Tag: Judul Akutansi

Herman (2009) menyatakan bahwa pengalaman adalah
keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seseorang dari peristiwaperistiwa yang dialami dalam perjalanan hidupnya. Pengalaman
berdasarkan lama bekerja merupakan pengalaman auditor yang
dihitung berdasarkan suatu waktu/tahun. Sehingga auditor yang telah
lama bekerja sebagai auditor dapat dikatakan auditor bepengalaman.
Penelitian Oklivia dan Marlinah (2014) menyatakan bahwa
pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut
mengidentifikasi bahwa semakin lama masa kerja auditor maka
pengalaman yang dimiliki akan semakin baik dalam meningkatkan
kualitas audit yang dihasilkan.

Indepedensi adalah sikap bebas yang diharapkan dari seorang
auditor untuk tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak pihak manapun
dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga tidak merugikan pihak
manapun. Dengan adanya sikap independensi dari seorang auditor dan
diperkuat dengan adanya kepuasan auditor dalam kaitannya dengan
Independensi
Kompetensi
Pengalaman Kerja
Due Professional Care
Akuntabilitas
Kualitas Audit
dukungan rekan sekerja dan atasan, serta auditor yang semakin puas
dengan pekerjaannya, maka auditor tersebut dapat bekerja dengan
lebih baik sehingga berdampak pada semakin meningkatkan kualitas
audit (Luthans, 2002) dalam (Iskandar dan Indarto 2015).
Independensi mempunyai empat faktor penting, yaitu lama
hubungan dengan klien (audit tenure), tekanan dari klien, telaah dari
rekan auditor (peer review) serta jasa non-audit. Dengan tingkat
independensi yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas
tinggi.

 

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
Seangkan, standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2001)
menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit akan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor
wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam
melaksanakan tugasnya sebagai auditor.
Ketrampilan dari seorang ahli yang memiliki tingkat
ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek
tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman serta memiliki
pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan
dalam pengalaman audit. Pengalaman audit yang cukup eksplisit dapat
melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama.
Sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor
Akuntan Publik (KAP) dalam menilai kompetensi adalah: kompetensi
auditor individual dan kompetensi audit tim. Selain itu, adanya
perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan
memiliki kaitan dengan kualitas audit.
Kompetensi besaran KAP sering diukur dari jumlah klien dan
persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk
tidak berpindah pada KAP yang lain.Lebih spesifik terdapat 5 (lima)
tahapan yang membedakan proses keahlian auditor, yaitu:
a. Tahap Novice yaitu tahapan dalam mengenal terhadap
kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturanaturan yang tersedia. Keahlian tahap pertama ini biasanya
dimiliki oleh keahlian para staf audit pemula yang baru lulus
dari perguruan tinggi.
b. Tahap advanced beginner, pada tahap ini auditor sangat
bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup
kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun
demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan
aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.
c. Tahap Competence, pada tahap ini auditor harus mempunyai
cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks.
Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada
dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan,
penerapan, dan prosedur aturan audit.
d. Tahap disebut Profiency, pada tahap ini segala sesuatu menjadi
rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung
pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan
dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga
diperoleh analisis yang substansial.
e. Tahap expertise, pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu
karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek
yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau
menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala
tindakan auditor pada tahap ini sangat rasional dan mereka
bergantung pada instuisinya bukan pada peraturanperaturan
yang ada.

Akuntabilitas atau dalam bahasa inggris accountability
memiliki arti yaitu keadaan untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan
dapat dimintai pertanggung-jawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha
mempertanggung- jawabkan semua tindakan dan keputusan yang
diambil kepada lingkungannya. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Tanggung jawab auditor terletak pada menemukan salah saji
baik yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan dan
memberikan pendapat atas bukti audit yang diberikan klien. Tidak
hanya bertanggung jawab pada klien, tapi auditor juga memiliki
tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar
profesi yang ditetapkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Menurut SPAP (2011:110.3) auditor independen juga
bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk
mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara
periodik (Stanbury,2003). Pengukuran akuntabilitas dapat dilihat dari
motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial (Singgih dan
Bawono,2010).

 

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian
profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak
secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan
persyaratan penugasan. (SPAP,2011:130.4). Penggunaan kemahiran
profesi dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.
(SPAP,2011:230.1).
Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001),
kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran
profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme
profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap
bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan..
Pengukuran Due Profesional Care dapat dilakukan melalui dua aspek
yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai
(SPAP,2011:230.1).

Knoers dan Haditono (1999) mengatakan bahwa pengalaman
merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan
potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non
formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa
seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.
Pengalaman pada dasarnya pengalaman memiliki arti segala sesuatu
yang didapat atas kegiatan yang pernah dilakukan. Dalam bidang
auditing, pengalaman kerja auditor dapat memberikan gambaran
tentang kinerja auditor. Baik buruknya kinerja auditor mempengaruhi
kualitas audit. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Seperti yang dikemukakan Singgih dan Bawono (2010) bahwa
Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam
memprediksi performance auditor. Pengalaman auditor akan semakin
berkembang dengan bertambahnya pengalaman audit. Pada umumnya
publik berasumsi bahwa pengalaman auditor akan mempengaruhi hasil
kerja auditor. Semakin banyak pengalaman kerja auditor, semakin baik
pula kualitas auditnya. Pengalaman akan mengasah kemampuan
auditor dalam melakukan pemeriksaan dan memperluas pengetahuan
auditor dalam bidangnya, sehingga meningkatkan kualitas audit.
Pengalaman dapat diukur dengan tiga indikator yaitu : lamanya
bekerja, frekuensi pekerjaan pemeriksaan yang telah dilakukan, dan
banyaknya pelatihan yang telah diikuti (Singgih dan Bawono,2010).

