan kepada bawahan adalah “perintah berantai, buletin dinding dan poster, majalah perusahaan, surat kepada pegawai, buku pedoman pegawai, rak informasi, sistem pegeras suara, laporan tahunan, pertemuan kelompok atau bagian” Komunikasi proses penyampaian gagasan, perasaan dan pandangan pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Ironisnya, meskipun dianggap penting, komunikasi ke atas tidak selalu dianjurkan oleh manajemen. Salah satu alasannya adalah karena suara yang didengar atasan dari bawahannya tidak selalu menyenangkan atau menyanjung atasan hal tersebut akan menimbulkan konflik kareana komunikasi yang terjadi hanya satu arah. Komunikasi dalam organisasi menfokuskan pada hubungan karyawan secara kelompok atau individu terhadap perusahaan atau manajemen, pada umumnya komunikasi mempunyai peran penting guna mewujudkan visi atau misi dari perusahaan, semisal dengan adanya koordinasi antara atasan dan bawahan akan berdampak pada kelancaran operasional dan terhindar dari konflik sehingga keadaan tersebut akan menciptakan keadaan dimana karyawan akan merasa engage. Adams (dalam As’ad,2008) menyatakan bahwa prinsip dari teori kepuasan kerja adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah karyawan merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi.perasaan equity dan inequity atas suatusituasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Menurut teori ini elemen-elemen dari equiry ada tiga yaitu : input, out comes, comparison person, and equiry-inequiry Menurut Panggabean (dalam Istamala, 2016) kepuasan kerja sebagai fungsi dari tingkat kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang dapat diperoleh. Respon karyawan terhadap ketidak puasan dapat dinyatakan dalam berbagai cara anatara lain dengan mengeluh, tidak patuh dan menghindar dari tanggung jawab. Karyawan dengan tingkat kepuasan yang tinggi akan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya dan sebaliknya karyawan dengan tingkat kepuasaan yang rendah cenderung memiliki sikap negative atau menghindar dari pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa karyawan dengan tingkat kepuasaan kerja yang tinggi akan cenderung untuk atau secara emosional akan lebih terikat dan tetap tinggal dengan perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja, tetapi karyawan dengan tingkat kepuasaan kerja yang rendah terpaksa tetap tinggal di perusahaan karena adanya pemikiran bahwa dirinya akan merugi jika meninggalkan perusahaan tersebut Tetapi tidaklah mudah untuk meningkatkan employee engagement bagi sebuah perusahaan tanpa adanya koordinasi yang baik. Pada dasarnya komunikasi internal yang dilakukan atasan ke bawahan atau sebaliknya bawahan ke atasan haruslah jelas sehingga terhindar dari konflik, dengan komunikasi internal yang baik dan di dukung dengan penghargaan yang di berikan kepada karyawan maka secara tidak langsung akan sangat membantu perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi serta pencapaian target yang di harapkan

Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Burt (dalam Hasibuan, 2005), mengemukakan pendapatnya tentang faktorfaktor yang dapat menimbulkan kepuasankerja. Adapun faktor-faktor tersebut adalah
a.Faktor hubungan antar karyawan, adalah hubungan antara manager dengan
karyawan faktor fisik dan kondisi kerja hubungan sosial di antara karyawan sugesti
dari teman sekerja emosi dan situasi kerja
b.Faktor individual, yaitu yang berhubungan dengan sikap orang terhadap
pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja, jenis kelamin (dalam As’ad, 2005)
c.Faktor-faktor luar (extern), yang berhubungan dengankeadaan keluarga karyawn, rekreasi, pendidikan (training up grading dan sebagainya)
yang lain dikemukakan oleh Ghiselli & Brown (dalam Astutik,2015), mengemukakan adanya lima faktor yang menimbulkan kepuasan kerja, yaitu :
a.Kedudukan (posisi), umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja
pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada mereka uang
bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. Pada beberapa penelitian menunjukkan
bahwa hal tersebut tidak selalu benar, tetapi justru perubahan dalam tingkat
pekerjaanlah yang berpengaruh pada kepuasan kerja. b.Pangkat (golongan), bahwa pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan tingkat
(golongan), sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada orang
yang melakukannya. Apabila ada kenaikan upah, maka sedikit banyaknya akan
dianggap sebagai kenaikan pangkat, dan kebanggaan terhadap kedudukan yang baru
itu akan merubah prilaku dan perasaannya. c.Umur, dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan umur
karyawan. Umur diantara 25 tahun sampai 34 tahun dan umur 40 sampai 45 tahun
adalah merupakan umur yang bisa menimbulkan perasaan kurang puas terhadap
pekerjaan. d.Jaminan finansial dan jaminan sosial, bahwa masalah finansial dan jaminan sosial
kebanyakan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. e.Mutu pengawasan, yakni hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat
penting artinya dalam menaikan produktifitas kerja. Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang
baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya
merupakan bagian yang penting dari organisasi kerja (sense of belonging)

Aspek Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Robbins (2003), menyatakan bahwa pengukuran kepuasan kerja dapat dilakukan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Single Global Rating Method (SGRM) yang mengukur sikap kerja karyawan terhadap pekerjaannya, dan Summation Score Method (SCM) yang mengukur tentang pengenalan tugas kerja dan beban kerja, lingkungan kerja, hubungan supervisi, kesempatan promosi karier, dan hubungan dengan relasi kerja. Wood, Wallace and Zeffani (2001), menyatakan bahwa pengukuran kepuasan kerja dapat menggunakan metode NSQ (Poter Need Satisfaction Questonaire) dan kesuksesan kerja terhadap upah atau PSQ (Pay Satisfaction Questonaire). Dalam penelitian ini pengukuran kepuasan kerja mengacu pada model Summation Score Method (SCM) yang mengambil indikator dari Ronnins (2003) yang telah disesuaikan dengan subyek dan area penelitian, yang meliputi indikator sebagai berikut : a.Hubungan baik di lingkungan kerja yaitu adanya hubungan supervisi, hubungan sosial diantara karyawan, dan kemampuan beradaptasi dengan sarana pekerjaan. Hal ini di tunjukkan melalui sikap atau perilaku karyawan yang menunjukkan kesanggupan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan meskipun tanpa pengawasan, kemauan membina komunikasi dengan relasi kerja, dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam suatu tim kerja atau individual, serta kemauan untuk merawat sarana atau peralatan kerja dengan baik. b. Kemampuan utilitas, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan sikap karyawan terhadap kebijakan kepemimpinan, kebijakan peraturan jam kerja, kesempatan untuk berkreasi, dan peluang promosi karier. Sikap karyawan ini akan ditunjukkan melalui penerimaan kebijakan pimpinan, sikap mematuhi peraturan jam kerja yang sudah di tetapkan, kesempatan mengembangkan kreativitas kerja, dan hasrat untuk memanfaatkan kesempatan meningkatkan jenjang karier. c.Kebijakan kesejahteraan, yaitu kebijakan yang menimbulkan efek kepuasan karyawan pada sistem pengupahan, pemberian tunjangan/kompensasi, dan insentif. Kebijakan tersebut kesejahteraan tersebut di ukur dari persepsi karyawan tentang terhadap sistem pengupahan, besarnya upah (take home pay) yang diterima dibandingkan dengan beban kerja, sistem pemberian tunjangan, serta sistem insentif dan gaji lembur. d.Perhatian perusahaan pada masalah keamanan kerja berkaitan dengan tingkat resiko pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dan sarana yang menunjang K3, hal ini dapat diukur dari kemampuan atau kemauan karyawan untuk mengatasi segala resiko yang di timbulkan dari pekerjaan, seperti sistem kerja shift, karyawan memperoleh jaminan atas kesehatan dan keselamtan kerja, serta dalam proses kerja karyawan memperoleh hak keamanan berupa kelengkapan sarana alat perlindungan diri yang memadai. Menurut Smith, Kendall & Hulin (dalam Luthans,2006) ada beberapa aspek kepuasaan kerja yang digunakan untuk menungkap karakteristik penting mengenai pekerjaan, dimana orang dapat meresponnya a. pekerjaan itu sendiri (work it self), setiap pekerjaan memerlukan suatu ketrampilan tertentu sesuai degan bidangnya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahlianya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut,akan meningkatkan atau mengurangi kepuasan kerja b. Atasan (Supervision), atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan atasan bisa dianggap sebagai figure ayah, ibu, teman dan sekaligus atasannya c. teman sekerja (workers), merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai dengan atasanya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya. d. Promosi (promotion), merupakan factor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja e. Gaji atau upah (pay), merupakan factor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang dianggap layak atau tidak. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan aspek-aspek dari Smith, Kendall & Hulin (dalam Luthans,2006) untuk dijadikan skala kepuasan kerja

Pengertian Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Teori kepuasan kerja pertama kali dikemukakan oleh Herzberg (dalam As’ad
2005), didasarkan atas hasil penelitian yang membagi situasi yang mempengaruhi
sikap seseorang terhadap pekerjaannya menjadi beberapa kelompok yaitu;
a. Satisfiers (motivator) yaitu faktor-faktor atau situasi dibuktikannya sebagai
sumber kepuasan kerja yang terdiri Achievement, Recognation, Work it self, responsibility and advanment. Dikatakannya bahwa hadirnya faktor ini akan
menimbulkan kepuasan, tetapi tidak hadirnya faktor ini tidaklah selalu
mengakibatkan ketidakpuasan. b. Keith(dalam Handoko, 2007) mengemukakan bahwa , job satisfaction is the
early favorable or unfavorable with employee view their work, bahwa
kepuasan kerja adalah perasaan yang mendukung atau tidak mendukung yang
di alami pegawai dalam bekerja. Davis and Newstrom (2008). Job satisfaction
asset favorable or unfavorable feelings and emotion with wich employee view
their work. Pernyataan ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja adalah
seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya hasil dari
pekerjaan mereka. c. Menurut Wexly dan Yuki (dalam AS’ad 2005) adalah dissatisfiers (hygiene
factors) ialah faktor-faktor yang terbukti menjadi sumber keetidak-puasan, yang terdiri dari : company interpersonal policy and administration, supervision, technical, salary, interpersonal relations, working condition, job
security dan status. Perbaikan terhadap kondisi atau situasi ini akan
mengurangi atau menghilangkan ketidakpuasan tidak akan menimbulkan
kepuasan karena ia bukan suatu kepuasan kerja
Adams (dalam As’ad,2008) menyatakan bahwa prinsip dari teori kepuasan
kerja adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah
karyawan merasakan adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi.perasaan
equity dan inequity atas suatusituasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan
dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor maupun di tempat lain. Menurut
teori ini elemen-elemen dari equiry ada tiga yaitu : input, out comes, comparison
person, and equiry-inequiry
Wexley dan Yuki (dalam As’ad,2005) menjelaskan bahwa kepuasan kerja
ialah is the way an employee feels about his her job, dengan batasan positive
emotional state. Menurut Locke(dalam Barling, Iverson, and Kelloway,2003), kepuasan kerja adalah sesuatu keadaan yang menyenangkan atau positif sebagai
akibat dari pengalaman atau penilaian kerja seseotang. Kepuasan kerja muncul dari
persepsi seseorang tentang bagaimana baiknya pekeerjaan memberikan sesuatu yang
berarti. Wood Walace, & Zef ane (2001), menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah
hasil evaluasi seseorang terhadap pekerjaannya. Nasarudin (dalam Yusuf,2010), dan Igalens and Roussel (dalam Yusuf,2010)
mengemukakan bahwa, job satisfaction may be as pleasurable as positive emotional
state resulting from the appraisal of one’s job or job experiences, state resulting from
the appraisal of one’s jib or job experiences, yang artinya bahwa kepuasan kerja
merupakan suatu keadaan emosi yang positif atau dapat menyenangkan diri seseorang
akibat dari hasil atau penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman seseorang selama
bekerja.
Schemerhom (dalam Koesmono,2005) memberikan definisi tentang kepuasan
kerja sebagai, job satisfaction is the degree to which individuals feel positively or
negatively, about their jobs it is an emotional response to one’s task, as well as the
physical and social conditions of the work place. In concept, job satisfaction also
indicates the degree to which the expectations in someone’s psychological contract
are fulfilled job satisfaction is likely to he higher for person who perceive an
inducements contributions balance in their relationship with the employing
organization. Artinya bahwa kepuasan kerja merupakan derajat dimana individu
merasakan secara postif atau secara negatif tentang pekerjaan mereka. Merupakan
suatu tanggapan emosional ke tugas seseorang, seperti phisik dan kondisi sosial di
tempat kerja. Dalam konsep ini, kepuasan kerja juga menunjukkan derajat tingkat
harapan atas terpenuhinya kontrak psikologis seseorang. Walker (dalam As’ad,2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja intrinsik di
tentukan dari penghargaan yang berasal dari internal seperti pekerjaan itu sendiri, peluang bagi personal untuk berkembang, sedangkan kepuasan ekstrintik berasal dari
faktor eksternal seperti kepuasan dengan pembayaran, dukungan dan kebijakan
perusahaan, supervisi, rekan sekerja dan kesempatan untuk promosi. Menurut
Herzberg (dalam As’ad,2005) menyatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidak puasn
merupakan dua hal yang berbeda, artinya kepuasan dan ketidak puasan terhadap
pekerja itu tidak merupakan suatu variabel yang kontinyu. Berdasarkan uraian diatas , dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja muncul
bila tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi atas kenyataan. Kepuasan kerja akan meningkata jika individu yang menerimanya seimbang dalam
hubungan mereka dengan kemanfaatan organisasi

Dimensi Komunikasi Internal (skripsi dan tesis)

Dimensi yang di gunakan dalam mengukur komunikasi internal menurut
Khosahrial, menyebutkan ada dua dimensi komunikasi internal yaitu : komunikasi
vertikal dan komunikasi horizontal. Sedangkan Ardana menyatakan bahwa di dalam
komunikasi internal ada tiga dimensi yaitu: komunikasi vertical, komunikasi diagonal
dan komunikasi horizontal. (dalam Udayanto, Bagia, Yulianthini, 2015)
Menurut Brennan (dalam Effendy 2009) “komunikasi internal ditunjang oleh
dua komunikasi , yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal”. Untuk lebih
jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
a. Komunikasi Vertikal
Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah (downward
communication) dan dari bawah ke atas (upward communication), adalah komunikasi
dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal
balik (two-way traf ic communication). Dalam komunikasi vertikal, pimpinan
memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dan lain-lain
kepada bawahannya. Bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan- pengaduan, dan lain-lain kepada pimpinan. Atasan dan bawahan berkomunikasi
sesuai dengan keinginan mereka (perilaku komunikasi yang diantisipasi), misalnya
menanyakan pertanyaan yang relevan, mendiskusikan maksud sesorang secara
terbuka, jujur, merupakan perilaku komunikatif yang diharapkan oleh atasan atau
bawahan, dari dirinya sendiri atau dari orang lain. Komuniksai vertikal dapat
dilakukan secara langsung antara pimpinan tertinggi dengan seluruh karyawan, bisa
juga bertahap melalui eselon-eselon yang banyaknya bergantung pada besar dan
kompleksnya organisasi, akan tetapi, bagaimanapun komunikasi vertikal yang lancar, terbuka, dan saling mengisi, merupakan pencerminan sikap kepemimpinan yang
demokratis, yakni jenis kepemimpinan yang paling baik diantara jenis kepemimpinan
lainya, karena komunikasi menyangkut masalah hubungan manusia dengan manusia, maka suksenya komunikasi ditentukan oleh frame of refrence manusia-manusia yang
terlibat dalam proses komunikasi itu. Pada hakikatnya, tingkah laku manusia adalah
pencerminan dari frame of refrence-nya. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting
sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan, laporan, tanggapan, atau saran para karyawan sehingga suatu keputusan atau kebijaksanaan
dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian komunikasi vertikal, di atas maka komunikasi
internal terdiri dari dua arah yaitu:
a. Komunikasi ke bawah
Komunikasi diprakarsai oleh manajemen organisasi tingkat atas dan
kemudian ke bawah melewati rantai perintah. Komunikasi yang mengalir dari satu
tingkat dalam suatu kelompok atau organisasi ke suatu tingkat yang lebih. Kegunaan
dari pada komunikasi ini memberikan penetapan tujuan, memberikan instruksi
pekerjaan, menginformasikan kebijakan dan prosedur pada bawahan, menunjukkan
masalah yang memerlukan perhatian dan mengemukakan umpan balik terhadap
kinerja.Dahle (dalam Tubbs 1996) berpendapat Menggunakan aluran komunikasi ke
bawah cenderung memberi hasil terbaik, hal ini dibuktikan dengan membuat urutan
saluaran komunikasi ke bawah menurut tingkat keefektivannya (dari yang
efektivitasnya paling tinggi hingga yang paling rendah) yakni kombinasi lisan dan
tulisan, lisan saja, tulisan saja, papan pengumuman
Berdasarkan urutan saluran komunikasi di atas, kita dapat mengambil sebuah
penjelasan bahwa untuk menyampaikan informasi kepada para pegawai dengan tepat, maka kombinasi saluran tulisan dan lisan memberi hasil terbaik. Flippo (dalam Mangkunegara 2008) mengemukakan komunikasi yang
digunakan atasan kepada bawahan adalah “perintah berantai, buletin dinding dan
poster, majalah perusahaan, surat kepada pegawai, buku pedoman pegawai, rak
informasi, sistem pegeras suara, laporan tahunan, pertemuan kelompok atau bagian” b. komunikasi ke atas
Komunikasi ke atas proses penyampaian gagasan, perasaan dan pandangan
pegawai tingkat bawah kepada atasannya dalam organisasi. Ironisnya, meskipun
dianggap penting, komunikasi ke atas tidak selalu dianjurkan oleh manajemen. Salah
satu alasannya adalah karena suara yang didengar atasan dari bawahannya tidak selalu
menyenangkan atau menyanjung atasan. Menurut Tubbs (1996) komunikasi ke atas mempunyai empat fungsi penting:
a. Melengkapi manajemen dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan
keputusan. b. Membantu mengurangi tekanan dan frustasi pegawai akibat suasana kerja.
c. Meningkatkan kesadaran partisipasi pegawai dalam perusahaan
d. Sebagai bonus, komunikasi ke atas menyarankan penggunaan komunikasi ke bawah
yang lebih memuaskan pada masa depan
Salah satu perilaku seorang pimpinan yang menandakan dukungan terhadap
pelaksanaan komunikasi ke atas sebagaimana yang dijelaskan oleh Tubbs (1996) yaitu
Jika manajer membiarkan pintunya terbuka ini menandakan kesediaan berkomunikasi
dengan para pegawai. Sayangnya, pintu terbuka tidak selalu berarti wawasan yang
terbuka. Telah ditunjukkan bahwa kebijaksanaan pintu terbuka paling baik
sesungguhnya adalah kebijaksanaan seorang atasan, yang membuka pintu ruang
bawahannya untuk mengawali komunikasi. Tindakan demikian menandakan bahwa
kesediaan yang besar dari pihak atasan untuk menemui para pegawai, sudah
merupakan separuh jalan dalam membuka komunikasi. Komunikasi ke atas lebih jarang terjadi jika ada hambatan psikologis antara
atasan dan bawahan. Menurut Gemmil (dalam Tubbs 1996) menyatakan tiga
hambatan psikologis utama yang mempengaruhi komunikasi ke atas yaitu :
a. Jika bawahan percaya bahwa pengungkapan perasaan, opini, atau kesukaran
mengakibatkan atasan menutup atau menghindarkan pencapaian tujuan pribadinya, bawahan akan menyembunyikan atau membelokannya. b. Semakin sering atasan memberi ganjaran atas pengungkapan perasaan, opini, dan
kesulitan oleh bawahan, semakin besar keinginan bawahan mengungkapkannya. c. Semakin sering atasan mau mengungkapkan perasaan, opini, dan kesukaran
kepada bawahannya dan atasannya, semakin besar pula kemungkinan keterbukaan
dari pihak bawahan.
Hambatan psikologis di atas dapat diatasi dengan cara mengetahui
keterampilan dalam menyampaikan pesan secara efektif. Sebagaimana menurut
Johnson (dalam Supratiknya 2006) yaitu: kita harus mengusahakan agar pesan-pesan
yang kita kirimkan mudah dipahami, Sebagai pengirim pesan, kita harus memiliki
kredibilitas dimata penerima, kita harus berusaha mendapatkan umpan balik secara
optimal tentang pengaruh pesan kita dalam diri penerima. b. Komunikasi horizontal atau lateral
Komunikasi horizontal yaitu komunikasi antara sesama seperti dari
karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer. Berbeda dengan komunikasi
vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung
tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, melainkan pada saat istirahat, sedang rekreasi, atau pada waktu pulang kerja. Dalam
situasi komunikasi seperti ini, desas-desus cepat sekali menyebar dan menjalar, dan
yang didesas-desuskan sering kali mengenai hal-hal yang menyangkut pekerjaan atau
tindakan pimpinan yang merugikan mereka. Pemecahan masalah yang timbul akibat proses komunikasi dengan jalur
seperti itu adalah tugas public relation of icer (kepala hubungan masyarakat). Tugas
pekerjaan kepala humas sebenarnya tidak hanya ke luar tetapi ke dalam. Oleh karena
itu, dalam ruang lingkup kegiatan public relation terdapat apa yang disebut internal
public relation, yang di antaranya mencakup apa yang dinamakan employee relation, yakni hubungan dengan pegawai. Dalam rangka pelaksanaan employee relations, yakni public relations of icer terjun ke bawah, bergaul dengan para pegawai untuk
menampung keluhan, keinginan, atau apa saja yang mungkin berpengaruh pada
pekerjaan. Menjalarnya desas-desus dikalangan karyawan mengenai suatu hal sering
kali disebabkan oleh interpretasi yang salah. Tugas kepala humaslah untuk
meluruskan, mentralisasi, menganalisanaya sehingga berada dalam proporsi yang
sebenarnya. Pesan dalam komunikasi horizontal bisa mengalir di bagian yang sama di
dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Komunikasi lateral ini memperlancar
pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode, dan masalah. Hal ini membantu
organisasi untuk menghindari beberapa masalah dan memecahkan yang lainnya, serta
membangun semangat kerja dan kepuasan kerja. Goldhaber (dalam Tubbs 1996) mengemukakan empat fungsi komunikasi
horizontal dalam satu organisasi, yaitu:
a. Koordinasi petugas; para kepala departemen bertemu setiap bulan untuk
mendiskusikan kostribusi tiap-tiap departemen terhadap tujuan sistem. b. Penyelesaian masalah; anggota sebuah departemen berkumpul mendiskusikan
bagaimana menangani minimalisasi anggaran, mereka dapat menerapkan tehnik
brainstorming
c. Berbagi informasi; anggota satu departemen bertemu dengan anggota departemen
lain untuk menginformasikan data baru. d. Penyelesaian konflik; anggota sebuah departemen rapat untuk mendiskusikan
konflik dalam atau antar departemen. Dari aspek-aspek di atas penulis akan menggunakan aspek komunikasi
internal dari Bernnan (dalam Effendy,2009) sebagai skala komunikasi internal dalam
melakukan penelitian.

Pengertian komunikasi internal (skripsi dan tesis)

Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan
kantor atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi ini terjadi karena
terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja
SDM dalam organisasi. Biasanya terjadi proses pertukaran informasi diantara
bagiandalam struktur organisasi. Kualitas komunikasi ditentukan dari frekuensi dan
intensitasnya. Akan selalu ada konflik dan atau hal yang dianggap tidak sesuai dalam
sebuah organisasi. Menurut Brennan (dalam Effendy 2009) “komunikasi internal adalah
pertukaran gagasan diantara para administrator dan pegawai dalam suatu organisasi
atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut lengkap dengan
strukuturya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam
suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi manajemen). Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa komunikasi internal
merupakan penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi
akan berhasil dengan baik apabila timbul saling pengertian. Komunikasi yang baik
dimaksudkan jalinan pengertian antara pihak yang satu ke pihak yang lain, sehingga
apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti , dipikirkan dan dilaksanakan. Tanpa
adanya komunikasi yang baik pekerjaan akan menjadi simpang siur dan kacau balau
sehingga tujuan organisasi kemungkinan besar tidak akan tercapai. Jadi dengan
komunikasi maka seseorang akan menerima berita dan informasi sesuai dengan apa
yang ada dalam pikiran atau perasaan sehingga orang lain dapat mengerti.

Prinsip-prinsip dasar Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Dalam employee engagement seorang karyawan akan menampilkan kinerja
yang baik. Ada 4 primsip utama yang menjadi syarat bagi seorang karyawan untuk
menjadi engage, yaitu :
a. The Capicaty to Engage
Untuk menciptakan karyawan yang engage di butuhkan lingkungan kerja yang
tidak hanya bias meminta lebih, tetapi juga menyediakan lahan informasi, kesempatan belajar, dan mampu menciptakan keseimbangan kehidupan
karyawwannya, yaitu dengan menciptakan suatu basis untuk menampung
energy dan inisiatif karyawan. b. The Motivation to Engage
Engagement muncul ketika karyawan memiliki keterikatan terhadap
pekerjaannya mereka dan sesuai dengan nilai pribadi mereke, dan karyawan
diperlakukan dengan cara yang secara alami menimbulkan rasa ingin
membalas dalam bentuk kebaikan. c. The Freedo to Engage
Engagement terjadi ketika karyawan merasa aman untuk bertindak
berdasarkan inisiatif mereka. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi hal yang
paling penting dibawah kondisi sulit, tidak pasti, dan kebutuhan untuk berubah
terutama ketika employee engagement itu di anggap penting.
d. The Focus of Strategic Engagement
Ketika perusahaan menyediakan kesempatan untuk berkembang, jenis
pekerjaan yang sesuai, pengawasan yang adil dan bujaksana, upah yang
sesuai, jaminan keamanan, dan seterusnya, engagement muncul dengan
sendirinya karena rasa percaya akan prinsip timbal balik.

Ciri-ciri dari Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Seorang karyawan yang memiliki engaged tinggi menunjukkan ciri-ciri
sebagai berikut antara lain :
a. Memikirkan pekerjaan dan tanggung jawab pencapaian hasil kerja tidak saja
ketika berada di kantor, tapi juga ketika berada di luar kantor dan tidak dalam
jam kerja
b. Memikirkan pemecahan alternatif masalah yang di hadapi unit kerja/organisasi
secara ekstensif dan instensif dengan menggunakan kemampuan dan
kompetensi teknis yang di miliki
c. Bersedia mencurahkan waktu dan perhatian lkebih standar minimal yang
dipersyaratkan oleh jabatan dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan
pencapaian organisasi melebihi ketakutan akan ancaman hukuman dari atasan
ataupun penyesalan terhadap kegagalan atau penundaan pencapaian
kepentingan kelompok maupun kepentingan individu. Employee engagement akan mempengaruhi performa organisasi secara positif
ketika employee engagement memberi dampak terhadap karyawan terlebih dahulu. Oleh karena itu, employee engagement diaggap sebagai sesuatu yang dapat
memberikan perubahan pada individu, tim dan organisasi. Employee engagement
mempengaruhi kualitas kerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi
jumlah ketidak hadiran karyawan dan menurunkan kecenderungan untuk perpindah
pekerjaan. Hal ini di sebabkan kareana karyawan yang memiliki derajat engagement
yang tinggi akan memiliki keterikatan emosi yang tinggi pada organisasi. Keterikatan
emosi yang tinggi mempengaruhi karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan
( cenderung memiliki kualitas yang memuaskan ) dan akan berdampak pada
rendahnya keinginan karyawan untuk meningalkan pekerjaan/perusahaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Meskipun Engagement merupakan sutu pilihan, namun perusahaan tetap harus
turut ambil bagian dalam membina karyawan agar dapat meningkatkan level
engagement mereka (Smith & Markwick, 2009). Tingkat employee engagement
masing-masing karyawan berbeda-beda tergantung dari bagaimana karyawan
memaknai keberadaan mereka didalam pekerjaan ( Kahn dalam May et.al,. 2004;
Smith 7 Markwick. 2009 )
Engagement karyawan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat di
kelompokkan menjadi 2 bentuk, yaitu faktor internal atau berasal dari dalam
karyawan dan faktor ekstenal yang berasal dari luar karyawan. Pada faktor internal
ada beberapa hala yang dapat menpengaruhi tingkat engagement karyawan, diantaranya adalah latar belakang kehidupan karyawan (biografis). Karakteristik, kepribadian, kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, perasaan bangga terhadap
perusahaan dan persepsi karyawan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan hal
yang penting, memiliki tujuan serta memiliki makana bagi dirinya (Lockwood, 2009)
sedangkan hal –hal yang dapat mempengaruhi tingkat employee engagemnet
berdasarkna faktor eksternal yaitu budaya organisasi, gaya kepemimpinan, perhatian
atasan terhadap keberadaan karyawan, reputasi perusahaan, kompensasi, kesempatan
untuk mengembangkan karir karyawan, terbukanya kesempatan bagi karyawan untuk
memberikan pendapat, hal karyawan untuk mengambil keputusan, kualitas
komunikasi antar anggota organisasi, tim kerja yang kompak dan saling mendukung, jelasnya jenis pekerjaan yang dilakukan adanya sumber daya yang dibutuhkan
karyawan untuk mendukung performansu dan penyampaian nilai serta tujuan
organisasi kepada karyaawan ( Lockwood, 2009 )
Faktor organisasi yang mempengaruhi employee engagemnt antara lain budaya
kerja yang menghargai kinerja, ekspetasi pekerjaan yang jelas, alat atau metode kerja
yang mencukupi untuk menyesuaikan pekerjaan, tingkat motivasi yang tinggi, adanya
sistem umpan balik dan mentoring yang terstruktur, kesempatan untuk
mengembangkan karir dan profesionalisme, sistem insentif, penghargaan dan
pengauan yang fair, adanya kepemimpinan yang efektif

Aspek dan Karakteristik dalam Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Engagement dikarekteristikan dengan karyawan yang memiliki komitmen
terhadapa organisasi tempatnya bekerja. Karyawan dengan engagement yang tinggi
merasa bersemangat dalam pekerjaan, peduli dengan masa depan perusahaan dan
berupaya untuk mencapai kesuksesan perusahaan(Cook, 2008, Macleod & Clarke, 2009, Mary, Gilson & Harter dalam Bakker, 2009)
Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma dan Bakker (dalam Schaufeli & Bakker, 2003) menjelaskan tentang 3 aspek pembentu employee engagemnet yaitu : vigor, dedication dan absorption
a. Vigor menggambarkan level energy dan mental resiliensi yang dimiliki seseorang
ketika bekerja. Selain itu, vigor juga menunjukkan adanya kesediaan karyawan
untuk melakukan usaha yang besar dalam menyelesaikan pekerjaan, tidak mudaj
merasa lelah dan tekun dalam melakukan pekerjaan. b. Dedication menggambarkan perasaan antusias karyawan di dalam bekerja, bangga
dalam pekerjaan yang dilakukan, serta merasa terinspirasui dan tertantang dengan
pekerjaan. c. Absorption menggambarkan keadaan karyawan terbenam secar total, merasa
senang, melakukan pekerjaannya, dan merasa sulit untuk melepaskan diri dengan
pekerjaan. Dari aspek-aspek di atas maka peneliti akan menggunakan aspek employee
engagemnt dari Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma dan Bakker (dalam Schaufeli &
Bakker, 2003) sebagai skala employee engagemnt pada penelitian ini.

