Menurut Egon Zehnder (2000) dalam Fcgi Boklet (2006), dewan komisaris adalah: “Dewan komisaris merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabiltas. Dewan komisaris merupakan suatu sistem mengawasi mekanisme perusahaan serta menjadi pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan”. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah: “Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran serta memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance”. Dewan komisaris mempunyai fungsi kontrol yang menjadi salah satu bentuk praktis dari penerapan teori agensi. Seluruh tugas dewan komisaris tersebut biasanya tertuang didalam anggaran dasar perusahaan. Fungsi utama dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Posisi dewan komisaris juga sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya dewan komisaris pengawasan terhadap dewan direksi akan jauh lebih baik, masukan yang didapat direksi akan jauh lebih banyak ( Sukandar.P.D dan Rahardja, 2014). Di Indonesia dewan komisaris diangkat dan diberhentikan atas persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Mereka diangkat dalam suatu periode tertentu dan memungkinkan diangkat kembali. Praktek dewan komisaris sangat bergantung pada lingkungan perusahaan, di dalam beberapa kasus dewan komisaris dinilai tidak melakukan tugas sebagai pengawas perusahaan dengan baik dan seringkali tidak memiliki manfaat. Dewan ini juga menjembatani kepentingan principal dan manajer perusahaan.
