Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola ataupun hasil dari pekerjaan para karyawan, maka dilakukan pengukuran kinerja yang dapat berupa pengukuran keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan beberapa ukuran, dimana sekumpulan ukuran tersebut meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan mengemukakan pendapat, pengambilan keputusan, perencanaan kerja dan daerah organisasi kerja. Terdapat tiga kriteria yang lebih sederhana mengenai aukuran kinerja. Pertama, kuantitas kerja, yaitu jumlah yang harus dikerjakan, kedua kualitas kerja secara mutu yang dihasilkan, dan ketiga ketepatan waktu yaitu kesesuaian dengan waktu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja perusahaan ditinjau dari perspektif keuangan memiliki tipikal dihubungkan dengan profitabilitas. Pengukuran kinerja dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan berbagai alat ukur termasuk rasio profitabilitas. Rasio ini dapat memberikan gambaran mengenai efektifitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasinya yang di hitung dari besar laba yang dapat diperoleh (Rimardhani, dkk 2016). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator untuk mengukur kinerja perusahaan.
Kinerja Perusahaan ( Company Performace ) (skripsi dan tesis)
Menurut Moeheriono (2010:60), kinerja adalah: “Suatu tingkat pencapaian dalam usaha pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategik suatu organisasi”. Menurut Zarkasyi (2008:48) dalam Nofitasari, dkk (2015), Kinerja perusahaan adalah: “Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan”. Kinerja perusahaan dapat diartikan sebagai gambaran suatu kondisi perusahaan yang di dalamnya terdapat kondisi keuangan serta hal–hal yang telah dicapai oleh perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus akan terjamin masa depannya. Karena, mendapat kepercayaan yang lebih dari para investor, sehingga investor tidak merasa khawatir untuk berinvestasi di perusahaan. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dapat dilakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode ataupun variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat dari berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja perusahaan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban kepada para pemegang saham serta tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja ini memiliki arti penting untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal perusahaan.
Gambaran Sektor Industri Pertambangan (skripsi dan tesis)
Industri pertambangan merupakan sektor industri yang bergerak dalam bidang pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Ada beberapa sektor dalam industri pertambangan, antara lain: batu bara, emas, minyak dan gas bumi, logam dan mineral, serta batu-batuan lainnya. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) Indonesia menduduki peringkat keenam sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam tambang. Potensi pada bahan galian batubara menduduki peringkat ketiga untuk pengekspor batubara, diikuti produksi timah, tembaga, serta emas. Dengan melimpahnya kekayaan alam indonesia membuat kalangan pelaku dunia pertambangan semakin percaya untuk berinvestasi di Indonesia (Asosiasi Pertambangan Indonesia: 2014). Industri ini juga memberikan sumbangan yang cukup banyak untuk negara seperti: meningkatkan pendapatan ekspor, membuka lapangan pekerjaan, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, sumber pemasukan bagi pemerintah pusat serta daerah. Dalam beberapa tahun belakangan ini industri minyak dan tambang mengalami penurunan yang cukup pesat hal ini tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada kuartal tiga tahun 2013 yang dikarenakan beberapa faktor seperti: harga komoditi pertambangan mengalami penurunan yang cukup tajam, minimnya permintaan impor batubara dari pasar global yang berakibat anjloknya ekspor mineral dan batubara, dan juga banyak negara lain sudah meninggalkan batubara sebagai sumber energi karna dianggap sebagai penyumbang emisi yang terbesar. Pada tahun 2011-2016 industri ini mengalami penurunan yang cukup tajam, tahun 2015 menjadi tahun yang cukup berat bagi para pelaku industri pertambangan. Setelah beberapa tahun sebelumnya industri ini mengalami penurunan kinerja keuangan dan terlebih karna turunnya permintaan dari pasar china yang menjadi salah satu tujuan pasar pertambangan indoneisa dan juga jatuhnya harga komoditas. Sehingga membuat perusahaan tidak mendapatkan profit yang di harapkan. Hal ini menyulitkan dan membuat para pelaku dunia pertambangan harus memutar otak agar perusahaan tetap berjalan baik yang salah satunya membuat keputusan berat dengan mengurangi jumlah karyawan perusahaan. Pada pertengahan 2016 mengalami peningkatan sehingga memberikan angin segar kepada pelaku idnustri pertambangan. Peningkatan in juga dipicu oleh meningkatnya harga minyak dunia yang semakin merangkak naik ke harga normal. Setelah mengalami pasang surut pada pertangan tahun 2016 industri ini termasuk dalam penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada sumber dalam alam. Yang mana didalamnya terdapat batubara, minyak, mineral dan gas bumi yang mencapai 95% dari total pendapatan sumber daya alam. Sektor ini pun masuk dalam kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) setelah pertanian, jasa kontruksi, dan juga perdangan pada tahun 2016. Pemilihan sektor pertambangan sebagai objek penelitian ini karena industri pertambangan masih menjadi salah satu sektor utama penggerak kegiatan perekomomian di Indonesia. Dunia pertambangan memegang peranan penting karena jumlah penduduk yang berberprofesi di sektor pertambangan mencapai 1,6 juta orang dengan kontribusi sebesar 11,78 % terhadap GDP Indonesia. Perusahaan pertambangan diharapkan mampu dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan melimpahnya hasil bumi Indonesia dapat menarik banyak investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan pertambangan yang etrdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan dengan adanya pasang surut dalam perusahaan pertambangan, pihak internal perusahaan diharapkan dapat terus mempertahankan dan terus mengoptimalkan profitabilitas perusahaan agar perusahaan tetap terus bertahan dari efek penurunan harga komoditas tambang.
Komite Audit (Audit Committee) (skripsi dan tesis)
Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi selain melaksanakan pengelolaan perusahaan dan lebih penting lagi melaksanakan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (2014), komite audit adalah: “Komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pegawasan atas proses pelaporan keuangan manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi corporate governance di perusahaan–perusahaan”. Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) dan YPPMI institut, yang dikutip oleh Suryana et al. (2006), para Komite audit memiliki tanggung jawab di tiga bidang di dalam perusahaan, yaitu: 1. Laporan Keuangan ( Financial Reporting ) Komite audit memiliki tanggung jawab pada perusahaan untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang. 2. Tata Kelola Perusahaan ( Corporate Governance ) Komite audit bertanggung jawab pada perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menajalankan tata kelola perusahaan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. 3. Pengawasan Perusahaan ( Corporate Control ) Komite audit bertanggung jawab pada perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Menurut surat edaran BAPEPAM SE-03/PM/2013, mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu komisaris untuk: 1. Meningkatkan kualitas laporan. 2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 3. Meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun ekstenal audit. 4. Mengidentifikasi hal–hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit merupakan organ yang dibentuk oleh dewan komisaris atau dewan pengawas, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite audit biasanya terdiri dari dua hingga tiga orang anggota yang dipimpin oleh seorang komisaris independen. Masa jabatan komite audit perlu dibatasi, misalnya maksimal tiga periode masa jabatan disuatu perusahaan dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali. Para komite audit memiliki peranan dalam membantu dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas pada laporan keuangan, menciptakan tingkat kedisiplinan serta melakukan pengendalian untuk mengurangi kesempatan penyimpangan dalam upaya pengelolaan perusahaan, peningkatan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dalam pengidentifikasian hal-hal yang memerlukan perhatian khusus oleh para dewan komisaris (Alijoyo, 2004).
Dewan Komisaris ( Board of Commissioners ) (skripsi dan tesis)
Menurut Egon Zehnder (2000) dalam Fcgi Boklet (2006), dewan komisaris adalah: “Dewan komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabiltas. Dewan komisaris merupakan suatu sistem mengawasi mekanisme perusahaan serta menjadi pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan”. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah: “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance”. Dewan komisaris mempunyai fungsi kontrol yang menjadi salah satu bentuk praktis dari penerapan teori agensi. Seluruh tugas dewan komisaris tersebut biasanya tertuang didalam anggaran dasar perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Posisi dewan komisaris juga sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya dewan komisaris pengawasan terhadap dewan direksi akan jauh lebih baik, masukan yang didapat direksi akan jauh lebih banyak ( Sukandar.P.D dan Rahardja, 2014). Di Indonesia dewan komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat dalam suatu periode tertentu dan memungkinkan diangkat kembali. Praktek dewan komisaris sangat bergantung pada lingkungan perusahaan, di dalam beberapa kasus dewan komisaris dinilai tidak melakukan tugas sebagai pengawas perusahaan dengan baik dan seringkali tidak memiliki manfaat. Dewan ini juga menjembatani kepentingan principal dan manajer perusahaan.
Dewan Direksi ( Board of Directors ) (skripsi dan tesis)
Menurut Pasal 1 dalam UUPT No. 40, Dewan Direksi adalah:
“Organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”
Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu
perusahaan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan
kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek
maupun jangka panjang. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan
komiaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola
sumber daya dalam perusahaan.
Dewan direksi dalam menjalankan perseroan memiliki tugas–tugas,
yaitu:
1. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab
menjalankan tugas pengurusan perseroan dengan tetap memperhatikan
keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan
aktivitas perseroan.
2. Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang–undangan
yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS (Rapat Umum
Pemegang Saham) dan memastikan seluruh aktivitas perseroan telah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku
anggaran dasar, keputusan RUPS serta peraturan yang telah ditetapkan
perseroan.
3. Direksi dalam memimpin dan mengurus perseroan semata–mata hanya
untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan.
4. Direksi senantiasa memelihara dan mengurus kekayaan perseroan
secara amanah dan transparan. Untuk itu direksi mengembangkan
sistem pengendalian dan sistem manajemen risiko secara struktural dan
komprehensif.
5. Direksi akan menghindari kondisi dimana tugas dan kepentingan
perseroan berbenturan dengan kepentingan pribadi.
Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas segala bentuk kegiatan
operasional dan kepengurusan dalam melaksanakan kepentingan serta
pencapaian tujuan perusahaan. Selain bertanggung jawab di dalam internal
perusahaan Dewan Direksi juga bertanggung jawab terhadap urusan
eksternal seperti pemasok, konsumen, regulator, dan pihak legal. Dengan
peran yang begitu besar dalam pengelolaan perusahaan ini, direksi pada
dasarnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam pengelolaan
sumber daya perushaaan dan dana dari para investor.
Mekanisme Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dan pihak yang melakukan kontrol serta pengawasan terhadap keputusan yang dibuat tersebut. Salah satu fungsi dari mekanisme ini dipercaya dapat mengurangi konflik keagenan yang terjadi antara pihak pengelola terhadap investor. Konflik ini membuat pihak principal harus melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan tujuan meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Variabel corporate governance diukur melalui sebuah mekanisme, mekansime ini merupakan sebuah syarat dalam melakukan sistem di suatu perusahaan. Mekanisme ini dibagi menjadi dua, yaitu: internal dan eksternal. Mekanisme internal seperti dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, sedangkan mekanisme eksternal lebih pada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan juga dalam system hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Ferry 2010).
Penerapan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Keberhasilan penerapan Good Corporate Governance juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu:
1. Faktor Eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan
yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, seperti:
a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahaan
yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean
Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang
dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional.
Dengan kata lain, semacam benchmark (acuan).
d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG
di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul
partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi
serta sosialisasi secara sukarela.
e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan
implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti
korupsi yang berkembang di lingkungan praktik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan maslaah kualitas pendidikan dan perluasan
peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik
sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan dalam implementasi GCG.
2. Faktor Internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan.Beberapa faktor seperti:
a) Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung
penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di
perusahaan. b) Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan
perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
c) Manajemen pengendalian risiko perusahaam juga didasarkan pada
kaidah-kaidah standar GCG.
d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami
setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan
publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan
dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.
Manfaat Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Menurut Dwiridotjahjono (2010), Good Corporate Governance
memiliki manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapannya, seperti:
a. Penerapan praktik good corporate governance (GCG) suatu perusahaan
dapat mengurangi agency cost, dimana terdapat biaya yang timbul dari
pendelegasian kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya
penggunaan sumber daya perusahaan oleh manajemen untuk
kepentingan pribadi maupun dalam rangka pengawasan terhadap
perilaku manajemen itu sendiri.
b. Perusahaan dapat mengurangi Cost Of Capital, dimana biaya modal
yang harus di tanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada
kreditur. Hal ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara
baik dan sehat yang pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif
bagi para kreditur.
c. Pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik yang dapat
menghasilkan keputusan yang optimal, sehingga terciptanya budaya
kerja yang lebih baik.
d. Good corporate governance dapat meminimalkan tindakan
penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan
perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi
perusahaan maupun pihak yang berkepentingan lainnya.
e. Nilai perusahaan di mata investor cenderung meningkat sebagai akibat
dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan
tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada
perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan
dana yang diperlukan untuk keperluan perusahaan.
f. Para pemegang saham, beranggapan peningkatan kinerja dengan
sendirinya dapat menaikkan nilai saham serta nilai deviden yang akan
mereka terima dari suatu perusahaan. Hal ini juga dapat menguntungkan
negara dalam sektor pajak. Peningkatan kinerja juga dapat
meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba.
g. Praktik good corporate governance karyawan diposisikan sebagai salah
satu stakeholder yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan
dimana nantinya motivasi dan kepuasan akan meningkat dari para
karyawan. Maka dari itu secara otomatis dapat meningkatkan tingkta
produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap
perusahaan.
h. Pelaksanaan good corporate governance, maka tingkat kepercayaan para
stakeholders kepada perusahaan akan semakin meningkat dan citra
positif perusahaan akan terus meningkat di setiap waktunya.
i. Penerapan good corporate governance yang konsisten juga akan
meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen
cenderung tidak melakukan kecurangan dalam bentuk rekayasa
terhadap laporang keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi
aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian yang
transparan.
Prinsip–prinsip Good Corporate (skripsi dan tesis)
Prinsip–prinsip Good Corporate Governance tertuang dalam Surat
Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117/M-MBU/2002. Prinsip – prinsip
tersebut meliputi:
1. Transparansi ( Transparency )
Prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (disclosure), dan
diartikan sebagai terbukanya informasi, baik dalam proses pengambilan
keputusan maupun pengungkapan informasi material dan relevan mengenai
perusahaan. Menurut peraturan pasar modal Indonesia yang dimaksud dengan
informasi material dan relevan adalah infromasi yang dapat mempengaruhi
naik turunya saham pada suatu perusahaan.
2. Akuntabilitas ( Accountability )
Prinsip ini dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi struktur, sistem dan
pertanggung jawaban dalam suatu organisasi sehingga pengelolaan perusahaan agar terlaksana secara efektif dan ekonomis. Dengan mewujudkan pelaporan keuangan tepat waktu, mengembangkan komite audit dan risiko dalam upaya mengdukung secara penuh fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, terus mengembangkan kembali peran dan fungsi internal.
3. Kewajaran (Fairness)
Prinsip ini dapat diartikan sebagai perlakuan adil dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak–hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness ini mencakup hak
pemodal, sistem hukum serta penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak
investor yang khususnya pemegang saham minoritas.
4. Kemandirian (Independency)
Prinsip ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku serta prinsip korporasi yang sehat.