Pengertian Employee Engagement (skripsi dan tesis)

Employee Engagement pertama kali di definisikan oleh Kahn (1990) yaitu sebagai upaya dari anggota untuk meningkatkan diri mereka dengan perannya di pekerjaan. Dalam kondisi ini, orang akan melibatkan dan mengekspresikan dirinya secara fisik, secara kognitf dan seca emosional selam ia sedang memainkan perannya. Aspek kognitif dalam employee engagement melibatkan kepercayaan karyawan terhadap organisasi , pemimpin dan kondisi kerjanya. Aspek emosional melibatkan perasaan karyawan terhadap ketiga hal di atas,apakah karyawan bersikap positif atau negative terhadap organisasi dan para pemimpinya. Aspek fisik melibatkan seberapa banyak energy fisik yang di daya gunakan oleh karyawan dalam menyelesaikan tugasnya Konsep engagement dapat mengacu pada keterlibatan individu dan kepuasan kerja yang setingkat dengan antusiasme untuk bekerja. Schaufeli, dkk. (2002) “Engagement is a positive, fulfilling, work -related state of mind that is characterized by vigor, dedication, an absorption. Rather than a momentary and specific state, engagement refers to a more persistent and pervasive af ective-cognitive state that is not focused on any particular object, event, individual, or behavior. Vigor is characterized by high levels of energy and mental resilience while working, the willingness to invest ef ort in one’s work, and persistence even in the face of dif iculties. Dedication refers to being strongly involved in one’s work and experiencing a sense of significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge. Absorption, is characterized by being fully concentrated and happily engrossed in one’s work, whereby time passes quickly and one has dif iculties with detaching oneself from work”. Menurut Schaufeli (2002), employee engagement dapat dikatakan sebagai keadaan mental yang positif dari karyawan terhadap pekerjaanya. Keadaan mental yang positif tersebut dapat ditandai dengan salah satunya adalah dedikasi terhadap pekerjaanya. Engagement bukanlah sebuah tahap yang spesifik dan bersifat sementara, namun engagement mengacu pada keadaan yang bersifat menetap dan berada pada tingkat afeksi dan kognitif Employee engagement adalah hasrat, niat, dan komitemen untuk menginvestasikan waktu, kemampuan disertai dengan kesediaan untuk mengorbankan sebagian kepentingan pribadi individu pada pencapaian sasaran dan tujuan dimasa yang akan datang melebihi upaya untuk mewujudkan kepuasan individu pada pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dimasa yang akan datang melebihi upaya untuk mewujudkan kepuasan individu dan mennjukkan loyalitas pada organisasi (Blessing,white,2008, Erickson,2005, Macey dan Schinieder,2008) Kahn (1990) menyimpulkan bahwa yang paling penting untuk memahami kondisi engagement atau dis-engagement dari seorang karyawan di tempat kerja terdiri atas : a. Rasa bermakna : perasaan bermakna di definisikan oleh Kahn (1990) sebagai perasaan berguna, berharga dan relevan. Kebermaknaan tersebut dapat memberikan pengembalian investasi terhadap usaha dan energi karyawan. Perasaan itu pada umumnya di dapati di tempat kerja dimana terdapat titik temu antara nilai-nilai karyawan dan nilai-nilai organisasi b. Keamanan/rasa aman : keamanan/rasa aman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menampilkan diri sendiri tanpa rasa takut atau konsekuensi nrgatif terhadap citra diri, status, atau karier (Kahn,1990). Rasa aman juga berarti bahwa seseorang karyawan tidak perlu meninggalkan aspek yang dirasakannya sebagai aspek penting bagi dirinya sendiri di rumah. Apapun yang ia percaya,apapun yang penting, dapat secara bebas dinyatakan di tempat kerja. Kahn (1990) menemukan bahwa pekerjaan yang aman adlah pekeerjaan yang dapat diprediksi,jelas dan terbuka untuk nilai-nilai dan keyakinan karyawan. Kebutuhan akan rasa aman, seperti merasa terlindungi, bebas dari rasa takut dan memiliki keteraturan merupakan kebutuhan dasar manusia (Maslow,1970) c. Ketersediaan dukungan di tempat kerja : ketersediaan dukungan di definisikna sebagai rasa memiliki sumber daya fisik,emosional dan psikologi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan(Kahn,1990) berdasarkan dari beberapa pengertian atau definisi diatas maka dapat di simpulkan bahwa Employee engagement adalah suatu keadaan dimana karyawan terlihat terikat secara psikologis baik fisik, kognitif maupun emosional. Sehingga karyawan akan memberikan suatu usaha yang terbaik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya, sehingga mereka akan merasa sulit untuk melepaskan diri dengan pekerjaan yang di karakteristikkan oleh vigor, dedication dan absorption

Efek beban kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Manuaba (2000) Beban kerja yang terlalu berlebihan
akan menimbulkan efek berupa kelelahan baik fisik maupun mental
dan reaksi-reaksi emosional seperti sakit kepala, gangguan
pencernaan, dan mudah marah. Sedangkan pada beban kerja yang
terlalu sedikit dimana pekerjaan yang terjadi karena pengurangan
gerak akan menimbulkan kebosanan dan rasa monoton. Kebosanan
dalam kerja rutin sehari-hari karena tugas atau pekerjaan yang
terlalu sedikit mengakibatkan kurangnya perhatian pada pekerjaan
sehingga secara potensial membahayakan dan menurunkan kinerja
karyawan.
Bertambahnya target yang harus dicapai perusahan,
bertambah pula beban karyawannya, menurut Setyawan dan
Kuswati (2006) apabila beban kerja terus menerus bertambah tanpa
adanya pembagian beban kerja yang sesuai maka kinerja karyawan
akan menurun.
Dari berbagai dimensi yang telah di kemukakan oleh berbagai tokoh,
peneliti menentukan dimensi beban kerja yang di kemukakan oleh Putra (2012),
yang menyebutkan bahwa ada tiga dimensi pembentuk Keterikatan karyawan
yaitu : aspek target yang harus dicapai, aspek kondisi pekerjaan dan aspek
standar pekerjaan sebagai acuan pengembangan skala variabel beban kerja.
Karena tiga aspek tersebut bisa mewakili faktor-faktor yang harus ada pada
variable beban kerja kerja. Yaitu pertama tentang pandangan individu
mengenai besarnya target kerja. Ke dua tentang pandangan yang dimiliki oleh
individu mengenai kondisi pekerjaannya, keputusan dengan cepat saat ada
kerusakaan pada mesin produksi, serta mengatasi kejadian yang tak terduga.
Dan yang ke tiga tentang perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang
harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Indikator beban kerja (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian ini indikator beban kerja yang digunakan
mengadopsi dari indikator beban kerja yang dikemukakan oleh
Putra (2012), yang meliputi antara lain:
1) Target Yang Harus Dicapai
Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang
diberikan untuk menyelesaikan pekerjaannya, misalnya untuk
mendesain, mencetak, dan finishing. Pandangan mengenai hasil
kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
2) Kondisi Pekerjaan
Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh
individu mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya mengambil
keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang dan
kerusakaan pada mesin produksi, serta mengatasi kejadian yang
tak terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra diluar waktu yang
telah ditentukan.
3) Standar Pekerjaan
Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya,
misalnya perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus
diselesaikan dalam jangka waktu tertentus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja (skripsi dan tesis)

Beban kerja dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan
faktor internal. Menurut Manuaba (2000), faktor-faktor yang
mempengaruhi beban kerja antara lain :
1) Faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja,
seperti;
a. Tugas-tugas yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, tata ruang,
tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja,
dan tugas-tugas yang bersifat psikologis, seperti kompleksitas
pekerjaan, tingkat kesulitan, tanggung jawab pekerjaan.
b. Organisasi kerja, seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat,
shift kerja, kerja malam, system pengupahan, model struktur
organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang.
c. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan
kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja
psikologis.
2) Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh itu
sendiri akibat dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal
meliputi faktor somatic (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status
gizi, dan kondisi kesehatan) dan faktor psikis (motivasi, persepsi,
kepercayaan, keinginan dan kepuasan)

Definisi beban kerja (skripsi dan tesis)

Menurut Menpan (1997), pengertian beban kerja adalah
sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu
unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
Sedangkan menurut Komaruddin (1996), analisa beban kerja adalah
proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau
dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu
tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk
menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung
jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seseorang
petugas. Menurut Simamora (1995), analisis beban kerja adalah
mengidentifikasi baik jumlah karyawan maupun kualifikasi karyawan
yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan
pendapat beberapa ahli maka yang dimaksud dengan beban kerja dalam
penelitian ini adalah menurut Menpan (1997), pengertian beban kerja
adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan
oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu
tertentu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi meaningful work (Kebermaknaan Kerja) (skripsi dan tesis)

Morin (2007) menjelaskan mengenai faktor yang
mempengaruhi kebermaknaan kerja, yaitu:
1. Development and learning, Faktor pertama adalah development
and learning atau pengembangan dan pembelajaran, menyangkut
persepsi pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan dan
kompetensi seseorang, atau apa yang memungkinkan individu
mengekspresikan dirinya melalui pekerjaan.
2. Work Utility Utilitas kerja, menyangkut aspek pragmatis pekerjaan,
yang dipandang sebagai kegiatan di mana sesuatu yang dapat
membantu masyarakat. Faktor ini berkaitan dengan manfaat
pekerjaan untuk kepentingan bersama.
3. Quality of Working Relationship, Faktor ketiga, kualitas hubungan
kerja, menjelaskan dimensi interpersonal kerja, termasuk persepsi
kerja sama di tempat kerja, solidaritas di kalangan pekerja, dan
dukungan sosial.
4. Autonomy, Otonomi bererkaitan dengan kemungkinan individu
untuk membuat penilaian sendiri dan menjalankan kreativitasnya
serta kebebasan individu dalam melakukan aktivitas kerja.
Pekerjaan yang berarti sesuai dengan faktor ini mengandaikan
bahwa seseorang dapat mengatur tugasnya, khususnya, dengan
cara yang menurutnya lebih efektif.
5. Moral Correctness, Faktor kelima adalah kebenaran moral, yaitu
persepsi bahwa pekerjaan yang dilakukan individu sesuai dengan
cita-cita yang dihargai dalam masyarakat dan hal itu diwujudkan
dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
Dari berbagai dimensi yang telah di kemukakan oleh berbagai tokoh,
peneliti menentukan dimensi kebermaknaan kerja yang di kemukakan oleh
Steger (2012) yang menyebutkan bahwa ada 3 dimensi pembentuk
Keterikatan karyawan yaitu : aspek Positive meaning, aspek Meaning making
through work dan aspek Greater good motivation sebagai acuan
pengembangan skala variabel beban kerja. Karena 3 aspek tersebut bisa
mewakili factor-faktor yang harus ada pada variable kebermaknaan kerja.
Yaitu pertama tentang pemaknaan pekerjaannya secara positif. Ke dua tentang
Membuat pekerjaan menjadi bermakna. Dan yang ke tiga tentang peningkatan
motivasi pada pekerjaan.

Aspek meaningful work (Kebermaknaan kerja) (skripsi dan tesis)

Steger (2012) menjalaskan bahwa terdapat tiga aspek yang dapat
menjelaskan meaningful work, yaitu:
1) Positive meaning. Seseorang dapat memaknai pekerjaannya secara
positif ketika ia mampu untuk memberikan pemaknaan positif
terhadap pekerjaanya. Pemaknaan positif ini mendorong individu
untuk berusaha berpikir positif dan berperilaku positif dalam
melaksanakan pekerjaannya.
2) Meaning making through work. Membuat pekerjaan menjadi
bermakna, aspek ini menjadikan individu lebih mendalami arti
pekerjaannya sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi arti
dalam makna kehidupannya secara lebih luas.
3) Greater good motivation. Meningkatkan motivasi baik yang ada
pada pekerjaan. Mengembangkan motivasi dalam aspek ini dapat
terjadi akibat adanya dorongan atau dukungan dari orang lain,
sehingga individu akan memaknai pekerjaannya secara lebih
mendalam ketika ia sadar bahwa pekerjaannya memiliki dampak
atau pengaruh yang positif terhadap orang lain
Terdapat lima dimensi setral makna kerja, yaitu (Meaning of Work
International Research Team, 1987):
1) Sentralitas Kerja. Merupakan seberapa besar pentingnya bekerja dalam
kehidupan individu. Terdapat dua komponen sentralitas kerja yaitu
komponen yang melibatkan orientasi nilai terhadap bekerja pada
kehidupan, dan yang komponen orientasi keputusan.
a. Komponen orientasi nilai terdiri dari identifikasi kerja (work
identification) dan keterlibatan kerja (work involvement). Identifikasi
kerja (work identification) merupakan hasil kognitif dari
perbAndikngan antara aktivitas bekerja dan persepsi individu.
Keterlibatan kerja (work involvement) merupakan respon afektif akan
bekerja pada peran kehidupan. Komitmen terhadap pekerja bergantung
pada seberapa lama pengalaman bekerja. Dalam memaknai sentralitas
kerja, peran identifikasi kerja dan keterlibatan atau komitmen sama
penting dan saling menguatkan satu sama lain.
b. Komponen orientasi keputusan memiliki dua elemen dalam
merepresentasikan sentralitas kerja yaitu segmen perilaku dan pilihan
atau sejauh mana seseorang memilih bidang kehidupan yang disukai
dan perilaku terkait hal tersebut. Segmen perilaku dalam hal ini terkait
dengan seberapa besar individu menyukai pekerjaanya. Pengukuran
komponen orientasi keputusan adalah membAndikngkan derajat
kepentingan bekerja area hidup utama lainnya.
2) Norma sosial mengenai kerja.Terdiri dari hak dan kewajiban sebagai
perkembangan dari individu. Nilai dari hasil kerja, tujuan kerja,
identifikasi fungsi, bentuk imbalan dan intensitas bekerja merupakan
pertimbangan situasi kerja.
Terdapat dua norma lingkup sosial, yaitu:
a. Individu dan standart sosial atau norma tertuju pada kewajiban untuk
masyarakat. Perilaku normatif terdiri dari memenuhi kewajiban
seseorang, menghormati wewenang sebagai kewajiban sosial dan
norma-norma yang mendukung tatanan sosial.
b. Norma atau standart sosial berdasarkan hak dan kewajiban
masyarakat.
3) Hasil kerja yang dianggap bernilai. Nilai (value) merupakan evaluasi
penting bagi individu pada setiap hasil dan tujuan. Individu memberikan
evaluasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dari hasil kemudian
menghubungankan setiap hasil dengan tujuan masing-masing.
Terdapat 6 indikator pada hasil kerja yang dianggap bernilai:
a. Status dan prestis, merupakan posisi individu di masyarakat dan
bekerja dianggap sebagai sumber kebanggaan dan bagaimana
individu melihat dirinya dari pekerjaan yang dilakukannya dengan
status dalam masyarakat.
b. Mendapatkan penghasilan , yaitu untuk memenuhi kebutuhan seharihari termasuk kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan,
serta kebutuhan pelengkap lainnya.
c. Ekspresi diri, yaitu dengan menjalin kontak antar pribadi dengan
berkomunikasi dan menjalin kerja sama antar pribadi di lingkungan
pekerjaan.
d. Kegiatan mengisi waktu, yaitu individu mengisi waktu kegiatan
seharihari dalam bekerja.
e. Menjalin kontak antarpribadi, yaitu kontak yang dilakkan dengan
individu yang memiliki jabatan setara, lebih tinggi, atau lebih rendah.
f. Kesempatan belajar dan pengembangan, yaitu kemauan individu
untuk bersedia belajar untuk pengembangan selama bekerja.
Pembelajaran dan pengembangan individu menjadi hal yang
menguntungkan jika organisasi dapat membantu serta memberikan
fasilitas dalam pembelajaran dan pengembangan.
4) Tingkat pentingnya tujuan kerja. Yaitu seberapa penting tujuan kerja
dinilai oleh individu. Adapun terdapat 14 aspek dalam bekerja yaitu
keamanan, ketertarikan, kesempatan untuk berkembang, apresiasi (dari
atasan), perusahaan dan manajemen, aspek instrinsik dari pekerjaan, gaji,
atasan, aspek sosial dari pekerjaan, kondisi kerja, komunikasi, jam kerja,
kenyamanan dan keuntungan. Dimensi tingkat pentingnya tujuan kerja
adalah sebagai berikut:
a. Dimensi ekspresif, terdiri dari seberapa besar individu menyukai
pekerjaannya, kecocokan antara kemampuan dan pengalaman
terhadap pekerjaan, variasi kerja, dan otonimi atau pengambilan
keputusan dalam kerja.
b. Dimensi ekonomi, terdiri dari kondisi fisik dalam bekerja
(pencahayaan, suhu, kebersihan, tingkat kebisingan) dan waktu kerja.
c. Dimensi kesempatan belajar dan pengembangan, terdiri dari
kesempatan untuk mempelajari hal baru dan kesempatan
mendapatkan promosi.
5) Identifikasi peran kerja. Merupakan bagaimana individu mengidentifikasi
dirinya dalam pekerjaannya.Terdapat enam indikator peran kerja pada
individu:
a. Peran pelaksana tugas, yaitu bagaiman individu mengidentifikasi
dirinnya sebagai seseorang yang melaksanakan tugas pada
organisasai.
b. Peran wakil atau bagian organisasi, yaitu bagaimana individu
megidentifikasi dirinya sebagai bagian dari organsiasi dai dirinya
seseorang yang mewakilkan organisasi.
c. Peran penghasil produk atau jasa, yaitu bagaimana individu
mengidentifikasi dirinya sebagi seseornag yang memiliki tanggung
jawab sebagai penghasil produk atau jasa yang dihasilkan
organsiasi.
d. Peran anggota tim, dimana individu sebagai pekerja membangun
hubungan sosial dengan berkomunikasi dan bekerjasama.
e. Peran sebagi seorang profesional, dimana individu melakukan
pekerjaan sesuai keahlian, pengetahuan, kemampuan, dan
pengalaman yang dimilikinya.
f. Peran mencari nafkah, diamana individu mencari penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan.

Definisi Kebermaknaan Kerja (skripsi dan tesis)

Meaningful work atau makna kerja merupakan pilihan dan
pengalaman individu dengan konteks organisasi serta lingkungan
dimana individu bekerja dan tinggal (Meaning of Work International
Research Team, 1987). Kebermaknaan Kerja mencakup kepercayaan
tentang peran kerja dalam kehidupan dan merefleksikan perasaan
mengenai pekerjaan tersebut, dan tipe-tipe tujuan yang diperjuangkan
dalam pekerjaan. Beuker dan Elrie (2013) mendefinisikan meaningful
work sebagai tingkat kepentingan umum pengalaman subjektif individu
pada waktu tertentu. Steger, Dik, dan Duffy (2012) mengungkapkan
bahwa perasaan bermakna didalam pekerjaan ialah membuat makna
kerja itu sendiri sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal
bagi organisasi. Berdasarkan definisi dari kebermaknaan kerja di atas
maka dapat disimpulkan bahwa kebermaknaan kerja merupakan
pilihan dan pengalaman individu yang mencakup kepercayaan tentang
peran kerja dan tujuan yang diperjuangkan dalam memaknai
pekerjaanya sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi
organisasi.
Steger, Dik dan Shim (2012) menjelaskan tema makna dalam
konteks pekerjaan dalam tema meaningful work. Meaningful work
merupakan tema payung dari beberapa tema mengenai makna kerja,
seperti misalnya, makna kerja (work meaning), kebermaknaan kerja
(work meaningfulness) dan konotasi positif yang berhubungan dengan
makna kerja (Steger, Dik & Shim,2012). Dari hasil penelitian yang
dilakukannya, Steger dan Dik (2009) menemukan bahwa meaningful
work memiliki tiga buah faset kunci, yaitu positive meaning in work
(PM) , meaning making through work (MM) dan greater good
motivations (GG). PM merupakan pengalaman subjektif yang
dirasakan oleh seseorang ketika ia merasa bahwa apa yang
dilakukannya mempunyai arti signifikan secara personal (Rosso, Dekas
& Wrzesniewski 2010). Konsep mengenai MM berdasar dari sebuah
hipotesis bahwa makna hidup tidak lepas dari kebermaknaan kerja.
Sebagai sebuah aktivitas yang mengambil sebagian besar waktu
manusia, pekerjaan menjadi sebuah objek signifikan dalam
membangun makna hidup yang lebih luas. Hal ini berarti bahwa, makna
yang diberikan seseorang terhadap pekerjaannya akan membantunya
untuk menciptakan makna bagi kehidupan yang dijalaninya secara
keseluruhan (Steger & Dik 2009). Maka dari itu faset ini membantu
menangkap konteks kehidupan yang lebih umum dari pekerjaan
seseorang (Steger, Dik & Duffy, 2012). Terakhir, konsep tentang GG
merupakan konsep yang secara umum menjelaskan bahwa pekerjaan
menjadi sangat bermakna ketika hal tersebut mempunyai dampak yang
lebih besar terhadap orang lain (Steger et al, 2012).
Meaningful work menjadi penting bagi karyawan, karena
karyawan yang menemukan makna dalam pekerjaan mereka cenderung
lebih puas, engaged, dan pada gilirannya menjadi lebih produktif.
Mereka bekerja dengan lebih keras, pintar, bersemangat dan kreatif
(Ulrich & Ulrich, 2010). Penelitian dari May, Gilson dan Harter (2004)
menguatkan hal ini. Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa
psychological meaningfulness mempunyai hubungan positif dan
mempunyai efek yang paling besar terhadap engagement ketimbang
psychological safety dan psychological availability di tempat kerja.
Melalui penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang
meaningfulness nya tinggi akan menghasilkan engagement yang juga
tinggi di tempat kerja. Penjelasan mengenai dinamika antara
engagement dan kebermaknaan ini dapat dijelaskan dari pernyataan
Frankl (1984) yang menyatakan bahwa, seseorang yang memiliki
makna dalam hidupnya mempunyai kemampuan untuk menghadapi
tantangan, emosi, dan ketakutannya. Hal ini dapat menjadi penjelasan
atas munculnya sikap pantang menyerah yang muncul dalam aspek
vigor dalam work engagement. Mempunyai makna berarti mempunyai
motivasi untuk melaksanakan pekerjaan sehari – hari, bahkan ketika
pekerjaan tersebut, tidak menstimulasi individu. Manusia yang
memiliki makna akan mencegah dirinya berada dalam kekosongan
spiritual yang menuntun pada kebosanan dan sikap apatis (Frankl,
1984).
Menurut Van den Heuvel, Demerouti, Schreurs, Bakker dan
Schaufeli menyatakan bahwa penting seorang anggota untuk bisa
menemukan meaning dan value dalam pekerjaan mereka(Bakker,2004).
Adapun penemuan meaning dalam pekerjaan mereka dapat membuat
anggota lebih bersemangat dan lebih Engaged Michaelson berpendapat
meaningful work dapat meningkatkan komitmen organisasi seperti
penelitian yang telah dilakukan oleH Geldenhuys, Laba, dan Venter
menyatakan bahwa ada hubungan positif antara meaningful work, work
engagement dan komitmen organisasi pada karyawan di Afrika Selatan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterikatan karyawan (skripsi dan tesis)

Faktor-faktor yang membuat karyawan merasa terikat
(BlessingWhite, 2011) adalah sebagai berikut:
1) Individuals (I): Ownership, Clarity, and Action.
Individu perlu mengetahui apa yang karyawan inginkan, apa
kebutuhan organisasi, dan kemudian mengambil tindakan untuk
mencapai kedua hal tersebut. Hal ini sejalan dengan yang
dikemukakan oleh Maslach, Schaufelli, dan Leiter (2001) bahwa
employee engagement dikarakteristikkan dengan kekuatan, dedikasi
dan kesenangan dalam bekerja (Kulaar, 2008). Keterikatan dasarnya
persamaan individual. Hal ini mencerminkan hubungan yang unik
pada setiap orang dengan pekerjaan. Para pemimpin dan manajer
tidak dapat dan tidak harus memikul seluruh beban melibatkan tenaga
kerja karyawan. Individu harus memiliki keterikatan, datang bekerja
dengan motivator yang unik, minat, dan bakat (BlessingWhite, 2011).
2) Managers (M): Coaching, Relationships, and Dialogue.
Manajer harus memahami bakat masing-masing individu,
kepentingan, dan kebutuhan dan kemudian mencocokkan karyawan
dengan tujuan organisasi, sementara pada saat yang sama menciptakan
hubungan interpersonal yaitu hubungan saling percaya. Manajer yang
terikat juga mempengaruhi level employee engagement (Vazirani,
2007). Hubungan interpersonal yang saling mendukung dan membantu
antar karyawan akan meningkatkan level keterikatan dari karyawan
(Vazirani, 2007). Manajer harus mengendalikan keterikatan karyawan
sendiri. Manajer harus memfasilitasi keterikatan sebagai persamaan
yang unik bagi pekerja melalui pelatihan. Hal yang mempengaruhi atas
kepuasan kerja di seluruh dunia adalah kesempatan untuk
menggunakan bakat dan pengembangan karir, umpan balik kinerja
yang spesifik dan kejelasan apa dan mengapa yang diperlukan oleh
organisasi. Manajer harus menjaga dialog dengan baik dan jelas
(BlessingWhite, 2011).
Menurut Schiemann (2011) banyak faktor yang mempengaruhi
keterikatan kerja karyawan. faktor tersebut adalah Jaminan pekerjaan,
perlakuan yang adil, kompensasi yang mencukupi, diperlakuan dengan
penuh hormat dan bermartabat, stres (seperti konflik pekerjaan,
keluarga, beban kerja dan target kinerja). Adanya komitmen timbal
balik hak (konsekuensi positif perusahaan atas kinerja yang baik dari
karyawan) yang tidak hanya mencakup upah atau benefit yang menarik,
tetapi juga pengembangan keterampilan, budaya inovatif atau
ketersediaan sumber daya tertentu yang memungkinkan karyawan
untuk berkembang.
Schaufeli dan Bakker (2004) menyatakan bahwa keterikatan kerja
pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu model JD-R (Job
Demands Resources model) dan modal psikologis. Model JD-R
meliputi aspek lingkungan fisik, sosial dan organisasi. Sedangkan
modal psikologis terdiri dari efikasi diri (self-efficacy), harapan (hope),
optimis (optimism) dan ketahanan (resilience).
Dari berbagai faktor yang mempengaruhi employee engagement di
atas, sebagian besar menempatkan pada lingkungan kerja dan
dukungan orgnisasi yang mendukung kinerja tinggi di organisasi
sebagai pembentuk keterikatan pada karyawan.
Dari berbagai dimensi yang telah di kemukakan oleh berbagai tokoh,
peneliti menentukan dimensi keterikatan karyawan yang di kemukakan oleh
Schaufeli & Bakker (2003) yang menyebutkan bahwa ada 3 dimensi
pembentuk Keterikatan karyawan yaitu : aspek virgo, aspek dedication dan
aspek absorption sebagai acuan pengembangan skala variabel keterikatan
karyawan. Karena 3 aspek tersebut bisa mewakili factor-faktor yang harus ada
pada variable keterikatan keryawan. Yaitu pertama tingkat kekuatan dan
resiliensi mental dalam bekerja, keinginan untuk berusaha dengan sungguhsungguh di dalam pekerjaan, gigih dalam menghadapi kesulitan. Ke dua
perasaan yang penuh makna, antusias, inspirasi, kebanggaan dan menantang
dalam pekerjaan. Ke tiga konsentrasi dan minat yang mendalam, tenggelam
dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu cepat dan individu sulit
melepaskan diri dari pekerjaan sehingga dan melupakan segala sesuatu
disekitarnya

Dimensi Keterikatan karyawan (skripsi dan tesis)

Dimensi dari keterikatan karyawan terdiri dari tiga (Schaufeli &
Bakker, 2003), yaitu:
1) Aspek Vigor merupakan aspek yang ditandai dengan tingginya
tingkat kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja, keinginan
untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan, gigih
dalam menghadapi kesulitan (Schaufeli & Bakker, 2003).
2) Aspek Dedication ditandai oleh suatu perasaan yang penuh makna,
antusias, inspirasi, kebanggaan dan menantang dalam pekerjaan.
Orang-orang yang memiliki skor dedication yang tinggi secara kuat
mengidentifikasikan pekerjaan karyawan karena menjadikannya
pengalaman berharga, menginspirasi dan menantang. Karyawan
biasanya merasa antusias dan bangga terhadap pekerjaan yang di
lakukan. Sedangkan skor rendah pada dedication berarti tidak
mengidentifikasi diri dengan pekerjaan karena karyawan tidak
memiliki pengalaman bermakna, menginspirasi atau menantang,
terlebih lagi merasa tidak antusias dan bangga terhadap pekerjaan
(Schaufeli dan Bakker, 2003).
3) Aspek Absorption ditandai dengan adanya konsentrasi dan minat
yang mendalam, tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu
begitu cepat dan individu sulit melepaskan diri dari pekerjaan
sehingga dan melupakan segala sesuatu disekitarnya, (Schaufeli &
Bakker, 2003). Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada
absorption biasanya merasa senang perhatiannya tersita oleh
pekerjaan, merasa tenggelam dalam pekerjaan dan memiliki
kesulitan untuk memisahkan diri dari pekerjaan. Akibatnya, apapun
yang ada di sekitarnya terlupa dan waktu terasa berlalu cepat.
Sebaliknya, orang dengan skor absorption yang rendah tidak merasa
tertarik dan tidak tenggelam dalam pekerjaan, tidak memiliki
kesulitan untuk berpisah dari pekerjaan dan karyawan tidak lupa
segala sesuatu di sekitar karyawan, termasuk waktu (Schaufeli &
Bakker, 2003).
Menurut Macey, Schneider, Barbera & Young (2009) employee
engagement mencakup 2 dimensi penting, yaitu:
1) Keterikatan karyawan sebagai energi psikis
Karyawan merasakan pengalaman puncak (peak experience) dengan
berada di dalam pekerjaan dan arus yang terdapat di dalam pekerjaan
tersebut. Employee engagement merupakan keseriusan ketika larut
dalam pekerjaan (immersion), perjuangan dalam pekerjaan (striving),
penyerapan (absorption), fokus (focus) dan juga keterlibatan
(involvement).
2) Keterikatan karyawan sebagai energi tingkah laku
Keterikatan karyawan terlihat oleh orang lain dalam bentuk tingkah
laku yang berupa hasil. Tingkah laku yang terlihat dalam pekerjaan
berupa:
a) Karyawan akan berfikir dan bekerja secara proaktif, akan
mengantisipasi kesempatan untuk mengambil tindakan dan akan
mengambil tindakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan
organisasi.
b) Karyawan yang terikat tidak terikat pada “job description”,
karyawan fokus pada tujuan dan mencoba untuk mencapai secara
konsisten mengenai kesuksesan organisasi.
c) Karyawan secara aktif mencari jalan untuk dapat memperluas
kemampuan yang dimiliki dengan jalan yang sesuai dengan visi
dan misi perusahaan.
d) Karyawan pantang menyerah walau dihadapkan dengan rintangan
atau situasi yang membingungkan.
Menurut Watson (dalam Novianto 2012) keteterikatan karyawan
mengacu pada hubungan yang luas dan mendalam antara orang dan organisasi.
Keterikatan memainkan peran penting dalam lingkungan bisnis. Dapat
didefinisikan, Keterikatan karyawan meliputi tiga dimensi yaitu :
1) Rational : karyawan memahami dengan baik peran dang tanggung
jawab karyawan.
2) Emotional : seberapa banyak gairah/antusias karyawan untuk
bekerja dan antusias terhadap organisasi karyawan.
3) Motivational : karyawan bersedia berkontribusi dengan berusaha
dan bekerja sesuai peran karyawan masing-masing dengan baik.

