Tag: Judul Akutansi

Intelektual
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah
yang menuntut manajemen atau agen bertanggung jawab atas transparansi
yang lebih besar dalam pengungkapan informasi perusahaan kepada
pemerintah. Ghazali (2007) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah
secara politis lebih sensitif karena kegiatan perusahaan dengan bagian
terbesar milik pemerintah mendapat banyak perhatian umum. Investasi
yang dibuat oleh pemerintah di suatu perusahaan memiliki tujuan untuk
kesejahteraan masyarakat luas, sehingga perusahaan harus memiliki
akuntabilitas publik yang tinggi.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia (2018)
menyatakan bahwa sejauh ini kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh
yang paling positif dibanding kepemilikan lain, hal ini dikarenakan
besarnya perhatian dari masyarakat terhadap perusahaan milik pemerintah
membuat manajemen harus lebih transparan sehingga melakukan
pengungkapan secara luas termasuk modal intelektual sebagai bentuk
akuntabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Utama
dan Khafid (2015) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang dalam
penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan pemerintah sejauh ini
memiliki efek positif terhadap pengungkapan modal intelektual.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Haji dan Ghazali (2013)
menemukan hal yang sama bahwa kepemilikan pemerintah yang tinggi
berdampak positif pada pengungkapan modal intelektual perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Semakin besar kepemilikan pemerintah
dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas tingkat pengungkapan
modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketiga yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H3a: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H3b: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Intelektual
Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam tata kelola
dan penungkapan suatu perusahaan. Menurut Li et al. (2008), pengawasan
yang dilakukan oleh investor institusional memiliki tujuan untuk
mengendalikan manajer untuk bertindak atas nama perusahaan dan untuk
mencegah terjadinya perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer.
Investor institusional membutuhkan informasi yang relevan dan kompleks
untuk pengambilan keputusan serta memberikan lebih banyak pemahaman
terhadap investor institusional.
Menurut Aisyah dan Sudarno (2014) perusahaan dengan kepemilikan
institusional yang besar cenderung akan mendapatkan pengawasan yang
lebih tinggi dari para investor. Kepemilikan institusional yang tinggi akan
mendorong perusahaan untuk membuat lebih banyak pengungkapan,
karena manajemen didorong untuk melakukan pengungkapan informasi
yang lebih transparan yang akan mengurangi perilaku oportunistik. Hal ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Khafid dan Alifia
(2018) dan Utama dan Khafid (2015) yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan
modal intelektual. Semakin besar kepemilikan institusional dalam suatu
perusahaan maka semakin luas tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kedua yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H2a: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H2b: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Intelektual
Kepemilikan manajerial yang lebih tinggi dapat mengurangi konflik
antara principal dan agen yang lebih rendah karena manajer akan
meningkatkan kinerja mereka untuk menghasilkan banyak insentif.
Adanya kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mendorong
penyatuan antara kepentingan prinsipan dengan agen sehingga manajer
akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan para pemegang saham.
Kepemilikan manajerial membuat para pemegang saham di luar manajer
tidak perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer (Jensen
dan Meckling, 1976).
Khafid dan Alifia (2018) melakukan penelitian terhadap perusahaan
sector keuangan yang terdaftar di BEI dan menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan modal
intelektual, ini karena manajer perusahaan lebih mengetahui informasi
tentang perusahaan termasuk informasi modal intelektual, sehingga tidak
tergantung pada informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Utama dan Khafid (2015) juga
menemukan bahwa kepemilikan saham yang tinggi oleh manajemen akan
membuat manajemen tersebut cenderung membuat tingkat pengungkapan
modal intelektual di perusahaan rendah, karena perusahaan tidak memiliki
hubungan yang intensif dengan pihak eksternal, dan pihak manajerial
sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan telah memperoleh lebih
banyak informasi daripada informasi yang tercantum dalam laporan
tahunan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Aisyah dan Sudarno (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan modal intelektual
dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang tinggi
merasa tidak perlu untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas
kepada pihak lain. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut maka dapat
disimpulkan semakin besar tingkat kepemilikan manajerial dalam suatu
perusahaan maka semakin sempit tingkat pengungkapan modal
intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis pertama yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan modal
intelektual.
H1a: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Indonesia.
H1b: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan modal intelektual di Malaysia.

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab
kepada dewan komisaris perusahaan untuk membantu melaksanakan tugas dan
fungsi dewan komisaris tersebut.
Anggota komite audit paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang anggota
yang dapat berasal dari komisaris independen ataupun pihak luar perusahaan
yang diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit dalam
menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya diharuskan bertindak
secara independen. Rapat yang dilakukan oleh komite audit untuk
pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah anggota. Komite audit
setiap tahunnya diwajibkan untuk membuat laporan tahunan atas pelaksanaan
kegiatan yang dilakukannya yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan
perusahaan

Pengungkapan Modal Intelektual didefinisikan oleh Abeyesekera dan
Guthrie (2002) sebagai laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
informasi umum bagi para pengguna yang tidak dapat memerintahkan
penyusunan laporan tentang modal intelektual. Mouritsen et al. (2001),
mengatakan bahwa pengungkapan modal intelektual dalam suatu laporan
keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk pembuktian bahwa laporan
tersebut telah menggambarkan perusahaan secara kredibel, terpadu, serta
benar dan jujur.
Menurut Muhammad dan Ismail (2009), pengungkapan modal intelektual
merupakan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur aset
tidak berwujud dan menjelaskan hasil atas kegiatan berbasis pengetahuan
yang dimiliki perusahaan. Jenis pengungkapan modal intelektual merupakan
informasi yang sangat berharga bagi investor, karena dapat membantu mereka
untuk menilai kembali ketidakpastian prospek masa depan perusahaan dan
memfasilitasi dalam menilai perusahaan (Bukh, 2003).
Menurut Shakina dan Barajas (2014), terdapat tiga komponen modal
intelektual yaitu:
(1) Human Capital (HC), apa yang dilakukan oleh seorang karyawan dalam
proses atau tujuan untuk menambah nilai karyawan tersebut.
(2) Structural Capital (SC), apa yang terjadi antara orang-orang, bagaimana
orang-orang yang terhubung dalam perusahaan, dan apa yang tersisa
ketika karyawan tersebut meninggalkan perusahaan.
(3) Relational Capital (RC), hubungan perusahaan dengan pemangku
kepentingan eksternal.

Struktur kepemilikan merupakan salah satu cara dalam mengurangin
konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen
perusahaan. Konflik kepentingan umumnya muncul karena pihak-pihak yang
terlibat dalam perusahaan memilki tujuan atau kepentingan masing-masing
sehingga menyebabkan perbedaan, perbedaan tersebut pada umumnya
disebabkan oleh karakteristik kepemilikan dalam perusahaan. Seperti yang
telah dijelaskan di pendahuluan, struktur kepemilikan perusahaan terbagi
menjadi beberapa jenis yang terdiri atas kepemilikan keluarga, kepemilikan
manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing (Saleh et al, 2009).
Pada penelitian ini yang digunakan adalah kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing,
karena struktur kepemilikan tersebut yang terdapat pada perbankan, sedangkan
kepemilikan keluarga sangat sedikit di Indonesia.
a. Kepemilikan Manajerial
Menurut Wahidahwati (2002) kepemilikan manajerial merupakan
kondisi dimana pemegang saham mayoritas dimiliki oleh pihak
manajemen (dewan direksi dan dewan komisaris) yang secara aktif
ikut dalam pengambilan keputusan.
Menurut Hasty dan Herawaty (2017) dalam penelitiannya
mengatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu
mekanisme pengawasan yang berutujuan untuk menyelaraskan
berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan agar memiliki tujuan
atau arah yang sama untuk menekan terjadinya konflik kepentingan.
b. Kepemilikan Institusional
Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013) kepemilikan institusional
ada kondisi dimana tingginya persentase saham perusahaan yang
dimiliki oleh pihak institusi. Pihak institusi yang dimaksud dalam hal
ini berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan asuransi,
bank, perusahaan investasi maupun perusahaan swasta.
c. Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan pemerintah atau yang biasa disebut sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian besar
atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan
Usaha Milik Negara).
d. Kepemilikan Asing
Kepemilikan asing merupakan suatu kondisi dimana pemegang
saham dalam suatu perusahaan mayoritasnya adalah pihak asing. Hal
ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, kepemilikan asing adalah kegiatan penanaman
modal yang dilakukan pihak asing, baik itu negara asing, perseorangan
warga negara asing, badan usaha asing, dan badan hukum asing untuk
melakukan usaha di wilayah Indonesia

Corporate Governance (CG) menurut The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) adalah suatu mekanisme untuk mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan agar operasional perusahaan tersebut berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan para stakeholders, sedangkan Good
Corporate Governance (GCG) didefinisikan oleh IICG sebagai struktur,
sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan sebagai suatu upaya
dalam meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka
panjang.
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), pelaksanaan
GCG sangat diperlukan sebagai bentuk upaya pembangunan kepercayaan
masyarakat dan dunia untuk memenuhi syarat mutlak untuk berkembang
dengan baik dan sehat bagi dunia perbankan. Dalam pedoman tata kelola
perusahaan (GCG) di Indonesia, ada lima prinsip dasar sebagai berikut:
1. Keterbukaan, bank harus mengungkapkan informasinya secara tepat
waktu, jelas, luas, akurat dan dapat dibandingkan serta memberikan
kemudahan akses bagi para stakeholders sesuai dengan haknya.
2. Akuntabilitas, bank harus menetapkan apa yang menjadi tanggung
jawabnya dengan jelas dari masing-masing organ organisasi yang
sesuai dengan visi, misi, tujuan dan strategi perusahaan.
3. Tanggung Jawab, demi menjaga keberlangsungan usahanya bank harus
berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (prudential banking
practices) dan menjamin atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
4. Independensi, dalam pengambilan keputusan bank harus bersifat
obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran, bank harus senantiasa untuk memperhatikan kepentingan
para stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah suatu
hubungan dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain
(agent) untuk melakukan beberapa pekerjaan atau kegiatan atas nama mereka
dan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen.
Hubungan keagenan dalam perusahaan dapat digambarkan dengan hubungan
antara pemilik dan para pemegang saham sebagai pihak yang disebut
principal dan pihak manajemen perusahaan sebagai pihak yang disebut agent.
Teori agensi yang baik dapat terwujud apabila psinsipal dan agen memiliki
tujuan yang sama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga kedua
belah pihak tersebut akan memiliki pemikiran yang sama.
Menurut Purwantini (2011) terdapat tiga jenis konflik keagenan yang
biasanya terjadi pada suatu perusahaan, yaitu konflik antara pemegang saham
dengan manajemen, konflik antara pemegang saham mayoritas dengan
minoritas, dan konflik antara pemegang saham dengan pemberi utang. Akan
tetapi yang paling sering terjadi diantara ketiga konflik tersebut adalah konflik
antara pemegang saham dengan manajemen. Oleh karena itu, teori keagenan
pada umumnya lebih menekankan pada kontrol atau pengawasan yang
efisiensi dalam hubungan antara pemegang saham dengan agen dengan
harapan dapat meminimumkan konflik keagenan.

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk
berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi
berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para karyawan beserta keluarganya, dan
juga meningkatan kualitas hidup komunitas setempat dan masyarakat luas. Sedangkan
Tazkiyah (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para
karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara-cara yang
bermanfaat baik bagi bisnis maupun untuk pembangunan.
Dusuki dan Dar (2005), CSR perusahaan adalah standar perilaku perusahaan yang
harus dipenuhi untuk memberikan dampak positif dan produktif bagi masyarakat
sekaligus mempertahankan nilai perusahaan selain memaksimalkan keuntungan semata.
Mereka juga menambahkan bahwa setiap perusahaan memiliki dua macam tanggung
jawab, yaitu komersial untuk menjalankan bisnisnya dengan sukses dan sosial untuk
menjalankan peran mereka dimasyarakat dan komunitas sekitar.
Daykin (2006) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaporan sosial perusahaan
adalah untuk melihat dampak dari tindakan perusahaan pada kualitas kehidupan
masyarakat. Pengungkapan mengenai pelaporan sosial perusahaan bisa didapat dari
pelaporan tahunan perusahaan, pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan
berkelanjutan perusahaan, ataupun pelaporan tata kelola perusahaan. Putra (2009) dalam
penelitiannya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab
sosial serta hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan reaksi investor
membuat kesimpulkan berdasarkan penelitian-peneliti sebelumnya bahwa secara garis
besar manfaat CSR adalah :
1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional perusahaan.
5. Membuka peluang pasar yang lebih besar.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa manfaat CSR yang dibangun berdasarkan visi
tanggung jawab sosial perusahaan bisa didapatkan oleh kedua-belah pihak dan juga
sejalan dengan prinsip kemasyarakatan bersama yang dikembangkan melalui berbagai
program kegiatan CSR.
Di Indonesia adapun undang-undang yang mengatur mengenai pengungkapan
tanggung jawab sosial diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Pengertian tanggung jawab sosial dalam Undang-Undang No. 40
tahun 2007 adalah, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen
perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
mengingkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Dalam
undang-undang juga disebutkan bahwa salah satu laporan yang harus dimuat dalam
laporan tahunan adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Darrough (1998) dalam Putra (2009) mengemukakan ada dua jenis pengungkapan
dalam hubungannya dengan persyaratan standar, yaitu :
1. Mandated Disclosure (Pengungkapan Wajib)
Merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar akuntansi
yang berlaku. Pengungkapan wajib akan memaksa perusahaan apabila perusahaan
tidak mau mengungkapkan informasinya secara sukarela.
2. Voluntary Disclosure (Pengungkapan Sukarela)
Merupakan butir-butir pengungkapan yang dilakukan sukarela oleh perusahaan
tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pengungkapan dalam pengertian terluas
hanya berarti penyampaian (release) informasi. Hendriksen (1992) dan Evans (2003)
membagi tingkat pengungkapan menjadi tiga konsep pengungkapan yang bergantung
pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Tiga konsep pengungkapan tersebut
adalah:
1. Adequate disclosure (Pengungkapan cukup)
Konsep yang sering digunakan adalah Adequate Disclosure, yaitu pengungkapan
minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, dimana angka-angka
yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor.
2. Fair disclosure (Pengungkapan wajar)
Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan
tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan
dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial.
3. Full disclosure (Pengungkapan penuh)
Full disclosure adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari
seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan.
Hendriksen berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan, karena
penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi
yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan
(Ghozali dan Chariri, 2007). Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure
mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus memberikan
penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan.
Dengan demikian, informasi harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya dengan
mencitrakan kondisi yang sedang dialami perusahaan, baik informasi keuangan maupun
non-keuangan, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Hendriksen (1992)
berpendapat bahwa untuk mencapai pengungkapan yang pantas, sebuah pengungkapan
harus menjawab pertanyaan:
1. Untuk siapa informasi diungkapkan?
2. Apa tujuan dari pengungkapan informasi?
3. Berapa banyak informasi harus diungkapkan?
Untuk pertanyaan bagaimana dan kapan informasi harus diungkapan termasuk
penting, akan tetapi tidak lebih penting daripada tiga pertanyaan awal. Pertanyaan
tersebut sama dengan pendapat Evans (2003), akan tetapi Evans mengikut sertakan
pertanyaan “kapan informasi harus diungkapan”. Evans (2003) berpendapat bahwa
pengungkapan berarti menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk
laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan
tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan menurut Evans
hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, tidak termasuk
dengan pernyataan umum atau private yang dibuat untuk manajemen atau informasi
yang disampaikan di luar lingkup pelaporan keuangan

Hansen dan Mowen (2000) dalam Dini (2010) mengungkapkan sebuah
teori yang mendukung upaya perusahaan untuk mengarahkan operasinya untuk
menjadi lebih ramah lingkungan, yang dinamakan ecofficiency. Konsep ini
berupaya menjelaskan bahwa upaya perusahaan untuk memproduksi barang dan
jasa memiliki nilai tambah sekaligus secara berkelanjutan mengurangi dampak
negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi penggunaan sumber daya. Hal ini
secara simultan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan perusahaan.
Konsep ini dapat menjelaskan mengenai hubungan antara kinerja lingkungan
dengan kinerja keuangan. Beberapa alasan yang dikemukakan oleh Hansen dan
Mowen (2000) dalam teorinya adalah:
1) Konsumen semakin menginginkan produk-produk yang memiliki nilai tambah
dan ramah lingkungan.
2) Tenaga kerja saat ini memiliki kecenderungan untuk memilih bekerja di
perusahaan yang memiliki citra yang positif terkait lingkungan. Kinerja
lingkungan perusahaan yang semakin baik juga diindikasikan meningkatkan
produktivitas karyawan.
3) Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan akibat kelalaian dalam mengelola
lingkungan, sekaligus meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
4) Mengurangi biaya modal karena minimnya biaya keagenan yang harus
dibayar perusahaan, dan meminimalkan biaya asuransi yang harus ditanggung
perusahaan.
5) Meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan inovasi dan
membuka kesempatan baru.
6) Ecofficiency memberikan manfaat lain secara signifikan kepada perusahaan
dalam rangka meningkatkan corporate image.

Teori legitimasi (legitimacy theory) melihat bahwa perusahaan
merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih besar di tempat mereka
berada (Gray et al. 1996 dalam Deegan, 2003) dan perusahaan akan mengambil
berbagai tindakan untuk memastikan bahwa aktivitas operasi mereka dianggap
sah (legitimate), sehingga dapat diterima dalam sistem sosial yang lebih besar di
tempat mereka beroperasi (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Deegan, 1996).
Deegan dan Rankin (1996: 54) dalam Deegan (2003) menjelaskan bahwa
ketika organisasi tidak mendapatkan legitimasi dari aktivitas operasi mereka,
maka masyarakat akan mencabut “kontrak” untuk keberlanjutan aktivitas operasi
perusahaan. Hal ini akan menimbulkan penurunan konsumen atau ketiadaan
permintaan produk dalam bisnis, penyebab hilangnya penyediaan tenaga kerja
dan pendanaan modal bisnis, atau mempengaruhi pemerintah untuk menaikkan
pajak, denda atau hukuman untuk melarang tindakan yang tidak sesuai dengan
ekspektasi masyarakat (Deegan, 2003: 256).
Perusahaan akan dinilai oleh publik berdasarkan bagaimana perusahaan
tersebut mencitrakan dirinya sendiri. Berdasarkan teori legitimasi, satu-satunya
cara bagi entitas untuk bisa bertahan adalah jika masyarakat di tempat mereka
berada menganggap bahwa kegiatan entitas tersebut sudah selaras dengan
lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan harus berupaya membentuk
dan mempertahankan legitimasi mereka di masyarakat dengan cara melakukan
tanggung jawab lingkungan dan melakukan pengungkapan lingkungan kepada
publik dalam pelaporan keuangan (Dowling dan Pfeffer, 1975; Lindblom, 1994,
dalam Deegan, 2003).
Gray et al. (1995: 65) dalam Deegan (2003) juga mengungkapkan bahwa
pengungkapan lingkungan perusahaan dapat membentuk citra (image)
perusahaan yang kompeten dan peduli dalam melakukan tanggung jawab
lingkungan. Deegan (2003: 304) menyatakan bahwa perusahaan harus memenuhi
ekspektasi masyarakat jika mereka berkeinginan untuk mempertahankan
keberlanjutan perusahaan. Hal ini kemudian akan berdampak kepada penilaian
masyarakat mengenai perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan menuai
apresiasi dari masyarakat sehingga dapat berdampak pada peningkatan nilai
perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan ini kemudian dapat memberikan
dampak pada kinerja keuangan perusahaan.
Konsep ini sejalan dengan penelitian Cahyonowati dalam Januarti dan
Apriyanti (2006) yang menyatakan bahwa ada tiga perspektif yang timbul
berkaitan dengan pengungkapan tangggung jawab sosial (termasuk lingkungan)
perusahaan dan berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan, yaitu:
1. Perspektif Bisnis yang menganggap pentingnya reputation capital untuk
menguasai dan menopang pasar. Perspektif ini memasukkan unsur tanggung
jawab sosial perusahaan dalam kegiatan periklanan perusahaan dan juga pada
kegiatan pemasaran.
2. Perspektif eco-sosial memandang tanggung jawab sosial perusahaan sebagai
nilai (value) dan strategi untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
Tanggung jawab sosial juga dipandang sebagai strategi karena dapat
mengurangi ketegangan sosial.
3. Right-Based perspective menekankan bahwa konsumen, pekerja, masyarakat
dan pemegang saham mempunyai hak untuk mengetahui kegiatan bisnis
perusahaan. Aspek kunci dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah
akuntabilitas, transparansi dan investasi lingkungan

As Hanas (1998:.32) dalam Deegan (2003: 268) menyatakan bahwa
berdasarkan sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan menyatakan
bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara
adil oleh sebuah organisasi (Deegan, 2003). Teori ini memandang bahwa
manajer sebaiknya mengelola organisasi tersebut agar menguntungkan seluruh
pemangku kepentingan. Teori ini juga memandang bahwa perusahaan bukan
merupakan sebuah mekanisme untuk meningkatkan pengembalian (return)
pemegang saham, namun sebagai sebuah sarana untuk mengkoordinasi
kepentingan investor, dan memandang bahwa manjemen memiliki fiduciary
relationship (hubungan untuk mempercayai orang lain dalam memegang sesuatu)
tidak hanya kepada pemegang saham, namun kepada seluruh pemangku
kepentingan.
Selanjutnya, dalam teori normatif pemangku kepentingan, manajemen
harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku
kepentingan dan ketika terjadi konflik kepentingan, mengelola bisnis agar
mencapai keseimbangan optimal diantara mereka (Deegan, 2003: 268). Hal ini
menyiratkan bahwa manajemen setidaknya mengorbankan sebagian kepentingan
pemegang saham untuk pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, dalam
sudut pandang normatif, teori pemangku kepentingan mengimplikasikan bahwa
bisnis memiliki tanggung jawab lingkungan.
Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
tinggi akan memiliki keuntungan yang besar dan dana berlebih untuk investasi
(Waddock dan Graves, 1994 dalam Setyowati, 2009). Dana tersebut dapat
diinvestasikan pada pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan kinerja
lingkungan yang baik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial
perusahaan. Teori ini menunjukkan pengaruh kinerja keuangan terhadap kinerja
lingkungan yang dilakukan perusahaan.
Deegan (2003: 269) mengungkapkan lebih lanjut mengenai teori
pemangku kepentingan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki hak
untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana organisasi berpengaruh
terhadap mereka, bahkan jika mereka memilih untuk tidak menggunakan
informasi tersebut dan bahkan jika mereka secara tidak langsung berpengaruh
terhadap keberlangsungan organisasi. Pengungkapan lingkungan dapat menjadi
sarana bagi perusahaan untuk memberikan informasi mengenai kinerja
lingkungan perusahaan sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil
keputusan manajemen.
Perusahaan yang telah melakukan kinerja lingkungan yang baik akan
cenderung untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih luas. Hal ini
sejalan dengan penelitian Lang dan Lundholm (1993) dalam Clarkson et al
(2006) yang mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang
baik cenderung memiliki pengungkapan yang lebih luas untuk memberikan
berita baik (good news) kepada pasar dan seluruh pemangku kepentingan. Teori
pemangku kepentingan ini juga dapat menjelaskan pengaruh kinerja keuangan
terhadap luas pengungkapan lingkungan.

Peraturan mengenai kewajiban dalam pengungkapan lingkungan
dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan ini penggunaan istilah Corporate
Environment and Social Responsibility (CESR) disebut dengan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Dalam UU PT Nomor 40 Tahun
2007 pada pasal 1 menjelaskan mengenai pengertian tanggung jawab sosial dan
lingkungan (TJSL) perusahaan bahwa:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada
umumnya.
Peraturan yang mewajibkan dalam pengungkapan lingkungan dituangkan
dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2007 merujuk pada pasal 66. Peraturan ini
mengungkapkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan. Kewajiban dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)
perusahaan kemudian kembali ditekankan pada UU PT Nomor 40 Tahun 2007,
Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang
mewajibkan pengungkapan lingkungan selanjutnya ditegaskan melalui
Keputusan BAPEPAM-LK Nomor: KEP-134/BL/2006 pasal 1 mengenai
kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik,
menyatakan bahwa:
Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan tata
kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam
periode laporan keuangan tahunan terakhir. Uraian yang dimaksud
sekurang-kurangnya memuat hal-hal diantaranya uraian mengenai aktivitas
dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) juga menjelaskan mengenai
pengungkapan lingkungan melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf ke-14 yang menyatakan bahwa:
Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added
statement), khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup
memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan
sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.
Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi
Keuangan.

Tujuan dari penerapan instrumen PROPER adalah untuk
mendorong peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan
melalui penyebaran informasi kinerja penataan perusahaan dalam
pengelolaan lingkungan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai
peningkatan kualitas hidup. Pengumuman peringkat kinerja PROPER
kepada publik dapat menimbulkan efek insentif dan disinsentif reputasi
dalam peningkatan penataan kinerja. Para pemangku kepentingan
(stakeholders) akan memberikan apresiasi kepada perusahaan yang
berperingkat baik dan memberikan tekanan dan atau dorongan kepada
perusahaan yang belum berperingkat baik.
Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat berbagai
instrumen pengelolaan lingkungan yang ada, seperti penegakan hukum
lingkungan, dan instrumen ekonomi. Di samping itu, penerapan PROPER
dapat menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi
publik dalam pengelolaan lingkungan. (Pasal 65 ayat (2) UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang
memenuhi kriteria, yaitu: perusahaan yang berdampak besar terhadap
lingkungan hidup; perusahaan yang berorientasi ekspor dan atau
produksinya bersingggungan langsung dengan masyarakat, serta
perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)
membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam
Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut PROPER. PROPER
yang termaktub dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor: 127 Tahun 2002 ini, berfungsi dalam penilaian
pertanggungjawaban perusahaan dalam mengendalikan pencemaran atau
kerusakan lingkungan hidup.
PROPER yang telah dilakukan KLH sejak tahun 2002 ini telah
diadopsi menjadi instrumen penataan di berbagai negara seperti China,
India, Filiphina dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai
perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penilaian kinerja penataan
perusahaan dalam PROPER dilakukan berdasarkan atas kinerja perusahaan
dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam
pelaksanaan berbagai kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan
lingkungan yang belum menjadi persyaratan penataan (beyond compliance)
(Laporan PROPER 2009).
Saat ini, PROPER memiliki tujuh aspek penilaian penataan
organisasi yang “ramah lingkungan”, yaitu empat aspek pengendalian
resiko dan pemenuhan kewajiban (ketaatan pada peraturan pengendalian
pencemaran air, ketaatan pada peraturan pencemaran udara, ketaatan pada
peraturan pengelolaan limbah B3, ketaatan pada peraturan AMDAL), dan
tiga aspek kepatuhan (Penilaian terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan
oleh perusahaan dalam penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (SML);
Konservasi dan pemanfaatan sumber daya; serta Kegiatan Corporate Social
Responsibility (CSR) termasuk kegiatan Community Development)

Menurut Lanskoki (2000), konsep kinerja lingkungan merujuk pada
tingkat kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat kerusakan yang lebih rendah
menunjukkan kinerja lingkungan perusahaan yang lebih baik. Begitu pula
sebaliknya, semakin tinggi kerusakan lingkungannya maka semakin buruk
kinerja lingkungan perusahaan tersebut.
Kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan
Program Penilaian Peringkat kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan
(PROPER). Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan yang dikenal dengan nama
PROPER merupakan upaya pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong perusahaan mengelola lingkungan
hidup dengan cara lebih baik melalui instrumen insentif reputasi atau citra bagi
perusahaan yang mempunyai kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dan
disinsentif reputasi atau citra perusahaan dengan kinerja buruk (Lemonia dan
Fauzi, 2008). Penelitian Susi Sarumpaet (2005) membuktikan bahwa rating
PROPER yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, cukup terpercaya sebagai
ukuran kinerja lingkungan perusahaan, karena kesesuaiannya dengan sertifikasi
internasional di bidang lingkungan, ISO 14001.

