Tag: Judul Akutansi

Audit merupakan elemen penting dalam corporate governance yang erat
kaitannya dengan salah satu prinsip corporate governance yaitu transparansi.
Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada laporan kuangan.
Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP The Big Four (Price Water Cooper,
Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan
yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The
Big Four (Annisa, 2012)

Suryana (2005) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit
mempunyai kualitas laba yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak
memiliki komite audit. Dalam menerapkan corporate governance, komite audit
memainkan peran penting karena membantu dewan komisaris untuk meningkatkan
kualitas laporan keuangan dan efektifitas audit internal maupun eksternal. Dhaliwal
(2005), frekuensi rapat ikut menentukan kuatnya governance dari komite audit.
Selain frekuensi rapt, tingkat kehadiran anggota komite juga merupakan hal yang
penting dalam menentukan kuatnya governance perusahaan. Dalam keputusan
BAPEPAM LK Kep 134/BL/2006 menyebutkan bahwa perusahaan yang terdaftar
di BEI harus mengungkapkan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite
audit. Semakin besar perusahaan membuat tingkat pegawasan yang dilakukan juga
semakin meningkat, komite audit yang berfungsi mengawasi harus meningkatkan
efektivitas kinerja mereka termasuk meningkatkan frekuensi rapat mereka.

Kepemilikan saham dengan institusional pemilik perusahaan non public dan
keluarga, masih dominan terjadi di Indonesia. Besarnya keuntungan dan kerugian
yang didapatkan perusahaan dengan kepemilikan institusional dan perusahaan nonmayoritas, akan berpengaruh pada seberapa tingkat penghindaran pajak yang
dilakukan perusahaan kepemilikan mayoritas dengan perusahaan non-mayoritas.

Return on Assets (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sebagai Rentabilitas Ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
laba pada masa lalu. Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang dipunyai perusahaan
setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai assets tersebut (Halim,
2009 : 159). ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba
melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang
diinvestasikan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah
pajak dibagi dengan total aktiva. ROA merupakan pengukur keuntungan bersih
yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik
produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih (Lestari dan Sugiharto,
2007).

Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana (sources of funds) oleh
perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar
meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan
leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya
assets dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan
pemegang saham. Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas (resiko)
keuangan, karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih
rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan
keuntungan pemegang saham. Konsep leverage tersebut sangat penting terutama
untuk menunjukan kepada analis keuangan dalam melihat trede off antara resiko
dan tingkat keuntungan dari berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2000).
Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusaahan
mengguanakan utang. Leverage menggambarkan hubungan antara total aset dengan
modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba
(Husnan & Pudjiastuti, 2002). Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga
dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal dari laba
ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba. Beban bunga yang dapat digunakan
sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat adanya
peminjam kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan
perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 tahun 2008 pasal 6 ayat 1a dan pasal
18.

Good Corporate Governance adalah suatu sistem pengendalian internal
perusahaan, dimana tujuannya yaitu untuk mengelola resiko yang signifikan guna
memenuhi tujuan bisnisnya, melalui pengamanan aset perusahaan dan
meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi,
2009 : 1). Corporate governance sebagai suatu sistem dimana perusahaan
diarahkan dan dikelola serta dikendalikan (Kurniawan, 2012:21). Dari beberapa
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance yaitu
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai
tambah (value added) untuk semua stakeholder (Annisa dan Kurniasih, 2012).
Penerapan Good Corporate Governance yang baik dan benar akan menjaga
kesinambungan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta
mejauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan
perusahaan terkena masalah (Hendra, 2012). Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance menurut Komite Naisonal Kebijakan Governance (KNKG) :
a. Transparansi (transparency)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan inforamasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (accountabilitity)
Perusahaan harus dikelola secara benar, terstruktur dan sesuai dengan kepentingan
perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas (responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai
good corporate nitizen.
d. Independensi (independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan GG, perusahaan harus dikelola secara independen
sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendoninasi dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak lain

Laba besar yang diharapkan oleh suatu perusahaan dapat diperoleh melalui
upaya menajemen perusahaan yang salah satunya dengan menerapkan manajemen
pajak sehingga dapat melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).
Penghindaran pajak juga dapat didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi
manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak. Penghindaran pajak sebagai penggunaan metode perencanaan pajak untuk secara legal
mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan (Rego, 2003).
Tax avoidance merupakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu tindakan
mengambil keputusan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk
mengurangi kewajiban pajak. Tax avoidance dapat terjadi di dalam undang-undang
atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan
dengan jiwa undang-undang (Suandy, 2009).
Perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan
aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan halhal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak
memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam
undang-undang perpajakan (Suandym 2008). Strategi penghematan pajak tersebut
disebut sebagai suatau strategi pajak yang agresif (Croker dan Slemrod, 2003).
Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Coorporation and
Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :
a. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengatuan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuanketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya
dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan pengindaran pajak
dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin
Resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan tax avoidance antara lain : denda,
publisitas dan reputasi (Friese, 2006). Sebuah pendekatan teotiris yang
menekankan interaksi dari aktivitas tax avoidance dan problem agensi yang
merekat pada perusahaan go public (Sartori, 2010).

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi
kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Definisi
pajak menurut UU RI No 28 tahun 2008 pasal 1, yaitu merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyatnya. Menurut Prof Dr.P.J.Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.
Menurut golongannya, pajak terdiri dari :
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
Asas pemungutan pajak :
a. Asas domisili (tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar
negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak
bangsa asing di Inodnesia dikenakan pada setiap orang yang bukan
berkebangsan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku
untuk wajib pajak luar negeri.
Tarif pajak efektif (TPE) atau Effective tax rates (ETR) adalah presentase tarif
pajak yang efektif berlaku atau harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu
(Waluto, 2008). Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai rasio beban pajak
untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Reza, 2012).
Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak harus memperhatikan dengan
benar pengaturan pajaknya salah satu yang dilakukan yaitu dengan memanajemen
pajak. Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak
orang pribadi atau badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya agar hal-hal yang berhubungan
dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat
dikelola dengan baik, efisien, efektif, sehingga dapat memberikan konstribusi yang
maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan
(Pohan, 2011). Tujuan pokok dilakukannya manajemen pajak yang baik, yaitu :
a. Meminimalisir beban pajak yang terutang. Tindakan yang harus diambil dalam
rangka perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha mengintensifikasikan
beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Memaksimumkan laba setelah pajak
c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise) jika terjadi pemeriksaan
pajak yang dilakukan oleh fiskus
d. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku yang meliputi mematuhi segala
ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik
sanksi adminitratif maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan denda, dan
hukuman atau penjara. Melaksanakan secara teratur segala ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran,
pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Adanya penghindaran pajak tidak terlepas dari adanya agency theory (Puspita
& Harto, 2014). Teori tersebut menjelaskan kecenderungan penghindaran pajak
oleh suatu entitas. Berdasarkan theory agency, pemegang saham mengharapkan
manajer melakukan penghindaran pajak sebanyak mungkin, karena manajemen
pajak yang lebih baik akan menguntungkan pemegang saham (Desai &
Dharmapala, 2006). Tapi disisi lain perusahaan juga harus memperhatikan tata
kelola perusahaan. Teori yang berhunbungan dengan corporate governance adalah
teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pihak principal dengan agen

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi
kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Definisi
pajak menurut UU RI No 28 tahun 2008 pasal 1, yaitu merupakan kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyatnya. Menurut Prof Dr.P.J.Andriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut
peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.
Menurut golongannya, pajak terdiri dari :
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
Asas pemungutan pajak :
a. Asas domisili (tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun luar
negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak
bangsa asing di Inodnesia dikenakan pada setiap orang yang bukan
berkebangsan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku
untuk wajib pajak luar negeri.
Tarif pajak efektif (TPE) atau Effective tax rates (ETR) adalah presentase tarif
pajak yang efektif berlaku atau harus ditetapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu
(Waluto, 2008). Akuntan keuangan mendefinisikan ETR sebagai rasio beban pajak
untuk tujuan laporan keuangan terhadap pendapatan sebelum pajak (Reza, 2012).

kemungkinan interaksi antara corporate governance dengan pengaruh politik dari aspek komisaris independen terhadap tax aggressiveness masih belum dilakukan. Hal ini diperlukan karena ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh koneksi politik terhadap tax aggressiveness. Pengaruh interaksi ini penting ketika suatu perusahaan dimiliki oleh pemerintah dengan komisaris independen yang memiliki koneksi politik dengan penerapan corporate governance yang efektif. Pengaruh interaksi ini dirasa akan lebih karena didorong oleh hubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dari segi kontribusi bagi negara serta tuntutan bagi komisaris independen untuk berkinerja lebih baik demi memperkuat kondisi politiknya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk melakukan praktek corporate governance yang efektif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Corporate governance yang dilakukan secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para stakeholders termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Corporate governance yang baik dapat menurunkan agency problem yang muncul, sehingga manajer sebagai agen berusaha untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat menurunkan tax aggressiveness. Ding (2014) melakukan penelitian mengenai interaksi antara pengaruh politik dari aspek kepemilikan pemerintah dengan pengaruh politik dari aspek manajemen terhadap kinerja, menunjukkan bahwa perusahaanyang dikendalikan oleh non pemerintah, dengan board chair terhubung politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sebaliknya, ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan board chair terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja diukur salah satunya dari pencapaian laba, di mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap pajak yang disetorkan. Dapat disimpulkan dalam kasus interaksi bahwa pengaruh politik terhadap kinerja perusahaan, tergantung dari jenis kepemilikan. Desai Dharmapala (2006) menemukan bahwa pengaruh kompensasi manajemen terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan berbeda antara perusahaan yang memiliki praktek corporate governance yang baik dengan yang memiliki praktek corporate governance buruk. Hal ini menunjukkan bahwa praktek corporate governance dapat membuat perbedaan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Komisaris independen penting dalam penerapan corporate governance yang efektif. Komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hanum (2014) menyatakan bahwa organ dalam corporate governance yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Dengan adanya interaksi antara corporate governance serta komisaris independen yang memiliki koneksi politik diharapkan akan membuat perusahaan lebih menaati peraturan yang ditetapkan, salah satunya peraturan mengenai perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk meneliti pengaruh corporate governance terhadap tax aggressiveness. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li (2010); Ralf dan Chatelain (2010); Annisa (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh negatif terhadap tax aggressiveness. Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance diharapkan akan berdampak baik dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Ketika perusahaan berhasil dalam melaksanakan corporate governance secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para stakeholders termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku. Corporate governance yang baik dapat menurunkan agency problem yang muncul, sehingga manajer sebagai agen berusaha untuk mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat menurunkan tax aggressiveness. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

Zhang (2012) menjelaskan hubungan antara koneksi politik dan tax aggressiveness dapat berupa dua
sisi. Zhang (2012) meneliti tentang hubungan koneksi politik dan tax aggressiveness di negara Cina.
Koneksi politik yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN bisa membantu perusahaan-perusahaan
tersebut untuk melakukan lobi dengan pemerintah, termasuk melobi badan perpajakan di negara Cina. Hal
ini bisa dilakukan oleh eksekutif yang memiliki koneksi politik kuat untuk mempengaruhi pemerintah,
dalam hal ini badan perpajakan untuk menghindari pemeriksaan pajak, mengurangi denda ataupun tindakan
lain yang tergolong tax evasion atau tax aggressiveness secara ilegal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari
Faccio et al. (2006) di mana perusahaan seringkali mendapat pinjaman dari bank pemerintah ataupun
mendapat dana talangan dari pemerintah saat perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dengan
menggunakan koneksi politik yang kuat. Hal semacam ini, di mana koneksi politik memberikan pengaruh
semakin tinggi terhadap tindakan tax aggressiveness disebut dengan political favoritism effect. Di sisi lain, juga terdapat hubungan yang berbeda antara koneksi politik dengan tax aggressiveness. Pendapat ini menyatakan bahwa eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi,
ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi,
salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara. Selain itu, di negara Cina,
pemerintah memberikan penghargaan terhadap pembayar pajak tertinggi bagi BUMN. Hal yang sama terjadi
pula di Indonesia. Dengan adanya hal ini ditambah dengan sorotan media yang memberikan citra positif
terhadap pencapaian itu, maka hal ini akan memotivasi eksekutif untuk berkontribusi secara maksimal
kepada negara dengan pembayaran pajak yang besar kepada negara. Hal ini dapat diartikan bahwa koneksi
politik memberikan pengaruh semakin rendah terhadap tindakan tax aggressiveness. Hal semacam ini
disebut dengan bureaucratic incentive effect.

Pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory
dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan
dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini
menimbulkan apa yang disebut sebagai agency cost. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian
yang dibuat antara prinsipal dan agen. Sedangkan agency cost itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang
terjadi ketika seseorang (principal) membayar seseorang (agent) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal
Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan
dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal
termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang
selalu meningkat. Sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan
psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Asumsi
bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sesuai dengan
pernyataan Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia
yaitu: 1). Manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest); 2). Manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality); 3). Manusia selalu menghindari resiko
(risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia juga akan bertindak
opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.
Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor aktivitas
CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Agent
mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang
mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent (Nasution dan
Doddy, 2007). Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dan
konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi
yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran
kinerja agent. Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan
sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.
Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik
perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang telah listing di
BEI. Konflik tersebut terjadi ketika pemilik utama perusahaan tersebut adalah fiskus (pemerintah) sekaligus
pembuat regulasi dalam hal perpajakan sementara disisi lain terdapat pihak manajemen perusahaan sebagai
pembayar pajak. Pihak fiskus yang merangkap sebagai pembuat regulasi berharap akan adanya pemasukan
yang sebesar-besarnya dari sektor pajak sementara pada pihak manajemen terdapat pandangan bahwa
perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan menghasilkan beban pajak yang rendah

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan corporate governance
karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip
corporate governance, khususnya mengenai perlindungan terhadap investor. Untuk mendorong
implementasi corporate governance, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ
tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan corporate governance di dalam perusahaan- perusahaan di Indonesia (Hanum, 2013). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah komisaris
independen dan komite audit.
Komisaris independen idealnya merupakan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen,
pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang
saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat
terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder-nya.