Definisi keterikatan karyawan (Employee Engagement) (skripsi dan tesis)

Istilah employee engagement pertama kali dipopulerkan oleh Kahn
(1990), menyatakan bahwa employee engagement sebagai keterikatan
anggota organisasi dengan organisasi itu sendiri bukan hanya secara fisik,
kognitif tetapi bahkan secara emosional dalam hal kinerjanya (Albrecht,
2010). Walaupun sebetulnya sudah ada konsep serupa seperti komitmen
organisasi (Allen & Meyer, 1991), kepuasan kerja yang sudah lebih
dahulu ada (Meyer dkk., dalam Albrecht, 2010). Memang istilah
employee engagement belakangan ini dipopulerkan oleh Gallup
Consultant dengan berbagai hasil survey-nya. Walaupun beberapa ahli
masih memperdebatkan definisi employee engagement masih tumpang
tindih dengan konsep lainnya. Namun ada satu benang merah yang
disepakati bahwa employee engagement sangat penting dalam organisasi
dan sangat erat kaitannya dengan kinerja.
Employee engagement merupakan rasa keterikatan secara
emosional dengan pekerjaan dan organisasi, termotivasi dan mampu
memberikan kemampuan terbaik karyawan untuk membantu sukses dari
serangkaian manfaat nyata bagi organisasi dan individu (McLeod, 2009).
Menurut Wellins dan Concelman (2004) menyebutkan employee
engagement sebagai kekuatan ilusi yang memotivasi pekerja ke level
performa lebih tinggi (Kulaar, 2008). Menurut Kahn (1990) employee
engagement merupakan bentuk multidimensional dari aspek emosi,
kognitif, dan fisik karyawan yang saling terikat (Saks, 2006). Rothbar
(2001) mengemukakan pula penjelasan tentang keterikatan sebagai suatu
konstruk motivasional yang memiliki dua dimensi yang meliputi
attention (ketersediaan kognitif seseorang untuk memikirkan peran
kerjanya dalam suatu periode waktu) dan penghayatan (intensitas
seseorang dalam memfokuskan diri pada peran kerjanya (Saks, 2006).
Organisasi yang terikat memiliki kekuatan dan nilai otentik,
dengan bukti yang jelas dari kepercayaan dan keadilan yang didasarkan
pada saling menghormati, di mana keduanya memiliki janji dan
komitmen antara employer dan employee yang dipahami dan terpenuhi,
(McLeod, 2009). Schaufeli & Bakker (2010) mendefinisikan employee
engagement sebagai sikap yang positif, penuh makna, dan motivasi, yang
dikarakteristikkan dengan vigor, dedication, dan absorption. Vigor
dikarakteristikkan dengan tingkat energi yang tinggi, resiliensi,
keinginan untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi
tantangan. Dedication ditandai dengan merasa bernilai, antusias,
inspirasi, berharga dan menantang. Absorption ditandai dengan
konsentrasi penuh terhadap suatu tugas, (Schaufeli & Bakker, 2010).
Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh di
atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterikatan karyawan (employee
engagement) adalah sebagai sikap yang positif yang dimiliki karyawan
dengan penuh makna, dan energi motivasi yang tinggi, resiliensi dan
keinginan untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi
tantangan dengan konsentrasi penuh terhadap suatu tugas yang
disesuaikan dengan nilai dan tujuan organisasi.

Dukungan Organsiasi (skripsi dan tesis)

Dukungan organisasi dipandang sangat penting bagi perilaku pekerjanya. Organisasi memiliki kewajiban untuk mengembangkan suatu iklim yang mendukung orientasi konsumen (Gronroos (1990) menemukan bahwa dukungan organisasi dan manajemen akan meningkatkan motivasi perilaku orientasi pelanggan dari para pekerjanya). Locke (1976) dan Scheineder (1998) mengemukakan bahwa individu tertarik dan merasa nyaman berada di organisasi dikarenakan adanya kesamaan karakteristik diantara keduanya. Meglino, (1989) mengemukakan bahwa individu yang mempunyai nilai-nilai yang sama dengan organisasi, maka mereka akan mudah berinteraksi secara efisien dengan system nilai organisasi, mengurangi ketidakpastian, dan konflik serta meningkatkan kepuasan. Banyak masalah yang dikaitkan dengan dukungan organisasi. Bila dukungan organisasi merangsang motivasi dan prestasi serta menyediakan sarana bagi pemuasan berbagai kebutuhan penting para pekerja maka sumbangan dukungan organisasi bagi prestasi dan kepuasan kerja diharapkan cukup besar adalah keinginan yang wajar dari setiap karyawan untuk meniti karir dengan sebaik-baiknya, yang dalam hal ini diimplementasikan dengan keinginan untuk dapat meraih jabatan yang setinggitingginya dalam strata kepegawaian yang ada sebab masih banyak karyawan yang berasumsi bahwa dengan jabatan yang didapat, rejeki juga akan pula didapat. Untuk menciptakan kesejahteraan pegawai maka perlu diciptakan peluang-peluang untuk meningkatkan motivasi dari karyawan yang mendapat dukungan penuh dari perusahaan atau organisasi terkait. Susskind et al., (2000) berpendapat bahwa dukungan perusahaan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi pekerja yang berhubungan dengan pelanggan, sehingga dapat dikatakan variabel dukungan perusahaan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi pekerja. Dukungan organisasi yang dikembangkan oleh Susskind et al (2000) terdiri dari 3 item yaitu penghargaan terhadap nilai adalah sebuah kategori perilaku yang menyangkut pemberian manfaatmanfaat yang berwujud, kesediaan perusahaan untuk membantu menyangkut memberi pujian dan memperlihatkan apresiasi terhadap orang lainuntuk kinerja yang lebih efektif dan keberhasilan yang memadai serta kontribusi yang penting bagi organisasi dan mengembangkan karyawan adalah untuk meningkatkan keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya serta terhadap kemajuan karyawannya. Dukungan yang positif dari pimpinan dan segenap pegawai akan menciptakan situasi kerja yang kondusif. Dengan mendapatkan dukungan tersebut kinerja pegawai akan terpacu untuk lebih baik. Selain itu dukungan juga memunculkan semangat tim para pekerja sehingga mereka dapat saling mempercayai dan saling membantu serta adanya ubungan baik antar pekerja didalam lingkungan kerja (Shaam et al., 1999). Tansky dan Cohen (2001) menegaskan bahwa dukungan organisasi dipengaruhi oleh aspek perlakuan organisasi terhadap karyawan dan dipengaruhi juga interprestasi karyawan terhadap motif organisasi. Sedangkan Eisenberg et.al dalam Tansky dan Cohen (2001) mengungkapkan bahwa dukungan organisasi akan mempengaruhi harapan karyawan terhada organisasi. Kondisi ini juga akan berdampak pada kinerja karyawan karena rendahnya produktivitas kerja dari para karyawan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mendapatkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten dengan memberi dukungan. Bentuk dukungan yang diberikan perusahaan adalah adanya dukungan organisasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam benyuk pemberian keadilan, dukungan supervisor, penghargaan dari organisasi, dan kondisi kerja yang nyaman. Dukungan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan usaha dalam menghargai kontribusi karyawan dan memenuhi kebutuhan emosional karyawan (Rhoades dan Eisenberg, 2002). Bentuk dukungan yang diberikan perusahaan untuk karyawan tersebut ditangkap sebagai perubahan lingkungan, kemudian diorganisasikan dalam proses kognitif dan diinterprestasikan oleh karyawan yang berupa persepsi dukungan organisasi. Menurut Rhoades dan Eisenberg (2002) bahwa persepsi karyawan terhadap dukungan yang diberikan organisasi merupakan persepsi yang dimiliki karyawan mengenai kesiapan organisasi memberikan dukungan pada saat dibutuhkan serta berkaitan dengan persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi dalam menilai kontribusi karyawan dan kepedulian organisasi pada kesejahteraan karyawan. Persepsi yang terjadi pada setiap individu dapat memiliki hasil yang berbeda-beda dikarenakan ada faktor yang dapat mempengaruhi persepsi. Robins (2002) berpendapat bahwa ketika individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterprestasikan apa yang dilihat, interprestasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu yang melihat, yaitu sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan berbagai macam persepsi dari masing-masing karyawan terhadap dukungan organisasi. Menurut Mashuri (2003) persepsi dibagi menjadi 2 macam yaitu karyawan yang memiliki persepsi positif jika karyawan merasa dukungan yang diberikan perusahaan dapat memenuhi kebuituhan karyawan dan karyawan akan memiliki persepsi negatif jika karyawan meraa dukungan yang diberikan perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Hal ini seperti teori pertukaran sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial anatar perusahaan dan karyawan terdapat hubungan timbal balik. Dukungan yang diberikan perusahaan kepada karyawan akan dibayar oleh karyawan dengan bekerja secara maksimal meliputi kognitif, emosional dan psikologisnya. Besarnya manfaat sumber daya manusia yang berkualitas nagi perusahaan membuat perusahaan berupaya memberikan apa yang karyawan butuhkan dalam bekerja. Hubungan timbal balik anatar sumber daya manusia dengan perusahaan tersebut sesuai dengan teori pertukaran soasial yang dikemukakan oleh Robinson (2004).

Kompensasi (skripsi dan tesis)

Menurut Rivai (2015) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi menurut Hani Handoko (2013) adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi (compensation) meliputi imbalan finansial dan nonfinansial serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi (Simamora, 2013). Sedangkan Wibowo (2012) berpendapat bahwa kompensasi merupakan kontra prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Kompensasi merupakan jumlah paket yang ditawarkan organisasi kepada pekerja sebagai imbalan atas penggunaan tenaga kerjanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai tanda balas jasa yang telah diberikan oleh karyawan. Keadilan kompensasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan pada perusahaan lainnya. Kompensasi yang adil maksudnya segala pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Ada keseimbangan antara produktivitas dengan upah atau gaji atau kompensasi yang diterimanya. Keadilan kompensasi pada prinsipnya adalah sama akan tetapi bagi karyawan yang prestasinya beda maka keadilan kompensasi yang diterima berbeda tergantung pada prestasi kerjanya. Sedangkan kompensasi yang layak adalah besarnya upah lebih banyak dikaitkan dengan standar hidup dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan. Seperti kebutuhan fisik minimum dan upah minimum regional. Keadilan, kelayakan dan besarnya kompensasi yang berlaku pada suatu perusahaan akan banyak menarik minat para calon tenaga kerja yang potensial untuk bergabung atau bekerja pada perusahaan yang bersangkutan. Berbeda dengan perusahaan yang memberikan kompensasi yang kecil dan tidak layak tentunya akan sepi peminat dari calon-calon tenaga kerja yang potensial.Kompensasi yang tinggi dan layak juga dapat mempertahankan karyawan yang ada. Jika karyawan merasa kompensasi yang diberikan perusahaan kepadanya cukup memadai untuk menghidupi diri dan keluarganya, maka ia akan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi manakala kompensasi yang mereka terima dari perusahaannya tidak memadai guna menghidupi diri dan keluarganya, maka mereka akan berpikir untuk keluar ke perusahaan lain yang sistem kompensasinya lebih baik dari perusahaan asal ia bekerja. Kalaupun mereka tetap bekerja pada perusahaan tersebut, maka mereka akan bekerja seadanya dan tidak bergairah dalam bekerja. Perusahaan harus menarik, memotivasi dan mempertahankan karyawan yangkompeten. Apabila hal tersebut dapat dicapai melalui sistem kompensasi, maka organisasiharus berusaha untuk mengadakan keadilan kompensasi. Apabila karyawan merasa diberikompensasi dengan tidak adil, maka karyawan tersebut akan membatasi atau mengurangiproduktivitas kerjanya atau bahkan dapat meninggalkan perusahan dan mencari pekerjaanlain. Dengan kata lain, ketidakadilan kompensasi dapat menyebabkan perfoma atau kinerjaorganisasi secara keseluruhan menjadi buruk.Perancangan dan pelaksanaan sistem kompensasi haruslah memastikan bahwaterdapat keadilan eksternal, keadilan internal dan keadilan individu melalui perancangandan penetapan struktur gaji yang efektif dan tingkat gaji yang tepat, (Simamora, 2014). Organisasi menggunakan kompensasi untuk memotivasi karyawannya. Masalah lainnya adalah bahwa kompensasi yang secara efektif memotivasi karyawankaryawan lainnya. Pada dasarnya manusia bekerja juga ingin memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itulah seorang karyawan mulai menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap perusahaan dan karena itulah perusahaan memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan jalan memberikan keadilan kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi kerja, memotivasi dan meningkatkan kinerja para karyawan adalah melalui keadilan kompensasi (Alamzeb et al., 2012). Pekerja menginginkan imbalan yang setara dengan tenaga yang disumbangkan. Selain itu, imbalan tersebut juga diharapkan dapat setara dengan pekerja lain yang berada dalam satu lini, baik dalam perusahaan yang sama maupun di perusahaan lain. Menurut Mondy & Noe (2005), keadilan kompensasi ada 3 macam, yaitu: 1. Keadilan Internal Keadilan internal merupakan suatu kriteria dari keadilan kompensasi yang diterima karyawan dari pekerjaannya dikaitkan dengan nilai internal masingmasing pekerjaan. Misalnya posisi yang disukai karyawan dengan kualifikasi yang tinggi pula haruslah diberi kompensasi yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, perusahaan hanya memfokuskan pada isi dan kontribusi suatu pekerjaan dalam menentukan nilai pekerjaan, isi pekerjaan berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, dan usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Kontribusi suatu pekerjaan menunjukkan kontribusi pekerjaan tersebut terhadap nilai ekonomis dari produk atau jasa, atau kontribusi pekerjaan tersebut dalam mencapai tujuan unit kerja atau tujuan perusahaan yang ditunjukkan dalam bentuk laba, produksi, atau ukuran lainnya. Perusahaan juga harus menaati peraturan perundang-undangan maupun peraturan penggajian yang ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Perubahan undang-undang atau peraturan dalam sistem penggajian membutuhkan penyesuaian dalam sistem kompensasi yang diterapkan. 2. Keadilan Eksternal Keadilan eksternal merupakan posisi kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan terhadap seorang karyawan dibandingkan dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan pesaing untuk seorang karyawan dengan pekerjaan yang sama. Kebijakan yang memperhatikan daya saing eksternal ini mempunyai 2 pengaruh terhadap tujuan, yaitu: a. Mendorong penetapan tingkat gaji yang mencukupi atau memenuhi kebutuhan karyawan dalam rangka menghargai dan mempertahankan karyawan. b. Mengendalikan biaya tenaga kerja sehingga harga produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat tetap bersaing. Suatu perusahaan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Jika perusahaan dapat menghargai karyawan sesuai atau lebih tinggi dari tingkat kompensasi di perusahaan lain, maka perusahaan ini berhasil mempertahankan karyawan-karyawannya apalagi karyawan yang potensial.Terkadang karyawan memiliki persepsi keadilan kompensasi yang tidak didukung dengan data yang akurat. Karyawan membandingkan pekerjaan yang mempunyai nama yang sama dengan perusahaan lain, tetapi kompensasi yang diterima berbeda. Hal ini dikarenakan nilai kerjanya belum tentu sama dengan perusahaan lain sehingga kompensasi yang diterima juga tidak sama. Untuk mempertahankan keadilan eksternal, perusahaan harus menggunakan kenaikan gaji sebagai suatu alat untuk menyesuaikan tingkat gaji karyawan sesuai dengan perubahan biaya hidup atau tingkat gaji secara umum. 3. Keadilan Individu Keadilan individual merupakan rasa adil yang dirasakan seorang karyawan dimana dia merasa bahwa input yang dimilikinya telah dihargai sesuai dengan semestinya. Input yang berupa pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerajinan maupun kegigihan ini dihargai secara wajar melalui kompensasi, seperti gaji, pujian dari pimpinan, promosi jabatan. Jika ada perbedaan rasio input dengan kompensasi antar karyawan, dapat menyebabkan kondisi perasaan bersalah dan ketidakpuasan. Jika seorang karyawan merasa rasio antara kompensasi dan inputnya lebih besar dari rasio kompensasi dan input karyawan lain, maka karyawan tersebut akan merasa bahwa dia diberi kompensasi lebih besar dari karyawan lainnya, dan kondisi tersebut biasanya akan menciptakan perasaan bersalah. Sedangkan sebaliknya, yaitu jika seorang karyawan merasa bahwa rasio antara kompensasi dan inputnya lebih rendah dari rasio kompensasi karyawan lainnya, maka karyawan tersebut akan merasa bahwa dia diberi kompensasi kurang dan kondisi ini akan mengakibatkan adanya perasaan tidak puas. Akibat kondisi-kondisi tersebut memotivasi karyawan untuk berperilaku. Misalnya peningkatan input (karyawan menjadi lebih giat dalam bekerja) atau peningkatan kompensasi, penurunan input (karyawan menjadi malas bekerja sehingga terjadi keseringan absensi) atau menurunkan kompensasi, menyimpangkan inputnya atau input dari karyawan lain atau kompensasinya secara kognitif, bertindak bersama dengan karyawan lainnya (misal sabotase atau merusak), mengubah hal lain (membandingkan diri sendiri dengan seorang karyawan lain), dan meninggalkan pekerjaan. Perasaan adil atau tidak adil juga akan mendorong karyawan untuk membentuk pertimbangan terhadap nilai dari suatu kompensasi. Pada waktu seorang karyawan merasa item kompensasi, isi, maupun metode penetapannya adalah tidak adil, maka karyawan tidak akan mengalami kepuasan dengan kompensasi tersebut. Selanjutnya, ketidakpuasan juga akan menghasilkan kompensasi yang tidak dinilai oleh karyawan atau karyawan tidak akan menganggap kompensasi tersebut sebagai sesuatu yang efektif untuk memotivasi karyawan.

Kepuasan Kerja (skripsi dan tesis)

Kepuasan Kerja adalah sekumpulan perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Untuk mencapai produktivitas yang diharapkan, diperlukan adanya daya dukung dan kerja keras beserta komponenkomponen lainnya. Kepuasan kerja merupakan salah satu komponen yang mendukung tercapainya produktivitas yang dimaksud. Sardzoska, (2010) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai sekumpulan perasaan menyenangkan dan tidak menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja dipandang sebagai perasaan senang atau tidak senang yang relatif, yang berbeda dari pemikiran objektif dan keinginan perilaku. Karena perasaan terkait dengan sikap seseorang, maka kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai sikap umum seseorang terhadap pekerjaan dan harapannya pada organisasi tempat ia bekerja. Kepuasan kerja menunjukkan pada sikap emosional positif yang berdasar pada pengalaman kerja seseorang (Kalayanee et al., 2009). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukai. Lebih lanjut kepuasan kerja juga merupakan salah satu komponen dari kepuasan hidup. Sehingga hal tersebut menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam pengembangan dan pemeliharaan tenaga kerja. Karena jika karyawan tidak mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya, maka motivasi mereka akan menurun, absensi dan keterlambatan meningkat dan akan sulit untuk bekerjasama dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja seseorang akan ikut menjadi penentu kelangsungan operasional suatu perusahaan. Robbins (2016) menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki tiga dimensi, yaitu (1) kepuasan kerja merupakan respon emosional terhadap situasi kerja, jadi tidak dapat dilihat, hanya bisa diduga ( 2) kepuasan kerja seringkali ditentukan oleh sejauh mana hasil kerja memenuhi / melebihi harapan seseorang. Contohnya jika anggota suatu departemen merasa telah bekerja lebih berat daripada anggota lain tetapi memperoleh pengharapan lebih sedikit dari yang mereka harapkan maka mereka mungkin akan bersifat negatif terhadap pekerjaan, atasan dan rekan kerjanya. Di lain pihak jika mereka merasa lingkungan kerja memberikan kepuasan kerja maka mereka akan bersikap positif terhadap pekerjaan mereka dan atasan mereka. (3) kepuasan kerja mencerminkan hubungan dengan berbagai sikap lainnya. Mas’ud (2014) menyatakan terdapat 5 dimensi yang mempengaruhi respon efektif seseorang terhadap pekerjaannya, yaitu: 1. Pekerjaan itu sendiri, yaitu sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan tantangan untuk pekerjaan yang menarik 2. Bayaran, yaitu upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam posisi kerja yang sama 3. Kesempatan untuk promosi, yaitu kesempatan seseorang untuk meraih atau dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam organisasi 4. Atasan, yaitu kemampuan atasan untuk memberikan bantuan tehnis dan dukungan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para bawahan 5. Rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja secara tehnis cakap dan secara sosial mendukung tugas rekan kerja lainnya.

Hubungan Antara Persepsi Dukungan Organisasional Keterikatan dengan Karyawan (Employee Engagement) (skripsi dan tesis)

Kualitas dari suatu perusahaan menjadi modal yang sangat penting
dalam persaingan dunia usaha yang saat ini banyak dengan pesaing-pesaing.
Perusahaan yang memiliki sistem yang unggul dan sumber daya manusia yang
produktif akan mempertahankan posisi mereka dalam persaingan usaha dan
membuatnya menjadi lebih unggul. Berbagai upaya dilakukan oleh perusahaan
untuk mempertahankan kualitas perusahaan, salah satunya adalah dengan
mengupayakan kesejahteraan karyawan.
Persepsi dukungan organisasi adalah gambaran karyawan mengenai
perusahaan tempatnya bekerja. Sejauhmana perusahaan memberikan
dukungan dan timbal balik yang sesuai dengan kinerja dan usaha yang telah
mereka lakukan. Ketika karyawan menganggap perusahaan mendukung usaha
mereka dalam mensukseskan tujuan perusahaan dan mereka memperoleh
umpan balik yang sesuai dengan harapan maka mereka akan memiliki persepsi
positif terhadap perusahaan. Dukungan dari organisasi dan supervisor
membuat karyawan akan merasa diperhatikan oleh perusahaan dan supervisor
mereka yang juga dianggap sebagai agen dari perusahaan. Dukungan
organisasi menciptakan kewajiban pada karyawan untuk peduli kepada
kesejahteraan perusahaan dan untuk membantu perusahaan meraih tujuannya.
(Rhoades et al. 2001).
Ketika karyawan percaya bahwa perusahaan peduli dengan mereka dan
peduli kesejahteraan mereka, mereka akan merespon dengan berusaha untuk
memenuhi kewajiban mereka terhadap perusahaan dengan lebih terikat. Dalam
Saks (2006) dinyatakan bahwa meskipun ditemukan banyak hubungan antara
POS dengan keluaran yang baik seperti kepuasan, komitmen, dan kinerja,
tidak ada studi menghubungkan POS dengan employee engagement. Perceived
Supervisor Support merupakan dukungan yang diterima karyawan dari atasan
langsung mereka. Supervisor sering dianggap sebagai agen perusahaan karena
apa yang mereka lakukan dianggap sebagai keinginan perusahaan. Perceived
Supervisor Support juga menjadi prediktor positif bagi employee engagement
karena dukungan dari supervisor telah terbukti sebagai faktor penting yang
berhubungan dengan burnout (Maslach et al., 2004). Suatu pekerjaan yang
memiliki karakteristik inti pekerjaan yang tinggi membuat karyawan
membawa diri mereka ke dalam pekerjaan mereka dan akan lebih terikat
(Kahn dalam Saks, 2006). Kenyatannya, menurut Maslach, karakteristik
pekerajaan, terutama umpan balik dan otonomi, secara konsisten berhubungan
dengan burnout yang merupakan antitesis positif dari employee engagement.
Maslach (dalam Saks, 2006) juga menyebutkan bahwa upah dan penghargaan
yang sedikit dapat membentuk burnout, sesuai dengan upah dan penghargaan
dengan employee engagement. Seseorang karyawan yang terikat memiliki
kesadaran akan bisnis dan bekerja dengan rekan kerja untuk meningkatkan
kinerja dalam pekerjaaan untuk keuntungan organisasi. Sebagaimana dicatat
oleh Schaufeli dan Bakker (2004) karyawan yang terikat akan memiliki
keterkaitan yang kuat dengan organisasinya dan kecenderungan untuk keluar
yang rendah. Dalam Saks (2006) engagement terbukti berpengaruh positif
terhadap komitmen organisasi dan berhubungan negatif dengan keinginan
untuk keluar. Maslach (dalam Saks 2006) membuat model dimana
engagement menjadi variabel mediasi untuk hubungan antara enam kondisi
kerja dengan beberapa keluaran dan seperti burnout, berhubungan dengan
kinerja, kepuasan dan komitmen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Dukungan Organisasional (skripsi dan tesis)

Persepsi dukungan organisasional dipengaruhi oleh pengalaman
yang dimiliki oleh individu, serta pengamatan mengenai keseharian
organisasi dalam memperlakukan seseorang.
Dalam hal ini sikap organisasi terhadap ide-ide yang dilontarkan
oleh pegawai, respon terhadap pegawai yang mengalami masalah serta
perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan dan kesehatan pegawai
merupakan tiga aspek yang menjadi perhatian utama dari pegawai. Ketiga
aspek yang menjadi perhatian utama dari pegawai yaitu:
a. Sikap organisasi terhadap ide-ide pegawai
Persepsi dukungan organisasi dipengaruhi oleh sikap organisasi
terhadap ide-ide yang dilontarkan oleh pegawai. Bila organisasi
melihat ide dari pegawai sebagai sumbangan yang kontruktif, yang
mungkin saja dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang,
maka individu yang bekerja ditempat tersebut memiliki persepsi yang
positif akan dukungan organisasi terhadap diri mereka. Sebaliknya,
dukungan organisasi akan akan menjadi negatif bila perusahaan selalu
menolak ide dari pegawai dan segala sesuatu merupakan keputusan
dari pimpinan puncak.
b. Respon terhadap pegawai yang menghadapi masalah
Bila organisasi cenderung untuk berdiam diri dan tidak
memperlihatkan usaha untuk membantu individu yang terlibat
masalah, maka pegawai akan melihat bahwa tidak ada dukungan yang
diberikan organisasi terhadap pegawai.
c. Respon terhadap kesejahteraan dan kesehatan pegawai
Perhatian organisasi akan kesejahteraan pegawai juga
mempengaruhi tingkat persepsi dukungan organisasi pegawai. Pegawai
yang melihat bahwa organisasi berusaha keras untuk meningkatkan
kesejahteraan individu yang bekerja didalamnya, akan melihat hal ini
sebagai suatu hal yang positif. Pegawai melihat bahwa organisasi
memberikan dukungan agar setiap orang dapat bekerja secara optimal
demi tercapainya tujuan bersama.
Eisengberger et al. (1986) menyatakan terdapat 3 bentuk umum
persepsi positif mengenai perlakuan yang diterima dari organisasi,
diantaranya:
a. Keterbukaan (Fairness)
Fairness merupakan suatu aturan prosedural yang berfokus pada
keadilan dan ketidakadilan distribusi sumber daya pekerjaan. Menurut
Roades dan Eisenberger (2002), terjadinya keadilan yang berulangulang dalam membuat keputusan mengenai distribusi sumber daya
akan memiliki pengaruh yang dirasakan karyawan yang ditunjukkan
dengan adanya perhatian pada kesejahteraan karyawan.
b. Dukungan Atasan (Supervisor Support)
Pekerja akan mengembangkan penilaian umumnya ini melalui
derajat dukungan atasan yang peduli terhadap kesejahteraan pekerja.
Kepala bagian merupakan bagian dari organisasi yang memiliki peran
untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan arah dari kinerja tiap
divisi. Sehingga hal ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi
pengembangan penilaian umum pekerja terhadap organisasinya itu
sendiri (Kotte & Sharafinski, dalam Rhoades & Eisenberger, 2002).
c. Penghargaan organisasi dan kondisi kerja
Shore & Shore (1995 dalam Rhoades & Eisenberger, 2002)
menjelaskan bahwa sumber daya dari organisasi berhubungan positif
dengan persepsi dukungan organisasi. variasi dari penghargaan
organisasi dan kondisi kerja antara lain: recognition, gaji, promosi
jabatan, jaminan kerja, job security, dan pelatihan.
Pada dasarnya persepsi dukungan organisasional merupakan suatu
persepsi pegawai bahwa dirinya dihargai dan diperhatikan oleh organisasi
atau perusahaan tempatnya bekerja. Bila organisasi memperhatikan dan
menghargai upaya yang dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan
perusahaan maka individu akan mempersepsikan bahwa organisasi
memberikan dukungan terhadap mereka. Rhoades and Eisenberger (2002)
menyatakan, “Kepedulian, rasa dihargai dan keanggotaan diyakini
berhubungan dengan dukungan organisasi, untuk memenuhi kebutuhan
sosial dan emosional pegawai sehingga peran dan identitas sosial menjadi
terintegrasi dengan organisasi“.