Menurut Suratno et al. (2006) financial performance dapat diartikan
sebagai prestasi yang telah diwujudkan melalui kerja yang telah dilakukan dan
dituangkan dalam laporan keuangan serta dapat menjadi tolok ukur untuk
mengetahui tingkat keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Peningkatan
kinerja keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengukuran kinerja keuangan dapat dihitung menurut accounting based
measures maupun capital market based. Pada accounting based measures
menggunakan analisis rasio keuangan sebagai pengukuran secara finansial.
Sedangkan capital market based dapat diukur dengan menggunakan return
saham. Penelitian ini menggunakan accounting based measures dikarenakan
pengukuran dengan metode ini lebih komprehensif dengan tolok ukur yang
digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah retun on equity (ROE) yang
termasuk ke dalam rasio profitabilitas.
Menurut Weygandt et al. (2002: 789) rasio keuangan dibagi menjadi tiga
kelompok besar, yaitu:
a. Rasio likuiditas
Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk
memenuhi utang yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang
tidak terduga-duga. Contoh dari rasio ini adalah current ratio, acid-test
(quick) ratio, current cash debt coverage ratio, receivable turnover dan
inventory turnover.
b. Rasio profitabilitas
Rasio profitabilitas mengukur laba atau kesuksesan operasi dari perusahaan
selama periode waktu tertentu. Ketiadaan dari laba akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan utang dan pendanaan modal.
Laba juga mempengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan
perusahaan untuk berkembang. Akibatnya, kreditor dan investor tertarik
untuk mengevaluasi profitabilitas. Profitabilitas sering digunakan sebagai
ultimate test untuk mengukur efektifitas operasi manajemen. Contoh dari
rasio profitabilitas yaitu net profit margin, return on assets, return on equity,
earning per share dan lain-lain.
c. Rasio solvabilitas
Rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama
periode waktu yang cukup lama. Contoh dari rasio ini ialah debt to total
assets ratio, times interest earned dan cash debt coverage ratio.
Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja
keuangan perusahaan. Rasio ini sangat diperhatikan oleh investor karena mereka
ingin melihat kemampuan dari perusahaan dalam mengalokasikan dananya untuk
menghasilkan keuntungan yang semakin besar di kemudian hari. Tolok ukur
yang digunakan dalam rasio profitabilitas adalah return on equity (ROE). Dalam
buku Key Management Ratio (Walsh, 2005) menyatakan bahwa ROE adalah
ukuran kinerja terbaik, kemudian disusul return on assets (ROA) sebagai
pengukur kinerja terbaik kedua.
Return on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri (Soediyono, 1991)
Tujuan dari perhitungan ROE adalah untuk mengetahui jumlah pembagian laba
yang tersedia bagi pemilik modal. Semakin besar nilai ROE, maka semakin besar
jumlah bagian dari laba yang tersedia bagi pemilik modal. ROE sangat dekat
dengan investor karena ROE menghubungkan secara langsung ke laba,
pertumbuhan dan deviden perusahaan.
Rasio ini dikatakan sebagai rasio yang paling komprehensif untuk menilai
kebijakan dan kegiatan perusahaan. Rasio ROE yang tinggi mencerminkan
keberhasilan pimpinan puncak atau pihak manajemen dalam mengemban misi
dari pemiliknya, yaitu mendapatkan keuntungan dari modal yang ditanamkan
(Soediyono, 1991). Satu angka ROE akan membawa keberhasilan bagi
perusahaan sehingga dapat dengan mudah menarik dana baru. Hal ini juga akan
memungkinkan perusahaan untuk berkembang, menciptakan kondisi pasar yang
sesuai, dan pada gilirannya akan memberikan laba yang lebih besar. Semua hal
tersebut akan menciptakan nilai yang tinggi dan pertumbuhan yang berkelanjutan
atas kekayaan para pemiliknya. Walsh (2005) juga menyatakan bahwa ROE
merupakan salah satu penggerak nilai perusahaan.

Bethelot (2002) dalam Al Tuwaijri et al. (2003) mendefinisikan
environmental disclosure sebagai kumpulan informasi yang berhubungan
dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu,
sekarang dan yang akan datang. Informasi ini dapat diperoleh dengan
banyak cara, seperti pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif,
bentuk laporan keuangan atau catatan kaki.
Diller (1970) menyatakan bahwa ada beberapa teknik pelaporan
kinerja lingkungan diantaranya yakni: (1) Pengungkapan dalam surat
kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan
lainnya; (2) Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan; (3)
Pembuatan dalam perkiraan tambahan misalnya, melalui adanya perkiraan
(akun) penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan
sebagainya.

Dalam SFAC No. 1, FASB (1980) menyebutkan bahwa tujuan
pelaporan keuangan (financial reporting) tidak terbatas pada isi dari
laporan keuangan (financial statement). Dengan kata lain, cakupan
pelaporan keuangan adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan
(Chariri dan Ghozali, 2005). FASB menyebutkan:
Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan tetapi
juga media pelaporan informasi lainnya, yang berkaitan langsung
atau tidak langsung, dengan informasi yang disediakan oleh sistem
akuntansi yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, hutang,
laba periodik dan lain-lain.

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari
pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah
akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
seperangkat penuh statemen keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono
(2008) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:
Disclosure means supplying information in the financial statements
themselves, the notes to the statements, and the supplementary
disclosure associated with the statements. It does not extend to public
or private statements by made management or information provided
outside the financial statement.
Evans (2003) dalam Suwardjono (2008) juga menyatakan bahwa
pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta
informasi di luar ruang lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk dalam
pengertian pengungkapan. Di sisi lain, pengungkapan sering juga
memaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat
disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal. Hal ini tampaknya
sejalan dengan gagasan FASB dalam rerangka konseptualnya sebagai
berikut (SFAC No. 1, paragraf 5):
Although financial reporting and financial statements have
essentially the same objectives, some useful information is better
provided by financial statements and some is better provided, or can
only be provided, by means of financial reporting other than
financial statements.

Arens (2008:42) menyatakan bahwa standar auditing adalah sebagai
berikut:
“Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor
memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan
historis.
Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti
Kompetensi dan Independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti. (Hanny dkk,
2011).
Standar Auditing menurut SPAP (2011) adalah sebagai berikut:
“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur”
menyangkut langkah yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar”
berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan
dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang
bersangkutan.”
Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu
professional (Professional Qualities) auditor independen dan pertimbangan
(Judgment) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan
auditor.”

Pengertian audit menurut Agoes (2011:4) adalah sebagai berikut
“Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan
sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang
telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
Audit menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Pann (2012:4) adalah:
“Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan
akuntan public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari
catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan
tersebut. Dengan memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal
perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati asset, membuat
bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan audit lain, auditor
akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan apakah
laporan keuangan menyediakan adil dan cukup melengkapi gambaran
posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.”

Di dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No. 01 Tahun 2007,
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) (2007), juga dijelaskan bahwa
terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:
1. “Gangguan Organisasi
2. Gangguan Ekstern
3. Gangguan Pribadi”
Penjelasan mengenai ketiga gangguan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Gangguan Pribadi
Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu
hubungan dan pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor
membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan
temuan dalam segala bentuknya.
Gangguan pribadi meliputi antara lain:
a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak
langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
b. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau
program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang
diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung
dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program
yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
d. Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang
diperiksa.
2. Gangguan Ekstern
Gangguan ekstern adalah gangguan yang berasal dari pihak ekstern yang
dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi
kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil
pemeriksaan secara independen dan objektif. Gangguan ekstern meliputi
antara lain:
a. Campur tangan atau pengaruh pihak ekstern yang membatasi atau
mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
b. Campur tangan pihak ekstern terhadap pemilihan dan penerapan
prosedur audit atau pemilihan sampel audit.
c. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk penyelesaian suatu
audit.
d. Campur tangan pihak ekstern mengenai penugasan, penunjukan,
dan promosi pemeriksa.
3. Gangguan Organisasi
Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksa dapat dipandang bebas
dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan
pemeriksaan di luar entitas tempat ia bekerja.

Menurut Mulyadi dan Kannaka Puradiredja (2002:52) Faktor-faktor yang
mempengaruhi independensi auditor independen diantaranya:
1. Hubungan keluarga akuntan berupa suami/istri, saudara sedarah
semenda dengan klien
2. Besar audit fee yang dibayar oleh klien tertentu
3. Hubungan usaha dan keuangan dengan klien, keuntungan dan kerugian
yang terkait dengan usaha klien
4. Pemberian fasilitas dan bingkisan (gifts) oleh klien
5. Keterlibatan dalam usaha yang tidak sesuai
6. Pelaksanaan jasa lain untuk klien audit
Menurut Supriyono (1998) Faktor –faktor yang mempengaruhi
independensi antara lain:
1. Ikatan kepentingan keuangan
2. Jasa-jasa lain selain jasa audit
3. Lamanya hubungan atau penugasan audit
4. Ukuran kantor akuntan publik
5. Persaingan antar kantor
6. Audit Fee
7. Tekanan peran (Role Stress)
8. Tekanan Kesesuaian (Confarmity Pressure)
9. Audit Delay

Menurut Peraturan BPK RI nomor 2 tahun 2007 terdapat kode etik
Indepedensi Auditor Yaitu:
1. Menghindari upaya meminta dan atau mencari informasi diluar
konteks pelaksanaan.
2. Tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan/atau hasil audit kepada
pihak lain yang tidak ada hubunganya dengan pelaksanaan tugas.
3. Menghindari permintaan pelayanan dan fasilitas kepada auditanbaik
kepentingan kolektif maupun bersifat pribadi.

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari
Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata
independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau
benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir
sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak
dipengaruhi oleh orang lain.
Menurut Arens, Elder, Bealey (2014:111) menjelaskan independensi
sebagai berikut:
“independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak
bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam
melaksanakan tanggung jawabnya”.
Menurut Mulyadi (2010:26-27) menjelaskan bahwa independensi adalah
sebagai berikut :
”Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak
memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya”.
Tuanakotta (2011:64) menyatakan pengertian independensi adalah sebagai
berikut:
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil suatu tindakan dan
keputusan.”
Sedangkan menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN, 2007)
menjelaskan bahwa Independensi adalah sebagai berikut:
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksa, organisasi
pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan
penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat
mempengaruhi independensinya”.
Sedangkan pengertian independensi menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely
Suhayati (2010 : 51) yaitu:
“Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam
pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan
laporan audit”.
Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur
dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI.
Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa
setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi
dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor yang menegakan
independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai
kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang
dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan public
dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan
yang mungkin mengkompromikan independensinya.
Sedangkan Independensi menurut pendapat Sukrisno Agoes dan I Cenik
Ardana (2009:146) adalah sebagai berikut:
“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah
pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan
tindakan.”
Berdasarkan penjelasan di atas, maka Independensi auditor pemerintah
adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapa pun dalam melakukan
pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor
pemerintah berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga
kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas
pekerjaan auditor pemerintah.

Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk
menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi yang
berbeda Orientasi etika berhubungan dengan factor eksternal seperti lingkungan
budaya, lingkungan industry, lingkungan organisasi dan pengalaman pribadi yang
merupakan factor internal individu tersebut Norma etis, standar prilaku individu,
standar prilaku dalam keluarga, serta standar prilaku dalam komunitas
mengarahkan prilaku seseorang untuk mengenali permasalahan (Sholihah, 2010).
Orientasi etika merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai
etika itu sendiri. Forsyth (1980) menyebutkan bahwa orientasi etis dikendalikan
oleh dua karakteristik, yaitu idealisme dan relativisme.
1. Idealisme
Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan
konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral.
Atau dapat dikatakan dalam setiap tindakan yang dilakukan harus berpijak pada
nilai-nilai moral yang berlaku dan tidak sedikitpun keluar dari nilai-nilai tersebut
(mutlak). Idealisme didefinisikan sebagai suatu sikap yang menganggap bahwa
tindakan yang tepat atau benar akan menimbulkan konsekuensi atau hasil yang
diinginkan. Seseorang yang idealis mempunyai prinsip bahwa merugikan orang
lain adalah hal yang selalu dapat dihindari dan mereka tidak akan melakukan
tindakan yang mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. Jika terdapat
dua pilihan yang keduanya akan berakibat negatif terhadap individu lain, maka
seorang yang idealis akan mengambil pilihan yang paling sedikit mengakibatkan
akibat buruk pada individu lain. Orientasi etis idealisme dapat diukur dengan
tindakan tidak boleh merugikan orang lain, selalu memikirkan kehormatan dan
kesejahteraan anggota, perbuatan bermoral tanpa menimbang positif atau negatif,
tindakan bermoral adalah tindakan yang bersifat ideal.
2. Relativisme
Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang
absolut dalam mengarahkan perilaku. Dalam hal ini individu masih
mempertimbangkan beberapa nilai dari dalam dirinya maupun lingkungan sekitar.
Relativisme etis merupakan teori yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat
dikatakan etis atau tidak, benar atau salah, yang tergantung kepada pandangan
masyarakat. Teori ini meyakini bahwa tiap individu maupun kelompok memiliki
keyakinan etis yang berbeda. Dengan kata lain, relativisme etis maupun
relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara
absolute benar. Dalam penalaran moral seorang individu, ia harus selalu
mengikuti standar moral yang berlaku dalam masyarakat dimanapun ia berada.
Secara garis besar ada 3 pihak yang melakukan penolakan, mereka sama-sama
menolak bahwa nilai-nilai moral yang berlaku mutlak dan umum. Pihak pertama
berpendapat bahwa ternyata nilai moral di berbagai masyarakat dan kebudayaan
tidaklah sama. Pihak kedua menyatakan bahwa suatu nilai moral tidak pernah
berlaku mutlak, mereka memasang nilai atau norma sendiri yaitu bahwa suatu
nilai moral tidak boleh mengikat secara mutlak.
Pihak ketika mendekati nilai moral dari segi yang lain yaitu dari segi
metode etika, disini mereka menolak norma moral secara mutlak berdasar logika
tiap-tiap individu itu sendiri. Orientasi etis relativisme ini dapat diukur dengan
indikator nilai moral di berbagai masyarakat dan kebudayaan tidaklah sama,
prinsip moral dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya subyektif nilai moral tidak
pernah berlaku mutlak, penetapan aturan etika secara tegas akan menciptakan
hubungan manusia yang lebih baik, dan kebohongan dinilai bermoral atau tidak
tergantung pada situasi yang mengelilinginya (Lia Nurfarida, 2011).
Meskipun idealisme dan relativisme merupakan dua karakteristik, namun
bukan berarti bertolak belakang, tetapi merupakan skala yang terpisah, yang
terkadang masih saling mempengaruhi di dalam diri setiap individu. Selanjutnya,
Forsyth (1980) menyilangkan secara ekstrim idealisme tinggi-rendah dengan
relativiasme tinggi rendah, sehingga membentuk empat klasifikasi orientasi etika :
(1) Situasionisme, (2) Absolutisme, (3) Subyektif dan (4) Eksepsionis.

Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (2006: 58) perilaku etis
merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara
umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik.
Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian menjadi
prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.
Menurut (Arifiyani, 2012) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku etis
yaitu:
1. Budaya Organisasi
2. Kondisi Politik
3. Perekonomian global
Adapun penjelasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:
1. Budaya organisasi
Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang
lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan
bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap
perilaku pada organisasi.
2. Kondisi politik
Kondisi politik merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan,
cara atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pencapaian itu
dipengaruhi oleh perilaku-perilaku insan/individu atau kelompok guna
memenuhi hak dan kewajibannya.
3. Perekonomian global
Perekonomian global merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya
materian individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia. Perekonomian global merupakan suatu ilmu
tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada
melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.
Kemudian mengenai prinsip-prinsip etis dikemukakan oleh Arens
(2006:108) yakni:
a. Tanggung jawab
b. Kepentingan public
c. Integritas
d. Objektivitas dan Independensi
e. Keseksamaan
f. Ruang lingkup dan Sifat Jasa
Adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tanggung Jawab
Dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai profesional, para anggota
harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif
dalam semua aktivitas mereka.
b. Kepentingan Publik
Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa
agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmennya
dan profesionalnya.
c. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para
anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya
dengan tingkat integritas tinggi.
d. Objektivitas dan Independensi
Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik
kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
e. Keseksamaan
Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus
berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang
diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai
dengan kemampuan terbaiknya.
f. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa
Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip
Kode Perilaku Profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa
yang akan diberikan. Perilaku etis auditor adalah suatu kemampuan
auditor untuk mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan
audit, dengan cara mengakui masalah etika yang timbul pada saat audit
(Dani, 2013). Dalam aturan etika IAI-KASP juga memuat tujuh prinsipprinsip dasar perilaku etis auditor. Ketujuh prinsip dasar tersebut adalah
integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan,
ketepatan bertindak, dan standar teknis dan profesional.

Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak
terkecuali profesi akuntansi. Auditor merupakan profesi yang keberadaannya
tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang
kinerjanya diukur dari profesionalismenya, auditor harus memiliki keterampilan,
pengetahuan, dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah
cukup bagi auditor untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh
ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya
pula (Unti Ludigdo, 2007).
Etika profesi yang biasanya diwujudkan dalam kode etik atau kode
perilaku profesional, dirancang untuk menyediakan pedoman tentang perilaku
para anggota agar jasa yang ditawarkan akan memenuhi standar mutu yang tinggi
dan reputasi profesi tidak dikorbankan. Kode etik diperlukan dalam profesi
akuntansi karena akuntan memiliki posisi sebagai kepercayaan dan menghadapi
benturan kepentingan (Arianti, 2012).
Etika profesi yang biasanya diwujudkan dalam kode etik atau kode
perilaku profesional dirancang untuk memberikan pedoman bagi para anggota
mengenai perilaku agar jasa yang ditawarkan akan memenuhi standar mutu yang
tinggi. Di Indonesia kode etik seorang akuntan diatur dalam Kode Etik Akuntan
Indonesia yang mempunyai struktur seperti kode etik AICPA.
Menurut Soekrisno Agoes (2012:42-43) prinsip Etika Profesi yang
merupakan landasan prilaku etika professional terdiri atas 8 prinsip, yaitu:
1. Tanggung jawab profesi
2. Kepentingan umum (publik)
3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku professional
8. Standar teknis.

Teleologi berasal dari akar kata Yunani yaitu telos, yang berarti akhir,
tujuan, maksud, dan logos, perkataan.Teleologi adalah ajaran yang menerangkan
segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Tujuan, hasil,
sasaran atau akibat bisa dilihat dari dua segi, yaitu :
1. Dilihat dari sudut apa hasil, sasaran atau akibat tersebut Dilihat
dari sudut apa, dikenal ada dua versi teleologi, yaitu hedonisme
yang berarti kenikmatan dan eudaimonisme yang berarti
kebahagiaan.
2. Dilihat dari sudut untuk siapa hasil, sasaran atau akibat
tersebut. Jika dlihat dari sudut untuk siapa hasil, sasaran atau
akibat tersebut, maka hedonism dan eudaimonisme tergolong
egois sehingga disebut juga egoism etis.
Audry (2010) menyebutkan etika merupakan suatu prinsip moral dan
perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang
dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan
meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Dalam kode etik profesi
akuntan diatur berbagai masalah, baik masalah prinsip yang harus melekat pada
diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan yang juga harus diikuti oleh
auditor, juga bagaimana ketiga pihak melakukan komunikasi atau interaksi
(Syaikul Falah, 2006). Syarifuddin (2005) mengatakan dalam kode etik yang
berkaitan dengan masalah prinsip bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan
menjalankan nilai-nilai kebenaran dan moralitas, seperti bertanggungjawab
(responbility), berintegrasi (integrity), bertindak secara objektif (objectivity) dan
menjaga independensinya terhadap kepentingan berbagai pihak (independence),
dan hati-hati dalam menjalankan profesi (due care).
Auditor BPKP merupakan salah satu profesi yang tidak terlepas dari
permasalahan dilema etika. Auditor harus mempertimbangkan berbagai hal
didalam mengambil keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan atas
laporan hasil audit.

Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi
landasan bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh
masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan
seseorang (Munawir, 1997). Etika sangat erat kaitannya dengan perilaku
bermoral. Moral adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu
sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas atau fungsi yang
diharuskan kelompoknya serta loyalitas pada kelompoknya (Sukamto, 2010).
Etika secara harfiah berasal dari kata Yunani yaitu “ethos” (tunggal) atau “ta
estha” (jamak) yang berarti kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seorang
maupun suatu masyarakat ang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.
(Velasque, 2005:7). Kamus Bahasa Indonesia (1998) menyebutkan etika memiliki
tiga arti yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut
suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika dalam bahasa latin yaitu ethica
yang berarti falsafah moral. Etika adalah tatanan moral yang telah disepakati
bersama dalam suatu profesi dan ditujukan untuk anggota profesi (Risa 2011).
Bertens (2000) menyebutkan bahwa teori etika dapat membantu proses
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan moral dan justifikasi terhadap
keputusan tersebut.
Menurut Islahuzzaman (2012:139) etika adalah sebagai berikut:
“Seperangkat prinsip atau nilai-nilai moral yang mengindikasikan bagaimana
seseorang harus bertingkah laku.”
Sedangkan Menurut Sarimah (2008:5-6) teori etika dikembangkan dalam dua
bagian, yaitu:
1. Teori Deontologi (Etika Kewajiban)
2. Teori Teleologi
Adapun penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Teori Deontologi (Etika Kewajiban)
Etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani
‘deon’ yang berarti kewajiban dan ‘logos’ berarti ilmu atau teori. Teori deontologi
menilai suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu
sesuai atau tidak dengan kewajiban. Dengan kata lain, suatu tindakan dianggap
baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri, sehingga merupakan
kewajiban yang harus kita lakukan. Sebaliknya, suatu tindakan dinilai buruk
secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban untuk kita lakukan. Bersikap adil
adalah tindakan yang baik, dan sudah kewajiban kita untuk bertindak demikian.
Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak orang lain atau mencurangi orang lain
adalah tindakan yang buruk pada dirinya sendiri sehingga wajib dihindari. Ada
tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan teori deontologi yaitu :
1. Supaya tindakan punya nilai moral, tindakan ini harus
dijalankan berdasarkan kewajiban.
2. Nilai moral dari tindakan ini tidak tergantung pada tercapainya
tujuan dari tindakan itu melainkan tergantung pada kemauan
baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu,
berarti kalaupun tujuan tidak tercapai, tindakan itu sudah
dinilai baik.
3. Sebagai konsekuensi dari kedua prinsip ini, kewajiban adalah
hal yang niscaya dari tindakan yang dilakukan berdasarkan
sikap hormat pada hukum moral universal

Absolutisme (idealisme yang tinggi, relativisme rendah) mempercayai bahwa
kepatuhan pada standar etika diharapkan menunjukkan tingkat paling tinggi pada
sensitivitas etika (Shaub et al. 1993). Relativisme kurang sensitif terhadap situasi yang
melanggar norma atau aturan. Hal ini berbeda dengan idealisme yang lebih sensitif
terhadap situasi yang melanggar norma atau aturan. Menurut Shaub et al. (1993)
bahwa seseorang idealisme akan cenderung peka pada kerugian yang menimpa orang
lain.
Tahap perkembangan moral merupakan faktor yang menentukan dalam
perilaku pengambilan keputusan etis (Robbins, 1996). Makin tinggi perkembangan
moral seseorang akan memberi nilai yang semakin tinggi pada hak orang lain seperti
yang dijelaskan oleh Kohlberg (1984) yang terdiri dari 3 level yaitu: pre-conventional,
conventional dan post-conventional. Tahap pertama fokus pada diri sendiri, tahap
kedua fokus pada hubungan personal, dan tahap ketiga adalah kepercayaan sesorang
pada prinsip universal. Oleh sebab itu maka meningkatnya tahap perkembangan moral
seseorang akan meningkatkan tingkat sensitivitas etika.

Trevino (1986) menitikberatkan pada Teori Kohlberg dalam mengidentifikasi
pengaruh individu terhadap keputusan etis, tetapi berbeda dengan Ferrel dan Gresham
(1986); Hunt dan Vitell (1986) yang memasukkan variabel personal value dalam
pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Trevino (1986); Hunt dan Vitell (1986)
secara jelas membuat dalil (postulat) bahwa budaya etis organisasi sebagai faktor
organisasional yang berpengaruh pada perilaku etis seseorang
Teori-teori perubahan atas nilai, seleksi, sosialisasi, dan budaya organisasi
secara bersama-sama memberikan bukti awal bahwa budaya etis organisasi
melakukan perubahan atas nilai personal seseorang di dalam organisasi (Sims, 1992).
Arah dan besarnya dampak dapat diukur secara spesifik pada budayanya (Douglas et
al. 2001). Robins (1996) menyatakan bahwa tindakan pimpinan (atasan) merupakan
faktor yang paling penting yang mempengaruhi orientasi etis seseorang. Finn et al.
(1988) mengembangkan hasil penelitian Hunt dan Vitell dengan menggunakan skala
idealisme dan relativisme dari Forsyth, dimana lingkungan budaya dan pengalaman
pribadi diasumsikan membentuk orientasi etika.
Suasana etis organisasi juga akan mempengaruhi moral reasoning manajer
dalam pengambilan keputusannya (Forte, 2004) yang akan berinteraksi dengan faktor
lain seperti lama bekerja, umur, pendidikan, jenis kelamin dan hirarki jabatan.
Penelitian yang dilakukan oleh Douglas et al. (2001) menemukan pengaruh yang
siginifikan antara budaya etis organisasi terhadap orientasi etika.

