Tag: Judul Akutansi

Pengertian biaya produksi (manufacturing cost) menurut Riwayadi
(2013:26) merupakan biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi.
Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan menurut Mulyadi
(2010:14) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Sodikin
2015:22) menyatakan biaya produksi adalah biaya yang diperlukan untuk
memperoleh bahan baku (mentah) dari pemasok dan mengubahnya menjadi
produk selesai yang siap dijual.
Oleh sebab itu biaya produksi yang
timbul karena adanya suatu kegiatan mengolah bahan baku menjadi atau
sering di sebut dengan proses produksi mempunyai 3 (tiga) unsur yang
terdiri dari :
a. Biaya Bahan Baku Langsung
Pengertian biaya bahan baku pabrik yaitu biaya atas bahan baku
yang dikonsumsi dalm proses produksi secara langsung atau fisik
manjadi barang jadi contoh : benang pada pakaian. Carter dan Usry
(2013:40) menyatakan bahwa biaya bahan baku adalah biaya bahan
baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan
secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Contoh kayu yang
digunakan untuk membuat mebel.
b. Biaya Tenaga Kerja Langsung
Pengertian biaya tenaga kerja langsung yaitu biaya yang
dikeluarkan untuk pekerja yang terlibat dalam prose produksi secara
langsung. Contoh : biaya gaji karyawan bagian produksi. Menurut
Carter dan Usry (2013:40) biaya tenaga kerja langsung adalah biaya
tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi
produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu.
Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji dan upah yang diberikan
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pengolahan barang.
c. Biaya Overhead Pabrik
Pengertian biaya overhead pabrik yaitu biaya produksi selain
biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung yang
unsurnya dapat digolongkan menjadi 7 (tujuh) yaitu :
1) Biaya bahan pembantu dan bahan penolong
2) Biaya tenaga kerja tidak langsung
3) Penyusutan dan amortisasi aktiva tetap pabrik
4) Reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap pabrik
5) Biaya listrik, air pabrik
6) Biaya asuransi pabrik
7) Biaya overhead lain-lain.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa objek biaya adalah biaya, yang
dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Menurut
Mulyadi (2015:8) Dalam arti luas “ biaya adalah pengorbanan sumber
ekonomi, yang di ukur dalam satuan uang, yang terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”
Mursyidi (2010:14), mengemukakan bahwa biaya adalah suatu
pengorbanan yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai
tujuan, baik yang dapat dubebankan pada saat ini maupun pada saat yang
akan datang. Firdaus dan Wasilah (2012:22) menyatakan bahwa biaya
adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh
barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.
Menurut Hansen dan Mowen (2013:40) merupakan kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau dimasa datang bagi organisasi. Pendapat lain yang
dikemukakan oleh Surjadi (2013:1) biaya adalah semua pengorbanan yang
perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan
satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi
maupun yang akan terjadi. biaya terbagi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya
implisit. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa biaya
adalah semua pengorbanan yang dilakukan dalam memproduksi suatu
barang yang kemudian dilakukan proses pencatatan, penggolongan dan
peringkasan serta penyajian biaya-biaya yang merupakan pengertian dari
akuntansi biaya.
Pengklasifikasi biaya harus di sesuaikan dengan informasi biaya yang
akan disajikan, oleh sebab itu klasifikasikan biaya tergantung untuk tujuan
apa biaya itu di golongkan karena untuk tujuan yang berbeda di perlukan
cara klasifikasi biaya yang berbeda pula. Sesuai dengan kebutuan informasi
menurut Mulyadi (2015:14) biaya digolongkan menjadi 5 (lima) klasifikasi
yaitu:
a. Klasifikasi biaya berdasarkan obyek pengeluaran perusahaan
b. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan industri,
terdiri dari 3 komponen (tiga) yaitu: biaya Produksi, biaya Pemasaran,
serta biaya administrasi dan umum
c. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu dibiayai,
terdiri dari 2 (dua) klasifikasi yaitu: biaya langsung (direct cost) dan
biaya tidak langsung (indirect cost)
d. Klasifikasi biaya berdasarkan hubungan dengan perubahan volume
produksi terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi yaitu : biaya variabel (variable
cost), biaya semi variabel dan biaya tetap (fixed cost)
e. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu manfaatnya terdiri dari
pengeluaran modal (capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan
(revenue expenditures)

Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya bukan
merupakan dari tipe akuntansi itu sendiri melainkan terpisah dari dua tipe
tersebut, namun merupakan bagian dari keduanya.
Akuntansi Biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan, dan penyajian biaya-biaya pembuatan dan penjualan produk
atau penyerahan jasa dengan cara-cara tertentu beserta penafsiran terhadap
hasilnya (Surjadi 2013:1). Menurut Supriyono (2011:12) menyatakan
bahwa akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan
alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara
sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya.
Sedang Mulyadi (2015:7) menyatakan bahwa akuntansi biaya adalah proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi
berbagai macam tujuan. Untuk tujuan penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, tujuan pengambilan keputusan khusus. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya.”
Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut
ditunjukan. Proses akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik
akuntansi keuangan. Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan
bagian dari akuntansi keuangan.
Proses akuntansi biaya dapat ditujukan pula untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Akuntansi biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manajemen. Menurut
Mulyadi (2015:7) akuntansi biaya memiliki tiga tujuan pokok yaitu:
a. Penentuan biaya produk
Umumnya ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan
dan untuk memenuhi kebutuhan manajemen
b. Pengendalian biaya
Pengendalian biaya harus didahului dengan penentuan biaya yang
seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi atau menyerahkan produk /
jasa.
c. Pengambilan keputusan khusus
Pengambilan keputusan khusus menyangkut masa yang akan datang.
Oleh karena itu informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan
selalu berhubungan dengan informasi.

Dalam kebanyakan perusahaan manufaktur, biaya produksi di
pertanggungjawabkan menggunakan salah satu dari dua jenis sistem akumulasi
biaya. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bahan baku, tenaga
kerja dan overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Pusat biaya umumnya
adalah departemen, tetapi dapat juga pusat pemrosesan dalam satu departemen.
Karena itu metode pengumpulan biaya produksi terbagi menajdi 2 yaitu :
(Firdaus Ahmad Dunia, Wasillah Abdullah: 2012)
Menurut Mulyadi (2016:63) “Metode pengumpulan biaya produksi
yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya secara massa”.
a. Metode Harga Pokok Proses
Menurut Mulyadi (2016:63) “merupakan metode pengumpulan biaya
produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mnegolah produknya
secara massa”. karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2) Produk yang dihasilkan dari bulan kebulan adalah sama
3) Kegiatan produksi dimulai dengan terbitnya perintah produksi yang
berisi rencana produksi standar untuk jangka waktu tertentu. Mulyadi
(2016:63)
b. Metode harga pokok pesanan
Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan mengolah
bahan baku menjadi produk jadi berdasarkan pesanan dari luar atau dari
dalam perusahaan. Karakteristik usaha perusahaan tersebut adalah
sebagai berikut:
1) Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Jika
pesanan yang satu selesai dikerjkan, proses produksi dihentikan, dan
dimulai dengan pesanan berikutnya.
2) Produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh
pemesan. Dengan demikian pesanan yang satu dapat berbeda
dengan pesanan yang lain.
3) Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk
memenuhi persediaan di gudang.
Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan
pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya
produksinya.
Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga harga
pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya
berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga
pokok produksinya secara individual.
2) Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya
dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi
langsung dan biaya produksi tidak langsung.
3) Biaya produksinya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya
tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung
disebut dengan istilah biaya overhead pabrik.
4) Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok
produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya
terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam
harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
Harga pokok produksi per unit pada saat ada pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. (Mulyadi, 2016:38)
Perbedaan Metode Harga Pokok proses dan metode harga pokok
pesanan. Perbedaan di antara dua metode pengumpulan biaya produksi
tersebut terletak pada: Ony Widilestariningtyas dkk, 2012:
1. Pengumpulan biaya produksi
2. Perhitungan harga pokok produksi per satuan
3. Penggolongan biaya produksi
4. Unsur biaya yang dikelompokan dalam biaya overhead pabrik

Depresiasi adalah suatu metode untuk mengalokasikan harga perolehan
aktiva ke periode-periode akuntansi. Istilah depresiasi digunakan untuk
menunjukkan alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang dapat diganti,
seperti gedung, mesin, alat-alat dan lain-lain.
Alokasi harga perolehan aktiva tetap berwujud yang tidak dapat diganti
seperti sumber-sumber alam (wasting assets) disebut deplesi. Sedangkan
alokasi harg aperoleha aktiva tetap tidak berwujud disebut amortisasi. Zaki
Baridwan (2013:306)
Menurut Zaki Baridwan tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:
a. Harga perolehan (Cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang
timbul dan biaya biaya lain yang terjadi dalam memperoleh suatu aktiva
dan menempatkannya agar dapat digunakan.
b. Nilai sisa suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila
aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara lain ketika aktiva tersebut sudah
tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi
pada saat menjual/menukarkannya.
c. Taksiran umur kegunaan. Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) suatu
aktiva dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakan-kebijakan
yang dianut dalam reparasi. Taksiran umur ini bisa dinyatakan dalam
satuan periode waktu.

“Dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara.
Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas dasar tujuan yang hendak
dicapai dengan penggolongan tersebut, karena dalam akuntansi biaya dikenal
konsep: “different costs for different puposes”. Mulyadi (2016:13).
Mulyadi menyatakan bahwa biaya dapat digolongkan menurut sifatnya:
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
“Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran
merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek
pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang
berhubungan dengan bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”. Mulyadi
(2016:13).
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
“Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu
fungsi produk, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokan
menjadi tiga kelompok:
1). Biaya produksi
Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual.
Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Contohnya adalah
biaya bahan depresiasi mesin dan ekuipmen biaya bahan baku, baik
yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan
proses produk.
2). Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang menjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya
promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli.
3). Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan
produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya ini adalah biaya
gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
photocopy. Mulyadi (2016:14).
a. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Suatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompokan
menjadi dua golongan:
1) Biaya langsung
Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Jika
suatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak
akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya tidak langsung
Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh suatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk tersebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik (factory overhead costs).
Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya dinikmati
oleh lebih dari satu departemen. Mulyadi (2016:15).
b. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat
digolongkan menjadi :
1) Biaya Variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. biaya semivariabel mengandung
unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel
3) Biaya Semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume
produksi tertentu.
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalm kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gajih direktur
produksi. Ony Widilestariningtyas (2012:14-15)
c. Atas dasar jangka waktu manfaatnya
Biaya dapat dibagi menjadi dua yaitu:
1) Pengeluaran modal (capital expenditures)
Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal pada saat terjadinya dibebankan
sebagai kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau
dideplesi. Contoh pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk
pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar terhadap aktiva tetap,
untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk riset dan
pengembangan suatu produk.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)
Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai
manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada
saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran
biaya tersebut. Contohnya biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga
kerja. Ony Widilestariningtyas (2012:15)

Akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok : penentuan kos produksi,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk memenuhi
tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk dan penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi dimasa yang lalu
atau historis. Umumnya akuntansi biaya untuk menentukan kos produk ini
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu,
untuk melayani kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk
menentukan kos produk tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.
Disamping itu, penentuaan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut
dilayani oleh akuntansi manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variable costing untuk
menentukan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka
pendek. Mulyadi, (2016:7).
Riwayadi (2014:24) : “Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses
untuk mentransformasi input menjadi output. Inputnya adalah data akuntansi,
sedangkan ouputnya adalah informasi akuntansi.
Riwayadi (2014:25) : “Akuntansi merupakan bagian dari akuntansi,
akuntasi biaya juga merupakan suatu proses untuk mentransformasi input
menjadi output. Namun input yang digunakan lebih spesifik, yaitu data biaya,
dan output nya juga lebih spesifik, yaitu informasi biaya. Dengan demikian,
akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengedentifikasian,
pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya
langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses
menghasilkan dan memasarkan produk. Berdasarkan definisi tersebut, jelaskan
bahwa input akuntansi biaya adalah data biaya yang dapat diklasifikasikan
sebagai biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Informasi biaya merupakan dari informasi keuangan. Informasi biaya ini
sangat diperlukan perusahaan terutama untuk mengambil keputusan. Sebelum
membahas apa yang dimaksud akuntansi biaya itu sendiri,ada baiknya kita
mengetahuan apa yang dimaksud dengan akuntansi itu sendiri.
Akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi input menjadi
output. Inputnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Riwayadi (2014:24)
Akuntansi adalah bahasa bisnis karena akuntansi menyediakan infornasi
keuangan dan non keuangan kepada manajer perusahaan, pemilik perusahaan,
investor, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan
(stakeholder). Catur Sasongko (2016:2)
Accounting Principle Board (APB) Statement (1970) menyebutkan bahwa
akuntansi adalah suatu kegiatan jasa dimana fungsinya adalah memberikan
informasi kualitatif, umumnya dalam ukuran uang, yang dimaksud untuk
digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi suatu entitas. Primatua sirait
(2014:2)
L.M Samryan (2012:4) juga didefinisikan secara umum akuntansi sebagai
suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengomunikasian informasi
ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi pembuatan
kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.
Mulyadi (2016:1) : “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua tipe
akuntansi: akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Oleh karena itu,
sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih dahulu perbedaan
karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut.
Pengertian akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan,
peringkasan dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa,
dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya. Proses akutansi biaya dapat ditunjukan pula
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi manajemen.
Dengan demikian akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan.
Mulyadi, (2016:7)
Proses akuntansi biaya dapat ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini baiaya harus memperhatikan
karakteristik akuntansi manajajemen. Dengan demikian akuntansi baiaya
meruapakan bagian dari akuntansi manajemen. Mulyadi (2016:7)

Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk
memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang , atau
mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Firdaus Ahmad Dunia,
dan Wasilah Abdulah, (2012:22)
Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan
uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Mulyadi (2016:8).
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang
c. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Metode pengumpulan biaya produksi ditentukan oleh karakteristik
proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang berproduksi
massa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut:
1) Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
2) Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
3) Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah
produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk
jangka waktu tertentu. Mulyadi (2016:63)

Menurut Zaki Baridwan ada tiga faktor yang perlu
dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap
periode, yaitu:
1) Harga perolehan (cost) yaitu uang yang dikeluarkan atau utang
yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi dalam
memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat
digunakan.
2) Nilai sisa (residu) suatu aktiva yang didepresiasi adalah jumlah
yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukarkan atau cara-cara
lain ketika aktiva tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi,
dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat
menjual/menukarnya.
3) Taksiran umur kegunaan (masa manfaat) sutau aktiva
dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan dan kebijakankebijakan yang dianut dalam depresiasi. Taksiran umur ini bisa
dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi
atau satuan jam kerjanya. Dalam menaksir umur (masa manfaat)
aktiva, harus dipertimbangkan sebab-sebab keausan fisik dan
fungsional. (Zaki Baridwan, 2013:307)

Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aktiva tetap yang
sacara sistematis dialokasikan menjadi biaya setiap periode
akuntansi. Menurut PSAK No. 17, depresiasi (penyusutan) adalah
alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa
manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik
secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva tetap yang dapat
disusutkan adalah aktiva yang:
1) Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode
akuntansi.
2) Memiliki masa manfaat yang terbatas.
3) Dimiliki oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi
atau memasok barang atau jasa, untuk disewakan atau untuk
tujuan administrasi. Zaki Baridwan (2013:305)