Persepsi Dukungan Organisasional (skripsi dan tesis)

Persepsi Dukungan Organisasional difokuskan pada perlakuan
yang menguntungkan dan tingkat karyawan yang terlibat dalam hubungan
timbal balik yang positif (Darmawan, 2013). Karyawan dalam suatu
perusahaan tentu membutuhkan dukungan dari perusahaan di luar dari
timbal balik yang wajib diberikan kepada perusahaan. Dukungan dari
perusahaan akan mempengaruhi psikologis karyawan dalam bekerja.
Dengan kondisi psikologi yang positif maka karyawan akan dapat
memberikan kemampuan terbaik yang bisa mereka berikan kepada
perusahaan.
Menurut Eisenberger, Huntington, Hutchinson dan Sowa (1986)
persepsi dukungan organisasional adalah asumsi untuk meningkatkan
perasaan memiliki karyawan terhadap organisasinya dan harapannya pada
usaha terbaik kepada perusahaan untuk mencapai tujuan akan memperoleh
penghargaan. Untuk menentukan kesiapan organisasi untuk menghargai
peningkatan upaya kerja dan memenuhi kebutuhan sosioemosional,
individu cenderung membentuk kepercayaan global mengenai tingkat
organisasi menilai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan
mereka. Persepsi dukungan organisasional secara positif berhubungkan
dengan perubahan sementara pada hasil dari peran ekstra. Chen (2009)
menemukan adanya fakta bahwa Persepsi dukungan organisasional
memunculkan perilaku peran ekstra.
Menurut Eisenberger, Fasolo, dan Davis-LaMastro (1990)
karyawan yang merasa didukung oleh organisasi dan peduli dengan
organisasi akan terikat dalam setiap aktivitas dan membantu dalam tujuan
organisasi yang akan datang. Riset telah menemukan bahwa perceived
organizational support (POS) berhubungan positif dengan kehadiran kerja
dan pengukuran kinerja (Eisenberger et al. 1990).
Karyawan yang merasa bahwa kinerja mereka didukung oleh
perusahaan dan mereka mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan
kinerja mereka. Dengan demikian karyawan akan peduli terhadap
organisasi dan akan melakukan kinerja terbaik dalam mencapai tujuan
organisasi.
Levinson (1965) mengatakan bahwa tindakan yang diambil oleh
agen perusahaan sering dilihat sebagi indikasi kesungguhan organisasi,
bukan sekedar motif pribadi dari agen tersebut. Karyawan beranggapan
bahwa perlakuan menyenangkan atau tidak menyenangkan dari agen
merupakan indikasi bahwa organisasi menyukai atau tidak menyukai
mereka (Rhoades dan Eisenberger, 2002).
Eisenberger, Humington dan Sowa (1986) mendefinisikan
dukungan organisasi sebagai keyakinan seseorang mengenai sejauh mana
organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap
kesejahteraan mereka. Organisasi juga dapat memberikan dukungan
dengan cara organisasi berkomitmen untuk hanya memusatkan
perhatiannya kepada tujuan organisasi melainkan juga memperhatikan
kepentingan karyawan.
Hal senada juga diungkapkan oleh Shore and Tetrik (1990, dalam
Christian 2013) bahwa dukungan organisasi adalah persepsi seseorang
terhadap komitmen mereka pada organisasi tersebut dan kepedulian
organisasi terhadap kesejahteraan mereka, yang dapat menimbulkan
komitmen karyawan untuk tetap setia bekerja pada organisasi tersebut.
Perlakuan yang diterima oleh karyawan dari organisasi tempat
mereka bekerja baik yang menyenangkan maupun tidak merupakan
refleksi dari kebutuhan organisasi terhadap diri karyawan. Ketika
organisasi berusaha untuk tidak anya memusatkan perhatian mereka
terdahadap organisasi melainkan juga kesejahteraan karyawan maka akan
meimbulkan komitmen karyawan dan kesetiaan karyawan terhadap
organisasi.
Eisenberger dalam kutipan Tanudjaja (2013) menjelaskan persepsi
terhadap dukungan organisasi memberikan dampak antara lain: komitmen
organisasi, keterlibatan pekerja, job related affect, perilaku menarik diri
atau keinginan untuk keluar dari organisasi serta mampu mengurangi
ketegangan yang dialami oleh pekerja.
Shanock dan Eisenberger (2006, dalam Pradhita 2010)
mengemukakan bahwa persepsi dukungan organisasional dikembangkan
oleh para pekerja dalam rangka memperoleh kebutuhan sosioemosional
dan menentukan seberapa besar kesiapan organisasi dalam memberikan
balasan atau reward terhadp meningkatan usaha yang dilakukan oleh
pekerjanya. Pendekatan pertukaran social ini menjelaskan bahwa dalam
basis normal timbal balik para pekerja memberikan usaha-usaha dan
dedikasi mereka pada organisasi memperoleh insentif baik itu berupa upah
maupun keuntungan-kuntungan lainnya serta keuntungan sosioemosional
seperti penghargaan, persetujuan, dan kepedulian, Blau, Eisenberger 2008
(dalam Pradhita 2010).
Dukungan organisasi yang dirasakan (perceived organizational
support) adalah tingkat sampai mana karyawan yakin organisasi
menghargai kontribusi mereka dan peduli dengan kesejahteraan mereka.
Penelitian menunjukkan bahwa individu merasa organisasi mereka
bersikap suportif ketika penghargaan dipertimbangkan dengan adil,
karyawan mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, dan pengawas
mereka dianggap suportif (Robbins, 2008).
Dukungan yang positif dari pimpinan dan segenap pegawai akan
menciptakan situasi kerja yang kondusif. Dengan mendapatkan dukungan
tersebut kinerja pegawai akan terpacu untuk lebih baik. Selain itu
dukungan juga memunculkan semangat tim para pekerja sehingga mereka
dapat saling mempercayai dan saling membantu serta adanya ubungan
baik antar pekerja didalam lingkungan kerja, Shaam et al., (1999, dalam
Nugraheny, 2009).
Organization Support Theory Eisenberger et al. (1986 dalam Justin
(2003) menganggap bahwa dukungan organisasi menghasilkan suatu
perasaan wajib bagi pegawai untuk membantu organisasi mencapai
tujuannya, meningkatkan komitmen terhadap organisasi dan pengharapan
bahwa kinerja yang tinggi akan dicatat dan dihargai. Dukungan organisasi
juga menghasilkan perasaan wajib bagi pegawai untuk menjaga
kesejahteraan organisasi yang dimanifestasikan dalam bentuk tindakan
yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya. Oleh karena itu
dukungan organisasi memberikan hasil positif untuk pegawai dan
organisasi.
Persepsi dukungan orgasisasional berpengaruh terhadap motivasi
karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka.
Karyawan merasa bahwa organisasi peduli terhadap mereka sehingga
mereka akan merasa wajib membantu organisasi tempat mereka bekerja
dalam mencapai tujuan organisasi.

Tipe Karyawan Berdasarkan Tingkat Keterikatan (Employee Engagement) (skripsi dan tesis)

Seorang karyawan yang engaged akan merasa loyal dan peduli
dengan masa depan organisasinya. Karyawan tersebut memiliki kesediaan
untuk melakukan usaha ekstra demi tercapainya tujuan organisasi untuk
tumbuh dan berkembang. Gallup (2004) mengelompokkan 3 jenis
karyawan berdasarkan tingkat engagement yaitu:
a. Engaged
Karyawan yang engaged adalah seorang pembangun (builder).
Mereka selalu menunjukkan kinerja dengan level yang tinggi.
Karyawan ini akan bersedia menggunakan bakat dan kekuatan mereka
dalam bekerja setiap hari serta selalu bekerja dengan gairah dan selalu
mengembangkan inovasi agar perusahaan berkembang.
b. Not Engaged
Karyawan dalam tipe ini cenderung fokus terhadap tugas
dibandingkan untuk mencapai tujuan dari pekerjaan itu. Mereka selalu
menunggu perintah dan cenderung merasa kontribusi mereka
diabaikan.
c. Actively Disengaged
Karyawan tipe ini adalah penunggu gua “cave dweller”.
Mereka secara konsisten menunjukkan perlawanan pada semua aspek.
Mereka hanya melihat sisi negatif pada berbagai kesempatan dan
setiap harinya, tipe actively disengaged ini melemahkan apa yang
dilakukan oleh pekerja yang engaged.

Dimensi Keterikatan Karyawan (Employee engagement) (skripsi dan tesis)

Menurut Macey, Schneider, Barbera & Young (2009) employee
engagement mencakup 2 dimensi penting, yaitu:
a. Employee engagement sebagai energi psikis
Karyawan merasakan pengalaman puncak (peak experience)
dengan berada di dalam pekerjaan dan arus yang terdapat di dalam
pekerjaan tersebut. Employee engagement merupakan keseriusan
ketika larut dalam pekerjaan (immersion), perjuangan dalam pekerjaan
(striving), penyerapan (absorption), fokus (focus) dan juga keterlibatan
(involvement).
b. Employee engagement sebagai energi tingkah laku:
Bagaimana employee engagement terlihat oleh orang lain.
Employee engagement terlihat oleh orang lain dalam bentuk tingkah
laku yang berupa hasil. Tingkah laku yang terlihat dalam pekerjaan
berupa:
1) Karyawan akan berfikir dan bekerja secara proaktif, akan
mengantisipasi kesempatan untuk mengambil tindakan dan akan
mengambil tindakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan
organisasi.
2) Karyawan yang engaged tidak terikat pada “job description”,
mereka fokus pada tujuan dan mencoba untuk mencapai secara
konsisten mengenai kesuksesan organisasi.
3) Karyawan secara aktif mencari jalan untuk dapat memperluas
kemampuan yang dimiliki dengan jalan yang sesuai dengan visi
dan misi perusahaan.
4) Karyawan pantang menyerah walau dihadapkan dengan rintangan
atau situasi yang membingungkan.
Menurut Watson (dalam Novianto 2012) keteterikatan
karyawan mengacu pada hubungan yang luas dan mendalam antara
orang dan organisasi. Keterikatan memainkan peran penting dalam
lingkungan bisnis. Dapat didefinisikan, keterikatan karyawan meliputi
3 dimensi yaitu :
1) Rational: Karyawan memahami dengan baik peran dan tanggung
jawab mereka.
2) Emotional: Seberapa banyak gairah/antusias mereka untuk bekerja
dan antusias terhadap organisasi mereka
3) Motivational: Mereka bersedia berkontribusi dengan berusaha dan
bekerja sesuai peran mereka masing-masing dengan baik.
DDI (dalam Handoko 2008) menyatakan untuk membangun
employee engagement di perusahaan dapat dilakukan melalui tiga jalur
yaitu:
1. Human Resources/SDM perusahaan dengan menempatkan
karyawan pada posisi sesuai dengan minat dan kemampuannya
sehingga dapat menikmati (enjoyment). Harapannya bagi karyawan
juga jadi mudah (easy) dan menghasilkan karya yang bagus
(excellent).
2. Owner/Pemegang Saham yang membangun perusahaan dengan
visi dan misi tidak hanya untuk profit tapi juga untuk masyarakat
dan bumi kita melalui program Corporate Social Responsibility
(CSR). Dari sana diharapkan tumbuh rasa kebermaknaan dan
berkontribusi dari karyawan.
3. Leader/pimpinan perusahaan yang memberikan penghargaan dan
pengakuan terhadap kontribusi setiap karyawan. Penghargaan ini
tidak selamanya berwujud materi tapi juga non materi berupa
ucapan selamat, empati, simpati, dan sebagainya yang membuat
karyawan merasa dihargai (sipakalebbi’) dan dimanusiakan
(sipakatau).
Lebih lanjut Hani T. Handoko (2008) juga mengemukakan
komponen-komponen Employee Engagement meliputi:
1. Balikan 2 arah, yaitu adanya mekanisme komunikasi dua arah dari
karyawan ke anajemen dan manajemen ke karyawan.
2. Trust pada kepemimpinan yaitu pimpinan menyampaikan visi
organisasi dengan jelas dan segala janji yang dicanangkan dapat
dipenuhi.
3. Pengembangan karir yaitu terbentuk system pengembangan karir
yang jelas dan formal.
4. Memahami peran dalam peraihan sukses yaitu karyawan
memahami hubungan tugasnya dengan proses bisnis perusahaan.
Lebih lanjut lagi karyawan memahami mengapa dan bagaimana
berprestasi untuk keberhasilan perusahaan.
5. Partisipasi dalam pembuatan keputusan yaitu proses pengambilan
keputusan melibatkan tingkat terendah dari implementasi
keputusan.

Definisi Keterikatan Karyawan (employee engagement) (skripsi dan tesis)

Penelitian pertama yang mengemukakan konsep employee
engagement adalah Kahn (1990). Menurut Kahn (dalam Saks 2006)
employee engagement merupakan bentuk multidimensional dari aspek
emosi, kognitif, dan fisik karyawan yang saling terikat.
Menurut Wellins dan Concelman (dalam Limono 2010)
menyebutkan keterikatan pekerja (employee engagement) sebagai
kekuatan ilusi yang memotivasi pekerja ke level performa lebih tinggi.
Pendapat lain dari Harter, Schmidt, and Hayes (dalam Limono (2010)
mendefinisikan keterikatan pekerja sebagai keterlibatan dan kepuasan
individu dengan rasa antusias untuk pekerjaannya.
Katerikatan karyawan (employee engagement) merupakan
keterilbatan pekerja secara emosional, kognitif dan fisik yang kemudian
memotivasi dalam menyelesaikan tugas dengan rasa puas dan antusias.
Engagement terjadi ketika seseorang secara sadar waspada
dan/atau secara emosi terhubung dengan orang lain. Disengaged
employees, di sisi lain, melepaskan diri dari tugas kerja dan menarik diri
secara sadar dan penuh perasaan (Luthans dan Peterson, 2002).
Robinson et al. (dalam Saks 2006) mendefinisikan keterikatan
karyawan sebagai sikap positif individu karyawan terhadap organisasi dan
nilai organisasi. Seorang karyawan yang memiliki tingkat keterikatan
tinggi pada organsiasi memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap
lingkungan operasional organisasi, mampu bekerja sama untuk
meningkatkan pencapaian unit kerja/organisasi melalui kerja sama antara
individu karyawan dengan manajemen.
Rothbar (dalam Saks 2006) mengemukakan pula penjelasan
tentang keterikatan sebagai suatu konstruk motivasional yang memiliki
dua dimensi yang meliputi attention (ketersediaan kognitif seseorang
untuk memikirkan peran kerjanya dalam suatu periode waktu) dan
penghayatan (intensitas seseorang dalam memfokuskan diri pada peran
kerjanya.
Schaufeli (dalam Indrianti 2012), menyatakan bahwa terdapat
beberapa karakteristik karyawan yang memiliki keterikatan dengan
pekerjaannya, seperti memiliki keyakinan terhadap kemampuannya sendiri
serta memiliki anggapan bahwa “work is fun”. Sejalan dengan Schaufeli
et al. (Saks 2006) mendefinisikan keterikatan karyawan sebagi sesuau hal
yang positif, memuaskan, sikap pandang yang berkaitan dengan pekerjaan
yang ditandai oleh kesungguhan (vigor), dedikasi (dedication),dan
penghayatan (absorption). Keterikatan karyawan mengacu pada kondisi
perasaan, dan pemikiran yang sungguh-sungguh dan konsisten yang tidak
hanya berfokus pada objek, peristiwa individu atau perilaku tertentu.
Keterikatan karyawan merupakan sikap positif karyawan disertai
dengan motivasi baik secara kognitif dan penghayatan, yakin akan
kemampuan dan merasa senang saat bekerja.
Employee engagement merupakan antusiasme karyawan dalam
bekerja, yang terjadi karena karyawan mengarahkan energinya untuk
bekerja, yang selaras dengan prioritas strategic perusahaan. Antusiasme ini
terbentuk karena karyawan merasa engage (feel engaged) sehingga
berpotensi untuk menampilkan perilaku yang engaged. Perilaku yang
engage memberikan dampak positif bgi organisasi yaitu peningkatan
revenue (Nurofia, 2005).
Schaufeli & Bakker (dalam Indrianti 2012) menyatakan bahwa
keterikatan kerja pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu model JDR (job demand-resources) dan modal psikologis (psychological capital).
Modal JD-R meliputi beberapa aspek seperti lingkungan fisik, sosial dan
organisasi, gaji, peluang untuk berkarir, dukungan supervisor, dan rekan
kerja. Sedangkan modal psikologis meliputi kepercayaan diri rasa optimis,
harapan mengenai masa depan, serta resiliensi.
Macey et al. (2008) dimendefinisikan employee engagement
sebagai penghayatan seorang karyawan terhadap tujuan dan pemusatan
energi, yang muncul dalam bentuk inisiatif, adaptibilitas, usaha, dan
kegigihan yang mengarah kepada tujuan organisasi.
Keterikatan kerja terjadi ketika seorang karyawan memiliki
perasaan positif dengan pekerjaannya, bersedia terlibat dan mencurahka
energinya demi tercapainya tujuan-tujuan perusahaan, menghayati
pekerjaan yang dilakukan dengan disertai antusiame

Privasi (skripsi dan tesis)

Informasi privasi mengacu pada individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan diri mereka sendiri dan bagaimana tentang luasnya informasi tentang apa yang dikomunikasikan pada orang lain (Malhotra., et al 2004).Perhatian informasi privasi mengacu pada suatu pandangan hubungan individu dalam konteks informasi privasi. Privasi dipengaruhi oleh kondisi ekternal seperti industri, budaya, dan hukum. Bagaimana pun, suatu persepsi individu kondisi eksternal juga berbeda menurut karakteristik pribadi dan pengalaman masa lalu (Donaldson dan Dunfe, 1994). Oleh karena itu orang sering berbeda pendapat mengenai toko online dan penggunaan informasi pribadi mereka. Konsep privasi dengan sendirinya tidak baru, biasanya digambarkan sebagai suatu kemampuan individu untuk mengendalikan informasi pribadi yang diperoleh (Galanxhi dan Fui-Hon, 2004). Terkait dengan privasi mempengaruhi aspek seperti distribusi atau non-authorizet pengguna informasi pribadi (Wang et al., 1998). Pertumbuhan teknologi baru untuk mengolah kompleksitas informasi. Sebagai konsekuensi kecurigaan konsumen terus meningkat mengenai data pribadi mereka. Privasi secara instrument bernilai sebab dipelukan pengembangan hubungan kepercayaan dan kedekatan pada waktu yang sama, (Anil Grung, 2006). Privasi diuji atas dasar kebenaran informasi. Privasi telah lama didefinisikan sebagai kebenaran seseorang untuk menjadi dirinya sendiri untuk mengendalikan aliran dan pemberitahuan informasi tentang orang lain atau dirinya sendiri (Warren dan Brandies, 1980).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri (skripsi dan tesis)

Menurut Bandura (2002) efikasi diri dipengaruhi oleh beberapa faktor,
antara lain:
a. Sifat tugas yang dihadapi.
Situasi atau jenis tugas tertentu menuntut kinerja yang lebih sulit dan berat
daripada situasi tugas yang lain. Semakin sulit tugas dapat semakin
meningkatkan atau melemahkan efikasi diri.
b. Insentif internal.
Reward atau insentif yang diterima merefleksikan keberhasilan seseorang
dalam menguasai atau melaksanakan suatu tugas tertentu. Semakin besar
reward yang diterima, akan semakin meningkatkan efikasi dirinya.
c. Status atau peran individu dalam lingkungan.
Derajat status sosial mempengaruhi penghargaan dari orang lain dan rasa
percaya diri yang dimiliki. Semakin besar penghargaan yang diterima semakin
besar pula rasa percaya diri yang dimiliki dan rasa percaya diri akan
meningkatkan efikasi diri yang dimiliki.
d. Informasi tentang kemampuan diri.
Efikasi diri seseorang akan meningkat atau menurun sesuai dengan informasi
yang positif atau negatif yang diterimanya berkaitan dengan kemampuannya
dalam menyelesaikan tugas tertentu.
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri menurut
Meitasari (2000) antara lain :
a. Kemampuan memecahkan masalah
Kemampuan seseorang untuk menyelesikan atau mencari jalan keluar atas
keadaan atau konflik yang dihadapinya, kemampuan tersebut membuat
seseorang dapat mengevaluasi dirinya dengan seberapa yakin dirinya mampu
memecahkan masalah dalam kehidupannya.
b. Kemampuan melakukan hubungan dengan orang lain
Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berada
disekitarnya atau dalam lingkungannya, seseorang yang mampu berinteraksi
dengan baik akan menimbulkan keyakinan dalam diri bahwa dirinya mampu
menjalin hubungan dengan orang lain.
c. Tingkah laku dalam lingkungan
Perilaku seseorang dalam kesehariannya di masyarakat serta tempat dimana
seseorang berada dan tinggal, perilaku yang di tunjukkan dapat
menggambarkan efikasi diri yang dimiliki seseorang dengan seberapa besar
dirinya mampu berinteraksi dengan lingkungannya.
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Bandura
(2002) efikasi diri dipengaruhi oleh faktor sifat tugas yang dihadapi, insentif
internal yang didapat, status sosial individu dalam lingkungannya dan informasi
yang didapat individu berkaitan dengan kemampuan dirinya., selain itu efikasi diri
juga di pengaruhi oleh faktor lainnya yang dikemukakan oleh Meitasari (2000)
yaitu kemampuan memecahkan masalah, kemampuan melakukan hubungan
dengan orang lain, dan tingkah laku dalam lingkungan.

Pengertian Intensi Berwirausaha pada Mahasiswa Tingkat Akhir (skripsi dan tesis)

Kata intensi berasal dari bahasa latin yang berarti langkah awal untuk menuju suatu target. Menurut Bandura (2002) intensi merupakan kebulatan tekad dalam melakukan aktivitas yang dilatar belakangi motivasi seseorang untuk bertindak. Chaplin (2006) mendefinisikan intensi sebagai suatu perjuangan untuk mencapai tujuan, prosesnya disadari, tercakup kognisi (merasa dan menerima), konasi (usaha, kemauan, hasrat dan keinginan) dan perasaan (suka atau benci). Lebih lanjut, dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dan Theory of Reasoned Action (TRA), intensi merupakan antecedent dari perilaku yaitu menjembatani antara sikap seseorang dengan perilaku yang akan dilakukan. Berikutnya kata berwirausaha dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai entrepreneur. Menurut Abas, Sudaryono, dan Saefullah (2007) entrepreneur adalah seseorang yang dapat menciptakan nilai melalui pengenalan dalam manajemen pengambilan resiko maupun mobilisasi manusia, ketrampilan komunikasi, uang dan bahan baku agar berwirausaha terlaksana dengan baik. Sukardi (1984) menyatakan bahwa berwirausaha menuju pada kepribadian tertentu, yakni pribadi yang mampu berdiri diatas kekuatan sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan dan dapat menetapkan tujuan yang ingin dicapai atas dasar tekad dalam pertimbangan untuk memulai usahanya sendiri. Tekad dalam pertimbangan seseorang untuk memulai usahanya mengarah pada intensi berwirausaha (Reynolds & Miller dalam Tung, 2011). Menurut Fishbein dan Ajzen (1991) intensi berwirausaha merupakan keyakinan individu yang menunjukkan perasaan positif untuk dapat menghadapi berbagai rintangan dalam memulai suatu usaha. Ajzen (dalam Tung, 2011) menyatakan intensi berwirausaha merupakan jembatan antara sikap seseorang terhadap kewirausahaan dengan perilaku kewirausahaannya, sehingga dapat memprediksi perilaku kewirausahaannya. Santoso (1995) menyatakan intensi adalah indikasi dari seberapa keras seseorang berusaha dan seberapa banyak usaha yang dilakukan agar perilaku yang diinginkan dapat dilakukan. Hal yang dapat dilakukan tersebut seperti seberapa kuat seseorang memiliki intensi berwirausaha dalam dirinya. Intensi berwirausaha terdapat pada diri siapa saja, salah satunya terdapat pada diri mahasiswa. Mahasiswa adalah kalangan muda yang mengalami peralihan dari tahap remaja ke tahap dewasa. Sosok mahasiswa kental dengan berbagai nuansa kedinamisan dan sikap keilmuannya terhadap memandang segala sesuatu berdasarkan kenyataan objektif, sistematis dan rasional (Susantoro dalam Siregar, 2006). Ismie (2006) membagi mahasiswa menjadi tiga angkatan, yakni mahasiswa tingkat awal, menengah dan akhir. Mahasiswa tingkat awal adalah mahasiswa baru yang sedang menempuh perkuliahan pada tahun pertama di Universitas. Mahasiswa tingkat menengah adalah mahasiswa pada tahun kedua dan ketiga sedangkan mahasiswa tingkat akhir ialah mahasiswa pada tahun keempat. Mahasiswa diatas tahun keempat juga bisa disebut dengan mahasiswa tingkat akhir. Angkatan mahasiswa yang menarik perhatian adalah mahasiswa pada tingkat akhir, karena permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir cukup banyak. Mulai dari proses penyelesaian tugas akhir atau skripsi untuk memperoleh gelar sarjana, adanya tuntutan dari lingkungan untuk dapat hidup mandiri sampai pada masa permasalahan pekerjaan maupun berwirausaha setelah lulus dari universitas (Hartono, 2007). Mahasiswa tingkat akhir juga kurang dibekali ilmu kewirausahaan karena hanya terfokus dan dituntut pada tugas penyelesaian skripsinya saja. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Ismie (2006) bahwa mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa yang memasuki tahun ke empat perkuliahan dan tengah menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Oleh karena itu, intensi berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir merupakan seberapa jauh mahasiswa dapat representasi kognitif untuk mengeksploitasi peluang bisnis dengan menerapkan pembelajaran kewirausahaan (pengetahuan dan ketrampilan (Loi Chong Tung, 2011). Intensi berwirausaha merupakan niat mahasiswa tingkat akhir dalam representasi dari tindakan yang direncanakan untuk melakukan perilaku kewirausahaan, maka sebelum mahasiswa tingkat akhir memulai suatu usaha (berwirausaha) dibutukan suatu komitmen yang kuat untuk mengawalinya (Tubbs & Ekeberg, 1991). Berdasarkan pengertian yang telah dibahas oleh beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa intensi berwirausaha pada mahasiswa tingkat akhir merupakan sejauh mana tekad mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan tindakan agar dapat memulai berwirausaha.

Informasi privasi (skripsi dan tesis)

Privasi merupakan tujuan dari individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan diri mereka sendiri dan bagaimana tentang luasnya informasi dengan apa yang dikomunikasikan pada orang lain (Malhotra.,et al 2004 dalam Syahran 2008). Secara umum privasi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh, mengontrol dan memanfaatkan informasi pribadi (Flavia’n and Guinali’u, 2006). Karena itu dalam konteks internet, privasi berkaitan dengan aspek seperti distribusi, seperti memperoleh atau menggunakan informasi pribadi. Persepsi privasi merupakan kemampuan konsumen untuk mengendalikan penyebaran informasi selama bertransaksi (Eid,2011). Roca et al. (2009) persepsi privasi adalah suatu kemungkinan bahwa perusahaan online mengumpulkan dan menggunakannya data tentang individu secara tidak tepat. Karena itu pelanggan enggan untuk memasukkan informasi pribadi mereka ketika situs meminta informasi tersebut, karena mereka khawatir tentang pengumpulan dan penyzalahgunaan informasi yang dikirim melalui internet dan cara data mereka akan digunakan. Dampaknya adalah konsumen online menjadi ragu untuk mengungkapkan setiap informasi pribadi atau keuangannya kepada perusahaan, sebab mereka merasa bahwa perusahaan bisa membuat penggunaan yang tidak sah atau membocorkan ke organisasi lainnya.

Teknologi dan Informasi perpajakan (skripsi dan tesis)

Modernisasi layanan dalam perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga nantinya diharpkan wajib pajak akan membayarkan pajak terutangnya dengan mudah karena dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak. dengan adanya teknologi dan informasi di bidang perpajakan ini, waktu yang dibutuhkan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). Mochammad Bayu Tjahono dalam pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan (2018) mengatakan, Selain itu pmanfaatan dari teknologi informasi juga pelru dilakukan dengan langkah yang bijak. Maksudnya adalah dengan membuat iklan maupun mengrim pesan dengan tidak mengandung ujaran kebencian maupun yang menyudutkan kelompok tertentu karena bisa dijerat dengan UU IT. Di Tahun 20018 DJP menetpkan wajib pajak yang menjadi sasaran e-filling yaitu 6,3 juta wajb pajak. dari 6,3juta wajib pajak itu sudah 5,1 juta wajib pajak yang sudh melaporkn SPT tahunan menggunakann e-filling, dari hal itu menunjukkan bahwa media elektrinik dapat memudahkan wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan.

Pemeriksaan pajak (skripsi dan tesis)

Seiring dengan berlakunya self assessment system, peran dan kejujuran seorang wajib pajak sangat diperlukan. Dengan diberlakukannya sistem ini, wajib pajak diharapkan untuk dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya serta melaporkannya dengan benar di Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak terdaftar. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap wajib pajaknya. Bentuk pengawasannya adalah melalui pemeriksaan. Sebagaimana yang telah diatur didalam salah satu ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu dalam pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajin pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Pengertian pemeriksaan yang mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemeriksaan pajak sndiri mrupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh terhadap Undangundang perpajakan (Rahayu, 2010). Menurut Salip dan Wato (2006) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah mampu meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada rata-rata rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan (EBT) serta rata-rata penerimaan pajak yang berdasarkan rasio Pajak Penghasilan Badan terhadap penjualan, dengan kata lain pemeriksaan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Intention to Use (skripsi dan tesis)

Menurut Davis et al, (1989) Intention to use merupakan keinginan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang dianggap benar. Intention to use merupakan sikap atau perilaku yang cenderung ingin menggunakan suatu teknologi (Widyapraba et al., 2016). Intention to use dipengaruhi oleh budaya,sosial, pribadi dan psikologi. Faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi keputusan konsumen diantaranya adalah motivasi, belajar, pendapat, keyakinan, dan sikap. Faktor utama adalah pendapat, keyakinan dan sikap menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen sehingga menimbulkan minat konsumen hingga akhirnya ingin menggunakan. Adapun indikator dari intention to use menurut (Davis, 1989; Gefen et al., 2003; Venkatesh dan Davis, 2000; Schierz et al., 2010 dalam Luna et al., 2017) adalah kemungkinan akan menggunakan, tertarik menggunakan teknologi baru dalam waktu dekat ini, dan ingin menggunakan teknologi baru ketika ada kesempatan

Theory of Reasoned Action (TRA) (skripsi dan tesis)

TRA (Theory of Reasoned Action), niat seseorang merupakan fungsi dari dua penentu dasar, satu pribadi pada dasarnya mencerminkan pengaruh sosial. Faktor pribadi adalah penilaian positif atau negatif konsumen dalam melakukan perilaku. Faktor ini disebut sikap terhadap perilaku (Ajzen dan Fishbein, 1980). Penentu niat kedua adalah persepsi orang tentang tekanan sosial yang dikenakan kepadanya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Karena berkaitan dengan yang dirasakan oleh seseorang, faktor ini disebut norma subyektif (Ajzen dan Fishbein, 1980). Menurut teori, sikap adalah fungsi dari kepercayaan. Seseorang mempercayai bahwa melakukan sesuatu perilaku tertentu akan menghasilkan sebagian besar hasil positif yang memiliki sikap menguntungkan terhadap perilaku tersebut, sementara beberapa orang mempercayai bahwa melakukan perilaku akan menghasilkan sebagian besar hasil negatif yang memiliki sikap tidak adanya keuntungan yang didapatkan. Keyakinan didasari oleh sikap konsumen terhadap perilaku yang disebut keyakinan perilaku. Norma subyektif juga merupakan fungsi dari kepercayaan yang menentukan individual atau kelompok untuk berpikir apakah seseorang harus melakukan perilaku atau tidak. Keyakinan ini yang mendasari norma subyektif seseorang disebut keyakinan normatif. Seseorang yang percaya bahwa sebagian besar referensi dengan siapa dia termotivasi untuk mematuhi berpikir dia harus melakukan perilaku akan menerima tekanan sosial untuk melakukannya. Theory Reasoned Action (TRA), (Ajzen & Fishbein, 1969, 1980) memberikan model yang memiliki manfaat potensial untuk memprediksi niat untuk melakukan perilaku berdasarkan keyakinan sikap dan normatif konsumen. telah divalidasi, kepercayaan perilaku mempengaruhi sikap terhadap perilaku, dan hubungan tersebut berpindah ke dalam keyakinan terhadap sikap, yang menghasilkan sikap yang dapat memberikan keuntungan atau tidak memberikan keuntungan terhadap sikap tersebut. (Ajzen, 1991). Sementara model-model ini telah banyak digunakan untuk mengevaluasi berbagai perilaku konsumen, bahwa argumen mereka tidak cocok untuk digunakan dalam mengevaluasi keputusan dalam konteks organisasi karena cukup rumit.

Standar Audit (skripsi dan tesis)

Standar Auditing yang berlaku umum (Standar Auditing yang ditetapkan IAI)
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam menjalankan
tanggungjawab profesionalnya. Standar-standar ini merupakan dan meliputi
pertimbangan mengenai kualitas professional mereka seperti keahlian dan
independensi, persyaratan dan pelaporan serta bahan bukti. Pedoman utama adalah
sepuluh standar auditing atau 10 generally auditing standards. Sejak disusun oleh
American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) tahun 1947 dan
diadaptasi oleh IAI di Indonesia sejak 1973 dan sekarang disebut Standar Auditing
yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI) kecuali untuk perubahanperubahan kecil, namun bentuknya tetap sama. Standar-standar ini tidak cukup
spesifik untuk dapat dipakai sebagai pedoman kerja oleh auditor tetapi
menggambarkan suatu kerangka (framework) sebagai landasan interpretasi oleh
AICPA atau IAI.