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam
melaksanakan tugasnya. Independensi dapat diproksikan menjadi
empat subvariabel, yaitu yang pertama lama hubungan dengan klien
(audit tenure), dimana pemerintah Indonesia membatasi masa kerja
auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan
untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini
dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karna apabila auditor terlalu
dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah
dilakukannya sehingga prosedur audit yang yang dilakukannya
menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen.
Jadi apabila semakin rendah lama hubungan dengan klien (audit
tenure) akan semakin tinggi independensi auditor.
Yang kedua tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada
situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dank lien
tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan.
Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Jadi apabila
semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi
auditor. Yang ketiga telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini
dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat
meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut
transparasi pekerjaan. Biasanya peer review dilakukan rekan auditor
dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi
telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi
independensi auditor. (Agustin R dan Pertiwi NP, 2013)
Yang terakhir jasa non-audit, maksudnya disini adanya kantor
akuntan yang memberikan jasa lain selain audit misalnya jasa
konsultasi manajemen dan perpajakan. Hal ini dapat mengakibatkan
auditor kehilangan independensi karena secara langsung auditor akan
terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jadi apabila semakin rendah
jasa non-audit akan semakin tinggi tinggi independensi auditor.

Kualitas Audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asersi.

 

Kualitas Audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asersi.

 

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi
merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori
atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan
penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu
tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain
atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya
sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan
situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap
perilaku individu (Luthans, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja, 2014).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi
seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui
alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan
karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi
situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain
dan situasi disekitarnya yang menyebabkan prilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan
situational attributions (Luthnas, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja,
2014).
Dispositional attributions atau penyebab internal yang mengacu
pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti
kepribadian, persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan sittuational
attributions atau penyebab eksternal yang mengacu pada lingkaran
sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seperti kondisi sosial, nilainilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain, setiap tindakan
atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi oleh
faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut.
Psikologterkenal, Harold Kelley dalam Luthnas (2005)
menekankan bahwa teori atribusi berhubungan dengan proses kognitif
dimana individu mengintepretasikan perilaku berhubungan dengan
bagian tertentu dari lingkungan yang relevan. Ahli teori atribusi
mengasumsikan bahwa manusia itu rasional dan didorong untuk
mengidentifikasi dan memahami struktur penyebab dari lingkungan
mereka. Inilah yang menjadi ciri teori atribusi. Frotz Heider juga
menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti
kemampuan, usaha, dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut
lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan
perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak
langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi
internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi
terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan
bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi
sikap dan kepuasaan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda
perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada
atribut eksternalnya.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena
peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi auditor terhadap kualitas hasil audit, khususnya
pada karakteristik personal auditor itu sendiri. Pada dasarnya
karakteristik personal seorang auditor merupakan salah satu penentu
terhadap kualitas hasil audit yang akan dilakukan karena merupakan
suatu faktor internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
aktivitas.

 