Kemampuan seorang profesional untuk berperilaku etis sangat dipengaruhi
oleh sensitivitas individu tersebut. Faktor yang penting dalam menilai perilaku etis
adalah adanya kesadaran para individu bahwa mereka adalah agen moral. Kesadaran
individu tersebut dapat dinilai melalui kemampuan untuk menyadari adanya nilai-nilai
etis dalam suatu keputusan yang disebutkan sebagai sensitivitas etika (Velasque dan
Rostankowski, 1985).
Rest (1983) mengajukan model atau rerangka analisis empat komponen
kerangka kerja untuk meneliti pengembangan proses berpikir moral individual dan
perilaku individu dalam mengambil keputusan dimana tiap komponen tersebut
mempengaruhi perilaku moral dan kegagalan pada komponen dapat menyebabkan
perilaku yang tidak etis. Komponen tersebut dicirikan sebagai berikut:
1. Pengenalan individu akan keberadaan masalah etis dan pengevaluasian pengaruh
pilihan perilaku potensial pada kesejahteraan pihak yang terimbas.
2. Penentuan perilaku moral secara ideal yang sesuai untuk sebuah situasi
3. Keputusan pada tindakan yang dimaksud berkaitan dengan berbagai hasil yang
dinilai dan implikasi moralnya

Hal yang perlu diperhatikan dalam etika adalah konsep diri dari sistem nilai
yang ada pada auditor sebagai pribadi yang tidak lepas dari sistem nilai diluar dirinya.
Tiap-tiap pribadi memiliki konsep diri sendiri yang turut menentukan perilaku
etikanya, sesuai dengan peran yang disandangnya (Khomsiyah dan Indriantoro, 1998).
Menurut Cohen et al. (1980) orientasi setiap individu pertama-tama ditentukan oleh
kebutuhannya. Kebutuhan tersebut berinteraksi dengan pengalaman pribadi dan sistem
nilai individu yang akan menentukan harapan-harapan atau tujuan dalam setiap
perlakuannya sehingga pada akhirnya individu tersebut menentukan tindakan apa
yang akan diambilnya.
Menurut Forsyth (1980) yang juga didukung oleh penelitian-penelitian
sebelumnya dalam bidang psikologi (Hogan, 1970; Kelman & Lawrence, 1972;
Kohlberg, 1976) membuktikan bahwa orientasi etika dikendalikan oleh dua
karakteristik yaitu idealisme dan relativisme. ldealisme mengacu pada suatu hal yang
dipercaya oleh individu dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak
melanggar nilai-nilai moral. Sedangkan relativisme adalah suatu sikap penolakan
terhadap nilai-nilai moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis. Kedua
konsep tersebut bukan merupakan dua hal yang berlawanan tetapi lebih merupakan
skala yang terpisah, yang dapat dikategorikan menjadi empat klasifikasi sikap
orientasi etika : (1) Situasionisme, (2) Absolutisme, (3) Subyektif dan (4) Eksepsionis

Budaya organisasi pada intinya merupakan sebuah sistem dari nilai-nilai yang
bersifat umum. Adapun nilai-nilai personal mulai dikembangkan pada saat awal
kehidupan, seperti halnya kepercayaan pada umumnya, tersusun dalam sistem hirarki
dengan sifat-sifat yang dapat dijelaskan dan diukur, serta konsekuensi-konsekuensi
perilaku yang dapat diamati (Douglas et.al, 2001).
Sistem nilai umum yang dijelaskan oleh Ouchi (1919, 1980) adalah bagian
dari keseluruhan budaya organisasi. Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari budaya
organisasi yang tercermin dalam praktek organisasi. Persepsi terhadap budaya
organisasi didasarkan pada kondisi-kondisi yang dialami seseorang dalam
organisasinya, seperti penghargaan, dukungan, dan perilaku yang diharapkan
diperoleh di organisasi.
Teori-teori sosio-psikologi awal, tentang sistem kepercayaan menjelaskan
perubahan nilai sebagai proses kognitif, yaitu bentuk dari kebutuhan dasar manusia
terhadap konsistensi kognitif seseorang. Teori-teori sosio-psikologi sekarang ini
mengasumsikan bahwa perubahan nilai merupakan proses afektif, bentuk dari
kebutuhan akan kepuasan dirinya yang akan terpenuhi melalui seseorang yang
memiliki kompetensi dan moralitas. Perspektif kognitif maupun afektif, keduanya
konsisten dengan beberapa studi yang direview oleh Grube et. al (1994). Kedua
perspektif tersebut konsisten pula dengan teori tentang sosialisasi dan budaya
organisasi.
Fogarty (1992) mendefinisikan sosialisasi sebagai proses dimana individuindividu dibentuk oleh lingkungan sosial dimana mereka menjadi anggota yang utuh.
Sosialisasi mempunyai peranan penting dalam organisasi profesional seperti akuntan
publik, dimana baik perilaku karyawan maupun output kinerja yang diharapkan dapat
terukur. Organisasi ini harus bergantung pada clan control (Ouchi, 1979, 1980) atau
operasi dari nilai umum yang kuat untuk mengendalikan sifat oportunis dan
ketidakefisienan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan individu dan
organisasi.
Dalam perekrutan dan seleksi, aparatur baru tidak sepenuhnya diindoktrinasi
dalam budaya organisasi. Oleh karena itu suatu organisasi berniat membantu aparatur
baru untuk menyesuaikan diri dengan budayanya. Proses penyesuaian ini disebut
sosialisasi (Robbins, 1996). Tahap sosialisasi yang paling kritis adalah pada saat
memasuki organisasi itu. Inilah pada saat organisasi itu berupaya membentuk orang
luar itu menjadi seorang aparatur yang baik.
Sosialisasi dapat dikonsepkan sebagai suatu proses yang terdiri atas tiga tahap;
prakedatangan, perjumpaan dan metamorfosis (Maneen dan Schein, 1977). Tahap
prakedatangan meliputi semua pembelajaran yang terjadi sebelum seorang anggota
bergabung dengan organisasi itu. Dalam tahap perjumpaan, aparatur baru tersebut
akan melihat seperti apakah organisasi itu sebenarnya dan kemungkinan bahwa
harapan dan kenyataan dapat berbeda. Dalam tahap metamorfosis ini dimana seorang
aparatur baru menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok kerjanya.
Ponemon dan Glazer (1990) menyarankan bahwa sosialisasi di profesi
akuntansi pada kenyataanya berawal dari sejak masa kuliah, dimana mereka
ditanamkan perilaku dan nilai-nilai profesional. Ponemon (1990, 1992)
mengkonfirmasikan adanya mekanisme seleksi dan sosialisasi untuk mengontrol
alasan etis pada akuntan publik.

Persepsi menurut Kamus Bahasa Indonesia (1998) adalah tanggapan
(penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui
beberapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989)
mendefinisikan persepsi adalah bagaimana masyarakat melihat atau
menginterpretasikan kejadian-kejadian, tujuan-tujuan dan masyarakat itu sendiri.
Lebih lanjut Siegel dan Marconi mengemukakan bahwa definisi formal atas persepsi
adalah sebuah proses dimana kita melakukan seleksi, pengorganisasian dan
menginterpretasikan stimuli menjadi sesuatu yang bermakna dan gambaran koheren
alas dunia.
Menurut Matlin (1998) dalam Hikmah (2002) bahwa persepsi adalah sebuah
proses yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dalam memperoleh
dan menginterpretasikan stimulus yang ditunjukkan oleh indera. Gordon (1991)
mendefinisikan persepsi sebagai proses penginderaan yang kemudian menghasilkan
pemahaman dan cara pandang manusia terhadapnya.
Interpretasi persepsi tergantung pada pengalaman masa lalu dan keanggotaan
dalam kelompok sosial. Ketika stimuli ambigous, maka masyarakat akan
menginterpretasikannya dalam sesuatu yang mana hal itu konsisten dengan
kebutuhan-kebutuhan mereka, kepentingan-kepentingan dan sikap-sikap mereka.
Menurut Siegel dan Marconi (1989) Pengalaman masyarakat di dunia ini berbeda
disebabkan persepsi yang tergantung pada stimuli fisik (physical stimuli) dan keadaan
mudah terpengaruhnya individual (individual predispositions). Stimuli fisik adalah
masukan-masukan sensorik seperti penglihatan suara dan sentuhan. Scdangkan
individual predispositions termasuk alasan-alasan, kebutuhan-kebutuhan, sikap,
pembelajaran yang lalu dan ekspektasi. Sedangkan menurut Matlin (1998) dalam
Hikmah (2002) menyatakan bahwa aspek-aspek yang ada dalam persepsi adalah
pengakuan pola (pattern recognition) dan perhatian (attention). Pengakuan pola
meliputi proses mengindentifikasi stimulus yang kompleks yang dipengaruhi oleh
konteks dan pengalamana masa lalu. Sedangkan perhatian merupakan konsentrasi dari
aktivitas mental, yang melibatkan pemrosesan lebih lanjut atau suatu stimuli dan
dalam waktu bersamaan tidak mengindahkan stimuli yang lain.
Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, walaupun tampak
perbedaannya, namun perbedaan tersebut hanya pada penekanannya atau fokus yang
digunakan oleh para ahli di bidang perilaku. Akan tetapi dari semua definisi yang ada
dapat diambil kesamaan bahwa persepsi merupakan sebuah proses yang dimulai dari
pemilihan stimuli, merespon stimuli dan memproses secara rumit (sering disebut
proses kognitif), kemudian menginterpretasikan dengan sejumlah pertimbanganpertimbangan dan menafsirkannya. Hasil dari proses pembentukan persepsi ini
akhirnya akan mepengaruhi sikap dan perilaku individu.
Persepsi antara satu individu dengan individu yang lainnya sangatlah
mungkin memiliki perbedaan. Menurut Robbins (1987) terdapat 3 faktor utama yang
mempengaruhi persepsi, yaitu faktor dalam situasi, faktor pada pemersepsi dan faktor
pada target. Faktor dalam situasi meliputi waktu, keadaan/tempat kerja dan keadaan
sosial. Sedangkan faktor pada pemersepsi meliputi sikap, motif, kepentingan,
pengalaman, dan penghargaan. Faktor dalam target meliputi hal Baru, gerakan, bunyi,
ukuran latar belakang dan kedekatan.
Dalam mempelajari persepsi, tentunya tidak lepas dari teori atribusi, dimana
teori ini menyarankan bahwa bila kita mengamati perilaku seorang individu,
didasarkan darimana perilaku itu timbul, secara internal atau eksternaI. Tetapi
penentuan ini tergantung pada kekhususan (distinctiveness), konsesus dan konsistensi.
Perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi dari individu bersumber pada
internal, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal dilihat sebagai hasil
dari sebab-sebah luar, yaitu orang itu dilihat sebagai terpaksa berperilaku itu oleh
situasi.

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey
(Kohlberg 1971, 1977). Selanjutkan dikembangkan lagi oleh Peaget dan Kohlberg
(Freankel, 1977; Hersh, et. al. 1980). Dewey membagi perkembangan moral menjadi
tiga tahap (level) sebagai berikut: (1) Tahap “premoral” atau “preconventional”.
Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal
atau sosial; (2) Tahap “conventional”. Dalam tahap ini seseorang mulai menerima
nilai dengan sedikit kritis, berdasarkan kepada kriteria kelompoknya. (3) Tahap
“autonomous”. Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan
akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya menerima kriteria
kelompoknya.
Teori Kohlberg menyatakan bahwa personal value diperoleh melalui sutau
proses berpikir dan berpendapat. Sebuah kejadian penting, akan menolong masyarakat
untuk meningkatkan kemampuan moralnya dan ini tercermin dari pengalaman
konfliknya dalam menjelaskan opini mereka ketika mereka berinteraksi dengan
seseorang yang mempunyai tingkatan moral lebih tinggi (Cherington, 1994).
Ada enam tingkatan dalam Teori Kohlberg (Ponemeon, 1992). Dalam dua
tahap pertama dari perkembangan moral, disebut dengan Pre-coventional, orangorang (biasanya anak-anak) membuat keputusan-keputusan moral berdasarkan pada
imbalan dan hukuman. Tahap tiga dan empat disebut Conventional, dalam tahap ini
seseorang sudah memperhatikan aturan-aturan sosial dan kebutuhan-kebutuhan
sesama. Tahap kelima dan keenam disebut Post-conventional, dimana kebaikan bagi
masyarakat telah dimasukkan dalam pemikiran moral.
Dijelaskan oleh Elias (1989), Kohlberg mendefinisikan kembali dan
mengembangkan teorinya menjadi lebih rinci. Tingkat-tingkat perkembangan moral
menurut Kohlberg dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh
kurang menyenangkan dari luar terhadap tingkah laku, sampai kepada penghayatan
dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusian universal.
Asumsi-asumsi yang digunakan Kohlberg (1971,1977) dalam
mengembangkan teorinya sebagai berikut: (a) bahwa kunci untuk dapat memahami
tingkah laku moral seseorang adalah dengan memahami filsafat moralnya, yakni
dengan memahami alasan-alasan yang melatarbelakangi perbuatannya, (b) tingkat
perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara berpikir. Setiap orang akan
konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya, (c) konsep tingkat perkembangan
moral menyatakan rangkaian urutan perkembangan yang bersifat universal, dalam
berbagai kondisi budaya.
Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, konsep perkembangan moral menurut
teori Kohlberg memiliki empat ciri utama. Pertama, tingkat perkembangan itu terjadi
dalam rangkaian yang sama pada semua orang. Seseorang tidak pernah melompati
suatu tingkat. Perkembangannya selalu ke arah tingkat yang lebih tinggi. Kedua,
tingkat perkembangan itu selalu tersusun berurutan secara bertingkat. Dengan
demikian, seseorang yang membuat pertimbangan moral pada tingkat yang lebih
tinggi, dengan mudah dapat memahami pertimbangan moral tingkat yang lebih
rendah. Ketiga, tingkat perkembangan itu terstruktur sebagai suatu keseluruhan.
Artinya, seseorang konsisten pada tahapan pertimbangan moralnya. Keempat, tingkat
perkembangan ini memberi penekanan pada struktur pertimbangan moral, bukan pada
isi pertimbangannya.
Trevino (1986) menitikberatkan Teori Kohlberg dalam mengidentifikasi
pengaruh individu terhadap keputusan etis, tetapi berbeda dengan Ferrel dan Gresham
(1986); Hunt dan Vitell (1986) yang memasukkan variabel personal value dalam
pengambilan keputusan. Meskipun demikian, Trevino (1986); Hunt dan Vitell (1986)
secara jelas menjelaskan bahwa budaya etis organisasi sebagai faktor organisasional
yang berpengaruh pada perilaku etis seseorang.

Etika, dalam bahasa latin “ethica”, berarti falsafah moral. Etika merupakan
pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta
agama. Sedangkan menurut Keraf (1998), etika secara harfiah berasal dari kata
Yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu
adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu menjadi sistem nilai yang
berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk.
Socrates menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan etis adalah
tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran. Benar dari sisi cara, teknik,
prosedur, maupun dari sisi tujuan yang akan dicapai (Syafruddin, 2005). Dalam
praktik hidup sehari-hari, teoritisi di bidang etika menjelaskan bahwa dalam
kenyataannya, ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan deontological
dan pendekatan teleological. Pada pendekatan deontological, perhatian dan fokus
perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang melakukan usaha (ikhtiar)
dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai
tujuannya. Pada pendekatan teleological, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan
manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya, dengan
kurang memperhatikan apakah cara, teknik, ataupun prosedur yang dilakukan benar
atau salah (Syafruddin, 2005).
Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan
bertindak seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat
sebagai perbuatan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang
(Munawir, 1997). Etika sangat erat kaitannya dengan hubungan yang mendasar antar
manusia dan berfungsi untuk mengarahkan perilaku bermoral. Moral adalah sikap
mental dan emosional yang dimiliki individu sebagai anggota kelompok sosial dalam
melakukan tugas-tugas atau fungsi yang diharuskan kelompoknya serta loyalitas pada
kelompoknya (Sukamto, 1991)
Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998),
memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah yang
dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/norma/pedoman yang
mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus
ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/segolongan manusia/masyarakat/profesi
Dalam kode etik profesi akuntan diatur berbagai masalah, baik masalah
prinsip yang harus melekat pada diri auditor, maupun standar teknis pemeriksaan yang
juga harus diikuti oleh auditor, juga bagaimana ketiga pihak melakukan komunikasi
atau interaksi. Dinyatakan dalam kode etik yang berkaitan dengan masalah prinsip
bahwa auditor harus menjaga, menjunjung, dan menjalankan nilai-nilai kebenaran dan
moralitas, seperti bertanggungjawab (responsibilities), berintegritas (integrity),
bertindak secara objektif (objectivity) dan menjaga independensinya terhadap
kepentingan berbagai pihak (independence), dan hati-hati dalam menjalankan profesi
(due care) (Syafruddin, 2005).

Uang sering kali dipandang sebagai aspek yang penting di mata manusia.
Uang menentukan bagaimana kepribadian dan sikap seseorang tentang seberapa
pentingnya uang tersebut bagi mereka (Mitchell & Mickel, 1999). Menurut Tang
(2002) terdapat pengaruh langsung antara money ethics dan perilaku tidak etis.
Hal ini berarti bahwa orang-orang yang high money ethics atau memiliki
kecintaan terhadap uang yang sangat tinggi akan menempatkan uang sebagai hal
yang penting dan akan menjadi kurang etis dibandingkan dengan orang-orang
yang low money ethics. Dengan memiliki banyak uang, orang-orang memiliki
kepuasaan kebutuhan yang lebih tinggi dan dapat menikmati standart kehidupan
yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih
banyak uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Sehingga kecintaan mereka
terhadap uang memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis (Tang,
2002). Selanjutnya Tang (2002) memberikan label money ethics sebagai love of
money dan perilaku tidak etis sebagai evil atau bisa dikatakan sebagai the love of
money is the root of all evil (kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan).
Penelitian lain yang mendukung penyataan bahwa the love of money is
the root of all evil adalah Tang & Chiu (2003). Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa income berhubungan secara tidak langsung terhadap perilaku tidak etis
melalui the love of money dan pay satisfaction, karyawan Hongkong yang
memiliki low-income memiliki level kecintaan terhadap uang yang tinggi. Orangorang dengan kecintaan terhadap uang yang tinggi sebenarnya memiliki pay
satisfaction yang rendah. Karyawan dengan pay satisfaction yang rendah
cenderung untuk melakukan kejahatan dan perilaku tidak etis dalam organisasi
(Tang & Chiu, 2003). Orang-orang ini melakukan tindakan tersebut karena ingin
meningkatkan standar kehidupan, mencapai ke kelas sosial yang paling atas, dan
mereka berani mengambil resiko serta terlibat dalam perilaku tidak etis, salah
satunya adalah melakukan penggelapan pajak.
Lau, Choe, dan Tan (2013) menemukan hubungan yang positif antara
money ethics dengan tax evasion. Ketika seseorang menekankan pada pentingnya
uang dan memperoleh kekayaan, mereka akan merasa bahwa tax evasion dapat
diterima. Seseorang yang sangat termotivasi oleh uang atau yang menempatkan
uang sebagai prioritas utama akan percaya bahwa tax evasion adalah tindakan
yang etis. Hal ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan
bahwa money ethics memiliki dampak yang signifikan dan langsung terhadap
perilaku yang tidak etis (Tang & Chiu, 2003; Vitell, Paolillo & Singh,
2006; Vitell, Singh & Paolillo, 2007). Semakin tinggi tingkat kecintaan sesorang
terhadap uang, maka semakin tinggi peluang seseorang melakukan tindakan tax
evasion yang tidak etis.

Definisi mengenai religiosity menurut Daradjat dalam Andisti (2008:172),
bahwa:
“Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang religius yang berpegang
pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran agamanya dalam sikap atau tingkah
laku serta keadaan hidup pada umumnya.”
Pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa sikap religius masyarakat
Indonesia tercermin pada sikap dan tingkah lakunya. Undang-Undang Dasar 1945
pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang
Maha Esa dan juga adanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama
pada dasar negara Pancasila.
Definisi religiosity menurut Drikarya dalam Widiyanta (2005:88) yaitu:
“kata “religi “ berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya adalah
religare yang berarti mengikat.”
Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa religiusitas adalah suatu
kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang
kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau
sekelompok orang dalam hubungannya dengan tuhan atau sesama manusia, serta
alam sekitarnya.
Definisi lain mengenai religion menurut Rajagukguk & Sulistianti,
(2011:20) yaitu:
“Pada dasarnya setiap agama bertujuan untuk mengajarkan kebaikan dan
kemuliaan hidup karena semua agama itu baik. Agama tidak hanya
mengajarkan kebaikan tetapi juga memberikan panduan mana yang benar
dan mana yang salah. Agama dianggap sebagai komitmen moral untuk
bertindak dalam aturan yang ditetapkan. Religiosity berlaku seperti suatu
mekanisme penegakan aturan moral internal dari sudut pandang yang
rasional. Religion memberikan suatu tingkat penegakkan aturan tertentu
untuk bertindak dalam batas yang diterima dan sebagai “supernatural
police”.”

Menurut Siahaan (2010:110) akibat dari tindakan penggelapan pajak (tax
evasion) yaitu sebagai berikut:
1. “Dalam Bidang Keuangan
Pengelakan pajak berarti pos kerugian bagi Negara, dapat
menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensikonsekuensi lain yang berhubungan dengan itu seperti penaikan
tarif pajak, keadaan inflatoir, dan sebagainya. Untuk menjamin
pemungutan pajak yang tepat sering dikemukan falsafah sebagai
berikut: Wajib pajak yang mengelakan pajak, mungkin mengira
bahwa Negara mengambil sejumlah yang ada dikantungnya. Pada
hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga lain
yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk
mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh wajib pajak yang
tidak menunaikan kewajibannya).
2. Dalam Bidang Ekonomi
Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara
para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakan
pajak menekan biayanya secara tidak legal, mempunyai posisi
yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang
tidak berbuat demikian. Pengelakan pajak tersebut merupakan
penyebab stagnasi berputarnya roda ekonomi apabila perusahaan
yang bersangkutan berusaha keras untuk mencapai tambahan dari
keuntungannya dengan menggelapkan pajak dan tidak
mengusahakannya dengan jalan perluasan aktivitas atau
peningkatan produktivitas. Pengelakan pajak termaksud juga
menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang
menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk
menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Dalam Bidang Psikologi
Akibat-akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam
bidang psikologi sebab penggelakan membiasakan wajib pajak
untuk selalu melanggar undang-undang. Apabila ia sampai hati
melakukan penipuan dalam bidang fiskal, ia lambat-laun tidak
akan segan-segan berbuat sama dalam bidang ini. Lagipula orang
tidak boleh memperkecil pengaruh psikologis yang pasti
ditimbulkan oleh pengelakan pajak itu dan karena bahaya-bahaya
yang mengancamnya sehubungan dengan itu, seperti kemungkinan
bahwa penipuan tersebut akhirnya akan ditemukan juga, dengan
konsekuensi, pembayaran yang berlipat ganda karena meliputi
utang pajak beberapa tahun, ditambah dengan denda dan kenaikan
pajak yang harus dibayar, dan demikian itu kadang-kadang terjadi
pada saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan
uang, sakit, dan sebagainnya.”
Penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai
bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan
psikologi.

Menurut Rahayu (2010:149) penyebab terjadinya tindakan tax evasion
yaitu
sebagai berikut:
1. “Kondisi lingkungan
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan
darimanusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling
bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia
ini yang hidupnyahanya bergantung pada diri sendiri tanpa
memperdulikan keberadaan orang lain. Begitu juga dalam dunia
perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya
mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap
pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik
(taat aturan), masing-masing individu akan termotivasiuntuk mematuhi
peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar
peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi
peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah
membayarnya sementara yang lain tidak.
2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat
cukupmenentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk
membayarpajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak
yang merasadirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan
membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan
wajib pajak, merekatentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus.
Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun
hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja, jika yang dilakukan
tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat
merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal
pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat
masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya.
Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu
membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang
berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Pembebanan tarif yang tinggi,
menjadikan masyarakat semakin untuk terlepas dari jeratan pajak.
Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan
berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi
berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah
diperoleh dengan kerjakeras harus hilang begitu saja hanya karena
pajak yang tinggi.
4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk
Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting
dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem
administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar
dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem
yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional,
prosedur berlangsung sistematis dan tidak membingungkan, membuat
masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak
membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan
berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk
menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah
dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul
pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan
besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari`dari kewajiban
membayar pajak.”

Penelitian mengenai tax evasion yang membahas dari sudut pandang etika
dimulai dari Crowe (1944) dan kemudian telah dikembangkan lebih dalam oleh
McGee (2006). Negara-negara yang telah diteliti oleh McGee, menemukan bahwa
tax evasion memiliki tiga pandangan yaitu :
1. ”Tax evasion dianggap tidak pernah etis
Hal ini dikarenakan individu memiliki kewajiban kepada pemerintah
untuk membayar pajak yang telah ditetapkan, individu seharusnya
berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan pemerintah
dan tidak hanya menjadi individu yang hanya menikmati keuntungan
dari jasa-jasa yang telah disediakan pemerintah (Cohn, 1998; Tamari,
1998). Tax evasion etis apabila tarif pajak yang dibebankan tinggi dan
jika tarif pajak tidak tinggi tetapi pemerintah tidak berhak mengambil.
2. Tax evasion dipandang selalu etis
Hal ini dikarenakan individu tidak memiliki kewajiban membayar
pajak kepada pemerintah yang korupsi (Block, 1993). Tax evasion etis
apabila sistem administrasi pajak tidak adil, wajib pajak tidak mampu
membayar, dan jika semua orang melakukan hal tersebut.
3. Tax evasion dapat dipandang etis atau tidak tergantung pada situasi
dan kondisi yang ada
Penilaian etis atau tidak etisnya tindakan tax evasion atas dasar moral
dapat dinilai dari sistem pajak, tarif pajak, keadilan, korupsi
pemerintah, atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran
pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus (McGee & Guo, 2007).
Tax evasion etis jika terdeteksi oleh fiskus rendah, penerimaan pajak
tidak dipergunakan untuk membangun fasilitas umum, tidak digunakan
secara bijaksana, tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan
negara, penerimaan pajak dikorupsi pemerintah, d

Berikut ini merupakan definisi tax evasion menurut Suminarsasi &
Supriyadi (2011:15) yaitu sebagai berikut:
“Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang
dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak.
Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan
pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua
penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak
antara petugas pajak dengan wajib pajak.”
Definisi lain mengenai tax evasion menurut Susan M. (Erly Suandy,
2008:7) berpendapat bahwa:
“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction,
however, is not always easy. some example of tax avoidance
schemesinclude locating assets in offshore jurisdictions, delaying
repatriation ofprofit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that
gains are capitalrather than income so the gains are not subject to tax(or
a subject at a lowerrate),spreading of income to other tax payers with
lower marginal tax ratesand taking advantages of tax incentives.”
Berdasarkan pengertian tersebut tax evasion yaitu Penghindaran pajak
adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. perbedaan, bagaimanapun, tidak
selalu mudah. beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk aset locating
di yurisdiksi lepas pantai, menunda pemulangan ofprofit mendapatkan di pajak
rendah yurisdiksi asing memastikan bahwa keuntungan adalah modal daripada
pendapatan sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak (atau subjek di
lowerratea), penyebaran penghasilan untuk wajib pajak lain dengan rendah
ratesand pajak marginal mengambil keuntungan dari insentif pajak.
Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) definisi-definisi
mengenai tax evasion berdasarkan pendapat para pakar, antara lain:
1. “Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak
adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan
wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2. Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah
penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.”
Menurut Zain (2008:51) menjelaskan bahwa sejumlah tindakan yang
merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
diantaranya sebagai berikut:
a. “Tidak menyampaikan SPT
b. Menyampaikan SPT dengan tidak benar
c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau
pengukuhan PKP
d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
e. Berusaha menyuap fiskus.”