 Pengertian Auditing (skripsi dan tesis)

Pengertian Auditing Menurut (Sukrisno Agoes , 2004),
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya,
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran
laporan keuangan tersebut”.
Pengertian Auditing menurut (Arens dan Loebbecke, 2003)
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten
dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten”.
Pengertian Auditing Menurut (Mulyadi , 2002)
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi
dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian Kualitas Hasil Audit (skripsi dan tesis)

Dalam sektor publik, Goverment Accountability Office (GAO), mendefinisikan kualitas hasil audit sebagai ketaatan standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon, et al, 2007). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Coran dkk dalam artikel Andin Prasita dan Priyo Hari adi (2007: 4) bahwa kualitas hasil audit dapat dilihat dari tingkat kepatuhan auditor dalam melaksanakan berbagai tahapan yang seharusnya dilaksanakan dalam sebuah kegiatan pengauditan. Hasil audit berupa hasil penilaian auditor terhadap kesesuaian antara kondisi yang ada pada auditan dibandingkan dengan kriterianya dan hasil analisis auditor berisi analisis auditor bila terdapat perbedaan antara kondisi dan kriteria, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran dari auditor kepada manajemen mengenai perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian manajemen (BPKP 2004) Kualitas Hasil audit adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan keputusan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil audit dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengukuran kualitas hasil audit mengacu pada Panduan Manajemen Audit (BPK, 2002) tentang standar kualitas audit yang terdiri dari kualitas strategis yang berarti hasil audit harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu, kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan dan opini atau saran audit yaitu penyajian harus jelas, konsisten, accesible dan obyektif dan kualitas proses yang mengacu kepada proses kegiatan audit sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tindak lanjut hasil audit. Cara yang paling efektif untuk menjamin bahwa suatu laporan hasil audit telah dibuat secara wajar, lengkap dan obyektif adalah dengan mendapat reviu dan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang di audit. Tanggapan atau pendapat dari pejabat yang bertanggung jawab tidak hanya mencakup kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketidakpatutan yang dilaporkan oleh auditor, tetapi juga tindakan perbaikan yang direncanakan. Auditor harus memuat komentar pejabat dalam laporan hasil auditnya. Auditor harus meminta pejabat yang betanggung jawab untuk memberikan tanggapan tertulis terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan oleh menajemen entitas yang di audit. Tanggapan yang diperoleh harus dievaluasi secara seimbang dan obyektif. Tanggpan yang berupa suatu janji atau rencana untuk tindakan perbaikan tidak boleh diterima sebagai alasan untuk menghilangkan temuan yang signifikan atau rekomendasi yang berkaitan. Apabila tanggapan dari entitas yang diperiksa bertentangan dengan temuan, simpulan, atau rekomendasi dalam laporan hasil audit dan menurut auditor taggapan tersebut tidak benar atau apabila rencana tindakan perbaikannya tidak sesuai dengan rekomendasi, maka auditor harus menyampaikan ketidaksetujuannya atas tanggapan dan rencana tindakan perbaikan tersebut beserta alasannya. Ketidaksetujuan tersebut harus disampaikan secara seimbang dan obyektif. Sebaliknya, auditor harus memperbaiki laporannya apabila auditor berpendapat bahwa tanggapan tersebut benar.

Pengertian Independensi Auditor (skripsi dan tesis)

Dalam Kode Etik Akuntan Tahun 1994 yang dikutip dari artikel Sekar Mayang Sari (2003:6) disebutkan bahwa independensi audit adalah sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prisip integritas dan obyektivitas. Pendapat lain juga diungkapkan oleh Sri Trisnaningsih (2007:9) bahwa independensi audit juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif dan tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independen artinya bebas dari pengaruh baik terhadap manajemen yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan maupun terhadap pengguna laporan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar auditor tersebut bebas dari pengaruh subyektifitas para pihak yang terkait, sehingga pelaksanaan dari hasil auditnya dapat diselenggarakan secara obyektif. Independensi yang dimaksud meliputi independensi dalam kenyataan (in fact) dan dalam penampilan (in appearance). Independensi dalam kenyataan lebih cenderung ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor. (Tim Penyusun Model Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, 2007 : 8). Contoh penampilan yang dapat mempengaruhi pendapat orang terhadap independensi auditor, apabila auditor sering tampak makan-makan atau belanja bersama-sama dengan dan dibayari oleh auditinya. Walaupun hakekatnya (in fact) auditor tetap memelihara independensinya, kedekatan dalam penampilan itu dapat merusak citra independensinya di mata publik. Independensi tidak hanya dari sisi kelembagaan. Tetapi juga dari sisi pekerkjaan. Misalnya suatu Kantor Akuntan Publik menjadi konsultan pada suatu perusahaan atau membantu perusahaan menyusunkan laporan keuangannya. Terhadap perusahaan tersebut, Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan tidak boleh memberikan jasa audit. Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 Tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, menyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya. Independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas hasil audit APIP meningkat. Penilaian independensi dan obyektifitas mencakup dua komponen, yaitu : 1. Status APIP dalam organisasi 2. Kebijakan untuk menjaga obyektifitas auditor terhadap obyek audit. Independensi pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sangat berbeda dengan independensi yang dimiliki oleh BPK, BPKP atau akuntan Publik. Inspektorat Kabupaten lampung Selatan secara kelembagaan merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Lampung Selatan. Hasil audit yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan hanya dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui Laporan Hasil audit untuk memberikan sanksi dari temuan penyalahgunaan wewenang pada SKPD-SKPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Tindakan yang dilakukan merupakan hak mutlak Kepala Daerah. Berbeda dengan audit yang dilakukan oleh BPK atau BPKP, kedua lembaga ini berhak melakukan ekspose kepada pusat atas hasil audit yang telah dilakukan. Perbedaan ini menyebabkan masih kurangnya independensi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan.

Pengertian Keahlian Audit (skripsi dan tesis)

Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary (1983) yang dikutip dalam artikel Murtanto (1999:39) mendefinisikan keahlian merupakan ketrampilan dari seorang ahli. Ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Dalam artikel yang sama Hayes Roth dkk (1983) mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah-masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan ketrampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Menurut Tim Penyusun Modul Program pendidikan Non Gelar Auditor sektor Publik (2007:1) istilah audit berasal dari kata “audere” yang berarti mendengar, diambil dari praktek raja-raja pada zaman dahulu, yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negaranya dengan cara mendengarkan laporan yang dibacakan oleh Bendahara/ menteri keuangannya. Lama kelamaan kata audere yang semula berarti mendengar itu berubah menjadi audit dan diartikan sebagai pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan tidak lagi dilakukan sendiri oleh Raja/ Kepala Negara, tetapi diserahkan kepada orang yang ahli/ kompeten dan independen. Orang/ pihak yang mengaudit disebut auditor, pihak yang diaudit disebut auditi, dan ilmu mengenai audit disebut auditing. Kata auditing tampaknya sudah diserap secara utuh dalam Bahasa Indonesia, namun kata audit sering diterjemahkan sebagai pemeriksaan, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa, kata auditor diterjemahkan sebagai pemeriksa, sedangkan kata auditee diserap sebagai auditi. Menurut Jaafar dan Sumiyati (2005), keahlian audit meliputi keahlian mengenai pemeriksaan maupun penguasaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut mencakup : merencanakan pemeriksaan, menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP), melaksanakan Program Kerja Pemeriksaan, menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP), menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), mendistribusikan LHP, dan memonitor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Audit dalam lingkungan pemerintahan, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.Per/05/M.Pan/03/2008 merupakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Auditor dalam lingkungan pemerintah dikenal dengan istilah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Dimensi dan Indikator Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Menurut Feny dan Yohanes (2012) terdapat tiga dimensi dan
indikator akuntabilitas, yaitu sebagai berikut:
1. Motivasi
Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk
mencapai tujuan. Motivasi bagi auditor merupakan hal penting sebagai
penggerak auditor dalan menyelesaikan pekerjaan audit dengan tepat waktu
dan sesuai SAK, SAP dan SPAP.
2. Kewajiban Sosial
Kewajiban sosial merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi
dan manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena
adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial merupaka tanggung jawab yang
diemban auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit dan laporan audit
dimana hasil audit yang sesuai dengan SAP dan SPAP akan memberikan
dampak positif bagi profesi auditor dan penilaian masyarakat pengguna
laporan keuangan terhadap profesi auditor jika hasil audit melanggar SAP dan
SPAP.
3. Pengabdian pada Profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan
menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk
tetap melaksanakan pekerjaab meskipun imbalan ektrinsik kurang. Auditor
menjalankan pekerjaab auditor dan laporan audit sesuai dengan SAP dan SPAP
dengan bertanggung jawab dan tidak memanipulasi hasil audit sesuai dengan
keinginan klien dengan pembayaran jasa yang tinggi.

Pengertian Akuntabilitas (skripsi dan tesis)

Dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPK
(2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat berarti sebagai perwujudan
pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber
daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui
media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam
hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit
organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan
kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya
manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja.
Tetclok (1987) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologis yang membuat seseorang berusaha
mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada
lingkungannya. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent)
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
kepada pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2005).
Dari beberapa pengertian akuntabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa
akuntabilitas merupakan suatu kewajiban dalam diri auditor untuk melakukan dan
menyelesaikan tugas audit secara benar, dan mempertanggungjawabkan hasil
audit yang telah ia lakukan

Dimensi dan Indikator Independensi (skripsi dan tesis)

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:30-36)
mengemukakan tiga dimensi dan indikator independensi, yaitu sebagai berikut:
1. Gangguan Pribadi
Organisasi pemeriksa perlu memperhatikan gangguan pribadi yang disebabkan
oleh suatu hubungan atau pandangan pribadi mungkin mengakibatkan
pemeriksa membatasi lingkup pertanyaan dan mengungkapkan atau
melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan pribadi dari
pemeriksa secara individu meliputi antara lain:
a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah atau dengan jajaran
manajemen entitas atau program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari
entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh
langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung
pada entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang
diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang diperiksa.
e. Memiliki tanggung jawab untuk mengatur entitas atau kepastian yang dapat
mempengaruhi keputusan entitas atau program yang diperiksa. Misalnya
sebagai seorang direktur, pejabat atau posisi senior lainnya dari entitas,
aktivitas atau program yang diperiksa atau sebagai anggota manajemen dalam
setiap pengambilan keputusan, pengawasan terhadap entitas, aktivitas atau
program yang diperiksa. Apabila organisasi pemeriksa mengidentifikasi adanya
gangguan terhadap independensinya, gangguan tersebut harus diselesaikan
secepatnya. Dalam hal gangguan pribadi tersebut hanya melibatkan seorang
pemeriksa dalam suatu pemeriksaan, organisasi pemeriksa dapat
menghilangkan gangguan tersebut degan meminta pemeriksa menghilangkan
gangguan tersebut. Misalnya, pemriksa dapat diminta melepas keterkaitan
dengan entitas yang diperiksa yang dapat mengakibatkan gangguan pribadi,
atau organisasi pemeriksa dapat tidak mengikutsertakan pemeriksa tersebut
dari penugasan pemeriksaan yang terkait dengan entitas tersebut.
2. Gangguan Ekstern
Gangguan ektern merupakan gangguan yang berasal dari luar lingkungan
auditor maupun luar organisasi pemeriksa yang dapat membatasi pelaksanaan
pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksaan dalam menyatakan
pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan obyektif.
Independensi da obyektif pelaksanaan suatu pemeriksaan dapat dipengaruhi
apabila terdapat:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau mengubah
lingkup pemeriksaan secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan prosedur
pemeriksaan atau pemilihan sampel pemeriksaan.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk menyelesaikan suatu pemeriksaan.
d. Campur tanga pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukkan, dan
promosi pemeriksa.
e. Pembatasan terhadap sumberdaya yang disediakan bagi organisasi pemeriksa,
yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan organisasi pemeriksa
tersebut dalam melakukan pemeriksaan.
f. Wewenang untuk menolak atau mempengaruhi pertimbangan pemeriksa
terhadap isi suatu laporan hasil pemeriksaan.
g. Ancaman penggantian petugas pemeriksa atas ketidaksetujuan isi laporan hasil
pemeriksaan, simpulan pemeriksa atau penerapan suatu prinsip akuntansi atau
kriteria lainnya.
h. Pengaruh yang membahayakan kelangsungan pemeriksa sebagai pegawai,
selain sebab-sebab yang berkaitan dengan kecakapan pemeriksa atau
kebutuhan pemeriksa.
Pemeriksa harus bebas dari tekanan politik agar dapat melaksanakan
pemeriksaan dan melaporakan temuan pemeriksaan, pendapat dan simpulan
secara objektif, tanpa rasa takut akibat tekanan politik tertentu.
3. Gangguan Organisasi
Independensi organisasi pemeriksa dapatdipengaruhi oleh kedudukan, fungsi, dan
struktur organisasi. Dalam hal melakukan pemeriksaan, organisasi pemeriksa
harus bebas dari hambatan independensi. Pemeriksa yang ditugasi oleh organisasi
pemeriksa dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara
organisasi, apabila melakukan pemeriksaan di luar ia bekerja.

Pengertian Independensi (skripsi dan tesis)

Pada umumnya independensi merupakan sifat seorang auditor yang tidak
dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai
seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan untuk kepentingan umum.
Murwanto, dkk ( 2011) mengemukakan bahwa independensi umumnya
diartikan mengacu kepada kebebasan dari hubungan (freedom from relationship)
yang merusak atau tampaknya merusak kemampuan akuntan untuk menerapkan
objektivitas. Jadi dengan kata lain independensi dapat diartikan sebagai kondisi
agar objektivitas dapat diterapkan. Objektivitas tersebut ketika auditor mengambil
keputusan-keputusan dalam proses auditnya.
Independensi artinya tidak mudah dipengaruhi, netral karena auditor
melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (Rahayu dan Suhayati,
2009:58).
Menurut Mulyadi (2016:87) independensi adalah sebagai berikut:
“Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikenalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya”.
Auditor harus dapat mempertahankan sikap independensinya guna
menimbulkan persepsi yang baik dimata masyarakat, namun dalam kenyataannya
auditor seringkali kesulitan dalam mempertahankan sikap independensinya.
Keadaan yang seringkali mengganggu sikap mental auditor antara lain:
1. Sebagai seorang yang melakukan audit secara independen, auditor dibayar oleh
kliennya atas jasa audit trersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecenderungan untuk
memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat menyebabkan
lepasnya klien.
Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN (2007) menyebutkan:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi
pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari
gangguan pribadi, ektern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi
independensinya”. Dari pernyataan standar umum kedua tersebut, lembaga
pemeriksa dan pemeriksanya (auditor) harus bertanggung jawab untuk
mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat,
simpulan, pertimbangan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pemeriksaan tidak
memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.
Dari beberapa definisnya independensi diatas, dapat disimpulkan bahwa
independensi adalah sikap seorang auditor yang tidak mudah dipengaruhi, netral,
dan tidak berpihak dan melaporkan suatu kejadian sesuai dengan kejadian yang
sebenarnya.

Dimensi dan Indikator Kompetensi (skripsi dan tesis)

Suatu kompetensi dapat diukur melalui beberapa dimensi dan indikator.
Dalam penelitian ini kompetensi diukur melalui dimensi menurut Standar
Pemeriksa Keuangan Negara Tahun 2007 yang menyebutkan semua
organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap
pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang kompeten dan secara kolektif
memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk
melaksanakan tugas tersebut. Penjelasan mengenai dimensi dan indikator
kompetensi adalah sebagai berikut:
1. Pengetahuan
Seorang pemeriksa diharuskan memiliki pengetahuan tentangstandar
pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang
ditugaskan, serta memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan entitas,
program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan). Selain itu
pemeriksa harus memiliki pengetahuan audit dan akuntansi sektor publik yang
diperoleh dari pendidikan formal maupun pendidikan non-formal seperti kursus
dan pelatihan khusus dibidang audit.
2. Keahlian
Auditor harus memiliki keahlian yang bersifat umum maupun khusus pada saat
melaksanakan audit. Keahlian yang harus dimiliki seorang auditor antara lain
untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, mengolah data
statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta mampu menulis dan
mempresentasikan laporan dengan baik.
3. Pengalaman
Audit menuntut seorang auditor untuk memiliki pengetahuan dan keahlian
yang tinggi. Pengetahuan dan keahlian tersebut tidak hanya diperngaruhi oleh
pendidikan formal tapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain
adalah pengalaman. Seorang auditor dapat menggunakan pengalaman yang ia
miliki sebagai dasar pada proses pemeriksaan sehingga memudahkan auditor
dalam menemukan kecurangan.

Pengertian Kompetensi (skripsi dan tesis)

Pernyataan Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN,2007) adalah:
Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai
untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar
Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para memeriksa yang
secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus
memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan
evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam
mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai.
Pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013
tentang ketenagakerjaan adalah “keampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar
yang ditetapkan”. Kompetensi menunjukkan pencapaian suatu tingkatan
24
pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk
memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2013:2), menyebutkan kompetensi adalah
sebagai berikut:
“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian dan
berpengalaman dalam memahami kriteia dan dalam menentukan jumlah bahan
bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil”.
Wibowo (2007:86) mengemukakan bahwa kompetensi adalah
“suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan
atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta dukungan oleh
sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut”.
Pengertian kompetensi menurut Mulyadi (2013;58) yaitu:
“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan
suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang
anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu audit yang
dilaksanakan oleh seorang auditor harus dilakukan oleh orang yang memiliki
pengetahuan, keahlian, dan pelatihan teknis yang cukup agar tercapainya tugas
yang menjadi pekerjaan bagi seorang auditor. Kompetensi adalah sebagai aspekaspek pribadi dari seorang pekerja mencakup pengetahuan, keterampilan, dan
kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya,
sehingga ia dapat melakukan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan
sebaik-baiknya sehingga menjadi keharusan bagi auditor untuk memiliki
pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi.

Dimensi dan Indikator Kinerja Auditor (skripsi dan tesis)

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh
seorang auditor, maka perlu adanya pengukuran kinerja.
Menurut Larkin (1999) dimensi dan indikator dalam mengukur
kinerja adalah sebagai berikut:
a. Kemampuan
Secara psikologis kemampuan terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan
reality (pengetahuan dan keahlian ). Seorang auditor yang memiliki IQ di atas
rata-rata dengan pendiidkan yang memadai dan terampil dalam mengaudit,
maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaanya
b. Komitmen Profesional
Auditor dengan komitem profesional yang kuat berdampak pada perilaku yang
lebih mengarah kepada ketaan aturan, dibandingkan dengan auditor yang
komitmen profesionalnya rendah. Komitmen juga dapat berkaitan dengan
loyalitas dengan profesinya.
c. Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap seorang auditor dalam mengahdapi situasi kerja.
Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan
motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif terhadap
situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yabg rendah. Situasi kerja
yang dimaksud adalah hubungan kerja, fasilitas kerja, kebijakan pimpinan, dan
kondisi kerja.
d. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja auditor dapat diartikan sebagai tingkatan kepuasan individu
dengan posisinya dalam organisasi tersebut.

Metode Pengukuran Kinerja (skripsi dan tesis)

Aspek penting dari suatu sistem pengukuran kinerja adalah standar yang
jelas. Sasaran utama dari adanya standar tersebut ialah teridentifikasinya
unsur- unsur kritikal suatu pekerjaan. Standar itulah yang merupakan tolak ukur
seseorang melaksanakan pekerjaannya. Metode penilaianprestasi kinerja menurut
Robbins (2003:689-691) yang utama pada umumnya dikelompokkan menjadi
beberapa bagian sebagai berikut:
1. Insiden ritis. Menilai perilaku-perilaku yang merupakan kunci untuk
membedakan antara melaksanakan pekerjaan secara efektif dan
melaksanakannya secara tidak efektif.
2. Skala penilaian grafik. Metode evaluasi, dimana pengevaluasian menilai
faktor-faktor kinerja seperti kualitas dan kuantitas berdasarkan skala
inkremental (meningkat).
3. Skala penilaian yang dikaitakan dengan perilaku. Penilaian berdasar pada butirbutir pada kontinum, tapi yang paling diutamakan adalah perilaku sebenarnya
pada pekerjaan tertentu bukannya deskripsi atau ciri keperibadian umum.
4. Pendekatan peringkat individu. Metode evaluasi yang mengurutkan peringkat
karyawan dari yang terbaik ke yang terburuk.
5. Pendekatan pembandingan berpasangan. Metode evaluasi yang
membandingkan masing-masing karyawan dengan setiap karyawan lain dan
menilai masing-masing sebagai yang lebih unggul atau yang lebih lemah dalam
tiap pasangan.

Pengertian Kinerja Auditor (skripsi dan tesis)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan
keuangan daerah menyebutkan bahwa kinerja merupakan keluaran, hasil, kegiatan
atau program yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan juga kualitas yang terukur. Secara umum dapat
dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh sebuah
organisasi dalam periode tertentu. Untuk itu seorang auditor haruslah memiliki
kinerja yang baik dengan kuantitas dan kualitas auditor yang terukur.
Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seorang
auditor yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap auditor atau
organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan suatu
organisasi. Sehingga kinerja auditor yang baik perlu diupayakan untuk mencapai
tujuan suatu organisasi dengan hasil yang baik (Hasibuan, 2007).
Sebagaimana dikemukakan oleh Bastian (2006:274) pengertian kinerja
auditor adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suau program
atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi suatu
organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi maka
seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat diukur. Dalam pengukuran
tersebut tidak semata-mata kepada masukan (input), tetapi lebih ditekankan
kepada keluaran atau manfaat program tersebut.
Simora (2004) menyebutkan bahwa akinerja adalah tingkat dimana para
karyawan mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja juga dapat
diartikan sebagai suatu yang dicapai oleh seorang karyawan, prestasi kerja yang
diperlihatkan oleh karyawan serta kemampuan kerja seorang karyawan. Dengan
kata lain, kinerja auditor mengacu kepada kadar pencapaian tugas-tugas yang
membentuk sebuah pekerjaan seorang auditor.
Menurut Prabu (2001:67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sisi lain, Sutrisno
(2009:164) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil upaya seseorang yang
ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya serta persepsi peranannya
dalam pekerjaan itu. Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian
hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta
mengatahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional yang
diambil.
Dari beberapa uraian mengenai kinerja auditor di atas, dapat disimpulkan
bahwa kinerja uaditor adalah suatu prestasi kerja yang dicapai oleh seorang
auditor dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan ketepatan waktu. Kinerja auditor merupakan suatu hal yang
sangat penting dalam upaya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Standar Audit (skripsi dan tesis)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) merupakan standar audit
yang menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan
hukum bagi para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesioanlnya.
Standar audit dibuat berdasarkan konsep dasar yang sangat diperlukan sebagai
dasar pembuatan standar yang berguna untuk memberikan pengarahan dan
pengukuran kualitas dari mana prosedur audit dapat diturunkan. Standar audit
adalah pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung
jawab profesinya untuk melakuka audit atas laporan keuangan (Rahayu dan
Suhayati, 2013). Terdapat sepuluh standar audit yang dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar
pelaporan. Secara keseluruhan kesepuluh standar tersebut menetapkan kualitas
pelaksanaan kerja dan tujuan keseluruhan yang harus dicapai dalam suatu audit
laporan keuangan. Oleh karena itu, standar audit digunakan sebagai ukuran untuk
menilai auditor (Arens, 2015:52).
Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI, 2001:150.1 & 150.2) adalah sebagai berikut:
1. Standar Umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam
sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor
c. Dalam pelaksanan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus
disupervisi dengan semestinya
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang
akan dilakukan
c. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar Pelaporan
a. Laporan keuangan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum
b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi
tidak secara konsisten diterpakan dalam penyusunan laporan keuangan periode
berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
periode sebelumnya
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit
d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan,
maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan
laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas
mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat
tanggung jawab yang dipikul auditor.

Opini Audit (skripsi dan tesis)

Auditor sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan keuangan
suatu lembaga/perusahaan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan
yang diauditnya. Bagian dari laporan audit yang merupakan informasi utama
dalam laporan audit adalah opini atau pendapat.
Pernyataan atau pendapat auditor di dalam laporan audit pelaksanaan dan
hasil audit tertuang pada paragraf ketiga di dalam laporan audit yang diterbitkan
oleh auditor yang bersangkutan. Opini auditor merupakan pendapat yang
diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan
lembaga/perusahaan temoat auditor melakukan audit (Agoes, 2012:74).
Menurut Agoes (2012:75) terdapat lima jenis opini audit, yaitu:
1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit
yang ditentukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), seperti yang terdapat
dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahanbahan pembktian (audit evidence) yang cukup undtuk mendukung opininya,
serta tidak menemukan adanya kesalahan material dan penyimpangan dari
laporan keuangan, maka auditor dapat memberikan opini wajar tanpa
pengecualian.
Dengan opini wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan , hasil usaha, perubahan ekuitas. Dan arus kas suatu entitas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Pendapat ini diberlakukan bila dalam kondisi-kondisi berikut ini:
1) Seluruh laporan keuangan telah lengkap
2) Semua aspek dalam ketiga standar umum SPAP telah dipenuhi dalam
penugasan aspek tersebut
3) Bukti audit yang cukup memadai telah terkumpul dan auditor telah
melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikan rupa sehingga
membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan
lapangan telah dipenuhi
4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku
5) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk
menambahkan sebuah penjelasan atau modifikasi kalimat dalam laporan ini.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Bahasa (Unqualified Opinion
Reposrt With Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan
auditor menambah paragraf penjelas (atau bahasa jelas lain) dalam laporan audit,
meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa oengecualian yang
dinyatakan oleh auditor.
3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan
ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar posisi keuanga, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer Opinion)
Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat timbul jika terdapat
pembatasan ruang lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen
menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya.

Jenis-Jenis Auditor (skripsi dan tesis)

Menurut Mulyadi (2016:28) orang atau kelompok yang melakukan audit
disebut auditor. Auaditor dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:
1. Auditor Independen
Auidtor independen adlah auditor profesional yang menyediakan jasanya
kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan
yang dibuat oleh kliennya. Untuk berparktik sebagai auditor independen,
seorang auditor harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja
tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas
ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapat gelar
akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Ijazah Akuntan, dan mendapat ijin
praktik dari Menteri Keuangan, proffesi auditor independen memperoleh
honorarium dari klien dalam menjalankan keahliannya, namun auditor
indeenden harus independen, tidak memihak kepada kliennya.
2. Auditor Pemerintah
Auditor pemerntah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi
pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Pemriksa Keuangan (BPK) serta instansi pajak dimana tugas
pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan
kepada pemerintah. Auditor Pemerintah adalah auditor yang bertugas
nelakukan audit atas keuangan pada instansi-isntansi pemerntah, di Indonesia,
auditor pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Auditor Eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemriksa
Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945 yang berbunyi “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri”. Ayat (2) “Hasil pemeriksa keuangan Negara diserahkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Badan Pemeriksa
Keuangan merupakanbadan yang tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga
diharapkan dapat bersikap independen.
b. Auditor Internal Pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai Aparat Badan
Pengawasan Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembanguan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depatemen/LPND, dan Badan
Pengawasan Daerah.
3. Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas
pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas
prosedur kegiatan organisasi serta menetukan keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Jenis-Jenis Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Pusdiklatwas (2009) jenis audit dikelompokkan ke dalam dua
kelompok, yaitu menurut pihak yang melakukan audit dan menurut tujuan
pelaksanaan audit.
1. Jenis Audit Menurut Pihak yang Melakukan Audit
a. Audit Intern
Audit Intern adalah audit yang dilakukan oleh pihak dari dalam organisasi
auditee. Pengertian organisasi auditee dalam hal ini harus dilihat dengan sudut
pandang yang tepat. Organisasi auditee adalah pemerintah daerah,
kementerian negara, lembaga negara, perusahaan, atau bahkan pemerintah
pusat. Sebagai contoh, untuk pemerintah daerah, maka audit intern adalah audit
yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern daerah yang bersangkutan
(Bawasda). Pada organisasi kementerian negara audit intern dilakukan oleh
inspektorat jenderal departemen dan dalam organisasi pemerintah pusat audit
intern dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
b. Audit Ektern
Audit ekstern adalah audit yang dilakukan oleh pihak di luar organisasi
auditee. Dalam Pemerintahan Republik Indonesia, peran audit ekstern
dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK menjalankan audit
atas pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah) oleh seluruh
organ pemerintahan untuk dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
2. Jenis Audit Menurut Tujuan Pelaksanaan Audit
a. Audit Keuangan
Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan. Audit (pemeriksaan)
keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan yang disajikan oleh
manajemen (dalam hal ini pemerintah) dengan standar akuntansi yang berlaku
(dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintah). Hasil dari audit keuangan
adalah opini (pendapat) audit mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan
SAP. Sesuai dengan Undang-Undang No.15 tahun 2004 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, kewenangan melakukan audit keuangan berada di tangan
BPK. APIP tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan audit keuangan
atas laporan keuangan instansi pemerintah.
b. Audit Kinerja/Audit Operasional
Audit kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek
efektivitas. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan
terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian intern. Audit
kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomndasi.
c. Audit dengan Tujuan Tertentu
Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja/audit operasioanl. Sesuai
dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit
keuangan dan audit operasioanl. Dengan demikian dalam jenis audit tersebut
termasuk diantaranya audit ketaatan dan audit investigatif.

Tujuan Audit (skripsi dan tesis)

Menurut Halim (2008:147) tujuan audit adalah sebagai berikut:
“Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semual hal yang
material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum”.
Sedangkan Alvin A.Arens (2007:218) menyatakan terdapat dua tujuan
spesifik audit, yaitu:
1. Tujuan Umum Berkait Saldo
Tujuan umum berkait saldo terdiri dari:
1) Ekstensi
Tujuan ini menyangkut apakah angka-angka dimasukkan dalam laporan
keuangan memang seharusnya dimasukkan.
2) Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah semua angka-angka yang seharusnya
dimasukkan memang diikutsertakan secara lengkap.
3) Akurasi
Tujuan ini mengacu ke jumlah yang dimasukkan dengan jumlah yang benar.
4) Klasifikasi
Klasifikasi digunakan untuk menunjukkan apakah setiap pos dalam daftar
klien telah dimasukkan dalam akun yang benar.
5) Pisah Batas
Tujuannya adalah untuk memutuskan apakah transaksi telah dicatat dalam
periode yang tepat.
6) Kecocokan Rincian
Tujuannya adalah untuk menyakinkan bahwa rincian dalam daftar memang
dibuat dengan akurat, dijumlahkam secara benar dan sesuai dengan buku
besar.
7) Nilai Realisasi
Tujuan ini berkaitan dengan apakah suatu saldo akun telah dikurangi untuk
penurunan dari biaya historis menjadi realisasi.
8) Hak dan Kewajiban
Tujuan ini merupakan cara akuntan publik memenuhi asersi mengenai hak
dan kewajiban.
9) Penyajian dan Pengungkapan
Untuk mencapai tujuan penyajian, akuntan publik melakukan pengujian
untuk meyakinkan bahwa semua akun neraca dan laporan lab rugi serta
informasi yang berkitan telah disajikan dengan benar dalam laporan
keuangan.
2. Tujuan Umum Berkait Transaksi
Tujuan audit umum berkait transaksi terdiri dari:
1) Eksistensi
Tujuan ini berkaitan apakah transaksi yang dicatat secara aktual memang
terjadi.
2) Kelengkapan
Tujuan ini menyangkut apakah seluruh transaksi yang seharusnya ada dalam
jurnal secara aktual telah dimasukkan.
3) Akurasi
Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi transaksi akuntansi.
4) Klasifikasi
Transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat.
5) Saat Pencatatan
Kesalahan saat pencatatan jika transaksi tidak dicatat pada tanggal transaksi
terjadi.
6) Posting Pengikhtisaran
Transaksi yang tercatat secara tepat dimasukkan dalam berkas induk dan
diikhtisarkan dengan benar.