Bank merupakan suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usaha yang
memiliki karakter yang unik dibanding usaha lainnya. Bank adalah lembaga
intermediasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha dana, bergantung
kepada kepercayaan dan dana masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri
sehingga bank harus memberi prioritas utama dalam pengamanan dana
masyarakat karena dana yang dititipkan masyarakat lebih besar dari modal yang
disetor oleh pemilik bank (Tjukria dalam Endang, 2010). Menurut Bank Indonesia
(1999), peran audit intern dalam industri perbankan dan perusahaan terbuka, yang
keduanya berkaitan dengan dana masyarakat sangat diandalkan oleh para
stakeholder yaitu pemegang saham, komisaris, nasabah, manajemen dan
pemerintah. Audit intern oleh stakeholder dituntut untuk membantu dalam
menjaga keamanan dana para investor, memastikan keandalan laporan keuangan,
meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan membantu komisaris (komite
audit) dalam melakukan pengawasan (oversight) serta mendorong organisasi
mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan
dengan Basel Committee (2001) yang menyatakan bahwa bank harus mempunyai
fungsi internal audit yang permanen disesuaikan dengan volume dan sifat dari
aktivitas bisnisnya.
Di dalam penelitian Endang (2010) dijelaskan bahwa sebagai suatu
profesi, audit intern dalam melaksanakan fungsinya diatur dengan standar yang
merupakan suatu pedoman. Bagi auditor intern yang bekerja pada sektor publik,
biasanya diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang
bersangkutan. Sebagai contoh, auditor internal pemerintah di Amerika Serikat
(US) diatur dengan Government Auditing Standards (the Yellow Book) yang
dikeluarkan oleh General Accounting Office. Auditor internal pemerintah di
Inggris (UK) diatur dengan the HM Treasury’s Government Internal Audit
Standards. Di Kanada, auditor internal pemerintah diatur dengan Comprehensive
Auditing Manual yang dikeluarkan oleh the Office of the Auditor General.
Sementara itu, bagi auditor intern yang bekerja pada sektor privat biasanya tidak
terdapat pengaturan yang wajib harus diikuti sebagaimana halnya pada sektor
publik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang berlaku secara umum adalah prinsipprinsip profesi yang dikeluarkan oleh organisasi auditor intern yang telah diakui
kredibilitasnya secara internasional, yaitu IIA (Setyo Wibowo, 2006).
Berdasarkan data per April 2006 (dikutip dari Setyo Wibowo dalam Endang,
2010) IIA berpusat di US dan memiliki 90 cabang, 246 afiliasi, serta lebih dari
122.000 anggota yang tersebar di 160 negara.
IIA mengeluarkan pedoman mengenai audit intern yang tertuang dalam the
Professional Practices Framework (PPF). PPF ini mencakup Standards, Ethics,
Practices Advisories dan Development and Practices Aids. Standards for the
Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang merupakan bagian dari
PPF telah menjadi standar acuan internasional dalam pelaksanaan fungsi audit
internal sejak tahun 1978 dan merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh
anggota IIA dan Certified Internal Auditor (CIA). Revisi terakhir dilakukan pada
tahun 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 2004. Standar dalam PPF yang terdiri
Standar Atribut (Attribute Standards), Standar Kinerja (Performance Standards),
dan Standar Penerapan (Implementation Standards) merupakan suatu kriteria
dimana kegiatan departemen internal audit dievaluasi dan diukur. Standar ini
diharapkan dapat mencerminkan praktik audit intern yang seharusnya dilakukan
dan berlaku bagi semua profesi internal auditor. Pelaksanaan fungsi audit intern
bank di Indonesia mengacu pada standar minimal yang wajib diterapkan yaitu
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia (BI) pada tahun 1999. SPFAIB disusun dengan mengacu pada
SPPIA, namun sejak diterbitkan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini SPFAIB
belum pernah direview atau direvisi untuk mengakomodasi perkembangan fungsi
audit intern sebagaimana telah dilakukan pada SPPIA.
Pada umumnya bank-bank di Indonesia mempunyai departemen internal
audit yang besarnya disesuaikan dengan volume atau aktivitas bisnisnya
51
sedangkan di luar negeri, untuk bank-bank yang berskala kecil sering kali fungsi
audit intern dilakukan oleh pihak luar (outsourcing). Namun demikian
pelaksanaan fungsi audit intern tetap harus dilakukan mengacu pada standarstandar yang ada dalam SPPIA. Bagi bank-bank di Indonesia yang berskala
internasional (mempunyai cabang di luar negeri), standar yang harus diacu untuk
pelaksanaan fungsi audit internalnya tidak hanya SPFAIB, tetapi juga harus
mengacu pada standar profesi yang diakui secara internasional, yaitu SPPIA.
Meskipun penerapan SPPIA sifatnya bukan mandatory bagi internal auditor yang
bukan anggota IIA, namun penilaian kualitas dan kinerja internal audit masih
didasarkan pada kesesuaiannya pada SPPIA.
Disamping kuantitas jumlah internal auditor (ukuran besar kecilnya
departemen internal audit, kualitas (kompetensi) auditor berupa pemahaman
terhadap kode etik, standar, teknik dan pengetahuan yang diperlukan dalam
aktivitas audit akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi audit intern. Di antara
salah satu kriteria kompetensi tersebut akan diuji melalui program sertifikasi
profesi internal auditor. Hal ini ditegaskan dalam IIA (2004) interpretasi dari
standar atribut 1230, yang antara lain menyebutkan bahwa untuk menunjukkan
tingkat kecakapan internal auditor diwujudkan dengan melalui sertifikasi profesi
yang sesuai. Sertifikasi internal auditor dapat dikategorikan dalam sertifikasi
tingkat nasional dan tingkat internasional. Sertifikasi tingkat nasional antara lain
Qualified Internal Auditor (QIA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan
Internal Auditor (YPIA) dan Sertifikasi Profesi Audit Intern Bank oleh Badan
Sertifikasi Nasional. Sedangkan tingkat internasional antara lain Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Information System Auditor (CISA), Certified Banking Auditor (CBA)
dan Certified Fraud Examiner (CFE). Walaupun tidak bersifat mandatory,
beberapa perusahaan menyediakan anggaran biaya untuk melakukan sertifikasi
untuk meningkatkan kompetensi staf di departemen internal audit sehingga
diharapkan pelaksanaan fungsi audit intern dapat lebih efektif.
Sebagai suatu profesi, internal audit juga mempunyai organisasi
profesional. Organisasi profesional adalah suatu organisasi non-profit untuk suatu
profesi tertentu yang bertujuan melindungi individu secara profesional maupun
kepentingan publik. Organisasi profesional dapat memelihara atau mendorong
anggotanya untuk melakukan praktik sesuai dengan standar. Saat ini organisasi
profesional internal audit di tingkat internasional adalah The Institute of Internal
Auditor (IIA), sedangkan untuk tingkat nasional ada beberapa organisasi profesi
antara lain Asosiasi Auditor Internal (AAI), Forum Komunikasi Satuan
Pengawasan Intern (FKSPI), Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI).
Penelitian berupa studi empiris mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan
SPPIA masih terbatas. Pada umumnya penelitian yang ada berupa studi kasus
pelaksanaan fungsi audit intern dalam satu perusahaan, sedangkan penelitian
dengan studi empiris yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit
intern bank di Indonesia dengan SPPIA belum pernah dilakukan. Penelitian
berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit intern bank dengan SPPIA
pernah dilakukan oleh James G. Johnston pada tahun 1982 yang meneliti
mengenai kesesuaian penerapan internal audit bank pada bank-bank di Amerika
Serikat terhadap penerapan standar profesi internal auditor yang dikeluarkan tahun
1978 dan hubungannya dengan atribut bank.

Menurut Teguh (1994), audit mencakup tiga ruang lingkup yaitu bidang
finansial, bidang bank operation / bank performance, bidang bank management /
bank policy. Mengingat dalam praktek antara ketiga jenis sasaran tadi agak sulit
pemisahannya maka tata cara dan prosedur pemeriksaannya akan digabung
menjadi suatu rangkaian investigasi untuk sekaligus dapat mengambil manfaat
dari tiga ruang lingkup audit di atas yang satu sama lainnya akan mempunyai
hubungan yang sangat erat.
Di lain pihak apabila sasaran Bank Auditing ini ditinjau dari sudut
kegiatan perbankan maka dapat dipisahkan juga menjadi lima ruang lingkup yaitu:
1. Audit bidang perkreditan.
2. Audit bidang jasa – jasa, dana, perdagangan luar negeri.
3. Audit bidang jasa – jasa, dana, perdagangan dalam negeri.
4. Audit bidang akuntansi.
5. Audit bidang – bidang personalia, sekretariat, perlengkapan.