Berikut ini merupakan definisi mengenai pajak menurut beberapa ahli,
yaitu:
Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2013:1) mendefinisikan bahwa :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.”
Pengertian pajak menurut S.I.Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2013:1)
sebagai berikut:
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak
ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara
kesejahteraan secara umum.”
Definisi pajak dalam buku Mohammad Zain (2007:10) yang dikemukakan
oleh Adriani (2003) menjelaskan bahwa:
“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan
umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.”

Berbicara mengenai money ethics berarti berbicara mengenai uang. Uang
dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi banyak orang. Uang adalah suatu nilai yang dapat disimpan dan standart pembayaran yang dapat ditangguhkan
(Mitchell & Mickel, 1999). Uang dapat digunakan untuk memperoleh barang dan
jasa, serta sebagai satuan pengukur. Berdasarkan literatur managemen juga
menyimpulkan bahwa dalam level individu, uang sangat berhubungan penting
dengan sikap individu yang dapat dilihat melalui kepribadiaan, biografi, dan
variabel sikap (Mitchell & Mickel, 1999).
Kaya atau miskin sebenarnya hanya ada di dalam pemikiran individu.
Ada orang yang merasa secara finansial miskin, tetapi ada pula yang merasa
bahwa secara psikologi mereka kaya, dan begitu juga sebaliknya (Tang & Chiu,
2003). Ada ungkapan umum yang menyatakan bahwa sebenarnya bukan orang
yang memiliki uang sedikit, tetapi orang yang selalu menginginkan lebih, itu
barulah disebut miskin. Dari hal ini dapat dilihat bahwa seseorang yang high love
of money atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi lebih termotivasi
untuk melakukan tindakan apapun demi memperoleh/mendapatkan uang yang
lebih banyak (Tang & Chiu, 2003). Oleh karena itu, orang-orang yang high love of
money secara mental lebih banyak terlibat dalam perilaku tidak etis dalam
organisasi daripada orang-orang yang low love of money.
The Love of Money memiliki banyak arti secara subjek. Tang dan LunaArocas (2004) mendefinisikan love of money sebagai : 1) pengukuran terhadap
nilai seseorang, atau keinginan akan uang tetapi bukan kebutuhan mereka; 2)
makna dan pentingnya uang dan perilaku personal seseorang terhadap uang.
Kemudian Tang, Chen dan Sutarso (2008) mendefinisikan love of money sebagai
perilaku seseorang terhadap uang; pengertian seseorang terhadap uang; keinginan
dan aspirasi seseorang terhadap uang. Di lain pihak, Sloan (2002) melihat the love
of money sebagai keinginan terhadap uang atau keserakahan yang dibedakan dari
kebutuhan individu. The love of money tidak mewakili “kebutuhan” seseorang
akan tetapi lebih mewakili “keinginan” dan “nilai-nilai” (Locke, 1969 dalam Tang
dan Luna-Arocas, 2004). “Kebutuhan” diartikan sebagai syarat tujuan yang ingin
dicapai sesorang dimana “nilai-nilai” adalah keuntungan yang ingin disimpan atau
yang bermanfaat yang dicari oleh orang-orang. Oleh karena itu, the love of money
adalah alat untuk mengukur nilai-nilai, kebutuhan, dan keinginan/hasrat seseorang
terhadap uang (Locke, 1969 dalam Tang dan Luna-Arocas, 2004).
The Love of Money ini merupakan subset dari money ethics yang dapat
dianalisis dengan dan diukur dengan menggunakan Money Ethics Scale (MES).
Konsep MES ini digunakan untuk mengukur subjektifnya seseorang terhadap
uang. Tang (2002) telah mengembangkan Money Ethics Scale berdasarkan faktor
afektif, perilaku, dan kognitif.
Menurut Tang (2002) faktor kognitif yang berhubungan dengan seberapa
pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu :
1. ”Motivator
Orang-orang bekerja untuk menghasilkan uang akan tetapi mereka
bekerja lebih keras untuk meningkatkan kehidupan pribadi mereka
(Nkundabanyanga, Mpamizo, Omagor, Ntayi, 2011). Dalam hal ini
uang dapat dipandang sebagai motivator dalam kehidupan seseorang
dan penggerak untuk pencapaian tujuan (Gupta & Shaw, 1998).
Menurut Tang dan Chiu (2003), sesorang yang sangat mencintai uang
(1) termotivasi untuk melakukan apa saja agar dapat menghasilkan
lebih banyak uang, (2) dapat dikendalikan dengan sistem reward
external, (3) memiliki penentuan nasib sendiri yang rendah dan locus
of control yang tinggi (Tang, 1993) (4) memiliki pengalaman
ketidakpuasan dalam hidup dan pembayaran (Tang, 1993).
2. Success
Kesuksesan seseorang dapat diangggap sebagai indikator dalam level
status sosial. “Di Amerika, uang adalah bagaimana kita mencetak
angka dan income digunakan untuk menentukan kesuksesan”
(Rubenstein, 1981). Kesuksesan mewakili pandangan orang-orang
bahwa “obsesi terhadap uang merupakan tanda kesuksesan” (Furnham
& Argyle, 1998 dalam Tang, 2002).
3. Importance
Uang dipandang sebagai faktor yang penting dalam kehidupan
manusia (Mitchell & Mickel, 1999). Uang dianggap sebagai hal yang
berharga dan menarik (Tang, 2002) karena dengan uang mereka dapat
meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan kepuasaan individu.
4. Rich
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang ingin menjadi kaya dan
mempunyai banyak uang (Tang & Chiu, 2003). Dengan menjadi kaya
hidup seseorang akan menjadi lebih nyaman. Lebih baik menjadi kaya
daripada miskin karena dengan uang dapat memenuhi segala
kebutuhan seseorang (Tang & Chiu, 2003)

Cohen et al. (1980) menyatakan bahwa orientasi setiap individu pertama
tama ditentukan oleh kebutuhannya. Kebutuhan tersebut menentukan harapan atau
tujuan dalam setiap perilakunya sehingga pada akhirnya individu tersebut
menentukan tindakan apa yang akan diambilnya. Higgins dan Kelleher (2005)
menjelaskan alternatif pola perilaku untuk menyelesaikan dilema etika dan
konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi yang berbeda akan menentukan
orientasi etis. Tetapi ada penentu lain dari orientasi etis yang dapat menunjukkan
adanya perbedaan individu, antara lain standar perilaku individu, standar perilaku
dalam keluarga serta standar perilaku dalam komunitas (Tsalikis dan Fritzsche,
16
1998; wiley, 1998). Higgins dan Kelleher (2005) mengungkapkan alternatif lain
dalam menyelesaikan dilema etika yaitu orientasi etika. Orientasi etika
dikendalikan oleh dua karakteristik yaitu idealisme dan relativisme Forsyth
(1980). Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu dengan
konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar nilai-nilai moral
Forsyth (1980). Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai
moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis Forsyth (1980).
Idealisme dalam penelitian ini adalah suatu hal yang dipercaya individu
tentang konsekuensi yang dimiliki dan diinginkan tidak melanggar nilai-nilai
etika, Forsyth (1980). Idealisme diukur dengan menggunakan sepuluh item yang
dikembangkan Forsyth (1981) yaitu pemeriksa memastikan bahwa hasil
pemeriksaan mereka tidak pernah secara sengaja merugikan orang lain, perbuatan
merugikan orang lain tidak dapat ditolelir oleh pemeriksa, melakukan tindakan
untuk merugikan orang lain adalah tindakan yang salah walaupun tindakan
tersebut menguntungkan pemeriksa, pemeriksa tidak boleh menyakiti dan
merugikan orang lain secara fisik maupun psikologis, pemeriksa tidak boleh
melakukan tindakan yang mungkin mengancam kehormatan dan kesejahteraan
orang lain, pemeriksa tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat
merugikan atau menyakiti orang lain yang tidak bersalah, dalam memutuskan
untuk melakukan suatu tindakan yang tidak bermoral pemeriksa perlu
mempertimbangkan konsekuensi negatif dan positif dari perbuatan tersebut,
martabat dan kesejahteraan menjadi perhatian paling penting dalam suatu
masyarakat, pemeriksa jangan sampai mengorbankan kesejahteraan orang lain,
tindakan moral adalah tindakan yang sesuai dengan tindakan-tindakan yang
sifatnya ideal/sempurna.
Relativisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap penolakan
terhadap nilai-nilai etika dalam mengarahkan perilaku etis forsyth (1980). Selain
mempunyai sifat idealisme, dalam diri seseorang juga terdapat sisi relativisme.
Relativisme diukur dengan menggunakan enam item yang dikembangkan Forsyth
(1981) yaitu tidak ada prinsip-prinsip etika yang dijadikan bagian dari kode etik
pemeriksa, aturan-aturan etika berbeda antara komunitas pemeriksa dengan
komunitas yang lain demikian juga dengan penerapannyaberbeda antara situasi
satu dengan yang lainnya, prinsip-prinsip harus dipandang sebagai sesuatu yang
sifatnya subjektif, adanya perbedaan dalam sistem atau sikap moral tidak dapat
dianggap sebagai suatu perbedaan yang telah menjadi sifat atau karakteristik dari
prinsip-prinsip moral, pertanyaan-pertanyaan tentang apakah sesuatu itu bersifat
etis atau tidak bagi setiap orang tidak akan pernah bisa diselesaikan karena apa
yang dianggap bermoral atau tidak bermoral tergantung pada penilaian individu,
prinsip-prinsip moral adalah aturan yang sifatnya personal, yang
mengidentifikasikan bagaimana seseorang seharusnya bertingkah laku dan tidak
dapat digunakan untuk membuat penilaian terhadap orang lain.

Etika sebagai suatu ilmu, merupakan salah satu cabang dari filsafat. Sifat
praktis, normative dan fungsional, sehingga dengan demikian merupakan suatu
ilmu yang langsung berguna dalam pergaulan hidup sehari-hari. Etika juga dapat
menjadi asa dan menjiwai norma-norma dalam kehidupan, disamping sekaligus
memberikan penilaian terhadap corak perbuatan seseorang sebagai manusia.
Menurut Frenz Magnis-Suseno dalam I Gede A. B Wiranata (2005:47)
dalam bukunya menuliskan etika berfungsi untuk membantu manusia mencari
orientasi secara kritis dalam kehidupan dengan moralitas yang membingungkan.
Etika adalah pemikiran sistematis dan yang dihasilkannya secara langsung bukan
kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Pengertian
ini berlandaskan pemikiran tentang kita hidup dalam masyarakat yang semakin
pluralistik dan masa transformasi masyarakat menuju modern, proses perbuatan
sosial berpotensi dan bermoral.
Menurut Darji Darmohirharjo yang dikutip oleh Supardi, menyatakan
bahwa etika itu memberi petunjuk untuk tiga jenis pertanyaan, yang senantiasa
diajukan Pertama, apa yang harus kita lakukan dalam situasi kongkret yang
tengah dihadapinya? Kedua, bagaimana kita akan mengatur pola konsistensi kita
dengan orang lain? Ketiga pertanyaan tersebut dapat diintisarikan pada fungsi
utama menurut Magnis Suseno. Dari sini terlihat bahwa etika adalah pemikiran
yang sistematis tentang moralitas, dan yang dihasilkannya secara langsung bukan
kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebig mendasar dan kritis.
Bertitik tolak dari fungsi etika yang diungkapkan Magnis Suseno, maka
apabila etika berorientasi pada pesan moral, timbul sebuah pertanyaan, bagaimana
dengan peran agama sebagai suatu institusi yang mengajarkan mengenai pesanpesan moral?
Menjawab pertanyaan tersebut, Franz Magnis Suseno menyatakan ada
empat alasan yang melatarbelakangi fungsi etika, yaitu:
a. Etika dapat membantu dalam menggali rasionalitas moral agama, seperti
mengapa Tuhan memerintahkan suatu perbuatan.
b. Etika membantu dalam menginterpretasikan ajaran agama yang saling
bertentangan.
c. Etika dapat membantu menerapkan ajaran moral agama terhadap masalahmasalah baru dalam kehidupan manusia.

Pendekatan dan metode dalam etika, menurut Franz Magnis Suseno dalam
Kurnato (1997:7) diuraikan ada empat jenis, diantaranya:
1. “Metode empiris diskriptif
Metode empiris diskriptif yaitu memastikan fakta moral dengan
melukiskan bagaimana bentuknya, dibanding dengan bentuk budaya dan
norma pada masyarakat yang lain, dilukiskan sejarahnya, luas jangkauan
dan pengaruhnya dan sebagainya. Pendalaman dapat digambarkan ciri-ciri
dari orang-orang yang sependapat, dibandingkan dengan ilmu-ilmu
empiris yang lain.
2. Metoda fenomenologis
Metoda fenomenologis berarti memperhatikan dengan seksama unsurunsur yang terkandung dalam pengalaman atau kesadaran moral. Metode
ini adalah unsur penting untuk mengukur kedalaman dibidang moral,
misalnya perbedaan bidang norma-norma moral, norma-norma kesopanan
dan lain-lain yang secara otomatis dapat terungkap dan dapat digali.
3. Metoda normatif
Metoda normatif yang dilakukan dalam bentuk mempersoalkan, apakah
suatu norma diterima secara umum atau berlaku hanya untuk masyarakat
tertentu saja. Mempersoalkan juga apakah norma itu memang tepat atau
bahkan harus ditolak. Mendalami hal-hal semacam itu atas norma yang
diberlakukan adalah tugas etika normatif.
4. Metoda metaetika
Metoda metaetika berarti usaha untuk mencegah kekeliruan atau
kekaburan pendekatan fenomenologis dan normatif dengan mengupas arti
yang tepat tentang istilah moral.”
Keempat metode ini dapat dilakukan secara terpisah atau dilakukan
bersamaan, tergantung maksud dan tujuan pendalaman, serta keluasan jangkauan
pendalaman yang dilakukan

Etika hanya mengadakan kajian terhadap sistem nilai atau moralitas.
Sehingga macam etika ditentukan oleh obyek kajian yang dilakukan. Menurut
Burhanuddin Salam (2000:21) menyebutkan beberapa macam etika yang meliputi:
1. “Algedonsic Ethics, (Etika yang membicarakan masalah kesenangan dan
penderitaan).
2. Business Ethics, (Etika yang berhubungan dalam hal perdagangan).
3. Educational Ethics, (Etika yang berlaku berhubungan dalam pendidikan).
4. Hedonistic Ethics, (Etika yang hanya mempersoalkan masalah kesenangan
dengan cabang-cabangnya).
5. Humanistic Ethics, (Etika kemanusiaan, membicarakan norma-norma
hubungan antara manusia atau antar bangsa).
6. Idealistic Ethics, (Etika yang membicarakan sejumlah teori-teori etika
yang pada umumnya berdasarkan psikologi dan filsafat).
7. Materialistic Ethics, (Etika yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari
segi materialistik, lawan dari kata idealistik
8. Islamic Ethics, Cristian Ethics, Buddism Ethics, dan sebagainya yang
membicarakan tentang etika agama.”
Etika uang (Money ethics) adalah sub sistem dari Materialistic Ethics, (Etika
yang mempelajari segi-segi etika ditinjau dari segi materialistik, lawan dari kata
idealistik).

Menurut Irham Fahmi (2013:2) mendefinisikan etika sebagai berikut:
“Etika berasal dari kata yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya (ta
etha) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat
membangun suatu aturan kuat di masyarakat yaitu bagaimana setiap
tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut
ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat
istiadat yang berlaku. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk
mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa
yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilainilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran
oleh kegiatan dan praktik tersebut.”
Sedangkan etika menurut para ahli dalam Abuddin (2000:88) sebagai
berikut:
1. “Ahmad Amin berpendapat, bahwa Etika merupakan ilmu yang
menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang
seharusnya dilakukan manusia, menyatakan tujuan yang harus
dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan
jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
2. Soegarda Poerbakawatja mengartikan Etika sebagai filsafat nilai,
kesusilaan tentang baik buruk, serta berusaha mempelajari nilainilai dan merupakan juga pengetahuan tentang nilai-nilai itu
sendiri.
3. Ki Hajar Dewantara mengartikan Etika merupakan ilmu yang
mempelajari soal kebaikan (dan keburukan) di dalam hidup
manusia semaunya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran
dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan sampai
mengenai tujuannya yang dapat merupakan perbuatan.”

Etika merupakan prinsip moral serta tindakan perbuatan yang dijadikan dasar
tindakan seseorang sehingga apa yang dilakukan diberikan pandangan oleh masyarakat
sebagai kegiatan yang terpuji serta memberikan peningkatan untuk martabat serta
kehormatan seseorang. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip etika antara mahasiswa
satu dengan yang lain berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki pengetahuan etika yang
luas mengenai prinsip etika akuntan akan bersikap lebih bijaksana dan akan
menberikan tanggapan berupa ketidaksetujuan mengenai skandal etis yang menimpa
profesi akuntan di bandingkan mahasiswa memiliki pengetahuan etika yang sedikit.
Semakin tinggi dan luas pengetahuan yang dimiliki mengenai etika profesi akuntan
maka seseorang akan memberikan reaksi ketidaksetujuan terhadap skandal etis yang
berkaitan dengan dilema etika profesi akuntan.
Berdasarkan asumsi di atas didukung oleh penelitian Damayanthi dan Juliarsa
(2016), menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang luas
mengenai prinsip etika profesi akuntan akan bersikap lebih bijaksana danmemberikan
tanggapan penolakan terhadap skandal etis yang menimpa profesi akuntansi berkaitan
dengan penerapan prinsip etika profesi akuntan. Mahasiwa yang memiliki pengetahuan
etika lebih rendah akan memberikan tanggapan bahwa bersikap melanggar adalah
suatu sikap yang tidak merugikan. Semakin tinggi pengetahuan etika profesi yang di
miliki maka seorang mahasiswa akan memberikan reaksi ketidaksetujuan terhadap
skandal etis profesi akuntan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Revita (2016)
yang menyatakan terdapat pengaruh negatif dan signifikan pemahaman kode etik
profesi akuntan terhadap perilaku tidak etis mahasiswa akuntansi.
Hasil ini juga serupa disampaikan oleh Ariyanti dan Widanaputra (2018) dalam
penelitiannya bahwa pengetahuan etika berpengaruh signifikan terhadap persepsi
mahasiswa atas perilaku tidak etis akuntan. Hal ini didukung oleh teori moral kognitif
pada tingkat post-conventional pada tingkat kelima yang memiliki orientasi terhadap
kontak sosial. Seorang individu jadi sadar bahwasanya memiliki hubungan beragam
pandangan serta pendapat pribadi yang bertentangan serta lebih tertekan pada cara adil
agar tercapainya consensus di sebuah kesalahpahaman, kontrak, serta proses yang
matang

Orientasi relativisme merupakan teori yang memberikan pernyataan bahwa
sebuah prilaku bisa dikatakan etis ataupun tidak etis tergantung pada pandangan
masyarakat itu sendiri (Forsyth 1992). Relativisme adalah cara berpikir pragmatis
dengan alasan aturan etika mempunyai sifat yang tidak universal karena tindakan etika
dan moral tergantung pada situasi dan lingkungan dari individu yang terlibat dan juga
dilatarbelakangi oleh budaya dimana masing-masing budaya mempunyai aturan yang
tidak sama. individu yang memiliki orientasi idealisme yang tinggi tidak
mengindahkan prinsip-prinsip yang ada dan lebih beradaptasi dengan keadaan dan
kondisi lingkungan sekitar sebelum akhirnya melakukan tindakan dan memberikan
respon penilaian sebuah kejadian yang melanggar etika. Relativisme beranggapan
bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar. Jika individu relativis
dihadapkan pada situasi yang tidak etis, maka mereka akan memberikan tanggapan
yang berbeda dari individu yang idealis.
Asumsi di atas di dukung oleh hasil penelitian Damayanthi dan Jualiarsa (2016)
yang menyatakan bahwa relativisme yang tinggi cenderung memberikan persepsi
positif terhadap skandal akuntan. Revita (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa relativisme berpangaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas
perilaku tidak etis akuntan. lebih lanjut lagi didukung oleh penelitian Sugiantari dan
Widanaputra (2016) menyimpulkan bahwa relativisme mempunyai pengaruh
signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai krisis etika akuntan
profesi. Hal ini berarti hubungan relativisme berlawanan arah dengan prilaku etis
akuntan. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi orientasi relativisme seseorang maka
akan menurun prilaku etis dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai profesional
akuntan. Mahasiswa yang memiliki sifat relativis akan lebih fleksibel dilihat dari
situasi dalam menanggapi suatu kasus etika. Pemikiran relativisme lebih mengarah
tindakan seseorang sesuai dengan apa yang dia persepsikan secara pribadi, sehingga
keputusan yang di buat sering kali bertentangan dengan norma masyarakat dalam hal
ini adalah etika profesi akuntan. Hal ini berarti semakin relativisme seseorang, maka
semakin tinggi persepsi mahasiswa akuntansi terhadap skandal-skandal yang dilakukan
oleh akuntan.