Akuntansi biaya menekankan pada pencatatan dan pengkuran elemen
biaya yang terjadi pada proses produksi. Aliran biaya pada perusahaan
manufaktur berjalan seiring dengan jalannya proses produksi. Biaya
produksi terdiri dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Proses produksi berjalan mulai dari bahan baku,
barang dalam proses, sampai menjadi barang jadi. Kautsar Riza Salman
(2013:40)
“Akumulasi biaya (cost accumulation) adalah kumpulan data
biaya yang diorganisir dengan cara sejumlah yang menggunakan sarana
berupa sistem akuntansi”. Horngren (2008:34)
Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung
a. Biaya langsung suatu objek biaya terkait dengan suatu objek biaya
dan dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara yang layak
secara ekonomi (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, biaya kaleng
atau botol merupakan biaya langsung dari Pepsi Cola. Biaya kaleng
atau botol dapat dengan mudah dilacak atau diidentifikasi pada
minuman tersebut. Istilah biaya terlacak (cost tracing) digunakan
untuk menggambarkan pembebanan biaya langsung atas suatu objek
biaya.
b. Biaya tidak langsung suatu objek biaya berkaitan dengan sutau objek
biaya namun tidak dapat dilacak ke objek biaya tertentu dengan cara
yang layak secara ekonomis (biaya-efektivitas). Sebagai contoh, gaji
supervisi yang juga mengawasi produksi sejumlah produk minuman
ringan lain yang pembotolnya dilakukan di pabrik Pepsi merupakan
biaya tidak langsung bagi Pepsi Cola. Biaya supervisi terkait dengan
objek biaya (Pepsi-Cola) karena supervisi merupakan kegiatan yang
diperlukan untuk mengelola produksi dan penjualan Pepsi Cola.
Biaya supervisi merupakan biaya tidak langsung sebab pensuprvisi
juga mengawasi produk lain, seperti 7-up. Tidak seperti biaya kaleng
dan botol, gaji supervisi sulit sekali untuk dilacak pada lini pepsicola. Istilah alokasi biaya (cost allocation) digunakan untuk
menggambarkan pembebanan biaya tidak langsung pada suatu objek
biaya. Horngren (2008:35)
Menurut Ony Widilestariningtyas, akuntansi biaya digolongkan dengan
berbagai macam cara, yaitu:
a. Penggolongan Biaya Menurut Objek Pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan
dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengelaran adalah
bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan
bahan bakar disebut “biaya bahan bakar”.
b. Penggolongan Biaya Menurut Fungsi Pokok dalam Perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu:
1) Biaya produksi
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini
dibagi menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya
overhead pabrik (factory overhead cost). Biaya bahan baku dan
biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya
utama (prime cost), sedangkan biaya tenaga kerja langsung dan
biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya
konversi (conversion cost), yang merupakan biaya untuk
mengkonversi (mengubah) bahan baku menjadi produk jadi.
2) Biaya pemasaran
Merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya
iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke
gudang pembeli.
3) Biaya administrasi dan umum
Merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya biaya gaji
karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan, biaya
fotocopy.
Jumlah biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum
sering pula disebut dengan istilah biaya komersial (commercial
expenses).
c. Penggolongan Biaya Menurut hubungan Biaya dengan Sesuatu yang
Dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen.
Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat
dikelompokan menjadi dua golongan:
1) Biaya Langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu satunya adalah karena adanya sesuatu yang
dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka
biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung
terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya Tidak Langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya
disebabkan oleh sesuatu yang di biayai. Biaya langsung dalam
hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya
produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Dalam
hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah
biaya yang terjadi di suau departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen.
d. Penggolongan Biaya Menurut Perilakunya Dalam Hubungannya
Dengan Perubahan Volume Kegiatan
Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
hanya dapat digolongkan menjadi:
1) Biaya variabel
Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
2) Biaya semivariabel
Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya
semivariabel mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya
variabel.
3) Biaya semifixed
Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat
volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang
konstan pada volume produksi tertentu
4) Biaya tetap
Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah
gajih direktur produksi.
e. Penggolongan Biaya Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya
Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi
menjadi dua: pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan
1) Pengeluaran modal (capital expenditures) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
harga pokok aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang
menikmati manfaatnya dengan cara didepresiasi, diamortisasi,
dan dideplesi.
2) Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) adalah biaya
yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi
terjadinya pengeluaran tersebut. (Ony Widilestariningtyas,
2012:12-15).
Biaya produksi (manufacturing cost) adalah biaya yang terjadi pada
fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang mengolah bahan
baku menjadi barang jadi. Untuk menghasilkan produk diperlukan bahan
baku langsung, tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, bahan
penolong, dan fasilitas, seperti gedung, mesin, listrik, dan peralatan
lainnya. Karena biaya yang terkaitan dengan tenaga kerja tidak langsung,
bahan penolong, dan fasilitas yang digunakan umumnya tidak dapat
secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk, biaya ini diklasifikasikan
sebaga biaya tidak langsung produk atau istilah umumnya dikenal
dengan biaya overhead pabrik (factory overhead cost). Riwayadi
(2014:47)
Pada dasarnya prosedur-prosedur dalam siklus akuntansi biaya
tidak berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan.
Akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang
dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
a. Persediaan bahan baku, adalah akun persediaan untuk bahan baku
yang belum diolah dalam proses produksi.
b. Persediaan barang dalam proses adalah akun persediaan untuk barang
yang ada pada saat pelaporan masih di dalam proses produksi.
c. Persediaan barang jadi adalah akun persediaan untuk barang siap
dijual. (Firdaus Ahmad Dunia, 2012:31)

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi,
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok
dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi,
b. Diukur dalam satuan uang,
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. (Ony
Widilestariningtyas, 2012:10-11)
“Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar,
pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Dalam
akuntansi keuangan, pengeluaran atau pengorbanan pada saat akuisisi
diwakili oleh penyusutan saat ini atau dimasa yang akan datang dalam
bentuk kas atau aktiva lain”. William K. Carter (2006:29)

Menurut Mulyadi “Akuntansi biaya merupakan bagian dari dua
tipe akuntansi, akuntansi keuangan dan akuntansi manejemen. Oleh
karena itu, sebelum membahas akuntansi biaya, perlu diketahui lebih
dahulu perbedaan karakteristik dua tipe pokok akuntansi tersebut”.
Mulyadi (2016:1)
Pada prinsipnya, akuntansi adalah suatu proses untuk mentransformasi
input menjadi output. In
putnya adalah data akuntansi, sedangkan outputnya adalah informasi
akuntansi. Data akuntansi dapat berupa data keuangan dan data
nonkeuangan. Akuntansi biaya dapat didefinisikan sebagai suatu proses
pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis
berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang
berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk.
Riwayadi (2014:24-25).
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, peringkasan dan
penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan
akuntansi biaya adalah biaya”. Mulyadi (2016:7).
Proses pencatatan penggolongan, peringkasan dan penyajian, serta
penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses
tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan. Dalam hal ini proses
akuntansi biaya harus memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan.
Dengan demikian akuntansi biaya dapat merupakan bagian dari
akuntansi keuangan. Mulyadi (2016: 7).
“Proses akuntansi biaya dapat ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pemakai dalam perusahaan. Dalam hal ini biaya harus
memperhatikan karakteristik akuntansi manejemen. Dengan demikian
akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi manejemen”. Mulyadi
(2016: 7).
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan pokok: penentuan kos produk,
pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan khusus. Untuk
memenuhi tujuan penentuan kos produk, akuntansi biaya mencatat,
menggolongkan, dan meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau
penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya
yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis. Umumnya
akuntansi biaya untuk penentuan kos produk ditunjuk untuk memenuhi
kebutuhan pihak luar perusahaan. Oleh karena itu, untuk melayani
kebutuhan pihak luar tersebut, akuntansi biaya untuk penentuan kos
produk tunduk pada prinsip prinsip akuntansi yang lazim. Disamping
itu, penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilayani
oleh akuntansi manejemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip
akuntansi yang lazim. Lihat misalnya metode variabel costing untuk
penentuan kos produk dan penyajian informasi biaya untuk memenuhi
kebutuhan manejemen dan perencanaan dan pengambilan keputusan
jangka pendek. Mulyadi (2016:7).

Menurut Lasena (2013), harga jual adalah sejumlah biaya yang
dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa ditambah
dengan presentase laba yang diinginkan perusahaan, karena itu untuk
mencapai laba yang diinginkan oleh perusahaan salah satu cara untuk menarik
konsumen adalah dengan cara menentukan harga jual ang tepat.
Menurut Hansen dan Women (2009) harga jual adalah jumlah moneter
yang dibebankan pleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas
barang dan jasa yang dijual atau diserahkan.

Menurut Laksana (2008) tujuan penetapan harga jual yaitu:
1. Profit maximalization pricing (maksimalisasi keuntungan) adalah proses
yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga dan level output
yang memberikan profit yang paling besar.
2. Market share pricing (pendapatan laba untuk merebut pangsa pasar)
adalah bagian dari semua permintaan untuk barang yang mencerminkan
kelas konsumen berdasarkan segmen pasarnya.
3. Market skimming pricing adalah adalah menetapkan harga awal yang
tinggi ketika produk baru diluncurkan dan semakin lama akan semakin
turun harganya
4. Current revenue pricing (penetapan laba untuk pendapatan maksimal)
adalah uang yang diterima pemilik usaha atas terjualnya produk ataupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan.
5. Target profit pricing adalah merupakan salah satu penetapan harga yang
mempergunakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
6. Promotional pricing (penetapan harga untuk promosi) adalah merupakan
strategi dengan menetapkan harga rendah pada awal produksi, dengan
tujuan dapat meraih pangsa pasar yang besar dan sekaligus menghalangi
masuknya para pesaing. Dengan harga rendah perusahaan dapat pula
mengupayakan tercapainya skala ekonomi dan menurunnya biaya per-unit.
Menurut Ngadiman (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi
harga jual yaitu:
1. Permintaan konsumen, suatu proses dalam meminta suatu atau jumlah
barang yang dibeli pada suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi.
2. Selera konsumen, tingkat keinginan konsumen akan suatu barang atau
karya tergantung pada pelaku konsumen.
3. Jumlah pesaing, suatu usaha yang dimiliki dan lebih dari 1 jenis.
4. Harga jual yang ditentukan pesaing, suatu usaha yang menentukan harga
jual pada suatu produksinya.
5. Biaya, pengorbanan yag perlu dilakukan untuk suatu proses produksi
dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku.

Menurut Mulyadi, (2015) harga pokok produksi merupakan jumlah
dari biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat pengadaan bahan baku sampai
proses akhir produk yang siap untuk dijual. Penerapan harga pokok
produksi merupakan untuk menentukan harga pokok per satuan produk
yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan
karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan
kerugian bagi perusahaan.
Biaya-biaya yang ada dalam harga pokok produksi sebagai
berikut:
1. Biaya Bahan Baku
Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk membeli atau
menghasilkan bahan baku guna memproduksi produk yang akan dijual. Bahan
baku bisa diolah atau diproduksi sendiri oleh perusahaan penjual atau dibeli
dari perusahaan supplier. Bahan baku harus dijaga dari kehilangan dan
kerusakan dengan cara melakukan stock opname rutin.
2. Biaya Tenaga Kerja
Biaya tenaga kerja adalah gaji atau upah atau kompensansi yang
diberikan kepada tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan
produk yang akan dijual. Biaya ini juga termasuk biaya lembur (overtime) jika
dibutuhkan.
3. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja yang tidak mengacu pada semua pengeluaran
bisnis secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Harga pokok
produksi hanya memperhitungkan biaya-biaya produksi yang memiliki nilai
variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari bahan baku, biaya
tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel.
Menurut Bustami dan nurlela (2013) harga pokok produksi adalah
kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku lagsung, tenaga kerka
langsung, dan biaya overhead pabrik

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna meningkatan
produksi. Keuntungan diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang
ditawarkan. Harga suatu produk ditentukan dari pengorbanan yang
dilakukan untuk menghasilkan jasa dan laba atau keuntungan yang
diharapkan.
Berdasarkan definisi menurut pendapat para ahli mengenai harga,
yaitu sebagai berikut:
1. Harga adalah jumlah sesuatu yang dimiliki nilai pada umumnya berupa
uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan suatu produk
(Suparyanto & Rosad, 2015).
2. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau
jasa atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaatmanfaat karena memiliki atau menggunakan jasa tersebut (Kotler &
amstrong , 2013).

 

Biaya produksi suatu pengelmpokkan biaya berdasarkan produknya.
Biaya produksi dapat diartikan sebagai biaya yang digunakan dalam proses
produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk yaitu
biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
Muenurut Mulyadi (2015) biaya produksi merupakan biaya-biaya
yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk
dijual. Contohnya biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya bahan baku,
biaya bahan penolong, dan biaya gaji karyawan yang bkerja dalam bagianbagian baik yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan
proses produksi.
Menurut Bustami &Nurlela (2015) biaya produksi merupakan biaya
yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung,
tenaga kerja langsung dan oerhead pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan
dengan satu produk dimana biaya ini merupakan bagian dari persediaan,

Penggolongan adalah proses pengelompokan atas seluruh elemen
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu, yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi biaya yang lebih berarti (Supriyono, 2011:16).
Penggolongan Biaya menurut Bastian dkk, (2013) adalah suatu proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya
yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk
dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting.
Menurut Mulyadi (2015) berdasarkan metode pembebanan biaya
mengklasifikasikan jenis-jenis biaya ke dalam biaya langsung dan biaya
tidak langsung, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang dapat dibebankan secara
langsung pada objek atau produk, misalnya bahan baku langsung, upah
tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, biaya iklan,
ongkos angkut, dan sebagainya
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya produksi yang bukan
bagian dari manuaktur serta tidak dapat dibebankan secara langsung
yang sulit dengan unit produksi, misalnya gaji pimpinan, gaji mandor,
biaya iklan untuk lebih dari satu macam produk, dan sebagainya. Biaya
tidak langsung disebut juga biaya overhead.
Menurut Mulyadi, (2015) menggolongkan biaya berdasarkan
pola perilaku biaya yaitu:
a. Biaya tetap yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji eksekutif produksi,
penyusutan jika menggunakan metode garis lurus, pajak properti, gaji
satpam, pemeliharaan dan perbaikan gedung dan bangunan, sewa.
b. Biaya semi tetap yaitu biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu. Contoh biaya semi tetap adalah gaji penyelia.
c. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara
sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume
kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel terhadap
semua unit yang diproduksi. Contoh biaya variabel adalah perlengkapan,
bahan bakar, peralatan kecil, biaya pengiriman, royalty biaya
komunikasi, upah lembur, biaya pengangkutan dalam pabrik.
d. Biaya semi variabel yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai
dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak
sebanding/proporsional biaya ini terjadi karena hubungan jumlah biaya
dengan basis aktivitas memiliki fungsi biaya dan memiliki unsur yang
tetap. Contoh biaya semi variabel adalah biaya listrik, telepon air, bensin,
perlengkapan, asuransi jiwa karyawan.

Samryn (2012:26) dalam akuntansi dikenal konsep biaya yang
berbeda untuk tujuan tujuan yang berbeda. Untuk berbagai keperluan, biaya
dapat dikelompokkan menurut berbagai karakteristik untuk penyajian
laporan keuangan bagi kepentingan pihak eksternal, biaya dibagai menurut
fungsi-fungsi organisasi. Dengan demikian terdapat kelompok beban pokok
penjualan, biaya penjualan, beban adminitrasi dan umum serta beban non
operasi.
Menurut Siregar dkk (2013:23) knsep biaya merupakan sumber
ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat sekarang atau masa yang akan mendatang.

Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus
dikeluarkan agar perusahaan mampu terus berkualitas. Biaya sendiri
merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan
harga pokok produksi. Dengan biaya, perusahaan juga dapat menentukan
laba yang diperoleh perusahaan.
Pengertian biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu (Mulyadi, 2015).
Sedangkan menurut supriyono (2012) biaya adalah harga perolehan
yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan
dan akan dipakai sebagai pengurangan penghasilan.
Menurut Hery (2015) biaya memiliki unsur sebagai berikut:
1. Suatu bentuk pengorbanan dari sumber ekonomi
2. Pengukuranya dalam bentuk satuan rupiah
3. Suatu bentuk pengorbanan yang sudah terjadi atau baru akan terjadi
4. Suatu bentuk pengorbanan yang digunakan dalam mencapai tujuan
tertentu

Menurut Mulyadi, (2015) Tujuan atau manfaat akuntansi biaya
adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen
dalam mengelola perusahaan.
Menurut Suwaldiman (2005) memberi informasi keuangan yang
secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal dan sumber
ekonomi pada sumber-sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul
karena adanya kegiatan usaha.
Akuntansi biaya mempunyai tiga tujuan dan penjelasan sebagai
berikut:
a. Penentuan harga pokok produk adalah untuk memenuhi tujuan penentuan
harga pokok produk, akuntansi biaya mencatat, menggolongkan, dan
meringkas biaya-biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang
dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang terjadi di masa lalu atau biaya
historis.
b. Pengendalian biaya adalah pengendalian biaya harus didahului dengan
penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu
satuan produk. Jika biaya yang seharusnya ini telah ditetapkan, akuntansi
biaya bertugas untuk memantau apakah pengeluaran biaya yang
sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut.
c. Pengambilan keputusan khusus adalah pengambilan keputusan khusus
menyangkut masa yang akan datang. Oleh karena itu informasi yang relevan
dengan pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan
informasi masa yang akan datang. Informasi biaya ini tidak dicatat dalam
catatan akuntansi biaya, melainkan hasil dari suatu proses peramalan.

Akuntansi biaya bertujuan untuk melaporkan setiap informasi
keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan.
Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen dan
akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan
dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi,
selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan
dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan.
Menurut Mulyadi, (2015) pengertian akuntansi biaya yaitu proses
pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan
dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran
terhadapnya.
Menurut Siregar dkk (2014) akuntansi biaya adalah proses
pengukuran, peringkasan, penganalisisan, perhitungan dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja kerja operasi untuk kepentingan imtternal
perusahaan

Menurut Rudianto (2012:260) ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan
dalam menentukan beban penyusutan setiap periode, yaitu :
1. Harga perolehan, yaitu keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk
memperoleh suatu aset tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.
2. Nilai sisa (residu), yaitu taksiran harga jual aset tetap pada akhir masa
manfaatnya, setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda
satu dengan lainnya atas suatu jenis aset tetap yang sama. Jumlah
taksiran nilai residu juga sangat dipengaruhi oleh umur ekonomisnya,
inflasi, nilai tukar, mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.
3. Taksiran umur kegunaan, yaitu taksiran masa manfaat dari aset tetap,
masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aset tetap, bukan
umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan
periode waktu, satuan hasil produksi, atau satuan jam kerja

Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk
memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan seluruhnya sebagai beban
periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut dibebankan seluruhnya pada periode
berjalan, maka beban periode berjalan akan terlalu berat sedangkan beban periode
berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut
menjadi terlalu ringan. Ini berarti ketidakadilan dalam proses pembebanan suatu
pengeluaran karena periode di mana aset tetap tersebut dibeli bebannya menjadi
terlalu besar, sedangkan periode berikutnya menjadi terlalu ringan. Karena itu, agar
keadilan pembebanan pengeluaran dapat terjadi harus dilakukan penyusutan
terhadap aset tetap tersebut. menurut Rudianto (2012:260) “Penyusutan adalah
pengalokasian harga aset tetap menjadibeban ke dalam periode akuntansi yang
menikmati manfaat dari aset tetap tersebut.”
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:17.1) aset yang disusutkan
adalah :
1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau
memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan
administrasi berwujud yang dibebankan setiap periode akuntansi secara
sistematik dan rasional selama masa manfaat dan kegunaannya.