5. Pertanggung Jawaban (responsibility)
Prinsip ini dapat diartikan sebagai kesesuaian kepatuhan di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contoh adalah Corporate Social Responsibility (CSR), seperti pemberian beasiswa kepada para pelajar yang kurang mampu. Prinsip-prinsip diatas merupakan point penting dari terciptanya Good Corporate Governance yang harus di capai oleh perusahaan. Untuk mencapai ini semua harus adanya kerja sama antar semua pihak baik dari nternal ataupun ekternal untuk mencapai tujuan perusahaan. Serta dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Struktur Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Struktur dari Good Corporate Governance sangat perlu diperhatikan agar dapat dengan mudah dalam pelaksanaannya. Terdapat dua pola struktur corporate governance yang digunakan dalam mengelola perusahaan, yaitu: a. One Tier System One Tier System juga disebut sebagai sistem satu tingkat (Single Board System). Sistem ini digunakan oleh negara Anglo-Saxon seperi Amerika dan Inggris. Dalam sistem satu tingkat, peran dewan komisaris dan dewan direksi dijadikan dalam satu wadah, yang disebut dengan Board of Director. Dewan direksi terdiri dari direktur eksekutif dan direktur non-eksekutif. b. Two Tier System Two Tier System disebut juga Sistem Dua Tingkat yang berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Sedangkan dewan komisaris bertugas mengawasi tugas-tugas dewan direksi. Indonesia dalam hal ini menganut Two Tier system, hal ini terjadi karena adanya pengaruh Belanda yang juga menganut sistem tersebut. Akan tetapi di Indonesia yang menganut sistem two-tier system ala Eropa tidak menempatkan wakil dari karyawan (employe) pada level dewan direksi. Hal ini yang tidak diterapkan di Indonesia, jika diterapkan hal ini dapat memberikan efek yang baik bagi nasib karyawan di suatu perusahaan.
Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Isu mengenai Good Corporate Governance (GCG) telah mengemuka beberapa tahun belakangan ini, Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 1992 yang dikenal sebagai Cadburry Report. Komite Cadburry mengemukakan bahwa GCG menjadi suatu prinsip yang dibuat untuk mengarahkan serta mengendalikan perusahaan agar terus menyeimbangkan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan di dalam memberikan tugas kepada shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Iklim perubahan lingkungan usaha yang sangat cepat dan banyaknya permasalahan yang timbul dalam dunia usaha menuntut perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik di dalam suatu perusahaan. Berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2011, Good Corporate Governance adalah: “ Seperangkat peraturan yang mengatur semua hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, para kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak serta kewajiban mereka”. Berdasarkan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) corporate governance (2004) sebagai berikut: “Corporate governance is the system by which business corporations are directed and control. The corporate governance structure specifies the distribution of right and responsibilities among different participant in the corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholder, and spells out the rule and procedure for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”.
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan dari Jensen dan Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan atau agency relationship ketika satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk bertindak atas namanya untuk melakukan tindakan yang berazaskan prinsip dan memberi kuasa kepada agen dalam membuat keputusan terbaik bagi principal. Teori agency ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada agents yang dikarenakan ia tidak mampu mengelola perusahaannya sendiri untuk melakukan semua kegiatan sesuai kontrak kerja. Teori ini menekankan bahwa pentingnya pemisahaan kepemilikan (pemegang saham) dari pengelolaan perusahaan kepada para tenaga ahli (agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari–hari. Dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan mempunyai tujuan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga–tenaga ahli. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, dapat diyakini agen akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Dengan demikian didalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda.
Teori keagenan ini diharapkan rasa percaya kepada para investor bahwa para investor nantinya akan menerima return sesuai dengan dana yang mereka keluarkan untuk melakukan investasi (Rimardhani,2016). Salah satu cara untuk memahami GCG ialah dengan mengerti teori agensi ( theory agency ) terlebih dahulu. Teori Agency merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini bersumber dari teori ekonomi, keputusan, sosiologi dan organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi), yaitu manajer. Hubungan agency ini dapat mengarah pada kondisi ketidak seimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Dengan adanya kondisi ini agents yang ada di perusahaan dapat melakukan kecurangan angka–angka dalam akuntansi yang telah disajikan dalam bentuk laporan keuangan dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Untuk mengurangi dampak hal tersebut dapat menggunakan cara seperti, corporate governance.
Prinsip-prinsip pokok corporate governance yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik good corporate governance adalah: transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), dan responsibilitas (responsibility). Corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Dalam perkembangan selanjutnya teori ini mendapatkan perhatian yang lebih karena dapat mencerminkan kenyataan yang ada di dalam suatu perusahaan. Berbagai teori mengenai Corporate Governance terus berkembang dengan bertumpu pada Agency Theory yang mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Solihin, 2009).
Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal). Komite audit ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan antara manajemen dengan pihak eksternal. (Kurnianingsih dan Supomo, 1999) juga menjelaskan bahwa komite audit pada aspek akuntansi dan pelaporan keuangan diharapkan dapat melaksanakan beberapa fungsi yaitu: menelaah seluruh laporan keuangan untuk menjamin objektivitas, kredibilitas, reliabilitas, integritas, akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan; menelaah kebijakan akuntansi dan memberikan perhatian khusus terhadap dampak yang ditimbulkan oleh adanya perubahan kebijakan akuntansi; menelaah efektifitas Struktur Pengendalian Internal (SPI) dan memastikan tingkat kepatuhan SPI; mengevaluasi kemungkinan terjadinya penipuan dan kecurangan; menilai estimasi, kebijakan dan penilaian manajemen yang dipertimbangkan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan (Rizky Arifani, 2013).
Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal. d. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten. f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan (Sekaredi, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh (Rizky Arifani, 2013) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan (El-Chaarani, 2014 dalam (Agustina et al., 2014). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang tepat agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan corporate governance dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Ruvisky, 2005). Jumlah yang tepat berarti jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham. Jadi, ukuran dewan komisaris merupakan jumlah yang dianggap proporsional untuk mewakili pemegang saham badan usaha agar dewan komisaris dapat bekerja secara efektif dan menjalankan corporate governance dengan bertanggung jawab kepada pemegang saham (Puspitasari & Ernawati, 2010). Ukuran dewan komisaris memainkan peran penting dalam memonitor dan mengawasi manajemen (Jensen dalam Yatim et al., 2006). Akan tetapi menurut Yermack (1996) semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperburuk kinerja perusahaan, sedangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat good corporate governance dan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan (Noviawan & Septiani, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Hardikasari, 2011) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 24 secara signifikan terhadap kinerja keuangan
Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai jumlah anggota dan kriteria untuk menjadi seorang direksi tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang (Bodroastuti, 2009). Dewan direksi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan direksi. Jumlah dewan direksi yang lebih sedikit akan menciptakan komunikasi yang lebih baik di antara para direktur, koordinasi yang lebih efektif, dan tindakan yang lebih cepat dalam mengatasi masalah (Widyati, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, 2017) menunjukkan hasil bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya (Rizky Arifani, 2013). Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (corporate governance) untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik (Wijayanti, 2012 dalam Noviawan & Septiani, 2013). ROA (Return on Asset) merupakan sebuah pengukuran mengenai efektivitas aset badan usaha yang digunakan untuk menghasilkan laba (Gitman, 2003:65). Efektivitas terkait dengan kemampuan pihak manajer dalam mengelola sumber daya badan usaha. Jadi, ROA (Return on Asset) merupakan pengukuran mengenai kemampuan pihak manajer badan usaha dalam mengelola aset yang digunakan untuk menghasilkan laba. ROA dapat diperoleh dengan cara membandingkan net profit terhadap total assets (Puspitasari & Ernawati, 2010). Kinerja keuangan digunakan sebagai cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dana yang dimiliknya. Zarkasyi (2008:48) menuturkan bahwa “kinerja keuangan merupakan sesuatu yang dihasilkan suatu organisasi dalam periode waktu tertentu dengan standar yang ditetapkan”. Tujuan dari penilaian kinerja keuangan adalah untuk mengetahui masing-masing tingkat solvabilitas, likuiditas, rentabilitas dan stabilitas perusahaan (Ferial, 2014). Menurut (Hastuti, 2011) kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal.
Komite Audit (skripsi dan tesis)
Menurut Mirawati Halini (2012) komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip 16 GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (independency), transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure) , akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Seperti diatur dalam Kep29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten, 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)
Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Sulistyowati, 2017). Menurut El-Chaarani (2014) dalam (Agustina, Jogi, & Si, 2014) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004) meliputi: 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil; 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan jika perlu; 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (Hanas, 2009)
Dewan Direksi (skripsi dan tesis)
Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Bukhori, 2012)
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsipprinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut: 12 a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenahi perusahaan. b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan terciptanya Good Corporate Governance, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).
Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)
Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan dengan istilah TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pemegang saham utama kekayaan manajemen diimplementasikan. The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya bank ekonomi nasional digarisbawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator yang memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Totok Dewayanto, 2010). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika pelaksanaan good corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik menurut (Brown and Caylor, 2004) dalam (Purwani, 2010). Menurut Effendi (2009) dalam (Priyadi, 2013) Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008). Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidahkaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan” Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013). Good Corporate Governance (GCG) juga bisa disebut dengan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.
Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap financial distress (skripsi dan tesis)
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu. Arini (2010) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi berarti memiliki laba yang besar, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress
Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap financial distress (skripsi dan tesis)
Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap financial distress. Arieany dan Tarmizi (2012) membuktikan bahwa semakin besar prosentase kepemilikan saham oleh dewan direksi dan dewan komisaris dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan memberikan insentif tambahan kepada manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan adanya insentif tambahan tersebut maka akan mengurangi perilaku-perikalu oportunistik manajemen dan dapat menyelaraskan kepentingan dengan pemegang saham lainnya. Dian dan Fuad (2013) membuktikan bahwa investor yang mengetahui sebagian saham perusahaan dimiliki oleh manajer, maka investor akan beranggapan bahwa nilai dari perusahaan tersebut akan meningkat seiring dengan adanya kepemilikan oleh manajer. Jika pengelola perusahaan memiliki sebagian dari saham perusahaan, berarti masalah keagenan antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan dapat teratasi, dan pengelola perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan. Jika nilai perusahaan maksimal kemungkinan perusahaan mengalami financial distress semakin kecil
Pengaruh Proporsi komisaris independen dengan financial distress (skripsi dan tesis)
Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49). Arieany dan Tarmizi (2012) menemukan bukti bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress akan semakin kecil. Fungsi dari komisaris independen adalah bertanggung jawab atas upaya perusahaan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang handal, yaitu dengan memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilainilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Apabila perusahaan memiliki pelaporan keuangan yang handal serta mematuhi segala aturan hukum, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin kecil.
Pengaruh Ukuran dewan komisaris dengan financial distress (skripsi dan tesis)
Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap financial distress. Christina dan Fajar (2008), dan Ratna (2006) menjelaskan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris kemungkinan perusahaan mengalami kondisi financial distress semakin kecil. Dewan komisaris yang besar mampu mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga tingkat kecurangan terhadap kinerja perusahaan semakin rendah. Apabila kinerja perusahaan baik, maka kondisi keuangan perusahaan jauh dari financial distress. Tri bodroastuti (2009), Lutfi, Meliza Silvy, Rr. Iramani (2014) menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar justru mempertinggi kemungkinan perusahaan berada pada kondisi financial distres. Jumlah dewan komisaris yang besar menjadi tidak efektif dalam menjalankan fungsi monitoringnya sehingga kinerja dewan direksi akan menurun, yang berakibat pada meningkatnya kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Selain itu, semakin besar ukuran dewan komisaris akan menyebabkan sulitnya berkomunikasi antar dewan komisaris dan penggunaan waktu yang lebih lama dalam pengambilan keputusan
Pengaruh ukuran dewan direksi dengan financial distress (skripsi dan tesis)
Dian dan Fuad (2013) melakukan peneitian yang membuktikan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress. Jumlah dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan dengan jumlah dewan direksi yang sedikit. Dewan direksi yang besar dapat memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan strategik. Informasi yang diberikan diharapkan mampu menjadi guidance bagi manajemen dalam menjalankan perusahaan, sehingga potensi salah arus (miss management) yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimalkan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ndaruningpuri Wulandari (2006) serta Iqbal Bukhori dan Raharja (2012) menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan direksi juga akan meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Selain itu, jumlah dewan direksi yang besar juga membuat pengawasan yang dilakukan akan semakin sulit, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control. Semakin besar jumlah dewan direksi juga akan berpengaruh pada peningkatan biaya agensi. Apabila terjadi permasalahan dalam komunikasi, koordinasi, pengawasan dan peningkatan pada biaya agensi maka perusahaan akan cenderung mengalami financial distress
Financial distress (skripsi dan tesis)
Platt dan Platt (2002) mendefinisikan financial distress merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain financial distress merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibankewajibannya. Sedangkan kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik (Trijadi, 1999). Kesulitan keuangan dapat diartikan dalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut : 1. Economic Failure, yaitu kegagalan ekonomi yang berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak dapat menutup biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal. 2. Bussines Failure, didefenisikan sebagai usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan dengan akibat kerugian bagi kreditur, dan kemudian dikatakan gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. 3. Technical insolvency, sebuah perusahaan dapat dinilai mengalami kesulitan keuangan apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Technical insolvency ini menunjukkan kekurangan likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap beroperasi. 4. Insolvency in bankcrupy, sebuah perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan keuangan bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset perusahaan. 5. Legal Bankcrupy, sebuah perusahaan dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan tuntutan secara resmi dengan undang-undang. Indikasi terjadinya kesulitan keuangan atau financial distress dapat diketahui dari kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat diperoleh dari informasi akuntansi yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan mengenai posisi kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan serta infromasi lainnya yang diperlukan oleh pemakai informasi akuntansi. Menurut standar akuntansi keuangan (2007) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain yang berkaitan dengan laporan tersebut. Berbagai pihak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan aktifitas investasi dan pendanaan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal distress seperti penundaan pengiriman barang, masalah kualitas produk, tagihan dari bank dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan terhadap biaya operasi sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Luciana dan Emanuel (2003), dan Luciana dan Meliza (2003) dalam Luciana (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan yang mengalami kondisi financial distress terlihat pada kondisi laporan keuangan yang menunjukkan laba bersih (net income) negatif. Penggunaan laba bersih (net income) sesuai dengan kategori economic failur. Laba bersih (net income) dapat digunakan sebagai pencegahan dini terhadap financial distress. Apabila perusahaan memiliki laba bersih (net income) negatif selama beberapa tahun maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya, karena hutang lebih besar dari total hutang. Apabila perusahaan tetap mengalami laba bersih (net income) negatif tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menghentikan kegiatan operasionalnya, dan apabila perusahaan sampai pada tahap penghentian kegiatan operasional maka perusahaan dapat dinyatakan financial distress. Namun, apa bila dalam keadaan penghentian operasional tersebut perusahaan belum mampu membayar hutang-hutangnya maka perusahaan akan diajukan ke pengadilan untuk tindak lanjut dalam pengembalian hutang-hutang tersebut dan dinyatakan bangkrut secara hukum. Financial distress diukur dengan menggunakan variabel dummy dengan ukuran binomial, yaitu nilai satu (1) apabila perusahaan laba bersih (net income) negatif termasuk dalam kategori financial distress. Nilai nol (0) apabila perusahaan memiliki laba bersih (net income) positif selama periode penelitian yang termasuk dalam kategori non-financial distress
Kepemilikan manajerial (skripsi dan tesis)
Rustiarini (2008) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai kondisi yang menunjukkan bahwa manajer perusahaan memiliki sebagian saham dari perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk kepemilikan manajerial perusahaan adalah para dewan direksi dan dewan komisaris di perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan yang lebih fokus terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen.