Pengertian Audit (skripsi dan tesis)

Pengertian audit menurut Alvin A.Arens (2015:4) adalah:
“Pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai berbagai kejadian
ekonomi (informasi) guna menentukan dan melaporkan derajat
kesesuaian antara asersi-asersi (informasi) dengan kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan
independen”.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dijelaskan bahwa:
“Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi
yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan
stadar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,
dan keandalan informasi mengenai pengeloaan dan tanggung jawab
keuangan negara”.
Sedangkan menurut Mulyadi (2016:9) audit adalah:
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan
kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan”.
Berdasarkan beberapa definisi audit di atas, dapat disimpulkan bahwa
audit adalah suatu proses yang sistematik dalam hal memeriksa beberapa kegiatan
tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti audit apakah sudah
memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan serta
menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit harus
dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten. Auditor harus memiliki
kualifikasi untuk memahami kinerja yang digunakan dan harus kompeten untuk
mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai
kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu auditor juga harus memiliki
sikap mental independen.

Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Pembangunan yang langsung tertuju kepada masyarakat telah dimulai pada tahun 1950-an dan 1960-an, dimana di seluruh dunia muncul dua macam pendekatan dalam pembangunan perdesaan ,yaitupendidikan penyuluhan (extention education) danpembangunan masyarakat (community development). Di tahun 1966 JosephDi Franco membangdingkan kedua macam pendekatan tersebut secaramenyekuruhberdasarkan tujuan, proses, bentuk (organisasi) dan prinsipprinsipnya.Kesimpulannya adalah terdapat lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya.Hal tersebut disebabkankarenakeduapendekatanmenginginkan perubahan perilakudalam perilaku individu, pengembangan masyarakat secaralangsungberkewajiban memajukan pelayanan pemerintah lokal (daerah)jugaberkewajiban memajukan organisasi sosial atau kelompok masyarakat. Padadekadetujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan.Bryant danWhite(1987: 132), mendefiniskan pembangunan sebagai upayauntuk meningkatkankemampuan manusia dalam mempengaruhi masadepannya.Adalima implikasi dari definisi tersebut,yaitu : a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok. b. Pembangunan berarti mendorongtimbulnyakebersamaan, kemerataan dan kesejahteraan. c. Pembangunan berarti mendorongdan menaruh kepercayaan untuk membimbingdirinyasendiri sesuai dengan kemampuanyangadapadanya kepercayaan inidinyatakan dalam bentuk kesempatanyangsama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan. d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantunganNegarayangsatu dengan Negaralain danmenciptakan hubungan salingmenguntungkan dan dihormati.

Program Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Berikut ini program-program yang harus dilakukan: 1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pembangunan ekonomi kerakyatan pada intinya adalah mengelola seluruh potensi ekonomi yang menguasi hajat hidup orang banyak dengan menerapkan prinsip atau asas ekonomi kerakyatan.Pengembangan ekonomi perdesaan sejalan dengan pembangunan ekonomi kerakyatan. Program prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan meliputi: a) Program Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan dengan kegiatan berupa penyediaan kredit tanpa bunga. b) Pembangunan pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan peternak. c) Pengembangan dan pemberdayaan koperasi serta pengusaha mikro kecil dan menengah melalui pembinaan pengusaha kecil, pengembangan industri kecil dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi desa. d) Pengembangan potensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka menunjang industri kecil perdesaan 2. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam proses pembangunan. Semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka semakin mendorong kemajuan suatu negara atau daerah. Program untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia wilayah perdesaan diprioritaskan pada: a. Program pengembangan pendidikan b. Program peningkatan pelayanan kesehatan c. Pembinaan generasi muda, seni budaya, pemuda dan olah raga d. Program perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja. e. Pembinaan kehidupan beragama f. Peningkatan kualitas dan kuantiítas pelayanan masyarakat 3. Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan lainnya, khususnya pengembangan ekonomi kerakayatan dan peningkatan kualitas SDM.Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mampu memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah.Program yang dilakukan untuk pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan adalah: a) Membuka isolasi daerah-daerah yang terisolasi dengan pembangunan jalan-jalan perdesaan. b) Pembangunan prasarana perekonomian dan pertanian c) Pembangunan prasarana pemerintahan desa/kelurahan 4. Pengembangan Pariwisata Pengembangan pariwisata daerah diarahkan pada upaya pelestarian nilai-nilai luhur warisan budaya lokal sebagai pendukung obyek wisata daerah.Pengembangan pariwisata daerah juga diharapkan menjadi salah satu sektor unggulan diperdesaan yang memiliki sektor pariwisata yang banyak.Berikut ini Pengembangan pariwisata yang dimaksud: a) Pemeliharaan dan Peningkatan manfaat obyek wisata local b) Pengembangan obyek wisata baru c) Pelestarian dan Pengembangan nilai-nilai budaya lokal. d) Pengembangan kesenian tradisional e) Pengembangan industri cendera mata 5. Pelestarian Pembangunan desa yang berwawasan lingkungan Pembangunan perdesaan yang baik tentunya harus yang berwawasan lingkungan. Misalnya dengan program ini : a) Reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya. b) Pembangunan tambak dengan sistem silfofishery, sistem tandon dan empang parit G. Faktor penghambat pembangunan Desa a) Sikap tradisionalistis b) Vested interest c) Prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru d) Kekhawatiran terjadi kegagalan pada integrasi budaya e) Hambatan yang bersifat ideologis f) komunikasi yang belum lancer g) tingkat pendidikan rendah selain itu, terdapat pula sikap mental yang tidak cocok untuk pembangunan, seperti: a) sikap pasrah menerima b) sikap kurang disiplin c) sikap kurang suka kerja keras d) sikap kurang jujur e) sikap hidup boros f) sikap ketergantungan terhadap orang lain g) sikap prasangka buruk terhadap pembaruan h) ikap mengisolasi terhadap pembaruan

Strategi Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat yang diarahkan pula kepada pembangunan kelembagaan dan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan.Di negara-negara berkembang, secara demografis sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan dan memiliki tingkat pendidikan rendah. Konsep pembangunan pedesaan menjadi pusat perhatian negara-negara berkembang sejak tahun 1950-an sampai sekarang. Setiap negara menerapkan strategi pembangunannya untuk memecahkan masalah yang dihadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinan, urbanisasi, dan pengangguran masyarakatnya.Program dan kegiatan pembangunan pedesaan secara menyeluruh menyangkut bidang ekonomi, sektor-sektor pendidikan, jesehatan, kesempatan kerja, dan bidang sosial budaya dan lainnya. Seperti dalam pembangunan ekonomi pada umumnya, maka dalam mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, terdapat paling sedikit empat jenis strategi, yaitu: 1. Strategi Pertumbuhan Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan secara cepat dalam nilai ekonomis melalui -peningkatan pendapatan perkapita, produksi dan produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan partisipasi masyarakat pedesaan. 2. Strategi Kesejahteraan Strategi kesejahteraan pada dasarya dimaksudkan untuk memperbaiki tanaf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, penyediaan prasarana dan sarana sosial lainnya. 3. Strategi Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat Strategi mi merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang dirumuskan oleh masyarakat sendini mungkin saja dengan bantuan pihak luar (self need and assistance) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan. Ketiga strategi pertumbuhan di atas memiliki kelemahannya masingmasing.Strategi pertumbuhan mempunyai kelemahan yaitu semakin lebamya ketimpangan anggota masyarakat yang kaya dan yang miskin.Kelemahan strategi kesejahteraan yaitu menciptakan ketergantungan masyarakat yang sangat kuat kepada pemerintah.Strategi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sangat sulit untuk direalisasikan, diadaptasikan dan ditransformasikan secara luas karena terlalu idealis, sehingga sukar dilaksanakan secara efektif. 4. Strategi Terpadu dan Menyeluruh Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembangunan pedesaan

Prinsip-Prinsip Pembangunan Pedesaan (skripsi dan tesis)

Ada tiga prinsip pembanguan pedesaan yaitu:
1) Kebijaksaan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu
kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan.
Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor,
temasuk desa dan kota, di setiap wlayah dan antar wilayah secara saling
terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang
berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan
setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui
sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan
SDM secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan
peralatan.
3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi,
debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pedesaan diperlukan kerjasama
yang erat antar daerah dalam satu wilayah dan antar wilayah. Dalam
hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota
dengan daerah pedesaan sekitarnya, dan antara suatu kota dengan kota-kota
sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pada umumnya lokasi industri, lokasi
kegiatan pertanian atau sektor-sektor lain yang menunjang/terkait cenderung
terkonsentrasi hanya pada beberapa daerah administrasi yang berdekatan.
Dengan kerjasama antar daerah, maka daerah-daerah yang dimaksud dapat
tumbuh secara serasi dan saling menunjang.
Melalui kerjasama antara daerah-daerah/wilayah-wilayah dapat diusahakan
keseimbangan pertumbuhan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lain baik
dari segi nilai tambah maupun dari segi penyiapan tenaga kerja

Pengertian Pembangunan Masyarakat Desa (skripsi dan tesis)

Pembangunan adalah Merupakan proses perubahan yang disengaja dan
direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja
atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki
ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah
development, sekalipun istilah development sebenarnya berarti perkembangan tanpa
perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut rurar development.
Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan,
yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern
pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang
mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk
menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi.
Pembangunan masyarakat desa juga adalah seluruh kegiatan pembangunan
yang berlangsung di desa, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan), dan
dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong
masyarakat.Pembangunan masyarakat desa mempunyai sifat integralistik yang berarti
kegiatan pembangunan masyarakat desa meliputi seluruh kehidupan masyarakat desa.
Pembangunan masyarakat desa merupakan wadah resmi dari seluruh aktivitas
pembangunan yang menyangkut desa dan masyarakat desa yakni: (a). Kedudukan
desa dan masyarakat desa merupakan dasar serta landasan kehidupan bangsa dan
negara, maka titik berat pembangunan diarahkan kepada desa dan masyarakat desa
secara simultan dalam usaha pembangunan negara. (b). Pembangunan masyarakat
desa, suatu pembangunan dari masyarakat pada inti pemerintah yang rendah yang
harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sebagai bagian terpenting dalam usaha
pembangunan negara yang menyeluruh.
Di negara-negara berkembang proses perubahan dan perkembangan yang
terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan
Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa
perubahan adalah Negara (cq. pemerintah), Campur tangan Negara ini dilakukan
dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak
tertinggal dari dunia Barat. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak
lazim bagi negara-negara industri Barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat
dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan
(development) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya. Proses
ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan
terhadap jalannya proses tersebut.Peran Pemerintah bersifat pasif.Kalaulah ada yang
dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif, adalah kekuatan pasar.
Modernisasi ini, dengan industri dan sistem.Kapitalisme yang melandasainya
telah mengantarkan negara-negara Barat tersebut ke tingkat kemajuan yang telah
dicapainya sejauh ini.Bagaimana dengan dunia Ke tiga, termasuk Indonesia?Mengapa
pembangunan diperlukan?Hal ini mudah dimengerti.Sebab, Negara-negara
berkembang (dunia ke tiga) semenjak memperoleh kemerdekaannya; merasa bebas
untuk menentukan nasibnya sendiri.Hal yang segera dirasakan adalah
keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia Barat. Maka untuk memajukan
Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu; proses modernisasi (dengan
atau tanpa industrialisasi) yang biasa tidaklah cukup. Modernisasi itu harus
direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat
kendaraan segera bisa mengantar negara-negara berkembang_tersebut menjadi negara
yang maju dan sejahtera setara dengan dunia`Barat.Pembangunan secara umum
mengandung pengertian semacam ini.Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di
Indonesia?Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan adalah
merupakan kegiatan yang direncanakan.Oleh negara atau khususnya pemerintah.
Di Indonesia kegiatan pernbangunan nasional secara berencana telah
dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang
Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang
ekonomi.Dengan demikian, pembanggunan nasional telah dilancarkan semenjak
jaman Orba, hingga sekarang.Bagaimana rumusan pengertian pembangunan nasional
kita? Diawali dengana penugasan Deppernas oleh Presiden untuk “merancangkan
pola masyarakat ‘adil’ dan makmur sebagaimana termaktub pada Pembukaan UUD
1945”, maka Undang-undang Nomor ; 85, Tahun 1958 menyiratkan pengertian
pembangunan nasional kita sebagai usaha untuk mempertinggi tingkat kehidupan
bangsa Indonesia dengan jalan peningkatan produksi dan pengubahan: struktur
perekonomian yang ada menjadi struktur perekonomian nasional. Rurnusan semacam
ini ditegaskan kembali dalam Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 Tentang
Garis-garis Besar Pola Pembanggunan Nasional
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.Rencana ini tidak berjalan
seperti yang diharapkan.karena pecahnya pemberontakan G30S PKI tahun
l965.Kemudian, tahun.1966 Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
yang dibentuk tahun l967 mulai mengambil peran dalam rancangan pembangunan
nasional. Program-program pembangunan memperoleh landasannya lewat berbagai
keputusan politik seperti tertera dalam Kepres Nomor 319 Tahun 1968 tentang
Repelita I, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN 1973, Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1978 tentang GBHN 1978, dan lainnya. Tap MPR Nomor
II/MPR/1983 menegaskan hakekat pembangunan nasional sebagai pembangunan
manusiaIndonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.
Bagaimana dengan pembangunan masyarakat desa?Dalam rumusan pembangunan
nasional tersebut ditetapkan bahwa pembangunan masyarakat desa merupakan bagian
integral dari pembangunan nasional. Secara lebih khusus pembangunan masyarakat
desa memiliki beberapa pengertian, antara lain:
a) Pembangunan “masyarakat desa berarti pembangunan masyarakat tradisional
rnenjadi manusia modern (Horton dan Hunt, 1976, Alex Inkeles, 1765)
b) Pembangunan masyarakat desa berarti membangun swadaya masyarakat dan
rasa percaya pada diri sendiri (Mukerjee dalam Bhattacharyya, 1972).
c) Pembangunan pedesaan tidak lain dari pembangunan usaha tani atau
membangun pertanian (Mosher, 1974, Bertrand, 1958).
d) Menurut Surjadi (1995) Pembangunan Masyarakat Desa adalah sebagai
suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama
mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan
dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.
Di samping batasan-batasan tersebut, pembangunan desa di Indonesia memiliki
arti: pembangunan nasional yang ditujukan pada usaha peningkamn taraf hidup
masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat
terhadap pembangunan, dan menciptakan hubungan yang selaras antara masyarakat
dengan lingkungannya (berdasarkan GBHN dan Repelita-repelita). Dalam pada itu,
istilah asing untuk pembangunan desa bukan hanya rural development (RD),
rnelainkan juga community development (CD).`Dua istilah ini sering muncul dalam
berbagai wacana tentang pembangunan masyarakat desa. Sekalipun ada yang
Cenderung tidak memperlihatkan perbedaannya, namun sebenarnya terdapat
perbedaan antara dua konsep itu.
CD merupakan pendekatan pembangunan yang mengutamakan partisipasi aktif
masyarakat.CD berlaku baik di desa maupun di perkotaan. RD di lain pihak hanya
berlaku di pedesaan, dan mengutamakan keserasian masyarakat dengan
Iingkungannya. Sejak tahun 1977 Indonesia mengembangkan konsep Integrated
Rural Development (IRD). IRD menekankan keterpaduan program-program
pembangunan yang ada di desa, yang kalau tidak dipadukan akan bersifat
fragmentaristik, terikat pada berbagai departemen yang ada (Pertanian, Sosial,
Perindustrian, dan lainnya) Berlandaskan Undang-undang’Nomor 5 ‘Tahun 1974,
pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah terutama bertumpu pada
Departemen Dalam Negeri. Pasal 80 Undang-undang itu menyatakan bahwa Kepala
Wilayah (Gubernur, Bupati,.Camat) adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan
dan berkewajiban untuk mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan
masyarakat di segala bidang. Departemen Dalam Negeri rnemiliki program program
pembangunan jangka pendek dan panjang

Konsep Pembangunan (skripsi dan tesis)

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya
adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik
berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli
memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah
pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang denganoranglain,daerah
yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara
umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk
melakukan perubahan (Riyadidan Deddy Supriyadi Bratakusumah,2005). Untuk
lebih jelasnya berikut ini disajikan pengertianpembangunan menurut beberapaahli
Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu
usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan
dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan
Ginanjar Kartasas Mita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu
sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang
dilakukan secara terencana”.
Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh
system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan
teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander1994). Portes(1976)
mendefinisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, social dan
budaya.Sama halnya dengan Portes, menurutDeddyT. Tikson (2005) bahwa
pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, social
dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menujuarah yang
diinginkan.
Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah suatu usaha
proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka
panjang.(Sukirno, 1995 : 13).
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan
masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik yang berlangsung pada level makro
(nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya
kemajuan/perbaikan(progress), pertumbuhan dan diversifikasi.
Sebagaimana dikemukaka noleh para ahli diatas, pembangunan adalah semua
proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan
terencana(Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).
MenurutS.P.Siagian (2006:91)” pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian
kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara
sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintahan dalam rangka pembinaan
bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan
secara sadar. Artinya, Pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan
pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Indikator Partisipasi (skripsi dan tesis)

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam keberhasilan
pembangunan. Dalam pelaksanaan kebijakan program pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah diperlukan keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan
dalam memetik hasil atau manfaatdari program pembangunan tersebut. Indikator
partisipasi masyarakat dalam penelitian ini menggunakan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan menurut Slamet dalam Hamim, dkk., (1996:156) sebagai
berikut:
a. Partisipasi Dalam Perencanaan
Dalam pengambilan keputusan, menentukan masalah, menentukan
tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan desa diperlukan
keterlibatan masyarakat untuk menentukan cara-cara pencapaiannya.
b. Partisipasi dalam pelaksanaan.
Setelah masyarakat terlibat dalam perencanaan maka masyarakat juga
harus berpartisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah
ditetapkan bersama.
c. Partisipasi dalam menerima hasil
Masyarakat juga berpartisipasi dalam menerima hasil, menikmati
keuntungan secara langsung dari berbagai program pembangunan
yang telah dilakukan.
d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan
Masyarakat berpartisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang
telah dilakukan, sampai sejauhmana program tersebut telah memenuhi
kebutuhan dan apakah tujuan telah dapat dicapai.
Partisipasi masyarakat dikatakan tinggi apabila mereka melaksanakan 4 dari
indikatro tersebut, partisipasi dikatakan sedang apabila hanya melaksanakan 2-3 dari
indicator tersebut, dan dikatakan rendah, apabila mereka hanya melaksanakan 1 dari
indicator tesebut.

Cara Menggerakkan Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut Poston dalam Ndraha (1990:104) Perbaikan kondisi hidup
masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dapat menggerakkan
partisipasi. Gold smith dan Blustain (dalam Ndara, 1990:105) berkesimpulan
bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika:
a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau
yang sudah adadi tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan.
b.Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang
bersangkutan.
c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi
kepentingan masyarakat setempat.
d. Dalam proses partisipasi itu terjamina dan kontrol yang dilakukan oleh
masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka
tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.
2.6.6. Kendala/HambatanPartisipasi
Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Prasetia
(2015: 29-31) dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal sebagai
berikut:
a. Faktor internal
1) Jenis kelamin, Didalam sistem pelapisan sosial yang terbentuk di
masyarakat atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa
dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya,
kelompok pria akan lebih banyak berpartisipasi.
2) Usia, Dalam masyarakat terdapat pembedaan kedudukan dan derajat atas
dasar senioritas, sehingga akan memunculkan golongan tua dan golongan
muda, yang berbeda-beda dalam hal-hal tertentu, misalnya menyalurkan
pendapat dan mengambil keputusan.Usia berpengaruh padakeaktifan
seseorang untuk berpartisipasi.
3) Tingkat pendidikan, Salah satu karakteristik partisipan dalam pembangunan
adalah tingkat pengetahuanmasyarakat tentang usaha-usaha partisipasi yang
diberikan masyarakat dalam pembangunan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah tingkat pendidikan. Faktor
pendidikan dianggap penting karena dengan pendidikan yang diperoleh,
seseorang lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar, dan cepat tanggap
terhadap inovasi.
4) Tingkat Penghasilan, Tingkat penghasilan juga mempengaruhi partisipasi
masyarakat. Besarnya tingkat penghasilan akan memberi peluang lebih besar
bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Tingkatpenghasilan ini mempengaruhi
kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat hanya akan
bersedia untuk mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang
dicapai akan sesuai dengan keinginan dan prioritas kebutuhan mereka.
5) Mata Pencaharian, Dapat dikatakan bahwa mata pencaharian dapat
mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Bentuk(Tahap) Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut Ndraha (1990:103) ada beberapa bentuk (tahap) partisipasi,yaitu :
a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihakl ain sebagai salah satu
titik awal perubahan sosial.
b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberitanggapan
terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi,
melaksanakan), menggiatkan, menerima dengan syarat.
c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan
keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan
sedini mungkindi dalam masyarakat termasuk keputusan politikyang
menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat
teknis.
d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil
pembangunan.
f. Partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat
dalam menilai sejauhmana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat

Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Publik (skripsi dan tesis)

Canter mendefinisikan partispasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua
arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat
secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan
lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang (sirajudin.2006:13) Goulet
mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai suatu cara melakukan interaksi antara
dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam
pengambilan keputusan (non-elite) dan kelompok yang selama ini melakukan
pengambilan keputusan (elite).
a. Bentuk Partisipasi
1) Partisipasi buah pikiran
2) Partisipasi ini diwujudkan dengan memberikan pengalaman dan
pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Sumbangan pemikiran yang diarahkan pada penataan cara pelayanan
dari lembaga/badan yang ada, sehingga mampu berfungsi sosial secara
aktif dalam penentuan kebutuhan anggota masyarakat.
3) Partisipasi tenaga
4) Partisipasi jenis ini diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan
usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan dari suatu kegiatan.
5) Partisipasi keterampilan
6) Jenis keterampilan ini adalah memberikan dorongan melalui
keterampilan yang dimilikinya pada anggota masyarakat lain yang
membutuhkannya. Kegiatan ini biasanya diadakan dalam bentuk
latihan bagi anggota masyarakat.Partisipasi ini umumnya bersifat
membina masyarakat agar dapat memiliki kemampuan memenuhi
kebutuhannya.
b. Partisipasi uang (materi)
Partisipasi ini adalah untuk memperlancar usaha-usaha bagi
pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
c. Partisipasi harta benda
Diberikan dalam bentuk menyumbangkan harta benda, biasanya
berupa perkakas, alat-alat kerja bagi yang dijangkau oleh badan pelayanan
tersebut.
d. Fungsi Partisipasi
Menurut Koeshadi Hardjasoemantri, bahwa fungsi partisipasi sbagai
berikut :
a) Memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil
keputusan.
b) Partisipasi masyrakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan
masyarakat untuk menerima keputusan.
c) Membantu perlindungan hukum.( Santoso Sastropoetro.1986.32)
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan
program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program.
Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan
penghasilan.
Angell mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi
oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang
dalam berpartisipasi, yaitu:
a. Usia
b. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari
kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada
nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih
banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia
lainnya.
c. Jenis kelamin
d. Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa
mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di
dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan
perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi
semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan
adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin
baik.
e. Pendidikan
f. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk
berpartisipasi.Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup
seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi
peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
g. Pekerjaan dan penghasilan
h. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan
diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi
dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang
mapan perekonomian.
i. Lamanya tinggal
j. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal
dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan
cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap
kegiatan lingkungan tersebut( Murai.1967:130).
Sedangkan menurut Holil, unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga
dapat mempengaruhi partisipasi adalah:
a) Kepercayaan diri masyarakat;
b) Solidaritas dan integritas sosial masyarakat;
c) Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat;
d) Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan
dan membangun atas kekuatan sendiri;
e) Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan
diakui sebagai/menjadi milik masyarakat;
f) Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan
umum yang semu karena penunggangan oleh kepentingan perseorangan
atau sebagian kecil dari masyarakat;
g) Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha;
h) Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan;
i) Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat(Holil
Soeleman:1980:10).
Faktor yang mempengaruhi partisipasi dalam suatu program juga dapat
berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil ada 4 poin yang dapat
mempengaruhi partisipasi yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu :
1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga
masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam
masyarakat dengan sistem di luarnya;
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan
keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa
yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya
partisipasi masyarakat;
3. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan
struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan
mendorong terjadinya partisipasi sosial;
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam
keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang
memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa,
gagasan, perseorangan atau kelompok

Partisipasi Masyarakat (skripsi dan tesis)

Menurut Hamim, dkk (1996:156) partisipasi masyarakat adalah masyarakat
ikut sertayaitumengikuti dan menyertai pemerintah dalam memberi bantuan guna
meningkatkan, memperlancar, mempercepat dan menjamin berhasilnya usaha
pembangunan. Sejalan dengan uraian tersebut Slamet dalam Hamim,dkk.(1996:156),
menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:
a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, menentukan masalah,
menentukan tujuan yang ingin di capai dan menentukan cara-cara
pencapaiannya.
b. Partisipasi dalam melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan
bersama.
c. Partisipasi dalam menerima hasil, menikmati keuntungan secara langsung
dari berbagai program pembangunan yang telah dilakukan.
d. Partisipasi dalam memantau hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan,
sejauh mana telah memenuhi kebutuhan, apakah tujuan telah dapat dicapai.
Berbagai rumusan tentang partisipasi masyarakat telah dikemukakan oleh para
ahli, ada beberapa halyang penting yang merupakan eksistensi suatu partisipasi yaitu:
a. Pada suatu partisipasi terdapat adanya kesediaan masyarakat untuk
memberikan kontribusi, memberikan dan melakukan kegiatan untuk
mencapai tujuan.
b. Pada suatu partisipasi terdapat adanya keterlibatan mental dan emosi
seseorang yang berpartisipasi itu.
c. Suatu partisipasi menyangkut kehidupan kelompok, ada solidaritas di dalam
masyarakat.
d. Kegiatan partisipasi akan diikuti oleh adanya rasa ikut bertanggungjawab
terhadap aktivitas yang dilakukannya.
e. Pada partisipasi terkandung didalamnya hal yang akan menguntungkan bagi
yang akan berpartisipasi, artinya menyangkut adanya gerakan untuk
mencapai suatu tujuan diri yang berpartisipasi itu.
Partisipasi dalam pembangunan harus merupakan perilaku yang sesuai dengan
proses pertanggungjawaban pembangunan. Perilaku sendiri dalam proses
pembangunan, akan menyangkut hubungan interaksi dan komunikasi pada
kehidupan kelompok dalam masyarakat.

Bentuk dan Tipe Partisipasi (skripsi dan tesis)

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu
program pembangunan, yaitu partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi
tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi
dalam proses pengambilan keputusan, dan partisipasi representatif.
Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk
partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang
diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang
diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya
uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak
nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan
partisipasi representatif.
Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha
bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi harta
benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa
alat-alat kerja atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan
dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang
keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan
dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain
yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan
kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide,
pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk
memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan
memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang
diikutinya.Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban.
Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan
perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk
berpartisipasi.
Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik
sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat.Tipe
partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan
partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Sekretariat Bina Desa
(mengidentifikasikan partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan
karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara
memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif
materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization.

Konsep Partisipasi (skripsi dan tesis)

Menurut kamus artinya adalah perihal turut berperan serta dalam suatu
kegiatan; keikutsertaan; peran serta, Sedangkan partisipasi menurut terjemahan yang
panjang adalah sesuatu yang menunjukkan kepada adanya keikutsertaan secara nyata
dalam suatu kegiatan. Berdasarkan pendapat diatas partisipasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah guru-guru yang ikut serta dalam suatu kegiatan secara langsung
dalam artinya adanya aksi dan reaksi.
Menurut Bhattacharyya dalam Ndraha (1990: 102) mengartikan partisipasi
sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Sedangkan Mubyarto dalam
Ndraha (1990:102) mendefinisikannya sebagaikesediaanuntukmembantu berhasilnya
setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan
kepentingan diri sendiri. Pengertian partisipasi menurut Yadop dalam Hamim,dkk
(1996:156), yang lebih ditujukan padapartisipasi dalam pembangunan adalah
keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas
kemauannya sendiri yang dapat digolongkan kedalam empat bentuk partisipasi
masyarakat dalam pembangunan yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan
keputusan,(2) partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan,
(3) partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan, dan (4)
partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.
Istilah partisipasi berasal dari bahasa asing yang artinya mengikutsertakan
pihak lain. Beberapa definisi lain mengenai partisipasi adalah :
a) Santoso Sastropoetro mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan
spontan dengan kesadaran disertai tanggung-jawab tehadap kepentingan
kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
b) Alastraire White mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan komuniti
setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya
terhadap proyek-proyek pembangunan.
c) Allport mengemukakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya
mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada
keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya
juga berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.
d) Keith Davis mengemukakan definisi partisipasi sebagai“Mental and
emotional involvement of a person in a group situation which encourages
him to contribute to group goals and share responsibility in them”.
Menurut Davis, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orangorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan
kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan
tersebut. Selain itu, Keith Davis juga melengkapi definisinya mengenai partisipasi
dengan mengemukakan gagasan lain tentang partisipasi.
There are three ideas in this definition which are important to managers
who will practice the art of participation, most of them do agree on the
importance of these three ideas”.
Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manajer
atau pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka
sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.
Dari beberapa definisi yang ada peneliti menyimpulkan bahwa partisipasi
memiliki tiga gagasan penting, yakni keterlibatan, kontribusi, dan tanggung jawab.
a. Keterlibatan mental dan emosional/inisiatif.
Keterlibatan ini bersifat psikologis daripada fisik. Seseorang dalam
berpartisipasi lebih terlibat egonya daripada terlibat tugas.
b. Motivasi kontribusi
Unsur kedua adalah kesediaan menyalurkan sumber inisiatif dan
kreatifitasnya untuk mencapai tujuan kelompok.
c. Tanggung jawab
Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam
aktivitas kelompok. Ini juga merupakan proses sosial yang melaluinya orang-orang
menjadi terlibat sendiri dalam organisasi dan ingin mewujudkan keberhasilannya.
Pada saat orang-orang ingin menerima tanggung jawab aktivitas kelompok, orangorang tersebut melihat adanya peluang untuk melakukan hal-hal yang diinginkan,
yaitu merasa bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaannya. Gagasan tentang
upaya menimbulkan kerja tim dalam kelompok ini merupakan langkah utama
mengembangkan kelompok untuk menjadi unit kerja yang berhasil. Jika orang ingin
melakukan sesuatu, orang tersebut akan menemukan cara melakukannya.
Disisi lain Syafruddin mengatakan :
Secara luas partisipasi dapat diartikan sebagai demokrasi politik yang
menentukan tujuan, strategi dan perwakilan dalam pelaksanaan kebijaksanaan atau
membangun. Secara sempit partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan
masyarakat dalam keseluruhan proses perubahan dan pembangunan masyarakat
sesuai dengan arti pembangunan sendiri. Sebagai lawan dari kegiatan politik,
partisipasi dapat diartikan sebagai golongan masyarakat yang berbeda
kepentingannya di didik mengajukan secara rasional keinginannya dan menerima
sukarela keputusan pembangunan.
Menurut Ach. Wazir Ws., et al. partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan
seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan
pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau
dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai,
tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab bersama.
Partisipasi menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses
mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi Rukminto Adi.2007:27).
Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:
a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek
tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan;
c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan
yang ditentukannya sendiri;
d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu;
e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan
para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek,
agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampakdampak sosial;
f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan, dan lingkungan mereka.
Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, peneliti
berkesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau
sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela
dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
monitoring sampai pada tahap evaluasi.
Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: pertama,
partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai
kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya
program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat
akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan
dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui
seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek
tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan
dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri(Diana.1991:107)
Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya
kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak
langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam
pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang
lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang
dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department
for International Development (DFID) adalah:
a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang
terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek
pembangunan.
b) Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap
orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta
mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam
setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang
dan struktur masing-masing pihak.
c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan
komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga
menimbulkan dialog.
d) Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai
pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan
dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak
mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena
adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya
dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
f) Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas
dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak,
sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi
suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat
untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan
yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya
manusia(Monique.2004:107).
Partisipasi secara formal merupakan turut sertanya seseorang baik secara
mental maupun secara emosional untuk memberikan sumbangan pemikiran, tenaga
dan material kepada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan dimana
keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab
(taliziduhu ndraha.1990:130).