 

Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan unsurunsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan metode yang
digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat pengolahan produk
didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang didasarkan pada proses.
Hansen dan Mowen (2009:207) menjelaskan perhitungan harga pokok produksi
dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut:
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan
yang beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi
berdasarkan proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu.
Output proses selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung
melalui pembagian biaya prosesnya dengan output pada periode terkait.
Pendekatan akumulasi biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya
proses.
Mulyadi (2015:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi produk
dibagi menjadi dua macam yaitu:
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk
pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan
untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total
biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk
dalam pesanan yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi masa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode
tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode
yang bersangkutan.
Berikut karakteristik metode harga pokok pesanan menurut Mulyadi
(2010:38), yaitu:
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan
spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok
produksinya secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan
produk menjadi dua kelompok berikut ini: biaya produksi langsung dan
biaya produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan
istilah biaya overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi,
sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga
pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai
diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang
dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang
dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.
Sedangkan karakteristik metode harga pokok yang produksinya berdasarkan
proses menurut Mulyadi (2015:63), yaitu:
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama.
c. Kegiatan produk dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Mulyadi (2015:65) dalam perusahaan berproduksi umum, informasi
harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi
manajemen untuk:
1. Menentukan harga jual produk
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan di gudang dengan demikian biaya produksi
dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi
biaya produksi persatuan produk. Biaya produksi per unit merupakan
salah satu data yang dipertimbangkan untuk menentukan harga jual
produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya.
Dalam hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk
membandingkan antara perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan dengan harga jual
produk persatuan dengan biaya produksi persatuan. Informasi laba atau
rugi bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam
menutup biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam
proses yang disajikan dalam neraca
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca
dan persediaan laporan laba rugi yang didalamnya terdapat informasi
harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk
dalam proses. Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual,
dalam neraca disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya
produksi yang melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih
dalam proses pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok
persediaan produk dalam proses.

Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur yang
termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen (2009:57)
terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu:
1. Bahan baku langsung
Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat ditelusuri secara
langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Biaya dari
bahan-bahan ini dapat secara langsung dibebankan kepada produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi dalam setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada
barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku langsung,
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja yang
digunakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan di klasifikasikan sebagai tenaga kerja
langsung.
3. Overhead pabrik
Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan baku
langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokkan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai
beban pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead
memuat berbagai hal.
Menurut Mulyadi (2015:19) unsur-unsur harga pokok produksi terdiri atas:
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengelolaan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh
karyawan untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi
atau produk. Tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya
produksi ke dalam biaya tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labour). Tenaga kerja langsung
adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi,
dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang di produksi.
Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan kompensasi
yang dibayarkan kepada tenaga kerja langsung yang bekerja di pabrik
tetapi tidak melakukan pekerjaan pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang
semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau
aktivitas lainnya dalam upaya merealisasi pendapatan dalam perusahaan.

Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut diserahkan,
maka perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima
perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan
ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena
apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi
perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dkk. (2010:49) yaitu:
Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah biaya persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi
persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada
periode waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya
produksi apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56)
yaitu:
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) adalah total produksi
biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer kedalam
persediaan barang jadi selama sebuah periode.”

Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang akurat dan
tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara efektif. Oleh
karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi biaya tersebut
digunakan. Bustami dkk. (2010:12) menyatakan biaya produksi yaitu:
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya kayu dalam pembuatan
mebel, kain dalam pembuatan pakaian, karet dalam pembuatan ban,
minyak mentah dalam pembuatan bensin, kulit dalam pembuatan sepatu,
dan tepung dalam pembuatan kue.
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
mengubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan
dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah
koki kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan mebel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen: bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup dan lain-lain.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan dan lain-lain.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
reparasi mesin dan lain-lain.
Menurut Mulyadi (2015:13) klasifikasi biaya dapat digolongkan menjadi
lima golongan yaitu sebagai berikut:
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan
bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar
tersebut “biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar
objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya
jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin dan lainlain.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi
produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh
karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan
menjadi tiga kelompok:
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut
objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi
menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan
ke gudang pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang
melaksanakan kegiatan pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan,
akuntansi personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya
pemeriksaan akuntan, biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok
menjadi dua golongan, yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang
penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai.
Dalam kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya
bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya
tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak
langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah
biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
biaya dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh
biaya variabel adalah biaya bahan bakut, biaya tenaga kerja
langsung.
b. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya
listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada
volume produksi tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar
volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur
produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya
periode akuntansi adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain
adalah biaya iklan, biaya telex, dan biaya tenaga kerja.
Menurut Carter (2009:68) klasifikasi biaya terbagi menjadi tiga golongan,
yaitu:
1. Biaya tetap
Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak berubah
ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
2. Biaya variabel
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan menurun
secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan
baik karakteristik-karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel.

Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktivitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan laba yang akan diperoleh
perusahaan. Berikut in adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense
menurut para ahli:
Menurut Mulyadi (2015:8) dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan sumber
ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan
akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Definisi ini mengandung 4 unsur pokok
mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuan uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan
sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dkk. (2010:7) yaitu:
Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai
tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan digolongkan
sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya yaitu persediaan
produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dkk. (2010:8) yaitu:
Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan
manfaat dimasa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini
dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.
Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang
tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban atau expense menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu:
Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi dalam
bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanam modal.

Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen untuk
aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan
efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi biaya dapat
membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dkk. (2010:4) sebagai berikut:
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang
berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen
atau divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapat maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut:
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi
dalam kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya.
Suatu aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi
orang yang berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan
perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan
pengendalian aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya
dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga
dan untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu
tahun atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk
menentukan nilai persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dengan
aturan pelaporan eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk. (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu:
akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan
dengan biaya yang dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran,
pengendalian, penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk
pengambilan keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi
maju

Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya yang akan digunakan untuk
membantu menetapkan harga pokok produksi suatu perusahaan. Akuntansi biaya
mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang
terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu
organisasi. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun
penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya
akuntansi biaya membantu perusahaan dalam merencanakan dan pengawasan biaya
pada aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah pengertian akuntansi biaya menurut
para ahli:
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk. (2014:17) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan, dan
pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan internal
perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2015:7) yaitu:
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan
penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan cara-cara
tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dkk. (2010:4) yaitu:
Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana
cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang digunakan. Di
samping itu akuntansi biaya juga membahas tentang penentuan harga pokok
dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual kapan pemesan maupun untuk
pasar, serta untuk persediaan produk yang akan dijual.
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu:
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang diperlukan
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan kualitas dan
efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat rutin maupun yang
bersifat strategis.”

Melakukan perhitungan harga pokok produksi perlu memperhatikan
unsur-unsur biaya yang termasuk dalam harga pokok produksi itu sendiri dan
metode yang digunakan dalam pengumpulan biaya produksi. Umumnya sifat
pengolahan produk didasarkan atas pesanan dan pengolahan produk yang
didasarkan pada proses. Hansen dan Mowen (2006:207) menjelaskan perhitungan
harga pokok produksi dapat dilakukan dengan dua metode sebagai berikut :
1. Perhitungan berdasarkan pesanan
Pada sistem produksi berdasarkan pesanan, biaya-biaya diakumulasikan
berdasarkan pekerjaannya. Pendekatan untuk membebankan biaya ini
dinamakan sistem perhitungan biaya pesanan. Dalam suatu perusahaan yang
beroperasi berdasarkan pesanan, pengumpulan biaya per pekerjaan
menyediakan informasi penting bagi pihak manajemen.
2. Perhitungan berdasarkan proses
Perusahaan dengan sistem proses mengakumulasi biaya produksi berdasarkan
proses atau departemen untuk satu periode waktu tertentu. Output proses
selama periode tersebut diukur. Biaya per unit dihitung melalui pembagian
biaya prosesnya dengan output pada periode terkait. Pendekatan akumulasi
biaya ini disebut sebagai sistem perhitungan biaya proses.
Mulyadi (2009:18) mengemukakan bahwa pengumpulan biaya produksi
sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi
produk dibagi menjadi dua macam yaitu :
1. Perusahaan yang berproduksi berdasar pesanan, mengumpulkan biaya
produksinya dengan menggunakan metode biaya pesanan (job order cost
method). Dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan
tertentu dan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan untuk
memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya
produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan
yang bersangkutan.
2. Perusahaan yang berproduksi massa, mengumpulkan biaya produksinya
dengan menggunakan metode biaya proses (process cost method). Dalam
metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan
biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut
dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut
dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang
bersangkutan.
Menurut Mulyadi (2010:38) karakteristik usaha perusahaan yang
produksinya berdasarkan pesanan tersebut diatas berpengaruh terhadap pengumpulan
biaya produksinya. Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok
pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan
memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi
pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya
secara individual.
b. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk
menjadi dua kelompok berikut ini : biaya produksi langsung dan biaya
produksi tidak langsung.
c. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah
overhead pabrik.
d. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi
pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan
biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan
berdasarkan tariff yang ditentukan dimuka.
e. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi
dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan
tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang
bersangkutan.
Untuk karakteristik metode berdasarkan proses, Mulyadi (2010:63) menjelaskan
sebagai berikut :
a. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar.
b. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
c. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang
berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.
Menurut Bustami dan Nurlela (2010:91), karakteristik dari metode harga pokok
proses adalah sebagai berikut :
a. Proses produksi bersifat kontinyu.
b. Produksi bersifat massa, tujuannya mengisi persediaan yang siap dijual.
c. produk yang dihasilkan dalam suatu departemen atau pusat biaya bersifat
homogen.
d. Biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya yang dibebankan
ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi.
e. Akumulasi biaya dilakukan berdasarkan periode tertentu.

Menurut Mulyadi (2010:65) dalam perusahaan berproduksi umum,
informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu
bermanfaat bagi manajemen untuk :
1. Menentukan harga jual produk.
Perusahaan yang berproduksi bertujuan memproses produknya untuk
memenuhi persediaan digudang dengan demikian biaya produksi dihitung
untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi
per satuan produk. Biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang
dipertimbangkan untuk menentukan harga jual produk.
2. Memantau realisasi biaya produksi.
Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu
digunakan untuk memantau apakah proses produksi mengkonsumsi total
biaya produksi sesuai dengan apa yang diperhitungkan sebelumnya. Dalam
hal ini, informasi biaya produksi digunakan untuk membandingkan antara
perencanaan dengan realisasi.
3. Menghitung laba atau rugi periodik.
Laba atau rugi bruto dihitung dengan membandingkan antara harga jual
produk per satuan dengan biaya produksi per satuan. Informasi laba atau rugi
bruto diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya
non produksi dan menghasilkan laba atau rugi.
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses
yang disajikan dalam neraca.
Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban secara
periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan
laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat informasi harga pokok
persediaan produk jadi dan harga pokok persediaan produk dalam proses.
Biaya yang melekat pada produk jadi yang belum terjual, dalam neraca
disajikan dalam harga pokok persediaan produk jadi. Biaya produksi yang
melekat pada produk yang pada tanggal neraca masih dalam proses
pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk
dalam proses.

Menghitung harga pokok produksi harus memperhatikan unsur-unsur
yang termasuk dalam harga pokok produksi. Menurut Hansen dan Mowen
(2009:57) terdapat tiga elemen biaya yang dapat dibebankan pada produk yaitu :
1. Bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang dapat
ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi.
Biaya dari bahanbahan ini dapat secara langsung dibebankan pada produk
karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah yang
dikonsumsi oleh tiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk
berwujud atau yang dapat digunakan dalam menyediakan jasa biasanya
diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung.
2. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat
ditelusuri pada barang atau jasa yang diproduksi. Seperti halnya bahan baku
langsung, pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas kerja
yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Karyawan yang
mengubah bahan mentah menjadi produk atau yang menyediakan jasa
pelayanan pada pelanggan diklasifikasikan sebagai tenaga kerja langsung.
3. Overhead pabrik. Overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain bahan
baku langsung atau tenaga kerja langsung dikelompokan menjadi satu
kategori. Pada perusahaan manufaktur, overhead juga dikenal sebagai beban
pabrik atau overhead manufaktur. Kategori biaya overhead memuat berbagai
hal.
Mulyadi (2010:19) yang mengatakan bahwa unsur-unsur harga pokok produksi
terdiri atas :
1. Biaya bahan baku langsung
Dalam melakukan proses produksi, bahan baku merupakan unsur utama,
karena bahan baku merupakan unsur pokok dalam melakukan proses
produksi. Bahan baku yang diolah suatu perusahaan dapat diperoleh dari
pembelian lokal, impor, atau pengolahan sendiri.
2. Biaya tenaga kerja langsung
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dilakukan oleh karyawan
untuk mengolah bahan baku yang tersedia menjadi barang jadi/produk. Biaya
tenaga kerja yang termasuk dalam perhitungan biaya produksi ke dalam biaya
tenaga kerja langsung (direct labour) dan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour). Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat
secara langsung dalam proses produksi, dan dapat dibebankan secara layak ke
produk yang diproduksi. Sedangkan biaya tenaga kerja tidak langsung
(inderect labour cost) merupakan kompensasi yang dibayarkan kepada tenaga
kerja langsung yang bekerja di pabrik tetapi tidak melakukan pekerjaan
pengolahan bahan secara langsung.
3. Biaya overhead Pabrik
Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya yang semuanya
tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya
dalam upaya merealisasi pendapatan perusahaan.

Penerapan harga pokok produksi bertujuan untuk menentukan harga pokok
persatuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka
perusahaan dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima perusahaan setelah
dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan ketepatan melakukan
perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena apabila terjadi kesalahan
dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan.
Pengertian harga pokok produksi menurut Bustami dan Nurlela (2010:49) yaitu :
“Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari
bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurang persediaan
produk dalam proses akhir. Harga pokok produksi terikat pada periode
waktu tertentu. Harga pokok produksi akan sama dengan biaya produksi
apabila tidak ada persediaan produk dalam proses awal dan akhir.”
Pengertian harga pokok produksi menurut Raiborn dan Kinney (2011:56) yaitu :
“Harga pokok produksi (cost of goods manufactured) (CGM) adalah total
produksi biaya barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan ditransfer
kedalam persediaan barang jadi selama sebuah periode.”

Akuntansi biaya bertujuan untuk menyajikan informasi biaya yang
akurat dan tepat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan atau divisi secara
efektif. Oleh karena itu perlu dikelompokkan sesuai dengan tujuan apa informasi
biaya tersebut digunakan, sehingga dalam pengelompokkan biaya dapat
digunakan suat konsep “Different Cost Different Purposes” artinya berbeda biaya
berbeda tujuan. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suat proses
pengelompokkan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada
ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan
informasi yang lebih ringkas dan penting. Bustami dan Nurlela (2010:12)
menyatakan biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi
yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead
pabrik.
1. Biaya produksi
Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi terdiri
dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga biaya produk yaitu biayabiaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk, dimana biaya ini
merupakan bagian dari persediaan.
a. Biaya bahan baku langsung
Biaya bahan baku langsung adalah bahan baku yang merupakan bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai.
Contohnya kayu dalam pembuatan meubel, kain dalam pembuatan
pakaian, karet dalam pembuatan ban, minyak mentah dalam pembuatan
bensin, kulit dalam pembuatan sepatu, dan tepung dalam pembuatan kue
b. Tenaga kerja langsung
Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang digunakan dalam
merubah atau mengonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat
ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya upah koki
kue, upah tukang serut dan potong kayu dalam pembuatan meubel,
tukang jahit, bordir, pembuatan pola dalam pembuatan pakaian, tukang
linting rokok dalam pabrik rokok, dan operator mesin jika menggunakan
mesin.
c. Biaya overhead pabrik
Biaya overhead pabrik adalah biaya selain bahan baku langsung dan
tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam mengubah bahan menjadi
produk selesai. Biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada
produk selesai. Biaya overhead pabrik dapat dikelompokkan menjadi
elemen : bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong), tenaga
kerja tidak langsung, dan biaya tidak langsung lainnya.
1. Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong)
Bahan tidak langsung (bahan pembantu atau penolong) adalah bahan
yang digunakan dalam penyelesaian produk tetapi pemakaiannya
relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung
kepada produk selesai. Contohnya amplas, pola kertas, oli dan
minyak pelumas, paku, sekrup, dan mur, staples, aksesoris pakaian,
vanili, garam, pelembut, pewarna, pewangi pada kue.
2. Tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang membantu
dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri
langsung kepada produk selesai. Contohnya gaji satpam pabrik, gaji
pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan
dokumen pabrik, gaji operator telepon listrik, gaji operator telepon
pabrik, pegawai pabrik, pegawai bagian gudang pabrik, gaji
resepsionis pabrik, dan pegawai yang menangani barang.
3. Biaya tidak langsung lainnya
Biaya tidak langsung lainnya adalah biaya selain bahan tidak
langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam
pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung
kepada produk selesai. Contohnya pajak bumi dan bangunan pabrik,
listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik,
penyusutan pabrik, peralatan pabrik, pemeliharaan mesin dan pabrik,
gaji akuntan publik, refreshing karyawan pabrik, reparasi mesin dan
peralatan pabrik.
Menurut Mulyadi (2010:13-16), klasifikasi biaya dapat digolongkan
menjadi lima golongan, yaitu sebagai berikut :
1. Objek pengeluaran
Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar,
maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut
“biaya bahan bakar”. Contoh penggolongan biaya atas dasar objek
pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut : biaya merang,
biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresiasi mesin, biaya
asuransi, biaya bunga, biaya zat warna.
2. Fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi,
fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu dalam
perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok :
a. Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah
bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Menurut objek
pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi:
biaya bahan baku, biaya tenaga keria langsung, dan biaya overhead
pabrik.
b. Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah biaya
iklan; biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang
pembeli; gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan
pemasaran; biaya contoh (sample).
c. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contoh biaya ini adalah biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi
personalia dan bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntan,
biaya photocopy.
3. Hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam
hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi
dua golongan, yaitu :
a. Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang terjadi, yang penyebab
satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Dalam
kaitannya dengan produk, biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku
dan biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang terjadinya tidak
hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya tidak langsung
dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi
tidak langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya
dibagi menjadi 4, yaitu :
a. Biaya variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya berubah
sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel
adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
b. Biaya semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur
biaya tetap dan biaya variabel. Contoh: biaya listrik yang digunakan.
c. Biaya semifixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
d. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
5. Jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu :
a. Pengeluaran modal (capital expenditure) adalah biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya periode akuntansi
adalah satu tahun kalender). Contoh pengeluaran modal adalah
pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap.
b. Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) adalah biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan,
biaya telex, dan biaya tenaga kerja.

Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktifitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan
biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang akan diperoleh perusahaan.
Berikut ini adalah pengertian biaya atau cost dan beban atau expense menurut para
ahli :
Menurut Mulyadi (2010:8), dalam arti luas biaya adalah “pengorbanan
sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.” Didalam definisi ini terdapat 4
unsur pokok mengenai biaya, yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
2. Diukur dalam satuang uang.
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai “pengorbanan sumber
ekonomi untuk memperoleh aktiva.”
Pengertian biaya atau cost menurut Bustami dan Nurlela (2010:7) yaitu :
“Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur
dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi
untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya,
dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca.”
Contohnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam
proses, persediaan produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum
digunakan.
Pengertian beban atau expense menurut Bustami dan Nurlela (2010:8) yaitu :
“Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat
memberikan manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta.
Biaya ini dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari
pendapatan.” Contohnya yaitu beban penyusutan, beban pemasaran, dan
beban yang tergolong sebagai biaya operasi.
Pengertian beban menurut IAI dalam PSAK 1 (2015:12) yaitu :
“Beban adalah penurunan manfaat ekonomis suatu periode akuntansi
dalam bentuk arus keluar/berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban
yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut
pembagian kepada penanam modal.”

 

Akuntansi biaya merupakan perangkat yang dibutuhkan manajemen
untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas,
meningkatkan efisiensi serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin
maupun yang bersifat strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akuntansi
biaya dapat membantu manajemen dalam menyelesaikan tugas-tugas seperti yang
dikemukakan oleh Bustami dan Nurlela (2010:4-5) sebagai berikut :
1. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran operasi perusahaan.
2. Penetapan metode dan prosedur perhitungan biaya, pengendalian biaya,
pembebanan biaya yang akurat serta perbaikan mutu yang berkesinambungan.
3. Penentuan nilai persediaan yang digunakan untuk kalkulasi biaya dan
penetapan harga, evaluasi terhadap produk, evaluasi kinerja departemen atau
divisi, pemeriksaan persediaan secara fisik.
4. Menghitung biaya dan laba perusahaan untuk satu periode akuntansi,
tahunan, atau periode yang lebih singkat.
5. Memilih sistem dan prosedur dari alternatif yang terbaik, guna dapat
menaikkan pendapatan maupun menurunkan biaya.
Peranan akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) terkait dengan definisi
akuntansi biaya seperti yang telah dijelakan sebelumnya yaitu mengenai
pengumpulan, penyajian, dan analisis informasi mengenai biaya dan manfaat
membantu manajemen untuk menyelesaikan tugas-tugas beikut :
1. Membuat dan melaksanakan rencana dan anggaran untuk beroperasi dalam
kondisi kompetitif dan ekonomi yang telah diprediksi sebelumnya. Suatu
aspek penting dari rencana adalah potensinya untuk memotivasi orang yang
berkinerja dengan cara yang konsisten dengan tujuan perusahaan.
2. Menetapkan metode perhitungan biaya yang memungkinkan pengendalian
aktivitas, mengurangi biaya, dan memperbaiki kualitas.
3. Mengendalikan kuantitas fisik dari persediaan, dan menentukan biaya dari
setiap produk dan jasa yang dihasilkan untuk tujuan penetapan harga dan
untuk evaluasi kinerja dari suatu produk, departemen, atau divisi.
4. Menentukan biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi satu tahun
atau untuk periode lain yang lebih pendek. Hal ini termasuk menentukan nilai
persediaan dan harga pokok penjualan sesuai dnegan aturan pelaporan
eksternal.
5. Memilih di antara dua atau lebih alternatif jangka pendek atau jangka
panjang, yang dapat mengubah pendapatan dan biaya.
Siregar dkk (2014:10) menyatakan peran akuntansi biaya yaitu
“akuntansi dapat membantu manajemen dalam melaksanakan fungsinya.
Pengumpulan, penyajian, dan penganalisisan informasi yang berhubungan dengan
biaya dapat membantu manajemen dalam penyusunan anggaran, pengendalian,
penentuan harga, penentuan laba, pemilihan alternatif untuk pengambilan
keputusan, dan pengendalian biaya dalam lingkungan teknologi maju.”

 

Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan
dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber
daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian
akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya
dikumpulkan dan dianalisis. Akuntansi biaya lebih menekankan pada
pengendalian maupun penetapan biaya terutama yang berhubungan dengan biaya
produksi. Selanjutnya akuntansi biaya membantu perusahaan dalam
merencanakan dan pengawasan biaya pada aktivitas perusahaan. Berikut ini
adalah pengertian akuntansi biaya menurut para ahli :
Pengertian akuntansi biaya menurut Siregar dkk (2014:17) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pengukuran, penganalisaan, perhitungan,
dan pelaporan biaya, profitabilitas, dan kinerja operasi untuk kepentingan
internal perusahaan.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Mulyadi (2010:7) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, dengan
cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Bustami dan Nurlela (2010:4) yaitu :
“Akuntansi biaya adalah bidang ilmu akuntansi yang mempelajari
bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan informasi biaya yang
digunakan. Disamping itu akuntansi biaya juga membahas tentang
penentuan harga pokok dari “suatu produk” yang diproduksi dan dijual
kepada pemesan maupun untuk pasar, serta untuk persediaan produk
yang akan dijual.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Carter (2009:11) yaitu :
“Akuntansi biaya memperlengkapi manajemen dengan alat yang
diperlukan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikan
kualitas dan efisiensi, serta pengambilan keputusan baik yang bersifat
rutin maupun yang bersifat strategik.”
Pengertian akuntansi biaya menurut Horngren et al. (2006:3) yaitu :
“Akuntansi biaya merupakan proses mengukur, menganalisis, dan
melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan yang terkait dengan
biaya perolehan atau penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi.”

Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan
unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan
unsur-unsur biaya kedalam harga pokok produksi terdapat dua pendekatan yaitu
metode Full costing dan metode Variable costing.
Halim et al. (2013:47), menyatakan bahwa Metode penentuan harga
pokok produk adalah dengan membebankan semua biaya produksi (biaya bahan
baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik) baik bersifat tetap maupun
variabel kepada produk atau jasa. Unsur-unsur biaya pada harga pokok produksi
terdapat dua pendekatan yaitu metode full costing dan variable costing.
Menurut Mursyidi (2010:29-30) “Full costing (absorption costing) adalah
penentuan harga pokok produk yang memeperhitungkan semua unsur biaya
produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan
biaya overhead oabrik yang bersifat variabel (variable cost) maupun bersifat tetap
(fixed cost)”.

Menurut Supriyono (2013:211) Harga jual merupakan jumlah moneter
yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang
atau jasa yang dijual atau diserahkan.
Menurut Mulyadi (2005) Harga jual adalah besar harga yang akan
dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung biaya-biaya ditambah
biaya non produksi dan ditambahkan dengan laba yang diharapkan.

Perhitungan harga pokok produksi adalah untuk mengetahui besarnya
biaya produksi yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang. Pada
umumnya biaya produksi tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung, dan biaya overhead pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Mulyadi (2014:275) menjelaskan pengertian bahan baku adalah sebagai
berikut:“Bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian
menyeluruh produk jadi. Bahan baku diolah dalam perusahaan manufaktur
dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor”.
Menurut Masiyah Kholmi Yuningsih (2004:29) “Biaya bahan baku
merupakan bahan yang membentuk bagian besar produk jadi, bahan baku
yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian
lokal, impor, atau hasil dari pengolahan sendiri”.
b. Biaya Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang digunakan dalam
membuat barang. Mulyadi (2015:319) menjelaskan pengertian “biaya
tenaga kerja merupakan salah satu biaya konversi, disamping biaya
overhead pabrik, yang merupakan salah satu biaya untuk mengubah
bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Masiyah Kholmi Yunigsih (2004:41)”Biaya tenaga kerja
langsung merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan
untuk mengeluarkan produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang
dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja tersebut”
c. Biaya Overhead Pabrik
Biaya overhead menurut Mulyadi (2015:194) sebagai berikut:
“Biaya biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
a. Biaya bahan penolong
b. Biaya reparasi dan pemeliharaan
c. Biaya tenaga kerja tidak langsung
d. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
e. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
a. Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai.
Biaya Overhead Pabrik menurut Cecily A. Raiborn (2011:50) sebagai
berikut:
“Biaya overhead pabrik merupakan berbagai faktor atau biaya produksi
yang tidak langsung untuk memproduksi sebuah produk atau menyediakan
sebuah jasa. Maka, biaya overhead tidak memasukkan biaya bahan baku
langsung dan tenaga kerja langsung. Dengan tenaga kerja langsung
menjadi sebuah bagian yang semakin lebih kecil dari biaya produk. Biaya
overhead menjadi sebuah bagian yang lebih besar, dan biaya tersebut patut
menerima perhatian yang lebih daripada perlakuannya di masa yang lalu”
Menurut Masiya Kholmi Yuningsih (2004:55) Biaya overhead pabrik
adalah sebagai berikut:
“ Biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung atau
semua biaya produksi tak langsung”
Contoh:
– Bahan tak langsung
– Upah tak langsung
– Listrik dan air
– Sewa gedung pabrik
– Penyusutan bangunan pabrik peralatan atau mesin-mesin pabrik
– Reparasi dan pemeliharaan
– Pajak Bumi dan bangunan pabrik
– Asuransi pabrik
Penggolangan biaya overhead pabrik menurut Masiyah Kholmi
Yuningsih (2004:56) menurut sifatnya,
– Biaya bahan penolong
Bahan yang tidak atau menjadi bagian produk relatif kecil dibandingkan
dengan bahan baku langsung. Contoh perusahaan Mebel, plitur, cat, paku
dsb.
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya yang berupa suku cadang(spare part) , biaya bahan habis pakai,
biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan aktifa tetap yang digunakaan
untuk keperluan pabrik misalnya mesin, kendaraan, equipment, bangunan
pabrik, dsb.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Biaya tenaga kerja tidak langsung yaitu biaya tenaga kerja pabrik yang
upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk
tertentu, misalnya karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu
seperti departemen tenaga listrik, uang, bengkel, dan departemen gudang,
kepada departemen produksi, administrasi pabrik dan mandor
– Biaya yang timbul akibat penilaian aktifa tetap.
Misalnya biaya-biaya penyusutan, emplasemen pabrik, bangunan pabrik,
mesin perkakas laboratorium,aktifa lain yang digunakan pabrik.
– Biaya yang terjadi akibat berlakunya waktu.
Misalnya, biaya asuransi gudang dan departemen, equipmen, asuransi
kendaraan, asuransi karyawaan, dsb.

Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui biaya yang
dikorbankan dalam hubungannya dengan pengolahan bahan baku menjadi barang
jadi atau jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Harga pokok produksi sangat
penting bagi dalam suatu perusahaan, karena merupakan salah satu elemen yang
dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam
mengambil keputusan.
Mulyadi (2010:17) menyatakan bahwa metode penentuan harga pokok
produksi adalah cara perhitungan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi. Dalam memperhitungkan unur-unsur biaya ke dalam harga pokok
produksi terdapat dua pendekatan yaitu full costing dan variabel costing. Full
costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang
memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik, baik yang yang berperilaku variabel maupun tetap, dengan
demikian harga pokok produksi menurut full costing terdiri dari unsur biaya
produksi.
Mulyadi (2010:18) menyatakan bahwa variabel costing adalah merupakan
metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya
produksi yang berperilaku varaibel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri
dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel

Dalam sebuah perusahaan baik itu perusahaan besar maupun perusahaan
kecil perlu menentukan harga pokok bagi produk yang dihasilkan, karena harga
pokok itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penentuan harga jual
dasar dari suatu produk.
Selain itu, harga juga digunakan untuk menentukan besarnya yang
diperoleh suatu perusahaan. Suatu harga pokok dapat diketahui jumlahnya dari
jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi
suatu produk tersebut

Menurut Mulyadi (2015:16) biaya produksi merupakan biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk.
1. Unsur-unsur biaya produksi
Unsur-unsur biaya dalam laporan harga pokok produksi biasanya terbagi
ke dalam tiga golongan yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga
kerja langsung, dan biaya Overhead Pabrik.
a. Biaya Bahan Baku
Menurut Mulyadi (2015:275)” Biaya bahan baku merupakan bahan yang
membentuk bagian menyeluruh produk jadi”. Pengertian lain yang dinyatakan
oleh Mursyidi (2010:51) “tentang Biaya bahan langsung adalah biaya produksi
yang terdiri dari biaya langsung (direct materials) dan biaya tenaga kerja langsung
(direct labor)”.
Menurut Mulyadi (2015:282) perlakuan terhadap biaya angkutan dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Biaya angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan
baku yang dibeli.
2. Biaya angkutan tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok
yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik.
b. Biaya tenaga kerja langsung
Menurut Mulyadi (2015:319) “Biaya tenaga kerja merupakan salah satu
biaya konversi, disamping biaya overhead pabrik, yang merupakan salah satu
biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi”.
Menurut Mursyidi (2010:213) “Biaya tenaga kerja dapat digolongkan
menjadi dua, yaitu (1) biaya tenaga kerja langsung (direct labor) dan (2) biaya
tenaga kerja tidak langsung (indirect labor) Biaya tenaga kerja langsung
merupakan biaya tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses
produksi”
c. Biaya overhead pabrik
Menurut Mulyadi (2015:194) “Biaya overhead pabrik adalah biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung”.
Menurut Mursyidi (2010:221) “Biaya overhead pabrik (Factory
Overhead Cost) disebut juga factory burden, manufacturing expense,
manufacturing overhead, factory expense, dan insirect manufacturing cost,
merupakan biaya yang terjadi atau dibebankan dalam suatu proses produksi selain
bahan baku dan tenaga kerja langsung”.
Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya menurut Mulyadi
(2015:194) Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan,” biaya
overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga
kerja langsung”. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead
pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan berikut ini:
– Biaya bahan penolong
Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi
atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya
relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut
– Biaya reparasi dan pemeliharaan
Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang
(spareparts), biaya bahan habis pakai (factory supplies) dan harga
perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan
pemeliharaan emplasemen, perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan
akuipmen, kendaraan, perkakas laboratorium, dan aktiva tetap lain yang
digunakan untuk kepaduan pabrik.
– Biaya tenaga kerja tidak langsung
Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya
tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan
tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan dan
biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk yang dikeluarkan untuk
tenaga kerja tidak langsung tersebut. Tenaga kerja tidak langsung terdiri
dari :
(1) Karyawan yang bekerja dalam departemen pembaruan, seperti
departemen-departemen pembangkit tenaga listrik, uang, bengkel,
departemen gudang
(2) Karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti
kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik tersebut.
– Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan
ekuipmen, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktiva tetap lain yang
digunakan pabrik.
– Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu
Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah
biaya-biaya asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan
akuipmen, asuransi kendaraan , asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya
amoritasi kerugian trial-run.
– Biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan
pengeluaran uang tunai