Proporsi komisaris independen (skripsi dan tesis)
Komisaris Independen merupakan komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun pemegang saham. Pada dasarnya dewan komisaris terdiri dari pihak yang berasal dari luar perusahaan yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi, dalam pengertian independen disini adalah mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, dan terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan perusahaan (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 49)
Ukuran dewan komisaris (skripsi dan tesis)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Menurut Mulyadi (2002: 185), dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Ukuran dewan komisaris dapat diukur dengan menggunakan rumus: Ukuran dewan komisaris = jumlah dewan komisaris……………………………….(2)
Ukuran dewan direksi (skripsi dan tesis)
Mulyadi (2002: 184) mendefinisikan dewan direksi merupakan dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban, larangan, dan sangsi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena tercipta network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan menggunakan rumus: Ukuran dewan direksi = jumlah dewan direksi……………………………………….(1)
Hubungan agency theory dengan struktur corporate governance pada pengelolaan perusahaan (skripsi dan tesis)
Teori agensi berhubungan dengan proses pembentukan governance system sebuah perusahaan yang akan menjembatani adanya pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola dalam suatu perusahaan khususnya dalam hal tugas, wewenang, dan fungsi-fungsi lainnya. Pemisahan ini menyebabkan fungsi masing-masing menjadi jelas dimana pemilik yang mengharapkan aset yang diinvestasikan berkembang baik dan menghasilkan laba, sedangkan pengelola akan menjaga setiap aset yang dikelolanya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemilik atau pemegang saham (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9). Praktik bisnis yang sehat mensyaratkan pentingnya manajemen memegang prinsip keterbukaan (transparancy) sehingga memaksimalisasi laba perusahaan tidak menimbulkan vested interest yang mengarah kepada memaksimalkan kepentingan pribadi manajemen dengan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Transparansi penggunaan dana perusahaan ini juga sangat penting demi menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan yang ada baik antara pemegang saham dengan manajemen serta antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 9)
Corporate governance (skripsi dan tesis)
Keputusan menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, mendefinisikan corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. FCGI (Forum Corporate Governance for Indonesia) mendefinisikan corporate governance dalam publikasi pertamanya yang diambil dari Cadbury Committee of United Kingdom sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). OECD (Organization for Economic Cooperation and Development ) menguraikan ada empat unsur penting dalam Corporate Governance, yaitu: 1. Fairness (Keadilan). Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. 2. Transparency (Transparansi). Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. 3. Accountability (Akuntabilitas). Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam Two Tiers System). 4. Responsibility (Pertanggungjawaban). Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.(OECD Business Sector Advisory Group on Corporate Governance, 1998) Prinsip-prinsip Corporate governance dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Hak-hak para Pemegang Saham; 2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham; 3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stekeholders) dalam Corporate Governance; 4. Transparansi dan Penjelasan; 5. Peranan Dewan Komisaris. Indrayani dan Nurkholis (2001) memberikan tiga model yang dikenal dalam good corporate gavernance, diantaranya adalah : 1. Principal agent model (agency theory), yaitu korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik di suatu pihak dan manajer sebagai agen di lain pihak. Dalam model ini, diasumsikan bahwa kondisi corporate governance suatu perusahaan yang akan direfleksikan secara baik dalam bentuk sentimen pasar (yaitu: pasar modal, pasar produk, pasar input). 2. The myopic market model, masih memfokuskan perhatian pada kepentingankepentingan pemegang saham dan manajer, yaitu sentimen pasar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar corporate governance. 3. Stakeholder model, yang memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas, artinya dalam mencapai tingkat pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang saham, manajer harus memperhatikan adanya batasan-batasan yang timbul dalam lingkungan dimana mereka beroperasi, diantaranya : masalah etika dan moral, hukum, kebijakan pemerintah, lingkungan hidup, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
Agency theory (skripsi dan tesis)
Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal/pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/direksi/manajemen). Agency theory memfokuskan pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan principal dan agen (Antonius Alijoyo dan Zaini Subarto, 2004: 6). Elyanto (2013) menjelaskan hubungan yang terjadi antara principal dan agent, dimana pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai principal sedangkan pihak manajemen sebagai agent. Teori keagenan menekankan pada pentingnya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent, dimana agent mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan principal. Dengan adanya pendelegasian wewenang dari principal kepada agent, maka berarti bahwa agent yang mempunyai kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan dalam kelangsungan hidupnya, karena itulah agent dituntut agar bisa selalu transparan dalam kegiatan pengelolaannya atas suatu perusahaan. Untuk itu, melalui laporan keuangan agent dapat menunjukkan salah satu bentuk pertanggungjawabannya atas kinerja yang telah dilakukannya terhadap perusahaan. Agent ditunjuk oleh principal untuk mengelola perusahaan dimana di dalamnya juga terkandung pendelegasian wewenang dari principal terhadap agent dalam pengambilan keputusan perusahaan atas nama pemilik. Dengan demikian, agent akan mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan principal. Ketimpangan informasi ini lebih sering disebut sebagai asimetri informasi (Pembayun, 2012). Asimetri informasi adalah informasi yang tidak seimbang dimana disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent yang berakibat pada timbulnya dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan principal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agent (Emirzon, 2006). Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi juga antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Controlling shareholders biasanya mengendalikan keputusan manajemen dan cenderung mengabaikan kepentingan minority shareholders. Keleluasaan manajemen dalam mengelola dana guna mencapai hasil yang maksimal bagi perusahaan bisa mengarah pada memaksimalkan tambahan ekonomis bagi kepentingan pribadi (kepentingan para agent ) dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga dalam menyajikan laporan atas penggunaan dan pengelolaan dana oleh para agent tidak melaporkan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan yang sebenarnya (Ernawan, 2011). Dengan kata lain, para agent merekayasa laporan keuangan perusahaan guna menghindari resiko ditemukannya fraud yang dilakukan. Disamping itu, kinerja manajemen yang diukur dari keberhasilannya dalam memaksimalkan laba perusahaan, mendorong para agent untuk melakukan earnings management dalam penyusunan laporan keuangan, dimana agent merekayasa laba perusahaan agar kinerja dalam mengelola perusahaan dinilai baik oleh para pemegang saham. Konsep GCG timbul berkaitan dengan principal-agency theory, yaitu untuk menghindari konflik antara principal dan agent-nya (www.bpkp.go.id, 2012). Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga ahli (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan pengelolaan perusahaan (Sutedi, 2011). Sedangkan, teori agensi tersebut mendorong munculnya konsep GCG dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana GCG diharapkan dapat meminimumkan hal-hal tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agent. GCG memberikan jaminan kepada para pemegang saham bahwa dana yang diinvestasikan dikelola dengan baik dan para agent bekerja sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.
Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja yaitu pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja diukur berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang melaui proses yang cukup panjang sehingga dapat mengetahui apakah kinerja dapat dicapai dengan maksimal atau tidak. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2) Menurut Siregar (2010) dalam (Jauhar, 2017:94) mengemukakan bahwa kinerja kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang biasanya diukur dalam rasio – rasio. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan (financial healt) pada suatu perusahaan. Digunakan untuk sarana pengukuran subjektif untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset dalam proses operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pengelolaan perusahaan dengan menjalankan fungsi yang benar dalam pengelolaannya membuat kinerja keuangan menjadi maksimal. Dalam hal ini Good Corporate Governance sangat berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami keuntungan. Dari sudut pandang investor rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menganalisa dalam melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagi investor potensial mereka akan melakukan analisis dengan cermat mengenai kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas). Hal ini terjadi karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini diartikan sebagai keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan atas produk yang telah diciptakan.
Komite Audit (skripsi dan tesis)
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim. Komposisi, rangkap jabatan dam independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu : a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan. b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen. d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Tri Hendro dan Conny (2014:99) kriteria /indikator penilainya emberikan rekomendasi kepada dewan komisaris : a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Komite audit telah mereview : 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris. Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam Surya dan Yustiavanndana (2006) dalam (Sukrisno dan Cenik ,2014:111) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain : 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab). 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (Prinsip Tansparansi). 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas). 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab).
Ukuran Dewan Direksi (skripsi dan tesis)
Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang Direksi laksanakan. Dalam perusahaan organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu : a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain. f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya kepada pemegang saham melalui RUPS. g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris. j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terdapat beberapa hal harus dilakukan oleh Dewan Direksi yakni sebagai berikut : a. Menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang telah ditetepkan. b. Bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian yang dilakukan jika dianggap bersalah sepenuhnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. c. Menjadi wakil perusahaan di dalam atau pun di luar pengadilan. d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Risalah Rapat Direksi juga mebuat laporan tahunan. e. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perusahaan serta dokumen lainnya yang berkedudukan di perusahaan. f. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan. Kriteria, Komposisi dan Independensi Dewan Direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) sebagai berikut : a. Jumah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang. b. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia. c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi. d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun). e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalamPBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bankyang dikendalikan oleh bank. f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari moral disetor pada suatu perusahaan lain. g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris. h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris. i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
Peraturan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Peraturan diadakan untuk mengatur jalannya sesuatu agar tidak terjadi kecurangan. Untuk menunjang pelaksanaan Good Corporate Governance institusi – institusi pemerintah, maka pemerintah Indonesia telah membuat sejumlah peraturan yang terkait Good Corporate Governance, diantaranya : a. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Anti KKN) b. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi c. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d. UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) e. UU Nomor 7 Tahun 2006 Tantang Pengesahan United Convention Against Corruption Tahun 2003 f. Kumpulan UU pemberantasan tindak pidana korupsi, edisi pertama tahun 2006 g. Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Corporate Governance) Perusahaan.
Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Penerapan Good Corporate Governance merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Menurut Tjager dkk (2003) dalam (Sukrino dan Cenik, 2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan Good Corporate Governance itu bermanfaat yaitu : a. Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Mc. Kinsey & Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan – perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. b. Berdasarkan berbagai analisis ternyata ada indikasi ketertarikan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepenjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. c. Internasionalisasi pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. d. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis , sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah banyak berubah. e. Secara teoretis praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Surya dan Yustiavandana (2007) dalam (Sukrisno dan I Cenik, 2014:106) mengemukakan bahwa tujuan dan manfaat penerapan Good Corporate Governance yaitu : a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. b. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah. c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006 dan lembaga ini telah menerbitkan pedoman umum untuk Good Corporate Governance (GCG) yang berisi lima prinsip dasar sebagai berikut : a. Transparansi Transparansi (tranparency), merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi yang relevan dan material penting bagi pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mengetahui keadaan keuangan, pengelolaan serta kepemilikan perusahaan / perseroan. Dalam hal ini perusahaan atau perseroan harus memiliki inisiatif untuk mengungkapkan masalah timbul baik dari perubahan perundang – undangan maupun untuk pertimbangan pengambilan keputusan oleh petinggi perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan stakeholders lainnya. KNKG (2011) (Hamdani. 2016:73) mengemukakan implementasi tranparansi dalam praktek bisnis yaitu sebagai berikut : 1) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi : visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan, dan kompensi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan Good Corporate Governance serta tingkat kepatuhannya dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidakmengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang – undangan, rahasia jabatan, dan hak – hak pribadi. 4) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemaangku kepentingan. b. Akuntabilitas Akuntabilitas (accountability), menurut Wibowo, E. (2010) dalam (Hamdani. 2016: 74) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya. Karena vitalnya peran akuntabilitas yang merupakan prasyarat untuk melakukan kinerja yang berkesinambungan, maka akuntabilitas harus dipastikan menjamin tersedianya mekanisme dan tanggung jawab para jajaran tinggi manajemen perusahaan atas semua keputusan yang diambil dan kebijakan yang telah dirumuskan maka harus dipastikan kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan professional. Menurut (Hamdani. 2016:74) Akuntabilitas dapat di implementasikan dalam praktis bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi nilai – nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan. 2) Perusahaan menjamin bahwa semua organ perusahaan termasuk karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 3) Perusahaan menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. 4) Perushaan memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaan perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system). 5) Perusahaan memiliki etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang dijalankan oleh setiap organ perusahaan mulai dari pimpinan atas sampai pada karyawan tingkat bawah. c. Tanggung Jawab Tanggung jawab (Responsibility), (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan tingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai Good Corporate Citizen. Menurut (Hamdani. 2016:75) Prinsip tanggung jawab dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati- hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by – laws). 2) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial diantaranya kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. d. Independensi Independensi (Independency), menurut (Hendro. 2017:99) merupakan suatu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengelolaan secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak saling mendominasi serta tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut (Hamdani, 2016:76) pedoman pelaksanaan independensi diantaranya : 1) Masing – masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpegaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interenst) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secra objektif. 2) Masing – masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu sama dengan yang lain. e. Kewajaran dan Kesetaraan Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes abd Equality), menurut (Hamdani. 206:76) merupakan kewajiban perusahaan untuk selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Wibowo (2010) dalam (Hamdani. 2016:76) Kedua unsur ini mengandung unsur keadilan yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang smauntuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termsuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor, serta masyarakat luas. Menurut Khomsiyah (2005) dalam (Hamdani. 2016:76) terlebih keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan tindakan kecurangan. Menurut (Hamdani, 2016:77) pedoman pelaksanaan kewajaran dan kesetaraan dalam praktik bisnis sebagai berikut : 1) Perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi. 2) Perusahan memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. 3) Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarier dan melaksanakan tugasnya secara professional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.
Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Cadbury Committee of United Kingdom (Sukrisno dan I Cenik, 2014:101) “A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditor, the goverment, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” [Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perushaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternallainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan]. Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro. 2017:98). The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan Good Corporate Governance atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu sistem atau aturan yang mengatur bagaimana mengelola perusahaan dengan baik dengan memperjelas hak – hak dan kewajiban para pemangku kepentingan dimulai dari dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham yang memiliki kepentingan internal dan eksternal juga para stakeholders.