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1994), pada awalnya maksud dan tujuan
audit yaitu untuk mengetahui kekayaan yang diinvestasikan oleh para pemilik
modal apakah mengalami perkembangan atau kemunduran. Dengan semakin
besar dan semakin kompleknya suatu kegiatan bank, maka konsepsi dari audit itu
sendiri juga mengalami perkembangan, sehingga maksud dan tujuan yang akan
dicapainya juga mengalami perkembangan pula. Tujuan audit yang pokok adalah
untuk memberikan jasa kepada manajemen yang bersifat protektif dan konstruktif.
Sifat protektif daripada kegiatan audit dapat berupa antara lain :
1. Pengamanan atas harta kekayaan bank, dalam pengertian di sini tentu
termasuk pula pengamanan atas aset / aktiva / harta bank itu sendiri, atas
pendapatan bank dalam segala bentuk yang seharusnya diterima dalam
jumlah dan waktu yang semestinya. Biaya – biaya upah yang dibayarkan
apakah telah sesuai juga dalam jumlah dan waktu yang semestinya, juga
apakah hutang – hutang telah ditetapkan dalam jumlah dan waktu yang
semestinya pula. Unsur waktu ketepatannya sangat penting karena bank
sebagai pedagang uang, dengan terlambatnya suatu pendapatan bank akan
rugi bunga selama jangka waktu tersebut dikalikan dengan nominalnya. Jadi
sifat pengamanan di sini yaitu berupa kegiatan pencegahan (preventive)
dalam mengamankan harta kekayaan bank yang bersangkutan.
2. Penjagaan harta kekayaan lebih bersifat aktif oleh karena itu lebih cocok
dikatakan sebagai upaya penjagaan harta kekayaan dalam bentuk represif.
3. Dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk
menghindarkan penyimpangan – penyimpangan, baik dilakukan oleh pihak
internal maupun pihak eksternal. Perlu kiranya diperhatikan disini bahwa
pengertian penyimpangan tidak selalu berupa penyimpangan dan ada unsur –
unsur kriminalitasnya (unsur pidananya), misalnya target yang ditetapkan
dalam anggaran tidak dapat dicapai, kalau di bawah batas toleransi terendah
(lower tolerance limit) tentu akan berupa penyimpangan yang kurang baik
(unfavorable).
4. Bentuk lain dari sifat protektif ini yaitu menjaga kebenaran dan ketepatan
data administrasi / management information system. Data administrasi yang
benar dan tepat mempunyai arti yang sangat penting bagi bank, mengingat
semua kegiatan perbankan berupa kegiatan administrasi (clerical works)
sedangkan kegiatan yang berupa fisik sangat kecil. Di samping itu data
administrasi yang tepat dan benar ini tentu akan merupakan umpan balik yang
sangat berharga dalam penjagaan dan pengamanan harta kekayaan bank.
5. Menilai apakah pengendalian internal (internal control) yang diterapkan
dalam bank yang bersangkutan telah memadai atau tidak.
Apabila diperhatikan lebih lanjut dari sifat audit yang berupa protektif ini ada
2 (dua) aspek yang tersangkut di dalamnya, yaitu usaha – usaha protektif dalam
bentuk fisik. Memang idealnya auditor bank langsung menangani 2 (dua) aspek
tersebut, namun apabila bank yang bersangkutan telah memiliki satuan satuan
pengamanan yang memadai, maka fungsi pengamanan auditor dapat diarahkan ke
bidang administratif (clerical works) saja. Tetapi walaupun demikian antara
auditor dan satuan pengaman tersebut harus terdapat koordinasi dan program kerja
yang seirama, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas di
antara kedua – duanya.

Kerugian yang menimpa banyak perusahaan di Amerika Serikat akibat
ketidak jujuran pegawainya diperkirakan terus meningkat sampai mencapat jutaan
dolar dalam setahun. Memang tidak mungkin mengestimasi kerugian mereka dari
tahun ke tahun akibat kecerobohan dan kurang baiknya pemanfaatan waktu, akan
tetapi banyak indikasi menunjukkan bahwa jumlahnya sangatlah mengejutkan.
Berkenaan dengan prinsip pengendalian internal dalam akunting dan dalam
pengendalian manajemen lainnya maka kerugian – kerugian tersebut kiranya
dapat dihentikan. Ketidak jujuran pegawai yang tidak kentara sangat merugikan
perusahaan, lebih merugikan daripada pegawai yang curang akan tetapi tertangkap
dan bahkan dihukum. Apabila pegawai yang melakukan kecurangan tidak segera
dideteksi, ia akan cenderung melakukan kecurangan – kecurangan lainnya, dan
dapat mengakibatkan melemahnya karakter / moral di antara para pegawai.
Manajemen perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang serius atas para
pegawainya, agar mereka tetap bersikap jujur, yaitu dengan menciptakan dan
memelihara sistem pengendalian internal sebagaimana seharusnya.
Auditor internal mungkin tidak sepenuhnya memahami sistem operasi, dan
kalaupun mereka memahami, mereka mungkin tidak bisa menilainya secara
objektif. Tetapi auditor internal dididik untuk bisa mengevaluasi sistem kontrol
secara objektif. Hal ini masih bisa dipahami dan diperiksa auditor internal.
Pengetahuan ini merupakan “pintu masuk” bagi auditor internal. Metode tersebut
merupakan bagian dari sistem operasi yang bersifat teknis dan mungkin berada di
luar pemeriksaan audit. Tetapi auditor internal yang profesional akan menghadapi
hanya sedikit kesulitan dalam mengevaluasi sistem kontrol produksi yang
dirancang untuk melihat apakah produksi mencapai tujuannya.
Lebih lanjut, jika klien memandang mereka sebagai wakil manajemen
tingkat tinggi – seseorang yang mengetahui apa yang diperhatikan dan
dikhawatirkan, seseorang yang memahami kebijakan umum dan prosedur yang
ditetapkan manajemen puncak, seseorang yang memiliki pengalaman dalam
memeriksa kontrol atas beberapa kegiatan operasi lainnya di perusahaan,
seseorang yang mungkin bisa berbagi pemahaman mengenai kontrol internal,
seseorang yang mungkin bisa memberi tahu celah kelemahan dan tidak
melakukan inspeksi mendadak yang tidak disukai – maka klien akan mulai
menghargai auditor interal sebagai rekan kerja dan bukan polisi, konsultan bisnis
yang konstruktif dan bukan sebuah ancaman, evaluator yang berorientasi
manajemen dan bukan seorang pencari kesalahan.

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan
perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Dalam
pengendalian aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha
dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan apa yang telah
dihasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah
pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan sesuatu yang baik
dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan dapat
dicapai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus diarahkan untuk
menjamin adanya koordinasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara
umum pengendalian berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu
menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan
rencana.
Pengendalian intern menekankan tujuan yang hendak dicapai oleh
perusahaan dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan
demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam
perusahaan yang mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan
maupun dengan komputer.