Menurut Mulyadi (2014;13-16) biaya dapat digolongkan sebagai berikut :
a. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran
Menurut cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka
semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut”biaya bahan
bakar”
b. Penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan
Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok, yaitu fungsi produksi, fungsi
pemasaran, dan fungsi administrasi & umum. Oleh karena itu dalam perusahaan
manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:
– Biaya produksi, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan
baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya ini meliputi biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku tersebut yang
diolah dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga
kerja yang dapat diindentifikasikan secara langsung terhadap produk tertentu.
Sedangkan biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan
baku dan biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan
kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi,
biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, biaya gaji
karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh
(sample).
– Biaya administrasi dan umum, merupakan biaya untuk mengkoordinasikan
kegiatan produksi dan kegiatan pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah
biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi, personalia dan bagian
hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan akuntansi, biaya photocopy.
c. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai.
Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungan
dengan sesuatu dibiayai, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua golongan:
– Biaya langsung merupakan biaya yang terjadi, yang penyebab satu-satunya
adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tidak
ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Dengan demikian biaya
langsung akan mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya
produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung. Biaya langsung departemen (direct departement costs) adalah semua
biaya yang terjadi didalam departemen tertentu. Contohnya biaya tenaga kerja
yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung
departemen bagi departemen pemeliharaan dan biaya depresiasi mesin yang
dipakai dalam departemen tersebut, merupakan biaya langsung bagi
departemen tersebut.
– Biaya tidak langsung merupakan biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan
oleh sesuatu yang dibiyai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya dengan
produk tersebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya
overhead pabrik (factory overhead costs). Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan
dengan produk tertentu. Gaji mandor yang mengawasi pembuatan A, B, dan C,
karena gaji mandor tersebut terjadi bukan hanya perusahaaan memproduksi
salah satu produk tersebut, melainkan karena memproduksi ketiga jenis produk
tersebut. Jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam produk (misalnya
perusahaan semen, pupuk urea, gula) maka semua biaya merupakan biaya
langsung dalam hubungannya dengan produk. Biaya tidak langsung dalam
hubungannya dengan produk sering disebut istilah biaya overhead pabrik
(factory overhead costs). Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak
langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen, tetapi manfaatnya
dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya yang terjadi
di departemen pembangkit tenaga listrik. Biaya-biaya ini dinimkati oleh
beberapa departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk
penerangan maupun untuk menggerakan mesin dan ekuipmen yang
mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakai listrik, biaya listrik yang
diterima dari alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik merupakan
biaya tidak langsung departemen.
d. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan
volume aktivitas.
Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya dapat digolongkan
menjadi:
– Biaya variabel, merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah biaya
bahan baku, biaya tenaga kerja langsung.
– Biaya semivariabel, merupakan biaya yang berubah tidak seimbang dengan
perubahan volume kegiatan. Biaya semivariabel mengandung unsur biaya tetap
dan unsur biaya variabel.
– Biaya semifixed, merupakan biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan
tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi
tertentu.
– Biaya tetap, merupakan biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume
kegiatan tertentu. Contohnya biaya tetap adalah gaji direktur produksi.
e. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya
– Pengeluaran modal (capital expenditures) merupakan biaya yang mempunyai
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasa periodes akuntansi adalah satu
tahun kalender). Pengeluaran modal ini pada saat terjadi dibebankan sebagai
kos aktiva, dan dibebankan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaatnya
dengan cara didepresiasi, diamortisasi, atau dideplesi. Contoh pengeluaran
modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi besar
terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, dan pengeluaran untuk
riset dan pengembangan suatu produk.
Karena masa manfaat lebih dari satu tahun, maka pada saat pengeluaran
tersebut dilakukan, pengorbanan tersebut diperlakukan sebagai pengeluaran modal
dan dicatat sebagai kos aktiva (misalnya sebagai kos aktiva atau beban yang
ditangguhkan), periode akuntansi yang menimati manfaat pengeluaran modal
tersebut dibebani sebagian pengeluaran modal tersebut berupa biaya depresiasi,
biaya amortisasi, atau biaya deplesi.
– Pengeluaran pendapatan (revenue expenditures) merupakan biaya yang hanya
mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut.
Pada saat terjadinya, pengeluaran pendapatan ini di bebankan sebagai biaya
dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya
tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya
telex, dan biaya tenaga kerja.
Mulyadi (2014:13-17) menjelaskan bahwa :”Dalam akuntansi biaya, biaya
digolongkan dengan berbagai macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini
ditentukan atas dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut,
karena dalam akuntansi. biaya dikenal konsep “different cost for different
purposes”. Klasifikasi biaya menurut Mursyidi (2010:15-24) pembagian biaya dapat
dihubungkan dengan suatu proses produksi dalam perusahaan industri baik yang
mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yaitu:
1. Produk
2. Volume produksi
3. Departemen manufaktur
4. Periode akuntansi
Biaya juga dapat diklasifikasikan dalam hubungannya dengan operasi
perusahaan, yaitu biaya operasional (biaya penjualandan biaya administrasi
umum) dan biaya non-operasional, artinya biaya yang telah dikeluarkan dan
diperhitungkan namun tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha pokok
perusahaan, misalnya biaya bunga untuk perusahaan industri manufaktur. Biaya
juga dapat diklarifikasikan berdasarkan tercapainya tujuan atau kesempatan,
misalnya sunk cost, opportunity cost, out of pocket cost, biaya diferensial, dan
lainnya. Mursyidi (2010:15-24)
a. Biaya dalam hubungannya dengan produk
Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya
yang sifatnya berhubungan langsung (direct cost) dengan suatu produk yang
dihasilkan, dan biaya yang mempunyai hubungan tidak langsung (indirect cost)
dengan suatu produk. Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan suatu
produk dikenal dengan nama Biaya Produksi (production cost) sedangkan biaya
yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan suatu produk dikenal dengan
Beban Komersial (cimmercial expenses), biaya produksi pada dasarkan dibagi
menjadi tiga jenis yaitu biaya bahan baku langsung (direct materiarls), biaya
tenaga kerja langsung (direct labor), dan biaya overhead pabrik (factory overhead
cost).
Dalam menetapkan suatu biaya dikategorikan sebagai biaya langsung
(direct cost) atau biaya tidaklangsung (indirect cost), perulu diperhatikan
beberapa hal yang dapat dipegang untuk mengklasifikasikan biaya dalam biaya
langsung dan biaya tidak langsung, antara lain:
1. Sifat dari biaya itu sendiri, ada yang langsung melekat pada produk, dan
ada yang tidak langsung (tidak mudah ditelusuri)
2. Karena suatu kebijaksanaan manajemen
3. Karena adanya suatu perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang
lain yang menyatakan suatu komponen biaya bersifat langsung atau tidak
langsung.
b. Biaya dalam hubungannya dengan volume produksi
Biaya dapat diklasifikasikan atas dasar perubahan yang terjadi pada
volume produksi atau produk yang dihasilkan atau produk yang terjual, yaitu
menjadi biaya variabel (variabel cost) dan biaya tetap (fixed cost)
1. Biaya variabel mempunyai karakteristikantara lain;
– Secara total biaya variabel berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi
– Biaya perunit (satuan) relatif tetap
– Dapat ditelusuri ke setiap produk yang dihasilkan
– Dapat dikendalikan oleh tingkat manajemen yang paling bawah, bahkan
oleh tingkat operasional
2. Biaya tetap memiliki karakteristik antara lain :
– Secara total biaya tetap ini tetap pada tingkatan volume produksi
(range) tertentu
– Biaya per unit (satuan) selalu berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi atau jumlah produk yang dihasilkan
– Pengakuan biaya didasarkan pada kebijaksanaan manajemen atau
metode alokasi biaya
– Tanggung jawab pengendalian terletak pada tingkat manajemen
tertentu
Ada beberapa jenis biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya
variabel,namun yang bersifat tetap relatif kecil bila dibandingkan dengan
sifat variabelnya. Jenis biaya ini diklasifikasikan sebagai biaya Semi
Variabel (Semi Variable Cost). Misalnya biaya listrik dari perusahaan
listrik negara (PLN) sebagian ada yang bersifat tetap dan ada pula sesuai
penggunaannya, yaitu berdasarkan kilowatt.
Jenis biaya semi variabel menurut Mursyidi (2010:19) antara lain :
a. Biaya listrik
b. Biaya pengawasan dan inspeksi
c. Gaji departemen jasa atau pelayanan
d. Pemeliharaan dan perbaikan mesin
e. Asuransi kesehatan
f. Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh pemberi kerja
Tujuan analisis biaya Mursyidi (2015:19), pada umumnya biaya hanya
dibagi menjadi dua yaitu biaya variabel dan biaya tetap, analisis tersebut
antara lain :
1. Penentuan biaya overhead pabrik, dan analisis selisih
2. Penyajian anggaran fleksibel dan analisis selisih
3. Analisis kontribusi margin, dan direct cost
4. Analisis break-even point, biaya volume-laba dan minimalisasi biaya
5. Analisis anggaran modal
3. Biaya dalam hubungannya dengan departemen pabrik
Bagian pabrik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu departemen
produksi (producing departement) dan departemen jasa atau pelayanan
(service departemen). Departemen produksi merupakan suatu bagian dalam
pabrik yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan
produk biaya yang terjadi dalam departemen ini dapat langsung dibebankan
pada harga pokok produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut.
Sedangkan departemen jasa adalah bagian pabrik yang bersifat memberikan
pelayanan atas kelancaran proses produksi ; bahkan departemen ini dapat
pula memberikan jasa pada bagian selain departemen produksi misalnya
departemen umum, departemen penjualan, dan lain sebagainya. Biaya yang
terjadi adalah departemen jasa dialokasikan ke departemen-departemen lain
yang menikmatinya.
Biaya dalam hubungan dengan departemen pabrik diklasifikasikan
menjadi biaya langsung departemen (direct departemental charges), dan biaya
tidak langsung (indirect departement charges). Biaya langsung departemen
adalah biaya yang terjadi dan langsung dibebankan pada departemen yang
bersangkutan di mana biaya tersebut terjadi; sedangkan biaya dibebankan
ke suatu departemen, namun dibebankan departemen yang menikmatinya
dinikmati alokasi dan distribusi. Biaya misalnya biaya penyusutan, gedung
pajak bumi, dan biaya asuransi kebakaran merupakan biaya langsung
departemen.
4. Biaya dalam hubungan dengan periode akuntansi
Biaya yang terjsdi ada yang dibebankan pada periode terjadinya, dan
adapula yang dialokasikan ke beberapa periode berikut pada hubungan
dengan periode pembebanan ini (periode akuntansi), biaya dapat
diklasifikasikan menjadi pengeluaran modal (capital expenditure), dan
pengeluaran pendapatan (revennue expenditure). Pengeluaran modal adalah
pengeluaran yang dikapitalisir, artinya pengeluaran yang ditangguhkan
pembebanannya. Pengeluaran ini adalah apa yang disebut dengan harga
pokok yang membentuk atau disebut sebagai aktiva pengeluaran modal akan
dibebankan terhadap penghasilan pada beberapa periode akuntansi melalui
alokasi; sedangkan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang
langsung dianggap sebagai dan mengurangi pendapatan pada periode
akuntansi dimana pengeluaran tersebut terjadi.
Menurut Mursyidi (2010:24-25) suatu pengeluaran dapat dinyatakan
sebagai pengeluaran modal atau pengeluaran pendapatan tergantung pada:
1. Kebijaksanaan manajemen.
2. Nilai pengeluaran, apakah relatif besar atau relatif kecil.
3. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau tidak.

Objek Biaya menurut Masiyah Kholmi & Yuningsih (2004;12) sebagai
berikut:
Dalam sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan
biaya kepada entitas yang disebut objek. Objek biaya adalah setiap item seperti
produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dll. Dimana biaya diukur dan
dibebankan. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan biaya-biya produksi satu
unit mobil, maka objek biaya adalah mobil.

Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses
produksi,yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku,
baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, Mulyadi (2014:8)
menyatakan bahwa:“Pengertian biaya dalam arti luas adalah Biaya merupakan
pengorbanan sumber ekonomi, yang diukut dalam satuan uang, yang telah terjadi
atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”.
Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut diatas:
a. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi.
b. Diukur dalam satuan uang.
c. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
d. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Biaya menurut Maisiyah Kholmi & Yuningsih AICPA (2004:11)
sebagai berikut:“Biaya adalah pengurangan pada aktiva netto sebagai akibat
digunakannya jasa-jasa ekonomi untuk menciptakan penghasilan. Biaya adalah
pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat sekarang
bagi organisasi”
Terdapat dua kategori biaya yang utama menurut Maisiyah & Yuningsih
(2004:11) sebagai berikut:
a. Biaya pengeluaran (outlay cost) adalah arus kas masa lampau, sekarang
atau yang akan datang.
b. Biaya peluang (opportunite cost) adalah manfaat yang diserahkan atau
dikorbankan ketika satu alternatif dipilih dari beberapa alternatif.
Secara terminologi biaya dapat dibedakan antara Biaya (Cost) dengan
beban (expenses) Cost atau unexpired cost merupakan pengorbanan sumber
ekonomi perusahaan yang digunakan untuk memperoleh barang atau jasa, seperti
pembelian bahan baku, sedangkan expenses atau expired cost adalah pengrobanan
sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk mengarahkan penghasilan.

Tujuan akuntansi biaya yaitu perencanaan pengendalian biaya. Penentuan
harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan dengan tepat dan teliti.
Pengambilan keputusan manajemen. Terdapat tiga tujuan pokok akuntansi,
menurut Mulyadi (2014:7) sebagai berikut:
1. Penentuan kos produk.
2. Pengendalian biaya.
3. dan pengambilan keputusan khusus.
Kholmi & Yuningsih (2009:10) menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi
biaya adalah menyediakan informasi biaya yang diperlukan manajemen (pihak
internal) dalam mengelola usaha untuk:
1. Penentuan harga pokok produk atau jasa yang dihasilkan.
2. Perencanaan dan pengendalian biaya.
3. Pengambilan keputusan bagi manajemen
Mursyidi (2010;11) menjelaskan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu
sistem dalam rangka mencapai tiga tujuan utama yaitu:
1. Menentukan harga pokok produk atau jasa.
2. Mengendalikan biaya.
3. Memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan tertentu.

Akuntansi biaya merupakan suatu alat yang dapat memberikan bantuan
kepada manajemen dalam memimpin dan menjalankan operasi perusahaan khusus
nya dalam mengambil keputusan, Mulyadi (2009;11) berpendapat bahwa:
Akuntansi biaya berfungsi untuk mengukut pengorbanan nilai masukan tersebut
guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah
untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil
tersebut. Akuntansi biaya juga menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai
oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber daya ekonomi
yang dikorbankan untuk menghasilkan keluarkan.

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi
proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan
dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya
didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut
konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada
saat biaya sudah habis terpakai.
Menurut R.A Supriyono (2014:12) akuntansi biaya adalah salah satu
cabang akuntansi yang merupakan alat menajemen dalam memonitor dan
merekam transaksi biaya secara sistimatis, serta menyajikan informasi biaya
dalam bentuk laporan biaya.
Menurut Mulyadi (2014:7) Akuntasi Biaya adalah proses pencatatan,
penggolongan, peringkasan dan pengkajian biaya, pembuatan dan penjualan
produk atau jasa dengan cara-caratertentu, serta penafsiran terhadapnya.
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
akuntansi biaya adalah:
1. Suatu proses pencatatan-pencatatan biaya dalam sebuah perusahaan
hingga sampai dengan tahappelaporan biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh perusahaan.
2. Suatu alat manajemen untuk menyusun rencana dan pengendalian atas
biaya dari aktivitas suatu perusahaan dan dapat membantu dalam
membuat keputusan-keputusan.

Akuntansi biaya merupakan salah satu pengkhususan dalam akuntansi,
sama hal nya dengan akuntansi keuangan, akuntansi pemerintahan, akuntansi
pajak, dan sebagainya. Ciri utama yang membedakan antara akuntansi biaya
dengan akuntansi lainnya adalah kajian datanya. Akuntansi biaya mengkaji datadata biaya untuk digolongkan, dicatat, dianalisis, dan dilaporkan dalam laporan
biaya produksi.
Al. Haryono Jusup (2011:4) “menyatakan bahwa akuntansi merupakan
sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan,
dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.
Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public
Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) “mendefinisikan akuntansi sebagai
seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam
ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat
keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya”.
Sedangkan Charles T. Horngren. Dan Walter T.Harrison (Horngren
Harrison, (2007:4) menyatakan bahwa ”Akuntansi ialah sistem informasi yang
mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan
mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Laporan keuangan menurut Sugiono dan Untung (2016 : 60) adalah laporan
keuangan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan
kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat
untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
(Wahyudi Wahab, Amir Hasan & Andreas 2018:3)
Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2017:1.10)
menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama
periode dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospeksi atau membuat
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi
pos-pos dalam laporan keuangannya.
Kieso (2011:5) menjelaskan bahwa laporan keuangan yaitu sarana
komunikasi informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan.
Harahap (2006: 105) laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil suatu perusahaan pada saat tertentu dan jangka waktu
tertentu. Berdsarkan beberapa pengertian laporan keuangan di atas dapat
disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses
kegiatan akuntansi selama periode tertentu, dan dapat digunakan sebagai alat
pengambilan keputusan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan,
kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak
dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan
informasi tertentu (Ayu Muji Sri Sekarwati, Nurul Mazidah 2018).
Adapun dijelaskan dalam SAK ETAP 2013 Paragraf 2.1 tujuan laporan
keuangan adalah menyediakan informasi posisi keungan, kinerja keuangan dan
laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sebagian pengguna dalam
pengambil keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat
meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.
Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan hal yang telah
dilakukan manajemen (stewardship) pertanggungjawaban manajemen sumber daya
yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan juga merupakan wujud
pertanggugjawaban manajemen atau pengguna sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka dalam mengelola suatu entitas.

Voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan
untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya secara relevan
sebagai tambahan informasi tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku
(Paramita, 2102). Tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam
voluntary disclosure, tingkat pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yang
ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau tidak perlu penuh. Dengan
tersedianya informasi oleh manajemen perusahaan dalam pengungkapan sukarela,
tingkat pengungkapan wajib yang ditetapkan dapat diarahkan ketingkat wajar atau
tidak perlu penuh.
Voluntary disclosure dalam manajemen perusahaan bebas memberikan
informasi akuntansi lainnya yang relevan guna dalam mendukung pengambilan
keputusan serta dapat membantu investor dalam memahami strategi bisnis
perusahaan. Perusahaan akan mengungkapkan informasi akuntansi secara
voluntary disclosure (sukarela) apabila manfaat yang diperoleh perusahaan lebih
besar daripada biaya yang telah dikeluarkan. Yuliasti dalam Suta dan Laksito
(2012) mengemukakan perusahaan yang melakukan voluntary disclosure secara
luas akan lebih banyak menarik perhatian para investor. Para investor akan
mengetahui informasi akuntansi lebih banyak mengenai perusahaan tersebut dan
dapat mengambil keputusannya dalam investasi.
Botosan dalam Paramita (2012) menyebutkan untuk mengukur kelengkapan
pengukuran dapat dinyatakan dalam Indeks Kelengkapan Pengungkapan, dimana
perhitungan indeks kelengkapan pengungkapan dilakukan sebagai berikut:
a) Memberikan skor untuk setiap pengungkapan, yaitu skor 1 bagi
pengungkapan informasi sekilas, skor 2 untuk pemberian informasi yang
lebih terinci dan maksimum 3 bagi perusahaan yang memberikan
informasi dengan penjelasan data kuantitatif yang mendukung, untuk
memperoleh skor pengungkapan maksimum.
b) Skor yang diperoleh setiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan
skor total pengungkapan.
c) Menghitung indeks pengungkapan (IDX) dengan cara membagi skor total
pengungkapan maksimum.
Semakin banyak butir yang diungkapkan suatu perusahaan, akan semakin
banyak pula angka indeks yang diperoleh. Perusahaan dengan angka indeks yang
lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan
pengungkapan secara lebih komprehensif dibandingkan dengan perusahaan yang
angka indeksnya lebih kecil (Paramita, 2012).