Orientasi Idealisme merupakan sikap prilaku individu agar tidak membuat
pelanggaran pada nilai-nilai etika yang dapat menganggu dan merugikan orang lain.
mahasiswa yang memiliki sifat idealis yang tinggi akan cenderung memberikan
tanggapan atau persepsi tidak setuju dan menolak terhadap isu skandal yang dilakukan
oleh akuntan dan mengambil tindakan tegas terhadap suatu kejadian atau isu skandal
yang tidak etis yang dapat merugikan dan menganggu orang lain. Hal ini dikarenakan
seorang idealis berpegang teguh pada prinsip etika yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku, sehingga idealisme akan menolak atas perilaku tidak etis akuntan. Namun
mahasiswa yang memiliki orientasi idealisme rendah mempunyai pandangan bahwa
dengan mereka ikut seluruh prinsip moral yang ada bisa mengakibatkan hal yang
negatif, karena menurut mahasiswa yang orientasi idealisme rendah terkadang
diperlukan sedikit prilaku negatif agar memperoleh hasil yang paling baik.
(Forsyt,1992 dalam Yendrawan dan Marcellia, 2013)
Penelitian yang dilakukan oleh Damayanthi dan Jualiarsa (2016) yang
menyatakan bahwa idealisme yang tinggi memberikan persepsi negatif atau respon
yang tegasterhadap terhadap isu-isu akuntansi. Hasil penelitian tersebut juga di dukung
oleh penelitian Sugiantari dan Widanaputra (2016) dan Revita (2016) yang menyatakan
bahwa orientasi idealisme berpengaruh signifikan pada opini mahasiswa terhadap
prilaku tidak etis akuntan. Dapat diartikan semakin idealis seseorang maka semakin
rendah persepsi mahasiswa akuntansi tentang perilaku tidak etis akuntan. Hal ini
membuktikan seorang individu yang memiliki orientasi idealisme yang tinggi akan
memegang teguh pada prinsip etika dan meningkatkan prilaku etisnya dalam
melaksanakan tanggungjawab sebagai profesional akuntan. hubungan idealisme searah
dengan prilaku etis akuntan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengetahuan adalah segala
sesuatu yang diketahui atau kepandaian yang berkenaan dengan hal (mata pelajaran).
Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh oleh manusia melalui
pengamatan alat inderawi. Sedangkan etika merupakan moral yang ditanamkan di
dalam diri individu yang membentuk suatu filsafat moralitas yang pada umumnya tidak
tertulis. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebuah profesi, dimana profesi
membutuhkan etika secara tertulis yang disebut kode etik. Pengetahuan dan informasi
yang diperoleh oleh mahasiswa akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap
penyimpangan skandal yang terjadi. Mahasiswa dengan tingkat pengetahuan yang
tinggi mengenai pelanggaran etika profesi akuntan maka akan membantu mereka
dalam memberikan persepsi dan tanggapan terhadap krisis etis yang terjadi. Namun
dengan banyak informasi yang diperoleh dari media dan lain-lain juga dapat
menimbulkan persepsi yang negatif dari mahasiswa mengenai profesi akuntansi.
(Yendrawan dan Marcellia, 2013)
Pengetahuan pada hakikatnya adalah segenap apa yang diketahui tentangsuatu
objek tertentu yang masuk di dalamnya adalah ilmu yang merupakan bagian dari
pengetahuan yang di ketahui oleh manusia disamping dengan pengetahuan yang lain.
Pada penelitian ini pengetahuan yang ingin dijelaskan adalah pengetahuan etika
mengenai kode etik profesi akuntan. Menurut Bertens etika merupakan kumpulan asas,
nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau
kelompok dalam mengatur tingkah lakunya tentang baik atau buruk. (Harahap,
2011:23). Pengetahuan dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat
meminimalkan dan menghentikan skandal penyimpangan dan kejahatan yang terjadi
di kalangan profesi akuntan. Pengetahuan dan etika diharapkkan mampu
mengembangkan kesadaran moral di lingkungan kerja agar dapat tercipta
profesionalisme integritas dan independen dalam dunia kerja akuntan. Pengetahuan
dapat membantu dan memudahkan sebuah masalah agar teratasi dan terselesaikan
dengan tepat yaitu dengan tindakan apa yang harusnya dilakukan, dan memberikan
solusi terbaik dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pengetahuan etika
tentang profesi akuntan dapat meminimalkan sebuah praduga yang buruk menjadi
suatu yang lebih baik. (Damayanthi dan Jualiarsa, 2016).
Menurut Revita (2014) Pengetahuan juga dapat di peroleh melalui proses
pendidikan di Universitas, bagi akuntan pendidikan etika profesi sangat penting
diajarkan untuk membentuk karakter mereka. karakter dapat mengkualifikasikan
seseorang dimana karakter itu menjadi identitas, ciri dan sifat. Etika pada hakikatnya
mengamati realitas moral secara kritis, tidak memberikan ajaran, melainkan kebiasaan,
nilai, dan pandangan moral secara kritis. Dengan banyaknya informasi yang didapatkan
dari pendididikan maka akan semakin tinggi pengetahuan yang memiliki oleh
mahasiswa dan wawasan yang luas terhadap kode etik profesi akuntansi. Mahasiswa
dengan tingkat awal dan akhir tentu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda jika
dilihat dari lama kuliah maupun jumlah mata kuliah yang di tempuh, Berbagai mata
kuliah yang telah ditempuh, memberikan pengetahuan yang beragam, yang nantinya
akan mempengaruhi persepsi mahasiswa atas skandal akuntan yang terjadi.
Pengetahuan etika yang dimiliki berhubungan dengan pemahaman yang lebih
yang dimiliki oleh para mahasiswa akuntansi. Mahasiswa akuntansi tentunya akan
lebih memahami dan mengerti dengan hal-hal yang berkaitan dengan bidang
profesinya. Misalnya saja pengetahuan dalam mencatat, melakukan penjurnalan
sampai membuat laporan keuangan dan melakukan analisis terhadap laporan keuangan
tersebut yang tentunya akan lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan
profesinya. Sehingga mahasiswa dengan tingkat pengetahuan etika profesi akuntan
yang tinggi akan memiliki informasi yang lebih yang disadari atau tidak oleh individu
tersebut akan berprilaku dan bertindak sesuai dengan aturan kode etika profesi akuntan
yang menjadi pedoman dalam bertindak untuk menghindari berbagai tindakan yang
dapat merugikan atau merusak citra seseorang tersebut dalam hal ini profesi akuntansi.
(Yendrawan dan Marcellia, 2013)
Mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan tentu memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang lebih tentang bidang yang mereka tekuni. Kepekaan sensitif sangat
penting ditumbuhkan pada diri mahasiswa terhadap isu-isu skandal peyimpangan, dan
manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan. Hal ini akan menpengaruhi
atau membantu mahasiswa sebagai calon akuntan dalam membuat keputusan yang
baik, tepat dan benar. Menurut Sukrisno dan Ardana (2009:162-164) pengetahuan etika
tentang kode etik profesi akuntan terdiri dari indikator-indikator sebagai berikut:
1. Tanggung jawab profesi.
2. Kepentingan publik.
3. Integritas.
4. Objektivitas.
5. Kompeten dan kehati-hatian.
6. Kerahasiaan.
7. Perilaku profesional.
8. Standar teknik.
Dengan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mengenai profesi akuntan
dapat menambah sensitifitas dari mahasiswa dalam menilai tindakan yang dilakukan
oleh akuntan. Mahasiswa dapat menilai apakah yang dilakukan oleh auditor sudah
sesuai dengan kode etik profesi akuntan yang berlaku atau menyimpang dari kode etik
profesi akuntan. Dengan pengetahuan tersebut, dapat membantu mahasiswa
membentuk persepsi dan opini mereka atas apa yang dilakukan oleh auditor atau
akuntan. Dengan pengetahuan yang lebih mengenai profesi akuntansi dapat
berpengaruh terhadap persepsi dari mahasiswa atas tindakan tidak etis yang dilakukan
oleh akuntan (Primasari, 2014). Mahasiswa yang kurang memperoleh informasi
mengenai pelanggaran etika yang terjadi akan berpersepsi biasa saja. Mereka tidak
terlalu mengetahui duduk persoalan yang terjadi sehingga mereka tidak akan
memberikan opini yang positif terhadap bidang akuntansi yang pada akhirnya juga
tingkat pengetahuan dan informasi yang di miliki mahasiswa akan berpengaruh
keputusan mereka untuk melanjutkan ppendidikan dan berkarir dalam bidang akuntansi
(Yendrawan dan Marcellia, 2013).

Relativisme adalah norma-normal moral tidak sama di semua masyarakat atau
kebudayaan karena sumber nilainya berbeda. Hal ini berarti baik buruknya suatu
tindakan berbeda antara suatu tempat dengan tempat lainnya, suatu budaya atau suku
dengan budaya atau suku lain. Relativisme adalah etika yang dianggap relatif karena
dilihat dari kepentingan atau kebutuhan pribadi. (Harahap, 2011:25)
Orientasi relativisme merupakan model cara berfikir pragmatis, alasannya
adalah bahwa aturan etika tidak universal karena etika selalu dilatarbelakangi oleh
budaya dimana yang memiliki aturan yang berbeda-beda. Relativisme etis merupakan
teorisuatu tindakan dapat dikatakan etis maupun tidak etis, benar atau salah, tergantung
pada pandangan masyarakat itu sendiri. Hal ini di sebabkan karena teori inimenyakini
bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kenyakinan etis yang berbeda dengan
kata lain relativisme etis maupun relativisme moral adalah pandangan bahwa tidak ada
standar etis secara ablosute yang benar. Dalam penalaran moral seorang individu, ia
harus selalu mengikuti standar moral yang berlaku dalam masyarakat dimanapun ia
berada (Forsyt,1992 dalam Yendrawan dan Marcellia, 2013)
Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang
absolut dalam mengarahkan perilaku etis. Relativisme menolak prinsip dan aturan
moral secara universal dan merasakan bahwa tindakan moral tersebut tergantung pada
individu dan situasi yang terlibat. Individu yang memiliki tingkat relativisme yang
tinggi menganggap bahwa tindakan moral tergantung pada situasi dan sifat individu
yang terlibat. Ketika terjadisuatu tindakan tidak moral terhadap orang lain mereka akan
mempertimbangankan situasi dan kondisi individu tersebut dibandingkan dengan
prinsip etika yang dilanggar. Oleh karena itu, Individu yang memiliki tingkat orientasi
relativisme yang tinggi cenderung menolak gagasan pemikiran mengenai moral, dan
individu yang memiliki tingkat orintasi relativisme rendah hanya akan memandang
tindakan-tindakan moral yang berdasarkan pada prinsip, norma, ataupun hukum
universal (Himmah, 2016)
Relativisme dalam penelitian ini adalah mengukur suatu sikap seseorang yang
mengacu kepada prinsip moral, kode etik, serta aturan yang mengatakan bahwa
tindakan moralitas tergantung pada individu itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh
Apriliawati dan Suardana (2016) menggunakan 10 item yang dikembangkan oleh
Forsyth (1992). Namun dalam penelitian ini hanya mengunakan 7 item untuk
mengukur variabel relativisme dengan indikatornya antara lain:
1. Pertimbangan kode etik.
2. Subjektivitas.
3. Karakteristik prinsip-prinsip moral.
4. Penilaian etis terhadap suatu tindakan individu.
5. Prinsip-prinsip moral individu.
6. Pertimbangan moral.
7. Situasi yang mempengaruhi kebohongan.
Relativisme kognitif adalah pandangan yang menekankan relativisme
kebenaran secara umum. Ia menekankan bahwa tidak ada kebenaran yang universal
atau pengetahuan tentang dunia. Dunia hanya tunduk pada penafsiran, karena tidak
punya sifat intrinsik dan tidak ada seperangkat norma yang secara metafisis lebih
istimewa dari yang lain. Pandangan relativisme kognitif memiliki kesadaran
keberagaman budaya, moral, dan pandangan dunia dan secara langsung juga
relativisme kognitif mempunyai kekurangan. Kritik khas terhadap relativisme kognitif
adalah bahwa ia dengan sendiri terbantah, sebab ia menampilkan berbagai pernyataan
secara universal benar, dan bukan relative semata. Dalam teori moral kognitif pada
tingkat pre-conventional pada tahap kedua menyatakan yang memiliki orientasi
terhadap instrumen serta relativitas, dimana pada tahap berikutnya tindakan yang betul
yaitu yang bisa mempunyai fungsi untuk instrumen agar memberi keputusan anak itu
sendiri ataupun kebutuhan mereka yang peduli pada anak tersebut. Dapat dikatakan
bahwa seseorang dalam satu sisi mereka menyingkapi suatu tindakan etis berdasarkan
pada situasi relativisme, namun bagi mereka yang sudah biasa untuk berprilaku etis
dalam situasi ini prilaku relativisme dapat berjalan dengan absolut (Forsyt,1992dalam
Yendrawan dan Marcellia, 2013)

Idealisme merupakan suatu tingkat kenyakinan dimana individu berkaitan
dengan mengutamankan kesejahteraan orang lain. Idealisme tumbuh secara perlahanlahan dalam diri seseorang individu, dan termanifestasikan dalam bentuk persepsi,
sikap, tindakan dan cara berpikir. Orang yang memiliki idealisme yang tinggi merasa
merugikan orang lain selalu dapat dihindari. Orang yang berperilaku pada orientasi
idealisme tidak akan memilih, dan berperilaku negatif yang dapat merugikan orang
lain. Dengan kata lain orientasi idealisme adalah merupakan karakteristik yang
mengacu pada arah kepedulian seseorang terhadap kepentingan dan kesejahteraan
orang lain, dan berusaha untuk tidak menganggu dan merugikan orang lain.
(Yendrawan dan Marcellia,2013)
Orientasi idealisme adalah suatu pandangan dunia atau metafisik yang
mengatakan bahwa realitas dasar seseorang sangat erat hubungannya dengan ide,
fikiran atau jiwa. Dunia mempunyai arti yang berlainan dari nampak dari permukaan.
Selain itu individu yang idealis akan sangat memegang teguh atas perilaku etis di dalam
menjalankan profesi mereka. Individu dengan tingkat orientasi idealisme yang rendah
cenderung menganggap bahwa dengan mengikuti semua prinsip moral yang ada dapat
berakibat negatif. mereka berpendapat bahwa terkadang di butuhkan sedikit tindakan
negatif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Banyak penelitian telah menunjukkan
bahwa individu yang idealis akan mengambil tindakan tegas terhadap suatu situasi atau
peristiwa yang dapat menganggu dan merugikan orang lain dan individu idealis
memiliki sikap serta pandangan yang lebih tegas terhadap individu yang melanggar
perilaku etis dalam profesinya. Idealisme mengacu pada luasnya seorang individu
percaya bahwa keinginan dari konsekuensi dapat di hasilkan tanpa melanggar petunjuk
moral yang ada (Apriliawati dan suardana, 2016)
Idealisme etis memandang manusia sebagai makhluk yang etis, yang memiliki
kesadaran moralitas. Manusia merupakan makhluk yang senantiasa memberikan
penilaian terhadap sikap dan perilakunya. Untuk menuntun sikap dan perilakunya nilainilai yang dianggap baik kemudian dijadikan norma dan peraturan. Penelitian yang
dilakukan oleh Apriliawati dan Suardana (2016) idealisme dalam penelitian ini
mengukur sikap atau persepsi mahasiswa terhadap skandal dan kecurangan dalam
laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan dengan menggunakan 10 item yang
dikembangkan oleh Forsyth (1992). Namun dalam penelitian ini hanya mengunakan 6
item untuk mengukur variabel idealisme dengan indikator yang digunakan antara lain:
1. Memastikan hasil audit tidak merugikan pihak lain.
2. Toleransi terhadap suatu kerugian.
3. Evaluasi terhadap suatu tindakan.
4. Sikap profesional.
5. Penilaian moral.
6. Kesejaheraan.
Sikap orientasi idealisme juga dapat diartikan sebagai sikap dan berprilaku
tidak memihak dan terhindar dari berbagai kepentingan. Seseorang dengan orientasi
idealisme rendah atau pragmatis, mengakui adanya prinsip moral orang itu dapat
mengakibatkan konsekuensi negatif, mereka berpendapat bahwa beberapa kejahatan
kecurangan, dan manipulasi laporan keuangan sering dilakukan/diperlukan untuk
mencapai mamfaat secara keseluruhan. (Forsyt, 1992 dalam Yendrawan dan Marcellia,
2013)
Kebiasaan berprilaku untuk etis merupakan faktor yang sangat penting dalam
membangun orientasi idealisme yang didukung oleh teori moral kognitif yang
menyatakan pada tingkat conventional tahap ketiga. Dimana pada tahap ketiga tersebut
memiliki orientasi terhadap kesuaian interpersonal. Prilaku yang baik pada tahap
berikutnya merupakan ekspektasi serta merasakan loyalitas dan mendapatkan
kepercayaan dari lingkungannya (Sukrisno dan Ardana 2009:43)

Menurut Miftah Toha (2009:149-156), menyebutkan ada beberapaa faktorfaktor yang mempengaruhi perbedaan pemilihan persepsi individu dengan yang satu
dengan yang lain adalah sebagai berikut:
1. Faktor internal. Terdiri dari:
a. Proses belajar (learning) yang merupakan faktor-faktor dalam diri individu
yang membentuk perhatian kepada suatu objek atau peristiwa sehingga dapat
menimbulkan persepsi yang didasari dari kekomplekan kejiwaan karakteristik
individual. Komplek kejiwaan karakteristik individu ini selaras dengan proses
pemahaman atau respon dari proses belajar dan motivasi yang di miliki oleh
masing-masing individu.
b. Motivasi. Faktor dalam diri individu yang juga mempengaruhi persepsi adalah
motivasi dan kepribadian. Walaupun motivasi dan kepribadian tidak dapat di
pisahkan dari proses belajar. Namun kedua memiliki dampak yang sangat
penting dalam hal ini dapat menarik perhatian yang akan menimbulkan
motivasi yang lebih dari dari proses belajar.
c. Kepribadian. Faktor terbentuknya persepsi dari unsur kepribadian erat
hubungannya dengan proses belajar dan motivasi individu yang mengakibatkan
tentang apa yang diperhatikan dalam menghadari suatu situasi. Kepribadian,
nilai-nilai, termasuk umur dan pengalaman akan memberikan dampak terhadap
cara seseorang melakukan persepsi pada lingkungan sekitar.
2. Faktor eksternal. Terdiri dari:
a. Intensitas. Prinsip intensitas dapat diartikan bahwa semakin besar intensitas
stimulus dari luar, tentu akan semakin besar dan sering diperlihatkan daripada
yang hanya sekali di lihat. Stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa
mempengaruhi persepsi.
b. Ukuran, faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran sesuatu objek,
maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami, ketika individu
melihat bentuk ukuran suatu objek maka mempermudah ketertarikan
perhatiannya yang pada akhirnya akan membentuk persepsi.
c. Keberlawanan atau kontras. Prinsip berlawanan atau kontras menyatakan
bahwa stimulus dari luar yang penampilannya berlawanan dengan latar
belakangnya atau sama sekali diluar dugaan/sangkaan orang lain akan lebih
menarik perhatian.
d. Pengulangan (repetition) mengemukakan bahwa stimulus dari luar yang di
ulang-ulang akan memberikan perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan
yang tidak dilihat sama sekali. Pengulangan ini akan menumbuhkan dan
menambah kepekaan atau kewaspadaan terhadap stimulus. Biasanya
pengulangan merupakan daya tarik dari luar tentang suatu objek yang bisa
mempengaruhi persepsi seseorang individu.
e. Gerakan (moving). Prinsip gerakan menyatakan bahwa orang akan memberikan
perhatian yang lebih terhadap objek yang bergerak dalam jangkauan
pandangannya di bandingkan dengan objek yang diam. Dari gerakan objek
tersebut akan menarik perhatian individu yang akan membentuk dan
mempengaruhi persepsi.
f. Baru dan familier, prinsip eksternal ini menyatakan bahwa baik objek,
peristiwa, dan situasi eksternal yang baru maupun yang sudah di kenal dapat
digunakan sebagai penarik perhatian. Objek atau peristiwa dan situasi yang
sudah dikenal dalam tatanan yang baru (berbeda) akan menarik perhatian
individu yang menimbulkan persepsi.

Robbin dan Judge (2009:173) mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses
yang di tempuh oleh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan
indera mereka agar memberi makna bagi lingkungan mereka. Persepsi orang tidak
muncul begitu saja, tetapi ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Persepsi yang
diterima oleh seseorang akan berpengaruh terhadap sikap seseorang tersebut terhadap
apa yang dipersepsikan. Sikap yang dihasilkan dari persepsi seseorang kemudian akan
berpengaruh terhadap perilaku seseorang tersebut. Jadi, persepsi menjadi salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi perilaku dan tindakan seseorang atas apa yang
dipersepsikan.
Menurut Primasari (2014) perilaku tindakan kasus manipulasi laporan
keuangan yang dilakukan auditor atau akuntan dalam campur tangan mereka akan
menimbulkan pandangan persepsi dari mahasiswa maupun masyarakat tentang
keakuratan laporan keuangan yang disajikan. Persepsi tindakan akuntan tersebut
berbentuk atas pengetahuan mereka mengenai akuntan dan skandal yang terjadi serta
atas dasar ilmu yang diterima dalam pendidikan akuntansi. Persepsi dapat terbentuk
bermacam-macam dari mahasiswa, bisa persepsi positif maupun negatif tergantung
dari faktor-faktor yang membentuk persepsi tersebut dipahami, direspon dan diterima
oleh mahasiswa. Persepsi mahasiswa di nilai dari bagaimana mahasiswa menerima
informasi melalui panca indranya atas semua hal yang berhubungan dengan dan
tindakannya. Auditor atau akuntan harus peka terhadap kemungkinan terjadi kesalahan
baik yang di sengaja atau kelalaian dalam menilai pengendalian internal dari klien yang
di audit.
Damayanti dan juliarsa (2016) mengemukakan bahwa tindakan yang dilakukan
oleh akuntan yang melanggar aturan dan hukum, maupun moral adalah perilaku tidak
etis akuntan yang dilakukan oleh akuntan dengan mengesampingkan tugas pokok atau
tujuan utama yang telah di sepakati. Menurut Hermayunita (2015) penyebab yang
menyebabkan akuntan melakukan perilaku tidak etis akuntan yaitu mengabaikan aturan
maupun kode etik profesi akuntan. Dalam menjalankan profesinya auditor atau akuntan
harusnya memperhatikan aturan-aturan, prinsip dasar kode etika yang ada dalam
bidang profesi akuntan. Untuk mengukur Persepsi mahasiswa mengenai tindakan tidak
etis akuntan tersebut adalah dengan menyajikan bentuk pelanggaran etika yang
dilakukan oleh akuntan yang menyebabkan terjadinya kasus manipulasi keuangan,
skandal akuntansi, dan hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran dalam bisnis dan
profesi akuntansi.

Teori moral kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey dan selanjutnya
dikembangkan oleh Piaget dan kohlberg pada tahun 1971. Kognitif merupakan
perkembangan moral yang menganggap manusia sebagai makhluk yang berpikir aktif
dengan mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya. Manusia tidak
dipandang sebagai makhluk yang bereaksi pasif terhadap lingkungannya. Secara umum
kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan: pengetahuan
(knowledge), pemahaman (comprehention), penerapan (aplication), analisa (analysis),
sintesa (sinthesis), dan evaluasi (evaluation) yang merupakan faktor penentu dalam
pengambilan keputusan. (Sukrisno dan Ardana,2009:7)
Teori kognitif menyatakan bahwa setiap individu akan melalui sebuah urutan
berbagai tahapan moral. Tiap-tiap tahap di tandai oleh struktur mental khusus
(distinctive) yang diekspresikan dalam bentuk khusus penalaran moral. Kohlberg juga
mengatakan cara seorang individu melangkah dari suatu tingkatan level ke tingkatan
level berikutnya adalah melalui interaksi dengan orang lain yang tindakan moralnya
berada di atas tingkatan levelnya, sehingga faktor eksternal dari dirinyalah yang dapat
mengontrol dirinya sendiri. Usia dan umur seseorang individu saat menjalani tahaptahapan dalam perkembangan moral mungkin berbeda-beda, ada individu yang sama
mungkin dapat berperilaku pada tahapan yang sama dalam waktu yang lama tetapi ada
juga individu pada tahapan yang lain pada saat waktu yang lain (Slavin, 2011). Dosen
dapat membantu mahasiswa meningkatkan tahapan penalaran moral mereka dengan
memasukkan dan menanamkan pembahasan ajaran berperilaku dengan keadilan,
kejujuran dan permasalahan moral dalam materi ajaran perkuliahan. Khususnya untuk
menanggapi/meminimalkan dan merespon kasus pelanggaran etika yang terjadi
disekitarnya, dan masyarakat secara luas agar terbentuk penilaian yangmempengaruhi
persepsi moral mereka.
Dalam Bertens Kohlberg mengemukakan tahap-tahap perkembangan moral ke
dalam enam tahap perkembangan moral (Harahap 2011:19). Perkembangan moral
berhubungan dengan perkembangan intelektual. Manakala kemampuan persepsi atau
kemampuan pemahaman seseorang anak meningkat, maka tahap perkembanganmoral
anak itu juga meningkat pula.

Equity sensitivity merupakan suatu persepsi seseorang terhadap
keadilan dengan membandingkan antara inputs dan outcomes yang diperoleh
dari orang lain. Equity sensitivity menjelaskan perbedaan perilaku etis dan
tidak etis yang disebabkan oleh karakter individual. Reis dan Mitra
menyarankan untuk menggunakan equity sensitivity sebagai salah satu faktor
individu yang memengaruhi perilaku etis seseorang. Equity theory sebagai
suatu teori universal dari human motivation dan behavior harus dapat
mengukur perbedaan perilaku seseorang ditempat kerja (Lucyanda dan Endro,
2012).
Husemen dalam Lucyanda dan Endro (2012) menjelaskan bahwa
orang memiliki persepsi tersendiri terhadap equity (adil) dan inequity (tidak
adil). Selanjutnya Husemen membagi persepsi individu terhadap equity dan
inequity dalam tiga kategori, yaitu: benevolents, equity sensitivity, dan
entitleds. Individu benevolent cenderung berperilaku murah hati dan lebih
senang memberi daripada menerima (inputs > outcomes), dan cenderung
melakukan tindakan etis sebagai akibat sifatnya yang tidak mementingkan diri
sendiri. Individu equity sensitivity digambarkan sebagai individu yang
memiliki keseimbangan antara inputs dan outcomes. Sedangkan individu
entitled digambarkan sebagai individu yang lebih senang menerima lebih
daripada memberi (outcomes > inputs). Individu entitled lebih banyak
menuntut haknya daripada memikirkan apa yang dapat diberikan, sehingga
individu ini cenderung melakukan tindakan tidak etis bila hasil yang diperoleh
lebih kecil dari input yang diberikan.
Ciri-ciri individu dengan equity sensitivity yang disebutkan oleh Ustadi
dan Utami dalam Widiastuti (2015), yaitu a) memiliki keseimbangan antara
input dan outcome, b) tanggung jawab terhadap pekerjaan, c) dan bangga
dengan pekerjaan yang ditekuni. Equity sensitivity menggambarkan
keseimbangan antara inputs dan outcomes sehingga berada di tengah-tengah
antara benevolents dan entitleds. Beberapa studi telah menilai reliabilitas dan
validitas skala diakui untuk mengukur Equity Sensitivity. Bart L. Weathington
(2011) menyebutkan saat ini, ada dua langkah umum digunakan untuk
mengukur Equity Sensitivity yaitu Equity Sensitivity Instrument (ESI) yang
dikembangkan oleh Huseman dalam Widiastuti (2015) dan Equity Preference
Questionnaire (EPQ) yang dikembangkan oleh Sauley dan Bedeian (2000).
Menurut Myers (2012:96) terdapat empat ukuran penting di dalam
teori keadilan, yaitu:
a. Orang: individu yang merasakan bahwa dirinya diperlakukan adil atau
tidak adil.
b. Perbandingan dengan orang lain: setiap kelompok atau orang yang serupa
dibandingkan oleh seseorang sebagai pembanding rasio usaha dan imbalan.
c. Masukan (input): karakteristik individual yang dibawa ke dalam pekerjaan,
seperti keberhasilan usaha dan karakteristik bawaan.
d. Perolehan (outcome): apa yang diterima individu dari pekerjaannya
(penghargaan, upah dan tunjangan).

Locus of control merupakan konsep yang pertama kali dikemukakan
oleh Rotter. Locus of control adalah cara pandang seorang terhadap suatu
peristiwa apakah dia dapat atau tidak dapat mengembalikan sesuatu yang
terjadi padanya (Rotter dalam Susanti (2014). Menurut Myers (2012:73) locus
of control adalah sejauh mana orang merasakan hasil sebagai sesuatu yang
dikendalikan secara internal oleh usaha mereka sendiri atau eksternal oleh
kebetulan atau kekuatan diluar dirinya.
Menurut Reis dan Mitra dalam Susanti (2014) locus of control terbagi
menjadi dua, yaitu: internal locus of control dan external locus of control.
Internal locus of control adalah cara pandang individu bahwa segala hasil
yang di dapat, baik atau buruk adalah karena tindakan, perilaku, dan kerja
keras dari individu itu sendiri. Sedangkan external locus of control adalah cara
pandang individu dimana segala hasil yang didapat, baik atau buruk berada
diluar control diri mereka dan disebabkan karna faktor luar, seperti
keberuntungan, kesempatan dan takdir.
Hastuti (2007) menjelaskan bahwa seseorang dengan locus of control
internal meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya merupakan
konsekuensi dari tindakan yang dia lakukan sendiri, sehingga orang dengan
Locus of control internal umumnya memiliki tanggung jawab terhadap
tindakan yang dilakukannya. Sedangkan seseorang dengan locus of control
eksternal meyakini bahwa kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidupnya
dipegaruhi oleh takdir dan keberuntungan, sehingga seseorang dengan locus of
control eksternal cenderung untuk melimpahkan tanggung jawab atas
tindakan yang dilakukannya pada faktor luar dirinya.
Menurut Rotter dalam Lucyanda dan Endro (2012) terdapat tiga
indikator utama dalam locus of control yaitu: a) kepercayaan akan adanya
takdir; b) kepercayaan diri; c) dan usaha atau kerja keras.
Konsep tentang pusat kendali (locus of control) yang digunakan Rotter
(1966) memiliki empat konsep dasar (Ghufron dan Risawati, 2012:66-67),
yaitu:
a) Konsep perilaku, yaitu setiap kemungkinan yang secara relatif muncul
pada situasi tertentu berkaitan dengan hasil yang diinginkan dalam
kehidupan seseorang.
b) Harapan merupakan suatu kemungkinan dari berbagai kejadian yang akan
muncul dan dialami oleh seseorang.
c) Nilai unsur penguat adalah pilihan terhadap berbagai kemungkinan
penguatan atas hasil dari beberapa penguat hasil-hasil lainnya yang dapat
muncul pada situasi serupa.
d) Suasana psikologis adalah bentuk rangsangan baik secara internal maupun
internal yang diterima seseorang pada suatu tertentu, yang meningkatkan
atau menurunkan harapan terhadap munculnya hasil yang sangat
diharapkan.
Perkembangan pusat kendali individu dipengaruhi oleh berbagai aspek,
yaitu lingkungan fisik dan sosial. Lingkungan sosial yang pertama bagi
seseorang adalah keluarga. Didalam keluarga inilah terjadi suatu interaksi
antara orangtua dan anak, termasuk di dalamnya penanaman nilai-nilai dan
norma-norma yang akan diwariskan kepada anak-anaknya. Apabila tingkah
laku anak mendapatkan respons, maka anak akan merasakn sesuatu di dalam
lingkungannya. Dengan demikian, tingkah laku tersebut dapat menimbulkan
motif yang dipelajari. Hal ini merupakan langkah terbentuknya pusat kendali
yang internal. Sebaliknya jika tingkah lakunya tidak mendapat reaksi, maka
anak akan merasa bahwa perilakunya tidak mempunyai akibat apa pun. Anak
tidak kuasa menentukan akibatnya, keadaan diluar dirinyalah yang
menentukan. Hal ini dapat menimbulkan apa yang disebut pusat kendali
eksternal (Ghufron dan Risawati, 2012:70).