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan
perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang
mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu
perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat
dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka
(Gomez dan Jomo, 2009). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau
yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan
hubungan perusahaan dengan pemerintah.
Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara–cara tertentu mempunyai ikatan
secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik
dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee, 2006).
Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika
setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari
total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua
atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau
partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh
pemerintah pada perusahaan (Adhikari et al., 2006).

Thomas (2006) menyebutkan bahwa good corporate governance merupakan sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder. Konsep ini menekankan pada dua hal, Pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh
informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan
pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau
pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dan pemangku
kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Rizqiasih, 2010).

Tax aggressiveness merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban
pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak (Dyreng, 2008).
Praktek tax aggressiveness biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak
melanggar hukum perpajakan. Chen (2010) menyatakan bahwa penggunaan istilah tax aggressiveness dapat
digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (tax avoidance).
Pada dasarnya, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal inilah yang
membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak
yang bersifat legal disebut tax avoidance atau tax aggressiveness, sedangkan penghindaran pajak yang
bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (tax evasion). Menurut Anderson (2003), penyelundupan pajak
(tax evasion) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan tax aggressiveness
adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundangan-undangan perpajakan dan
dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

Faccio (2006) menyatakan jika satu pemegang saham utama memiliki hak
suara 10 persen dari jumlah saham yang ada atau satu dari pimpinan perusahaan
(CEO, presiden direktur, wakil direktur kepala bagian atau sekretaris ) adalah
anggota parlemen menteri atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh partai
maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan yang memiliki koneksi politik.
Dengan adanya perlindungan dari pemerintah yang berdampak pada
ketidak transparansinya laporan keuangan maka pemerintah akan lebih agresif
untuk melakukan perencanaan pajak. Perusahaan yang sejenis dan tidak memiliki
koneksi politik akan lebih bagus kualitas laba dalam laporan keuangannya
dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Laporan
keuangan yang tidak transparan akan berdampak negatif seperti sulitnya
memenuhi kebutuhan modal perusahaan yang tinggi karena sedikitnya investor
dan seringnya terjadi pemeriksaan. Namun perusahaan yang mempunyai koneksi
politik tidak memperdulikan resiko yang terjadi karena memiliki hubungan
politik yang akan menghilangkan dan mengurangi resiko yang ada.
Perusahaan yang mempunyai koneksi politik tidak akan kesulitan untuk
mendapatkan dana dari para investor. Karena dengan adanya koneksi politik akan
mempermudah perusahaan untuk mendapat pinjaman dan batas kredit yang bisa
diperpanjang. Hal tersebut terjadi karena yang memberi pinjaman juga telah
mendapat dukungan langsung dari pemerintah serta mendapatkan jaminan akan
diberikan dana bailout saat yang meminjam dan yang memberi pinjaman
mengalami krisis keuangan (Faccio et al. 2006). Hasil penelitian Butje dan
Tjondro (2014) koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

Perusahaan dapat dikatakan besar apabila jumlah aktiva yang dimiliki
perusahaan banyak. Dalam perencanaan pajak hal yang dilakukan adalah menekan
beban pajak seminimal mungkin. Untuk mengurangi penghasilan kena pajak maka
perusahaan melakukan pengelolaan asset dengan baik dengan demikian beban
penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh asset
akan mengurangi penghasilan kena pajak. Hasil penelitian Darma dan Ardiana
(2016) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak

Leverage adalah besarnya komposisi utang dan menimbulkan biaya
tambahan berupa bunga yang dapat mengakibatkan pengurangan beban pajak
perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Beban bunga yang akan dibayarkan
perusahaan akan dimanfaatkan untuk pengurangan pajak dalam menekan beban
pajak. Semakin tinggi utang perusahaan maka semakin tinggi biaya bunga. Maka
semakin besar pula pengurang pajak penghasilan. Jadi utang yang banyak akan
mengakibatkan laba kena pajak semakin kecil karna insentif pajak atas bunga
utang semakin besar (Darmawan dan Sukharta, 2014). Hasil penelitian Marfu’ah
(2015) menemukan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Rasio dari profitabilitas adalah ROA. Semakin tinggi ROA maka semakin
tinggi laba yang didapatkan perusahaan. Jika laba perusahaan tinggi maka pajak
yang harus dibayarkan juga disesuaikan dengan jumlah laba yang diperoleh.
Ketika jumlah laba perusahaan tinggi kemungkinan perusahaan akan melakukan
penghindaran pajak untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi. Hasil
penelitian Pradipta & Supriyadi (2015) dan Rinaldi & Cheisvianny (2015)
menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak.

Salah satu subjek pajak adalah perusahaan wajib membayar pajak kepada
pemerintah. Dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat adalah
membayar pajak, karena dengan membayar pajak masyarakat dapat menikmati
fasilitas yang disediakan pemerintah. Dijelaskan dalam teori legitimasi bahwa
adanya kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat. Untuk mendapatkan
legitimasi dari masyarakat perusahaan melakukan aktivitasnya harus sesuai
dengan norma-norma sosial.
Salah satunya dengan membayar pajak dan tidak melakukan penghindaran
pajak yang merugikan berbagai pihak. Seperti dalam teori stakeholder perusahaan
tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja melainkan
harus bertanggung jawab kepada semua pihak atas strategi dan tindakan yang
dilakukan perusahaan. CSR (Corporate Social Responsibility) perusahan yang
rendah lebih cenderung melakukan agresivitas pajak daripada perusahaan yang
melakukan tanggung jawab sosial yang tinggi dan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang tidak bertanggung jawab lebih agresif dalam melakukan
penghindaran pajak.
Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR akan mengeluarkan biayabiaya untuk kegiatan tersebut sehingga laba bersih yang diperoleh akan berkurang
dari sebelumnya yang mengakibatkan pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit.
Namun diharapkan semakin tinggi perusahaan melakukan aktivitas CSR maka
semakin rendah perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Karena
perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak
bertanggung jawab secara sosial. Berdasarkan penelitian Kuriah dan Nur fadjriah
(2016) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap
penghindaran pajak.

Menurut Ibnu Wijaya pegawai direktorat jenderal pajak salah satu definisi
Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah “arrangement of a transaction in
order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by
the tax law” (Brown, 2012). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya
dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak
terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi
atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara
“legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan
perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan
transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.
Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di
mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau
bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak
diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak
merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak
dapat diterima.
Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan merupakan upaya
manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Perusahaan
yang melakukan penghindaran pajak akan berakibat membayar denda atau
hilangnya reputasi perusahaan. Hal ini akan terjadi jika penghindaran pajak yang
dilakukan telah melebihi batasan-batasan peraturan perpajakan dan tergolong
kedalam penggelapan pajak. Menurut Suandy (2008) Tax Avoidance adalah rekayasa “tax affairs” yang
masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Komite urusan
fiskal dari Organization for Economic Coorporation and Development (OECD)
menyebutkan 3 tipe karakter dari pada tax avoidance yaitu:
a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat
didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b. Skema semacam ini seringkali memanfaatkan loopholes dari undangundang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,
padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undangundang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini yang pada umumnya para
konsulen menunjukkan alat atau caranya avoidance dengan syarat Wajib
Pajak menjaga serahasia mungkin.

Perusahaan dapat dikatakan besar apabila jumlah aktiva yang dimiliki
perusahaan banyak. Kemampuan finansial perusahaan menentukan ukuran
perusahaan. Perusahaan yang sering melakukan manajemen pajak adalah
perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar lebih cenderung diperhatikan oleh
pemerintah maupun pihak lainnya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil
karena perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang semakin besar.
Sehingga perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak
dari setiap transaksi.
Sumber daya yang dimiliki perusahaan sering dimanfaatkan dibandingkan
dengan pendanaan yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang besar akan
memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan pajak yang akan
menekan beban pajak secara maksimal. Semakin banyak sumber daya yang
dimiliki perusahaan maka semakin besar pula pajak yang bisa dikelolanya.

Gambaran struktur modal perusahaan disebut dengan leverage. Biasanya
perusahaan yang memiliki ketergantungan dengan pinjaman luar untuk
membiayai assetnya maka perusahaan tersebut mempunyai leverage yang tinggi
dan perusahaan yang membiayai asset perusahaannya dengan modalnya sendiri
maka leverage yang dimiliki perusahaan tersebut sangat rendah.
Dapat dikatakan bahwa leverage itu tergantung pada utang perusahaan.
Utang yang dilakukan perusahaan akan memiliki bunga. Apabila utang semakin
besar maka beban bunganya juga akan semakin besar. Perusahaan yang memiliki
utang yang tinggi akan akan mendapat insentif pajak yakni potongan atas bunga
maka perusahaan yang memiliki pajak yang tinggi akan melakukan penghematan
dengan menambah utangnya.
Socio dan Nigro (2012) dalam Ardyansah (2014) menyebutkan
karakteristik perusahaan yang berhubungan dengan leverage bervariasi sesuai
dengan pandangan berbeda dari teori keuangan yaitu:
a. The Trade- off theory
Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih leverage yang
optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan
diperoleh dengan utang atau ekuitas.
b. The Packing Order Theory
Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang
menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak ada.

Profitabilitas adalah cerminan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba
dengan gambaran kemampuan perusahaan. Alat ukur kinerja manajemen dalam
mengelola kekayaan perusahaan dilihat dari laba perusahaan disebut juga dengan
profitabilitas. ROA merupakan rasio yang mengukur profitabilitas. Pihak
manajemen akan menunjukkan adanya efisiensi apabila rasio profitabilitas tinggi.
Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam
memperoleh keuntungan bersih (Kurniasih & Sari, 2013).
Menurut Surbakti, 2012 (dalam Rinaldi & Cheisvianny,2015) profitabilitas
perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan
apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin
efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar

Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis sudah tentu
adalah meningkatkan keuntungan. Namun bisnis yang dijalankan dengan
melanggar prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika cenderung tidak produktif
dan menimbulkan inefisiensi. Manajemen yang tidak memperhatikan dan tidak
menerapkan nilai-nilai moral, hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka
pendek, tidak akan mampu survive dalam jangka panjang. Dengan meningkatnya
peran swasta antara lain melaui pasar bebas, privatisasi dan globalisasi maka
swasta semakin luas berinteraksi dan bertanggung jawab serta memiliki tanggung
jawab dengan masyarakat dan pihak lain.
Pada saat banyak perusahaan semakin berkembang, maka pada saat itu
pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi.
Karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Banyak
perusahaan swasta kini mengembangkan apa yang disebut Corporate Social
Responsibility. Banyak penelitian yang menemukan terdapat hubungan positif
antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan, walaupun
dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai
cost melainkan investasi perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian perusahaan
terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas daripada hanya sekedar
kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial perusahaan merujuk pada
semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua
stakeholder. Yang salah satunya pengembangan program-program sosial
perusahaan berupa dapat bantuan fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan
masyarakat dan sebagainya. Corporate Social Responsibility merupakan
komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal untuk
peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan
dan keluarganya beserta masyarakat secara lebih luas.
Beberapa permasalahan dalam bidang corporate social responsibility
secara umum:
a. Masih kurangnya pemahaman pihak korporasi dalam melihat keuntungan
penerapan CSR bagi perusahaan.
b. Masih banyak perusahaan tidak mau menjalankan program-program CSR
karena melihat hal tersebut hanya sebagai pengeluaran biaya (cost center).
c. Tekanan dari pihak pemerintah untuk menerapkan CSR belum begitu kuat.
Dan itu termasuk masih lemahnya tekanan dari pihak lembaga swadaya
masyarakat. Dan ini terbukti dengan tidak adanya sanksi kuat bagi
perusahaan yang melanggar ketentuan CSR tersebut.
d. Beberapa perusahaan bahkan dapat dikatakan banyak dari mereka yang
masih menganggap konsep CSR sebagai kosmetik belum dalam arti
sesungguhnya.
e. Lebih jauh konsep CSR lebih dilihat sebagai keputusan yang dilakukan
atas dasar bias memberi keuntungan pada perusahaan.

Teori stakeholder mengemukakan bahwa perusahaan tidak hanya
bertanggung jawab pada kesejahteraan perusahaan saja, melainkan harus memiliki
tanggung jawab sosial dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang
terkena dampak dari tindakan atau kebijakan strategi perusahaan (Diyah dan
Supriyadi, 2015:123). Suatu perusahaan dapat dikatakan sukses tergantung
keahlian perusahaan menyeimbangkan berbagai kepentingan dari pemangku
kepentingan atau stakeholder.
Dari sudut pandang pengelola perusahaan (manajemen), dijumpai
beberapa paradigma berkaitan dengan peran dan tanggung jawab manajemen
dalam mengelola perusahaan. Dalam dunia akuntansi wujud peran dan tanggung
jawab manajemen ini tercermin dalam beberapa teori yang berkaitan dengan
pemangku kepentingan. Dalam buku Agus dan Ardana (2009), menurut Schoeder
(1998) paling tidak ada enam teori pemangku kepentingan, yaitu: teori
kepemilikan (proprietary theory), teori entitas (entity theory), teori dana (fund
theory), teori komando (command theory), teori perusahaan (enterprise theory),
dan teori ekuitas sisa (residua equity theory).
Dengan makin maraknya skandal bisnis dalam berbagai bentuk manipulasi
laporan keuangan yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan
besar berskala global menjelang akhir abad ke-20 yang merugikan banyak pihak
yang berkepentingan, maka muncul pengaturan baru dari otoritas pemerintah yang
pada intinya mempertegas pengawasan, wewenang, dan tanggung jawab para
eksekutif puncak dalam mengelola perusahaan. Berdasarkan pendekatan sistem,
perusahaan adalah bagian atau unsur dari sistem yang lebih besar. Sebagai suatu
sistem terbuka, perusahaan saling berinteraksi dengan semua pihak terkait
(stakeholder) sehingga keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh para
pemangku kepentingan ini, maka para eksekutif perusahaan mulai menyadari
pentingnya melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan
analisis pemangku kepentingan. Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam
proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan,
antara lain:
a. Lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan, baik nyata maupun
yang berssifat potensial.
b. Cari tahu kepentingan (interest) dan kekuatan (power) setiap golongan
pemangku kepentingan.
c. Cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antar golongan
pemangku kepentingan tersebut.
Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan:
a. Pemangku kepentingan adalah pihak yang menerima manfaat paling besar
dari keputusan itu;
b. Kalaupun ada pihak yang dirugikan, dampak kerugiannya hanya menimpa
sedikit mungkin pemangku kepentingan.
c. Keputusan yang diambil tidak membentur kepentingan dan kekuasaan
kelompok pemangku kepentingan yang dominan.