Board Diversity (skripsi dan tesis)
Keberagaman selalu identifikasikan dengan factor demografi yang terdapat dalam sebuah perusahaan, Keberagaman yang ada dalam perusahaan meliputi hak seperti gender, etnis dan ras, agama, dan usia. Tetapi itu hanya sebagai sedikit pengetahuan mengenai keberagaman yang ada. Konsep board diversity berkaitan dengan komposisi dewan dan berbagai macam kombinasi sifat, karakteristik, dan keahlian yang dikontribusikan oleh tiap individu yang menjadi anggota dewan dalam proses pembuatan keputusan (Walt & Ingley, 2003 dalam Pradono & Widowati 2016). Dalam arti luas, berbagai macam diversitas yang mungkin direpresentasikan diantara anggota dewan seperti usia, gender, etnis, budaya, agama, latar belakang professional, pengetahuan, keahlian, pengalaman hidup dan karir. Penelitian kali ini melihat board diversity didalam 5 variabel yang berkaitan. Tidak hanya dalam sudat pandang wanita yang berada dalam dewan direksi serta proporsi outsider yang berkaitan dengan konsep corporate governance, melainakan ada variabel yang lain berkaitan dengan persebaran atau board diversity yaitu pengaruh mengenai etnis Tionghoa, usia, dan juga latar belakang pendidikan dewan direksi. a. Keberadaan Dewan Direksi Wanita Konsep penting yang harus dipahami dalam rangka membahas masalah kaum wanita adalah membedakan masalah seks (jenis kelamin) dan konsep gender (kontruksi sosial). Pemahaman terhadap perbedaan antara konsep seks dan konsep gender sangat diperlukan untuk melakukan analisa dan memahami persoalan mengenai ketidakadilan social yang menimpa kaum wanita. Hal ini disebabkan karena adanya kaitan antara perbedaan gender (gender difference) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur keadilan masyarakat yang lebih luas (Kristeva, 2016). Adanya anggapan bahwa kaum wanita memiliki sifat memelihara dan rajin seta tidak cocok sebagai kepala rumah tangga, berakibatnya bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Manfestasi ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi ekonomi, manifestasi keetidakadilan gender tersebut terjadi di tingkat Negara. Kedua, manifestasi ketidakadilan gender terjadi ditempat kerja, organisasi, maupun dunia pendidikan. Ketiga, manifestasi ketidakadilan gender terjadi pada adat-istiadat, masyarakat di banyak kelompok etnik, dalam kultur suku-suku atau dalam tradisi keagamaan (Kristeva, 2016). Dalam dunia perekrutan atau di dalam perusahaan, riset modern mengidentifikasi bahwa manajer masih dipengaruhi oleh bias gender saat memilih kandidat untuk posisi tertentu. Sebuah studi terbaru melaporkan bahwa saat bekerja, pria dan wanita bisa saja ditawari sejumlah pengalaman dan pengembangan yang sama, tetapi wanita mungkin kurang ditugaskan dalam posisi menantang oleh pria, penugasan yang mungkin membantu mereka mencapai posisi organisasional yang lebih tinggi. Wanita yang sukses dalam dominan pria dinilai kurang disukai, lebih kasar, dan kurang diinginkan sebagai atasan, tetapi wanita dalam posisi puncak telah melaporkan bahwa persepsi ini senmakin berubah dan dapat dilawan dengan keahlian interpersonal yang efektif.Riset juga menyatakan bahwa wanita percaya diskriminasi berbasis jenis kelamin lebih nyata dibandingkan pria, dan kepercayaan khususnya dinyatakan di antara wanita yang bekerja dengan jumlah proporsi jumlah pegawai pria yang besar (Robbins dan Judge, 2013). Keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan merupakan salah satu ukuran diversitas dewan yang sering diteliti. Menurut penelitian (Luckerath-Rovers, 2010 dalam Krisna dan Ayu, 2016) menemukan pengaruh positif dari keberadaan wanita dalam dewan perusahaan. Keberadaan wanita dalam dewan perusahaan menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang (tidak diskriminatif, memiliki pemahaman yang luas mengenai pasar dan konsumen perusahaan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan reputasi (legitimasi) dan nilai perusahaan (Brammer et al., 2007 dalam Luckreath-Rover, 2010) dikutip Krisna dan Ayu (2016). Hasil penilitian Abbot et al (2010) dalam Puspitasari (2014) mengungkapkan bahwa adanya anggota dewan wanita memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan. Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh anggota dewan wanita, antara lain: 1. Anggota dewan wanita lebih independen. 2. Memiliki masa jabatan lebih pendek dalam pemilikan usaha. 3. Dapat mengendalikan beberapa tugas direktur perusahaan. 4. Cenderung sebagai anggota juga dalam komite audit. 5. Memiliki Latar belakgan tentang pengelolaan keungan yang baik dibandingkan laki-laki. Fakta yang terjadi di beragai Negara mengenai persentase jumlah dewan direksi wanita dalam perusahaan relatif rendah. Contohnya di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan Eropa hanya diestimasikan sejumlah 14.8 %, 8.7%, 10.6, 0.4% dan 8.0%. Sebagai contoh adalah perusahaan EOWA (2006) dan EPWN perusahaan yang hanya memiliki dewan direksi wanita (Anh dan Khanh, 2017).Dalam laporan yang dibuat Governance Matrics International (2011) menyebutkan bahwa di tahun 2009, dari 15 perusahaan yang diteliti di Indonesia tercatat hanya 3,7% dari total direksi adalah wanita. Presentase ini meningkat ditahun 2010 menjadi 4,1% (dari 17 perusahaan yang diteliti) dan ditahun 2011 menjadi 4,5% (dari 23 perusahaan yang diteliti). Namun demikian angka ini masih lebih kescil dibandingkan beberapa Negara di Asia dan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan persentase wanita dalam dewan direksi perusahaan-perusahaan Eropa (Rosadi, 2016). Charnes dan Gneezy (2004) dalam Kusmastuti (2008) dalam penelitian yang mengambil sampel mahasiswa yang mengambil kelas decision making menemukan bahwa dalam investasi keuangan, wanita melakukan investasi yang lebih kecil daripada yang dilakukan pria. Mereka berpendapat bahwa wanita kurang menyukai resiko daripada pria, sehingga wanita memiliki presentase yang rendah dalam beberapa jabatan pria. Sedangkan hasil penelitian Carter at al (2003) dalam Kusmastuti (2008) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki dua orang atau lebih wanita dalam anggota dewan, memiliki nilai perusahaan (yang diproksikan dengan rasio Tobin’s Q) lebih tinggi daripada perusahaan dengan jumlah wanita dalam anggota dewan kurang dari dua. b. Keberadaan Etnis Tionghoa Keberadaan Etnis Tionghoa bukan lagi sebuah keniscayaan di Indonesia, mereka yang menganggap dirinya etnis minoritas mampu berperan banyak di Negara Indonesia yang notabenenya mayoritas beretnis Jawa. Banyak masyarakat etnis tionghoa yang berperan dan menjadi pucuk pimpinan baik di pemerintahan maupun di perusahaan, mereka berupaya mematahkan stigma bahwa etnis minoritas tidak bisa bersaing dengan etnis mayoritas yang ada di Negara Indonesia. Meski hidup sebagai minoroitas, mereka mampu menunjukan tajinya dengan menguasai sector vital di Indonesia. Artinya, kontribusi etnis Tionghoa bagi jalannya roda ekonomi nasional sangat besar.Kini populasi etnis Tionghoa di Indonesia (pada tahun 2016) kurang lebih 9 juta orang dari 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Di antar 9 juta penduduk etnis Tionghoa, mereka tersebar di seluruh Indonesia, dan 5 besar di antaranya terletak di 5 provinsi yaitu : 1. DKI Jakarta populasi Tionghoa sebanyak 632.272 orang. 2. Kalimantan Barat populasi Tionghoa sebanyak 358.451 orang. 3. Sumatera Utara populasi Tionghoa sebanyak 340.320. 4. Jawa Barat populasi Tionghoa sebanyak 254.920 orang. 5. Jawa Timur populasi Tionghoa sebanyak 244.393 orang. (www.tionghoa.info) Karakteristik budaya Tionghoa menurut Bjerke (2000) seperti disebutkan Setyawan (2005) dalam Kusmastuti (2008) antara lain kekuasaan dan otokrasi (Power and Autocracy), kekeluargaan (Familism), jaringan relasi (Guanxi), harga diri dan wibawa (Face and Prestige), serta fleksible dan bertahan hidup (Flexibility and Endurance). Dengan karakteristik inilah dianggap etnis Tionghoa di Indonesia memiliki pengaruh terhadap dunia perekonomian terutama sektor bisnis. c. Proporsi Outside Directors Outside director merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan, outside director merupakan orang yang berada di luar perusahaan namun meimilki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan (BapepamLK) dan Bursa Efek Jakarta (BEJ) (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia (BEI)) berupaya memperbaiki corporate governance dengan mengeluarkan peraturan yang dituangkan dalam code for good corporate governance dan peraturan yang berkaitan dengan corporate governance, yaitu Kepututsan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-315/BEJ/06-2000 yang diperbaharui dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep339./BEJ/07-2001 butir C mengenai board governance yang terdiri dari Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan. Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh direksi Bursa Efek Jakarta, untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Kusmastuti, 2008). Didalam board diversity terkandung komposisi dewan (board composision) yang menggambarkan prosentase outside directors dalam dewan. Komposisi dewan direksi dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu, direksi dari dalam (inside directors), direksi dari luar (outside directors) dan grey directors. Dewan dengan komposisi direksi independen (outside directors) yang cukup kuat akan memiliki perilaku pengawasan manajerial yang lebih ketat daripada dewan yang dikontrol oleh manajemen (management-controlled board). Kemampuan para direksi independen (outside directors) untuk mempengaruhi keputusan manajemen akanbertambah seiring dengan peningkatan proporsi kedudukan dewan mereka (Faizal dalam Kusmastuti 2008). Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan para eksekutif akan bertindak untuk kepentingan pemilik (Boediono,2005) dalam Darwis (2009) dikutip Noorlaila (2011). Adanya komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor), Karen kepentingan investor akan lebih dilindungi (Darwis, 2009 dalam Noorlaila, 2011). Hermalin dan Weisbach (2000 dalam Carter at al 2003 dalam Kusmastuti 2008) menemukan pengaruh direksi independen (outside directors) menemukan pengaruh signifikan yang cukup kuat dalam kinerja.Limpapahayon dan Sukcharoensin (n.d) dalam Kusmastuti (2008) melalui penelitian di Thailand menemukan bahwa dewan direksi yang didominasi oleh direksi independen (outside directors) dengan tingkat kepemilikan saham yang rendah (low managerial ownership) memiliki pengaruh kuat dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. d. Usia Anggota Dewan Direksi Usia adalah rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, masa awal dewasa adalah usia 18 tahun sampai 40 tahun, dewasa madya adalah 41 sampai 60 tahun, dewasa lanjut >60 tahun, umur adalah lamanya hidup dalam tahun yang dihitung sejak dilahirkan (Harlock, 2004 dalam Maulia 2014). Menurut Robbins (2007) dalam Maulia (2014). Hubungan antara usia dan kinerja pekerjaan kemungkinan akan menjadi masalah yang lebih penting selama dekade mendatang. Para pekerja yang lebih tua memiliki kualitas positif pada pekerjaan mereka, khsusnya pengalaman, penilaian, etika kerja yang kuat, dan komitmen terhadap kualitas, Pada masa dewasa akhir, kecepatan seseorang untuk memproses informasi mengalami penurunan, serta kurang mampu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Hal ini menyebabkan pada saat seseorang memasuki usia dewasa lanjut, mereke mempersiapkan masa pension. Menurut Brand-stadler dan Ranner (dalam Santrock 1995 dikutip Kusmastuti 2008) satu hal yang diperhatikan sehubungan dengan usia dewas lanjut adalah meningkatnya kebijaksanaan saat seseorang beranjak tua. Dari penjelasan di atas, usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana seseorang. Jika dilihat dari tahapan dewasa seseorang yang dikaitkan dengan kinerja, maka seseorang yang berada pada usia dewasa tengah merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan karirnya, mereka cenderung focus terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain (Kusmastuti 2008). Hal ini memperlihatkan bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam perusahaan yang kemudian dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selain itu, para pekerja yang lebih tua biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan dari pada pekerja yang masih muda (Dessler 1997 dalam Kusmastuti 2008). Dalam penelitian ini dewan direksi yang menjadi variabel penelitian adalah dewan direksi yang berusia 40-60 tahun atau disebut dewasa madya.Masa dewasa madya adalah suatu masa menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab, selain itu masa ini merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya.(Santrock 1995 dalam Kusmastuti 2008). e. Latar Belakang Pendidikan Dewan Direksi Bentuk lain keberagaman yang kini ditemukan di tempat kerja berkenaan pada tingkat pendidikan karyawan. Amerika serikat menjadi Negara dua kutub dalam hal pendidikan, dengan jumlah orang sangat berpendidikan yang meningkat di suatu sisi dan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam tingkat buta huruf di sisi lain. Ikut memperumit situasi ini adalah bahwa lebih dari setengah pekerja akan mensyaratkan beberapa pendidikan di luar SMU. Menambah lebih banyak kompleksifitas adalah tren di tempat kerja untuk memberdayakan para karyawan.Pemberdayaan dimungkinkan oleh tingginya tingkat pendidikan yang dituntut dari angkatan kerja baru. Namun, mereka yang berpendidikan terbatas akan terlewatkan dari upaya pemberdayaan tersebut (Mondy, 2008). Latar belakang pendidikan berkaitan dengan kemampuan intelektual sesorang, semakin tinggi pendidikan yang di tempuh semakin mapan pula kemampuan intelektual orang tersebut.Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental-berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah.Kebanyakan masyarakat menempatkan nilai yang tinggi pada intelektualitas, dan untuk alasan yang baik. Orang-orang cerdas umumnya memperoleh lebih banyak uang dan memperoleh tingkat pendidikan yang tinggi.Mereka juga semakin mungkin untuk semakin muncul sebagai pemimpin kelompok.Meskipun demikian, saat orang-orang tidak selalu mampu menilai kemampuan kognitifnya secara benar, factor-faktor asli dan yang mempengaruhi, serta pengujian kecerdasan intelektual adalah controversial (Robbins dan Judge, 2013). Ponru (2008) dalam Supriyanto (2014) berpendapat bahwa Board of Directors seharusnya terdiri dari orang-orang professional yang memiliki keahlian dalam bidang hokum, perpajakam, akuntansi dan keuangan, dan lainnya sehingga memberikan prespektif yang bermanfaat terhadap penilaian resiko, keunggulan bersaing, dan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Diversitas latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan merupakan hal penting bagi komposisi dewan secara keseluruhan hal ini disebabkan oleh kebutuhan perusahaan akan latar belakang pendidikan dan pengalaman tertentu yang terus berubah seiring perubahab waktu. Board seharusnya memonitor keahlian dan pengalaman anggota board dengan criteria keanggotaan yang telah ditetapkan untuk menilai pada tiap tahapan daur hidup perusahaan apakah dewan telah memiliki alat untuk melakukan fungsinya secara efektif. Namun tanpa kualifikasi keahlian, seorang masih bisa berkontribusi kepada perusahaan, membuat keputusanyang berbeda, memiliki pandangan yang independen, dan bertindak tanpa rasa takut (Sudiantara 2011). Namun, berbicara tetntang kemampuan intelektual yang melatar belakangi pendidikan anggota dewan direksi, perlu halnya tidak hanya memperhatikan hardskill sebagai kompetensi seorang dewan direksi, kita juga perlu mempeerhatikan softskill yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan Nurudin (2004) dalam Kusmastuti (2008) mengungkapkan bahwa di Harvard University yang terletak di Amerika Serikat bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hardskill ), tetapi oleh ketrampilan mengelola diri dan orang lain (softskill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan hardskill dan 80% sisanya ditentukan oleh kemampuan softskill.