Prinsip umum pengendalian internal harus senantiasa digunakan sebagai
dasar dalam membuat rancangan prosedur – prosedur akunting dalam
menjalankan perusahaan. Suatu sistem pengendalian intern yang kuat dapat
disusun apabila perusahaan sudah cukup besar. Apabila dalam suatu perusahaan
hanya mimiliki sedikit pegawai dengan kualiatas yang cukup, maka pengendalian
internalnya akan menjadi lemah, sehingga manajemen perlu memberikan lebih
banyak perhatian yang bersifat langsung. Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah
sebagai berikut :
1. Struktur Organisasi.
Struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga
pegawai dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya dan sekalian dapat pula
meningkatkan pengendalian internal melalui suatu pembagian kerja yang
selaras menurut divisi – divisi yang ada dalam perusahaan. Tidak baik jika
hanya satu orang pegawai saja dibebani tugas yang lengkap atas setiap
transaksi perusahaan ataupun lingkaran operasi perusahaan. Sedikitnya harus
ada dua orang pegawai yang dilibatkan di dalamnya, sehingga pada titik
pengecekan tertentu pekerjaan mereka dapat diperiksa. Contoh mengenai hal
ini yaitu mengenai perkiraan pengendalian dan buku tambahan.
Apabila terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja, maka ketidak –
sesuaian pada titik pengecekan akan mengundang perhatian atas kesalahan
tersebut, sehingga penyebabnya dapat ditemukan lalu diperbaiki. Apabila
seorang pegawai melakukan suatu kecurangan, ketidak – sesuaian pada titik
pengecekan akan mengarah kepada pembuktian kecurangan itu. Dan apabila
sampai dapat terjadi persekongkolan antara beberapa orang pegawai dengan
tujuan yang kurang baik, sedangkan tindak – tanduknya itu tidak dapat
diperiksa melalui prosedur yang telah ditetapkan, maka sistem perusahaan
yang bersangkutan perlu diperbaiki kembali. Beberapa cara pengendalian
manajemen misalnya internal auditing, akan dapat menjalankan tugasnya
untuk melakukan penilaian kembali sistem pengendalian internal guna
menetapkan apakah sistem ini sesuai dengan rancangan dan berfungsi
menurut rencananya.
2. Pemeliharaan pertanggung jawaban.
Pemeliharaan atas pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban
yang berjalan harus dipisahkan dari akunting untuk pertanggung jawaban
tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menerima uang kontan dari
langganan sebagai pembayaran hutangnya tidak boleh membukukannya
sendiri ke dalam perkiraan – perkiraan buku besar piutang. Bila pegawai
tersebut seorang yang dibayar menurut sistem penggajian insentif, maka ia
jangan dijadikan satu – satunya pegawai yang melaporkan kuantitas dan
kualitas pekerjaan yang telah diselesaikannya.
3. Peralatan mekanik.
Peralatan mekanik harus diadakan menurut rencana dan setiap
formulir harus dirancang demikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan guna
menjaga kekayaan perusahaan semaksimal mungkin. Misalnya, register kas
sangat membantu dalam menjaga uang tunai. Mesin – mesin pembukuan
dapat membantu terjaminnya kebenaran pencatatan, dan mesin hitung
mekanik serta mesin sejenis lainnya dapat diandalkan kebenaran data
kuantitatif yang diberikannya. Ruangan kasir yang tersendiri dan diberi ruji
besi serta ruang penyimpanan uang yang terkunci dapat mencegah pencurian.
Setiap formulir harus dirancang demikian rupa, sehingga
kelengkapannya dapat menciptakan pengecekan secara otomatis atas data
yang disajikan. Formulir yang sudah bernomor urut (prenumbered forms),
blanko pengecekan, order pembelian, dan formulir tertentu lainnya juga
merupakan alat pengendalian dan memungkinkan menetapkan tanggung
jawab setiap orang yang tersangkut dalam penggunaannya. Semua formulir
tersebut harus tersimpan baik sampai penggunaannya.
4. Prosedur – prosedur.
Semua prosedur dalam perusahaan harus dirancang sedemikian rupa,
sehingga memudahkan pengecekan atas pekerjaan seorang pegawai dalam
hubungan dengan tugas pegawai lainnya. Keharusan mencantumkan dua
tanda tangan di atas check dan wesel dan persetujuan berganda atas setiap
transaksi penting sangat membantu pula dalam menciptakan pengendalian
intern suatu perusahaan. Bukti – bukti pelengkap harus diberi tanda atau
diperforasi untuk mencegah penggunaan berulang kali suatu dokumen
tersebut untuk maksud – maksud yang tidak jujur misalnya dalam hal
pembayaran uang atau pengiriman barang. Lakukanlah invetarisasi berkala
atas semua barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan barang perusahaan
lainnya untuk mengecek kebenaran pertanggungan jawab pegawai yang
bersangkutan, atau untuk keperluan lainnya.
Atur agar setiap pegawai mengambil kesempatan untuk cuti tahunan
dan selama pegawai bersangkutan menjalani cutinya, serahkan fungsinya
kepada orang lain, yang juga akan mengecek pekerjaan rekannya yang sedang
cuti itu. Hindarkan penyimpangan – penyimpangan dari rutin pekerjaan yang
telah berjalan tanpa melakukan penilaian atau pengaruhnya terhadap
pengendalian internal.
5. Pemahaman atas sistem.
Cara bekerjanya prosedur – prosedur yang telah dirancang harus
dijelaskan kepada pegawai yang tersangkut di dalamnya sampai diperoleh
keyakinan bahwa mereka memahami benar prosedur – prosedur tersebut.
Setiap pegawai harus mengerti tugasnya, wewenangnya, dan pertanggung
jawabannya menurut prosedur – prosedur yang telah ditentukan. Tahunya
pegawai bahwa di dalam perusahaan ada pengendalian intern, dan bahwa
manajemen sangat memperhatikan agar semua kebijaksanaan dan prosedur
dituruni sebagaimana mestinya, akan membantu dalam menacegah terjadinya
kecerobohan atau kelalaian dan ketidakjujuran halangan mereka.
6. Pegawai yang cakap.
Pegawai yang mempunyai kualitas bekerja yang baik, cukup terlatih,
dan berpengalaman harus ditempatkan pada posisi yang berhubungan erat
dengan pengendalian intern. Masing – masing posisi memerlukan keahlian
yang berlainan serta tingkat – tingkat kemampuan. Setiap kebutuhan tersebut
harus dipenuhi agar sistem pengendalian intern perusahaan dapat berjalan
efektif.
7. Penilaian kembali dan penaksiran.
Pengendalian yang dirancang dengan sangat berhati – hati pun perlu
dinilai kembali secara berkala dan harus dilakukan penaksiran atasnya agara
diperoleh keyakinan bahwa pengendalian tersebut berjalan sesuai rencana dan
berfungsi dnegan baik. Hal ini merupakan fungsi manajemen yang terus –
menerus, dan di dalam perusahaan besar pertanggungjawawaban ini biasanya
sering didelegasikan kepada internal auditor.