Orientasi etis merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk
menyelesaikan dilema etika dan konsekuensi yang diharapkan oleh fungsi
yang berbeda. Menurut Salim orientasi etis didefinisikan sebagai dasar
pemikiran untuk menentukan sikap, arah dan sebagainya secara tepat dan
benar yang berkaitan dengan dilema etis (Audry, 2010).
Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai
etika itu sendiri. Forsyth (1980) menyebutkan bahwa orientasi etis
dikendalikan oleh dua karakteristik, yaitu idealisme dan relativisme.
a. Idealisme
Idealisme mengacu pada suatu hal yang dipercaya oleh individu
dengan konsekuensi yang dimiliki dan diinginkannya tidak melanggar
nilai-nilai moral. Atau dapat dikatakan dalam setiap tindakan yang
dilakukan harus berpijak pada nilai-nilai moral yang berlaku dan tidak
sedikitpun keluar dari nilai-nilai tersebut (mutlak). Idealisme didefinisikan
sebagai suatu sikap yang menganggap bahwa tindakan yang tepat atau
benar akan menimbulkan konsekuensi atau hasil yang diinginkan.
Seseorang yang idealis mempunyai prinsip bahwa merugikan orang lain
adalah hal yang selalu dapat dihindari dan mereka tidak akan melakukan
tindakan yang mengarah pada tindakan yang berkonsekuensi negatif. Jika
terdapat dua pilihan yang keduanya akan berakibat negatif terhadap
individu lain, maka seorang yang idealis akan mengambil pilihan yang
paling sedikit mengakibatkan akibat buruk pada individu lain. Orientasi
etis idealisme dapat diukur dengan tindakan tidak boleh merugikan orang
lain, selalu memikirkan kehormatan dan kesejahteraan anggota, perbuatan
bermoral tanpa menimbang positif atau negatif, tindakan bermoral adalah
tindakan yang bersifat ideal yang dikemukakan oleh Nurfarida (2011).
b. Relativisme
Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai
moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku. Dalam hal ini individu
masih mempertimbangkan beberapa nilai dari dalam dirinya maupun
lingkungan sekitar. Relativisme etis merupakan teori yang menyatakan
bahwa suatu tindakan dapat dikatakan etis atau tidak, benar atau salah,
yang tergantung kepada pandangan masyarakat. Teori ini meyakini bahwa
tiap individu maupun kelompok memiliki keyakinan etis yang berbeda.
Dengan kata lain, relativisme etis maupun relativisme moral adalah
pandangan bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar. Dalam
penalaran moral seorang individu, ia harus selalu mengikuti standar moral
yang berlaku dalam masyarakat dimanapun ia berada. Secara garis besar
ada 3 pihak yang melakukan penolakan, mereka sama-sama menolak
bahwa nilai-nilai moral yang berlaku mutlak dan umum. Pihak pertama
berpendapat bahwa ternyata nilai moral di berbagai masyarakat dan
kebudayaan tidaklah sama. Pihak kedua menyatakan bahwa suatu nilai
moral tidak pernah berlaku mutlak, mereka memasang nilai atau norma
sendiri yaitu bahwa suatu nilai moral tidak boleh mengikat secara mutlak.
Pihak ketika mendekati nilai moral dari segi yang lain yaitu dari segi
metode etika, disini mereka menolak norma moral secara mutlak berdasar
logika tiap-tiap individu itu sendiri. Orientasi etis relativisme ini dapat
diukur dengan indikator nilai moral di berbagai masyarakat dan
kebudayaan tidaklah sama, prinsip moral dipandang sebagai sesuatu yang
sifatnya subyektif nilai moral tidak pernah berlaku mutlak, penetapan
aturan etika secara tegas akan menciptakan hubungan manusia yang lebih
baik, dan kebohongan dinilai bermoral atau tidak tergantung pada situasi
yang mengelilinginya (Nurfarida, 2011).
Meskipun idealisme dan relativisme merupakan dua karakteristik,
namun bukan berarti bertolak belakang, tetapi merupakan skala yang
terpisah, yang terkadang masih saling mempengaruhi di dalam diri setiap
individu. Selanjutnya, Forsyth (1980) menyilangkan secara ekstrim
idealisme tinggi-rendah dengan relativiasme tinggi rendah, sehingga
membentuk empat klasifikasi orientasi etika : 1) Situasionisme, 2)
Absolutisme, 3) Subyektif dan 4) Eksepsionis

Menurut Messier et al (2014: 217) perilaku etis merupakan perilaku
yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum
sehubungan dengan tindakan-tindakan yang benar dan baik.
Perilaku etis auditor adalah suatu kemampuan auditor untuk
mempertimbangkan etika dan perilaku dalam pelaksanaan audit, dengan cara
mengakui masalah etika yang timbul pada saat audit (Kurniawan, 2013).
Perilaku etis ini dapat menentukan kualitas individu (karyawan) yang
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diperoleh dari luar yang kemudian
menjadi prinsip yang dijalani dalam bentuk perilaku.
Widiastuti (2015) dalam penelitianya menyebutkan faktor-faktor yang
mempengaruhi perilaku etis yaitu:
1) Budaya organisasi
Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh
anggota-anggota yang membedakan organisasi itu dari organisasi yang
lain. Dengan demikian budaya organisasi adalah nilai yang dirasakan
bersama oleh anggota organisasi yang diwujudkan dalam bentuk sikap
perilaku pada organisasi.
2) Kondisi politik
Kondisi politik merupakan rangkaian asas atau prinsip, keadaan, jalan, cara
atau alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Pencapaian itu
dipengaruhi oleh perilaku-perilaku insan/individu atau kelompok guna
memenuhi hak dan kewajibannya.
3) Perekonomian global
Perekonomian global merupakan kajian tentang pengurusan sumber daya
materian individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan
kesejahteraan hidup manusia. Perekonomian global merupakan suatu ilmu
tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada
melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi dan atau distribusi.
Kemudian mengenai prinsip-prinsip etis yang dikemukakan oleh Arens
et al (2006:99) adalah:
1) Tanggung Jawab
Dalam mengemban tanggungjawabnya sebagai profesional, para anggota
harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif
dalam semua aktivitas mereka.
2) Kepentingan Publik  Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa
agar dapat melayani kepentingan publik, serta menunjukkan komitmennya
dan profesionalnya.
3) Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota
harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat
integritas tinggi.
4) Objektivitas dan Independensi
Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik
kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya.
5) Keseksamaan
Anggota harus mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus
berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang
diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai
dengan kemampuan terbaiknya.
6) Ruang Lingkup dan Sifat Jasa
Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip
Kode Perilaku Profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa
yang akan diberikan

Akuntansi berfungsi menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai
pihak yang berkepentingan guna pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi
terdiri dari beberapa konsentrasi, salah satunya adalah audit. Aktivitas audit
muncul dari hubungan keagenan yang timbul antara pihak pemberi tugas yang
disebut prinsipal dan penerima tugas yang disebut agen. Djakman menyatakan
bahwa prinsipal mempekerjakan agen untuk mendelegasikan wewenang
dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan suatu entitas (Asana,
2013).
Audit berfungsi sebagai salah satu penyedia informasi kepada kedua
pihak untuk dapat menghindari munculnya masalah-masalah keagenan. Jensen
dan Meckling (1976) dalam Asana (2013).menyatakan bahwa agen tidak
selalu bertindak yang terbaik untuk prinsipal, sehingga audit juga diharapkan
dapat mengurangi kemungkinan tersebut. Audit pada saat ini menjadi bagian
penting dalam perkembangan akuntansi. Tingginya pemahaman masyarakat
umum atas pentingnya fungsi audit meningkatkan peran auditor dan
lembaganya (Asana, 2013).
Mengacu pada definsi audit, dapat disimpulkan bahwa audit adalah
proses pembuktian oleh pihak independen terhadap suatu asersi manajemen
dengan menggunakan pertimbangan dan bukti. Menurut Siegel dan Marconi
(1989), auditor harus dapat melepaskan diri dari faktor personalitas saat
melaksanakan aktivitas audit. Personalitas bisa menyebabkan kegagalan audit
dan risiko yang tinggi bagi auditor. Ada dua kondisi yang dihadapi oleh
auditor. Pertama, auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka pada lingkungan
audit. Kedua, auditor harus selaras serta sinergi dalam pekerjaan kelompok,
sehingga muncul interaksi yang akan menimbulkan proses keperilakuan.
Suartana (2010) berpendapat bahwa akuntansi keperilakuan merupakan
bagian dari disiplin akuntansi yang mengkaji hubungan perilaku manusia dan
sistem akuntansi, serta dimensi keperilakuan dari organisasi dimana manusia
dan sistem akuntansi itu berada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek
keperilakuan dalam audit.

Audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan (Messier et al, 2014:12).
Menurut Arens et al (2006:4) :“Auditing is the accumulation and
evaluation of evidence about information to determine and report on the
degree of correspondence between the information and established criteria.
Auditing should be done by a competent independent person”.
Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa Auditing adalah proses
pengumpulan, dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat
diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang
kompeten dan independen untuk melaporkan dan menentukan kesesuaian
informasi yang dimaksud yang dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
Auditing seharusnya dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.
Sedangkan audit menurut ASOBAC (A Statement of Basic Auditing
Concepts) adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakantindakan dan kejadiankejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihakpihak yang berkepentingan.

Etika dalam bahasa latin adalah “ethica” yang berarti falsafah moral.
Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu Ethos yang berarti
adat istiadat/kebiasaan yang baik. Etika merupakan suatu prinsip moral dan
perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang
dilakukannya dipandang masyarakat sebagai perbuatan terpuji dan
meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Arens et al, 2006:98).
Istilah etika dilihat dalam kamus besar bahasa Indonesia (2013) memilki tiga
arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut
suatu golongan atau masyarakat. Bertens (2007) dalam Widiastuti (2015)
merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian:
a) Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang
menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkahnya.
b) Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik
c) Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu hal baik dan buruk.
Menurut Ward et al., etika meliputi suatu proses penentuan yang
kompleks tentang apa yang seharusnya dilakukan sseorang dalam situasi
tertentu yang disifati oleh kombinasi dari pengalaman dan pembelajaran
masing-masing individu (Tikollah, 2006 dalam Susanti (2014)).
Ada enam nilai etika utama menurut Josephson institute, dalam
(Arens, 2006:99):
a) Dapat dipercaya (trustworthiness), termasuk kejujuran, integritas,
keandalan dan kesetiaan.
b) Rasa hormat (respect), termasuk nilai kesopanan, kepatutan,
penghormatan, toleransi, dan penerimaan.
c) Tanggung jawab (responsibility), berarti tanggung jawab terhadap tindakan
yang dilakukannya dan memberikan batasan.
d) Kewajaran (fairness), termasuk keadilan dalam mengatasi masalah.
e) Kepedulian (caring), berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan
orang lain termasuk berperilaku empati
f) Kewarganegaraan (citizenship), termasuk mematuhi hukum dan
menjalankan norma yang telah ditetapkan.
Jika berbicara tentang perilaku dan keinginan untuk mengubah
perilaku atau menciptakan perilaku yang diinginkan, pertama-tama yang perlu
diketahui adalah hal-hal apa saja yang mempengaruhi perilaku tersebut dan
seberapa kuat pengaruh itu. Faktor-faktor individual terbukti merupakan
faktor yang signifikan untuk memprediksi perilaku etis seseorang. Terdapat
empat variabel yang mempengaruhi perilaku individual yaitu karakter
biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Kepribadian
merupakan organisasi dinamis didalam masing-masing sistem psikosifik yang
menetukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya, dalam kepribadian ini
termasuk diantaramya orientasi etis, locus of control, dan equity sensitivity
(Ustadi dan Utami dalam Susanti, 2014).

Etika menjadi salah satu panduan bagi profesi auditor dalam
mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya (Januarti, 2011). Auditor
Kantor Akuntan Publik adalah salah satu profesi yang tidak dapat lepas dari
permasalahan etika. Hal tersebut dibuktikan melalui pemberian sanksi oleh
Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik (Public Company
Accounting Oversight Board/PCAOB) Amerika Serikat kepada Kantor
Akuntan Publik mitra Ernst and Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP
Purwanto, Suherman & Surja karena telah melanggar kode etik profesi
akuntan publik pada tahun 2017 ini. KAP tersebut tergesa-gesa mengeluarkan
laporan audit wajar tanpa pengecualian pada tahun 2011 yang lalu untuk
kliennya sedangkan bukti temuan audit belum mencukupi. Kasus ini
terungkap ketika Kantor Akuntan Publik mitra Ernst and Young’s (EY) di AS,
melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia.
Etika adalah dasar peradaban modern, hal ini mendukung kesuksesan
fungsional yang hampir selalu ada di setiap aspek masyarakat, dari kehidupan
keluarga sehari-hari hingga hokum, kesehatan, bisnis, dan pemerintahan. Etika
merujuk pada suatu sistem atau rule of conduct yang didasarkan pada tugas
dan kewajiban moral yang mengindikasi bagaimana seorang individu
seharusnya berinteraksi dengan lainnya dalam masyarakat (Messier et al,
2014:216). Messier et al (2014) dalam bukunya “Auditing and Assurance
Services” SM Mintz mengusulkan bahwa ada tiga metode atau teori dari sikap
etis yang dapat memandu analisis isu etis dalam akuntansi, yaitu
1) Utilitarianisme Theory
Teori utilitarianisme mengakui bahwa pembuatan keputusan
melibatkan trade-off antara manfaat dan beban tindakan alternatif, dan dia
berfokus pada konsekuensi suatu tindakan tertentu pada individual yang
terpengaruh. Teori tersebut mengajukan bahwa kepentingan semua pihak
terpengaruh, tidak hanya kepentingan sendiri yang harus
dipertimbangkan.dari perspektif ini, suatu tindakan sesuai prinsip utilitas
hanya jika tindakan tersebut menghasilkan kesenangan dan kebahagiaan
yang lebih banyak daripada tindakan yang mungkin lainnya. Satu bentuk
utilitarianisme menyebutkan bahwa aturan memiliki posisi sentral dalam
pertimbangan moral karena konsekuensi buruk yang mungkin akan
timbul jika semua orang memilih untuk melanggarnya. Pendekatan ini
memiliki signifikansi bagi auditor, yang diekspektasi untuk mengikuti
code of professional conduct dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
Satu kerugian dalam mengaplikasikan teori utilitarian pada dilema etis
adalah sering kali sulit untuk mengukur biaya dan manfaat potensial
tindakan yang dilakukan. Selain itu mungkin juga sulit untuk
menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat ketika
kepentingan tersebut berkonflik satu sama lain.
2) Deontologi Theory atau Pendekatan berbasis hak
Pendekatan berbasis hak mengamsusikan bahwa individu memiliki hakhak tertentu dan individu lainnya memiliki tugas untuk menghargai hak
terebut. Oleh karena itu, seorang yang pembuat keputusan yang mengikuti
teori hak seharusnya mengambil suatu tindakan hanya bila itu tidak
melanggar hak individu lain. Menurut konsep yang dikenal sebagai
“sudut pandang moral” auditor harus bersedia melihat isu melalui
perspektif pihak lain dan menempatkan kepentingan pemangku
kepentingan, seperti investor, kreditur, di atas kepentingan mereka sendiri
atau KAP-nya.
3) Pendekatan berbasis keadilan
Pendekatan berbasis keadilan mengulas isu mengenai kesetaraan,
kelayakan (fairness), dan ketidakberpihakan. Teori keadilan melibatkan
dua prinsip dasar. Prinsip pertama menyatakan bahwa tiap orang memiliki
hak untuk kebebasan personal pada derajat tertinggi yang masih harmonis
dengan kebebasan orang lain. Prinsip kedua menyatakan bahwa tindakan
sosial dan ekonomik seharusnya menjadi keuntungan bagi semua orang
dan manfaat tersebut tersedia bagi semuanya. Didalam pendekatan ini,
auditor mempertimbangkan apa keputusan yang paling adil dalam
konteks alokasi sumber daya antar pihak yang berkepentingan.

Machiavellian merupakan salah satu proses dimana manipulator
memperoleh imbalan yang lebih ketika mereka melakukan tindakan manipulasi,
sedangkan ketika mereka tidak melakukan manipulasi mendapatkan imbalan yang
kurang Berdasarkan Penelitian yang di lakukan (Richmond, 2003) dengan
merangkum beberapa prinsip etika Machiavellian yaitu:
a. Ketika terdapat perbedaan Tujuan dengan realita serta ide menjadi lebih di
kedepankan di bandingkan dengan “what is” menjadi lebih diutamakan dari
pada “what ought to be”.
b. Etika dapat memberikan tuntunan mengenai lingkungan pribadi, sebagai
contoh seseorang yang baik dirumah tetapi mencoba menjadi praktisi dan
bijaksana dalam pekerjaan.
c. Tidak ada yang muthlak atau absolut dalam kegiatan profesional, tidak di
kategorikan penting sekali tetapi hanya kondisioal atau sewaktu-waktu
d. Ketepatan dalam menentukan benar atau salah dalam suatu kegiatan
profesional, maka akan mendatangkan kebaikan,kekuatan,dan keefektivitasan
dalam mencapai tujuan.
e. Kebaikan harus di persiapkan ketika menghadapi ketidakbaikan, hal tersebut
dilakukan bila diharuskan “Pangeran harus tampak penuh simpati dan
kepercayaan, dan kelihatan penyayang, jujur, dan religious, dan sungguhsungguh namun ketika diperlakukan dia harus menjadi siap mental tidak
untuk mempraktikkan kebaikan dan kesiapan ini secara singkat untuk
melakukan kebalikannya dan untuk melakukan kebalikkannya dengan
kesadaran dan kemampuan

Machiavellian didefinisikan sebagai proses dimana apabila seseorang
melakukan manipulasi maka akan memperoleh banyak reward dibandingkan
ketika orang tersebut tidak melakukan manipulasi (Yendrawati, Reni., 2011).
Pendapat yang kedua Menurut (Elias, 2010) menyatakan mahasiswa
diidentifikasikan menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat love of money
yang dimilikinya, sebagai berikut:
1. Money Worshippers
Mahasiswa yang cenderung mengutamakan uang, sehingga mereka selalu
memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Kelompok mahasiswa
Money Worshippers dapat di katakan uang yang mengendalikan mereka,hal
ini karena seluruh aktivitas hanya untuk uang dan mereka memiliki hubungan
yang erat terhadap pekerjaan dimasa yang akan datang.
2. Money-repellants
Mahasiswa yang melihat uang hanya sebagai alat untuk melakukan
pembayaran saja, hal ini yang memungkinkan mereka akan memiliki tingkat
kompetisi dan tingkat kesuksesa yang rendah.

Persepsi merupakan cara orang-orang menginterprestasikan peristiwa atau
kejadian,objek,dan manusia lainnya. Orang-orang pada dasarnya berpersepsi
dengan mengabaikan persepsi yang mencerminkan kenyataan sesungguhnya.
Pengertian persepsi secara formal merupakan proses yang membuat orang harus
menentukan,berusaha,dan mengimplementasikan dorongan kedalam suatu bentuk
yang penuh arti (Arfan, 2011). Pengertian Persepsi lainnya adalah pengalaman
terhadap objek atau hubungan yang didapatkan melalui cara menyimpulkan
informasi dari suatu pesan. Persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut
tergantung dengan kerangka ruang dan waktu,sehingga persepsi akan bersifat
subjektif dan situasional.
Kata Etika berasal dari bahasa yunani yaitu ethos yang berarti adalah
“karakter”, sehingga dari kata tersebut maka etika merupakan moralitas yang
bersumber dari bahasa latin. Pendapat lainnya yang menyatakan bahwa etika
merupakan moralitas pada dasarnya dari bahasa latin lainnya yaitu mores,yang
memiliki arti kebiasaan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka Moralitas
memiliki fokus pada perilaku atau sikap manusia yang “benar”atau”salah”
,sehingga etika sangat berkaitan dengan cara seseorang bertindak dengan orang
lainnya (Haryono, 2010), oleh karena itu etika terbagi menjadi dua :
a. Etika Deskriptif, merupakan etika yang menggambarkan pola perilaku moral
yang memiliki arti yang luas dalam hal ini adalah adat istiadat ,persepsi
mengenai kebaikan atau keburukan, perilaku-perilaku yang di perbolehkan
maupun yang tidak di perbolehkan. Fokus objek pada etika deskriptif yaitu
mengenai individu-individu dan kebudayaan .
b. Etika Nofmatif merupakan tingkah laku moral seseorang yang dimana orang
tersebut sebagai pasticipation apporoach, hal ini karena seseorang tersebut telah melibatkan dirinya dengan memberikan penilaian mengenai perilaku
manusia.

Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip etika antara mahasiswa satu
dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Mahasiswa yang memiliki
pengetahuan yang luas mengenai prinsip etika profesi akuntan akan
bersikap lebih bijaksana dan memberikan tanggapan berupa
ketidaksetujuan mengenai skandal etis yang menimpa profesi akuntan
dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pengetahuan yang lebih
sedikit. Semakin tinggi dan luas pengetahuan yang dimiliki mengenai etika
profesi akuntan maka seorang mahasiswa akan memberikan reaksi
ketidaksetujuan terhadap skandal etis yang berkaitan dengan dilema etika
profesi akuntan.
Asumsi tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian dari
Damayanthi (2016) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan
berpengaruh negatif pada perilaku tidak etis akuntan. Hasil penelitian ini
juga sejalan dengan hasil penelitian dari Comunale, et al. (2006) yang
menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi terhadap
skandal dan profesi akuntansi akan berpengaruh signifikan terhadap
pertimbangan etika mahasiswa akuntansi. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan pemahaman kode etikprofesi akuntan terhadap perilaku etis
mahasiswa akuntansi (Pamela, 2014). Lebih lanjut, Dzakirin (2013)
menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi akan memberi
persepsi negatif atau respon yang tegas terhadap isu-isu skandal akuntansi.
Sedangkan hasil penelitian dari Angelia (2013) menyatakan bahwa tidak
terdapat perbedaan yang signifikan pada pengetahuan etika profesi
akuntan antara mahasiswa akuntansi laki-laki dan mahasiswa akuntansi
perempuan. Hasil serupa juga disampaikan oleh Wati dan Sudibyo (2016)
dalam penelitiannya bahwa pendidikan etika tidak berpengaruh signifikan
terhadap persepsi etis mahasiswa.

Laki-laki dan perempuan umumnya memiliki cara pandang yang
berbeda dalam melihat suatu hal. Terkadang laki-laki lebih bersifat
relativis dibandingkan perempuan. Laki-laki biasanya akan lebih bersikap
rasional dalam menghadapi suatu permasalahan dan cenderung menyukai
tantangan. Sedangkan perempuan dalam menghadapi sebuah
permasalahan biasanya akan lebih emosional dan cenderung menghindari
masalah. Oleh karena itu, dalam membuat keputusan berkaitan dengan
penilaian etis, perempuan akan cenderung lebih tegas dalam menyikapi
hal-hal tidak etis yang terjadi disekitarnya. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa perbedaan gender berakibat padapenilaian yang berbeda antara
laki-laki dan perempuan dalam menilai perilaku tidak etis.
Asumsi tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian dari Himmah
(2013) menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi
mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate
manager. Kemudian Mulyani (2015) menyatakan bahwa variabel jenis
kelamin memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa
akuntansi. Lebih lanjut, penelitian oleh Holmes, et al. (2012) menemukan
bahwa perempuan memiliki perilaku lebih etis. Hasil penelitian tersebut
didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk. (2012) yang
menyatakan bahwa mahasiswi akuntansi memiliki penafsiran yang
berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi
terhadap etika.
Sedangkan Kartika (2013) menyimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan perilaku tidak etis antara mahasiswa akuntansi pria dan wanita.
Penelitian serupa yang dilakukan oleh Basri (2015) juga menyatakan
bahwa gender tidak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
Kemudian Dzakirin (2013) menyatakan bahwa Gender tidak menjadi
faktor yang mempengaruhi persepsi karena wanita dan pria yang memiliki
lingkungan sosialisasi yang sama, cenderung memiliki persepsi yang sama
juga terkait isu-isu etika dalam dunia akuntansi

Kepribadian mempengaruhi perilaku etis seorang individu. Oleh
sebab itu, seseorang dengan sifat machiavellian yang tinggi akan
cenderung berperilaku tidak etis.Machiavellian merupakan kecenderungan
untuk mengarahkan atau memanipulasi sebagian besar perilaku seseorang
dengan menggunakan kekuatan atau jabatan untuk mendapatkan
keuntungan pribadi.
Asumsi tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian dari
Widyaningrum dan Sarwono (2012) yang menyatakan bahwa sifat
machiavellian berpengaruh terhadap sikap etis akuntan dan mahasiswa
akuntansi. Novitasari (2016) menyatakan bahwa perilaku Machiavellian
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa
akuntansi. Lebih lanjut, Aziz (2015) juga menyatakan bahwa
Machiavellian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis
mahasiswa akuntansi. Adapun penelitian yang serupa yaitu Sari (2015)
yang menyatakan bahwa sifat machiavellian berpengaruh terhadap
disfungsional behavior.