Nilai Perusahaan (skripsi dan tesis)
Nilai perusahaan adalah nilai dari laba yang diperoleh dan yang diharapkan pada masa yang akan datang, yang dihitung pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat resiko tingkat bunga yang tepat (Arifin Sitio dkk, 2001 dalam Indreswari 2013). Dari pengertian tersebut bisa dikatakan semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran para pemegang saham akan semakin baik, untuk itu semakin tinggi nilai perusahaan maka akan semakin menarik pihak luar untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham di pasar, berdasarkan terbentuknya harga saham perusahaan di pasar, yang merupakan refleksi penilaian oleh public terhadap kinerja perusahaan secar riil. Dikatakan secar riil karena terbentuknya kestabilan kekuatan permintaan dan titik-titik kestabilan kekuatan penawaran harga yang secara riil terjadi transaksi jual beli surat berharga di pasar modal antara para penjuak (emiten) dan para investor, atau sering disebut sebagai ekuilbrium pasar. Oleh karena itu, dalam teori keuangan pasar modal harga saham di pasar disebut sebagai konsep nilai perusahaan (Harmono, 2009). Nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham memiliki arti bahwa semakin tinggi harga saham perusahaan maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pmegang saham, sehingga para pemegang saham akanmenginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut (Haruman, 2008 dalam Permasari, 2010). Da Silveira dan Barros (2007) dalam Winoto dan Supatmi (2014) mendefinisikan nilai perusahaan sebagai apresiasi/penghargaan investor terhadap sebuah perusahaan. Investor yang menilai perusahaan memiliki prospek yang baik di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan tersebut. Akibatnya permintaan saham yang tinggi menyebabkan saham meningkat. Sehingga dapat disimpilkan bahwa harga saham yang meningkat menunjukan bahwa investor memberikan nilai tinggi terhadap perusahaan. Aspek utama yang menyebabkan investor memberikan nilai lebih terhadap perusahaan adalah kinerja perusahaan yang tercermin dalam angka laba. Laba yang tinggi menunukan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan menggunakan tobin’s q. Rasio ini dikembangkan oleh James Tobin. Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap mata uang investasi inkrmental. Jika rasio q diatas satu, ini menunjukan bahwa investasi dalam aktiva menghasilkan aba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio q dibawah satu, investasi dalam aktiva tidak akan menarik (Herawaty, 2008 dalam Shintawati 2011)
Pengertian Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Tata kelola perusahaan atau corporate governance merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan strukstur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Velnampy, 2013 dalam Onasis 2016). Sistem tata kelola perusahaan mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarah kepada kumpulan peraturan dan dorongan yang digunakan pihak manajemen untuk mengarahkan dan mengawasi jalanya kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan yang baik dapat memperbesar kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan secara jangka panjang bagi pemegang saham (Onasis, 2016). Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau sering kali dikenal dengan istilah masalah keaganan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governacne diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menetukan arah kinerja perusahaan(Sabrina, 2010). Forum for Commite Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan pengertian good corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Widjayanti, 2016). Corporate governance menurut The Indonesian Instittude for Corporate Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain (Marichel, 2016).Menurut Turnbull (Syakhroza 2003) dalam Kusmastuti 2008, corporate governance merupakan sistem tata kelola yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi proses institusional, termasuk faktor-faktor yang berkaitan dengan regulator. Jika ditelaah secara teoritis terdapat dua penyebab yang mendorong munculnya isu tentang Good Corporate Governance (IICG, 2010 dalam Noorlaila, 2011): 1. Terjadinya perubahan lingkungan yang begitu cepat yang berdampak pada perubahan peta kompetensi pasar global. Bahkan dalam perjalanannya, kompetensi pasar global terus meningkat karena dipacu oleh kecanggihan teknologi dan deregulasi ekonomi. Akibatnya, fenomena ini berimplikasi terhadap eksistensi perusahaan melalui privatisasi dan restrukturisasi. Selain itu kompetensi pasar ini juga menyebabkan terjadinya turbulensi, stress, resiko tinggi dan ketidakpastian bagi perusahaan. Dalam kondisi seperti ini perusahaan kemudian dituntut untuk cepat tanggap dalam merespon ancaman dan peluang yang muncul serta harus tepat dalam merancang dan menggunakan strategi dan sistem yang prima untuk mempertahankan kesinambungannya. 2. Semakin banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, termasuk rumitnya pola ownership structure, sehingga berimplikasi terhadap manajemen stakeholders. b. Prinsip-prinsip Corporate Governance Good corporate governance untuk mendorong tercptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundangundangan. Dalam hal ini ada tiga pilar yang menjadi factor pendukung yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh ketiga pilar tersebut adalah (KNKG, 2006): 1. Negara dan perangkatnya sebagai regulator, artinya Negara harus menciptakan perundan-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundangundangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan good corporate governance sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha, 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif dan bertanggung jawab. Dalam pedoman good corporate governance yang dikeluarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang dikeluarkan pada tahun 2006 menybutkan, ada lima asas yang harus dimiliki perusahaan dalam penerapan Good corporate governance, yaitu: 1. Transparansi (Transperency) Dalam asas ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh oleh pemangku kepentingan supaya terciptanya objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan juga harus dapat mengambil insiatif untuk mengukapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Serta menghindari terjadinya ketimpangan informasi yang hanya diketahui salah satu pihak. 2. Akuntabilitas (Accountability) Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, teratur, dan sesuai dengan kepentinganperusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitasnya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 3. Responsibilitas (Responsibility). Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 4. Independensi (Independency). Untuk melancarkan pelaksanaan asas good corporate governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006).
Pengertian Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Menurut Sutedi (2012: 1) “GCG dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”. Menurut Effendi (2009: 2) “Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai seperangkat system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Bank Dunia (Word Bank) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kumpulan hokum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan
Teori Keagenan (skripsi dan tesis)
Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional yang disebut dengan agents yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga professional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut sebagai agents-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. Menurut Sutedi (2012: 14) untuk memahami Corporate Governance, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini akan memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal. Teori ini 19 muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan yang terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar, keterampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (shareholder), dan pemberi pinjaman (debt holder). Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, terlintas adanya semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri pada hubungan kerja sama. Banyak jalan untuk memahami corporate governance, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (agency theory) terlebih dahulu. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara agent (pengelola) dengan principal (pemegang saham) maupun antara principal (pemegang saham) dengan principal (pemberi pinjaman).
Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Perbankan Kinerja dalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, nilai dan visi suatu organisasi, kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiaban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggunjawabkan. Kinerja bank sangat penting untuk setiap Stakeholders bank yaitu Manajemen bank, Nasabah, Mitra bisnis dan Pemerintah dalam pasar keuangan yang kompetitif. Menurut Irham Fahmi (2012:2), kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Untuk melakukan penilaian kinerja ini menggunakan rasio-rasio keuangan yang nantinya akan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Rasio yang umum digunakan untuk melakukan penelitian kinerja keuangan antara lain ROA. ROA adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memeperoleh (laba) secara keseluruhan. menurut Mudrajad Kuncoro (2002: 570), selain merupakan ukuran profitabilitas bank ROA sekaligus meerupakan indikator efisiensi manajerial bank yang mengindikasikan kemampuan manajemen dalam mengelolah aset-asetnya untuk memperoleh keuntungan. Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No. 1324DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang ideal bagi bank adalah 1.5 %. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan dibawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelolah asetnya.
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran Perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan Perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya Perusahaan besar, sedang dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan ( Suwito dan Herawaty, 2005). Ukuran Perusahaan adalah Skala perusahaan yang dilihat dari total aktivasi Perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya – biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka Perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2000). Ukuran Perusahaan adalah rata – rata total penjualan bersih yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. (Brigham dan Houston,2001). Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas untuk mendapat sumber pendapatan dari luar, sehingga untuk memperoleh pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa Perusahaan dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besaruntuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi,2013). Menurut (Setiyadi,2007) Ukuran Perusahaan yang biasa dipakaiuntuk menetukan tingkatan perusahaan adalah : 1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di Perusahaan pada suatu saat tertentu. 2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu Perusahaan pada suatu periode tertentu. 3. Total utang, merupakan jumlah utang Perusahaan pada periode tertentu. 4. Total asset, merupakan keseluruhan asset yang dimiliki Perusahaan pada saat tertentu.
Kemilikan Instutional (skripsi dan tesis)
Kepemilikan Institusional adalah Kepemilikan saham perusahaan oleh Intitusi (badan). “ Tingkat Kepemilikan Institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak Investor Institusional sehingga dapat menghalangi perilaku Opportunistic Manajer“( Utami dan Rahmawati, 2009 )”. Kepemilikan Institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitoring Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar ( lebih dari 5 % ) mengindentifikasikan kemampuannya untuk memonitoring manajemen. Semakin besar kepemilikan Institusional maka semakin efesien pemanfaatan aktiva Perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan Institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen ( Noor Laila, 2011). Kemilikan Institusional memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi anatara Manajer dan Pemegang saham. Keberadaan Investor Institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh Manajer. Hal ini dikarenakan Investor Institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang stategis dalam Perusahaan (Jensen, M.C. dan Weckling, W.H., 1976 : 372-373).
Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)
Kepemilikan Manajerial adalah situasi dimana Manajer memiliki saham perusahaan satu dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai Pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh Manajer. karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Luciana Spica Almila, Meliza Silvy, dan Meliza (2006:2), Manajer dalam menjalankan operasi Perusahaan seringkali bertindak bukan untuk memaksimalkan kemakmuran Pemegang saham, Manajer akan justru tergoda untuk mementingkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi ini akan menimbulkan perbedaan antara Pemegang saham dan Manajerial, kondisi tersebut di atas akan berbeda jika Manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai Manajer dan juga sekaligus sebagai Pemegang saham.
Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)
Struktur Kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para Manajer. Struktur kepemilikan menurut I Made Sudana (2011:11) merupakan pemisahan antara Perusahaan dan Manajer Perusahaan. Pemilik atau Pemegang saham adalah pihak yang menyertakan modal kedalam Perusahaan sedangkan Manajer adalah pihak yang ditunjuk pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan dengan harapan Manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.
Manfaat Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)
Menurut Adrian Sutedi (2011: 125-126), secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip Good Corporate Governance ada beberapa manfaat yang bisa diambil antara lain sebagai berikut : 1) Meningkatnya kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yangbaik. 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan Corporate Value. 3) Mengembalikan kepercayaan Investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan Shareholders.
Prinsip-Prinsip GoodCorporate Governance (skripsi dan tesis)
Dalam Hardikasari (2011), secara umum, penerapan CorporateGovernance secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. 4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri Stakeholder terhadap perusahaan. 5. Melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum. Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh Stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatuperusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari Corporate Governance yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah: Fairness (Keadilan) Prinsip keadilan (Fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagiseluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yangsama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang sahamminoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilakuInsider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Transparancy (Transparansi) Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka,tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikanperusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis,perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengancara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan. Accountability (Akuntabilitas) Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan systempengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara Komisaris,Direksi, dan Pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, danpengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemenbertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihakberkepentingan lainnya. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban seghingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Responsibility (Pertanggungjawaban) Responsibility (Responsbilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurusdalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawabankepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkandengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dariadanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial,menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional danmenjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat. Independensi (Independen) Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harusdikelola secara Independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidaksaling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independendiperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yangmungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme inimenuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalamkomisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan prosesyang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihaktertentu.
Pengertian Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Menurut Bank dunia GCG adalah aturan standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertangung jawabannya kepada Investor. Corporate governance menurut komite cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuantan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksitensinya dan pertangung jawaban kepada Stakeholder. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Daniri (2004), Corporate Gevernance sebagai sebagian dari cara atau mekanisme untuk menyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (Return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan. Corporate Governance menurut Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Corporate Governance menurut The Indonesian Institude For Corporate Governace ( IICG ) sebagai proses dan stuktur yang diterapkan dalam menjalankan Perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholder yang lain. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance merupakan : 1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang saham dan Para Stkeholder lainnya. 2. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian Perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang : pengelola yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. 3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan juga pengukuran kinerjanya.
Mekanisme Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
a. Dewan Direksi Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Artinya, jika hanya terdapat satu orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Karena tentu saja dengan adanya sejumlah dewan direksi, perlu dilakukan kordinasi yang baik antar anggota dewan komisaris yang ada (Bukhori, 2012). b. Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Hal ini diharapkan untuk meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Sulistyowati, 2017). Menurut El-Chaarani (2014) dalam (Agustina, Jogi, & Si, 2014) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif dari manajemen oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris untuk perusahaan dan para pemegang saham (OECD, 2004). Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jumlah dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Tugas-tugas utama dewan komisaris menurut OECD (2004) meliputi: 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset; 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil; 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan; 4) Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan jika perlu; 5) Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan (Hanas, 2009). c. Komite Audit Menurut Mirawati Halini (2012) komite audit memegang peranan yang cukup penting dalam mewujudkan good corporate governance karena merupakan “mata” dan “telinga” dewan komisaris dalam rangka mengawasi jalannya perusahaan. Keberadaan komite audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip 16 GCG di suatu perusahaan publik, maka prinsip independensi (independency), transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure) , akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), serta kewajaran (fairness) harus menjadi landasan utama bagi aktivitas komite audit. Seperti diatur dalam Kep29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain: 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan, 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal, 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi, 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten, 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (Good Corporate Governance) dalam menjalankan perusahaan, dan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 2002 tentang prinsipprinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenahi perusahaan. b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan yang mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. d. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip korporasi yang sehat. e. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan terciptanya Good Corporate Governance, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).
Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)
Dalam buku (Brigham dan Erhardt, 2005), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis nilai. Prinsip-prinsip tersebut dalam penerapannya dikenal dengan dengan istilah TARIF yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness . Esensi tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tujuan pemegang saham utama kekayaan manajemen diimplementasikan. The Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve menetapkan bahwa bank merupakan suatu komponen kritis ekonomi. Mereka menyediakan pembiayaan perusahaan komersial, layanan keuangan dasar untuk segmen yang luas dan akses sistem pembayaran (Brigham dan Erhardt, 2005). Pentingnya bank ekonomi nasional digarisbawahi oleh kenyataan bahwa perbankan secara universal sebuah industri regulator yang memiliki akses ke jaring pengaman pemerintah. Ini sangat penting, oleh karena itu bank memiliki tata kelola perusahaan yang kuat (Totok Dewayanto, 2010). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2004) menyatakan bahwa corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Good corporate governance merupakan sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham , pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya dalam kaitannya dengan hakhak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan, dengan tujuan untuk meninngkatkan nilai tambah (value added) bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Jika pelaksanaan good corporate governance tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik menurut (Brown and Caylor, 2004) dalam (Purwani, 2010). Menurut Effendi (2009) dalam (Priyadi, 2013) Corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder-nya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan (Sulistyanto, 2008). Setiap kata dari GCG yaitu baik (Good) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance (CGPI, 2009). “Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan good corporate governance (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidahkaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumbersumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar keseluruhan” Mekanisme Good Corporate Governance dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013). Good Corporate Governance (GCG) juga bisa disebut dengan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan.