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain
(Mok et al., 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani
masalah-masalah yang rumit seperti hal – hal berikut :
a. Memudahkan estimasi biaya.
b. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang
dihasilkan dalam cara yang benar.
c. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan
ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.
d. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa
banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.
e. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan.
f. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah.
g. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif.
Menurut Darmawi, (2005, p. 11) Manfaat manajemen risiko yang
diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu :
a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan.
b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba.
c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung.
d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya
perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi
perusahaan itu.
e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena
kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi
maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image.

Pendekatan sistematis mengenai manajemen risiko dibagi menjadi 3 stage
utama, yaitu (Soeharto, 1999):
1. Identifikasi resiko
2. Analisa dan evaluasi resiko
3. Respon atau reaksi untuk menanggulangi resiko tersebut

Menurut Smith, 1990
Manajemen Resiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran,
dan kontrol keuangan dari sebuah resiko yang mengancam aset dan penghasilan
dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau
kerugian pada perusahaan tersebut.

Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal
(“Standar”), lingkup aktivitas audit internal di antaranya adalah Tata Kelola
(governance). Pada Standar 2110 yang mengatur tentang Tata Kelola disebutkan
bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang
sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan
tujuan-tujuan sebagai berikut:
a) Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam organisasi.
b) Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif.
c) Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area yang
terkait di dalam organisasi.
d) Mengkoordinasikan kegiatan Dewan serta mengkomunikasikan informasi di
antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen.
Selanjutnya IIA memberikan panduan lebih rinci sebagai berikut:
1. Peran audit internal sebagaimana tercantum dalam Definisi Internal Audit
meliputi pula tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses
tata kelola sebagai bagian dari fungsi pemastian (assurance).
2. Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai
keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum. Standar
mendefinisikan Tata Kelola sebagai: “Kombinasi proses dan struktur yang
diterapkan oleh Dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola,
dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.” CAE
dapat menggunakan definisi yang berbeda untuk tujuan audit apabila
organisasi telah mengadopsi kerangka atau model tata kelola yang berbeda.
3. Secara global, terdapat berbagai model tata kelola yang telah diterbitkan oleh
organisasi lain serta badan regulator tertentu. Sebagai contoh, Organisasi
untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan tata
kelola sebagai: “… satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan,
pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola
perusahaan menyediakan struktur bagi penetapan tujuan perusahaan dan
sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan serta pemantauan kinerjanya.”
The Australian Securities Exchange Corporate Governance Council
mendefinisikan tata kelola sebagai: “. … sistem dimana perusahaan diarahkan
dan dikelola. Ini mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan dan
dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dinilai, dan bagaimana kinerja
dioptimalkan”. Dalam banyak kasus, ada indikasi bahwa tata kelola adalah
sebuah proses atau sistem, dan tidak bersifat statis. Apa yang membedakan
pendekatan dalam Standar adalah penekanan khusus di Dewan dan kegiatan
tata kelola mereka.
4. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara
organisasi satu dengan yang lain tergantung jenis organisasi dan regulasi
terkait. Contohnya perusahaan publik, organisasi nirlaba, asosiasi,
pemerintahan, lembaga akademik, perusahaan swasta, komisi, dan bursa efek
akan dapat memiliki tata kelola yang berbeda-beda.
5. Demikian pula, desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang
efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus
kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan
hukum dan budaya, dan lain-lain.
6. Sebagai konsekuensi dari desain dan struktur tata kelola yang bervariasi
tersebut, CAE harus bekerja dengan Dewan dan manajemen eksekutif, untuk
menentukan bagaimana tata kelola harus didefinisikan untuk tujuan audit.
7. Audit internal merupakan bagian integral dari kerangka tata kelola
organisasi. Posisi mereka yang unik dalam organisasi memungkinkan auditor
internal untuk mengamati dan menilai secara formal struktur tata kelola,
desain, serta efektivitas operasionalnya, dengan tetap independen.
8. Hubungan antara tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal
harus dipertimbangkan. Masalah tersebut dibahas dalam PA 2110 – 2.
Sedangkan PA 2110-3 membahas penilaian tata kelola.