Ciri-Ciri Kepemimpinan Tranformasional (skripsi dan tesis)

Berbagai hasil sudi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat
dalam setiap organisasi memiliki hubungan dengan produktivitas dan efektivitas
organisasi. Pemimpin dalam intitusi atau organisasi memiliki tanggungjawab yang
besar untuk menumbuhkan dan membangun komitmen serta menjadikan semua
aktivitas kerja sebagai sebuah kesadaran bersama sehingga tujuan atau visi dari
sebuah intitusi atau lembaga dapat terwujud dengan baik.
Kepemimpinan Tranformasional merupakan jenis kepemimpinan yang
menekan bahwa pentingnya sistem nilai untuk meningkatkan kesadaran anggota
unntuk melakukan perbaikan dan perubahan demi kemajuan bersama. oleh karena
itun pimpinan Tranformasional harus memiliki wawasan yang luas, mental yang baik,
kepribadian yang kuat sehingga bisa mempengaruhi anggotnya untuk mewujudkan
tujuan natau visi intitusi. Pemimpin Tranformasional harus mampu membangun
kedekatan emosional dengan bawahannya agar mudah mempengaruhi sehingga etos
kerja anggotanya lebih tinggi.
Menurut Bass dan Avolio (dalam yulk, 1998) ada empat ciri-ciri pemimpin
Tranformasional yaitu sebagai berikut
a) Kharismatik (Idealized Influence)
Pemimpin Tranformasional memiliki integritas prilaku (behavioral integrity)
atau persepsi terhadap kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Pemimpin
Tranformasional memberikan contoh dan bertindak sebagai role model positif
dalam prilaku, sikap, prestasi maupun komitmen terhadap anggota atau
pengikutnya.
b) Inpirational (Inpiration Motivation)
Pemimpin yang inpirasional menurut Bass dan Avalio diartikan sebagai
sejauh mana seorang pemimpin mampu mengkomunikasikan suatu visi yang
menarik, mampu mengunakan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha
pengikut dan memodelkan prilaku yang sesuai.
Pemimpin Tranformasional mampu memberikan visi-visi tentang apa yang
mungkin dan bagaimana memperolehkannya dan Menjadi pemimpin yang
mampu meningkatkan makna dan mempromosikan harpan-harapan positif
tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dikerjakan.
c) Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation)
Stimulasi intelektual dipahami dalam upaya seorang pimpinan dalam
meningkatkan kesadaran anggota terhadap persoalan-persoalan anggota dan
mempengaruhi anggota untuk melihat persoalan tersebut melalui perspektif
baru. Dalam hal ini, anggota juga didorong untuk melakukan inovasi dalam
menyelesaikan persoalan dan berkreasi untuk mengembangkan kemampuan
diri serta didorong untuk menetapkan tujuan atau sasaran yang menantang.
Konsekuensi logis dari praktik simulasi intelektual ini, seorang pemimpin
harus selalu siap dan selalu mengembangkan kapasitasnya untuk
memecahkan masalahnya dengan caranya sendiri, secara kreatif dan inovatif.
d) Perhatian Secara Individual
Pemimpin tranformasional memberikan perhatian khusus pada kebutuhan
setiap individu untuk berprestasi dan berkembang dengan cara bertindak
selaku pelatih atau penasehat.
Perhatian yang diberikan berorientasi pada individu dengan ditunjuk oleh
pemimpin melalui pemberian dukungan dalam memperlakukan anggota
sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mentoring merupakan salah
satu cara sebagai tindakan konsultasi, nasihat dan tuntunan yang diberikan
pimpinan pada anggotanya.

Kepemimpinan Tranformasional (skripsi dan tesis)

Menurut Tery (Kartono 1995:13) bahwa kepemimpinan adalah aktivitas
mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan-tujuan
kelompoknya. Selanjutnya Ordway Teod juga berpendapat bahwa kepemimpinan
merupakan kegiatan mempengaruhiorang-orang agar bekerjasama untuk mencapai
tujuan yang mereka inginkan. Selain itu, Young (dalam kartono 1998) ikut mendifisikan
juga bahwa kepemimpinan adalah bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan
pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu
berdasarkan akseptasi atau penerimaan oleh kelompoknya dan memiliki keahlian khusus
yang tepat bagi situasi khusus.
Berdasarkan dari pendapat diatas maka dapat disimpukan bahwa esensi
kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dimana seorang pemimpin
memiliki berbagai cara atau gaya kepemimpinan tertentu dan salah satunya adalah gaya
kepemimpinan tranformasional.
Menurut Bass (1990) (dalam Swandari, 2003) bahwa kepemimpinan
Tranformasional adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi
bawahnnya dengan cara-cara tertentu (Yulk, 1989). Kepemimpinan tranformasional
dibangun dari dua kata yaitu kepemimpinan (Leadership) dan tranformasional
(tranformasional). Istilah tranformasional berasal dari kata to tranform yang artinya
mengtranformasikan atau merubah suatu bentuk menjadi bentuk lainnya yang berbeda
seperti mengtranformasikan dari visi menjadi sebauh realita atau merubah sesuatu yang
potensial menjadi aktual. (Mulyono, 2009)
Teori tranformasional sering disebut sebagai teori-teori relasional kepemimpinan
(Relational Theories Of Leadership). Teori ini berfokus pada hubungan yang terbentuk
antara pimpinan dengan pengikutnya. Pemimpin memotivasi dan mengilhami atau
mengispirasi orang dengan membantu anggota kelompok memahami posisinya untuk
kemudian di tranformasikan menjadi prilaku nyata dalam rangka penyelesaian tugas
pokok dan fungsi dalam kebersamaan. Pemimpin tranformasional berfokus pada kinerja
dengan melibatkan bawahan dengan melibatkan bawahan anggota kelompok. Pemimpin
tranformasional biasanya memiliki etika yang tinggi dan standart moral. (Aan
Komariah, 2005)
Pemimpin tranformasional adalah agent perubahan yang bertindak sebagai
kasalitator yaitu memiliki peran untuk merubah sistem kearah yang lebih baik.
Kasalitator adalah sebutan lain dari untuk pemimpin tranformasional karena memiliki
peran untuk meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada dan berusaha
menimbulkan semangat dan daya kerja cepat semaksimal mungkin. Pimpinan
tranformasional selalu tampil sebagai pelopor da n pembawa perubahan. (Aan
Komariah, 2005)
Dengan Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan tranformasional
adalah kepemimpinan yang mampu menciptakan perubahan dalam sebuah organisasi
dengan cara-cara tertentu agar organisasi atau intitusi terus melakukan perkembangan
demi kemajuan serta dapat mewujudkan visi yang telah disepakati dalam suatu
organiasi.

Tipe-Tipe Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Ada 8 tipe kepemimpinan menurut Kartono (2009:80-87) yaitu :
a. Tipe Kharismatis
Tipe pemimpin karismatis memiliki kekuatan energi, daya-tarik dan
wibawa yang luar biasa dalam mempengaruhi orang lain, sehingga
memiliki pengikut yang jumlahnya sangat besar. Pemimpinkharismatis
banyak memiliki inspirasi, keberanian, keyakinan teguh pada pendirian
sendiri sehingga totalitas kepribadian pemimpin tersebut memancarkan
pengaruh dan daya tarik yang teramat besar.
b. Tipe Paternalistis
Tipe pemimpin paternalistis yaitu tipe kepemimpinan yang kebapakan,
dengan sifat-sifat antara lain sebagai berikut:
1) Menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak/belum
dewasa, atau anak sendiri yang perlu dikembangkan;
2) Bersikap terlalu melindungi;
3)Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengambil keputusan sendiri;
4) Hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan
untuk berinisiatif;
5) Hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada pengikut dan
bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan upaya kreativitas
mereka sendiri
6) Selalu bersikap maha tahu dan maha benar.
c. Tipe Militeristis
Tipe kepemimpinan militeristis mirip dengan tipe kepemimpinan
otoriter. Adapun sifat-sifat pemimpin yang militeristis antara lain:
1. Lebih banyak menggunakan sistemp perintah/komando
terhadap bawahannya keras sangat otoriter, kaku dan sering
kali kurang bijaksana;
2. Menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahan;
3. Sangat menyenangi formalitas, upacara-upacara ritual dan
tanda- tanda kebesaran yang berlebih-lebihan;
4. Menuntut adanya disiplin keras dan kaku dari bawahannya;
48
5. tidak menghendaki saran, usul, sugestib dan kritikan-kritikan
dari bawahannya;
6. komunikasi hanya berlangsung searah saja.
d. Tipe Otokratis
Kepemimpinan otokrasi itu mendasarkan diri pada kekuasaan
dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu mau
berperan sebagai pemain tunggal pada a one-man show.Pemimpin
selalu berdiri jauh dari anggota kelompoknya jadi ada sikap
menyisihkan diri dan eksklusivisme. Sikap dan prinsip-prinsipnya
sangat kuno dan ketat-kaku.
e. Tipe Laissez Faire
Pada tipe kepemimpinan laissezfaire ini pemimpin praktis
tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang
berbuats emau sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi dalam kegiatan
kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan
oleh bawahan sendiri. Pemimpin tidak mempunyai kewibawaan
dan tidak bisa mengontrol anak buahnya. Pemimpin hanyasebagai
simbol karena kedudukannya biasanya diperoleh melalui penyogokan,
suapan atau berkat sistem nepotisme.
f. Tipe Populistis
Menurut Worsley (dalamKartono, 2009:85) bahwake
pemimpinan populitis sebagai kepemimpinan yang dapat
membangunkan solidaritas rakyat. Kepemimpinan populistis
berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional. Juga
kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan hutanghutang luar negeri (asing). Kepemimpinan jenis ini mengutamakan
penghidupan (kembali) nasionalisme.
g. Tipe Administratif
Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang
mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif.
Para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administraturadministratur yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan
pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi
dan birokrasi yang efisien untuk memerintah yaitu untuk menetapkan
integritas bangsa pada khususnya, dan usaha pembangunan pada
umumnya.
h. Tipe Demokratis
Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan
memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya.
Terdapat koordinasi pada semua bawahan, dengan penekanan pada
rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan kerja sama
yang baik. Kekuatan
kepemimpinan demokrasi ini bukan terletak pada individu
pemimpin, akan tetapi kekuatan justru terletak pada partisipasiaktif
dari setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis menghargai
potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti
bawahan. Juga bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan
bidangnya masing-masing mampu memanfaatkan kapasitas setiap
anggota seefektif mungkin pada saat-saat dan kondisi yang tepat.

Ciri-ciri Pemimpin yang Efektif (skripsi dan tesis)

Menurut Winardi (2000:96) kualitas dan ciri-ciri pemimpin yang efektif dapat dikelompokkan dalam sebuah kerangka yang terdiri dari delapan buah kualifikasi dasar yaitu: a. Menginspirasi Kepercayaan pada Orang-Orang Untuk menjadi seorang pemimpin, orang harus mendapatkan kepercayaan orang-orang yang akan dipimpinnya. Dalam menumbuhkan kepercayaan seorang pemimpin perlumemiliki sejumlah kualitas tertentu. Pemimpin harus memiliki pengetahuan kompeten tentang alat-alat teknis dan proses dengan apa para pengikutnya bekerja sehingga dengan demikian ia dapat mengajarkan dan mengembangkan mereka dalam penggunaannya. Selain itu pemimpin juga harus memiliki reputasi untuk menepati janji. Ia harus menepati kata-katanya untuk menimbulkan kepercayaan. b. Persistensi (tekad bulat) untuk Mencapai Tujuan Seorang pemimpin harus percaya dan yakin 100% tentang apa yang ingin dicapai olehnya. Pemimpin harus memiliki persistensi dan kemauan untuk mencari metode-metode guna mencapaitujuan dengan metodeyang paling tepat. c. Kemampuan untuk Berkomunikasi tanpa Menimbulkan Kesalahpahaman Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menerangkan tujuan yang akan dicapai kepada pihak lain dan membuatnya menjadi menarik. Hal ini penting untuk mengetahui kesulitan-kesulitan komunikasi dan menjaga juga timbulnya kesalahan-kesalahan pada pihak yang mendengarnya. d. Kesediaan untuk Mendengar Secara Reseptif Sifat ini sering kali membedakan seorang pemimpin dengan seorang komandan.Terdapat perbedaan antara mendengar dengan tertutup dan mendengar dengan keinginan jujur untuk mengerti dan menggunakan sudut pandangan orang lain sebaik-baiknya. e. Perhatian Jujur TerhadapManusia Seorang pemimpin harus memiliki perhatian jujur dalam kesejahteraan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Perhatian macam itu tidak dapat dibuat-buat. f. Memahami Manusia dan Reaksi Mereka Seorang pemimpin harus memahami manusia dan mengetahui mengapa mereka bertindak dengan cara tertentu. Seorang pemimpin harus mengerti bahwa apa yang dipikirkan seorang individu, apa yang 46 dikatakan olehnya, dan apa yang dilakukannya merupakan suatu produk dari banyak kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya. g. Objektivitas Seorang pemimpin harus hati-hati dan bersikap objektif dan jangan membiarkan sentimen pihak lain mempengaruhi perasaan sendiri. h. Kejujuran Seorang pemimpin harus jujur. Ia tidak dapat membiarkan orang-orang bertanya tentang apa yang sedang dipikirkannya.

Syarat-syarat Kepemimpinan (skripsi dan tesis)

Menurut Kartono (2009:36) ada tiga hal penting mengenai konsepsi persyaratan kepemimpinan yaitu: a. Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi da nmenggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.  c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa

Pemimpin Ideal (skripsi dan tesis)

Secara garis besar, seorang pemimpin idealnya memiliki tiga kategori umum,
yakni (Arep, 2002:241) :
a. Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. Ia harus
mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan
tertentu dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang tepat.
b. Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan
menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam
organisasi yang bersangkutan.
c. Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang
bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan
dari tingkat yang lebih tinggi kepeda bawahan-bawahannya, agar tujuan
dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.
Ketiga kemampuan tersebut, idealnya dimiliki oleh seseorang pemimpin agar
organisasi maju dan berkembang.Yang harus diingat, fungsi pemimpin juga harus
dapat memotivasi staf/pegawainya.Untuk itu, paling tidak ada 8 watak atau sifat dari
seseorang pemimpin yang efektif dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan
produktivitas kerjanya. Mampu untuk menimbulkan kepercayaan pada diri orang lain.
Untuk itu dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus dipunyai oleh seorang
pemimpin, yakni :
a. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang alat-alat teknis dan
prosedur-prosedur yang dipergunakan oleh para pegawainya, sehingga ia
dapat member petunjuk-petunjuk dalam mengoprasikan alat-alat setra
prosedur-prosedur yang diperlukan. Pengetahuan dan pengertian tentang
garis-garis besar kebijaksanaan organisasi.
b. Seorang pemimpin harus senantiasa setia memegang teguh setiap
ucapannya. Ia harus senantiasa menepati janjinya, jika ingin menanam
kepercayaan bawahannya. Seorang pepemimpin harus mampu
memberikan penilaian yang baik terhadap semua permasalahan, baik
yang bersifat kedinasan maupun yang bersifat pribadi.
c. Tabah dalam usahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin
harus mempunyai keyakinan yang teguh atas segala sesuatu yang ingin
dicapainya. Tegasnya ia harus tabah dan tekun untuk mencari cara-cara
melakukan sesuatu sampai mendapatkan yang paling tepat untuk
mencapai tujuan organisasi.
d. Kemampuan untuk memberikan pengertian tanpa menimbulkan
kesalahpahaman dalam dalam menjelaskan/mengemukakan tujuan
organisasi kepada pihhak lain. Kemampuan untuk mendengarkan secara
simpatik, baik berupa usul-usul maupun berupa kritikan dari pihak lain
maupun dari pihak bawahannya.
e. Senantiasa menaruh minat yang tulus dan ikhlas terhadap orang lain, tulus
terhadap kesejahteraan bagi pihak yang dipimpinnya.
f. Kemampuan untuk memahami manusia serta reaksinya. Seorang
pemimpin harus paham benar akan manusia baik manusia sebagai
individu maupun sebagai anggota kelompok dan mengetahui mengapa ia
bertindak sedemikian rupa.
g. Seseorang pemimpin harus senantiasa waspada untuk selalu bersikap
objektif dan jangan sampai membiarkan putusannya dipengaruhi oleh
sentiment orang lain.
Seseorang pemimpin harus senantiasa bersikapterus terang dan transparan. Ia
tidak boleh membiarkan orang lain berkata terhadap dirinya ; “ia selalu
inginrahasia dan tertutup.

Fungsi Pemimpin (skripsi dan tesis)

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan
tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut,
fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan
kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada
didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi
bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.
Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi yaitu :
a. Dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan
dalam tindakan atau aktivitas pemimpin, yang terlihat pada tanggapan
orang-orang yang dipimpinnya.
b. Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan
orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok atau
organisasi, yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusankeputusan dan kebijakan pemimpin.
Sehubungan dengan dua dimensi tersebut, menurut nawawi, secara
operasional dapat dibedakan dengan lima fungsi pokok kepemimpinan yaitu :
a. Fungsi Instruktif
Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah),
bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan
dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar
keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin
hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang yang dipimpin
adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada
kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi
pemimpin. Fungsi ini juga berarti bahwa keputusan yang ditetapkan pemimpin
tanpa kemauan bawahannya tidak akan berarti. Jika perintah tidak dilaksanakan
juga tidak akan ada artinya. Intinya, kemampuan bawahanmenggerakkan
pegawainya agar melaksanakan perintah, bersumber dari keputusan yang
ditetapkan. Perintah yang jelas dari pemimpin juga sebagai perwujudan proses
bimbingan dan pengarahan yang dapat meningkatkan efektivitas dalam
pencapaian pelayanan pada masyarakat sesuai tujuan.
b. Fungsi Konsultatif
Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua
arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang
memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orangorang yang dipimpinnya. Konsultasi yang dimaksudkan untuk memperoleh
masukan berupa umpan balik (feed back), yang dapat dipergunakan untuk
memperbaiki dan menyempurnakan keputusan yang telah ditetapkan dan
dilaksanakan.
c. Fungsi Partisipasi
Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan
orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun
dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang
sama untuk berpatisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang dijabarkan dari
tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar
berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia
yang efektif antara pemimpin dan orang yang dipimpin baik dalam keikutsertaan
mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Sekalipun memiliki
kesempatan yang sama bukan berarti setiap orang bertindak semuanya, tetapi
harus dilakukan dan dikerjakan secara terkendali dan terarah yang merupakan
kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.
Dengan demikian musyawarah menjadi hal yang sangat penting dalam
kesempatan berpatisipasi melaksanakan program organisasi. Pemimpin tidak
sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi
pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai pemimpin yang melaksanakan fungsi
kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.
d. Fungsi Delegasi
Dalam melaksanakan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan
wewenang, membuat, atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya
adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan
untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakan secara bertanggungjawab.
Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan
kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh pemimpin seorang diri. Jika pemimpin
bekerja seorang diri, ia pasti tidak dapat berbuat banyak dan mungkin dapat
menjadi tidak berarti sama sekali. Oleh karena itu sebagian wewenang perlu
didelegasikan kepada para bawahannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien.
e. Fungsi pengendalian
Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus
mampu mengatur efektivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi
yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara
maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat
mewujuudkannya melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan
pengawasan. Dalam melakukan kegiatan tersebut berarti pemimpin berusaha
mencegah terjadinya kekeliruan perseorangan dalam melaksanakan beban kerja
atau perintah dari pimpinannya.
Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diatas, diselenggarakan dalam aktivitas
kepemimpinan secara integral. Aktivitas atau kegiatan kepemimpinan yang
bersifat integral tersebut dalam hal pelaksanaannya akan berlangsung sebagai
berikut :
a. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja yang menjadi
keputusan yang kongkrit untuk dilaksanakan sesuai dengan prioritasnya
masing-masing keputusan-keputusan itu harus jelas hubungannya dengan
tujuan organisasi.
b. Pemimpin harus mampu menterjemahkan keputusan-keputusan menjadi
intruksi yang jelas, sesuai dengan kemampuan anggota yang
melaksanakannya. Setiap anggota harus mengetahui dari siapa intruksi
diterima dan pada siapa dipertanggungjawabkan.
c. Pimpinan harus berusaha untuk mengembangkan dan menyalurkan
kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat baik secara perorangan
maupun kelompok kecil. Pimpinan harus mampu menghargai gagasan,
pendapat, saran, kritik anggotanya sebagai wujud dari partisipasinya.
Usaha mengembangkan partisipasi anggota tidak sekedar ikut aktif dalam
melaksanakan perintah, tetapi juga dalam memberikan informasi dan
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat dan
memperbaiki keputusan-keputusan.
d. Mengembangkan kerjasama yang harmonis, sehingga setiap anggota
mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan bekerjasama dalam
mengerjakan sesuatu yang memerlukan kebersamaan. Pemimpin harus
mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kemampuan,
prestasi atau kelebihan yang dimiliki setiap anggota kelompoknya atau
organisasi.
e. Pemimpin harus membantu dalam mengembangkan kemampuan
memecahkan masalah dan mengambil keputusan sesuai dengan batas
tanggungjawab masing-masing.setiap anggota harus didorong agar
tumbuh menjadi orang yangg mampu menyelesaikan maslah-masalah,
dengan menghindari ketergantungan yang berlebihan dari pemimpin atau
orang lain. Setiap anggotanya harus dibina agar tidak menjadi orang selalu
menunggu perintah. Namun diharapkan setiap anggota adalah orang yang
inisiatif artinya mampu bekerja dengan sendirinya karena kesadaran
bahwa ia memiliki tanggungjawab

Kepemimpinan Publik (skripsi dan tesis)

Kepemimpinan publik sebagai kepemimpinan birokrasi publik memiliki peran
yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan ketika berhasil atau tidaknya birokrasi
publik dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dan lain-lainnya sangat menentukan
kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan publik disebut juga sebagai pimpinan
adminstrasi. Pada dasarnya bahwa kepemimpinan publik merupakan kepemimpinan
seorang pemimpin yang memimpin untuk orang banyak sesuai dengan pengertian dan
tugas seorang pemimpin. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti
seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan
kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk
bersama-sama melakukan aktifitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa
tujuan (Kartono, 2005:76).
Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan
serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.Umar (2008:38)
mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pengarahan dan usaha mempengaruhi
aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.
Menurut Katll, 2000 ( dalam http:// www. academia. edu/20448579
/Kepemimpinan_ Sektor_Publik ) ada dua arus besar mendifinisikan kepemimpinan
dalam literatur administrasi publik. Pertama, Kepemimpinan publik, sebagai
pendekatan tradisional dalambidang ilmu politik yang memisahkan dimensi politik
dan administrasi dari sektor publik, peran lingkup administrasi yang terbatas pada
pelaksanaan kebijakan dalam tradisi hirarkis paling murni dari birokrasi yang ideal.
Kepemimpinan demikian memiliki hak prerogatif untuk memilih pejabat. Pendekatan
ini merupakan aliran yang dominan dalam literatur tentang kepemimpinan di sektor
publik. Kedua, kepemimpinan admistratif yang tidak hanya melihat administrasi
publik terbatas pada peran sebagai pelakasa tetapi juga memiliki yang kuat dan
bertanggungjawab dalam membangun lembaga-lembaga publik. bahkan, ada
ketegangan dialektis antara peran alami ( yang menentukan ) organisasi publik dan
pengaruh dari para pemangku kepentingan yang berpotensi sebagai ancaman
demokrasi. Sehingga harus adanya pemisahan yang jelas antara peran kepemimpinan
politik dengan kepemimpinan administrastif.
Kepemimpinan menurut Tead (dalam Kartono, 2009:57), adalah kegiatan
mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai
tujuanyang diinginkan. Terry (dalam Kartono, 2009:57) juga mengatakan
kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka
berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Boone danKurtz(1984) (dalam Pasolong
, 2008:4) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah tindakan memotivasi orang
lain atau menyebabkan orang lain melakukan tugas tertentu dengan tujuan untuk
mencapai tujuan spesifik.
Sedangkan Menurut Hasibuan (2003:170) “Kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi”.Dimana defenisi
kepemimpinan akhirnya dikategorikan menjadi tiga elemen. (Susanto A.B; Koesnadi
Kardi, 2003:115), yakni :
a. Kepemimpinan merupakan proses;
b. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (hubungan) antara
pimpinan dan bawahan;
c. Kepemimpinan merupakan ajakan kepada orang lain.
Dari berbagai pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara
umum pengertian pemimpin adalah suatu kewenangan yang disertai kemampuan
seseorang dalam memberikan pelayanan untuk menggerakan orang-orang demi
mencapai suatu tujuan tertentu.

Fungsi-Fungsi Manajemen (skripsi dan tesis)

Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :
a. Perencanaan
Rencana memberikan sasaran bagi organisasi dan menetapkan prosedur
terbaik untuk mencapai sasaran tersebut serta memungkinkan:
a) Organisasi dapat memperoleh serta mengikat sumber daya yang diperlukan
untuk mencapai tujuannya.
b) Anggota organisasi dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan konsisten dengn
tujuan dan prosedur yang telah dipilih.
c) Kemajuan kearah tujuan dapat dimonitor dan diukur, sehingga tindakan
perbaikkan dapat diambil apabila kemajuan itu tidak memuaskan.
d) Langkah-langkah perencanaan adalah pemilihan tujuan organisasi, sasaran
ditetapkan untuk subunit-subunit organisasi dan program-program
ditetapkan.
b. Pengorganisasian
Manajer atau pemimpin telah menetapkan sasaran dan mengembangkan
rencana atau program untuk mencapainya, maka ia harus merancang dan
mengembangkan sebuah organisasi yang dapat menjalankan program itu dengan
berhasil. Sasaran yang berbeda membutuhkan organisasi yang berbeda untuk
menccapainya. Staffing adalah perekrutan, penempatan an platihan karyawan
yang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi.
c. Pengarahan
Setelah rencana disusun, struktur organisasi telah ditentukan, serta staf telah
direkrut an dilatih, maka langkah yang telah ditetapkan. Fungsi ini dikenal dengan
sebutan pemimpinan (leading), pengarahan (directing), pemotivasian
(motivating), penggerakan (actuating) dan masih banyak lagi.fungsi ini
menyangkut kegiatan yang dimaksudkan agar para anggota organisasi dapat
bekerja dengan cara yang akan membantu tercapainya sasaran yang telah
ditetapkan.
d. Pengendalian
Fungsi pengendalian dari manajemen mencakup 3 (tiga) unsur utama yaitu:
a) Menetapkan standar prestasi
b) Mengukur prestasi yang sedang berjalan dan membandingkan dengan
standard yang telah ditetapkan
c) Mengambil tindakan untuk memperbaiki prestasi yang tiak sesuai dengan
standard.
Melalui fungsi pengendalian, manajer atau pimpinan dapat menjaga organisasi
tetap berjalan dengan benar dan tidak membiarkannya menyimpang terlalu jauh
dari tujuannya. Adanya fungsi-fungsi manajemen yang berbeda tidak berarti
bahwa setiap manajer atau pimpinan yang manapun memiliki kebebasan penuh
untuk melaksanakannya sesuka hatinya atau kapan pun ia mau.