Tujuan disclosure secara umum adalah menyajikan informasi untuk mencapai
tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang
berkepentingan, tujuan lain dari pengungkapan dibagi menjadi 3 (tiga) meliputi
tujuan melindungi, tujuan informatif, tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono,
2008:580). Tujuan melindungi disini dimaksudkan melindungi perlakuan
manajemen yang kurang adil dan terbuka. Tujuan informatif artinya menyediakan
informasi yang sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu sehingga dapat
membantu keefektifan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan
kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan
tujuan informatif, artinya apa yang harus diungkapkan dan dibatasi dengan
maanfaat bagi pemakai dan informasi tertentu harus dilaporkan kepada badan
pengawas berdasarkan peraturan.
Terdapat tiga konsep disclosure yang meliputi: cukup (adequate) yaitu
pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar tidak menyesatkan dalam
pengambilan keputusan, wajar (fair) yaitu pengungkapan yang mendapatkan
perlakuan atau perlakuan yang sama kepada semua pihak pemakai laporan
keuangan dalam membutuhkan informasi perusahaan, danlengkap (full) yaitu
menuntut penyajian secara penuh dan lengkap mengenai informasi berkaitan
dengan pengambilan keputusan yang terarah (Ghozali dan Chariri, 2014:408).
Perusahaan yang menghasilkan dan memiliki laba akan melakukan disclosure
secara luas untuk meyakinkan investor dan kreditor bahwa kinerja dan manajemen
keuangan perusahaan tersebut dalam posisi yang baik sehingga operasi
perusahaan dapat berjalan dengan baik. Keputusan mengenai apa yang akan
diungkapkan harus berdasar tujuan dari laporan keuangan. Misalnya pada investor
yang membandingkan risiko dari kedua perusahaan kemudian menyimpulkan
bahwa perusahaan yang satu tingkat resikonya lebih rendah atau lebih tinggi dari
perusahaan lainnya.

Pengungkapan laporan keuangan diungkapkan kepada pihak yang
membutuhkan terutama bagi investor dan kreditor, selain itu pihak lainnya seperti
pegawai, pemerintah, konsumen, dan masyarakat umum dalam mengambil
keputusan. Salah satu titik berat dari pengungkapan adalah kurangnya
pengetahuan investor dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh pihak lain
atau pihak diluar investor. Sedangkan di negara lain khusunya di Eropa,
pengungkapan tentang informasi laporan keuangan ditujukan kepada pihak yang
lebih luas seperti pegawai perusahaan dan pemerintah (Ghozali dan Chariri,
2014:409-410).

Disclosure (pengungkapan) merupakan pengeluaran informasi yang disajikan
tidak disembunyikan atau tidak ditutupi. Ghozali dan Chariri (2014:407)
berpendapat bahwa disclosure adalah tidak menutupi atau tidak menyembunyikan,
apabila dikaitkan dengan laporan keuangan disclosure merupakan penyajian
informasi laporan keuangan mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha perusahaan
yang bermanfaat serta harus lengkap dan jelas agar dapat membantu dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Suwardjono (2008:579) menyebutkan bahwa disclosure dimaknai sebagai
penyedia informasi yang disampaikan dalam bentuk statemen keuangan formal.
Disclousure dibagi menjadi dua, yakni mandatory disclosure (pengungkapan
wajib) dan voluntary disclosure (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure
adalah pengungkapan minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku (Paramita,
2012). Bagi perusahaan yang telah go public yang telah terdaftar di BEI wajib
mengungkapkan laporan keuangan tahunan (annual report) secara berkala.
Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang wajib
dilakukan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku, informasi yang
dimaksud meliputi informasi dalam laporan keuangan. Mandatory disclosure
akan memaksa perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai
perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak bersedia melakukan pengungkapan
sukarela. Di Indonesia mandatory disclosure telah diatur oleh IAI dan Bapepam.
Suwardjono (2008:583) menyatakan bahwa voluntary disclosure merupakan
pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar pengungkapan wajib yang telah
berstandar akuntansi atau peraturan oleh badan pengawas.

Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang
berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan
kredit. Sedangkan tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Hery, 2015:3).
Sedangkan Prastowo (2011:5) berpendapat bahwa tujuan dari laporan
keuangan adalahuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,
kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dan tidak dapat
dipisahkah dari perusahaan. Hery (2015:3), “laporan keuangan adalah hasil proses
akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data
keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Kasmir (2012:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan
kondisi keuangan perusahaan saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.
Yadiati (2007:52), “laporan keuagan adalah informasi keuangan yang
disajikan dan disiapkan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada pihak
internal dan eksternal, yang berisi seluruh kegiatan bisnis dari satu kesatuan usaha
yang merupakan salah satu alat pertanggung jawaban dan komunikasi manajemen
kepada pihak-pihak yang membutuhkannya”

Tipe industri adalah karateristik yang dimiliki oleh perusahaan yang
berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan
lingkungan perusahaan (Hasibuan, 2001). Robert (1992) dalam Hackstone dan
Milne (1996); dalam Khadifa (2014) menyatakan terdapat 2 tipe industri yaitu
industri high profile dan industri low profile. Perusahaan yang termasuk dalam
tipe industri high profile adalah perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas
yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat risiko politik yang
tinggi atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992 dalam Utomo, 2000; dalam
Purwanto, 2011). Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih
mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas karena aktivitas operasinya memiliki
potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat umumnya
lebih sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam
pengamanan proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal
bagi masyarakat. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan
perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan,
agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan
komunikasi, energi (listrik), engineering, kesehatan, serta transportasi dan
pariwisata.
Sedangkan perusahaan low profile memiliki tingkat consumer visibility,
tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu
mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya
meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan melakukan
kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. Perusahaan low
profile lebih ditoleransi oleh masyarakat luas disaat perusahaan melakukan
kesalahan. Perusahaan yang termasuk industri ini adalah perusahaan bangunan,
keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan
produk tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga.
Industri high profile diyakini melakukan pengungkapan
pertanggungjawaban sosial yang lebih banyak daripada industri low profile karena
industri high profile lebih banyak disorot dan diawasi oleh stakeholder-nya
khususnya pemerintah. Berdasarkan dengan teori legitimasi, perusahaan
melakukan hal tersebut untuk melegitimasi kegiatan operasinya dan menurunkan
tekanan dari para aktivis sosial dan lingkungan.

Leverage timbul jika perusahaan dalam membiayai kegiatan
operasionalnya menggunakan dana pinjaman atau dana yang mempunyai beban
tetap seperti beban bunga. Tujuan perusahaan mengambil kebijakan leverage
yaitu dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan kekayaan dari pemilik
perusahaan itu sendiri. Brigham dan Houston dalam Cahya (2010); dalam
Chuzairi (2013) membagi leverage menjadi 2 tingkat yaitu operating leverage dan
financial leverage. Operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana biayabiaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. Operating leverage
juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana dengan biaya tetap dengan harapan
pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya
tetap dan biaya variabel. Sedangkan financial leverage adalah tingkat sampai
sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham preferen) yang
digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan.
Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa
semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ekuitas) semakin besar kemungkinan
perusahaan akan melanggar perjanjian utang sehingga perusahaan akan
melaporkan laba sekarang lebih tinggi dan cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial (Meek et al., 1995 dalam Ismurniati, 2010; dalam Wijaya,
2012). Dikaitkan dengan teori agensi, perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi memiliki biaya keagenan tinggi sehingga perusahaan akan mengurangi
biaya berkaitan dengan pengungkapan CSR agar tidak menjadi sorotan dari para
debtholders. Namun dalam praktiknya, kecenderungan yang terjadi adalah
manajemen akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial
perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholders
(Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Sembiring, 2005). Debtholders berharap
kepentingannya didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang
ditujukkan oleh total aset, jumlah penjualan, rata -rata total penjualan dan rata-rata
total aset (Ferry dan Jones dalam Alichia, 2013; dalam Kurniasih dkk, 2015).
Perusahaan yang skalanya besar cenderung lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil.
Sedangkan perusahaan skala lebih kecil akan mengungkapkan informasi
laporannya dengan kualitas lebih rendah dibandingkan perusahaan besar karena
sumber daya dan dana yang diperlukan untuk membuat laporan tahunan cukup
besar.
Menurut Sudarno (2004) dalam Kusumawati (2013), dampak yang
ditimbulkan perusahaan besar lebih luas dan menjadi perhatian banyak pihak
sehingga pertanggungjawaban lingkungan berperan dalam menjaga kepercayaan
pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Sebagaimana teori agensi
menyebutkan bahwa dalam suatu perusahaan rentan akan adanya konflik antara
pihak prinsipal dan agen, semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula
resiko terjadinya konflik antara prinsipal dan agen karena banyaknya pihak yang
terlibat dengan bermacam kepentingan.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan berbeda-beda
meskipun memiliki jenis usaha yang sama, sehingga berpengaruh pada CSR yang
dilakukan oleh perusahaan. Perbedaan pengungkapan CSR tersebut dikarenakan
karakteristik perusahaan yang berbeda-beda, seperti ukuran perusahaan, leverage,
dan tipe industri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8)
bahwa modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan
warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal tersebut maka
disimpulkan bahwa kepemilikan asing merupakan proporsi saham yang dimiliki
oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak
yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(Simerly dan Li, 2001 dalam Fauzi, 2006; dalam Machmud dan Djakman, 2008;
dalam Maulidra, 2015). Investor asing yang berasal dari negara-negara maju
seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya
concern terhadap isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja,
dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.
Salah satu bukti bahwa negara Eropa peduli terhadap sosial adalah dibentuknya
European Environmental Agency (EEA) yang berpengaruh dalam pengambilan
keputusan bertemakan lingkungan hidup di Eropa. Dengan demikian, perusahaan
dengan kepemilikan asing telah melakukan tata kelola perusahaan yang baik,
sehingga investor asing akan menginvestasikan dananya karena keefektifan tata
kelola perusahaan akan mengurangi biaya agensi (Siagian, 2011 dalam Widiana,
2012).
Menurut Susanto (1992) dalam Hasibuan (2001), ada beberapa alasan
mengapa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan
pengungkapan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki
kepemilikan saham asing sebagai berikut:
1. Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang
akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri.
2. Perusahaan tersebut mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien
untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk.
3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing
dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.
Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi akan memiliki tekanan
lebih tinggi untuk mengungkapkan dengan terperinci segala aktivitas perusahaan
dengan citra perusahaan agar nilai perusahaan meningkat dan dapat memberikan
eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (sustainable).

Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki
oleh pemerintah. Pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan dan
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan
kepentingan atau aspirasi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di
perusahaan dapat memberi tekanan kepada perusahaan untuk mengungkapkan
lebih banyak informasi, karena pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh
rakyat. Pemerintah yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki
proporsi saham pada sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan
untuk menekan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai CSR.
Dengan adanya tekanan dan sorotan masyarakat akan membuat pemerintah lebih
transparan dalam pengelolaannya (Amran dan Devi, 2008 dalam Karina dan
Yuyetta, 2013).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, asset management dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan
institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976
dalam Damayanti, 2011). Keberadaan investor institusional dianggap mampu
menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap pengambilan
keputusan oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam
pengambilan keputusan sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan
manipulasi laba dan secara otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang
merugikan prinsipal atau yang disebut opportunistic (mementingkan kepentingan
pribadi manajer itu sendiri).
Mintzberg (1983) dalam Chaganti dan Damanpour (1991) berpendapat
bahwa investor institusional juga dapat memengaruhi perusahaan dengan cara
berbeda, misalnya dengan tekanan terhadap isu tertentu dan aktifitas untuk
mengendalikan proses keputusan internal melalui keanggotaan dewan direksi
perusahaan. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk
mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi
kepada stakeholders untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai
perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham
perusahaan (Brancato dan Gaughan, 1991).

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan (Gideon, 2005). Kepemilikan
saham oleh manajer akan mempengaruhi kinerja manajer dalam menjalankan
operasional perusahaan (Jensen dan Meckling dalam Widarjo dkk, 2010). Manajer
yang memiliki saham dalam perusahaan akan berusaha meningkatkan kinerja
perusahaan, karena dengan meningkatnya laba perusahaan maka insentif yang
diterima oleh manajer akan meningkat pula. Anggraini (2006) menyimpulkan
bahwa semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan, maka
perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial. Ketika
kepemilikan saham oleh manajemen rendah maka ada kecenderungan akan
terjadinya perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga (Jensen dan
Meckling, 1976 dalam Ika, 2010; dalam Puspaningrum, 2014).
Asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan agency conflict. Manajer perusahaan cenderung
mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya untuk memperoleh bonus setinggi
mungkin (Warsono dkk, 2009 dalam Puspaningrum, 2014). Manajer hanya
memfokuskan diri pada proyek dan investasi yang akan memberikan laba besar
dalam jangka waktu yang pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham dengan berinvestasi pada proyek yang menguntungkan dalam
jangka panjang. Pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari
manajer karena akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan
penurunan keuntungan perusahaan (Jensen dan Meckeling, 1976 dalam Ika, 2010;
dalam Puspaningrum, 2014). Dengan adanya peningkatan kepemilikan
manajemen terhadap saham perusahaan, maka dapat menyelaraskan perbedaan
kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga
permasalahan antara agen dan prinsipal akan hilang. Diharapkan manajer akan
merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula
bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu
konsekuensi dari kepemilikan saham.

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan
jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh
institusi/lembaga, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan
tersebut (manajerial). Perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh
investor dapat mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan

Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah proses pengkomunikasian
dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan ekonomi perusahaan pada kelompokkelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan
(Gray et al., 1987 dalam Rosmasita, 2007; dalam Purnama dkk, 2014). Dalam
pengungkapan terdapat 3 konsep umum (Hendriksen dan Breda, 1991 dalam
Widiana, 2012), yaitu:
1. Pengungkapan yang cukup (adequate disclosure), merupakan
pengungkapan informasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban
dalam menyampaikan informasi yang sejalan dengan tujuan penyajian
laporan guna mencegah kesalahan interpretasi informasi.
2. Pengungkapan yang wajar (fair disclosure), merupakan informasi dengan
menyajikan sejumlah informasi yang menurut perusahaan dapat
memuaskan pengguna laporan keuangan yang potensial. Informasi
minimum yang diwajibkan dan informasi tambahan lainnya mempunyai
tujuan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.
3. Pengungkapan yang lengkap (full disclosure), merupakan pengungkapan
informasi yang relevan secara keseluruhan. Informasi yang diungkapkan
adalah informasi minimum yang diwajibkan ditambah dengan informasi
lain yang diungkapkan secara sukarela. Full disclosure dapat membantu
mengurangi terjadinya kesalahan akibat asimetri informasi, namun
seringkali dinilai berlebihan.
Beberapa alasan yang mendorong praktik pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan oleh perusahaan (Deegan, 2002 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), diantaranya adalah:
1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.
Ini sebenarnya bukanlah alasan utama yang ditemukan di berbagai negara
karena ternyata tidak banyak aturan yang meminta perusahaan
mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.
2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar
alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban sosial memberikan
keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan ―hal yang benar‖ dan
alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk
melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak
yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan
dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan
informasi tersebut. Namun demikian, kelihatannya pandangan ini
bukanlah pandangan dalam kebanyakan organisasi bisnis yang beroperasi
dan lingkungan kapitalis.
4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi
pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka,
cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan
berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial dan
lingkungannya.
5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.
Refleksi atas pandangan bahwa kepatuhan terhadap ―ijin yang diberikan
masyarakat untuk beroperasi‖ atau ―kontrak sosial‖ tergantung pada
penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
Misalnya, pelaporan mungkin dipandang sebagai respon atas pemberitaan
media yang bersifat negatif, kejadian sosial atau dampak lingkungan
tertentu, atau barangkali sebagai akibat dari rating yang jelek yang
diberikan oleh lembaga pemberi peringkat perusahaan.
7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful.
8. Untuk menarik dana investasi. Di lingkungan internasional, ―ethical
investment funds‖ merupakan bagian dari pasar modal yang semakin
meningkat peranannya, misalnya The Dow Jones Sustainability Group
Index. Pihak yang bertanggungjawab dalam merangking organisasi
tertentu untuk tujuan analisis portfolio menggunakan informasi dari
sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi
tersebut.
9. Untuk mematuhi persyaratan industri (code of conduct) tertentu. Misalnya,
industri pertambangan di Australia memiliki Code for Environmental
Management. Sehingga terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan
tersebut yang selanjutnya dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan.
10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Ada berbagai
penghargaan yang diberikan oleh beberapa negara kepada perusahaan
yang melaporkan kegiatannya termasuk kegiatan yang berkaitan dengan
aspek sosial dan dampak lingkungan. Contohnya penghargaan yang
diberikan oleh The Association of Chartered Certified Acountants. Banyak
organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan
harapan memperbaiki image positif perusahaan. Hal ini memiliki implikasi
positif terhadap reputasi perusahaan pada stakeholder.

Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari
konsep tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance—GCG).
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) mendefinisikan GCG
sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan perusahaan untuk
menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan agar dapat menciptakan
dan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. El Gammal dan Showeiry
(2012) dalam Utari (2014) mengatakan bahwa GCG berkaitan dengan
kepercayaan investor kepada pihak manajemen perusahaan bahwa manajemen
dapat memberikan keuntungan atas dana yang telah diinvestasikan kedalam
perusahaan dan investor yakin bahwa manajemen tidak akan melakukan
kecurangan dalam hal penggelapan dan melakukan investasi terhadap kegiatan
yang akan merugikan pihak investor.
GCG menekankan pada 5 prinsip dasar yaitu transparancy (keterbukaan
informasi), accuntability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban),
independency (kemandirian), fairness (kesetaraan dan kewajaran). Pada dasarnya
GCG mempunyai hubungan yang sangat erat dengan CSR dimana dalam prinsip
GCG terutama responsibility dapat diwujudkan dengan pelaksanaan CSR sebagai
tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Penerapan prinsipprinsip dalam corporate goverance akan memberikan manfaat (Utama, 2007
dalam Subroto, 2012): (1) meminimalkan agency costs dengan mengontrol
konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen, (2)
meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para
penyedia modal, (3) meningkatkan citra perusahaan, (4) meningkatkan nilai
perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah, dan (5)
peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan
perusahaan yang lebih baik.
Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk
memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata
kelola perusahaan yang baik memaksa perusahaan untuk memberikan informasi
mengenai aktivitas sosialnya. Tuntutan masyarakat adalah untuk mengetahui
sudah sejauh mana tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh perusahaan
sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dalam menggunakan produkproduk yang diproduksi perusahaan tersebut. Tujuan pelaksanaan corporate
governance adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab
perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Apabila perusahaan tidak
melakukan pengungkapan dengan baik (tidak lengkap, transparan dan relevan)
maka baik perusahaan maupun pemegang saham akan mengalami kerugian dan
akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan berusaha untuk
meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan nilai-nilai
yang melekat dan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial
masyarakat dimana mereka (perusahaan) berada. Menurut Guthrie dan Parker
(1989) serta O’Dwyer (2002) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan
bahwa teori legitimasi tidak dapat digunakan untuk menjelaskan social reporting
behavior di semua negara. Hal ini disebabkan karena legitimasi dipengaruhi oleh
kultur, interpretasi masyarakat yang berbeda, sistem politik dan ideologi
pemerintah. Deegan (2004) menjelaskan tentang teori legitimasi organisasi di
negara berkembang terdapat 2 hal: (1) kapabilitas dalam menempatkan motif
maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi
perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya, dan (2) legitimasi organisasi
dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang
berbeda dalam konteks yang berbeda.
O’Donovan (2002) dalam Hadi (2010); dalam Putri dan Christiawan
(2014) berpendapat legitimasi perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari
perusahaan dari masyarakat. Ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut
perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada
posisi terancam (Lindblom, 1994; Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007). Perbedaan tersebut dinamakan legitimacy gap dan dapat
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Beberapa upaya
yang perlu dilakukan perusahaan dalam mengelola efektivitas dari legitimasi
(Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Hadi, 2011) yakni dengan:
1. Melakukan identifikasi dan komunikasi atau dialog dengan publik.
2. Melakukan komunikasi atau dialog tentang masalah nilai sosial
kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang
perusahaan.
3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terkait dengan CSR,
dimana dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang
disetujui baik oleh perusahaan maupun masyarakat. Masyarakat yang
dimaksud di sini adalah masyarakat yang telah memberikan izin kepada
perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk
melakukan fungsi produksinya. Karena itu pengungkapan CSR merupakan
suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela.
Menurut Tamba (2011) dalam Kurniasih dkk (2015), perusahaan yang
selalu berusaha untuk menyelaraskan diri dengan norma-norma yang ada di dalam
masyarakat dan mengantisipasi terjadinya legitimacy gap maka perusahaan
tersebut memperoleh penerimaan oleh masyarakat dan akan menjamin
kelangsungan hidup perusahaan.

Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu pihak atau
kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap
eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut
mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh perusahaan (Wibisono dalam Kirana,
2009). Stakeholder dapat dibedakan kedalam stakeholder primer dan stakeholder
sekunder. Clarkson (1995) dalam Moir (2001); dalam Pian KS (2010)
mendefinisikan stakeholder primer dan stakeholder sekunder sebagai berikut:
1. Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa partisipasinya yang
berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Contohnya adalah
shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama
dengan yang didefinisikan dengan shareholder public, yaitu pemerintah
dan komunitas yang menyediakan infrastruktur dan pasar, yang undangundang dan peraturannya harus ditaati, dan kepadanya pajak dan
kewajibannya harus dibayar. Suatu perusahaan atau organisasi dapat
didefinisikan sebagai suatu sistem stakeholders primer – yang merupakan
rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan
yang mempunyai hak, tujuan, harapan, dan tanggung jawab yang berbeda.
2. Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi
atau dipengaruhi oleh perusahaan, tapi mereka tidak terlibat dalam
transaksi dengan perusahaan dan tidak begitu penting untuk kelangsungan
hidup perusahaan. Contohnya adalah media dan berbagai kelompok
kepentingan tertentu. Perusahaan tidak bergantung pada kelompok ini
untuk kelangsungan hidupnya, tapi mereka dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan dengan mengganggu kelancaran bisnis perusahaan.
Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder,
perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham,
kreditur, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain).
Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh
dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut.
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan
dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk
mencari dukungan tersebut (Gray, Kouhy dan Adam, 1994 dalam Chariri dan
Ghozali, 2007).
Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang
dianggap powerfull. Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Chariri dan
Ghozali, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses
terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Deegan, 2000 dalam Chariri dan Ghozali, 2007). Kelompok
stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam
mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan
keuangan (Ulum, Chariri dan Ghozali, 2008 dalam Kusumawati, 2013).
Pada umumnya teori ini berkaitan dengan cara-cara yang digunakan
perusahaan untuk me-manage stakeholder-nya, tergantung pada strategi yang
diadopsi perusahaan. Ullman (1985) dalam Kurniasih dkk (2015) berpendapat
bahwa power stakeholder berhubungan dengan postur strategis yang diadopsi
perusahaan. Postur strategis menggambarkan model reaksi yang ditunjukkan oleh
pengambil keputusan kunci perusahaan terhadap tuntutan sosial. Terdapat 2 postur
strategis yang akan diadopsi perusahaan (Ullman, 1985 dalam Chariri dan Ghozali,
2007), antara lain:
1. Active posture merupakan strategi yang berusaha mempengaruhi
hubungan organisasi dengan stakeholder yang dipandang berpengaruh
atau penting. Hal ini menunjukkan bahwa active posture tidak hanya
mengidentifikasi stakeholder tetapi juga menentukan stakeholder mana
yang memiliki kemampuan terbesar dalam mempengaruhi alokasi sumber
ekonomi ke perusahaan. Perhatian yang besar terhadap stakeholder akan
mengakibatkan tingginya tingkat pengungkapan informasi sosial dan
kinerja sosial perusahaan. Penganut active posture akan melakukan
pengungkapan pertanggungjawaban sosial sesuai dengan permintaan
stakeholder inti (stakeholder yang paling mempengaruhi perusahaan).
2. Passive posture merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus
memonitor aktivitas stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi
optimal untuk menarik perhatian stakeholder. Kurangnya perhatian
terhadap stakeholder akan mengakibatkan rendahnya tingkat
pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan. Penganut
passive posture akan melakukan pengungkapan pertanggungjawaban
sosial secara adil untuk semua stakeholder.
Pengungkapan CSR bagi suatu perusahaan bersifat penting, hal demikian
karena para stakeholders perlu untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana
perusahaan dalam melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan
stakeholders sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan
CSR yang telah dilakukannya (Riswari, 2012 dalam Putri dan Christiawan, 2014).
Manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder
(Guthrine et al., 2004 dalam Erwansyah, 2009). Para stakeholder memiliki hak
untuk mengetahui semua informasi baik informasi mandatory maupun voluntary,
serta informasi keuangan dan non keuangan (sosial).

Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara prinsipal (pemilik/para pemegang saham) dan agen
(manajemen/manajer). Kondisi ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi
(asymetrical information), dimana manajer lebih mengetahui informasi internal
dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham
dan stakeholder lainnya. Menurut Jensen dan Meckling (1976); Jensen (1986);
Weston dan Brigham (1994) dalam Khadifa (2014), masalah keagenan dapat
terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara manajer dan pemegang saham
(shareholders), dan (2) antara manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Jika
perusahaan berbentuk perorangan yang dikelola sendiri oleh pemiliknya, maka
dapat diasumsikan bahwa manajer—pemilik tersebut akan mengambil setiap
tindakan yang mungkin untuk memperbaiki kesejahteraannya, terutama diukur
dalam bentuk peningkatan kekayaan perorangan dan juga dalam bentuk
kesenangan dan fasilitas eksekutif. Tetapi jika manajer mempunyai porsi sebagai
pemilik dan mereka mengurangi hak kepemilikannya dengan membentuk
perseroan dan menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak luar, maka
pertentangan kepentingan bisa segera timbul karena pada dasarnya setiap individu
bertindak atas kepentingan mereka sendiri.
Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahmawati dkk (2006); dalam Khadifa
(2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok tersebut (agen dan prinsipal)
adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat
alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang
terbaik untuk kepentingan prinsipal. Diasumsikan bahwa pihak prinsipal hanya
mementingkan dan memperhatikan tentang bertambahnya imbal hasil yang
mereka dapat atas investasi yang mereka tanamkan. Dan pihak agen sebagai pihak
yang menerima wewenang untuk mengelola perusahaan agar tercipta kondisi yang
baik bagi perusahaan dan investor, justru hanya memperhatikan kepuasan
individunya dengan menerima kompensasi keuangan dan fasilitas yang didapat
dari posisinya sebagai seorang pengelola manajemen. Dengan adanya perbedaan
kepentingan tersebut maka timbul agency problem.
Agency problem dapat memunculkan suatu biaya yang dikenal dengan
agency cost (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Widiana, 2012). Agency cost
(biaya keagenan) adalah biaya yang ditanggung pemegang saham untuk
mendorong manajer dalam memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan
merupakan salah satu alat pengendali agar konflik antara prinsipal dan agen dapat
dihindari. Jensen dan Meckling (1976) dalam Khadifa (2014) membagi agency
cost menjadi 3 jenis, antara lain:
1. Monitoring cost, merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk
mengawasi perilaku agen yang dapat merugikan prinsipal. Monitoring cost
dapat berupa biaya audit, peraturan operasi, dan pembatasan anggaran.
2. Bonding cost, merupakan biaya yang muncul karena adanya mekanisme
pembatasan tindakan yang dilakukan manajer dengan keinginannya sendiri.
Contoh dari bonding cost adalah pembuatan quarterly report (laporan
triwulan) oleh manajer secara sukarela sebagai sarana komunikasi dengan
prinsipal.
3. Residual loss, merupakan kerugian yang ditanggung oleh prinsipal akibat
dari tindakan agen yang belum sesuai dengan keinginan prinsipal
walaupun monitoring cost dan bonding cost sudah dikeluarkan. Tindakan
tersebut dapat berupa penggantian nilai dari akun-akun tertentu pada
quarterly report yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan bonus
yang lebih besar.

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak
luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi
tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya
kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan
kontrol perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara
kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif. Hubungan
ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mamduh dalam Naftalia (2013).
Berdasarkan penelitian Moh’d et al. (dalam Pratana dan Mas’ud, 2003)
menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor
agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk
mengatur laba menjadi berkurang.
Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimilki pihak luar
perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen,
sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan
manajemen. Menurut Moh’d et al, (dalam Wahidahwati, 2002) suatu konsentrasi
kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya
keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk
mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen.

Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang dibiayai oleh
utang. Tingkat leverage dapat diketahui melalui perbandingan total utang dengan
total aset. Menurut Van Horn dalam Almadara (2017) Financial Leverage
merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan
akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban
tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang
memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiyah
dalam Almadara 2017).
Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai
kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat
bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan dalam Almadara
2017). Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan
setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian
perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat
ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang diberikan akan
semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz dalam Almadara
2017). Maka dapat disimpulkan bahwa, Leverage yang tinggi juga akan
meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba
untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan hal
ini merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan membuat manajemen
perusahaan lebih sulit dalam menbuat prediksi jalannya perusahaan ke depan

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap
para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders dalam
mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan
perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta
menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan
lingkungannya.
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk
memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja
sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat
maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara
yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk
pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini
berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi,
terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi,
misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang
dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk
jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.
Menurut Nuryana dalam Suharto (2006) tanggung jawab sosial merupakan
sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam
operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan
(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Brilliant dalam
Arief (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa nama lain yang memiliki
kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan tanggung jawab sosial atau
CSR ini, antara lain:
a. Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity),
b. Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy),
c. Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public
Relations),
d. Pengembangan Masyarakat (Community Development).
Keempat nama tersebut dapat pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan
tanggung jawab sosial dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate
Social Investment/Investing).
Tanggung jawab sosial ini dapat dikatakan sebagai investasi sosial yang
akan menjamin kesinambungan dari usaha yang dilakukan perusahaan saat ini dan
merupakan salah satu strategi jangka panjang perusahan untuk memberikan nilai
tambah kepada masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan
suatu strategi perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat yang
akan berpengaruh positif pula terhadap perusahaan tersebut.
Terdapat beberapa konsep piramida yang dikembangkan oleh Archie B.
Carrol dalam Arief (2014). Konsep piramida ini memberikan pertimbangan
teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi
masyarakat di sekitarnya, yaitu:
1. Tanggung jawab ekonomis
Tujuan utama perusahaan melakukan suatu bisnis adalah untuk
menghasilkan laba (make a profit). Laba ini menjadi fondasi berdirinya
perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki nilai tambah
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive)
dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal
Perusahaan yang berdiri di suatu negara harus mentaati hukum yang
berlaku di negara tersebut (obey the law). Meskipun tujuan utama
perusahaan mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan
dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah setempat.
3. Tanggung jawab etis
Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tetap harus memperhatikan
etika yang baik, benar, adil, dan wajar (be ethical). Norma-norma yang
berlaku di masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi
perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis
Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku
etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat
dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas kehidupan semua (be a good citizen). Para
pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini
dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility.

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihanpilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai
tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga
dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu
intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk
mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan
manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer
untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer
mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer
mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang
tersedia utuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat
sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak
mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola
manajemen laba menjadi empat:
1) Taking a bath
Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini
diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
2) Income minimization
Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi.
Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang
dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak
berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian
dan pengembangan.
3) Income maximization
Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan
mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan
mengalami penurunan laba.
4) Income smoothing
Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang
dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan
sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan
Ghozali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen
untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada
asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat
dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang
berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan
untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik.
Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah
(2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:
1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi
Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak
tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi
aktiva tak berwujud, dan lain-lain.
2) Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akunatansi yang digunakan untuk mencatat suatu
transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode
depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain:
mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan
sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda
pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda
pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap
yang sudah tak dipakai.

Gray dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kualitas dari pelaporan
keuangan adalah sinyal bagi pasar keuangan dan stakeholder bahwa manajemen
dianggap mampu untuk mengendalikan risiko sosial dan lingkungan dalam
perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor
dan stakeholder bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan CSR dan nilai pasar
perusahaan berada dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik
membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar
utang. Pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
komitmen yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga
perduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan
(Hong dan Andersen dalam Sembiring 2017).

Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu
akan menimbulkan konflik yang potensial. Sun et al.dalam Sembiring (2017)
menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate governance
dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam
memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan.
Menurut Gregory dalam Sembiring (2017) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi
terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan
perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak
terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan
dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba.
Demikian pula dengan kepemilikan institusional, yang dapat berperan sebagai
pihak yang berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power
yang dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh
shareholders,dengan menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor
memiliki kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan
dibandingkan pemegang saham non institusional

Pertumbuhan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan yang ada di masa yang
akan datang (Lomboan, Sondakh, & Pontoh, 2016). Perusahaan akan lebih
cenderung ketika melakukan pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab
sosialnya itu ketika perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan perusahaan yang
tinggi. Informasi tanggung jawab sosial yang diungkapkan akan membuat
perusahaan mendapat respon baik oleh publik dan para stakeholders yang akan
memicu pertumbuhan perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai
pertumbuhan yang baik maka akan terlihat lebih unggul dan mampu menghadapi
pesaing yang ada di masa yang akan datang (Wartyna & Apriwenni, 2018).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukenti, Hidayati, & Mawardi
(2017) menyatakan bahwa jika suatu perusahaan terus tumbuh dapat menunjukkan
bagaimana laju kinerja ekonomi perusahaan, yang mana perusahaan seharusnya
mengimbangi dengan melakukan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan
dan masyarakat sekitar. Perusahaan yang memiliki kredibilitas yang tinggi
ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas dan
kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut, berhubungan dengan
pertumbuhan perusahaan yang baik. Perusahaan yang terlihat lebih unggul dan
dapat menghadapi persaingan bisa mendapatkan respon yang baik dari publik dan
para pemangku kepentingan (Nurjanah, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Munsaidah et al. (2016) memberikan hasil
pertumbuhan perusahaan (growth) berpengaruh terhadap pengungkapan
pertanggungjawaban sosial (CSR).

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi sebuah aktivitas operasi yang akan
berlangsung hal tersebut karena jika perusahaan tersebut besar maka tidak akan
melepas kemungkinan akan adanya tekanan. Selain itu besar kecilnya sebuah
perusahaan juga akan mempengaruhi dalam pengungkapan tanggung jawab
sosialnya terhadap stakeholdernya menurut Sembiring (2005) dalam penelitian
(Krisna & Suhardianto, 2016).
Dilihat dari teori agensi yang memprediksi suatu perusahaan yang memiliki
ukuran perusahaan berskala besar maka untuk biaya keagenannya pun akan lebih
tinggi, dimana hal tersebut membuat perusahaan untuk melakukan pengungkapan
yang lebih luas dengan tujuan agar dapat mengurangi biaya keagenan perusahaan
(Sembiring, 2006). Biaya keagenan meliputi biaya pengawasan dan biaya kontrak.
Yang mana jika suatu perusahaan memiliki biaya pengawasan dan biaya kontrak
yang relatif rendah maka akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain
perusahaan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen yang salah
satunya digunakan untuk mengingkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.
Sebagai wujud pertangung jawaban manajer sebagai seorang agen kepada para
principal untuk memenuhi keinginan para princimal maka perusahaan akan
melakukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan.
Menurut teori legitimasi perusahaan yang memiliki ukuran yang besar maka
perusahaan akan lebih berusaha dalam mencari pengakuan dari masyarakat, upaya
dalam mencari sebuah pengakuan tersebut dibutuhkan sebuah pengungkapan CSR
perusahaan yang dibagikan kepada masyarakat. Semakin besar sebuah perusahaan
maka akan melakukan pengungkapan CSR yang besar juga untuk mendapat
pengakuan dari masyarakat (Krisna & Suhardianto, 2016).

Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi akan menjadi pusat perhatian publik
sehingga membuat para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk meningkatkan
kepentingan dan harapan akan transparansi yang semestinya dilakukan oleh
perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibility(CSR) adalah suatu
bentuk implementasi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi harapan para
pemangku kepentingan dimana mereka ingin mendapatkan informasi lebih lanjut
mengenai kegiatan-kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan. Dalam teori
legitimasi menunjukkan bahwa perusahaan ketika melakukan pengungkapan akan
memiliki tujuan akhir yaitu salah satunya memaksimalkan labanya. Laba atau
keuntungan perusahaan akan diperoleh secara maksimal ketika masyarakat
mengakui dan percaya terhadap perusahaan tersebut (Sholihin & Aulia, 2018).
Namun jika dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba perusahaan yang
semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang
lebih luas (Munsaidah et al., 2016). Sehingga dapat menunjukkan bahwa
perusahaan yang profitabilitasnya tinggi akan melakukan pengungkapan CSR
dengan nominal yang besar. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian yang
dilakukan oleh Putri (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan.

Menurut Munsaidah et al.(2016) pertumbuhan perusahaan (growth)adalah sebuah
cara yang digunakan para investor untuk melakukan pertimbangan ketika
menanamkan modal atau investasinya ke perusahaan. Dengan melihat pertumbuhan
dari sebuah perusahaan para investor dapat melihat kinerja keuangan di perusahan
tersebut. Yang mana jika perusahaan memiliki tingkat perusahaan yang tinggi maka
kesempatan untuk mendapatkan profit atau laba untuk kedepannya akan semakin
tinggi pula.
Tingkat pertumbuhan (growth) perusahaan yang tinggi dapat membuat para
investor tertarik untuk menanamkan modalnya ke perusahaan. Apabila ketika
perusahaan dalam keadaan terus bertumbuh dengan baik maka akan menarik respon
positif para investor lebih besar. Seberapa baiknya suatu kinerja perusahaan dalam
perkembangan perekonomian dapat dilihat dengan menggunakan rasio
pertumbuhan perusahaan (Wartyna & Apriwenni, 2018).

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai standar pengukuran berdasarkan besar
kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala penentuan untuk mengetahui
apakah perusahaan tersebut berskala besar atau kecil. Ukuran perusahaan sendiri
dapat dinilai dengan melihat total penjualan, jumlah tenaga kerja, kapasitas pasar,
total aset dan masih banyak lagi. Semakin besar nilai dari berbagai macam itemitem tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut memilki ukuran yang
besar. Dan semakin besar aset yang dimilki oleh perusahaan maka semakin banyak
pula perputaran uang yang terjadi dan semakin besar pula kapasitas pasar sehingga
perusahaan tersebut mendapat peluang yang besar untuk dikenal oleh masyarakat
luas menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam penelitian (Wardhani & Muid, 2017).
Perusahaan yang memiliki skala yang besar biasanya akan lebih cenderung
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, karena perusahaan tersebut lebih
memiliki jumlah aset yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
skala yang kecil. Perusahaan yang besar juga biasanya memiliki keuangan yang
baik juga sehingga ketika melakukan pengungkapan CSR memungkinkan dalam
jumlah yang besar pula menurut Sembiring, 2005 dalam penelitian (Susilowati,
Zulfa, & Hartono, 2018).

Profitabilitas yaitu suatu rasio penilaian kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Dengan rasio ini dapat
memberikan gambaran mengenai ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu
perusahaan yang ditunjukkan dengan melihat laba yang dihasilkan dari penjualan
atau dari pendapatan investasi perusahaan. Perusahaan profitabilitas dikatakan baik
apabila mampu memenuhi target laba yang telah ditetapkan perusahaanyang mana
dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya (Kasmir, 2015).
Sembiring (2005) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dapat
memotivasi para stakeholder untuk meningkatkan kepentingan dan harapan mereka
akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan. Sehingga
dapatdinyatakan bahwa jika semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka
pengungkapan CSR perusahan akan cenderung semakin besar.

Legitimasi adalah suatu pengakuan perusahaan oleh masyarakat. Pengakuan
merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang mana itu membuat
kelangsungan hidup perusahaan menjadi lebih baik. Dalam teori legitimasi
menyatakan bahwa keberlangsungan kegiatan perusahaan harus sesuai dengan
aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitar sehingga dengan begitu perusahaan
akan mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar Suchman (1995) dalam
penelitian (Sholihin & Aulia, 2018).
Dalam teori ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dapat dibuktikan
dengan melakukan pengungkapan secara tertulis dalam laporan keuangan
perusahaan dan kegiatan yang dilakukan perusahaan mengenai pengungkapan CSR
juga sesuai dengan nilai, adab dan aturan yang ada di lingkungan sekitar (Sari &
Triyono, 2017).
Dasar dari adanya pengungkapan CSR perusahaan yaitu menunjukkan
kepada masyarakat bahwa perusahaan memiliki kepedulian terhadap sekitar dengan
melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Tujuan akhir pengungkapan sosial
yang dilakukan yaitu perusahaan ingin memiliki keuntungan yang lebih ketika
menjalankan kegiatan usahanya, namun jika dilihat untuk jangka kedepannya
perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan dimata masyarakat sehingga
reputasi perusahaan menjadi lebih baik (Sholihin & Aulia, 2018).

Menurut Chariri(2008) dalam penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) bahwa
stakeholder theory menunjukkan bahwa perusahaan itu suatu entitas yang
beroperasi tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, melainkan juga
harus bermanfaat bagi seluruh stakeholdernya. Stakeholder meliputi kreditor,
pemerintah,analis, investor, supplier, masyarakat, konsumen,dan pihak
lainnya.Dalam teori stakeholder ini mengharapkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan CSRnya karena itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasa
kepedulian terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan.
Teori stakeholder dapat memberi sebuah penjelasan bahwa perusahaan
melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi
harapan atau permintaan stakeholder. Namun demikian perusahaan tetap
melakukan identifikasi terhadap stakeholdernya, hal tersebut dilakukan perusahaan
untuk menanggulangi jika dalam kelangsungan kegiatannya terdapat gangguan dan
bisa menyebabkan impian perusahaan tidak terwujud (Sholihin & Aulia, 2018).
Hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder dapat diwujudkan
dengan melakukan beberapa kegiatan yang baik yang diinginkan oleh stakeholder.
Hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan berdampak baik
untuk perusahaan. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan guna untuk
mewujudkan keinginan stakeholdernya yaitu dengan melakukan pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Corporate Social Responsibility
merupakan media komunikasi antara perusahaan dengan stakeholder, dan dengan
perusahaan melakukan pengungkapan ini stakeholder dapat mengevaluasi dan
mengetahui sejauh mana perusahaan melakukan perannya yang sesuai dengan
keinginan stakeholder.

Yovana & Kadir (2020) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR), leverage berpengaruh negatif signifikan
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Menggunakan perusahaan
index LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2014-
2017 sebagai populasi penelitian.
Hasil penelitian Indriyani & Yuliandhari (2020) menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan untuk
variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Dengan satu teori yaitu teori stakeholder. Sampel yang
digunakan yaitu 44 perusahaan Indeks LQ-45 non-keuangan dengan periode 2015-
2018.
Putri (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa
semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sampel yang digunakan ada 25 perusahaan pertambangan dengan periode selama 3
tahun yaitu tahun 2012- sampai tahun 2014.
Penelitian yang dilakukan oleh Irhami & Diana (2020) dengan hasil
kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, ukuran
perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh pada Corporate Social
Responsibility. Sedangkan leverage, likuiditas, rasio aktivitas dan profitabilitas
berpengaruh positif pada Corporate Social Responsibility. Perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 sampai 2018 merupakan
sampel penelitian.
Hasil penelitian Munsaidah et al., (2016) dengan hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa firm size, profitabilitas, pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap CSR. Sedangkan age dan leverage berpengaruh negatif terhadap
pengungkapan CSR. Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia dengan periode 2010-2014 merupakan populasi yang digunakan
dalam penelitian.
Penelitian yang dilakukan Wartyna & Apriwenni (2018) menyimpulkan
variabel kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan
publik, leverage, dan pertumbuhan perusahaan menunjukan tidak adanya pengaruh
terhadap pengungkapan CSR.

Corporate Governance pada Pengungkapan Modal Intelektual di
Indonesia dan Malaysia.
Indonesia dan Malaysia meskipun tergabung dalam bagian negara
berkembang dan terletak dalam satu kawasan tetap memiliki perbedaan
dalam standar pelaporan keuangan serta pedoman mekanisme GCG.
Standar pelaporan keuangan yang digunakan di Indonesia yaitu Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), sedangkan Malaysia menggunakan
Malaysian Accounting Standards Board (MASB). Perbedaan berikutnya
yaitu pedoman mekanisme penerapan GCG di Indonesia dan Malaysia,
dimana Indonesia memiliki KNKG selaku pembuat pedoman GCG di
Indonesia, sementara di Malaysia memiliki Securities Commision yang
membuat Malaysian Code on Corperate Governance (MCCG). Perbedaan
yang terdapat di Indonesia dan Malaysia akan memengaruhi efek variabel
independen pada ICD mengingat bahwa variabel moderasi penelitian ini
yaitu kualitas komite audit merupakan bagian dari GCG.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesepuluh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh struktur
kepemilikan terhadap pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

ICD sejauh ini diungkapkan secara sukarela oleh manajemen
perusahaan yang dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi
kepada para investor. Wilayah dan hukum yang berlaku disuatu negara
merupakan salah satu faktor yang menjelaskan tingkat kesukarelaan
pengungkapan ICD pada suatu perusahaan. Pada umumnya negara maju
telah membuat aturan dalam pembuatan laporan tahunan untuk melakukan
pengungkapan mengenai modal intelektual perusahaan, sedangkan untuk
negara berkembang belum ada aturan yang mengatakan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual dalam laporan tahunan perusahaan. Hal
ini didukung dengan hasil penelitian Web et al. (2008) yang mengatakan
bahwa perusahaan yang berasal dari lingkungan hukum yang kuat
(common law system) mendapatkan tekanan yang lebih dibandingkan
dengan perusahaan dari lingkungan hukum yang lemah (civil law system)
dalam melakukan pengungkapan yang baik. Indonesia menerapkan civil
law system, sedangkan Malaysia menerapkan common law system.
Penelitian mengenai pengungkapan modal intelektual dengan
membandingkan 2 negara telah dilakukan oleh Velycia (2014) dan Ulum
et al. (2016). Penelitian yang dilakukan oleh Velycia (2014) meneliti
perbedaan tingkat ICD antara negara Indonesia dengan Singapura, hasil
dari penelitian ini mengatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat ICD
antara negara berkembang (Indonesia) dengan negara maju (Singapura).
Perusahaan di Indonesia memiliki tingkat ICD yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan di Singapura, hal ini dikarenakan
perusahaan di Indonesia melakukan ICD untuk meningkatkan minat
investor agar berinvestasi pada perusahaannya.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulum et al. (2016) membandingkan
tingkat ICD yang dilakukan di Indonesia dan Malaysia. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat ICD
antara universitas di Indonesia dan Malaysia, hal ini dikarenakan
Indonesia dan Malaysia tidak mendapatkan tekanan untuk melakukan
pengungkapan modal intelektual.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kesembilan yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan perbedaan pengungkapan modal intelektual di Indonesia dan
Malaysia.

pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan asing yang tinggi dalam suatu perusahaan
akan sangat meningkatkan sistem pengawasan terhadap perusahaan
tersebut, hal ini terjadi karena pihak asing pada umumnya memiliki
pengalaman investasi yang cukup banyak, sehingga membuat kepemilikan
asing memiliki mekanisme pengawasan yang lebih baik dibanding
kepemilikan lainnya.
Manajemen dalam memenuhi tuntutan dari para investor asing
tersebut agar pihak asing tersebut yakin bahwa laporan tahunan yang
dilaporkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada umumnya
menggunakan mekanisme pengawasan internal yang dapat menjamin
kebenaran dari laporan tahunan tersebut kepada para stakeholder.
Keberedaan komite audit merupakan salah satu perangkat penting dalam
peneran pengawasan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan asing pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang
dilakukan Gautama, Daromes, dan Ng (2017) mengatakan bahwa
kompetensi komite audit memoderasi hubungan antara kepemilikan asing
dan kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif baik dari pihak
investor asing maupun dari komite audit perusahaan dapat mengurangi
permasalahan asimetri informasi dan meningkatkan kualitas laporan
keuangan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan asing
terhadap pengungkapan modal intelektual.

Pemerintah pada Pengungkapan Modal Intelektual
Ketentuan tentang komite audit telah diatur dalam Undang-Undang
No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyebutkan bahwa komisaris
dan dewan pengawas BUMN wajib membentuk komite audit yang bekerja
secara kolektif dan berfungsi membantu komisaris dan dewan pengawas
dalam melaksanakan tugasnya.
Salah satu tugas komite audit dalam perusahaan BUMN yaitu
melakukan monitoring pada setiap tingkat dan unit dalam struktur
organisasi BUMN, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan optimal
dan transparan, hal ini dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas.
Sedangkan komite audit di Malaysia memiliki tugas berdasarkan
Malaysian Code on Corporate Governance untuk memeriksa dan
memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan
memberikan pandangan yang sebenarnya dari perusahaan tersebut.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit memperkuat
pengaruh kepemilikan pemerintah pada pengungkapan modal intelektual
di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis ketujuh yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
pemerintah terhadap pengungkapan modal intelektual.

Institusional pada Pengungkapan Modal Intelektual
Tingkat kepemilikan saham institusional yang besar akan sangat
memengaruhi aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh komite audit
terhadap pengungkapan-pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan
termasuk dalam laporan tahunan yang diberikan kepada para pemegang
saham. Investor institusional sangat membutuhkan informasi-informasi
yang ada pada perusahaan secara keseluruhan baik itu keuangan dan non
keuangan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan, sehingga komite
audit dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas laporan tahunan
perusahaan.
Hasil penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018)
menunjukkan bahwa kualitas komite audit terbukti dapat menjadi
moderator pada pengaruh kepemilikan institusional terhadap
pengungkapan modal intelektual di suatu perusahaan. Hal ini terjadi
karena para investor institusional memaksimalkan praktik pengungkapan
informasi di perusahaan dengan cara meningkatkan peran dan fungsi
komite audit yang ada diperusahaan untuk membantu para investor
tersebut dalam mengawasi dan memantau manajemen perusahaan agar
berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keenam yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
institusional terhadap pengungkapan modal intelektual.

Manajerial pada Pengungkapan Modal Intelektual
Khafid dan Alifia (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa
keberadaan komite audit dalam perusahaan juga memiliki peran strategis
dalam memonitor manajemen perusahaan. Pengungkapan modal
intelektual sebagai bagian penting dari kualitas pelaporan keuangan
umumnya dipengaruhi oleh peran komite audit dalam menjalankan fungsi
pengawasan.
Komite audit yang memenuhi syarat Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang ‘Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit’ Pasal 7, memahami dan memiliki
pengalaman luas dalam tata kelola perusahaan dan kompetensi akuntansi
dinilai dapat menekan sikap oportunistik manajemen dalam proses
manajemen perusahaan dan praktik pengungkapan informasi perusahaan.
Hal ini didukung dengan hasil penelitian Merawati et al (2013) yang
menemukan bahwa komite audit yang memenuhi syarat akan lebih efektif
dalam memberikan pengawasan pada proses pelaporan keuangan
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan Khafid dan Alifia (2018) menunjukkan
bahwa kualitas komite audit tidak terbukti memoderasi pengaruh
kepemilikan manajerial pada pengungkapan modal intelektual di suatu
perusahaan. Hal ini terjadi karena peraturan mengenai pengungkapan
modal intelektual di Indonesia baru saja diatur pada tahun 2014 melalui
PSAK No. 19 (revisi 2014), sehingga pada tahun 2013 perusahaanperusahaan belum diwajibkan melakukan ICD, kemudian pada tahun 2014
peraturan baru saja dibuat, dan pada tahun 2015 merupakan tahun pertama
diterapkannya peraturan mengenai ICD tersebut. Pada penelitian kali ini
tahun yang diambil dalam pengujian yaitu tahun 2015 sampai tahun 2017,
sehingga pada penelitian ini diharapkan kualitas komite audit
memperlemah pengaruh kepemilikan manajerial pada pengungkapan
modal intelektual di suatu perusahaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis kelima yang
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan
dengan peran kualitas komite audit terhadap pengaruh kepemilikan
manajerial terhadap pengungkapan modal intelektual.

Intelektual
Investasi asing sangat berkembang pada perekonomian dunia saat ini.
Banyak perusahaan-perusahaan lokal yang mayoritas pemegang sahamnya
adalah pihak asing. Darmawati (2006) mengatakan bahwa semakin
terkonsentrasinya kepemilikan suatu perusahaan, maka pengambilan
keputusan akan semakin berpengaruh pada pemegang saham mayoritas
yang menguasai perusahaan.
Menurut Utama dan Khafid (2015) bahwa kepemilikan asing dapat
menjadi monitor yang efektif bagi para manajer di pasar negara
berkambang. Hal tersebut dikarenakan pihak asing membawa sistem tata
kelola negara maju untuk diterapkan pada perusahaan yang terdapat di
negara berkambang.
Berdasarkan penjelasan dalam pendahuluan dan tinjauan pustaka,
penelitian yang dilakukan sampai saat ini menyatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan merupakan suatu faktor penentu dari pengungkapan modal
intelektual yang dilakukan pihak perusahaan dalam laporan tahunannya.
Hal tersebut diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh Khafid dan
Alifia (2018) dan Aisyah dan Sudarno (2014) yang menyatakan bahwa
kepemilikan asing yang tinggi memiliki efek positif pada tingkat
pengungkapan modal intelektual. Hal ini disebabkan karena perusahaan
berusaha memenuhi permintaan investor asing tersebut dalam menyajikan
dan mengungkapkan informasi yang lebih luas dan rinci termasuk modal
intelektual. Semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan
maka semakin luas tingkat pengungkapan modal intelektualnya.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis keempat yang akan
dilakukan dalam penelitian ini adalah hipotesis yang berhubungan dengan
pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan modal intelektual.