Menurut Boynton (2005) di dalam bukunya “Modern Auditing”, Audit
Internal telah berevolusi menjadi aktifitas profesional tinggi yang membentang
sampai penaksiran terhadap efisiensi dan efektifitas di seluruh fase dari operasi
perusahaan, baik finansial dan nonfinansial. Auditor internal memiliki
tanggungjawab utama untuk menemukan fraud keuangan pada WorldCom. Kini,
banyak perusahaan mempunyai depertemen audit internal, direksi/manajer dari
fungsi audit internal mungkin mempunyai status sebagai manajemen senior, dan
audit internal mempunyai tanggungjawab pelaporan secara langsung kepada
dewan direksi atau komite auditnya.
Bagian dari Foreign Corrupt Practices Act (Keputusan untuk Praktik
Korupsi Luar Negeri) tahun 1977 menambahkan perhatian pada audit internal.
Keputusan ini menghendaki perusahaan – perusahaan untuk memelihara sistem
pengendalian internal yang efektif. Subyek perusahaan pada keputusan ini
disadari secara cepat bahwa fungsi audit internal yang diperluas menghasilkan
jaminan terbaik dari kepatuhan. Oleh karena itu, anggaran untuk audit internal
sangatlah besar, disamping itu ukuran dan kualitas dari departemen audit internal
terus bertambah secara signifikan.
Perkembangan dan pentingnya audit internal untuk suatu perusahaan
dibarengi dengan bertambahnya pengakuan profesional bagi auditor internal.
Institute of Internal Auditors (IIA) dibentuk pada tahun 1941, dan anggotanya
sekarang kira – kira mencapai 70.000 auditor internal di 120 negara. Pada tahun
1972, untuk pertama kalinya IIA menyelenggarakan pengujian sertifikasi bagi
auditor internal. Pengujian itu memerlukan waktu selama dua hari dan terdiri dari
empat bagian :
1. Peran dari auditor internal dalam tata kelola (governance), risiko (risk), dan
pengendalian (control)
2. Pengadaan sebuah perjanjian penugasan (engagement) audit internal
3. Analisis bisnis dan teknologi informasi
4. Kemampuan manajemen bisnis
Untuk menjadi seorang auditor internal bersertifikasi (CIA), individu
tersebut harus lulus dari ujian dan memiliki pengalaman kerja minimum selama
dua tahun sebagai auditor internal atau setaranya. Kriteria untuk pengalaman audit
internal termasuk pengalaman di akuntansi publik. Untuk mendapatkan sertifikat
CIA, seorang individu harus mengikuti standar praktik dan kode etik dari IIA serta
memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang berkelanjutan. CIA tidak
perlu diizinkan oleh badan pemerintah.

“Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinated
methods and measures adopted within a business to safeguad its cassets, chek the
accuracy and realibility of its accounting data,promate operational efficieny, and
encourage adhrence to prescribed manegerial policies”.
(Pengawasan Intern meliputi susunan organisasi dan semua metode serta
ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta
benda miliknya, memeriksan kecermatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat
dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan
perusahaan yang telah digariskan).

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity
designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an
organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined
approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control,
and governance process”.
(Internal audit adalah suatu aktivitas independen, yang memberikan jaminan
keyakinan serta konsultasi yang dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah
serta meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal auditing membantu
organisasi dalam usaha mencapai tujuannya dengan cara memberikan suatu
pendekatan disiplin yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan
keefektivan manajemen resiko, pengendalian dan proses pengaturan dan
pengelolaan organisasi).

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an
organization to examine and evaluate its activities as a service to organization”
(Internal audit adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam
suatu organisasi untuk mengkaji dan mengevaluasi aktivitas organisasi sebagai
bentuk jasa yang diberikan bagi organisasi).

Balanced scorecard adalah suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan
berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi organisasi (Adolpino Nainggolan,
2011). Selain ukuran kinerja finansial masa lalu, balanced scorecard juga
memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa depan. Menurut Kaplan dan
Norton pada Rangkuti (2011), pendorong kinerja yang meliputi perspektif
pelanggan, proses bisnis internal dan pembelajaran serta pertumbuhan yang
diturunkan dari proses penerjemahan strategi organisasi yang dilaksanakan secara
eksplisit dan ketat ke dalam tujuan dan ukuran yang nyata.
Tujuan dari penerapan balanced scorecard adalah untuk memperhitungkan
pencapaian antara kinerja finansial dan nonfinansial dengan menggunakan empat
perspektif yang ada dalam balanced scorecard, yaitu perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran
dan pertumbuhan. Penerapan tersebut dapat membantu perusahaan dalam
pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja perusahaan di masa yang akan
datang (Kartika Dewi dan Anton Karta Surya, 2015). Metode balanced scorecard
dapat dilakukan melalui program perencanaan yang matang, sehingga
meningkatkan profitabilitas perusahaan yang akan naik dari tahun ke tahun.
Pengukuran yang dilakukan dengan memikirkan efisiensi dan efektivitas dari
penggunaan penerapan balanced scorecard tersebut (Tunggal, 2011).
Balanced scorecard mengkombinasikan antara pengukuran keuangan dari
kinerja masa lalu dan juga memperkenalkan pendorong kinerja finansial masa
depan (Adolpino Nainggolan, 2011). Adapun komponen penting pengukur kinerja
tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) perspektif yang akan dijelaskan sebagai berikut.
1. Perspektif Keuangan
Perspektif keuangan menurut Hansen dan Mowen (2011:371) menetapkan
tujuan kinerja keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perspektif keuangan
mengacu pada konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Jadi,
tujuan dan ukuran perspektif lain harus dihubungkan dengan tujuan keuangan.
Perspektif keuangan memiliki 3 (tiga) tema strategis yang merupakan elemen
penting bagi pengembangan tujuan dan ukuran operasional spesifik perusahaan,
yaitu antara lain pertumbhan pendapatan, penurunan biaya dan pemanfaatan aset.
Dari perspektif keuangan lebih ditekankan sejauh mana perusahaan mampu
mempertahankan efisiensi dan efektivitas dana yang dimiliki, dengan melihat
beberapa tolok ukur, yaitu:
a. Rasio Likuiditas
Menurut Watson dalam (Kasmir, 2012), rasio likuiditas merupakan rasio
yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
(hutang) jangka pendek. Artinya, apabila dalam suatu waktu perusahaan ditagih,
maka perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut terutama utang
yang sudah jatuh tempo. Terdapat dua rasio untuk mengukur tingkat likuiditas suatu
perusahaan yaitu, current ratio dan quick ratio.