Teori utama yang mendasari penelitian ini adalah agensi theory yang
mengadopsi pendapat Jensen & Meckling (1976). Berdasarkan teori agensi
dikatakan bahwa untuk membuat kewenangan dan memberikan beberapa
keputusan dibutuhkan orang lain (agent) dengan satu orang atau lebih (principal)
dalam melakukan kontrak. Prayogo (2015) mengatakan bahwa pada hubungan
agensi terdapat hubungan kontraktual dimana pemilik saham sebagai principal
menunjuk dan menginginkan manajer atau agent untuk mengelola sumberdaya
yang dimiliki oleh principal dalam sebuah perusahaan. Tetapi lama kelamaan
agen lebih mementingkan kepentingan sendiri dan tidak dapat lagi bertindak
sesuai dengan kepentingan principal. Sehingga muncullah konflik kepentingan
antara principal dan agent. Konflik yang ada akan memunculkan biaya agensi
(agency cost) dalam usaha-usaha penyelarasan kepentingan.
Masalah keagenan muncul karena pihak manajemen tidak memiliki saham
dibandingkan dengan pemilik perusahaan (pemegang saham). Penyebab konflik
yang lain adalah adanya pemisahan antara principal dan agent mengenai
informasi laporan keuangan perusahaan, agen lebih mengetahui informasi tersebut
dibandingkan pihak principal sehingga agen akan melakukan tindakan yang
rendah resiko demi mementingkan kepentingannya sendiri.
Sebagai principal dan agent tentu saja menginginkan laba yang tinggi.
Namun untuk mengambil keputusan keuangan dilakukan oleh agent dengan
tujuan untuk kepentingan perusahaan. Untuk mempercayakan pengelolaan
keuangan perusahaan, pemegang saham (principal) mengharapkan agent (pihak
manajemen) dapat mengelola keuangan dengan baik.
Berhubung penelitian ini mengenai pajak masalah agensi timbul antara
pembayar pajak (manajemen perusahaan) dengan fiskus (pemungut pajak).
Manajemen perusahaan menginginkan laba yang tinggi namun bebannya rendah
sedangkan fiskus menginginkan pemasukan dana yang besar dari pajak.
Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan adanya konflik agensi.

Kinerja profitabilitas yang diukur menggunakan ROA menunjukkan kemampuan
suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Faccio (2006)
menyatakan bahwa untuk memperoleh kinerja finansial yang baik, maka
perusahaan melakukan political connection dikarenakan politik merupakan salah
satu penentu utama dari lingkungan kelembagaan suatu negara.
Koneksi politik juga dapat mendorong kinerja perusahaan (Hok & Wong, 2010).
Dicko dan Khemakem (2015) dalam Wulandari (2018) menjelaskan political
connection erat hubungannya secara positif dan signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Ding (2014) juga mengatakan bahwa ketika perusahaan dikendalikan
oleh pemerintah, dengan board chair terhubung politik memiliki pengaruh dan
mampu meningkatkan kinerja perusahaan.
Dalam teori political cost hypotesis menjelaskan mengapa perusahaan
memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak penghasilan.
Pajak penghasilan dianggap sebagai biaya politik sehingga perusahaan cenderung
untuk melakukan tindakan oportunis dalam memilih kebijakan akuntansi untuk
menurunkan taxable income. Sesuai dengan teori tersebut, perusahaan dapat
meminimumkan biaya politis berupa beban pajak melalui koneksi politik yang
dimiliki perusahaan melihat keberadaan para pejabat negara atau politisi partai
dalam perusahaan akan menimbulkan hubungan yang menguntungkan (Gomez,
2009). Keuntungan perusahaan yang memiliki hubungan koneksi tersebut, seperti
kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak proyek dari
pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan pemeriksaan dan
pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008), dan meningkatkan perusahaan terlibat
dalam aktivitas penghindaran pajak (Zhang, 2016). Wu et al (2012) menyatakan
bahwa political connection meningkatkan kinerja perusahaan serta memperoleh
keuntungan pajak.
Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi
politik apabila setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satu
pimpinan perusahaan baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris
adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau
partai politik. Wulandari (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris yang
terkoneksi secara politik memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan
meskipun posisi yang dimiliki sebagai dewan komisaris independen.

Dalam teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976)
mengatakan bahwa agar hubungan agensi dapat berjalan dengan lancar, pihak
principal mendelegasikan pekerjaan kepada agent. Hubungan teori keagenan ini
dapat dijelaskan seperti hubungan manajemen sebagai pihak agen akan berusaha
mengoptimalkan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang
saham tentunya mengharapkan adanya return yang menguntungkan atas apa yang
telah mereka investasikan terhadap agen sehingga profitabilitas merupakan tolak
ukur sebagai kinerja agen karena profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan
perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan
ROA (Return On Asset).
Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan semakin tinggi juga pajak
yang ditanggung perusahaan. Teori agensi akan memacu agen untuk
meningkatkan laba perusahaan sehingga agen akan berusaha mengelola beban
pajak perusahaan agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat
dari berkurangnya laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan
tindakan penghindaran pajak meningkat. Sejalan dengan penelitian Dewinta &
Setiawan (2016), dan Dewi & Noviari (2017) yang menyatakan bahwa semakin
tinggi profitabilitas akan cenderung melakukan penghindaran pajak

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib
pajak untuk mengefisiensikan beban pajaknya dengan memanfaatkan peluangpeluang (loopholes) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat
membayar pajak lebih rendah (Nurmantu, 2005). Perusahaan yang melakukan
penghindaran pajak (tax avoidance) masih dianggap legal karena dalam
melakukan mengurangi beban pajak masih dalam lingkup mematuhi peraturan
perpajakan yang berlaku. Komite urusan fiskal dari OECD (Organization of
Economic Coorporation and Development) menyatakan terdapat tiga karakter
dari tax avoidance yaitu :
1. Adanya unsur fiktif atau pura-pura dimana seolah-olah terdapat berbagai
pengaturan di dalam tax avoidance padahal tidak ada, hal tersebut dilakukan
karena ketiadaan faktor pajak.
2. Strateginya dilakukan dengan cara memanfaatkan loopholes yang terdapat
dalam Undang-Undang atau memakai ketentuan-ketentuan yang legal untuk
bermacam tujuan mengenai pajak, sedangkan maksud dari pembuat
Undang-Undang berbanding terbalik dengan hal tersebut.
3. Umumnya perusahaan diberitahu oleh konsultan cara-cara melakukan tax
avoidance dengan syarat perusahaan harus menjaga rahasia tersebut, oleh
karena itu kerahasiaan juga sebagai bentuk dari rencana ini.
Hoque, et al. (2011) dalam Dewi & Noviari (2017) mengatakan bahwa
beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu (1) Menampakkan
laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba
bersih dan utang pajak perusahaan, (2) Mengakui pembelanjaan modal sebagai
pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih
sehingga mengurangi utang pajak perusahaan, (3) Membebankan biaya personal
sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih, (4) Membebankan
depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga
mengurangi laba kena pajak.
Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak memang
dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau
ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap praktek-praktek yang
berhubungan dengan tax avoidance lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau
celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang
perpajakan (Mangoting, 1999).
Serupa dengan Mangoting (Mangoting, 1999), tax avoidance sebagai
bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan
diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek
tax avoidance memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak sehingga tidak
melanggar hukum perpajakan (Dyreng et. al, 2008).

Koneksi politik adalah akses dimana perusahaan memiliki kemudahan di dalam
pemerintahan seperti resiko pemeriksaan pajak yang rendah. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koneksi politik adalah hubungan yang dapat
memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan) mengenai ketatanegaraan
atau kenegaraan. Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan
cara–cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya
kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Koneksi politik
sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz & Gee,
2006) seperti kemudahan memperoleh pinjaman modal, memperoleh kontrak
proyek dari pemerintah (Butje & Tjondro, 2014), rendahnya kemungkinan
pemeriksaan dan pengurangan sanksi pajak (Li et al., 2008).
Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika diantara satu
pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10% hak suara
berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pemimpin (CEO, presiden
direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan
anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau
partai politik (Faccio, 2006). Hubungan koneksi politik tersebut yang dimaksud
meliputi :
1. Perusahaan yang top eksekutif atau pemegang saham utama memiliki
hubungan pertemanan dengan kepala negara, menteri atau anggota parlemen.
2. Koneksi dengan pejabat yang pernah menjabat sebagai kepala negara atau
perdana menteri pada periode sebelumnya.
3. yang top eksekutif atau pemegang saham utama terlibat secara langsung
dalam dunia politik.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan.
Kinerja profitabilitas menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam
menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan
modal saham tertentu. Pengukuran profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah
satunya adalah return on assets. Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator
yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai
ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan
tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani & Suardana, 2014).
ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan
untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA
dinyatakan dalam presentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik
kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih
perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih &
Sari, 2013).
Brigham dan Houston (2006), ROA dihitung dengan membandingkan laba
bersih terhadap total aktiva untuk mengukur pengembalian atas total aktiva
setelah bunga dan pajak. ROA berguna untuk mengukur pengukuran keuntungan
bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan asset (Horne
dan Wachowicz, 2005:235).

Teori keagenan mengungkapkan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu
principal dan agent (Jensen & Meckling, 1976). Agar hubungan kontraktual ini
dapat berjalan dengan lancar, pihak principal mendelegasikan pekerjaan kepada
agent. Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen
dan prinsipal dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari
agency theory. Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang
terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan
pembagian kerja yang berbeda.
Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989).
Asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia,
asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan
bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self-interest), manusia
memiliki daya pikir terbatas (bounded rationality), dan manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik
antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri
informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah bahwa informasi
sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.
Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan
mendeskripsikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai
agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk
bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan
sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik
pemegang saham. Manajemen selaku pengelola perusahaan memiliki lebih banyak
informasi tentang perusahaan dan mengetahui prospek perusahaan di masa yang
akan datang, tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan
kondisi perusahaan yang sebenarnya. Kondisi tersebut dikenal asimetri informasi.
Kenyataannya dalam menjalankan kewajibannya pihak manajer (agen)
mempunyai tujuan lain yaitu mementingkan kepentingan mereka sendiri (self
interest) memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik keagenan.
Hubungan keagenan juga dapat dikatakan seperti hubungan pemerintah
dan perusahaan. Hal ini sejalan dengan Watts dan Zimmerman (1990) yang
menyatakan dalam kaitannya dengan kontrak keagenan terdapat tiga bentuk
keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, kreditor dengan manajemen,
dan pemerintah dengan manajemen. Oleh karenanya, prinsipal bukan hanya
pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditur, maupun
pemerintah. Hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh
pemerintah (sebagai prinsipal) dan perusahaan (sebagai agen) dalam sistem
pemungutan pajak yaitu pemerintah telah menetapkan self assessment sytem
dengan memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung,
melaporkan, dan membayarkan sendiri kepada pemerintah untuk membayar pajak
sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi perusahaan sebagai
agen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri (selfinterest) dengan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan
laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan
melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki banyak manfaat seperti yang
sudah dijelaskan pada penelitian Kim dan Zhang (2016) yang menyatakan bahwa
perusahaan akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki akses
mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak yang rendah,
dan berbagai macam hak-hak istimewa yang dapat diperoleh perusahaan dengan
koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah
mendapat dana pinjaman dari pemerintah. Penelitian Faccio (2006) menyatakan
bahwasanya koneksi politik memberikan pengaruh positif terhadap nilai
perusahaan karena dengan adanya hak istimewa tersebut dapat membantu
perusahaan meningkatkan nilai perusahaannya. Keuntungan-keuntungan atau hak
istimewa tersebut jika digunakan dengan salah akan memperburuk nilai perusahaan
dipasar saham, karena dapat memiliki hutang yang tinggi dengan adanya perilaku
yang terlalu sering meminjam dana yang mengakibatkan laba perusahaan
digunakan untuk membayar hutang bukan untuk membagi dividen sehingga dapat
menurunkan nilai perusahaan dan tidak menguntungkan bagi investor.