Seorang yang bersifat relativis akan merasa bahwa tindakan moral
tergantung pada situasi dan lingkungan dari individu yang terlibat dengan
tidak mengindahkan prinsip-prinsip yang ada, sehingga pada akhirnya
melakukan tindakan yang melanggar etika. Relativisme beranggapan
bahwa tidak ada standar etis yang secara absolute benar. Jika individu
relativis dihadapkan pada situasi yang tidak etis, maka mereka akan
memberikan tanggapan yang berbeda dari individu yang idealis.
Asumsi tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian dari Dewi
(2010) yang menyatakan bahwa relativisme berpengaruh terhadap persepsi
mahasiswa atas perilaku tidak etis akuntan. Mardawati (2014) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa relativisme berpengaruh positif
terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan.
Lebih lanjut lagi, Diwi (2015) menyatakan relativisme berpengaruh positif
terhadap persepsi mahasiswa mengenai perilaku tidak etis akuntan.
Sedangkan Dzakirin (2013) menyimpulkan bahwa relativisme tidak
mempunyai pengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai
krisis etika akuntan profesional. Mahasiswa relativis belum tentu akan
memberikan tanggapan atau persepsi positif karena mereka masih
memperhatikan nilai-nilai etika yang berlaku dan kondisi lingkungan
sekitar dalam merespon suatu masalah etis. Kemudian, Himmah (2013)
juga menyimpulkan bahwa relativisme mahasiswa akuntansi tidak
berpengaruh terhadap persepsi etis mengenai skandal etis auditor dan
corporate manager.

Seorang yang idealis akan mengambil tindakan tegas terhadap
suatu kejadian yang tidak etis ataupun yang dapat merugikan orang lain.
Hal ini dikarenakan seorang idealis akan bertindak sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sehingga orang yang idealis akan berpendapat
kurang setuju terhadap perilaku tidak etis akuntan yang terjadi. Mahasiswa
yang memiliki sifat idealis yang tinggi akan cenderung memberikan
tanggapan atau persepsi tidak setuju terhadap isu skandal etis yang
dilakukan profesi akuntan, sehingga idealisme akan menolak atau tidak
setuju atas perilaku tidak etis akuntan.
Asumsi tersebut diatas didukung oleh hasil penelitian dari Himmah
(2013) yang menyatakan bahwa idealisme berpengaruh terhadap persepsi
mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate
manager. Damayanthi (2016) mengatakan bahwa idealisme berpengaruh
negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis
akuntan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari
Mardawati (2014) yang mengatakan bahwa idealisme berpengaruh negatif
terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan.
Ada juga penelitian dari Dzakirin (2013) yang menyatakan bahwa
idealisme yang tinggi akan memberi persepsi negatif atau respon yang
tegas terhadap isu-isu skandal akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dari
Dewi (2010) mengatakan bahwa idealisme tidak berpengaruh terhadap
persepsi mahasiswa atas perilaku tidak etis akuntan.

Etika merupakan moral yang ditanamkan di dalam diri individu
yang membentuk suatu filsafat moralitas, dan pada umumnya tidak tertulis
(Himmah, 2013). Pengetahuan etika adalah informasi yang dimiliki atau
diketahui secara sadar atau tidak oleh seseorang mengenai etika yang
berlaku (Mardawati, 2014). Pengetahuan etika yang dimaksudkan disini
berkaitan dengan etika profesi akuntan yang terdiri dari delapan prinsip,
yaitu: tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas,
kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan
standar teknis.
Pendidikan etika memiliki tujuan untuk membentuk perkembangan
moral dan pola pikir mahasiswa untuk lebih menyadari dimensi sosial dan
dimensi etika dalam setiap pengambilan keputusan etis mengenai berbagai
isu skandal akuntansi yang selama ini terjadi. International Accounting
Education Standards Board (2006) menyatakan bahwa lingkungan
pendidikan harus mampu membentuk individu yang memiliki nilai etika
dan perilaku profesional dengan mengajarkan tentang nilai-nilai
profesional, serta mengembangkan dan menanamkan perilaku etis.

Gender adalah suatu konsep analisis yang digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut
non-biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya maupun psikologis (Angelia,
2013). Perbedaan gender dapat memberikan penilaian berbeda dalam
melihat situasi tidak etis yang terjadi. Mahasiswi akuntansi memiliki
penafsiran yang berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa
akuntansi terhadap etika (Sari dkk., 2012). Lucyanda dan Endro (2012)
mengatakan bahwa Laki-laki akan bersaing untuk mencapai kesuksesan
dan cenderung melanggar aturan karena laki-laki memandang pencapaian
prestasi sebagai suatu persaingan. Penelitian yang dilakukan oleh Himmah
(2013) menunjukkan bahwa gender berpengaruh terhadap persepsi etis
mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate
manager.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2013)
mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan perilaku tidak etis antara
mahasiswa akuntansi pria dan wanita. Hal serupa juga disampaikan Dewi
(2010) yang mengatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap
persepsi mahasiswa atas perilaku tidak etis akuntan. Kemudian Dzakirin
(2013) juga mengatakan bahwa gender tidak mempunyai pengaruh atas
persepsi mahasiswa terhadap krisis etika akuntan profesional.

Paham Machiavelianis diajarkan oleh seorang ahli filsuf politik
dari Italian bernama Niccolo Machiavelli (1469-1527). Secara lebih
eksplisit dalam bukunya The Prince atau IL Principle, Machiavellian
menjelaskan untuk meninggalkan pertimbangan moralitas yang menjadi
kepedulian perilaku para penguasa. Christie dan Geis (1970) dalam
Purnamasari (2006) mendefinisikan Machiavelliasme sebagai sebuah
proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak reward
dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika
orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek.
Richmond (2003) menemukan bukti bahwa kepribadian individu
mempengaruhi perilaku etis. Lebih lanjut, Richmond menginvestigasi
hubungan paham Machiavelliasme yang membentuk suatu tipe
kepribadian yang disebut sifat Machiavellian serta pertimbangan etis
dengan kecenderungan perilaku individu dalam mengahadapi dilemadilema etika (perilaku etis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi kecenderungan sifat Machiavellian seseorang maka akan
semakin mungkin untuk berperilaku tidak etis. Machiavelliasme
merupakan tingkat dimana seorang individu mempertahankan jarak
emosional, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses (Robbins
dan Judge, 2009).

Orientasi etis adalah beragam filsafat moral pribadi yang menjadi
faktor penentu dan dimiliki oleh masing-masing individu yang
membuktikan bahwa orientasi etika dikendalikan oleh dua karakteristik
yaitu idealisme dan relativisme. Forsyth & Nye (1992) menyatakan bahwa
filsafat moral pribadi membantu mengarahkan individu ketika mereka
akan membuat suatu keputusan etis. Lebih khusus, Forsyth (1992)
menyimpulkan bahwa filsafat moral dapat mempengaruhi penilaian
praktik bisnis tertentu dan keputusan untuk terlibat dalam praktek-praktek
tersebut.
a. Idealisme
Idealisme menurut Fichte yaitu seorang pendiri idealisme di
Jerman mengatakan bahwa pandangan-pandangan dari subjek tertentu,
dengan menyandarkan keunggulan moral untuk sebuah etika manusia
yang ideal. Forsyth (1992) mengatakan bahwa seorang individu yang
idealis mempunyai prinsip bahwa merugikan individu lain adalah hal
yang selalu dapat atau harus dihindari dan mereka tidak akan
melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan yang
berkonsekuensi negatif. Saat seorang idealis dihadapkan pada sebuah
pilihan yang akan memberikan dampak negatif terhadap orang lain,
maka seorang idealis tersebut akan mengambil pilihan yang paling
sedikit dampak negatifnya terhadap orang lain. Selain itu, seorang
dengan idealis tinggi akan memegangteguh perilaku etis di dalam
profesi yang mereka jalankan.
Namun untuk seorang dengan idealis yang lebih rendah
terkadang mereka dapat berpikiran bahwa dibutuhkan sedikit tindakan
negatif untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lebih lanjut lagi, Forsyth
(1992) menambahkan bahwa seorang idealis akan mengambil tindakan
tegas terhadap suatu situasi yang dapat merugikan orang lain, dan
seorang idealis memiliki sikap serta pandangan yang lebih tegas
terhadap individu yang melanggar perilaku etis dalam profesinya.
Kesimpulannya, seseorang yang cenderung memiliki sifat idealis akan
berpegang teguh pada aturan moral yang bersifat universal. Idealisme
beranggapan jika sesuatu dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan
aturan atau norma yang berlaku maka hasil yang diperoleh sesuai
dengan yang diinginkan (Mardawati 2014).
b. Relativisme
Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai
moral yang absolut dalam mengarahkan perilaku etis (Forsyth, 2001).
Menurut Dzakirin(2013) individu yang relativis tidak mengindahkan
prinsip-prinsip yang ada dan lebih melihat keadaan sekitar sebelum
akhirnya bertindak merespon suatu kejadian yang melanggar etika.
Relativisme etis mengacu pada pengabaian prinsip dan tidak adanya
rasa tangggung jawab individu terhadap orang lain berkaitan dengan
dampak dari tindakan yang dilakukannya. Relativisme etis berpendapat
bahwa tidak terdapat kriteria absolut bagi putusan-putusan moral. Jadi,
individu yang relativis cenderung hanya melihat kondisi lingkungan
seperti budaya dimana individu itu berada atau berdasarkan pada
kebutuhannya meskipun itu bisa berarti melakukan tindakan yang
dianggap tidak etis.

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan
informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahamaan tentang
lingkungan serta dibentuk dari pembelajaran, ingatan, harapan dan
perhatian.Proses terjadinya persepsi berkaitan erat dengan bagaimana
persepsi terbentuk dan mempengaruhi sikap serta perilaku orang
(Dzakirin, 2013). Menurut Rakhmat (2011), persepsi adalah pengalaman
tentang obyek peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan
menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Dalam lingkup yang lebih luas, persepsi dapat diartikan sebagai
proses yang melibatkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya
kemudian menginterpretasikan stimulus tersebut melalui panca indera
seperti penglihatan, penciuman dan pendengaran. Namun demikian karena
persepsi tentang obyek atau peristiwa tersebut tergantung pada suatu
kerangka, ruang dan waktu, maka persepsi etika mahasiswa akuntansi juga
akan sangat subyektif dan situasional (Ludigdo dan Machfoedz, 1999
dalam Muhammad, 2008). Menurut Mardawati (2014) sebagai salah satu
agen sosialisasi dalam masyarakat, mahasiswa memiliki peranan penting
dalam memberikan tanggapan atas berbagai fenomena atau peristiwa yang
terjadi disekitar masyarakat karena dinilai memiliki kapasitas dan
pengetahuan yang cukup.
Persepsi mahasiswa akuntansi atas perilaku tidak etis akuntan
merupakan sikap atau tanggapan yang diberikan oleh mahasiswa akuntansi
dalam merespon maupun menafsirkan sebuah peristiwa ataupun skandal
etis yang melibatkan profesi akuntan. Peristiwa atau skandal etis yang
biasanya terjadi yaitu konflik kepentingan, penghindaraan pajak,
pembelian yang dilakukan oleh orang dalam, kerahasiaan profesional dan
pembayaran kembali. Dengan berbagai skandal etis yang terjadi baik luar
negeri maupun di Indonesia yang melibatkan profesi akuntan, mahasiswa
akuntansi diharapkan memberikan tanggapan atau stimuli-stimuli tentang
perilaku tidak etis yang telah terjadi. Kode etik akuntan diharapkan dapat
menjadi acuan atau referensi dalam memberikan penilaian atau tanggapan
atas skandal etis profesi akuntan yang terjadi.

Teori perkembangan moral (moral development), pada awalnya
dikemukakan oleh Pieget (1932) dalam bukunya, The Moral Judgement of
a Child yang menjelaskan perkembangan moral dan keputusan anak.
Perkembangan kognitif Pieget merupakan salah satu teori yang
menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan pada
objek dan kejadian yang ada di sekitar lingkungannya.
Salah satu teori perkembagan moral yang banyak digunakan dalam
penelitian etika adalah model Kohlberg. Pada tahun 1969, Kohlberg
meneliti bagaimana cara berpikir anak-anak berdasarkan pada pengalaman
yang meliputi pemahaman konsep moral, seperti justice, rights, equality,
dan human welfare. Penelitian ini memfokuskan pada pengembangan
moral kognitif anak muda (young males).
Dalam perkembangannya menurut Kohlberg (1969)
mengungkapkan bahwa untuk mengukur tinggi rendanya moral sesorang
adalah perkembangan penalaran moralnya. Berdasarkan pada penalaran
tentang dilema moral, Kohlberg percaya bahwa tingkat perkembangan
moral memiliki tiga tingkatan, dimana setiap tingkatannya ditandai oleh
dua tahap. Penalaran yang diberikan pada individu di setiap tahapan
perkembangan moral akan berpengaruh dengan adanya pengetahuan yang
dimiliki. Kohlberg (1969) juga mengkategorisasi dan mengklasifikasi
respon dari tindakan-tindakan tersebut ke dalam tiga tahap yang berbeda.
Tahapan yang paling rendah (pre-conventional), individu akan
melakukan suatu tindakan karena takut kepada hukum/peraturan yang
telah ditetapkan. Pada level moral suatu individu akan memandang
kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu
tindakan. Pada tahap kedua (conventional), individu akan melakukan
tindakannya berdasarkan persetujuan teman-teman dan keluarga serta pada
norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pada tahap tertinggi (postconventional), individu akan melakukan tindakannya berdasar dengan
memperhatikan kepentingan orang lain dan tindakannya berdasarkan pada
hukum-hukum yang universal.

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua
pengertian, sekalipun dalam dunia praktik tidak mudah
dibedakan. Pertama, etika berasal dari kata Yunani ethos,
yang dalam bentuk jamaknya (ta etha) berarti adat istiadat
atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan
dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dari diri seseorang
maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat
yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau
dadi generasi kegenerasi yang lain. Kebiasaan ini lalu
terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang
sebagai sebuah kebiasaan. Dalam pengertian yang pertama
ini, yaitu pengertian harfiahnya, maka dari itu etika dalam
pengertian ini sebagaimana halnya moralitas, berresensikan
nilai dan norma-norma konkret yang menjadi kompas dan
pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupannya. Di
dalamnya mengandung perintah dan larangan yang bersifat
konkret, dan karena itu lebih mengikat setiap individu
manusia.
Selanjutnya yang kedua, etika juga dipahami dalam
pengertian yang sekaligus berbeda dengan moralitas.
Maksudnya, dalam pengertian ini, etika mempunyai
pengertian yang jauh lebih luas dari moralitas dan etika
dalam pengertian di atas. Etika dalam pengertian kedua ini
dimengerti sebagai filsafat moral atau ilmu yang membahas
dan mengkaji nilai dan norma yang diberikan oleh moralitas
dan etika dalam pengertian pertama. Dengan demikian,
etika dalam pengertian ini merupakan filsafat moral yang
tidak langsung memberi perintah konkret siap pakai sebagai
mana pengertian pertama. Sebagai sebuah cabang filsafat,
etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis dalam
melihat nilai dan norma moral dengan segala
permasalahanya yang hidup di tengah masyarakat. Oleh
sebab itu, etika dalam pengertian kedua ini dapat
dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang:
a. Nilai dan norma yang menyangkut bagaimana
manusia harus hidup baik sebagai manusia.
b. Masalah-masalah kehidupan manusia dengan
mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral
umum yang diterima.
Dengan mengacu pada pengertian etika yang kedua,
dapat dikatakan tolak ukurnya adalah akal pikiran (rasio).
Seseorang dengan akal sehatnya bisa menimbang-nimbang
apakah perbuatan atau perilakunya etis, atau sebaliknya.
Dengan begitu ada persamaan antara etika dan norma.
Namun juga ada perbedaanya yaitu etika di satu sisi bersifat
aplikatif di sisi lain etika juga bersifat teoritis. Selain itu,
etika merupakan tingkah laku manusia yang bersifat umum
(universal), sedangkan moral bersifat lokal (lebih kusus)

Pria dan wanita memiliki pandangan, cara berpikir dan berperilaku yang berbeda. Perbedaan cara berfikir dan perilaku seseorang akan menimbulkan pemahaman dan tingkat kemampuan pria dan wanita dalam pengambilan keputusan dengan kesadaran akan nilai-nilai etika atau moral juga berbeda. Penelitian mengenai hubungan antara gender dengan sensitivitas etis menurut Ameen et al. (1996) dalam Riswan dan Akhmad (2011) diperlukan karena sejak akhir tahun 70-an jumlah mahasiswa akuntansi wanita meningkat dengan pesat. Adapun dengan semakin bertambahnya jumlah mahasiswa akuntansi wanita membuat aktif dalam bidang akademik maupun non akademik dikarenakan wanita berusaha untuk menggerakkan emansipasi wanita untuk bisa melakukan apa yang pria bisa dia lakukan, seperti dengan memiliki pendidikan yang sama dengan pria. Perbedaan nilai-nilai dan persepsi mahasiswa akuntansi pria dan wanita menimbulkan pembuatan keputusan etis dalam menghadapi dilema etika yang berbeda. Penelitian Eagly (1987) dalam Andi Kartika (2013) menyatakan bahwa wanita memiliki kedekatan dengan nilia-nilai komunal yang mana memiliki perhatian terhadap oranglain, tidak mementingkan diri sendiri dan berkeinginan untuk memiliki ikatakan dengan orang lain. Sedangkan pria memiliki kedekatan terhadap nilai-nilai agentic yang meliputi pengembangan diri (self-expansion), kompetisi dan penugasan (mastery).  Andi (2013) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan alternatif tentang perbedaan gender dalam menentukan kesungguhan berperilaku etis yaitu pertama, pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa terdapat perbedaan nilai dan sifat antara pria dan wanita saat membuat keputusan dalam menghadapi dunia kerja. Pria selalu berupaya untuk mencapai kesuksesan meski dengan cara melanggar nilai-nilai etika dikarenakan pria menganggap bahwa saat mencapai kesuksesan diperlukan suatu persaingan. Sementara wanita lebih menjaga hubungan yang baik dengan teman kerjanya sehingga wanita lebih memegang teguh nilai-nilai etika dan moral serta wanita kurang toleran terhadap situasi yang melanggar nilai-nilai etika. Pada pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan pria dan wanita timbul dari pekerjaan dan kebutuhan yang dipengaruhi oleh imbalan dan biaya yang berhubungan dengan pekerjaannya. Adapun dengan adanya struktur imbalan membuat pria dan wanita merespon isu-isu etika yang sama dalam lingkungan pekerjaan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan struktural memprediksi bahwa saat dalam menjalani pekerjaan yang sudah ada atau dalam masa training dapat menimbulkan prioritas yang sama antara pria dan wanita. Adapun penelitian mengenai hubungan gender dengan etika menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma (2011) menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan sensitivitas etis secara signifikan antara mahasiswa pria dan wanita. Berbeda dengan penelitian Nurma (2011), penelitian Riswan dan Akhmad (2013) menunjukkan hasil bahwa secara signifikan terdapat perbedaan sensitivitas etis mahasiswa akuntansi pria dan mahasiswa akuntansi wanita pada dimensi kecurangan saat ujian. Presepsi wanita pada kecurangan saat ujian merupakan prilaku yang tidak etis, sedangkan pria mempresepsikan bahwa kecurangan saat ujian bukanlah hal yang curang karena nilai mahasiswa pria lebih kecil dari mahasiswa wanita. Perbedaan mahasiswa pria dan wanita dalam mengambil suatu keputusan etis relevan dalam perkuliahan, apalagi semakin banyaknya wanita yang berprestasi dalam dunia pendidikan maupun bisnis. Maka dari itu, perbedaan gender masih mempengaruhi kesempatan dan kekuasaan dalam suatu organisasi Ratdke (2000) dalam Nurma (2011).

Pemilihan suatu keputusan yang berkaitan dengan permasalahan moral
sangatlah sulit karena keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang kuat.
Sensitivitas etis merupakan kemampuan yang dapat menyadari adanya nilai-nilai
etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Melihat fenomena yang terjadi
pada perkembangan saat ini, banyak individu saat mengambil keputusan tidak
didasari dengan sensitivitas etis. Karna individu tersebut merasa bahwa tindakan
yang dilakukannya bukanlah menjadi suatu permasalahan, meskipun akan
merugikan orang lain yang terpenting tujuannya dapat tercapai. Pengambilan
keputusan tentunya membutuhkan pertimbangan yang kuat sesuai dengan standar
etika profesinya. Kebutuhan akan pertimbangan diperoleh dari pengalaman
pribadi yang membantu dalam memberikan arahan untuk tercapainya tujuan.
Menurut Jones (1991) dalam Zulhawati (2013) yang menyatakan bahwa
suatu keputusan dapat dinilai dari segi moral jika pada saat keputusan itu dibuat
dengan memperhitungkan atau memasukkan nilai-nilai moral. Pemahaman moral
suatu individu dipengaruhi oleh faktor-faktor indivial seperti pengalaman,
orientasi etika, dan komitmen profesi. Orientasi etika merupakan kemampuan
dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu konflik
etika. Pertimbangan moral dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang
berkaitan dengan etika profesi akuntan. Seseorang yang memiliki idealisme tinggi
akan berhati-hati saat mempertimbangkan suatu keputusan. Mahasiswa yang
beridealisme tinggi tentunya akan lebih sensitif terhadap situasi yang melanggar
nilai-nilai etika dikarenakan mahasiswa yang idealis berfikir bahwa sesuatu yang
melanggar nilai-nilai etika akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain dan
berdampak pada saat terjun kedunia kerja. Penelitian Zulhawati (2013) yang
menyatakan bahwa variabel orientasi etika idealisme berpengaruh secara positif
terhadap sensitivitas etis mahasiswa. Sejalan dengan penelitian Ega Megarina
Iswarini, dan Siti Mutmainah (2013) yang menyatakan bahwa idealisme memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap sensitivitas etis. Maka dari itu,
sensitivitas etis diperoleh dari idealisme yang dimiliki seseorang.

Locus of control dicirikan sebagai seseorang yang jika memiliki
pengendalian di dalam mengambil suatu keputusan dengan memperhatikan nilainilai etika dan moral. Pengendalian kontrol internal mempercayai bahwa
kegagalan yang dihadapinya berasal dari dirinya sendiri. Seorang yang profesional
tentunya memahami akan nilai-nilai etika profesi dan memiliki kemampuan yang
dipengaruhi oleh sensitivitas etis. Koford dan Pennu (1992) dalam Ega dan Siti
(2013) menyatakan bahwa locus of control telah dianggap suatu dari ciri
kepribadian yang lebih teguh atau stabil yang ada pada diri seorang individu.
Sedangkan seseorang yang dicirikan “eksternal” menganggap bahwa keberhasilan
atau kegagalannya berasal dari keadaan atau lingkungan sekitar. Hal yang
diharapkan seseorang yang internal dapat lebih sensitif dalam menghadapi
permasalahan etika daripada seseorang eksternal yang menganggap bahwa sesuatu
kejadian timbul dari tingkah laku orang lain dan kekuatan dari luar. Mahasiswa
yang tergolong internal untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan tidak
menyakiti orang-orang disekitar dan dia cenderung tidak menyalahkan orang lain
atas apa yang terjadi pada dirinya baik itu adalah kejadian yang baik maupun
kejadian yang buruk yang menimpanya dan saat mengambil keputusan dia akan
lebih melihat apakah keputusan tersebut baik dilakukan, apakah tidak merugikan
orang sekitar. Sedangkan mahasiswa yang tergolong eksternal merasa bahwa apa
yang terjadi pada kehidupannya timbul dari lingkungan sekitar.

Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan etika. Seseorang
harus memegang teguh prilaku etis karna berkaitan dengan nilai-nilai etika dan
moral seseorang. Orientasi etika adalah konsep dan prilaku pribadi yang
berhubungan dengan individu dan ada pada diri seseorang. Orientasi etika
merupakan kemampuan dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai
etika dalam suatu konflik etika. Orientasi etika dapat menjadi langkah dalam
pengambilan keputusan saat menghadapi permasalahan etika. Forsyth (1980)
dalam Putu, dkk., (2015) menyatakan bahwa orientasi etika dijabarkan menjadi
dua yaitu idealisme dan relativisme.
1) Orientasi etika idealisme
Orientasi etika idealisme merupakan sikap yang menganggap bahwa
suatu tindakan yang benar dapat memberikan hasil yang diinginkan. Idealisme
berkaitan dengan keyakinan bahwa suatu keputusan dapat diraih tanpa melanggar
nilai-nilai etika dan moralitas. Barnett dkk., (1994) dalam Zulhawati, dkk., (2013)
menyatakan bahwa Individu dengan idealisme yang tinggi percaya bahwa
tindakan yang etis seharusnya mempunyai konsekuensi yang positif dan selalu
tidak akan berdampak atau berakibat merugikan kepada orang lain sekecil apapun.
Seseorang yang idealis tidak akan melakukan tindakan yang negatif dan akan
menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.
Seseorang yang memegang teguh idealisme tidak akan melakukan
perilaku tidak etis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan akan
menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, serta mengambil suatu
pilihan yang paling sedikit merugikan pribadi lain. Jika seorang idealis di hadapi
oleh dua pilihan yang sama-sama berdampak negatif terhadap suatu individu,
maka seorang individu akan mengambil pilihan yang paling sedikit berakibat
buruk pada individu lain. Individu yang memiliki idealisme rendah akan
melakukan tindakan negatif sehingga menimbulkan perilaku tidak etis untuk
mencapai tujuan yang diinginkannya. Mahasiswa memiliki hak, tugas dan
tanggungjawab yang mana dapat menjadi upaya dalam merealisasikan idealisme.
Mahasiswa berperan penting sebagai generasi perubahan, generasi pengontrol,
generasi penerus, dan gerakan moral. Mahasiswa memiliki potensi yang tidak
dapat disamakan dengan masyarakat dan pemerintah, karna mahasiswa
merupakan kelompok idealis yang memiliki keyakinan yang kuat.
Pengukuran orientasi etika idealisme diukur dengan individu yang
memiliki idealisme tinggi akan bertindak sesuai dengan tujuan dan arahan pada
standar profesional. Mahasiswa yang beridealis tinggi akan cenderung membuat
keputusan yang bermoral. menggunakan kuesioner dengan instrumen bahwa
seseorang idealisme meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya tidak
merugikan orang lain, terlepasnya dari resiko, jika tindakan yang dilakukan
merugikan orang lain maka tindakan tersebut tidak perlu dilakukan.
2) Orientasi etika relativisme
Relativisme merupakan suatu sikap penolakan pada nilai-nilai moral
pada prilaku suatu individu. Setiap individu tentunya memiliki sikap dan sudut
pandang tentang etika yang berbeda. Relativisme etis adalah teori yang
mengemukakan tindakan dapat dikatakan etis atau tidak etis tergantung dengan
pandangan seseorang. Permasalahan etis, emosi dan perasaan berperan dalam
relativisme yang mana harus dipertimbangkan. Seseorang yang memiliki
relativisme moral yang tinggi akan memiliki sudut pandang yang luas dan
beragam karna sudut pandang etika tidak dapat dikatakan yang terbaik atau yang
paling benar. Seseorang yang relativis harus mengikuti standar moral sehingga
seseorang yang relativis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi
individu dibandingkan dengan pelanggaran etika. Seseorang yang memiliki
relativisme rendah akan cenderung mendukung tindakan yang hanya berdasarkan
prinsip dan hukum yang ada.
Pengukuran orientasi etika relativisme diukur dengan seseorang yang
mempertimbangkan etika begitu kompleks. Mahasiswa yang cenderung relativis
akan mengambil suatu keputusan didasarkan atas situasi yang melingkupinya dan
kriteria yang dibuat oleh diri sendiri.Orientasi etika
Perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan etika. Seseorang
harus memegang teguh prilaku etis karna berkaitan dengan nilai-nilai etika dan
moral seseorang. Orientasi etika adalah konsep dan prilaku pribadi yang
berhubungan dengan individu dan ada pada diri seseorang. Orientasi etika
merupakan kemampuan dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai
etika dalam suatu konflik etika. Orientasi etika dapat menjadi langkah dalam
pengambilan keputusan saat menghadapi permasalahan etika. Forsyth (1980)
dalam Putu, dkk., (2015) menyatakan bahwa orientasi etika dijabarkan menjadi
dua yaitu idealisme dan relativisme.
1) Orientasi etika idealisme
Orientasi etika idealisme merupakan sikap yang menganggap bahwa
suatu tindakan yang benar dapat memberikan hasil yang diinginkan. Idealisme
berkaitan dengan keyakinan bahwa suatu keputusan dapat diraih tanpa melanggar
nilai-nilai etika dan moralitas. Barnett dkk., (1994) dalam Zulhawati, dkk., (2013)
menyatakan bahwa Individu dengan idealisme yang tinggi percaya bahwa
tindakan yang etis seharusnya mempunyai konsekuensi yang positif dan selalu
tidak akan berdampak atau berakibat merugikan kepada orang lain sekecil apapun.
Seseorang yang idealis tidak akan melakukan tindakan yang negatif dan akan
menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain.
Seseorang yang memegang teguh idealisme tidak akan melakukan
perilaku tidak etis yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dan akan
menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, serta mengambil suatu
pilihan yang paling sedikit merugikan pribadi lain. Jika seorang idealis di hadapi
oleh dua pilihan yang sama-sama berdampak negatif terhadap suatu individu,
maka seorang individu akan mengambil pilihan yang paling sedikit berakibat
buruk pada individu lain. Individu yang memiliki idealisme rendah akan
melakukan tindakan negatif sehingga menimbulkan perilaku tidak etis untuk
mencapai tujuan yang diinginkannya. Mahasiswa memiliki hak, tugas dan
tanggungjawab yang mana dapat menjadi upaya dalam merealisasikan idealisme.
Mahasiswa berperan penting sebagai generasi perubahan, generasi pengontrol,
generasi penerus, dan gerakan moral. Mahasiswa memiliki potensi yang tidak
dapat disamakan dengan masyarakat dan pemerintah, karna mahasiswa
merupakan kelompok idealis yang memiliki keyakinan yang kuat.
Pengukuran orientasi etika idealisme diukur dengan individu yang
memiliki idealisme tinggi akan bertindak sesuai dengan tujuan dan arahan pada
standar profesional. Mahasiswa yang beridealis tinggi akan cenderung membuat
keputusan yang bermoral. menggunakan kuesioner dengan instrumen bahwa
seseorang idealisme meyakini bahwa tindakan yang dilakukannya tidak
merugikan orang lain, terlepasnya dari resiko, jika tindakan yang dilakukan
merugikan orang lain maka tindakan tersebut tidak perlu dilakukan.
2) Orientasi etika relativisme
Relativisme merupakan suatu sikap penolakan pada nilai-nilai moral
pada prilaku suatu individu. Setiap individu tentunya memiliki sikap dan sudut
pandang tentang etika yang berbeda. Relativisme etis adalah teori yang
mengemukakan tindakan dapat dikatakan etis atau tidak etis tergantung dengan
pandangan seseorang. Permasalahan etis, emosi dan perasaan berperan dalam
relativisme yang mana harus dipertimbangkan. Seseorang yang memiliki
relativisme moral yang tinggi akan memiliki sudut pandang yang luas dan
beragam karna sudut pandang etika tidak dapat dikatakan yang terbaik atau yang
paling benar. Seseorang yang relativis harus mengikuti standar moral sehingga
seseorang yang relativis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kondisi
individu dibandingkan dengan pelanggaran etika. Seseorang yang memiliki
relativisme rendah akan cenderung mendukung tindakan yang hanya berdasarkan
prinsip dan hukum yang ada.
Pengukuran orientasi etika relativisme diukur dengan seseorang yang
mempertimbangkan etika begitu kompleks. Mahasiswa yang cenderung relativis
akan mengambil suatu keputusan didasarkan atas situasi yang melingkupinya dan
kriteria yang dibuat oleh diri sendiri.

Locus of control merupakan pengendalian yang dilakukan oleh individu
pada pekerjaan dan keyakinan akan kemampuan mengontrol keberhasilan pribadi.
locus of control dibagi menjadi dua yaitu lokus pengendalian internal dan lokus
pengendalian eksternal. Lokus pengendalian internal mencirikan bahwa seseorang
memiliki tanggungjawab atas diri sendiri. Tanggungjawab atas diri sendiri ini
bermaksud pada saat terjadi kegagalan, tidak menyalahkan orang lain dan keadaan
yang ada. Lokus pengendalian eksternal mencirikan bahwa seseorang memiliki
keyakinan akan perilaku kerja dan keberhasilan diperoleh dari suatu organisasi
atau lingkungan disekitar. Individu yang memiliki lokus pengendalian eksternal
akan menaruh harapannya untuk bergantung pada orang lain dan akan
menyalakan lingkungan tentang kejadian yang menimpanya.
Pengukuran locus of control pada seseorang yang memiliki locus
pengendalian internal dengan merasa bahwa keberhasilan diperoleh dari kerja
keras diri sendiri. Sedangkan lokus pengendalian eksternal merasa bahwa
keberhasilan pekerjaan diperoleh dari pihak diluar pribadi.

Sensitivitas etis merupakan kemampuan seseorang dalam memahami
nilai-nilai etika atau moral saat mengambil suatu keputusan. Sensitivitas etis
merupakan ciri-ciri dalam mendeteksi mahasiswa dapat mengambil keputusan etis
sehingga menghasilkan lulusan yang berperilaku etis sesuai dengan pemahaman
akademis di perkuliahan. Zeigenfuss dan Martinson (2002), dalam Zulhawati
(2013) menyatakan bahwa model pengambilan keputusan etis terdiri dari empat
tahapan yaitu pertama pemahaman tentang adanya isu moral dalam sebuah dilema
etika (recognizing that moral issue exists). Dalam tahapan ini menggambarkan
bagaimana tanggapan seseorang terhadap isu moral dalam sebuah dilema etika.
Kedua adalah pengambilan keputusan etis (make a moral judgment), yaitu
bagaimana seseorang membuat keputusan etis. Ketiga adalah moral intention
yaitu bagaimana seseorang bertujuan atau bermaksud untuk berkelakuan etis atau
tidak etis. Sedangkan keempat adalah moral behavior, yaitu bagaimana seseorang
bertindak atau berperilaku etis atau tidak etis. Sensitivitas etis yang dimiliki
seseorang saat mengambil suatu keputusan dapat membantu menentukan apakah
seseorang sensitive terhadap sesuatu yang melanggar nilai-nilai etika dan moral.

Etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak
dan kewajiban moral. Teori etika dikembangkan dalam tiga bagian, yaitu:
1. Teori Utilitarisme
Etis atau tidaknya suatu perbuatan, dilihat dari jumlah kegunaan atau
manfaat dari keputusan yang dibuat dapat bermanfaat untuk semua orang
yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Utilitarism diterapkan dengan
cara yang berbeda yaitu dengan melakukan suatu tindakan yang dapat
menghasilkan kebaikan bagi orang banyak (Duska, 2011: 57). Jhon Rawls,
1955 menjelaskan bahwa utilitarianisme dibagi menjadi dua jenis:
a. Utilitarianisme tindakan (act utilitarianism) yang merupakan tindakan
yang dapat beruguna untuk banyak orang. Pada saat mengambil suatu
keputusan etis, seseorang harus memperhatikan apakah keputusan
yang dibuatnya baik pula untuk kepentingan orang lain.
b. Utilitarianisme aturan (rule utilitarianism) aturan yang dianggap
melakukan perbuatan beretika di dalam suatu lingkungan.
2. Teori Deonotologi
Etis atau tidak etis suatu perbuatan tergantung dari perbuatan itu sendiri.
Pada saat membuat suatu keputusan yang berkualitas, yang menentukan
baik buruknya adalah apakah keputusan tersebut memenuhi tujuan atau
tidak (Duska, 2011: 3). Mahasiswa yang merasa bahwa pengambilan
keputusan didasari dengan pemahaman nilai-nilai etika dengan
bertanggungjawab atas keputusan yang di pilihnya. Seseorang dengan
locus of control internal dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi
pada dirinya. Hal ini dikarenakan ia tidak menyalahkan orang lain atas
tindakannya, sehingga dapat segera diperbaiki.
3. Teori Etika Virtual
Etis atau tidak etis suatu perbuatan di lihat pada orang yang
melakukannya. Duska (2011: 67), mendefinisikan pendekatan etis yang
harus dilakukan akuntan adalah:
1. Seorang akuntan harus bersikap jujur dalam menghadapi semua
kepentingan profesional.
2. Seorang akuntan harus memberikan manfaat dan tidak merugikan
orang lain.
3. Seorang akuntan harus hidup dan bertanggung jawab karena mereka
mempunyai komitmen pada orang lain.
4. Seorang akuntan harus bersikap integritas dan kejujuran profesioal.

Jean Piaget (1932) melakukan penelitian terhadap perkembangan moral
yang dapat di pahami dengan pendekatan kognitif. Kemampuan kognitif dapat
mengembangkan penalaran dalam permasalahan sosial. Lawrance Kohlberg
mengembangkan enam tahapan dalam perkembangan moral menjadi tiga
tingkatan sehingga setiap tingkatan meliputi dua tahap, yaitu tingkat
prekonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat postkonvensional (K. Bertens,
2013: 62).
Teori perkembangan moral kognitif yang di perkenalkan oleh Kohlberg
yang menyatakan bahwa Personal Value di peroleh dari suatu proses berfikir dan
berpendapat. Kohlberg menggunakan kriteria tentang dilema moral, dan Kohlberg
tertarik untuk melihat bagaimana seseorang dapat menjustifikasi tindakan jika
berada pada persoalan moral yang sama. Pada teori perkembangan moral kognitif
yang di kemukakan oleh Kolhberg, terdapat enam tahapan yang diklasifikasikan
ke dalam tiga tingkatan yaitu pada tahap pertama dan kedua disebut dengan tahap
Pre-conventional, yang merupakan kondisi pada saat pengambilan keputusan di
dasarkan pada keuntungan yang akan di peroleh. Pada tahap ketiga dan keempat
disebut dengan conventional, yaitu individu dapat menilai moralitas dari suatu
tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dan adanya keinginan mematuhi
aturan. Tahap kelima dan keenam disebut Post-convensional yang merupakan
pertimbangan atas nila-nilai kebaikan dan sesuai dengan keadilan Kohlberg
(1971), dalam Putu, dkk., (2015).
Tahap Pre-Conventional merupakan suatu kondisi dimana pada saat
pengambilan keputusan di dasarkan pada keuntungan yang akan diperoleh.
Pengambilan keputusan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang dapat
menguatkan alasan darimana suatu keputusan tersebut berasal dan mengapa
mengambil keputusan tersebut. Untuk itu, sensitivitas etis dapat membantu dalam
pengambilan keputusan. Melatih sensitivitas tidaklah mudah, seorang mahasiswa
harus memahami permasalahan etika. Rustiana (2003), dalam Febriyanti (2010)
Sensitivitas etis merupakan kemampuan mahasiswa akuntansi untuk menyadari
nilai-nilai etika atau moral dalam suatu keputusan etis. Pemahaman akan
permasalahan etika harus dilakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dilema
etika. Pemahaman berasal dari pengalaman dan lingkungan yang mana dapat
mempengaruhi sensitivitas mahasiswa.
Tahap conventional merupakan penilaian moralitas dari tindakan
individu dengan mengevaluasi konsekuensinya. Dalam melakukan tindakan,
seseorang harus mengantisipasi konsekuensi yang akan terjadi. Seseorang harus
memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukannya tentunya memiliki
konsekuensi dan percaya bahwa konsekuensi yang diambil dapat menghasilkan
hasil yang diinginkan. Pengendalian suatu individu pada suatu pekerjaa dan
kepercayaan individu terhadap kemampuannya dalam mengontrol keberhasilan
diri merupakan locus of control.
Pada tahap Post-conventional, pertimbangan atas nilai-nilai kebaikan
sesuai dengan keadilan. Pertimbangan nilai-nilai etika harus didasari oleh
kemampuan individu dalam pemahaman etika dan moral. Hal ini dilakukan agar
menghindari adanya dilemma etika. Dilema etika diselesaikan menggunakan
orientasi etika. Orientasi etika merupakan alternatif pola perilaku seseorang untuk
menyelesaikan dilema etika, yang dibentuk oleh idealisme dan relativisme
(Forsyth, 1980; Higgins dan Kelleher, 2005). Idealisme diukur dengan suatu
tindakan pada nilai-nilai etika dan moral seseorang. Seorang yang beridealis akan
bertindak tegas terhadap sesuatu yang dapat merugikan orang lain dan prilaku
tidak etis. Relativisme di ukur dengan penolakan akan nilai-nilai etika dan moral.
Sebelum Seseorang yang relativis akan melihat situasi yang ada sebelum
mengambil tindakan terhadap kejadian yang melanggar etika. Pada penelitian ini
dapat dikaitkan antara Post-conventional dengan orientasi etika idealisme dan
orientasi etika relatvisme.
Pada enam tahapan perkembangan moral dapat membantu mahasiswa
untuk mengembangkan keyakinan, pengetahuan, dan kealihan dalam menghadapi
permasalahan etika melalui pemahaman akan keterlibatan motivasi, serta
perpindahan perkembangan moral pada tahapan yang lebih tinggi.
Kerangka konseptual penelitian ini menjelaskan hubungan anatar
variabel dependen terhadap variabel independen mengenai sensitivitas etika.
Penelitian ini menguji teori perkembangan moral kognitif karna ada tiga hal yang
mempengaruhi sensitivitas etis yaitu locus of control, orientasi etika idealisme,
orientasi etika relativisme.

Feminisme lahir pada awal abad ke-20 yang dipelopori oleh
Virginia Wolf dalam bukunya yang berjudul A Room of One’s Own
(1929). Secara etimologis feminis berasal dari kata famme (woman),
yang diartikan sebagai perempuan dengan tujuan memperjuangkan hakhaknya dalam kelas sosial (Rahmatania, 2015). Teori feminisme
menuntut adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam
kehidupan sosial atau bisa disebut dengan kesetaraan gender.
Kesetaraan gender diharapkan mampu meningkatkan peran dan
partisipasi perempuan dalam semua kegiatan seperti politik, ekonomi,
sosial, budaya, pendidikan serta kesamaan dalam menikmati
pembangunan (Nuryati, 2015).
Eksekutif memegang peranan penting di dalam perusahaan,
sehingga membutuhkan gaya kepemimpinan yang efektif untuk
mencapai tujuan perusahaan. Kajian yang dikemukakan oleh Robbins
(1998) dalam Nuryati (2015) menyatakan bahwa perempuan cenderung
memiliki gaya kepemimpinan yang lebih demokratik. Mereka
cenderung memimpin melalui pemberdayaan pada kharisma, keahlian,
kontak, dan keahlian interpersonal dalam mempengaruhi orang lain.
Sebaliknya laki-laki cenderung lebih menggunakan gaya yang bersifat
directive yaitu mendasarkan jabatan formal yang dimilikinya untuk
melakukan kontrol dan perintah.
Di dalam perusahaan, eksekutif merupakan pemegang kunci
penting dalam pengambilan keputusan bagi keberlangsungan usaha.
Dengan adanya keberagaman gender dalam jajaran eksekutif
perusahaan akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan, sebab
adanya perbedaan sifat antara perempuan dan laki-laki. Dilihat dari
aspek risiko, menurut Betz et al (1989) dalam Amri (2017) eksekutif
perempuan lebih menghindari risiko daripada eksekutif laki-laki,
sehingga eksekutif perempuan akan lebih berhati-hati dalam mengambil
keputusan.
Terkait persoalan penghindaran pajak, eksekutif perempuan
akan lebih memperhatikan risiko jangka panjang yang akan menimpa
pada perusahaan apabila melakukan praktik tax avoidance tersebut,
terlebih jika tax avoidance didukung dengan tindakan manajemen laba.
Apabila pihak pemegang saham mengetahui tentang tindakan
manipulasi laba tersebut tentu akan mengancam keberlangsungan
jabatannya di dalam perusahaan. Belum lagi adanya ancaman sanksi
yang diberikan oleh pemerintah atas tindakan penghindaran pajak yang
nantinya dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan yang
dipimpinnya.
Berdasarkan penelitian mengenai perilaku pajak yang
dilakukan oleh Kastlunger et al (2010), menunjukkan bahwa
perempuan tidak bekerja sama dalam menentukan strategi penghindaran
pajak. Perempuan menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih
tinggi sedangkan laki-laki cenderung memiliki tingkat penghindaran
pajak yang tinggi.

Teori keagenan dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang
Profesor dari Harvard dan William H. Meckling dari University of
Rochester. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori kegenan
menyatakan adanya suatu hubungan kontraktual antara pemilik
perusahaan (primcipal) dengan orang lain yang ditugaskan sebagai
pihak manajemen (agent) sebagai bentuk pendelegasian tanggung
jawab untuk mengelola perusahaan. Teori keagenan menjelaskan
tentang hubungan antara seseorang (primcipal) yang mepekerjakan
orang lain (agent) untuk mewakili kepentingannya (Ross et al,
2009:15).
Teori keagenan menjelaskan tentang adanya pemisahan
wewenang antara pemilik atau pemegang saham dengan manajemen
perusahaan yang mengelola dan melaksanakan kegiatan operasional
perusahaan. Pendelegasian wewenang tersebut dimaksudkan untuk
mencapai kegiatan operasional yang efektif dan efisien karena para
pemegang saham mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada
pihak manajemen untuk dapat bekerja secara profesional.
Pada hakikatnya manajemen perusahaan dikontrak oleh
pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham.
Namun, karena terdapat perbedaan sifat antara kedua belah pihak
sehingga seringkali terjadi pengambilan keputusan yang berbeda antara
keduanya yang dapat memicu adanya perbedaan sikap dalam
memutuskan kebijakan yang diambil untuk perusahaan (Winasis et al,
2017). Principal dan agent adalah dua individu atau kelompok yang
sebenarnya memiliki kepentingan masing-masing yang bertujuan untuk
menyejahterakan individu atau kelompoknya. Sebagai pihak yang
mengelola kegiatan operasional perusahaan, manajemen perusahaan
sebagai agent memiliki tujuan sendiri untuk mencapai kesejahteraannya
sehingga dimungkinkan bahwa manajemen perusahaan tidak
melakukan usaha yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham
sebagai principal. Kondisi tersebut memicu adanya konflik keagenan
(agency problem).
Konflik keagenan adalah kemungkinan adanya konflik
kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan
(Ross et al, 2009:15). Salah satu permasalahan dalam konflik keagenan
yang dapat terjadi adalah adanya asimetri informasi antara principal
dan agent. Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi
yang diterima oleh principal dengan informasi yang dimiliki oleh
agent. Manajemen perusahaan sebagai agent umumnya lebih
mengetahui informasi perusahaan yang meliputi rencana
pengembangan, kinerja keuangan, serta prospek usaha untuk ke
depannya.
Asimetri informasi juga dapat dimanfaatkan oleh manajemen
perusahaan sebagai agent untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Salah satu contohnya tindakan efisiensi pembayaran pajak untuk
meperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Efisiensi pembayaran
pajak dapat diupayakan oleh manajemen perusahaan dengan melakukan
tax avoidance agar dapat memperkecil beban pajak yang harus
disetorkan. Tax avoidance dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah
satunya denga tindakan manajemen laba, sebab beban pajak didasarkan
oleh laba bersih perusahaan sehingga dimungkinkan pihak manajemen
untuk mengatur laba perusahaan sehingga mampu menciptakan beban
pajak yang rendah.
Dalam hal ini para pemegang saham sebagai principal hanya
mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi lebih besar.
Sementara itu, manajemen perusahaan hanya memikirkan kepentingan
pribadinya dalam jangka pendek demi mendapatkan keuntungan yang
besar tanpa berpikiran efek jangka panjang yang harus dihadapi
perusahaan akibat tindakan tax avoidance tersebut. Di lain pihak, para
pemegang saham akan lebih mengoptimalkan kinerja perusahaan untuk
manfaat dalam jangka panjang

Koneksi politik diukur dengan
menggunakan variabel dummy dimana 0
(nol) menyatakan tidak ada koneksi politik
melalui direksi perusahaan dan 1 (satu)
menyatakan adanya koneksi politik melalui
direksi, dewan komisaris dan komite audit
perusahaan (Butje & Tjondro, 2014).

Koneksi politik dalam dunia bisnis
memang sangat dekat hubungannya
terutama untuk era sekarang, tidak
dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sosial
termasuk perekonomian saat ini tidak lepas
dari nuansa politik bahkan hampir semua
aspek kehidupan saat ini dihubungkan
dengan politik. Koneksi menurut kamus
besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah
hubungan yang dapat memudahkan
(melancarkan) segala urusan. Koneksi
politik dipercaya sebagai salah satu sumber
yang sangat berharga bagi perusahaan
karena dengan terjalinnya perusahaan
dengan politik dipercaya dapat
menghindarkannya dari pajak (Wicaksono,
2017).
Sedangkan makna dari politik
sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu
polis yang berarti kota yang berstatus
negara (citystate) menurut aristoteles dan
plato politik dianggap sebagai upaya untuk
mencapai masyarakat politik yang terbaik.
Tujuan dari politik sendiri adalah untuk
mendapatkan kekuasaan dan membantu
terselenggaranya kekuasaan di sekitar
masyarakat.

(Scoot, 2009) menyatakan bahwa
memahami sepenuhnya kepentingan pihak
manajemen dalam pelaporan keuangan
perlu kiranya mempertimbangkan beberapa
model dari teori permainan (Game Theory).
Teori permainan adalah suatu pendekatan
matematis untuk merumuskan situasi
persaingan dan konflik antara beberapa
persaingan.
”Agency theory is a branch of game
theory that studies the design of contracts to
motivate a rational agent to act on behalf of
principal when the agent’s interests would
otherwise conflict with those of the
principal” (scoot, 2009)
Teori agensi dapat terwujud dalam
kontrak kerja yang mengatur proporsi hak
dan kewajiban masing–masing pihak
dengan tetap memperhitungkan
kebermanfaatan secara keseluruhan.
Kontrak kerja merupakan seperangkat
aturan yang mengatur mengenai mekanisme
bagi hasil. Inti dari teori agensi adalah
pendesainan kontrak yang tepat untuk
menyelaraskan kepentingan prinsipal dan
agen dalam hal konflik kepentingan.
Sebuah perusahaan akan melakukan
pemisahan kekayaan antara pemilik dengan
perusahaan. Pemilik perusahaan akan
menunjuk suatu manajemen untuk
mengelola kekayaan perusahaan,
pendelegasian tersebut mengarahkan
kepada manajer untuk mengambil tindakan
strategis untuk perusahaan. Teori agensi
sendiri mengartikan suatu hubungan antara
pemberi kerja dengan penerima kerja untuk
melaksanakan pekerjaan.

Definisi pajak menurut Prof. Dr.
Rochmat Soemitro, SH, dalam buku
perpajakan (Mardiasmo, 2016 hal. 3) yaitu:
”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara (peralihan kekayaan dari sektor
partikulir ke sektor pemerintah)
berdasarkan undang – undang (dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (tegen prestasi), yang langsung
dapat ditunjukkan dan digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum”. Unsurunsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1)
iuran dari rakyat kepada negara, (2)
dipungut berdasarkan undang – undang, (3)
tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari
negara secara langsung dapat ditunjuk, (4)
digunakan untuk membiayai rumah tangga
negara.
Menurut (Zain, 2008 hal. 43)
penghindaran pajak yang disebut juga tax
Planning, adalah proses pengendalian
tindakan agar terhindar dari konsekuensi
pengenaan pajak yang tidak dikehendaki.
Penghindaran pajak adalah suatu tindakan
yang legal. Seperti halnya suatu pengadilan
yang tidak dapat menghukum seorang
karena perbuatannya tidak melanggar
hukum atau perbuatannya tidak termasuk
dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.
(Hanlon & Heitzman, 2010)
menyebutkan bahwa penghindaran pajak
(tax avoidance) adalah pengurangan pajak
secara eksplisit, kegiatan penghindaran
pajak secara khusus dilakukan untuk
mengurangi pajak, dan manfaat pajak yang
ditargetkan dari kegiatan lobi.
Penghindaran pajak merupakan rangkaian
strategi perencanaan pajak, sesuatu seperti
investasi obligasi berada di satu sisi (pajak
eksplisit yang lebih rendah, dan legal).
Penelitian tentang penghindaran
pajak di Indonesia yang dilakukan oleh
(Wicaksono, 2017) mengemukakan bahwa
di Indonesia kasus penghindaran pajak
banyak dilakukan dengan status
kepemilikan dan direksi yang memiliki
hubungan informal dengan pemerintah atau
partai politik. Selain itu penelitian yang
dilakukan oleh (Widya H dan Diyanti 2018)
mengemukakan bahwa tindakan
penghindaran pajak dilakukan di Indonesia
salah satu faktornya adalah koneksi politik.
Kebanyakan dari perusahaan melakukan
hubungan informal dengan pemerintah atau
partai politik untuk upaya memperkecil
pengeluaran pajak yang harus dikeluarkan
perusahaan.