Konsep Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Rahmawati (2012: 179) menyatakan ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (UUPT), maka CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya merupakan suatu hal yang bersifat sukarela akan berubah menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Para pengusaha berargumen bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian dari startegi perusahaan. Mewajibkan perseroan menyisihkan dana CSR melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya (costs) dan menurunkan laba perseroan. Penurunan laba berdampak pada penurunan jumlah dividen yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas perusahaan. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nila-nilai justice, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994) dalam Rahmawati (2012:182). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan dalam kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994 dalam Rahmawati, 2012:182) seperti yang dikutip oleh Haniffa dan Cooke (2005) dalam Rahmawati (2012:182). Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Guthrie dan Parker, 1990 dalam Rahmawati, 2012:182). Praktik pengungkapan CSR bervariasi di antar waktu dan antar Negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu Negara mungkin akan menjadi kurang penting bagi Negara lain (Gray et al. 1995; Williams, 1999; Yusoff dan Lehman, 2003 dalam Rahmawati, 2012:182). Pengungkapan CSR perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dan ingin dilihat sebagai warga Negara yang bertanggung jawab (Ahmad et al. 2003 dalam Rahmawati, 2012:182) dan perusahaan akan mengungkapkan informasi tertentu jika ada aturan yang menghendakinya (Anggraini, 2006 dalam Rahmawati, 2012:182).
Definisi Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Menurut Sudana (2011:10) corporate social responsibility adalah sebagai berikut: “Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan”. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) dalam Hery (2012:138) mendefinisikan CSR adalah sebagai berikut: “Corporate social responsibility sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan”. Trinidad and Tobaco Bureau of Standards (TTBS) dalam Hery (2012:138) CSR diartikan sebagai berikut: “Corporate social responsibility sebagai komitmen usaha untuk bertindak etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas”. Sebuah Forum CSR mendefinisikan CSR sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta berdasarkan nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas, dan lingkungan. Konsep CSR dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan hubungan kemitraan bisnis yang baik dengan para stakeholders dan sekaligus mendorong penciptaan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan. Lebih lanjut, CSR adalah sebuah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian mereka terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini bisa berupa banyak hal, misalnya bantuan dana, bantuan tenaga ahli, bantuan berupa barang, dan lain-lain.
Definisi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (skripsi dan tesis)
Menurut Hery (2012:143) pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai berikut: “Pengungkapan CSR yang sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, atau social accounting merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan”. Pratiwi dan Djamhuri (2004) dalam Rahmawati (2012:183) mendefinisikan pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai berikut: “Pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya”. Pengungkapan (disclosure) dapat didefinisikan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Berdasarkan dua definisi di atas menunjukkan bahwa pengungkapan CSR adalah proses penyampaian informasi mengenai aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya terhadap masyarakat.
Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)
Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun 26 semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan Kasmir (2013:153). Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni: 1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor). 2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; 7. Untuk menilai berapa dana pinajaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimilki; dan 8. Tujuan lainnya”. Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah: 1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya; 2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga); 3. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang; 5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva; 6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang angka panjang; 7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan 8. Manfaat lainnya. Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau leverage ratio, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak”.
Definisi Rasio Solvabilitas atau Leverage Ratio (skripsi dan tesis)
Menurut Fahmi (2014:75) rasio leverage adalah sebagai berikut: “Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”. Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau leverage ratio adalah sebagai berikut: “Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”. 24 Menurut Sartono (2008:257) leverage adalah sebagai berikut: “Leverage merupakan penggunaan assets dan sumber dana (source of funds) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”. Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori extreme leverage (hutang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat hutang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban hutang tersebut. Karena itu sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan berapa hutang yang layak diambil dan dari mana sumbersumber yang dapat dipakai untuk membayar hutang. Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio leverage bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut: 1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai marjin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor. 2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan. 3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar”. Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko 25 kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya rasio ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, di samping aktiva yang dimilikinya (ekuitas). Pengukuran rasio solvabilitas atau rasio leverage, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: 1. “Mengukur rasio-rasio neraca dan sejauh mana pinjaman digunakan untuk permodalan. 2. Melalui pendekatan rasio-rasio laba rugi”.
Metode Pengukuran Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Harahap (2007:23) menyatakan pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: 23 “Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total assets) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu”. Menurut Yogiyanto (2007:282) pengukuran ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”. Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa untuk menentukan ukuran perusahaan digunakan dengan ukuran aktiva yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva.
Klasifikasi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut: 1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berbeda sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.
Definisi Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva”. Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai berikut: “Ukuran organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”. Menurut Scott (1981:235) dalam Torang (2012:93) Ukuran organisasi adalah sebagai berikut: “Ukuran organisasi merupakan suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”. Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva dan berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.
Definisi Kepemilikan Manajerial (skripsi dan tesis)
Jensen and Meckling (1976); Morck, dkk (1988) dan Cheng dan Warfield (2005) dalam Rahmawati (2012:103) menyatakan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme penting untuk meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham”. Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008) menyatakan kepemilikan manajerial sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer”. 18 Kepemilikan manajerial menurut Machmud & Djakman (2008) dalam Tita Djuitaningsih (2012) adalah sebagai berikut: “Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan”. Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepemilikan adalah melalui ESOP, yakni program kompensasi yang berdasarkan saham. Ketika seseorang manajer diberi opsi, opsi tersebut biasanya tidak dapat digunakan sampai tiga atau empat tahun kemudian. Ketika opsi menjadi dapat digunakan (vested), manajer dapat memilih untuk menaham exercisable options atau menggunakan opsi dan daripada menahan saham (untuk membiayai penggunaan opsi, manajer pada umumnya menjual saham yang diterima dari penggunaan opsi). Manajer juga diberikan restricted stock, seperti option grants, tidak dapat diperdagangkan sampai setelah tiga atau empat tahun (Rahmawati, 2012:103). Jensen dan Mecking (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif 19 terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer dan Vishny 1986 dalam Herawaty 2008).
Kinerja Keuangan (skripsi dan tesis)
Kinerja yaitu pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang diukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja diukur berdasarkan kriteria yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dalam perusahaan. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan yang melaui proses yang cukup panjang sehingga dapat mengetahui apakah kinerja dapat dicapai dengan maksimal atau tidak. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2011:2) Menurut Siregar (2010) dalam (Jauhar, 2017:94) mengemukakan bahwa kinerja kinerja perusahaan sebagai emiten di pasar modal merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang menerbitkan saham yang menunjukkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang biasanya diukur dalam rasio – rasio. Kinerja keuangan diperlukan untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan (financial healt) pada suatu perusahaan. Digunakan untuk sarana pengukuran subjektif untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan aset dalam proses operasional perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan. Pengelolaan perusahaan dengan menjalankan fungsi yang benar dalam pengelolaannya membuat kinerja keuangan menjadi maksimal. Dalam hal ini Good Corporate Governance sangat berperan penting dalam memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan melalui laporan perusahaan berupa laporan keuangan dan laporan tahunan. Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas. Rasio Profitabilitas menunjukkan bahwa suatu perusahaan mengalami keuntungan. Dari sudut pandang investor rasio keuangan digunakan sebagai alat untuk menganalisa dalam melihat kondisi kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagi investor potensial mereka akan melakukan analisis dengan cermat mengenai kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuan perusahaan tersebut dalam mendapatkan keuntungan (profitabilitas). Hal ini terjadi karena mereka mengharapkan deviden dan harga pasar dari sahamnya. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Efisiensi disini diartikan sebagai keberhasilan perusahaan dalam melakukan penjualan atas produk yang telah diciptakan.
Komite Audit (skripsi dan tesis)
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang bertujuan untuk membantu tugas pengawasan. Munculnya Komite Audit disebabkan karena meningkatnya skandal yang timbul akibat kecurangan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar yang marak terjadi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat minim. Komposisi, rangkap jabatan dam independensi komite audit dalam (Hendro dan Conny, 2014:98) yaitu : a. Anggota komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen seorang pihak independen ahli di bidang hukum atau perbankan. b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. c. Anggota komite audit paling kurang 51% adalah komisaris independen dan pihak independen. d. Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik. Tugas dan tanggung jawab komite audit menurut Tri Hendro dan Conny (2014:99) kriteria /indikator penilainya emberikan rekomendasi kepada dewan komisaris : a. Komite audit telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. b. Komite audit telah mereview : 1. Pelaksanaan tugas SKAI 2. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku 3. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. 4. Pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. c. Komite audit telah memberikan rekomendasi penunjukkan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui dewan komisaris. Hasnati menyatakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Komite Audit dalam Surya dan Yustiavanndana (2006) dalam (Sukrisno dan Cenik ,2014:111) adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain : 1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (Prinsip Tanggung Jawab). 2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (Prinsip Tansparansi). 3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (Prinsip Akuntabilitas). 4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (Prinsip Tanggug Jawab)
Ukuran Dewan Direksi (skripsi dan tesis)
Dewan Direksi merupakan kata lain dari pemegang kekuasaan dalam perusahaan. Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolegial. Sehingga masing – masing anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan wewenangnya juga dapat mengambil keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing. Tetapi perlu di garis bawahi bahwa semua keputusan anggota direksi adalah tanggung jawab bersama. Akan tetapi tetap berada dalam lingkup tanggung jawab Direktur Utama yang bertugas mengkoordinasi kegiatan yang Direksi laksanakan. Dalam perusahaan organ perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab dewan direksi (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) yaitu : a. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank. b. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Direksi telah melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan. e. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal dan hasil pengawasan Bank Indonesia atau hasil pengawasan otoritas lain. f. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tuganya kepada pemegang saham melalui RUPS. g. Direksi telah mengungkapkan kebijakan – kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. h. Direksi tidak mneggunakan penasehat perorangan atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. i. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada komisaris. j. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi terdapat beberapa hal harus dilakukan oleh Dewan Direksi yakni sebagai berikut : a. Menjalankan kepengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat sesuai dengan batas yang telah ditetepkan. b. Bertanggung jawab secara penuh atas kelalaian yang dilakukan jika dianggap bersalah sepenuhnya yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. c. Menjadi wakil perusahaan di dalam atau pun di luar pengadilan. d. Wajib membuat Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan Risalah Rapat Direksi juga mebuat laporan tahunan. e. Wajib memelihara seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen perusahaan serta dokumen lainnya yang berkedudukan di perusahaan. f. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan. Kriteria, Komposisi dan Independensi Dewan Direksi dalam (Tri Hendro dan Conny, 2014:95) sebagai berikut : a. Jumah anggota direksi paling kurang 3 (tiga) orang. b. Seluruh anggotadireksi telah berdomisili di Indonesia. c. Penggantian atau pengangkatan anggota direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nasional atau Komite Remunerasi dan Nominasi. d. Mayoritas anggota direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank, kecuali Bank Syariah (minimal 2 tahun). e. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalamPBI tentang pelaksanaan GCG bagi bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bankyang dikendalikan oleh bank. f. Anggota direksi baik secara individu maupun bersama tidak memiliki saham melebihi 25% dari moral disetor pada suatu perusahaan lain. g. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat dewan komisaris. h. Mayoritas anggota direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi atau dengan anggota dewan komisaris. i. Anggota direksi tidak memberikan kuasa hukum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
SAK No.1 (2012) menerangkan tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan
keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka.
MenurutHanafi (2000),
menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Memberikaninformasi yang bermanfaatbagi investor,
kreditur,
dan pemakai lainnya mengenai potensial perusahaan saat ini mau
pun yang akan datang untuk pembuatan keputusan investasi,
pemberian kredit dan investasi semacamlainnya.
2. Memberikaninformasi yang
bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk memperkirakan jumla
hwaktu (timing), danketidakpastiandalampenerimaankas.
3. Memberikaninformasi yang bermanfaatbagi investor,
kreditur,
danpemakailainnyauntukmemperkirkanjumlahwaktudalamp
enerimaanbungadandeviden.
Pengertian Laporan Keuangan Menurut SAK (skripsi dan tesis)
Pada Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuanagan(2012)Laporan keuangan merupak an bagian dari proses pelaporan keuangan.Pelaporan keuangan berisi tentang informasi mengenai keadaan perusahaan yang bersifat non keuangan. SedangkanSAK Pada No.1 (2012) menerangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi anatara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Sedangkan menurut Harahap (2002), laporan keuangan berisi tentang semua aktivitas perusahaan yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainnya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Menurut Djarwanto (2001) laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansiil dicatat, digolonggolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan.
Pengertian Tindak Pidana (skripsi dan tesis)
Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat: atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang disebut sebagai “tindak pidana” di dalam KUHAP tanpa memberikan suatu penjelasan tentang apa yang disebut sebagai “strafbaar feit” tersebut. Oleh karena itu timbulah beberapa doktrin mengenai pendapat tentang strafbaar feit tersebut. Mengenai pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat para sarjana, berikut ini adalah pendapat para sarjana mengenai penjelasan dari istilah “strafbaar feit” tersebut. Tindak pidana menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah: a. Adanya perbuatan manusia; b. Diancam dengan pidana; c. Melawan hukum; d. Dilakukan dengan kesalahan; e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab . Sedangkan menurut E. Merger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, maka dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah: a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun subjektif); c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; d. Diancam dengan pidana . Simons dan Merger menyebutkan adanya dua unsur dalam tindak pidana tersebut, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah perbuatan orang dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan orang tersebut, sedangkan unsur subjektif adalah kemampuan bertanggung jawab dari orang tersebut. Dan adanya unsur kesalahan (dolus dan culpa) dari perbuatan orang tersebut . Menurut Van Hamel, tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang, melawan hukum, bernilai pidana, dan dapat dicela karena kesalahan . Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum merupakan rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat” . Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
Kebijakan Dividen (skripsi dan tesis)
Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing. Kebijakan dividen merupakan kebijakan yang berhubungan dengan pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya dividen yang akan dibagikan dan besarnya saldo laba yang ditahan untuk kepentingan perusahaan. Dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat mempunyai beberapa bentuk sebagai berikut : 1. Dividen Tunai Dividen yang paling umum dibagikan adalah dalam bentuk kas. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam dividen tunai adalah apakah jumlah uang kas yang ada mencukupi untuk pembagian dividen dan tingkat pertumbuhan perusahaan. Hal ini karena jika perusahaan sedang mengalami pertumbuhan maka akan membayar dividen kecil. 2. Dividen Properti Hutang Dividen dalam bentuk aset perusahaan selain kas disebut dividen properti. Dividen properti dapat berupa barang dagang, real estat, investasi, atau dalam bentuk lainnya yang dirancang oleh dewan direksi. 3. Dividen Likuidasi Dividen yang tidak didasarkan pada laba ditahan disebut dividen likuidasi, yang menyiratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan laba. 4. Dividen Aset Dividen dapat juga dibagikan dalam bentuk aset selain kas. Aset yang dibagikan bisa berbentuk surat-surat berharga, sediaan barang atau asset lainnya yang dimiliki oleh perusahaaan (Arif:2016).
Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)
Ukuran perusahaan adalah ukuran atas besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan yang besar umumnya memiliki total aktiva yang besar pula (Sunarto & Budi, 2009). Menurut Sunarto & Budi (2009), perusahaan yang besar lebih mudah untuk mengakses pasar dan memperoleh sumber pendanaan eksternal. Dengan akses yang lebih banyak dan lebih mudah ke sumber daya yang ada, maka perusahaan dapat memenuhi kebutuhannya seperti membeli aset, melakukan investasi, memperoleh pinjaman, dan lain sebagainya. Melalui akses yang lebih banyak ke sumber daya yang ada, kesempatan perusahaan untuk menyediakan kebutuhan konsumen lebih banyak, bahkan memiliki pangsa pasar yang lebih luas, sehingga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pun lebih besar. Ukuran perusahaan dapat berperan penting dalam ekonomi dunia saat ini (Abiodun, 2013). Hal ini dilihat dalam menentukan hubungan perusahaan dengan lingkungan di luar perusahaan, contohnya pertumbuhan perusahaan multinasional dalam ekonomi saat ini, mencerminkan pentingnya ukuran perusahaan dalam lingkungan bisnis (Abiodun, 2013). Menurut Becker-Blease, Kaen, Etebari & Baumann (2010), terdapat 3 teori yang menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dan tingkat keuntungan, yaitu: 1. Teori teknologi Teori ini berfokus pada modal fisik, skala ekonomi, dan ruang lingkup sebagai faktor yang menentukan ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. Untuk menghasilkan output, maka investasi dalam modal fisik diperlukan. Selain itu, perusahaan harus mengurangi biaya rata-rata produksi agar dapat meningkatkan pengembalian dari modal yang telah diinvestasikan. 2. Teori organisasi Teori ini menghubungkan profitabilitas dengan ukuran perusahaan terkait dengan biaya transaksi organisasi, biaya agen dan kendali biaya. Di dalamnya termasuk juga sumber daya dan teori critical resources. 3. Teori instusional Teori ini menghubungkan ukuran perusahaan dengan faktorfaktor lain seperti sistem hukum, peraturan anti-trust, perlindungan paten, ukuran pasar dan pengembangan pasar keuangan. Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin tinggi total aset yang menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan mengindikasikan bahwa besar pula harta yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dengan asset perusahaan menunjukkan seberapa besar harta yang dimiliki perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha dan perusahaan dengan asset yang kecil tentunya juga menghasilkan keuntungan sesuai dengan aset yang dimilikinya yang relatif kecil (Rifai, Afriati dan Magdalena, 2013)
Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau profitable. Profitabilitas (profitability) adalah ”kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan”. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan secara efisien dalam mengubah dana dan aset yang dimilikinya untuk menjadi keuntungan. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dipilih oleh manajemen suatu organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui sejumlah kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan, jadi profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari akivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Penelitian ini akan menghitung profitabilitas dengan Return on Equity (ROE). Return on Equity (ROE) merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan dalam perusahaan (Syamsuddin:2011).
Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)
Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan. Selain itu, kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme monitoring terhadap tindakan manajer yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan. Debt to equity ratio merupakan bagian dari rasio solvabilitas yang mempunyai kemampuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kewajiban jangka panjangnya. Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang
Kepemilkan Manajerial (skripsi dan tesis)
Kepemilikan Manajerial (managerial ownership) adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur dan komisaris . Kepemilikan manajerial ini diukur dengan proporsi saham yang dimiliki manajer perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam presentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah mereka sendiri. Argumentasi di atas menjustifikasi perlunya managerial ownership. Program managerial ownership termasuk ke dalam program kebijakan remunerasi untuk mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan pemegang sahamgan melihat factor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan terhadap kebijakan dividen, dan selanjutnya menganalisis pengaruh likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas perusahaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan (Arif:2016).
Hubungan antara kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan (skripsi dan tesis)
Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menjual sahamnya kepada investor asing, dan menjadi PMA (Perusahaan milik asing). Hal tersebut mengasumsikan pandangan positif bahwa penjualan tersebut akan meningkatkan kinerja sekaligus dapat menciptakan kompetisi yang lebih sehat di Indonesia. Salvatore (2006 : 27) menyatakan bahwa sebuah portofolio yang mengandung saham-saham domestik dan asing menawarkan risiko yang lebih rendah dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi bagi investornya dibanding portofolio yang hanya mengandung saham-saham domestik. Berkaitan dengan kepemilikan asing, dalam penelitian Setiawan, dkk (2006 : 41) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan (skripsi dan tesis)
Semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerja untuk kepentingan para pemegang saham dan dirinya sendiri, selain itu dapat mendorong manajer untuk menciptakan adanya kinerja perusahaan yang optimal, serta dapat memotivasi manajer untuk lebih bertanggung jawab dan juga lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga masalah keagenan dapat diminimalisasi. Kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jansen dan Meckling, 1976
Hubungan antara kepemilikan publik terhadap kinerja perusahaan (skripsi dan tesis)
Untuk mencapai suatu tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya, diperlukan pendanaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi modal. Tingkat kapitalisasi modal yang rendah merupakan salah satu alasan kegagalan perusahaan (Gladstone, 2010 : 20) Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Indonesia perlu memperbesar struktur kepemilikan publik untuk mendorong agar pihak manajemen perusahaan lebih transparan dan ada keinginan untuk melakukan penyebaran kepemilikan, sehingga perusahaan tidak dikendalikan oleh kalangan keluarga tertentu saja.
Kinerja Perusahaan (skripsi dan tesis)
Kinerja perusahaan merupakan penetuan dari beberapa ukuran tertentu yang dapat mengukur suatu keberhasilan suatu entitas dalam memperoleh laba yang optimal. Kinerja merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus di gapai oleh perusahaan dimanapun, karena kinerja dapat dikatan sebagai cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber dayanya. Tujuan dari penilaian kerja adalah untuk memotivasi para pekerja atau karyawannya dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi di suatu perusahaan dan dalam memenuhi standar perilaku tertentu yang sudah ditetapkan atau disepakati sebelumnya agar membedakan hasil sebelumnya dan tundakan yang diinginkan. Standar perilaku dapat berubah sebuah kebijakan manajemen atau rencana formal yang telah dituangkan dalam anggaran perencanaan untuk kinerja perusahaa. Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah dipakai, dicapai dan dilakukan. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Hal ini karena hal tersebut menyangkut aspek-aspek manajemen yang tidak sedikit jumlahnya. Karena itu, kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan. Namun, secara umum penilaian kinerja perusahaan berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja perusahaan secara umum biasanya akan direpresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya. Berikut ini adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan (Ang, 1997): 1. Rasio likuiditas Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek tepat pada waktunya. 2. Rasio aktivitas Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sumber daya telah dimanfaatkan secara optimal, kemudian dengan cara membandingkan rasio aktivitas dengan sadar industri, maka dapat diketahui tingkat efisiensi perusahaan dalam industri. 3. Rasio profitabilitas Rasio profitabilitas dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba baik dalam hubungan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas dibagi menjadi enam antara lain: Gross profit margin (GRM), net profit margin (NPM), operating return on assets (OPROA), return on assets (ROA), return on equity (ROE), operating ratio (OR). 4. Rasio solvabilitas (Leverage) Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. 5. Rasio Pasar (Market ratio) Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan dalam basis per saham. Rasio nilai pasar perusahaan memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam arus kas dari sumber daya yang ada dan juga untuk perumusan perimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya (IAI, 2001). Menurut Riyanto (2001), return on assets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasional perusahaan agar menghasilkan keuntungan.
Kepemilikan Asing (ASING) (skripsi dan tesis)
Kepemilikan asing dapat didefinisikan sebagai proporsi saham biasa dalam perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan teknologi perusahaan dalam negara berkembang, melalui impor langsung dari modal baru dan teknologi baru (Benfratello and Sembenelli, 2002; Kozlov et al, 2000 dalam Haat, 2008). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap concern terhadap peningkatan good corporate governance (Simerly & Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Nur’aeni, 2010). Penelitian sebelumnya Patibandla (2007) dalam Nur’aeni (2010) meneliti perusahaan yang menggunakan data dari tahun 1989-1999, dan hasilnya menunjukkan bahwa kepemilikan asing memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan, tanpa akuntansi untuk perusahaan yang tidak diketahui heterogenitas. Penelitian lainnya yaitu Douma dkk (2003) dalam Nur’aeni (2010) mengkaji bagaimana struktur kepemilikan, yaitu peran beda yang dinainkan oleh investor individu asing dan pemegang saham asing dalam mempengaruhi kinerja perusahaan, dengan menggunakan data tingkat perusahaan India tahun 2002. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan-perusahaan asing memberikan sebuah efek yang positif terhadap kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan asing merupakan hal penting dalam menilai kinerja perusahaan, jika kinerja perusahaan baik maka investor asing akan menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, semakin besar proporsi kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan maka kinerja suatu perusahaan dapat dikatakan meningkat.
Kepemilikan Manajerial (MANJ) (skripsi dan tesis)
Dalam suatu pengambilan keputusan untuk memaksimalkan sumber daya yang dimilik oleh entitas haruslah diambil dari seorang manajer dalam menjalankan bisnisnya. Jika para manajer tersebut bertindak hanya untuk kepentingan individu atau kepentingan sendiri maka dapat menyebabkan suatu ancaman bagi entitas tersebut. Para investor dan manajer harus menyadari akan kepentingan kewajiban masing-masing demi tercapainya suatu tujuan perusahaan yang telah disepakati sebelumnya. Kepemilikan manajerial menunjukkan peran ganda seorang manajer. Adanya peran ganda ini, maka manajer akan mengoptimalkan keuntungan dan tidak sedikitpun menginginkan perusahaan mengalami kesulitan atau bahkan perusahaan mengalami kepailitan yang berdampak pada hilangnya insentif dan return serta investasinya. Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya kepemilikan saham oleh manajer dalam sebuah perusahaan. Menurut Nur’aeni (2010) kepemilikan saham manajerial didefinisikan sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen, yang dapat diukur dari persentase saham biasa yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif untuk memonitor terhadap kemungkinan terjadi perilaku oportunistic manajer akan meningkat (Nur’aeni, 2010). Kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat dipandang sebagai cara untuk menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen, sehingga masalah keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jansen dan Meckling, 1976). Hal itu berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen akan cenderung berusaha meningkatkan kinerja untuk kepentingan para pemegang saham dan dirinya sendiri, selain itu dapat mendorong manajer untuk menciptakan adanya kinerja perusahaan yang optimal, serta dapat memotivasi manajer untuk lebih bertanggung jawab dan juga lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga masalah keagenan dapat diminimalisasi. Menurut pendapat Demsey & Laber (1993) dalam Nur’aeni (2010) menyatakan bahwa masalah keagenan banyak dipengaruhi oleh insider ownership (kepemilikan manajerial). Insider ownership dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan yang sekaligus sebagai pengelola perusahaan. Jika insider ownership semakin besar maka perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan (manajemen) akan semakin kecil, hal tersebut karena pemegang saham (pemilik) dan pengelola perusahaan (manajemen) akan bertindak lebih hati-hati karena manajer juga ikut menanggung konsekuesi dari tindakan yang dilakukan. Sebaliknya, jika insider ownership kecil maka hanya sedikit jumlah pemegang saham yang ikut terlibat sehingga semakin tinggi kemungkinan terjadinya masalah agensi dikarenakan adanya perbedaan kepentingan yang semakin besar antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan. Oleh karena itu, insider ownership merupakan insentif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut konsisten dengan penelitian Hiraki, et al (2003) dalam Haat (2008) juga memberikan bukti dalam penelitian pada perusahaan-perusahaan di Jepang bahwa kepemilikan manajerial secara positif memiliki hubungan dengan nilai perusahaan dan adanya pengambilalihan sumber daya perusahaan sebagai determinan pemegang saham minoritas. Selain itu, penelitian Faisal (2005) dalam Sabrinna (2010) menyatakan bahwa proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan (congruence) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Jika terdapat peningkatan pada proporsi kepemilikan saham manajerial, maka kinerja perusahaan akan semakin baik. Hal ini didasarkan pada logika bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki oleh manajer dan direksi akan cenderung menurunkan tindakan manipulasi yang berlebihan, sehingga manajer perusahaan yang sekaligus sebagai pemegang saham akan manyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemegang sahamnya.
Pengaruh Struktur Aset terhadap Kebijkan Hutang (skripsi dan tesis)
Menurut Mayangsari (1996) dalam Kurniati (2007), menyatakan bahwa: Pemenuhan kebutuhan dana akan diutamakan dari modal sendiri jika perusahaan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan sedangkan modal asing hanya sebagai pelengkap. Hal ini disebabkan oleh penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan adanya beban tetap yang berupa fixed cost. Apabila perusahaan memakai modal asing, untuk membelanjakan aktiva tetapnya maka fixed cost yang akan ditanggungnya juga akan besar. Menurut Bambang Riyanto (1995) dalam Nugroho (2006), menyatakan bahwa: Kebanyakan perusahaan industri dimana sebagian besar dari pada modalnya tertanam dalam aktiva tetap, akan menguntungkan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan hutang sifatnya sebagai pelengkap. Haris dan Raviv (1991) dalam Nugroho (2006), menyatakan bahwa: Perusahaan dengan level fixed assets yang rendah mempunyai lebih banyak masalah asymmetric information dibandingkan perusahaan dengan level fixed assets yang tinggi. Perusahaan dengan level fixed assets yang tinggi umumnya adalah perusahaan yang besar, yang dapat menerbitkan saham dengan harga yang fair sehingga tidak menggunakan hutang untuk mendanai investasinya. Dengan demikian diharapkan asset tangibility berpengaruh negatif terhadap leverage. Hasil penelitian oleh Wahyuning Kurniati (2007) yang menguji pengaruh struktur asset terhadap kebijkan hutang menemukan bahwa struktur asset mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kebijakan hutang.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)
Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan hutang dengan arah hubungan negatif. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap kebijkan hutang ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh brimingham dan Houston (2006) dalam Murtiningtyas (2012), bahwa: Perusahaan dengan tingakat pengembalian yang tinggi atas investasi menggunakan hutang yang relatif kecil. Jika profitabilitas meningkat , perusahaan cenderung akan mengurangi hutang. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagia besar kebutuhan pendanaan mereka dengan dana yang dihasilkan secara internal sehingga perusahaan tidak memerlukan sumber dana eksternal. Perusahaan akan menggunakan laba dari dalam perusahaan terlebih dahulu dalam mencukupi kebutuhan operasionalnya, sebelum memutuskan untuk menggunakan dana dari luar perusahaan. Menurut Wijaya (2011) dalam Murtiningtyas (2012), berpendapat bahwa: Profitabilitas yang tinggi diharapkan pemegang saham mampu memberikan perusahaan dana besar yang dapat digunakan untuk melalakukan re-investasi. Berbagai penelitian telah dilakukan mengenai profitabilitas dengan kebijkan hutang, menurut Indahningrum dan Handayani (2009) dan Purba (2011), profitabilitas yang di proksi dengan rasio return on assets (ROA) mempunyai pengaruh terhadap kebijakan hutang yang di proksi dengan debt to equity ratio (DER). Juga penelitian oleh Yeniatie dan Destriana (2010): Murtiningtyas (2012) menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah hubungan negatif antara profitabilitas dengan kebijakan hutang.