Jogiyanto (2005) mengatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman yang memberikan sinyal atau isyarat bagi investor dalam
pengambilan keputusan investasi yang dimana perusahaan dengan sengaja
memberikan sinyal pada pasar. Pada saat informasi diumumkan dan pelaku pasar
mendengar informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis informasi
tersebut apakah sebagai sinyal baik atau sinyal buruk. Hasil dari menganalisis inilah
para pelaku pasar akan mempengaruhi permintaan dan penawaran dipasar modal.
Permintaan dan penawaran inilah yang menyebabkan harga saham dapat meningkat
atau menurun yang berimbas ke nilai perusahaan

Resource Based Theory merupakan teori yang menjelaskan tentang kinerja
perusahaan yang optimal apabila perusahaan memiliki keunggulan kompetitif
sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Keunggulan kompetitif ialah
sesuatu yang melekat pada perusahaan dan sulit untuk ditiru oleh perusahaan
lainnya. Keunggulan kompetitif didapat dengan adanya sumber daya yang dimiliki
perusahaan yang bersifat heterogen atau tidak homogen. Teori ini berasumsi bahwa
perusahaan mampu mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif melalui
impelementasi yang bersifat strategik dalam proses penciptaan nilai yang tidak
mudah ditiru oleh perusahaan lain dan tidak ada penggantinya (Barney, 1991). Pulic
(1998) berpendapat bahwa tujuan utama perekonomian yang berbasis pengetahuan
adalah menciptakan nilai tambah, untuk menciptakan nilai tambah tersebu maka
dibutuhkan ukuran yang tepat mengenai modal fisik yang berupa dana keuangan
dan potensi intelektual. Berdasarkan pendekatan Resource Based Theory dapat
disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan

Definisi koneksi politik menurut Faccio, Masulis, & McConnell (2006) adalah jika
pemegang saham otoritas atau dewan komisari atau dewan direksi adalah anggota
politikus/parlemen, atau merupakan kerabat dekat seorang politisi. Hubungan yang
dekat mencakup; (a) eksekutif puncak perusahaan atau pemegang saham terbesar
memiliki persahabatan dengan kepala negara, menteri pemerintah, atau anggota
parlemn, (b) hubungan dengan penjabat yang pernah menjabat sebagai kepala
negara atau perdana menteri di masa lalu, (c) mantan eksekutif puncak atau
pemegang saham terbesar memasuki dunia politik, (d) terdapat hubungan dengan
politisi asing. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik apabila minimal salah
satu pemegang saham utama (orang yang memiliki paling tidak 10% dari total hak
suara) atau salah satu pimpinan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua dan
seketaris) merupakan anggota parlemen, menteri atau memiliki relasi dengan
politikus atau partai politik.

Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan go public
untuk menarik investor agar menanamkan sahamnya ke perusahaan, dengan
melihat nilai perusahaan maka investor dapat mengetahui apakah dapat
menguntungkan atau tidak saham tersebut bagi investor. Menurut Rika dan
Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar. Alasannya
karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi
pemegang saham secara maksimal jika harga saham perusahaan meningkat.
Semakin tinggi harga saham, maka semakin tinggi keuntungan pemegang saham
sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham
yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai
perusahaan dapat dicapai dengan maksimun jika para pemegang saham
menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang
berkompeten dalam bidangnya, seperti manajer maupun komisaris.
Nilai perusahaan merupakan presepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya (Sujoko & Soebiantoro,
2007). Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan
meningkatkan kepercayaan pasar, tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini
namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Harga saham yang
digunakan umumnya mengacu pada harga penutupan (closing price), dan
merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar
(Fakhruddin & Hadianto, 2001, p. 67).

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang paling
tidak 10% kepemilikan dikendalikan oleh salah satu pemegang saham (yaitu, CEO,
presiden, wakil presiden atau sekretaris) yang mana dari salah satunya merupakan
anggota parlemen, baik itu menteri (termasuk perdana menteri), atau kepala negara
(yaitu, diktator, presiden, Raja atau Ratu), ataupun yang memiliki ‘keterikatan erat’
dengan politisi papan atas, (Faccio, 2006). Koneksi politik sendiri merupakan
sebuah keterlibatan politik didalam keberlangsungan sebuah usaha, yaitu hubungan
antara pemerintah, pejabat, dan pemegang saham. Hubungan ini dapat didefinisikan
menjadi dua bagian yaitu hubungan langsung dan tidak langsung. Hubungan
langsung yang dimaksud adalah hubungan kekerabatan antara dewan direksi,
pemegang saham, dan para politisi maupun pemangku jabatan. Sedangkan
hubungan tidak langsung yang dimaksud adalah sebuah hubungan kontribusi pada
kegiatan kampanye dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan tertentu,
(Bianchi dan Viana, 2014).
Di Indonesia ada banyak perusahaan-perusahaan yang masuk kedalam
kategori PCF (Politically Connected Firm). Seperti PT. MNC Investama, Tbk, PT
Global Mediacom, Tbk, PT MNC Sky Vision, Tbk, dan PT Media Nusantara Citra,
Tbk yang dipimpin oleh Hary Tanoesoedibjo yang juga menjabat sebagai ketua
umum partai Perindo, PT Bank QNB Indonesia yang dipimpin oleh Erwin Aksa
yang merupakan anggota partai Golkar, PT Toba Bara Sejahtera, Tbk milik Luhut
Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan
masih banyak perusahaan-perusahaan lainnya.
Dalam kegiatan perdagangan saham oleh investor peristiwa politik tentu
sangat mempengaruhi. Salah satu peristiwa yang dimaksud adalah peristiwa
pemilihan presiden pada tahun 2019. Peristiwa ini menjadi salah satu ajang bagi
perusahaan-perusahaan untuk melancarkan koneksi politik dengan koalisi unggulan
yang diharapkan dapat memenagnkan pemilihan presiden.

Manajer keuangan harus menentukan tujuan yang perlu dicapai dalam hal
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan. Keputusan keuangan
yang dimaksud adalah hal yang berkatan dengan peningkatan nilai perusahaan.
Nilai perusahaan sendiri merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon
pembeli apabila perusaahaan tersebut dijual, (Dewi dan Wirajaya, 2013).
Sedangkan menurut Sambora Dkk (2014), nilai perusahaan adalah presepsi
investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan
harga saham. Harga saham yang meningkat sejalan dengan meningkatnya nilai
perusahaan, pun sebaliknya jika harga saham jatuh sejalan dengan menurunnya
nilai dari perusahaan. Kepercayaan investor berkaitan dengan ekspektasi return di
masa yang akan datang dari perusahaan juga ikut meningkat seiring dengan naiknya
harga saham di pasaran. Hal ini dikarenakan semakin tinggi harga saham yang
beredar maka artinya semakin makmur para pemegang saham. Disamping itu,
peningkatan harga saham juga menunjukkan kinerja yang baik dari perusahaan itu
sendiri sehingga mendorong para investor lainnya untuk berinvestasi pada
perusahaan tersebut.

 

pertama kali di kemukakan oleh seorang ahli ekonomi yaitu James Buchanan pada tahun 1950-an. Buchanan mengemukakan bahwa teori pilihan publik pada dasarnya merupakan perangkat dan metode pendekatan yang telah dikembangkan ke tingkat analitik yang cukup canggih, dan menerapkan perangkat dan metode ini ke sektor politik pemerintah, atau ke ekonomi publik (Buchanan, 1999). Jika ekonomi dapat menjelaskan fenomena pasar, yaitu pertemuan antara penjual dan pembeli, maka ekonomi politik baru juga bisa menjelaskan konsep politik pasar. Pasar dalam ekonomi diatur oleh hukum dasar, yaitu tatanan spontan. Sementara itu, pasar politik digunakan sebagai konsep untuk menjelaskan pertukaran antara politik partai dan pemilih dan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Dasar dari pasar politik adalah aturan main yang konstitusional dan demokratis, bukan atas dasar kekuasaan (Siregar dan Albintani, 2018).

Di dalam Caporaso dan Levine (1993) dijelaskan bahwa teori pilihan publik berfokus pada pilihan individu, yaitu perilaku maksimalisasi dari pilihan yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Buchanan sebagaimana dituliskan didalam (Rachbini, 2006) menyebutkan bahwa terdapat dua pendekatan teori pilhan publik, yaitu: pendekatan Catalaxy dan pendekatan Home Economicus. Pendekatan Catalaxy disebut juga sebagai ilmu pertukaran. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pilihan publik bergantung pada supply dan demand. Dimana hal yang dimaksud supply disini adalah penawaran kebijakan publik oleh oknum politik kepada masyarakat, dan demand nya adalah para masyarakat yang memilih untuk membeli kebijakan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan pendekatan Home Economicus atau biasa juga dikenal sebagai pendekatan konsep manusia ekonomi, adalah pendekatan yang menyebutkan bahwa kelangkaan sumber daya yang tersedia membuat manusia cenderung untuk memanfaatkan ‘kemampuan’ yang ia punya dan hal tersebut bergantung pada pilihan individu masing-masing. Dalam konteks politik hal ini berlaku ke masyarakat yang mengatur suara kepada politisi untuk mendapatkan keutungan kebijakan yang diinginkan, sedangkan dari pihak politisi mereka memanfaatkan ‘kemampuannya’ untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu agar supaya kembali dipilih untuk menjabat. Hal ini sematamata dilakukan karena ada dorongan berupa jabatan tinggi, gaji tinggi, reputasi di mata publik, dan kekuasaan untuk mengatur birokrasi. Secara garis besar Teori Pilihan Publik membahas tentang keuntungan yang didapat sebagai akibat dari pilihan yang diambil dari seorang individu.

Adapun individu yang dimaksud disini adalah para pemain politik, baik itu anggota partai politik, pimpinan partai politik, dan orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan, serta dewan direksi maupun pemimpin sebuah perusahaan. Dari hal tersebut diketahui bahwa terdapat hubungan mutualisme dari pilihan yang diambil oleh individu-individu tersebut mengingat individu-individu ini membentuk sebuah kelompok dan berjalan ke tujuan yang sama. Kelompok individu yang terdiri dari pengusaha-pengusaha dan sekumpulan orang-orang partai politik ini bersatu menjadi sebuah koalisi dengan satu kepentingan, yaitu kemenangan dari kandidat pimpinan di pemerintahan baik itu tingkat daerah maupun Negara. Hal ini sejalan dengan penelitian ini dimana pada pemilihan presiden tahun 2019 terdapat dua koalisi bertanding yaitu Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Koalisi Indonesia Adil Makmur (KIAM) yang tentunya diusung oleh partai politik dan kumpulan pengusaha. Para pengusaha tersebut membiayai pencalonan para kandidat koalisi dan tentunya mengharapkan kemenangan dari kandidat yang diusung. Para pengusaha tersebut mengharapkan keuntungan terhadap perusahaan mereka dari menangnya kandidat koalisi tersebut. Salah satu keuntungan yang dimaksud adalah peningkatan nilai perusahaan yang dilihat dari meningkatnya harga saham. Caporaso dan Levine (2008) mengungkapkan bahwa sistem mutualisme ini lebih dikenal dengan istilah free ride atau membonceng geratis, yang mana bisa saja terjadi dengan syarat kandidat koalisi yang didukung memenangkan jabatannya. Hal ini sangat mungkin dilakukan di pemilihan presiden mengingat kemenangan presiden ini tentunya akan menimbulkan dampak yang besar baik dari kandidat itu sendiri maupun dari orang-orang dibalik kemenangan kandidat tersebut.

(Suwito & Herawaty, 2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan
umumnya dibagi dalam 3 katergori, yaitu perusahaan besar (large firm),
perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm)
berdasarkan total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata
tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Perusahaan yang memiliki total aset
tinggi biasanya juga memiliki kegiatan atau operasional yang lebih banyak.
Sehingga operasional tersebut akan menimbulkan rumitnya transaksi yang
kemudian dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan tindakan tax
avoidance.Karena itu, diperkirakan semakin besar ukuran perusahaan maka
semakin besar pula kemungkinan melakukan tax avoidance (Rizaldi, 2017).
Hasil penelitian dari Putri & Putra, (2017) menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap tindak tax avoidance yang dilakukan
oleh perusahaan, pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh
(Waluyo et al., 2015). Perusahaan yang dikelompokkan dalam ukuran besar
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi lebih stabil dan lebih mampu
dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan berukuran kecil. Munculnya laba
yang tinggi, akan dibarengi dengan makin tingginya beban pajak yang diperoleh
perusahaan. Untuk menghindari pengeluaran yang besar akibat beban pajak yang
tinggi, perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar akan tinggi untuk
melakukan tindakan penghindaran pajak. Sejalan dengan aset yang besar dapat
menimbulkan beban depresiasi dan amortisasi yang berpengaruh terhadap
berkurangnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Profitabilitas adalah pengukuran kemampuan kinerja perusahaan dalam
menghasilkan laba untuk masa mendatang yang merupakan indikator dari
penjualan,modal,dan total aktiva (Suardana, 2014).Rasio dari profitabilitas yaitu
Return On Asset (ROA) yang merupakan suatu indikator yang mencerminkan
tinggi rendahnya profitabilitas dan performa keuangan yang ada pada perusahaan.
Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan
dengan menggunakan total asset yang dimilikinya. Apabila perusahaan
mempunyai nilai ROA yang tinggi maka dikategorikan perusahaan tersebut
mempunyai performa keuangan yang baik karena dapat mengelola aset secara
maksimal untuk meningkatkan laba perusahaan (Cheisviyanny & Rinaldi, 2015).
Ketika laba perusahaan yang diperoleh tinggi maka pajak penghasilan dari laba
tersebut juga tinggi, sehingga memungkinkan perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak akibat
dari laba perusahaan yang diperoleh tinggi.Semakin tinggi nilai ROA yang
terdapat di perusahaan, semakin besar pula perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh Cheisviyanny &
Rinaldi (2015) dan Dewinta & Setiawan (2016) yang mengatakan bahwa
profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dengan kata lain
semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan
dalam melakukan penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak akibat
dari laba perusahaan yang tinggi.

Perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah mempunyai
ikatan secara politik yang disebut juga dengan perusahaan berkoneksi politik
(Pranoto & Widagdo, 2015). Ada atau tidaknya perusahaan mempunyai koneksi
politik dapat dilihat dari kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.
Oleh karena itu,koneksi politik memberikan manfaat terhadap perusahaan yang
memiliki ikatan secara politik dan pendekatan terhadap politisi atau pemerintah .
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017)
perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah baik itu
pemerintah daerah maupun pusat memiliki tindakan penghindaran pajak yang
tinngi. Rata-rata perusahaan yang mempunyai hubungan kedekatan dengan
pemerintah menggunakan kedekatannya tersebut untuk melakukan penghindaran
pajak dengan cara menurunkan pembayaran pajak baik melalui lobbying maupun
pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar dari pemerintah (Utari & Supadmi,
2017)

Memaksimalkan pembiayaan modalnya dengan hutang dibanding dengan
menjual saham, sehingga perusahaan harus membayar bunga hutang yang dapat
mengurangi laba sebelum pajak, sehingga dengan leverage yang tinggi
mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Rasio
leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa pendanaan aset dari hutang cukup
besar. Hutang menimbulkan beban hutang yang mengurangi jumlah pajak yang
dibayarkan perusahaan (Natalya, 2018).
. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai
ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan
perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai
asetnya dengan modal sendiri. Penggunaan rasio leverage dilakukan karena
perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak sekaligus mempertahankan
jumlah saham beredar dari perusahaan. Ketika terjadi pembiayaan dengan hutang
maksimum, perusahaan juga memperoleh penghematan pajak yang optimal.
Karena dengan cara tersebut diindikasikan perusahaan berusaha untuk melakukan
penghindaran pajak dengan cara melakukan memaksimalkan pembiayaan
modalnya dengan hutang dibanding dengan menjual saham, sehingga perusahaan
harus membayar bunga hutang yang notabenenya dapat mengurangi laba sebelum
pajak, sehingga dengan leverage yang tinggi mempengaruhi perusahaan
melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pembayaran pajak yang terjadi di perusahaan dapat dipengaruhi oleh
intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap ini dalam bentuk investasi
yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikian aset
tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena
adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Akibat depresiasi yang
terjadi pada aset memungkinkan aset tetap perusahaan dapat memotong pajak
(Dharma & Ardiana, 2016).Perusahaan dengan aset tetap yang tinggi bukan
semata-mata hanya berfokus untuk menurunkan beban pajak.Namun dengan
perusahaan memiliki aset tetap yang tinggi berguna untuk meningkatkan kegiatan
operasional yang ada di perusahaan tersebut. (Darsono & Muzakki, 2015)

Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dilihat
dari tindakan perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan juga
kestabilan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivitas prekonomian yang
terjadi di perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat
dari total jumlah penjualan, total aktiva perusahaan,rata-rata tingkat penjualan dan
nilai pasar saham. Biasanya, perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses
yang mudah dan luas untuk memperoleh pinjaman dan pendanaan dari luar untuk
mengembangkan usaha guna bertahan dalam persaingan industry (Waluyo, Basri,
& Rusli, 2015). Ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori, yaitu large firm,
medium firm, dan small firm. Semakin besar total asset perusahaan berarti
semakin besar pula ukuran perusahan.

Profibilitas merupakan salah satu rasio pengukur kinerja dan menilai
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan mendapatkan keutungan
dalam periode tertentu pada tingkat penjualan,modal saham dan asset perusahaan
Suardana (2014). Penggunaan rasio ini untuk menunjukkan efisiensi perusahaan
dalam mengelola laba yang dihasilkan dari pendapatan investasi dan penjualan.
Profitabilitas juga diperlukan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa
lalu agar kedepannya dapat menjadi pertimbangan dengan tujuan agar kinerja
perusahaan semakin baik (Kurniasih, T. Sari, 2013). Profitabilitas dapat diukur
dengan menggunakan rasio Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA)
adalah rasio profitabilitas dengan mengukur dan membandingkan laba yang
diperoleh perusahaan dibagi dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan.
Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh
perusahaan. Sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan
melakukan penghindaran pajak yang tinggi guna untuk meminimalkan
pembayaran pajak perusahaan (Cahyono et al., 2016)

Menurut Facio (2006), perusahaan yang memiliki koneksi apabila
setidaknya salah satu pemegang saham besar atau salah satupimpinan perusahaan
baik itu CEO, presiden, wakil presiden maupun sekretaris adalah anggota
parlemen, menteri atau orang yang berkaitan dengan politikus atau partai politik .
Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak
biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil.
Terdapat beberapa keuntungan timbal balik jika perusahaan mempunyai hubungan
politik yaitu mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, mempermudah kontrak
bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban
peraturan (Chaney, Faccio, & Parsley, 2011). Adhikari et al., (2006)
mendefinisikan perusahaan yang memilii koneksi politik dilihat dari sisi ada
tidaknya kepemilikan langsung dari pemerintah pada perusahaan. Perusahaan
yang terkoneksi politik ialah perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan
secara politik atau mengusahakan agar memiliki kedekatan dengan politisi atau
pemerintah (Purwoto, 2011). Dengan demikian, koneksi politik dipercaya
dapatmemberikan manfaat lebih bagi kedua belah pihak.
Menurut Sudibyo dan Jianfu (2016) dalam (Ferdiawan & Firmansyah,
2017) eskalasi penghindaran pajak perusahaan yang terkoneksi politik akan lebih
besar jika mereka mempunyai aktivitas luar negeri sebagai perusahaan
multinasional (MNC).

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban- kewajiban jangka panjangnya. Leverage atau rasio solvabilitas
merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan
pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai
dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi
mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.
Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak
membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012).
Socio dan Nigro (2012) dalam Ardyansah (2014) menyebutkan
karakteristik tingkat perusahaan dan hubungan dengan leverage bervariasi sesuai
dengan pandangan yang berbeda dari teori keuangan, yaitu:
1. The trade-off theory
Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memilih leverage yang
optimal setelah membandingkan kerugian dan keuntungan yang akan
diperoleh dengan utang atau ekuitas.
2. The pecking order theory
Teori ini berhubungan dengan masalah informasi asimetris yang
menegaskan bahwa nilai optimal leverage tidak ada.
Besar kecilnya utang yang dimiliki perusahaan akan sangat
berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang dibayar. Hal ini
dikarenakan biaya bunga dapat dikurangkan dalam menghitung pajak,
sehingga utang dapat mempengaruhi secara langsung effective tax rate
perusahaan.

Aset tetap pada perusahaan meliputi peralatan,mesin,pabrik,bangunan dan
berbagai property lainnya. Intensitas asset tetap merupakan banyaknya investasi
yang dilakukan oleh perusahaan terhadap asset tetap perusahaan dengan
membandingkan total asset yang ada di perusahaan (Darsono & Muzakki, 2015).
Aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan ketika asset yang ada pada
perusahaan mengalami penyusutan, maka beban pajak perusahaan akan
berkurang. Dalam laporan keuangan perusahaan, aset tetap yang mengalami
penyusutan akan menjadi biaya penyusutan. Ketika perhitungan penghasilan pajak
perusahaan, biaya penyusutan tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan
perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, semakin kecil biaya pajak terutang
yang harus dibayarkan (Dharma & Ardiana, 2016). Dengan biaya penyusutan,
perusahaan khususnya manajemen bisa meningkatkan pemberian kompensasi
karena telah menigkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Harry Graham Balter (n.d) penghindaran pajak adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau
bahkan menghapus semua utang pajak yang ada dengan suatu cara tertentu yang
tidak melanggar Undang-Undang perpajakan. Banyak cara yang dilakukan sebuah
lembaga atau perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, baik
yang masih sesuai dengan ketentuan perpajakan (lawful) yaitu perusahaan yang
melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang
terutang dengan mencari kelemahan peraturan dan tanpa melanggar peraturan
perpajakan ataupun dengan melakukan tindakan yang melanggar peraturan
perpajakan (unlawful) yang disebut dengan penggelapan pajak (tax evasion)
(Mangoting, 1999).
Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk
meminimalisasi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara legal.
Walaupun bersifat legal, pemerintah tetap tidak menginginkan perusahaan
melakukan penghindaran pajak karena dapat mengurangi pendapatan negara dari
sektor pajak (Darmawan & Sukartha, 2014)
Kelemahan peraturan yang terdapat pada undang-undang adalah dasar
untuk melakukan penghindaran pajak. Kelemahan yang ada pada peraturan
undang-undang biasanya disebabkan karena kesengajaan pembuat undang-undang
dan ketidaksengajaan pembuat undang-undang. Seperti antara pemerintah dengan
parlemen, yang dimana parlemen bekerja sama dengan beberapa pihak yang
mempunyai kepentingan sehingga pemerintah dan parlemen saling bertolak
belakang antara satu dengan lainnya sehingga masing –masing pihak bebas dalam
menafsirkan undang-undang tersebut sesuai dengan kepentingan (Penghindaran
pajak, 2018)
Dalam penelitian Astuti & Aryani (2016) ada beberapa cara yang
dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak ,yaitu :
1. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri
manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.
2. Mengakui beban modal sebagai pembelanjaan operasional dan laba bersih
sehingga dapat mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Menampakkan laba dari aktifitas operasional sebagai laba dari modal
sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
4. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga dapat
mengurangi laba bersih perusahaan.

Agensi Teori adalah penataan kelola sebuah kontrak dengan baik antara
kepentingan prinsipal dan agen ketika terjadi ketidakseimbangan kepentingan
dalam pengambilan keputusan. Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam
Setyawati (2010) mengatakan konsep teori agensi muncul dari perluasan satu
individu pelaku ekonomi informasi menjadi dua individu. Didalam perusahaan
yaitu kontrak kerja yang mempunyai implikasi pada teori akuntansi keuangan,
terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan yang merupakan pihak
prinsipal dan manajemen puncak adalah pihak agen yang bekerja pada perusahaan
atas nama kepentingan pemilik.Teori Agency muncul ketika kepentingan hak dan
kewajiban pihak principal dan agen tidak seimbang dalam memperhitungkan
kemanfaatan secara keseluruhan (Arifah, 2012).
Masalah yang sering terjadi antara pihak manajemen (agent) dan pemilik
(principal) sehingga menimbulkan perbedaan kepentingan terletak pada manfaat
dan pemeberian insentif kepada pihak manajemen (agent) selaku penerima
(Sunarto, 2009). Seorang manajer bisa bertindak tidak memaksimalkan usahanya
karena adanya pemisah antara pengendalian perusahaan dengan kepemilikan.

Menurut Francis et al., (2012) dalam Butje dan Elisa (2014) hubungan politik yang
dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam
memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin
agresif dalam menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya transparasi laporan
keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparasi laporan keuangan dapat digantikan
oleh peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki
hubungan politik dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat tax
avoidance yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak
memiliki koneksi politik. Hal ini disebabkan karena rendahnya risiko pemeriksaan pajak pada
perusahaam yang memiliki hubungan politk sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam
melakukan manajemen laba dan agresivitas pajak.

Pajak sebagai variabel moderasi
Chen et al., (2010) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa perusahaan keluarga
cenderung memiliki masalah keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayortitas dan
minoritas, yang mana hal ini akan ditunjukan dengan perilaku pengendali yang melakukan
ekpspropriasi terhadap minoritas. Tindakan tersebut akan meningkatkan potensi biaya yang akan
timbul seperti potensi diskon harga saham oleh pemegang saham luar, biaya pinalti ataupun
biaya reputasi jika tindakan tersebut terdeteksi. Hal ini menjadikan insentif untuk mendapatkan
tax saving dari penghindaran pajak menjadi potensial untuk menyeimbangkan biaya tersebut.
Selain itu, tindakan ekspropriasi tersebut juga dapat disamarkan dengan melakukan manajemen
laba dengan pengunaan transaksi yang kompleks. Penggunaan transaksi yang kompleks menurut
Desai (2004) dalam Stanley (2016) merupakan cirri aktivitas pajak agresif. Sehingga tindakan
pajak agresif berfungsi sekaligus menyamarkan praktik manajemen laba. Penelitian Murniati
(2012), menjelaskan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pajak agresif.
Perusahaan yang didominasi oleh keluarga dimungkinkan memberikan posisi pada anggota
keluarga di bagian manajerial sehingga dapat mengutamakan kepentingannya. Hal ini dapat
menyebabkan praktik manajemen laba dan manipulasi data lainnya pada perusahaan. Sejalan
dengan penelitian Martani (2010) bahwa perusahaan keluarga di Indonesia memiliki pengaruh
positif terhadap tindakan pajak agresif, hal ini bisa disebabkan bahwa di Indonesia menganut
sistem self assessment, juga penelitian Putri (2014) yang menyatakan manajemen laba adalah
alat tindakan pajak agresif.
Wirawan dan Sukartha (2017) pada penelitiannya menjelaskan jika manajemen
perusahaan dapat dipengaruhi oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham mayoritas yang
merupakan keluarga, maka memungkinkan para manajer perusahaan untuk bertindak sesuai
keinginan pemilik, termasuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi biaya politik
perusahaan.
Chen et al., (2010) dalam Stanley (2016) menyatakan bahwa manfaat dan biaya dari
tindakan pajak yang agresif akan lebih tinggi dirasakan oleh perusahaan keluarga. Konflik yang
ada di dalam perusahaan dinyatakan lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Selain itu,
keluarga sebagai pemilik mayoritas sebuah perusahaan tentu memiliki kuasa atau hak suara yang
lebih besar daripada pemilik saham lainnya. Hal ini membuat keluarga pemilik perusahaan dapat
menentukan arah kebijakan yang akan diambil perusahaan.

Hubungan politik antara perusahaan dengan pemerintah terbukti memiliki beberapa
keuntungan bagi perusahaan. Menurut Francis et al., (2012) dalam Butje dan Elisa (2014)
hubungan politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti
kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat
perusahaan makin agresif dalam menerapkan tax planning yang berakibat pada menurunnya
transparasi laporan keuangan. Fisman (2001) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa
hubungan politik dapat menjadi sumber daya perusahaan yang berharga bila diasosiasikan
dengan nilai reputasi dan fungsi proteksi yang dibangun karena adanya hubungan politik
tersebut.
Pernyataan Fisman (2001) diatas sejalan dengan Chaney (2011) dalam Fatimah (2012)
bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik merasa aman dari sanksi atau hukuman jika
melaporkan laporan keuangan dengan kualitas rendah. Dampaknya adalah perusahaan akan lebih
care less dalam hal menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mengakibatkan
tingginya manajemen laba.