Konsep Ilmu Manajemen (skripsi dan tesis)

Menurut Mary Parker Follet, manajemen telah diberi batasan sebagai seni untuk
melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done
through people).
Menajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan
pengendalian upaya organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi
untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan.
Perencanaan secara tidak langsung menyatakan bahwa manajer atau pimpinan
terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya.Tindakan
manajer atau pimpinan biasanya berdasarkan atas suatu metode rencana atau logika
tertentu dan bukan atas suatu firasat.
Pengorganisasian berarti bahwa manajer atau pimpinan mengkoordinasikan
sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki oleh organisasi yang
bersangkutan. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya
mengarahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Semakin terpadu dan
terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi akan semakin efektif organisasi itu.
Pengarahan berarti bagaimana manajer atau pemimpin mengarahkan dan
mempengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melaksanakan
tugas-tugas yang esensial (kepuasan masyarakat) dengan menciptakan suasana yang
tepat, manajer atau pimpinan membantu bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya.
Pengendalian berarti bahwa manajer atau pimpinan berusaha untuk menjamin
bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari
organisasi ituberarti pada jalan yang salah, manajer atau pimpinan berusaha untuk
menemukan penyebabnya kemudian membelokkannya kembali ke arah yang benar.
Manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu
administrasi publik (public administration) untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada, termasuk organisasi serta sumber
dana dan sumber daya yang tersedia (Ramto, 1997:14). Dengan demikian,
manajeman pemerintahan, tidak lain adalah faktor upaya dalam suatu organisasi.
Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan warga
negara dan masyarakatnya (Kristiadi, 1994: 23)
Kristiadi (1994:23) menyebutkan bahwa, tugas pemerintahan yang paling
dominan adalah menyediakan barang-barang publik (public utility) dan memberikan
pelayanan (public service) misalnya dalam bidang-bidang pendidikan, kesejahteraan
sosial, kesehatan, perkembangan perlindungan tenaga kerja, pertanian, keamanan dan
sebagainya.
Terminologi manajemen, sangat erat hubungannya dengan usaha untuk mencapai
tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dalam
organisasi dengan cara yang seefisien mungkin (Suradinata, 1996:67). Istilah
pemerintahan seperti dijelaskan lebih lanjut oleh Suradinata (1996:68) dapat diartikan
sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam mencapai tujuan negara.
Secara konseptual dari dua istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen
pemerintahan mengandung arti sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai
tujuan-tujuan negara dengan menggunakan sumber-sumber yang dikuasai negara.
Lynn (1966: 20) menjelaskan bahwaa, manajemen pemerinthan yang baik dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu:
a. Dari proses; manajemen pemerintahan sebagai proses, harus lebih
mengutamakan proses yang demokratis di atas segala rencana dan tujuan
yang telah ditentukan.
b. Dari hasil; manajemen sebagai hasil akan menggmbarkan kesungguhan hati,
pemaknaan secara efesien akan sumber-sumber yang terbatas dengan
mengutamakan administrasi yang baik di atas proses yang ada (Ramto:
1997: 16). Lebih lanjut Ramto (1997: 16) menjelaskan bahwa, manajemen
pemerintahan yang baik dapat tercermin dari proses pengambilan
keputusan yang demokratis

Konsep Ilmu Organisasi dan Organisasi Publik (skripsi dan tesis)

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang
dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai
suatu tujuan (Indriyo Gitosudarmo, 1997). Sebuah organisasi dapat terbentuk karena
dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang
sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.
Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya
oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan
sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga
menekan angka pengangguran. Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi
mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus.Rasa keterkaitan ini, bukan berarti
keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi
perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun pada saat mereka
menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.
Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut:
Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang
melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan
bersama.Stephen P. Robbins (2009:5) menyatakan bahwa Organisasi adalah
kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan
yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus
untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Menurut Sufian (2003;13), mengatakan “organisasi adalah sarana atau alat
mencapai tujuan”, maksudnya adalah dengan adanya organisasi maka memudahkan
untuk menjalin kerjasama yang tertata, yang terstruktur, sehingga personil-personil
didalam organisasi merasa nyaman melaksanakan tugasnya sehingga tujuan
organisasi bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya menurut Waldo (dalam Sufian,
2003;13) mengatakan “organisasi adalah pribadi yang berdasarkan atas wewenang
formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi”.
Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi juga sebagai wadah
tempat terselenggaranya administrasi sebagaimana batasan yang di ungkapkan oleh
Mooney (dalam Syafii’e, 2007;113) bahwa organisasi adalah segala bentuk setiap
perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama.
Sedangkan menurut Ndraha (2003;163) ukuran membantu kerja terhadap
organisasi pemerintahan yaitu :
a. Efesiensi, yaitu untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur keBaik
an mencapai tujuan.
b. Efektifitas, yaitu jika didefenisikan secara abstrak sebagai tingkat
pencapaian tujuan.
c. Kualitas, yaitu membantu kemampuan kerja pelayanan atau tugas-tugas
yang diberikan sebagai berikut yaitu :
a) Kesetiaan
b) Prestasi kerja
c) Tanggung jawab
d) Ketaatan
e) Kejujuran
f) Kerjasama
g) Kepemimpinan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 ditetapkan unsur-unsur
yang membantu dalam pembuatan daftar kegunaan pelaksanaan tugas Kepala Dusun,
yaitu : Prestasi kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama,
Kepemimpinan Keamanan serta ketertiban.
Menurut Syafii’e (2005;77) adapun unsur-unsur yang digunakan dalam
mengukur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yaitu :
a. Membuat kebijakan untuk pemerintah Sumber Daya Alam dan lingkungan
hidup.
b. Menjalankan keamanan desa, misalnya mengadakan ronda atau siskamling;
c. Memberikan kestabilan terhadap pelayan masyarakat;
d. Perilaku yang adil terhadap masyarakat;
e. Mengemukakan kesejahteraan masyarakat.
Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk
memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi.
Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki
multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan
keinginan berbagai pihak dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.
Sedangkan menurut Stephen P.Robbins (dalam Fahmi, 2013:2), organisasi
publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah
batasan yang relatif dapatdi identifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus
menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.
Pengertianorganisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.
Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian merupakan proses
penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya
yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil
pengorganisasian adalah stuktur organisasi, berkenaan dengan kesesuaian organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implentasi kebijakan publik. Tantangannya
adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini
menjadikan proses implementasi menjadi jauh ari efektif. Di Indonesia sering terjadi
inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama
diantara lembaga-lembaga Negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks
menuntut adanya kerjasama banyak organisai, birokrasi sebagai pelaksana sebuah
kebijakan harus dapatmendukungkebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan
koordinasi yang baik.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah
suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi
setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang
mendukungnya.
Tujuan Organisasi PublikNegara berkewajiban melayani setiap warga
negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam
kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pendirian organisasi publik merupakanu payau ntuk
mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta
terwujudnya tanggungjawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secarajelas.
Tujuan organisasi public sendiri menurut Etzioni (dalam Handoko, 2011:109),
yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk
merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan
datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya.
Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah
semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.
Pendirian organisasi publik bertujuan secaraoptimal bagi peningkatan :
a. Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan
infrastruktur bagi setiap warga Negara untuk mencapai suatu kesejahteraan;
b. Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan
masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan
masyarakatnya.
c. Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan
umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat
dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku
pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Selain itu, era
reformasi menuntut pelayana numum harus transparan dan tidak
diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan
pertimbangan efisiensi.

Ruang Politik Untuk Hubungan NGO-Pemerintah (skripsi dan tesis)

Kegiatan-kegiatan NGO tidak berlangsung di ruang hampa, tetapi berada di dalam konteks atau ruang yang tidak ditentukan oleh diri mereka sendiri, tetapi oleh interaksi antara pemerintaha dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:35), ruang politik (political space) tersebut merupakan lingkungan yang sensitif dan terus bertambah di mana di dalamnya para aktor harus berjuang untuk meraih tujuan dan membangun visi mereka tentang pembangunan. Ruang politik merupakan keseimbangan dinamis yang terus berubah diantara dua faktor atau lebih aktor. Di dalam ruang politik tersebut prinsip-prinsip otonomi dan kontrol yang saling bertentangan akan menentukan hubungan NGOPemerintah. NGO dan kelompok masyarakat sipil lainnya berusaha memperluas ruang politik agar mereka dapat berorganisasi, beroperasi secara bebas, dan meningkatkan partisipasi politik mereka. Pada tingkat praktis, ada beberapa dimensi kunci yang ikut menyumbang terbentuknya ruang politik antara pemerintah dan NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005:36), ada 4 (empat) dimensi paling utama yang cukup berguna untuk menganalisa hubungan NGO-Pemerintah, yakni dimensi orientasi atau ideologi, dimensi finansial, dimensi organisasional, dan dimensi persoalan kebijakan. Masing-masing dimensi merupakan sumber ketegangan dinamis antara NGOPemerintah, karena masing-masing pihak umumnya berusaha mengejar tujuan masing-masing. Tabel berikut memaparkan empat dimensi orientasi yang dapat menjadi faktor penentu pola hubungan politik antara NGO dengan pemerintah/negara, dan strategi NGO dalam masing-masing dimensi tersebut, serta posisi pemerintah/negara ketika berhadapan dengan NGO (Gaffar, 2006: 216)

Hubungan LSM atau NGO dengan Pemerintah (skripsi dan tesis)

Penjelasan tentang hubungan LSM atau NGO (Non Government Organisation) dengan pemerintah menurut Eldridge (dalam Suharko, 2005:16), menunjukkan bahwa posisi dan sikap NGO terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh isi dan pendekatan yang terkandung dalam aktivitas NGO. Dengan mempertimbangkan variabel tersebut dan dengan berdasar pada cara NGO berhubungan dengan pemerintah dan dengan masyarakat yang dilayaninya, Eldrige mengelompokkan NGO di Indonesia menjadi 4 (empat) kategori. Kategori yang pertama adalah NGO yang menekankan pada penyediaan pelayanan pada masyarakat lapisan paling bawah (grass-roots) dengan menggunakan pendekatan “high-level cooperation-grassroots development” (kerja sama tingkat tinggi-pembangunan masyarakat bawah). Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan dengan agen pemerintah yang berwenang tanpa disertai minat untuk mengubah dan mencampuri proses politik. Kategori yang kedua adalah NGO yang menekankan mobilisasi massa pada isu-isu tertentu seperti lingkungan, gender, hak konsumen, hak asasi manusia, demokrasi dan sebagainya. NGO kategori ini menerapkan pendekatan “high-level politics – grassroots mobolization” (politik tingkat tinggi-mobilisasi masyarakat bawah). NGO ini aktif dalam melakukan upaya advokasi dan mengintervensi proses penyusunan keputusan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Perhatian utamanya adalah mereformasi kebijakan pemerintah. Kategori yang ketiga adalah NGO yang menggunakan pendekatan “empowerment from below” (pemberdayaan dari bawah). Tipe NGO ini lebih menekankan pada pembentukan kesadaran atas hak-hak dasar ketimbang pada upaya mengubah kebijakan. NGO dalam kategori ketiga ini menggunakan hubungan tatap muka intensif dengan kelompok sasaran, dan hanya melakukan kontak seperlunya dengan agen pemerintah. Kategori yang keempat adalah “NGO radikal” (radical NGO) yang kritis terhadap pemerintah, dan menempatkan diri sebagai “oposisi” terhadap pemerintah. Pemerintah dapat berinteraksi dan memberi respon kepada aktivitas NGO melalui berbagai cara, mulai dari cara kooperatif sampai cara kontrol dengan derajat yang bervariasi. Sikap dan kebijakan pemerintah terhadap NGO dapat dilihat dari cara pemerintah menanggapi inisiatif NGO. Menurut Riker (dalam Suharko, 2005: 44), dengan memeriksa bekerjanya tiga dimensi strategis, yakni dimensi finansial, organisasional dan otonomi kebijakan versus kontrol, ditemukan lima model utama hubungan NGO-Pemerintah di sepanjang kontinum ruang politik. 1) Otonomi/ Benign Neglect (Pengabaian yang Baik) Dalam model ini, pemerintah menganggap inisiatif NGO tidak berbahaya dan membiarkan NGO beroperasi sebagai aktor otonom di bidang keuangan, kebijakan dan organisasional. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin menempuh “kebijakan lepas-tangan” terhadap aktivitas NGO. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menyatakan bahwa pada awal 1970-an sampai awal 1980-an, banyak pemerintah yang cenderung mengabaikan eksistensi NGO. Akan tetapi ketika NGO bertambah banyak dan menjadi lebih aktif secara politik, pemerintah tidak lagi mengabaikan mereka. Dalam kasus lainnya, pemerintah mengambil keuntungan dari NGO tetapi tidak selalu mengontrolnya, malahan belajar dan mereka. Fisher (dalam Suharko, 2005: 44) menemukan tiga alasan di balik kebijakan itu, yaitu kurangnya kemampuan keuangan pemerintah, kebutuhan untuk memperkuat legitimasi pemerintah, serta tujuan keamanan dan militer. 2) Fasilitasi / Promosi Pada model ini, peran NGO dilihat sebagai pelengkap bagi aktivitas pemerintah, kemudian pemerintah menciptakan lingkungan kebijakan yang memberdayakan. Pemerintah bisa memfasilitasi inisiatif NGO melalui dukungan finansial, pengakuan resmi atas aktivitas NGO (misalnya berupa status hukum), pemberlakuan kebijakan yang mendukung dan koordinasi informal dengan aktivitas NGO (misalnya untuk menghindari duplikasi). 3) Kolaborasi / Kerja Sama Dalam model ini, pemerintah merasa mendapat keuntungan bila melibatkan NGO secara langsung. Kekuatan setiap agen dapat diarahkan menuju upaya pembangunan bersama. Kemitraan NGO-Pemerintah, yang juga melibatkan donor asing, didasarkan pada model interaksi ini. NGO dan Pemerintah bekerja sama dan saling belajar dalam kemitraan otonom, yang sifatnya bisa sementara atau berdasarkan basis yang sistematis. Bentuk kerja sama adhoc sering diawali oleh NGO, meskipun dalam beberapa kasus departemen atau agen pemerintahlah yang lebih dahulu mempromosikan kerja sama tersebut. Akan tetapi menurut Sandberg (dalam Suharko, 2005:45), kebijakan sistematis yang mendukung kerja sama dengan NGO masih jarang terjadi. Lima model ideal dari pola organisasional kerja sama NGO-Pemerintah: pertemuan terjadwal secara teratur namun tidak dilembagakan secara formal, satu kantor di pihak negara, pengkoordinasian hubungan NGO-Negara di masing-masing kementerian, koordinasi di tingkat pemerintah lokal dan terdesentralisasi, dan pengaturan institusional multifokus dan berjenjang untuk hubungan NGO-Negara. 4) Kooptasi Kooptasi adalah bagian dari kontrol pemerintah atas komunitas NGO, dan biasamya dilakukan oleh suatu negara agen pengawasan. Dalam konteks ini, NGO menjadi subjek dari berbagai regulasi pemerintah di mana aspek finansial, organisasional dan kebijakan selalu di kontrol pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah bahkan membentuk NGO sendiri, yakni melalui pembentukan GONGOs (Government-organized NGOs) atau QUANGOs (Quasi-non-governmental organizations). Pemerintah juga dapat membentuk organisasi payung yang dibentuk NGO, atau dapat mengkooptasi organisasi payung yang dibentuk NGO sendiri. Tetapi harus dicatat bahwa sifat dan derajat kooptasi dapat bervariasi, tergantung pada tindakan pemerintah dalam mengatur aktivitas NGO. 5) Pembubaran Jika NGO dianggap sebagai ancaman politik terhadap otoritasnya, pemerintah akan membatasi dan menghancurkan setiap inisiatif NGO. Menurut Bratton (dalam Suharko, 2005: 47), Pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk represi untuk menindas kebebasan NGO dalam bertindak, seperti membatasi aktivitas NGO tertentu yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, melakukan reorganisasi atas struktur manajemen internal 19 NGO, dan tindakan-tindakan keras terhadap aktivitas NGO seperti penculikan, teror, dan memenjarakan aktivis. Langkah paling keras adalah pembubaran paksa suatu NGO. Akan tetapi, penolakan terhadap aktivitas NGO tidak selalu merupakan kebijakan pemerintah. Tindakan itu seringkali hanya dilakukan oleh lembaga atau departemen pemerintah tertentu.

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO Riker (skripsi dan tesis)

(dalam Gaffar, 2006:200) mengungkapkan bahwa LSM atau yang umum dikenal dengan Organisasi non-Pemerintah (Non Government Organization) adalah organisasi yang berasal dari masyarakat dan bersifat mandiri. NGO/LSM merupakan organisasi yang tidak memiliki ketergantungan terhadap negara atau pemerintah, khususnya dalam segi dukungan finansial atau keuangan serta sarana dan prasarana. NGO/LSM juga mendapat dukungan dana dari lembaga-lembaga internasional. Meskipun begitu, NGO/LSM tidak sama sekali terlepas dari pemerintah, karena tidak jarang pemerintah memberikan fasilitas penopang, misalnya dengan adanya pembebasan pajak untuk aktivitas dan aset yang dimiliki oleh NGO. Riker (dalam Gaffar, 2006:202) juga mengungkapkan bahwa kehadiran NGO/LSM memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tatanan masyarakat. Hal itu terjadi karena dalam kenyataannya kapasitas atau pemerintah masih belum maksimal. Kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya dapat dikabulkan oleh pemerintah.

Hubungan antara Negara dan Civil Society (skripsi dan tesis)

Hubungan antara negara dan civil society dapat didefinisikan sebagai suatu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan negara. Dalam hal ini, civil society berperan sebagai suatu unsur yang dapat mengatasi negara, sehingga kekuasaan negara tidak mutlak dalam memperjuangkan hak-hak asasi seperti hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak kepemilikan. Civil society harus memiliki sikap percaya diri (self-reliance), swasembada (self-supporting), sukarela (voluntary), taat akan nilai dan norma yang berlaku, dan bebas dari ketergantungan terhadap negara (Damsar, 2015:143). Berdasarkan pengalamannya di Amerika, Tocqueville (dalam Damsar, 2015:143) juga merasakan bahwa civil society memiliki kekuatan politis yang berfungsi untuk mengontrol serta mengekang dominasi negara. Demokrasi dan ruang publik merupakan 2 (dua) ciri untuk mengetahui keberadaan civil society. Usaha meruntuhkan ruang lingkup civil society hampir selalu dihubungkan dengan usaha untuk meruntuhkan demokrasi. maka hampir tidak mungkin apabila berbicara demokrasi tanpa membahas ruang publik. Demokrasi dapat dikatakan cacat apabila di dalamnya ada larangan untuk ruang partisipasi. Oleh karenanya, menurut Chandoke (dalam Damsar, 2015: 143), demokrasi memiliki hubungan dua sisi dengan ruang publik. Tidak ada demokrasi tanpa ruang publik, namun secara bersamaan, tidak akan ada demokrasi apabila ruang publik tersebut tidak luas dan representatif. Menurut Hadi (dalam http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/), dalam melihat hubungan masyarakat dengan negara, civil society dianggap mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu: Pertama, civil society mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan dengan memajukan kegiatan yang ditujukan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. Kedua, civil society melakukan serangkaian aktivitas yang belum atau tidak dilakukan negara dalam kaitannya sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. Ketiga, civil society sebagai kekuatan tandingan negara (counter balancing the state atau counter veiling forces).

Pengertian Civil Society (skripsi dan tesis)

Civitas dei atau Kota Ilahi merupakan istilah Civil Society yang berasal dari bahasa latin. Civil merupakan kata dasar dari civilization (beradab). Civil society dapat diartikan secara sederhana sebagai masyarakat yang beradab. Dilihat dari bahasa asalnya, civil society berasal dari bahasa latin “civilis societas” yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat (Hadiwijoyo, 2012:73). Civil society menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:74), merupakan realitas dari kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki sifat sukarela, swadaya, swasembada, dan terbebas dari tekanan negara, serta terikat oleh hukum yang berlaku. Madjid (dalam http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/) juga mengungkapkan bahwa Civil society merupakan suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai keadaban (civilty), dengan ciri-ciri: egalitarianisme, toleransi, penghargaan terhadap orang berdasarkan prestasi, pluralisme, keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat secara aktif, kepatuhan terhadap norma dan hukum, musyawarah dan penegakan hukum serta keadilan. Dalam civil society, individu/atau kelompok individu memiliki selfsupporting (swasembada). Self-supporting (swasembada) adalah kemampuan melakukan sesuatu tanpa ada ketergantungan. Sedangkan self-reliance (percaya diri) merupakan suatu keadaan dimana potensi dan kapasitas yang dimiliki dipandang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Aktivitas-aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan oleh civil society dilakukan tidak terpaksa, tetapi sebaliknya secara voluntary (sukarela). Terakhir, adanya penerapan prinsip civil society yang menjadi ciri khas dalam suatu komunitas yaitu mentaati nilai dan norma yang berlaku (Damsar, 2015:126). NGOs (Non Government Organizations/ Lembaga Swadaya MasyarakatLSM) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berbasis komunitas dan profesional seperti kelompok kritis independen, kaum bisnis maupun media merupakan bagian dari civil society. Menurut Hikam (Dalam Hadiwijoyo 2012:82) kelompok ini dapat disebut pula kelas menengah yang pro demokrasi. Sesungguhnya civil society dapat mencakup beragam organisasi formal dan informal, diantaranya: kultural, informasi dan pendidikan, ekonomi, berorientasi isu, pembangunan, kepentingan, dan kewarganegaraan. Hubungan antara masyarakat dan negara merupakan salah satu bahasan yang muncul dalam konsep Civil society. Pengetahuan tentang hubungan antara masyarakat dan negara mengalami perubahan secara perlahan dari masa ke masa. Perkembangan terakhir ditemukan bahwa ada tiga pilar kekuasaan yang mengatur 10 kehidupan manusia, yaitu state (negara), civil society dan market (pasar) (Damsar, 2015: 125).

Dampak Kebijakan Publik (skripsi dan tesis)

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh
suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981). Menurut
Anderson (1984), semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan , baik yang
langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis
atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan
pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat
hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak
kebijakan public, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu
diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik
yang disebabkan oleh aksi politik. Menurut sebagian pakar (Dye, 1981 ;
Anderson, 1984), terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu
diperhatikan di dalam evaluasi kebijakan, yakni :
a. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target.
Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya
masyarakat miskin (berdasarkan keriteria tertentu), para pengusaha
kecil, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh
kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran
tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena
prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud.
Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan
membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.
b. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi
atau kelompok target.
Hal ini disebut efek eksternalitas atau spillover, karena jumlah
sejumlah outcome kebijakan publik sangat berarti dipahami dengan
istilah eksternalitas.
c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan
sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan
berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang
dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik
sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa.
e. Biaya tidak langsung kebijakan , yang mencakup kehilangan peluang
melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Biaya tersebut sering tidak
diperhitungkan dalam melakukan evaluasi kebiajakan publik karena
sebagian tidak dapat dikuantifikasi.
Secara teoritis, dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan.
Oleh karena itu menurut Dye (1981), penting untuk tidak mengukur manfaat
dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu dicermati karena
yang seringkali terlihat adalah pengukuran aktivitas pemerintah sematamengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik,
ukuran output kebijakan publik sangat penting untuk diperhatikan. Namun,
dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan identitas perubahan
dalam lingkungan yang terkait dengan upaya mengukur aktivitas pemerintah.
Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan
publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga
sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan
lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan
sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi
apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan,
atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori
(kebijakan) dengan prakteknya (implementasi) dalam bentuk dampak
kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau
tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah
kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang
dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk
pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis
menilai kinerja pemerintah.
Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam
Samudro dkk, 1994) terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu:
1) Single program after only, merupakan jenis evaluasi yang melakukan
pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti
setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak
mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap
program.
2) Single program befora-after, merupakan penyempurnaan dari jenis
pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu
sebelum dan setelah program berlangsung.
3) Comparative after only, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua
tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan
sasaran bukan sasarannya.
4) Comparative before-after, merupakan kombinasi ketiga desain
sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap
kelompok sasaran.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis evaluasi single
program before-after. Informasi yang diperoleh dari jenis evaluasi ini adalah
keadaan kelompok sasaran sebelum dan setelah program dilaksanakan,
efektivitas program dalam kelompok sasaran tertentu, dan dampak dari
implementasi suatu kebijakan.

Kesejahteraan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Kesejahteraan Masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan
secara keseluruan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang
dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Adapun tahapan yang
harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:
1) Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang
dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan, dalam
menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya dalam
meningkatkan kesejahteraan, karena tanpa adanya sumber
pemecahan masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
2) Pelaksanaan usaha dalam memggunakan sumber-sumber
pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini
kita harus dapat menyelesaikan antara masalah yang ada dengan
sumber pemecahan masalah yang tepat dan dapat selesai dengan
cepat.
Pelaksanaan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan
kesejahteraan perekonomian masyarakat lebih baik masyarakat tersebut
dilibatkan langsung didalamnya. Dalam mencapai kesejahteraan ini, maka
tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung usaha peningkatan
pendapatan serta pemanfaatan sumber-sumber serta sarana yang ada.
Faktor-faktor yang mendukung tersebut dapat diterangkan sebagai berikut,
seperti yang diungkapkan oleh Usman Yatim (1992: 243), dalam upaya
peningkatan pendapatan dapat diukur melalui faktor-faktor produksi,
antara lain:
1) Modal
Merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin
dalam proses peningkatan mutu kehidupannya.
2) Ketrampilan
Merupakan faktor produksi yang sangat startegis dalam
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin
3) Teknologi
Teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam meningkatkan
kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat terbentuk
metode baru dalam berproduksi.
4) Lahan Usaha
Lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kejahteraan Perorangan (skripsi dan tesis)

Kesejahteraan Perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut
kejiwaan (state of mind). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan
kemakmuran dan factor-faktor ekonomi lainnya, Kesejahteraan
perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga
yang bersangkutan. Sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari
faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu
merupakan saldo dari “utilities” yang positif dan yang negatif. Dalam
“utilities” yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh masyarakat
dari semua barang langkah pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan
manusiawi. Dalam “utilities”negatif termasuk biaya-biaya yang
dibutuhkan untuk memperoleh barang-barang itu (seperti, terbuang waktu
senggang) dan dampak-dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga
lain (seperti, dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan
perorangan adalah kesejahteraan individu saja.

Kesejahteraan Masyarakat (skripsi dan tesis)

Secara umum, istilah kesejahteran sosial sering diartikan sebagai
kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala
bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan,
pakaian, perumahan, pendidikan dan perwatan kesehatan. Pengertian
kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian
dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama
kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups). Penyelenggaraan
berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat
formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial
(Suharto, 2009).
Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu
mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya
untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial,
perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan social.
Jaminan kesejahteraan adalah skema yang melembaga untuk
menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang
layak. Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun
2009, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan
hidup.
2) Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan
menangani masalah kesejahteraan sosial.
4) Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan.
5) Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan
sosial.
Ada beberapa definisi kesejahteraan sosial menurut para ahli, yaitu:
1) Menurut Walter A. Friedlander, 1961 dalam Pengantar
Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc.
“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari
pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan
untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar
hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan
sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan
kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan
kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan
masyarakat.”
2) Menurut Dwi Heru Sukoco, 1995 dari buku Introduction to Social
Work Practice oleh Max Siporin. “Kesejahteraan sosial mencakup
semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung
untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan
masyarakat secara keseluruan. Kesejahteraan sosial mencakup
semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup
tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber
daya manusia dan peningkatan kualitas hidup.”
3) Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatankegiatan yang terorganisasi yang betujuan untuk membantu
individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan
dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan
kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005).
Mengacu pada pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
konsep kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci yaitu terpenuhinya
kebutuhan dasar, dan juga dapat melaksanakan fungsi sosial warga negara.
Pencapaian kesejahteraan dilakukan dengan melakukan berbagai usaha, baik
di bidang perdagangan, pertanian, perdidikan, kesehatan, serta keagamaan.
Upaya untuk mencapai kesejahteraan dapat dilakukan secara individu atau
kelompok. Pencapaian secara kelompok dapat diupayakan dengan membentuk
paguyuban, koperasi, asosiasi, dan organisasi lainnya. Kesejahteraan terdiri
dari dua macam yaitu:

Keuangan BUMDES (skripsi dan tesis)

Masalah keuangan dalam BUMDES secara umum diatur dalam
Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005.
Berikut ini adalah sumber-sumber permodalan BUMDES:
1) Pemerintah Desa
2) Tabungan masyarakat
3) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
4) Pinjaman
5) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar
saling menguntungkan.
Modal BUMDES yang berasal dari pemerintah desa adalah
merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Dana bantuan yang diberikan
oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab/pemkot dapat berupa dana untuk
tugas pembantuan. Kerjasama usaha dapat dilakukan BUMDES dengan
pihak swasta dan masyarakat. BUMDES dapat melakukan pinjaman
keuangan kepada lembaga keuangan yang sah atau kepada pemerintah
daerah. Persentase permodal BUMDES 51% adalah berasal dari desa,
sementara sisanya berasal dari penyertaan modal dari pihak lain

Pengelolaan BUMDES (skripsi dan tesis)

Berikut ini adalah persyaratan untuk pengelolaan BUMDES :
1) Pengurus yang berpengalaman dan atau profesional
2) Mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal
3) Mendapat pembinaan dari manajemen
4) Menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan
rasional
5) Melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil
Pengelolaan BUMDES harus dijalankan dengan menggunakan
prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, kesetaraan, akuntabel,
berkelanjutan, dan professional. Berikut ini adalah penjelasan dari
prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh BUMDES:
1) Kooperatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu
melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan
kelangsungan hidup usahanya.
2) Partisipatif
Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus bersedia
secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi
yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.
3) Transparan
Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat
umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat
dengan mudah dan terbuka.
4) Kesetaraan (emansipasi)
Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana
Kampung mempunyai hak dan kedudukan yang sama.
5) Akuntabel
Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara
teknis maupun administratif.
6) Berkelanjutan
Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh
masyarakat dalam wadah BUMDES.
7) Profesional
Kegiatan usaha harus dikelola secara professional denagn orangorang yang professional juga sebagai pengurus.
Pengelolaan BUMDES harus diutamakan demi kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa. Tujuan pengelolaan
BUMDES adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Standar Pelayanan
Minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa
2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan
dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan,
pengangguran, dan peningkatan PADes.
3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat
dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.
Tata cara pengelolaan dan pendirian BUMDES telah diatur secara
terperinci oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Perda. Selanjutnya
tata cara ini akan dijadikan acuan bagi desa untuk mendirikan BUMDES.
Masyarakat dan pemerintah desa saling bekerja sama untuk memprakarsai
pendirian BUMDES melalui forum musyawarah desa/rembug desa.

Pendirian BUMDES (skripsi dan tesis)

Dinyatakan dalam undang-undang bahwa BUMDES dapat didirikan
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Maksud dari kebutuhan dan
potensi desa adalah sebagai berikut :
1) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan
pokok
2) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal terutama kekayaan yang terdapat permintaan dari pasar
3) Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga
masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi
BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa.
Usaha desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti,
usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian,
serta industri dan kerajinan rakyat. Berikut ini adalah syarat pembentukan
BUMDES menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 :
1) Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat, terutama dalam
berdasarkan musyawarah warga desa
2) Adanya potensi usaha masyarakat
3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan
kebutuhan pokok
4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara
optimal terutama kekayaan desa
5) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan
usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa
6) Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan
ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang
terakomodasi
7) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli
desa.
Pembentukan BUMDES harus dilakukan berdasarkan kebutuhan
masyarakat yang dituangkan dalam musyawarah desa. Melalui musyawarah
desa yang dihadiri oleh kepala desa, BPD (Badan Permusyawarahan Desa),
dan masyarakat kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu BUMDES.
Mekanisme pembentukan BUMDES menurut Permendagri Nomor 39
Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1) Rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan
2) Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya
berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem
pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil, dan kepailitan
3) Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa
4) Penerbitan peraturan desa
Setelah segala persyaratan pendirian BUMDES sudah terpenuhi,
kemudian BUMDES disahkan dan ditetapkan dengan peraturan desa.
Peraturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendirian dan pengelolaan
BUMDES menurut PP Nomor 72 tahun 2005 diserahkan kepada pemerintah
daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Artinya pembentukan
BUMDES di setiap daerah adalah berbeda satu dengan yang lainnya,
tergantung pada kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing.
Peraturan daerah yang diterbitkan terkait dengan tata cara pendirian dan
pengelolaan BUMDES sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:
1) Bentuk badan hukum
2) Kepengurusan
3) Hak dan kewajiban
4) Permodalan
5) Bagi hasil usaha
6) Kerjasama dengan pihak ketiga
Keterlibatan pemerintah desa sebagai pendiri BUMDES bersama
masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang
merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun dari luar desa).
Pemerintah desa harus ikut berperan pada pembentukan BUMDES sebagai
badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundang-undangan yang
berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat
desa.
Melalui mekanisme self help dan member-base, maka BUMDES
juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara
keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dikuasai oleh
kelompok tertentu di tingkat desa. Artinya, tata aturan yang terwujud adalah
mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan
akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota.

Landasan Hukum BUMDES (skripsi dan tesis)

Dasar pembentukan BUMDES Desa Karangrejek adalah UU No. 32
tahun 2004 pasal 213, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, dan diatur
lebih rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010
tentang BUMDES.
c. Tujuan BUMDES
Berikut ini adalah tujuan utama dari pendirian BUMDES :
1) Mendorong perkembangan perekonomian desa
2) Meningkatkan pendapatan asli desa
3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif
masyarakat desa yang berpenghasilan rendah
4) Mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal
BUMDES didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang
merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan
diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan
sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa. Berkaitan dengan alasan ini
maka seharusnya BUMDES mampu untuk memberikan kontribusi secara
signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tujuh
ciri utama yang membedakan BUMDES dengan lembaga ekonomi
komersial pada umumnya yaitu:
1) Badan ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (59%)
melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari
budaya lokal (local wisdom )
4) Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil
informasi pasar
5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6) Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7) Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes,
BPD, dan anggota)