Pengaruh Kebijakan (skripsi dan tesis)
Dividen terhadap Kebijakan Hutang. Setap periode, perusahaan harus memutuskan apakah laba yang diperoleh akan ditambah atau didistribusikan sebagian atau seluruhnya pada pemegang saham sebagai deviden. Deviden pada dasarnya merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemilik perusahaan atau investor. Dimana keuntungan tersebut merupakan keuntungan setelah digunakan untuk mendanai seluruh kesempatan investasi yang diterima. Jika tidak ada keuntungan, maka dividen tidak akan dibagikan. Menurut Sajidin (2013) menyatakan bahwa: Semakin besar jumlah dividen yang dibagikan maka semakin meningkatnya jumlah utang yang digunakan. Sebaliknya semakin kecil jumlah dividen yang dibagikan maka semakin rendah utang yang akan digunakan, sehingga adanya hubungan positif anatara kebijkan dividen dan kebijakan hutang. Bebebagai penelitian telah dilakukan mengenai kebijakan dividen dengan kebijakan hutang. Menurut Sajidin (2013), kebijkan dividen berpengaruh secara positif terhadap kebijakan hutang perushaan
Kepemilikan Publik (skripsi dan tesis)
Untuk mencapai suatu tujuan utama suatu perusahaan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya, diperlukan pendanaan yang dapat diperoleh baik melalui pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Masalah pendanaan berpengaruh pada tingkat kapitalisasi modal. Tingkat kapitalisasi modal yang rendah merupakan salah satu alasan kegagalan perusahaan (Gladstone, 2010 : 20). Sumber pendanaan eksternal yang dimaksud diatas dapat diperoleh antara lain melalui saham dari masyarakat (publik). Untuk menggerakkan ekonomi secara riil tidak bisa hanya dari konsumsi, secara fundamental diperlukan investasi. Salah satunya adalah pasar modal, terutama untuk memulihkan kepercayaan investor. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan di Indonesia perlu memperbesar struktur kepemilikan publik untuk mendorong agar pihak manajemen perusahaan lebih transparan dan ada keinginan untuk melakukan penyebaran kepemilikan, sehingga perusahaan tidak dikendalikan oleh kalangan keluarga tertentu saja.
Struktur Kepemilikan (skripsi dan tesis)
Pengelolaan perusahaan yang semakin dipisahkan dari kepemilikan perusahaan merupakan salah satu ciri perekonomian modern, hal ini sesuai dengan agency theory yang menginginkan pemilik perusahaan (principal) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga professional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik memperoleh keuntungan maksimal dengan biaya yang efisien. Wicaksono (2000) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan corporate governance tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan. Struktur kepemilikan tercermin baik melalui instrumen saham maupun instrumen utang sehingga melalui struktur tersebut dapat ditelaah kemungkinan bentuk masalah keagenan yang akan terjadi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan, antara lain: 1. Kepemilikan sebagian kecil perusahaan oleh manajemen mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding sekedar mencapai tujuan perusahaan semata. 2. Kepemilikan yang terkonsentrasi memberi insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan. 3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan sosial perusahaan dan maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan
Teori Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)
Ada beberapa teori kebijakan hutang yang dikemukakan oleh I Made Sudana (2011:153), yaitu sebagai berikut: “a. Trade Of Theory b. Pecking Order Theory c. Signaling Theory” Adapun penjelasan dari teori-teori kebijakan hutang tersebut adalah sebagai berikut: a. Trade Of Theory Theori trade-off merupakan keputusan perusahaan dalam menggunakan hutang berdasarkan pada keseimbangan antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan. (I Made Sudana, 2011:153) b. Pecking Order Theory Pecking order theory menyatakan bahwa manajer lebih menyukai pendanaan internal daripada pendanaan eksternal. Jika perusahaan membutuhkan pendanaan dari luar, manajer cenderung memilih surat berharga yang paling aman, seperti hutang. Perusahaan dapat menumpuk kas untuk menghindari pendanaan dari luar perusahaan. (I Made Sudana, 2011:156) c. Signaling Theory Signaling Theory menyatakan bahwa perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan cenderung meningkatkan hutangnya karena tambahan bunga yang dibayarkan akan diimbangi dengan laba sebelum pajak. (I Made Sudana, 2011:156).”
Definisi Kebijakan Hutang (skripsi dan tesis)
Kebijakan hutang menurut Riyanto (2011:98) adalah sebagai berikut: “Kebijakan hutang adalah keputusan yang sangat penting dalam perusahaan dimana kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan pendanaan perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.” Menurut Subramanyan dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2012:82), menyatakan kebijakan hutang adalah sebagai berikut: “Bagi pemegang saham dengan adanya kebijakan hutang berarti mendapatkan tambahan dana yang berasal dari pinjaman mampu memberi pengaruh positif bagi peningkatan kinerja para manajemen perusahaan.” Menurut Hartono (2011:137) menyatakan kebijakan hutang adalah sebagai berikut: “Kebijakan hutang adalah keputusan pendanaan oleh manajemen akan berpengaruh pada penelitian perusahaan yang terefleksi pada harga saham. Oleh karena itu, salah satu tugas manajer keuangan adalah menentukan kebijakan pendanaan yang dapat memaksimalkan harga saham yang merupakan cerminan dari suatu nilai perusahaan.” Menurut Herawati (2013) kebijakan hutang adalah: “Kebijakan hutang adalah kebijakan yang menentukan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang.” Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kebijakan hutang adalah salah satu aktivitas pendanaan bagi perusahaan, selain modal sendiri, yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu seperti membiayai aktivitas operasional, meningkatkan kinerja manajemen perusahaan, dan tujuan perusahaan lainnya serta menentukan kebutuhan dana perusahaan yang dibiayai hutang
Pengelompokan Hutang (skripsi dan tesis)
Menurut Subramayam dan Wild yang dialihbahasan oleh Dewi Yanti (2012:170) pengelompokan hutang ada dua, yaitu: 1. “Hutang jangka pendek (kewajiban lancar) Hutang jangka pendek merupakan kewajiban yang pendanaannya memerlukan penggunaan asset lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan hutang jangka pendek adalah periode masa yang lebih panjang antara satu tahun dan satu siklus operasi perusahaan. secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian hutang. 2. Hutang jangka panjang (Kewajiban tak lancar) Hutang jangka panjang (Kewajiban tak lancar) merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam satu tahun atau satu siklus operasi, aman yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, hutang, dan wesel bayar. Hutang jangka panjang beragam bentuknya dan peniliaian serta pengukurannya memerlukan pengungkapan atas seluruh batasan dan ketentuan. Pengungkapan meliputi pula jaminan, persyaratan penyisihan dana pelunasan, dari provisi kredit berulang. Perusahaan harus mengunkapkan default atas provisi kewajiban, termasuk untuk bunga dan pembayaran kembali pokok pinjaman.”
Definisi Hutang (skripsi dan tesis)
Menurut M.Hanafi (2010:29), pengertian hutang adalah sebagai berikut: “Hutang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian dimasa lalu. Hutang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.” Menurut Subramaryam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2012:169) pengertian hutang atau kewajiban adalah sebagai berikut: “Kewajiban (hutang) merupakan hutang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau asset lainnya. Kewajiban merupakan klaim pihak luar atas asset dan sumberdaya perusahaan kini dan masa depan.”
Definisi Struktur Aset (skripsi dan tesis)
Bambang Riyanto (2008:22) menyatakan bahwa: “Struktur aktiva atau struktur kekayaan adalah perimbangan atau perbandingan baik dalam artian absolut maupun dalam artian relatif antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan artian absolut adalah perbandingan dalam bentuk nominal, sedangkan yang dimaksud dengan artian relatif adalah perbandingan dalam bentuk persentase.”. Struktur aset menurut Syamsudin (2007;9) adalah: struktur aset adahlah “Penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva,baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap Weston & Brigham (2005:175), mendefinisikan struktur aset sebagai: Struktur aktiva/aset adahlah “Perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva . Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukan bahwa struktur asset marupakan proporsi jumlah investasi yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk asset tetap.
Jenis-jenis Aset (skripsi dan tesis)
Menurut Subramayan dan John J. Wild (2010:271-272), asset dapat digolongkan ke dalam dua kelompok – lancer dan tak lancer. 1. Asset lancer (current assets) merupakan sumber daya atau klaim ats sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Golongan utama asset lancer mancakup kas, setara kas, efek, piutang, derivatif, persediaan, dan beban diterima di muka. 2. Asset jangka panjang (long-lived assets), disebut juga asset tetap (fixed asset) atau asset tak lancer (noncurrent assets) merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama priode melebihi periode kini. Asset jangka panjang utama mencakup properti, pabrik, peralatan, asset tak berwujud, investasi, dan beban-beban yang ditangguhkan. Subramanyam dan John. J. Wild (2010:272), juga menyatakan bahwa: Suatu perbedaaan asset alternatif yang sering bermanfaat dalam analisi adalah membagi asset menjadi asset keuangan dan asset operasi. Asset keuangan (financial assets) terutama terdiri atas efek (surat berharga atau sekuritas) dan investasi. Asset ini dinilai pada nilai wajar (pasar) dan diharapkan dapat memberikan imbalan hasil yang setara dengan biaya modal yang telah disesuaikan dengan resiko mereka. Asset operasi dinilai pada biayanya dan merupakan asset operasi produktif yang diharapkan memberikan imbal hasil di atas laba normal. Sedangkan menurut Indahwati (2010), pengelompokan aktiva dibagi menjadi : 1. Aktiva Lancar Adalah uang kas dan aktiva lainya yang diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dipakai dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal), dan biasanya terdiri atas: – Kas/bank dan deposito – Piutang dagang dan piutang lainya – Biaya dibayar dimuka – Uang muka – Persediaan 2. Aktiva tetap, terdiri atas: – Tanah – Bangunan/gedung dan emplacement – Kendaraan dan lat transportasi – Mesin dan peralatan pabrik – Inventaris kantor 3. Aktiva lainya, terdiri dari: – Jaminan – Piutang lain-lain non current – Aktiva pajak tangguhan – Aktiva lain-lain
Definisi Aset (skripsi dan tesis)
Subramanyam dan John J. Wild (2010:271), menyatakan bahwa: ROE = ??????? ????? ???????? ??? ??? ?????? Laba Per Lembar Saham = Laba Saham Biasa Saham Biasa Yang Beredar Asset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba Definisi asset menurut Warren et al. (2006:63), aktiva atau asset (assets) adalah: Sumber daya yang dimiliki oleh entitas atau usaha. Sumber daya ini dapat membentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contohnya aktiva adalah kas (uang tunai), piutang usaha, perlengkapan, beban bayar di muka (seperti asuransi), bangunan peralatan, tanah dan hak paten. Menurut Indahwati (2010), definisi aktiva adalah: Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. FASB dalam Concept Nomor 6 – Elements of Financial Statements of Business Enterprises dalam Zaki Baridwan (2010:20) yang dikutip oleh Wardani (2014), menyatakan bahwa aktiva adalah: Manfaat ekonomis di masa yang akan dating yang diharapkan akan diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transaksi-transaksi di masa lalu. Suatu aktiva mempunyai tiga sifat pokok, yaitu: 1. Mempunyai kemungkinan manfaat di masa yang akan dating yang berbentuk kemampuan (baik sendiri atau kombinasi dengan aktiva lainya) untuk menyumbangkan pada aliran kas masuk di masa yang akan datang baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Suatu badan usaha tertentu dapat memperoleh manfaatnya dan mengawasi manfaat tersebut. 3. Transaksi-transaksi yang menyebabkan timbulnya hak perusahaan untuk memperoleh dan mengawasi manfaat tersebut sudah terjadi. Berdasarkan beberapa definisi di atas menunjukan bahwa asset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat 56 ekonomis di masa yang akan datang yang diterima oleh suatu badan usaha sebagai hasil dari transakski-transaksi di masa lalu.
Tujuan dan Manfaat Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Menurut Kasmir (2015: 197) rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan dan kepentingan bagi perusahaan. Berikut tujuan dari rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan: 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, 2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, 3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, 4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, 5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, 6. Dan tujuan lainnya. Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk; 1. Untuk mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, 2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, 3. Menegetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, 4. Mengetahui besarnya laba bersih saesudah pajak dengan modal sendiri, 5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan uang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, 6. Manfaat lainnya
Pengertian Profitabilitas (skripsi dan tesis)
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menciptakan laba dengan menggunakan modal yang cukup tersedia. Profitabilitas suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam menentukan pendanaannya. Menurut Kasmir (2015: 196), profitabilitas adalah: “…rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi”. Menurut Hery (2016: 152), rasio profitabilitas adalah: “…rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi dan/atau neraca”. Menurut Agus Sartono (2012: 122), profitabilitas adalah: “…kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen”. Menurut Reeve, et al yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2012: 331). rasio profitabilitas adalah: “…kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Kemampuan dalam menghasilkan laba tergantung pada efektivitas dan efisiensi dari kegiatan operasinya dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, analisis profitabilitas menitikberatkan terutama pada hubungan antara hasil kegiatan operasi seperti yang dilaporkan di laporan laba rugi dengan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan dalam neraca”. Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012: 81), profitabilitas adalah: “…kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham yang tertentu.” Menurut Brigham dan Houston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011: 146): “Profitabilitas adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset dan utang pada hasil operasi”. Berdasarkan beberapa definisi di atas makas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mengahasilkan laba dengan aktiva dan modal yang dimilikinya.
Jenis-jenis Laba (skripsi dan tesis)
Menurut Kasmir (2015: 303) dalam praktiknya, laba terdiri dari dua macam, yaitu: 1. laba kotor (gross profit); dan 2. laba bersih (net profit). Laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh. Sementara itu, laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.
Definisi Laba (skripsi dan tesis)
Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarna tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi. Menurut Hery (2016: 15), laba adalah: “Kenaikan dalam ekuitas (aset bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi pheriperal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peritiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik”. DPR = Dividen per Lembar ??????? per Lembar EPS = Pendapatan setelah pajak Jumlah saham yang beredar Menurut Kasmir (2015: 45), laba adalah: “Selisih dari jumlah pendapatan dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah biaya”. Menurut Yayah Pudin Shatu (2016: 68), laba adalah: “Kenaikan modal aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau investasi oleh pemiliknya”. Menurut Dwi Martani, dkk (2012: 113), laba adalah: “…pendapatan yang diperoleh apabila jumlah financial (uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode”. Menurut Reeve, et. al. yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2009: 3), keuntungan atau laba adalah: : “…selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, dan biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan dengan guna menghasilkan barang atau jasa.” Menurut Sofyan Syafri Harahap (2011: 309): “Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut.” Menurut Mamduh M. Hanafi (2016: 32), laba adalah: “…ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang dudefinisikan sebagai berikut: Laba= Penjualan – Biaya” 49 Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan perbedaan antara realisasi penghasilan yang berasal dari transaksi perusahaan pada periode tertentu dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan itu