Menurut Fan dan wong (2002) dalam Adiarti (2015), bila mayoritas kepemilikan suatu
perusahaan berada di tangan keluarga akan menimbulkan pemegang saham pengendali keluarga
memiliki insentif untuk menurunkan kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini, keluarga
memiliki kemampuan dan insentif untuk mengelola kebijakan pelaporan keuangan dan
menentukan bagaimana informasi ditampilkan kepada publik dimana pengarahan kebijakan ini
akan disesuaikan dengan kepentingan pribadinya.
Choi et al, (2007) dalam Adiarti (2015) mengemukakan bahwa sebagai pemegang saham
pengendali, pihak keluarga memiliki insentif untuk mengarahkan kebijakan yang memberikan
keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali. Terdeteksinya aktivitas ekspropriasi dapat memicu timbulnya intervensi baik dari
pemegang saham non pengendali, analyst, maupun regulator. Untuk menghindari risiko ligitasi
tersebut, keluarga melalui keleluasaan dalam menentukan jabatan dan anggota manajemen
perusahaan akan termotivasi untuk menutupi tindakan ekspropriasinya dengan menurunkan
kualitas pengungkapan laporan keuangan dan praktik manajemen laba.

Metode yang digunakan untuk pendeteksian manajeme laba ini mengikuti model yang
dikembangkan oleh Jones (1991) yang dikenal sebagai (Modified Jones Model), yang merupakan
modifikasi dari Jones Model.
Menurut Sri Sulistyanto (2008:225) menyatakan bahwa “…Model Jones Modifikasi
(Modified Jones Model) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk
mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones
untuk menentukan destrectionary accrual ketika disrection melebihi pendapatan.”

Zimmerman (1986) dalam Sulistyanto (2008:89), terdapat tiga hipotesis utama dalam
Positive Accounting Theory yang dapat dijadikan dasar dalam pengembangan motivasi
manajemen laba yaitu:
1. Bonus Plan Hypothesis
Menyatakan bahwa manajemen yang merencanakan untuk mendapatkan bonus
dalam jumlah besar akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat
meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. Hal ini dikarenakan
indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola perushahaan cenderung
dikaitkan dengan besarnya pendapatan dan meningkatnya asset dari tahun
sebelumnya.
2. Debt (equity) hypothesis
Menyatakan ketika perusahaan memiliki rasio debt to equity yang besar, maka
pihak manajemen akan mengatur jumlah laba yang dihasilkan. Dalam konteks
perjanjian hutang, manajemen akan berusaha mengelola dan mengatur laba agar
kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda
hingga tahun berikutnya.
3. Political Cost Hypothesis
Menjelaskan bahwa dibandingkan dengan perusahaan kecil, maka perusahaaan
besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat menurunkan laba
yang dilaporkan. Hal ini berkaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh
pemerintah seperti tarif pajak progresif, atau kewajiban lain untuk turut serta
menjaga kelestarian lingkungan dalam program Corporate Social Responsibility.

Manajemen laba didefinisikan oleh Healy dan Wahlen (1999) dalam Stanley (2016:15)
sebagai “… suatu hal judgemental tentang pengaturan transaksi untuk mengubah laporan
keuangan demi mengelabui stakeholder mengenai performa perusahaan yang ekonomis atau
untuk mempengaruhi kontrak yang bergantung pada angka akuntansi”.
Menurut Wasilah (2004) dalam Stanley (2016:16) manajemen laba merupakan “… proses
secara sadar dilakukan oleh manajemen, tetapi masih dalam batasan yang diijinkan oleh Standar
Akuntansi Keuangan untuk melaporkan laba pada tingkatan yang diinginkan”.
Manajemen laba menurut Scott (2012) dalam Stanley (2016:16) dapat dilihat dari dua
perspektif yaitu perspektif kontraktual dan perspektif pelaporan keuangan. Dari perspektif
kontraktual, manajemen laba berfungsi untuk melindungi perusahaan dari keadaan yang tidak
dapat diduga agar kontrak yang biasanya tetap dapat terus terjaga. Sedangkan dari perspektif
pelaporan keuangan, manajemen laba berfungsi untuk mempengaruhi harga saham, dimana
perusahaan dapat menciptakan kesan laba yang stabil dan bertumbuh atau sebaliknya untuk
menghindari kewajiban kepada pemerintah.
Roychowdhury (2006) dalam Adiarti (2015:24) mendefinisikan manajemen laba sebagai
“… penyimpangan dari aktivitas normal perusahaan yang bertujuan untuk mengelabui
sekumpulan stakeholder dalam menerjemahkan kinerja perusahaan”.
Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli di atas dapat disimpul

Laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk formal atas pertanggungjawaban manajemen
kepada pemilik perusahaan atas kinerja perusahaan selama periode fiscal. Dechow et al, (2010)
dalam Adiarti (2015:19) mengemukakan bahwa “… laporan keuangan pada hakikatnya harus
mampu menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode
berjalan”. Oleh karena itu, keandalan laporan keuangan dapat diukur dari relevansi informasi
yang disajikan terhadap pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang relevan adalah
ketika laporan tersebut dapat membuat pengguna laporan keuangan menghasilkan keputusan
yang berbeda. (Adiarti, 2015:20).
Pentingnya fungsi laporan laba untuk pengambilan keputusan inilah yang menjadi
pertimbangan baik dari perusahaan maupun pihak investor. Perusahaan harus mampu
melaporkan laba perusahaan sebagai cerminan dari kinerja perusahaan, dan pihak investor juga
harus mampu dalam menilai sebuah perusahaan dari laporan keuangan perusahaan tersebut.
Kualitas laba menjadi hal penting dalam pertimbangan ini.
Kualitas laba menurut Amilin (2008) dalam Handoyo (2011) dapat ditentukan dengan
“… mengacu pada nilai yang menunjukan seberapa besar laba tersebut dapat menghasilkan uang
kas”.
Sedangkan menurut Grahita (2001) dalam Handoyo (2011) laba akuntansi yang
berkualitas dapat didefinisikan sebagai “… laba yang mempunyai sedikit gangguan persepsi
didalamnya, dan dapat mencerminkan kinerja keuangan yang sesunggunya”.
Melanjutkan definisi di atas, Leisa Jang (2007) dalam Handoyo (2008) menyatakan
bahwa “… semakin besar gangguan persepsi yang terkandung dalam laba akuntansi, maka
semakin rendah kualitas laba akuntansi tersebut”.

1. Laba kotor
Menurut Subramanyam (2005:120) laba kotor merupakan “… pendapatan dikurangi
harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi
beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok
penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.”
2. Laba operasi
Menurut Skousen (2004:243) laba operasi merupakan “…mengukur kinerja operasi
bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba
kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukan seberapa efisien dan efektif
perusahaan melakukan aktivitas operasinya.”
3. Laba sebelum pajak
Laba sebelum pajak menurut Subramanyam (2005:25) merupakan “…laba dari
operasi berjalan sebelum cadangan pajak penghasilan.”
4. Laba bersih
Laba bersih menurut Subramanyam (2005:25) merupakan “…laba dari bisnis
perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.”

Subramanyam (2012:109) menyatakan bahwa laba merupakan “… ringkasan hasil bersih
aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan serta
informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar uang”.
Selanjutnya Mahmud M. Hanafi (2010:32) mengatakan bahwa laba merupakan “…
ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara
pendapatan dan biaya”.
Sedangkan menurut Lailan Paradiba (2015) dalam Sri Ayu (2017:63) laba adalah “…
item laporan keuangan mendasar dan penting yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai
konteks”.
Harahap (2009:113) mengemukakan bahwa laba memiliki definisi “… kelebihan
penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi”.

Frank et al.,(2009) dalam Stanley, (2016) Agresivitas pajak didefinisikan sebagai “…
tindakan yang dilakukan manajemen dalam mengurangi laba kena pajak melalui perencanaan
pajak dengan cara tax avoidance dan tax evasion.”
Perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion terletak pada cara yang digunakan. Tax
avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah pajak dalam peraturan, sehingga sah di
depan hukum (Dyreng et al, 2008 dalam Stanley, 2016), contohnya wajib pajak berusaha untuk
membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran
interpretasi hukum pajak dan berusaha agar pembayaran pajak ditunda. Namun, tax evasion
dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum, contohnya wajib pajak sengaja tidak
melaporkan sebagian atau seluruh penghasilanya dalam SPT atau membebankan biaya-biaya
yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban
pajak. Dalam penelitian ini, penggunaan agresivitas pajak mengcau pada tax avoidance ataupun
perencanaan pajak yang tidak mengindikasikan aktivitas tidak patut.
Menurut Budiman dan Setiyono (2012) dalam Sri Ayu (2017:56) penghindaran pajak (tax
avoidance) merupakan “… usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban
pajak dengan tidak melanggar Undang-undang atau aturan lain yang berlaku.”
Penghindaran pajak menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151) adalah “…
upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam Undang-undang
perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.”
Menurut Hary graham dalam Siti Kurnia (2010:147) penghindaran pajak adalah “…
usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan celah pajak namun yang tidak melanggar peraturan
peundang-undangan perpajakan.”
Sedangkan menurut Robert H. Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147)
penghindaran pajak (tax avoidance) adalah “… cara mengurangi pajak yang masih dalam batas
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui
perencanaan perpajakan.”

Agresivitas memiliki kata dasar agresi yang merupakan salah satu bentuk perilaku yang
dimiliki oleh setiap orang. Berkowitz (1993) dalam F.Podungge (2014) mengemukakan bahwa
secara umum agresi merupakan “… segala bentuk perilaku yang bertujuan untuk menyakiti
orang lain baik secara fisik maupun psikis.”
Baron dan Byrne (1994) dalam F. Podungge (2014) bahwa “… perilaku agresif adalah
perilaku individu yang berutujuan untuk melukai atau mencelekakan individu lain yang tidak
menginginkan datangnya tingah laku tersebut.”
Krahe, (1997) dalam Hanurawan, (2010:83) mengemukakan bahwa “… pengalaman
frustrasi seseorang dapat menyebabkan timbulnya keinginan untuk bertindak agresi mengarah
pada sumber-sumber eksternal yang menjadi sebab frustrasi dan keinginan itu akhirnya dapat
memicu timbulnya perilaku agresi secara nyata.”

Tata cara Pemunugutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:8):
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata (riel stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai
kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak
yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru
dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
b. Stelsel anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undangundang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah
pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir
tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan
pada keadaan yang sesungguhnya.
c. Stelsel campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan,
kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang
sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada
pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya
jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak
yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam
negeri.
b. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas kebangsaan
d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 Wajib Pajak bersifat pasif.
 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri.
 Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang.
 Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk
memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri-cirinya:
 wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak
ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. dalam Mardiasno (2016:1) mendefinisikan bahwa pajak
merupakan “… iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Waluyo (2011:2) menjelaskan bahwa pajak adalah “… prestasi yang dipaksakan sepihak
oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum)
tanpa adanya kontraprestasi da semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran.”
M.J.H Smeets dalam Sukrino Agoes (2014:6) mengemukakan bahwa pajak adalah “…
prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dipaksakan,
tanpa adanya kontraprestasi yang ditunjukan secara individual; maksudnya untuk membiayai
pengeluaran pemerintah.”
Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai “… kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, denga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat.”

Faccio (2006) dalam Sriayu (2018) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki
hubungan politik memiliki tiga sumber potensi manfaat yaitu :
1. Akses istimewa ke kredit,
2. Diskon pajak,
3. Kekuatan pasar.

Purwoto (2011:7) mengemukakan bahwa “… perusahaan berkoneksi politik ialah
perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan
adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.”
Faccio (2006:369) dalam Andriana dan Yeterina (2016) Menjelaskan bahwa
“…Perusahaan dapat dikatakan memiliki hubungan politik apabila paling tidak salah satu dari
pimpinan perusahaan, pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak
suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki), atau kerabat mereka pernah atau sedang
menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, atau pengurus partai yang menjadi
perwakilan di parlemen.”
Adhikari (2006:538) juga menjelaskan bahwa “… hubungan politik suatu perusahaan
dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan.”

Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani yaitu “Polis” yang artinya sama
dengan kota atau negara kota. Diambil dari kata polis tersebut timbul istilah lain yaitu polite
yang berarti warga negara dan Politicos yang berarti kewarganegaraan, dan selanjutnya orangorang Romawi mengambil isitilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara sebagai
kemahiran tentang masalah-masalah kenegaraan.
Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengetahuan mengenai
ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Berikut
pengertian politik menurut beberapa ahli yaitu:
Menurut Ramlan Surbakti (1999:1) bahwa definisi politik adalah “… interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang
nengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.”
Menurut F. Isjwara, (1995:42) poliitk adalah “… suatu perjuangan untuk memperoleh
kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan.”
Menurut Kartini Kartono (1986:64) bahwa politik dapat diartikan “… sebagai aktivitas
perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan
keputusan-keputusan yang berlaku di tengah masyarakat.

Hubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kontak atau ikatan
atau pertalian (keluarga, persahabatan, dan sebagainya). Dalam bahasa Inggris hubungan disebut
connection atau dalam bahasa Indonesia disebut koneksi. Koneksi menurut KBBI adalah
hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan).
Menurut Tams Jayakusuma (2001:25), hubungan adalah “… suatu kegiatan tertentu yang
membawa akibat kepada kegiatan yang lain. Selain itu arti kata hubungan dapat juga dikatakan
sebagai proses, cara atau arahan yang menetukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu
yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya”.

Kepemilikan keluarga didefinisikam sebagai “…presentase kepemilikan saham
perusahaan oleh anggota keluarga, dimana kepentingan keluarga teradap perusahaan akan
semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah presentase saham tersebut.” Dalam penelitian
Adiarti (2015), kepemilikan keluarga diukur dengan cara menghitung presentase pengendali
akhir dan mengaitkan hubungan kekerabatan pada pengendali akhir.
Dalam penelitian Stanley (2016), perusahaan dianggap memiliki kepemilikan keluarga
apabila “…keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5%
ke atas yang wajib dicatat), kecuali perusahaan asing, perusahaan publik, negara, institusi
keuangan (seperti asuransi, dana pensiun, lembaga investasi, reksa dana) dan masyarakat yang
kepemilikan individu kurang dari 5% (tidak wajib dicatat).”
Chaney et al. (2011) dalam Adirati (2015) mendefinisikan perusahaan yang dimiliki
oleh keluarga sebagai suatu perusahaan yang “…kepemlikan terbesarnya adalah keluarga atau
terdapat kepemilikan dari seorang individu sebesar 20%.” Harijono (2013) dalam Sri Rezeki
(2015) menjelaskan kepemilikan keluarga dapat diukur dengan diukur dengan “…besarnya
jumlah saham individu ditambah jumlah saham perusahaan selain perusahaan publik,
pemerintah, manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing.”

La Porta et al. (1999) dalam Adiarti (2015) mengemukakan bahwa hampir sebagian
besar struktur kepemilikan perusahaan di luar negara Amerika Serikat memiliki struktur
kepemilikan terkonsentrasi. Terutama pada negara yang memiliki perlindungan investor yang
lemah. Penemuan ini dikonfirmasi oleh Clasessens et al. (2000) yang melakukan penelitian
terhadap struktur kepemilikan di 2.980 perusahaan terbuka di sembilan negara Asia Timur
dimana salah satunya adalah Indonesia. Claessens et al. (2000) mengidentifikasi struktut
kepemilikan dengan cara melakukan penghitungan hak arus kas dan hak kontrol yang ditelusuri
hingga mencapai kepemilikan ultimat. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa struktur
kepemilikan di Asia Timur memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana control oleh
pemegang saham pengendali diperoleh melalui melalui struktur piramida. Selain itu Claessens et
al. (2000) juga menemukan bahwa 60 % dari perusahaan yang dikategorikan memiliki struktur
kepemilikan terkonsentrasi dikontrol oleh keluarga sebagai pemilik ultimat.
Claessens et al. (2000) menemukan bahwa diantara sembilan negara bagaian yang
menjadi sampel penelitiannya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pola
konsentrasi kepemilikan control terbesar dimana kepemilikan dan kontrol tersebut didominasi
oleh keliuarga. Terkonsentrasinya struktur kepemilikan di Indonesia dilatarbelakangi oleh
dianutnya civil law sebagai pendekatan sistem hukum. Bila dikaitkan dengan besaran rasio hak
kontrol terdapat hak arus kas, Indoenesia juga merupakan salah satu negara dengan rasio terbesar
setelah Jepang dan Singapura. Claessens et al (2000) juga mengemukakan bahwa Indonesia
memiliki mekaniseme rantai kepemilikan terbesar diantara delapan negara lainnya. Dominasi
kepemilikan piramida ini akan berimplikasi pada tingginya potensi praktik ekspropriasi di
Indonesia (Diyanty, 2012).
Penelitian terhadap perkembangan kepemilikan di Asia Timur dan Indonesia kembali
dilakukan oleh Carney dan Child (2013). Dalam hasil penelitiannya, dikemukakan bahwa
kepemilikan yang terkonsentrasi pada keluarga di Indonesia adalah sebesar 57,3% atau
mengalami penurunan sebesar 11,3% dari hasil penelitian Claessens et al. (2000) (Carney dan
Child, 2013 dalam Adiarti, 2015).
Fisman (2001) dalam Stanley (2016) mengemukakan bahwa stuktur kepemilikan
terkonsentrasi di Indonesia didominasi oleh keluarga semejak era kepemimpinan keluarga
Soeharto. Semenjak era kepemimpinan Soeharto, munculah grup bisnis yang dikendalikan oleh
keluarga seperti Bob Hasan (Grup Nusamba), Liem Sioe Liong (Grup Salim), dan Prajogo
Pangestu (Grup Barito Pacific). Setelah era kepemimpinan Soeharto berakhir, munculah namanama baru di dunia binsis Indonesia seperti Abu Rizal Bakrie (Grup Bakrie), Hary
Tanoesoedibyo (Grup Bhakti atau MNC group), keluarga Widjaja (Grup Sinarmas), Mu’min Ali
Gunawan (Grup Panin), keluarga Hartono (Grup Djarum), dan Mochtar Riady (Grup Lipo).

Salah satu struktur kepemilikan yang sering dimiliki perusahaan adalah kepemilikan
individu yang biasanya dijabat oleh keluarga dalam istilah lain disebut kepemilikan keluarga.
Berikut definisi kepemilikan saham berdasarkan para ahli:
Chaney et al. (2011) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan “…perusahaan yang
dimiliki oleh keluarga sebagai suatu perusahaan yang kepemlikan terbesarnya adalah keluarga
atau terdapat kepemilikan dari seorang individu sebesar 20%.”
Chi et al (2014) dalam Adiarti (2015:36) mendefinisikan “… suatu perusahaan di miliki
keluarga apabila suatu keluarga memiliki kepemilikan akhir sebesar 10% atau lebih dan keluarga
memiliki jabatan pada jajaran direksi atau dewan komisaris.”
Kepemilikan keluarga menurut Arifin (2003) dalam Siregar Utama (2008:42) adalah
“…meliputi perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan yang terdaftar di bursa
(kepemilikan > 5%) tidak termasuk pemerintah, lembaga keuangan, atau publik.”
Sedangkan menurut Claessens, et al, (2000) dalam Warsini dan Rossietta (2013)
kepemilikan keluarga dapat diukur dengan “…besarnya presentase kepemilikan individu
ditambah presentease kepemilikan perusahaan selain perusahaan publik, pemerintah,
manajemen, institusi lembaga keuangan dan kepemilikan asing.”

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2016:6), ada beberapa jenis saham yaitu:
1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim, maka saham terbagi
atas:
a. Saham biasa (common stock), yaitu merupakan saham yang menempatkan
pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen dan hak atas harta
kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.
b. Saham preferen (preferred stock), merupakan saham yang memiliki
karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa
menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa
tidak mendatangkan hasil seperti ini dikehendaki oleh investor.
2. Dilihat dari cara pemeliharaannya, saham dibedakan menjadi:
a. Saham atas unjuk (bearer stock) artinya pada saham tersebut tidak tertulis
nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke
investor lain.
b. Saham atas nama (registered stock), merupakan saham yang ditulis dengan
jelas siapa pemiliknya, dan dimana cara peralihannya harus melalui
prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangangannya, maka saham dapat dikategorikan
menjadi:
a. Saham unggulan (blue-chip stock), yaitu saham biasa dari suatu
perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai leader di industri
sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar
dividen.
b. Saham pendapatan (income stock), yaitu saham biasa dari suatu emiten
yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata
dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.
c. Saham pertumbuhan (growth stock-well known), yaitu saham-saham dari
emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader
di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. Selain itu terdapat juga
growth stock lesser known, yaitu saham dari emiten yang tidak sebagai
leader dalam industri namun memiliki ciri growth stock.
d. Saham spekulatif (spekulative stock), yaitu saham suatu perusahaan yang
tidak bisa secra konsisten memperoleh penghasilan yang tinggi di masa
mendatang, meskipun belum pasti.

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena
memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Menurut Sapto (2006:31) saham adalah “…surat
berharga yang merupakan instrument bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau
institusi dalam suatu perusahaan.”
Menurut Husnan Suad (2008:29) saham merupakan “…secarik kertas yang menunjukan
hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek
atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang
memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya.”
Selanjutnya, menurut Fahmi (2012:81) saham merupakan “…kertas yang tercantum
dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah
dijelaskan kepada setiap pemegangnya.”

Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya
perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan
perusahaan yaitu memaksimalisasi nilai perusahaan. Berikut penulis mengemukakan beberapa
definisi kepemilikan saham yang dinyatakan oleh para ahli diantaranya:
Menurut Sugiarto (2009:59) struktur kepemilikan adalah “ …perbandingan jumlah saham
yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor.”
Menurut I Made Sudana (2011) struktur kepemilikan adalah “ …pemisahan antara
pemilik perusahaan dan manajer perusahaan, dimana pemilik atau pemegang saham adalah pihak
yang menyertakan modal kedalam perusahaan sedangkan manajer adalah pihak yang ditunjuk
pemilik dan diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengelola perusahaan.”
Menurut Kharis Raharjo (2016) dalam Rezky (2017) struktur kepemilikan adalah
“…proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, dan strukur
kepemilkan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan
pemegang saham.”

Menurut Jogiyanto (2010:387) asimetri informasi adalah “…kondisi yang menunujkan
sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”
Sejalan dengan pengertian di atas, Suwarjono (2014:584) menyatakan bahwa asimetri
adalah “…kondisi dimana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi
dibandingkan investor/kreditur.”
Selanjutnya Mamduh M. Hanafi (2014:217) mengemukakan bahwa asimetri adalah dimana
“…pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama
mengenai prospek dan risiko perusahaan, sedangkan pihak tertentu mempunyai informasi lebih
baik dibandingkan dengan pihak luar.”

 

Bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terlebih untuk perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), seringkali terjadi pemisahan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Disamping itu, untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, tanggung jawab pemilik hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya, apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik tidak akan diikutsertakan untuk menutup kerugian tersebut (Husnan dan Pudjiastuti; 2006). Jensen dan Meckling (1976) dalam Efendi (2013) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi (Agency Theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Agency Theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi (Sugiarto; 2009).

Sedangkan menurut Halim (2005) masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraanya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal. Warsono (2009) menjelaskan bahwa terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham. Hak voting pemegang saham merupakan bagian penting dari aset keuangan mereka. Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan negosiasi terhadap manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer. Manajemen laba didasari oleh adanya Agency Theory yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal. Eisenhardt (1989) dalam Darmawati (2005) berpendapat bahwa teori keagenan mampu mengatasi dua permasalahan dalam hubungan keagenan. Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul ketika (a) adanya keinginan dan tujuan yang bertolak belakang antara principal dan agen, dan (b) kesulitan principal dalam memverifikasi apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan manajemen. Kedua, permasalahan pembagian resiko akibat perbedaan sikap principal dan agent.

Indriyani (2016:87) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR Perusahaan yang
besar akan mendapatkan tuntutan yang lebih banyak dari masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan CSR dan pengungkapannya. Hal ini dikarenakan
perusahaan besar lebih dikenal oleh publik dan melakukan kegiatan
operasional yang berdampak lebih luas terhadap masyarakat dan
lingkungan. Oleh sebab itu, semakin besar ukuran perusahaan maka akan
semakin luas pengungkapan CSR perusahaan.
Ukuran perusahaan (size) secara langsung mencerminkan tinggi
rendahnya aktivitas operasi atau suatu perusahaan. Pada umumnya,
semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin besar pula
aktivitasnya. Dengan demikian, ukuran perusahaan juga dapat dikaitkan
dengan besarnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran
perusahaan umumnya menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan
maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar.

Andrayani (2016:84) mengemukakan bahwa umur perusahaan
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, Perusahaan bukan
hanya beroperasi untuk meraih keuntungannya sendiri, namun harus
memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat dan memperhatikan
kepentingan masyarakat. Perusahaan yang telah lama didirikan cenderung
memiliki kesadaran untuk melakukan kegiatan CSR dan pengungkapannya
agar memperoleh kepercayaan dari pihak eksternal dan mampu bertahan
ditengah persaingan yang semakin kuat. Oleh sebab itu, semakin lama ukur
perusahaan maka akansemakin luas pengungkapan CSR perusahaan.
Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan
mampu bersaing.Umur perusahaan sangat mempengaruhi laporan keuangan
perusahaan karena berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan
perusahaan tersebut. Semakin lama usia perusahaan, semakin luas
hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sosial. Dengan semakin
luasnya hubungan dengan lingkungan sosial, maka usia perusahaan
memiliki hubungan konseptual yang kuat dengan semakin lamanya usia
perusahaan dengan pengungkapan CSR.

Hendrik Budi Untung (2017:17-18) dalam buku Corporate
Social Responsibility mengemukakan bahwa konsep piramida CSR
memberikan sebuah justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah
perusahaan perlu menerapkan CSR bagi masyarakat disekitarnya.
CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik
dengan, tanggung jawab filantropis.
1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah make profit.
Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah
pondasi perusahaan, dan perusahaan harus memiliki nilai tambah
ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan terus hidup dan
berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan
harus taat hukum.
3. Tanggung jawab etis. Kata kuncinya: be ethical. Perusahaan
memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik,
benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan
bagi perilaku organisasi perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis. Kata kuncinya: be good citizen.
Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan
berlaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberikan
kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh
masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas
kehidupan semua. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di
perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yakni kepada
perusahaan dan kepada publik yang kini dikenal dengan istilah
nonfiduciary responsibility.

Hendrik Budi Untung (2017:14-15) dalam buku Corporate
Social Responsibility mengemukakan bahwa manfaat CSR
Perusahaan yang telah meyakini CSR sebagai suatu kewajiban bagi
perusahaan, maka dengan sendirinya perusahaan telah melaksanakan
investasi social. Sebagai investasi sosial maka perusahaan akan
memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh,
antara lain yaitu:
1. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih
kokoh, misalnya lewatefisiensi lingkungan.
2. Meningkatkan akuntabilitas, assessment dan komunitas investasi.
3. Mendorong komitmen karyawan. Karena mereka diperhatikan
dan dihargai.
4. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
5. Mempertinggi reputasi dan corporate building.

Hendrik Budi Untung (2017:11-12) dalam buku Corporate
Social Responsibility mengemukakan bahwa Menurut Prince of
Wales Foundation ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi
Implementasi CSR. Pertama, menyangkut Human Capital atau
pemberdayaan manusia. Kedua, Environments yang berbicara tentang
lingkungan. Ketiga adalah Good Corporate Governance. Keempat,
Social Cohesion artinya dalam melaksanakan CSR jangan
menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima, Economic Strength atau
memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Hendrik Budi Untung (2017:11-12) dalam buku Corporate
Social Responsibility mengemukakan bahwa dalam upaya mencapai
efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sedikitnya
ada empat model atau pola yang secara umum dilaksanakan di
Indonesia, yaitu :
a. Keterlibatan langsung.
Perusahaan menjalankan program tanggung jawab sosial secara
langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.
b. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.
Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan
atau grupnya. Modelini merupakan adopsi dari model yang lazim
diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya
perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi
yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan
c. Bermitra dengan pihak lain.
Pihak perusahaan melakukan kerja sama dengan lembaga sosial
atau organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas
atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam
pelaksanaannya.
d. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.
Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau medukung
suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.
Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi
pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat hibah
pembangunan.
Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan yang
memiliki efektivitas yang tinggi hanya dapat dicapai jika pelaku
usaha tidak lagi berperan hanya sebagai dermawan. Sikap seperti
ini berdampak negatif, yaitu melestarikan ketergantungan pada
uang kontribusi. Dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan, semestinya dapat dibangun suatu relasi dalam
bentuk mitra kerja antara perusahaan dengan masyarakat setempat
dalam upaya mencapai tujuan bersama.
Dalam melaksanakan aktivitas CSR tidak ada standar atau
praktek-praktek tertentu yang dianggap terbaik, setiap perusahaan
memiliki karakteristik dan situasi yang unik yang berpengaruh
terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab sosial.
Setiap perusahaan memiliki kondisi yang beragam dalam hal
kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa
banyak hal yang telah dilakukan dalam hal mengimplementasikan
pendekatan CSR.
Meskipun tidak terdapat standar atau praktek-praktek tertentu
yang dianggap terbaik dalam pelaksanaan aktivitas CSR, namun
kerangka kerja (framework) yang luas dalam pengimplementasian
CSR masih dapat dirumuskan, yang didasarkan pada pengalaman
dan juga pengetahuan dalam bidang-bidang seperti manajemen
lingkungan. Kerangka kerja ini mengikuti model “plan, do, check,
and improve” dan bersifat fleksibel, artinya dapat disesuaikan
dengan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan

Hendrik Budi Untung (2017:11-12) dalam buku Corporate
Social Responsibility mengemukakan secara konseptual,
pengungkapan (discloure) merupakan bagian menyeluruh dari
laporan keuangan secara teknis, pengungkapan merupakan langkah
akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk
seperangkat statement keuangan.
Seiring dengan ramainya masyarakat global terhadap produkproduk ramah lingkungan CSR diatur oleh Undang-Undang PT No.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab
sosial dan lingkungan yang kegiatan atau usahanya berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakannya. Ketentuan ini
dimaksudkan untuk mendukung terjadinya hubungan perusahaan
yang baik, seimbang, dan sesuaidengan lingkungan, nilai, norma dan
budaya masyarakat setempat

Corporate Social Responsibility (CSR) terdiri dari 3 (tiga)
prinsip utama menurut Crowther dan Aras (2008) dalam Suwandi
(2017:21-22) sebagai berikut :
a. Sustainability (Keberlanjutan)
Prinsip ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan sekarang
yang berdampak dimasa depan. Sumber daya yang jumlahnya
terbatas dan lambat laun akan habis jumlahnya di masa
mendatang. Pada saat tertentu, sumber daya alternatif
dibutuhkan hanya sekedar memenuhi fungsi dari sumber daya
yang ada saat ini. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan
kegiatan yang berkelanjutan untuk masa yang akan datang.
b. Accountability (Pertanggungjawaban)
Accountability atau pertanggungjawaban berkaitan dengan
pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang
memengaruhi lingkungan eksternal. Tentunya perusahaan harus
bertanggung jawab pada tindakan yang telah dilakukan. Prinsip
ini berdampak pada hitungan akibat efek dari tindakan yang
diambil perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Lebih
kepada pelaporan terhadap stakeholders yang berhubungan dan
menjelaskan bagaimana kaitannya antara aktivitas yang
dilakukan terhadap stakeholders.
c. Transparancy (Transparan)
Transparency atau transparan merupakan sebuah prinsip yang
dinyatakan bahwa dampak eksternal harus dilaporkan secara
nyata tanpa disembunyikan. Prinsip ini berkaitan dengan kedua
prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dan dapat
dikatakan sama dengan proses pengenalan tanggung jawab
terhadap efek yang dapat ditimbulkan oleh pihak luar atau sama
dengan proses transfer kekuatan kepada stakeholder.
Stakeholder juga dengan sadar dapat menjalankan dirinya
sebagai fungsi pengawasan karena organisasi melakukan prinsip
keterbukaan dalamsetiap kegiatan yang dilakukan perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu perusahaan adalah
memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh
pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen,
karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan. Dalam
segala aspek operasional perusahaaan yang mencakup aspek
ekonomi, sosial dan lingkungan. CSR berhubungan erat dengan
“pertumbuhan berkelanjutan” yakni suatu organisasi terutama
perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan
keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek
ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau dividen, tetapi juga harus
menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari
keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang
lebih panjang (Wikipedia, 2020).
Sudana (2015:25) mengemukakan bahwa tanggung jawab
sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap
dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada
masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan
dalam bentuk perilaku transparan dan etis, yang sejalan dengan
konsep pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat,
dengan mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan
(stakeholders), sejalan dengan hukum yang berlaku dan norma
perilaku internasional.
Suwandi (2017:11) mengemukakan bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) merupakan konsep yang telah dikenal luas
dikalangan pelaku usaha, masyarakat, konsep Corporate Social
Responsibility (CSR) terus berkembang dan semakin menarik minat
berbagai pihak. Dinamika yang berlangsung di antara para pemangku
kepentingan telah menyebabkan beragamnya perspektif yang
digunakan dalam memutuskan konsep Corporate Social
Responsibility (CSR).
Lamo (2015:17) mengemukakan bahwa Corporate Social
Responsibility (CSR) adalah bagian yang penting untuk dilaksanakan
karena kegiatannya selalu berhubungan dengan pemerintah dan
masyarakat sebagai stakeholders perusahaan. Supaya program
Corporate Social Responsibility (CSR) berkelanjutan, efektivitas,
efisien dan tepat sasaran baik kepada pemerintah maupun terhadap
masyarakat maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara profesional
dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah memiliki klasifikasi ukuran perusahaan dibagi kedalam 4
(empat) kategori yaitu, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan
usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,
dan usaha besar menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 adalah
sebagai berikut:
1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha peorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
sebagaimana diatur dalam undang- undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria
usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam undang- undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan
tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.
Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki
beberapa kategori yang dijelaskan pada Bab IV Pasal 6 sebagai
berikut:
1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai
nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan
perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Prasetyorini (2013:186) mengemukakan bahwa ukuran
perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar
kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total
aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan
dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat
dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Semakin besar total
aset yang dimiliki suatu perusahaan, semakin besar pula ukuran
perusahaan. Semakin besar aset maka semakin besar modal yang
ditanam, sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak
juga perputaran hutang dalam perusahaan.
Fahmi (2014:79) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan
tergambar dalam signaling theory yang membahas tentang naik
turunnya harga di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya,
sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor.
Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah
sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan
berbagai cara dengan menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu
saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak
bereaksi seperti wait and see atau tunggu dan lihat dulu
perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan.
Ukuran perusahaan sangat bergantung pada besar kecilnya
suatu perusahaan yang juga berpengaruh terhadap struktur modal dan
sangat berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh
pinjaman. Perusahaan besar dinilai lebih mudah mendapatkan
pinjaman karena nilai aset yang dijadikan jaminan lebih besar dan
tingkat kepercayaan bank lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang
kecil.
Halim (2015:125) mengemukakan bahwa semakin besar
ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal
asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar
membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang
operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhnya adalah dengan
modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi

Pradana dan Suzan (2016:15) mengemukakan bahwa umur
perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan didirikan dan
menjalankan usahanya. Umur perusahaan menunjukkan bahwa
perusahaan mampu bersaing dan memiliki kinerja yang baik.
Masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai
suatu perusahaan yang telah lama didirikan. Perusahaan yang sudah
lama didirikan dapat dikatakan lebih profesional dalam
menyampaikan informasi karena dianggap lebih berpengalaman.
Selain itu, perusahaan yang telah lama didirikan cenderung memiliki
komitmen yang kuat dalam melakukan kegiatan CSR dan
pengungkapannya.
Andrayani (2016:2) mengemukakan bahwa umur perusahaan
menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut dibentuk dan
beroperasi. Bahwa semakin lama perusahaan itu beroperasi maka
masyarakat akan lebih banyak mengetahui informasi tentang
perusahaan tersebut, bahwa persero memiliki umur yang tidak
terbatas, sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha/going concern.
Artinya umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam mempertahankan kesinambungan usahanya. Umur perusahaan
adalah layanan waktu hidup suatu perusahaan yang menunjukkan
bahwa perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dalam dunia usaha
dan mampu mempertahankan kesinambungan usahanya serta
merupakan bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tujuan dari
perusahaan tersebut.

Menurut Niresh dan Thirunavukkarasu (2014) “ukuran perusahaan adalah faktor
utama untuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan konsep yang
biasa dikenal dengan skala ekonomi”. Maksudnya skala ekonomi menunjuk
kepada keuntungan biaya rendah yang didapat oleh perusahaan besar karena dapat
menghasilkan produk dengan harga per unit yang rendah. Perusahaan dengan
ukuran besar membeli bahan baku (input produksi) dalam jumlah yang besar
sehingga perusahaan akan mendapat potongan harga (quantity discount) lebih
banyak dari pemasok. Jika keuntungan lebih besar, maka peluang perusahaan
untuk tumbuh juga makin besar.
Penelitian Fiala dan Hedija (2015) serta Anton (2016) berhasil
membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel SIZE terhadap
pertumbuhan perusahaan. Penelitian Schimke dan Brenner (2011) menemukan
adanya pengaruh yang positif dari ukuran perusahaan dengan pertumbuhan
perusahaan namun ada perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil.

Weston dan Brigham (2008) menjelaskan bahwa rasio leverage bertujuan untuk
mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan dana
pinjaman. Suatu perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi menandakan
bahwa perusahaan tersebut banyak dibiayai oleh investor atau kreditur eksternal,
dan juga mengindikasikan adanya penggunaan dana eksternal (hutang) yang
tinggi. Penggunaan dana eksternal (hutang) tersebut jika tidak dikendalikan
dengan baik akan menimbulkan masalah bagi perusahaan, seperti gangguan
likuiditas bagi perusahaan sebagai konsekuensi adanya beban tetap berupa bunga
dan angsuran hutang. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin
akan mengganggu pertumbuhan perusahaan.
Penelitian Sumarna (2016) dan Anton (2016), menemukan adanya
pengaruh yang signifikan dari variabel leverage terhadap pertumbuhan
perusahaan. Penelitian Hartini (2012) dan Agustina (2016) menemukan pengaruh
yang positif dari keuangan eksternal terhadap pertumbuhan perusahaan.

Tujuan dari profitabilitas berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk meraup
laba yang memuaskan sehingga pemilik modal dan pemegang saham akan
melanjutkan penyediakan modal bagi perusahaan (Simamora, 2000).
Pertumbuhan merupakan perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan baik
naik maupun turun.
Tingginya aset yang dimiliki oleh perusahaan dapat berpengaruh terhadap
produktivitas dan efisiensi perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka
kesempatan perusahaan menghasilkan laba juga meningkat. Penelitian Prasetyo
dan Nuzula (2016) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari
profitabilitas terhadap pertumbuhan perusahaan.
Penelitian Andriyani (2015) menemukan secara parsial profitabilitas
menunjukkan hanya ROA yang berpengaruh secara signifikan. Secara simultan,
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua pengukuran proftabilitas (current
ratio, debt to asset ratio, tota asset turover dan return on asset) berpengaruh
terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

Menurut Yulia (2013) ukuran perusahaan (company size) secara umum dapat
diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Ukuran
perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (asset) yang dimiliki
suatu perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasi
besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aset, log size,
nilai pasar saham dan lain-lain. Semakin besar suatu perusahaan, semakin banyak
pula alternatif pembelanjaan sumber daya yang dapat dipilih. Hal ini dikarenakan
perusahaan yang besar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari pihak
eksternal bila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil (Adiningsih,
2013).
Menurut Niresh dan Thirunavukkarasu (2014) “ukuran perusahaan adalah
faktor utama untuk menentukan profitabilitas dari suatu perusahaan dengan
konsep yang biasa dikenal dengan skala ekonomi”. Maksudnya skala ekonomi
menunjuk kepada keuntungan biaya rendah yang didapat oleh perusahaan besar
karena dapat menghasilkan produk dengan harga per unit yang rendah.
Perusahaan dengan ukuran besar membeli bahan baku (input produksi) dalam
jumlah yang besar sehingga perusahaan akan mendapat potongan harga (quantity
discount) lebih banyak dari pemasok.
Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk
mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber sehingga untuk mendapatkan
pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran
besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau
bertahan dalam industri. Astohar dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa jika
dilihat dari sisi kemampuan memperoleh dana untuk ekspansi bisnis, perusahaan
besar mempunyai akses yang besar ke sumber-sumber dana baik ke pasar modal
maupun perbankan, untuk membiayai investasinya dalam rangka meningkatkan
labanya.

Dalam teori struktur modal diketahui bahwa perusahaan akan berusaha untuk
mencukupi kebutuhan dana melalui dua sumber, yakni internal dan eksternal.
Sumber pendanaan internal adalah melalui laba ditahan, sedangkan sumber
pendanaan eksternal adalah melalui hutang (leverage) Husnan (2008).
Weston dan Brigham (2008) menjelaskan bahwa rasio leverage bertujuan
untuk mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibelanjai dengan
dana pinjaman. Suatu perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi
menandakan bahwa perusahaan tersebut banyak dibiayai oleh investor atau
kreditur eksternal, dan juga mengindikasikan adanya penggunaan dana eksternal
(hutang) yang tinggi.

Return On Equity merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank
dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income (Kasmir, 2010).
Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas
pemegang saham. ROE merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk
mengukur profitabilitas dari ekuitas. Semakin besar hasil ROE maka kinerja
perusahaan semakin baik. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang
pemegang saham, rasio ini tidak memperhitungkan dividen maupun capital gain
untuk pemegang saham.
Keutamaan analisis profitabilitas menggunakan ROE adalah dapat
mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang,
mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengetahui besarnya laba
bersih sesudah pajak dengan modal sendiri dan mengetahui produktivitas dari
seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal
sendiri.