Pengukuran kinerja merupakan pengukuran berbagai aktivitas pada
perusahaan. Adapun hasil pengukuran tersebut dapat memberikan informasi kinerja
yang dibutuhkan perusahaan baik untuk kepentingan jangka pendek, maupun
kepentingan jangka panjang perusahaan, dan pada akhirnya perusahaan dapat
mengambil keputusan yang lebih tepat dan lebih baik.
Bagi manajemen puncak dalam suatu organisasi, pengukuran kinerja ini
sangat penting karena digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan
kebijakan dalam mengelola organisasi di masa depan. Menurut Adolpino
Nainggolan (2011), ukuran kinerja merupakan kumpulan suatu visi, strategi dan
tujuan organisasi. Ukuran-ukuran ini harus diseimbangkan antara ukuran output
dan ukuran kepastian (penggerak kinerja), antara ukuran objektif dan subjektif,
antara eksternal dan internal, dan antara keuangan dan keuangan. Ukuran kinerja
harus secara hati-hati dihubungkan dengan strategi oganisasi. Hal tersebut juga
harus memberikan keuntungan signifikan bagi organisasi.
Alat ukur menterjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan
operasional yang banyak digunakan oleh organisasi dan memberikan kesuksesan
yang sama adalah balanced scorecard (Adolpino Nainggolan, 2011). Menurut
Kaplan dan Norton dalam Rangkuti (2011), balanced scorecard merupakan sistem
pengukuran bagi suatu perusahaan, karena mudah untuk dimengerti dan digunakan
untuk semua lapisan yang ada di dalam perusahaan. Balanced scorecard merupakan
salah satu sistem pengukuran kinerja yang dapat membuat perusahaan mencapai
strateginya, sehingga tercapai keselarasan tujuan, dan mendorong karyawan untuk
dapat bertindak sesuai dengan visi dan misi perusahaan (Kartika Dewi dan Anton
Karta Surya, 2015).

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian dari kinerja menurut para
tokoh, salah satunya pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi (2007) bahwa
pengertian kinerja adalah: “keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam
mewujudkan sasaran strategic yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku
yang diharapkan”.
Pendapat tokoh lain mengenai definisi kinerja juga dikemukakan oleh Hadi
(2012) yang menyatakan bahwa “kinerja (performance) dapat diartikan sebagai
aktifitas terukur dari suatu entitas periode tertentu sebagai bagian dari keberhasilan
pekerjaan. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Veithzal Rivai (2008:14)
yang mengungkapkan bahwa “kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan
seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas
dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau
sasaran

Terdapat 5 komponen pengendalian menurut COSO dalam Hery (2015).
Adapun kelima komponen pengendalian internal tersebut meliputi :
1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai payung bagi keempat komponen
pengendalian internal lainnya. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan,
kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para
direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal
serta arti pentingnya bagi entitas tersebut.
Inti dari keberhasilan dalam pengendalian entitas secara efektif terletak pada
sikap manajemen. Apabila manajemen puncak sangat fokus terhadap pengendalian,
maka anggota entitas atau perusahaan lain juga akan bersikap demikian. Untuk
memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu
mempertimbangkan beberapa subkomponen dari lingkungan pengendalian itu
sendiri, yaitu sebagai berikut:
– Integritas dan Nilai-Nilai Etis,
– Komitmen pada Kompetensi,
– Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit,
– Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen,
– Struktur Organisasi, dan
– Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas).
2. Penilaian Resiko
Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan
menganalisis risiko-risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan
standar akuntansi. Adapun penilaian risiko yang dilakukan oleh manajemen
berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor, walaupun ada keterkaitannya. Apabila
manajemen menilai risiko sebagai bagian dari perancangan dan pelaksanaan
pengendalian internal untuk memperkecil kekeliruan serta kecurangan, sedangkan
auditor menilai risio untuk memutuskan jenis dan cakupan bukti yang dibutuhkan
dalam pemeriksaan. Jika manajemen secara efektif menilai dan menanggapi risiko
tersebut, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti audit daripada
jika manajemen gagal dalam mengidentifikasi aau meniindaklanjuti risiko yang
signifikan.
Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen
melalui penggunaan kuisioner atau diskusi dengan manajemen terkait untuk
menentukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risiko-risiko yang
terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan
terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil
untuk mengatasi risiko yang muncul.
3. Aktivitas Pengendalian
Hal ini merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan
bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko telah diambil guna
mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari:
– Pemisahan Tugas,
– Otorisasi yang Tepat atas Transaksi,
– Dokumen dan Catatan yang Memadai,
– Pengendalian Fisik atas Aset dan Catatan, dan
– Pemeriksanaan Independen atau Verifikasi Internal.
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi
Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalah agar transaksi
yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum
atas transaksi, yaitu:
– Transaksi yang dicatat memang ada,
– Transaksi yang ada sudah dicatat,
– Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar,
– Transaksi yang dicatat diposting dan diikhtisarkan dengan benar,
– Transaksi diklasifikasi dengan benar,dan
– Transaksi dicatat pada tanggal yang benar.
Dengan kata lain, sistem akuntansi perlu dirancang untuk memastikan perihal
keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisarran, klasifikasi, dan
penetapan waktu dalam mencatat transaksi.
5. Pemantauan
Aktifitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian
internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan
bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi
sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. Informasi yang
dinilai berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang
ada, laporan auditor internal, umpan balik dari personil operasional, dan lainnya.

Kontrol internal dapat digambarkan sebagai segala tindakan yang diambil
oleh organisasi untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi
pengendalian internal telah berevolusi sebagaimana model pengendalian internal
telah berkembang. Namun, diantara berbagai definisi pengendalian internal,
mungkin yang paling lengkap adalah definisi yang disediakan oleh Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) yang mana
banyak organisasi juga mengadopsi konsep pengendalian COSO ini. Diterbitkan
pada tahun 1992, COSO mendefinisikan pengendalian internal yaitu :
Dragomir D., Vesna M., Vladimir S. (2015) berpendapat bahwa pengendalian
internal adalah suatu proses yang dirancang oleh dewan direksi, manajemen, dan
personel lain dari suatu entitas, untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai
pencapaian tujuan dalam kategori: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan
pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang
berlaku.
Disamping itu, International Standards on Auditing dalam Značenje
pojmova, SRRS, Beograd (2005) mengemukakan definisi dari sistem pengendalian
internal, yaitu merupakan kebijakan dan prosedur (kontrol internal) yang diadopsi
oleh manajemen suatu entitas untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan
manajemen yaitu memastikan bahwa perusahaan menerapkan perilaku bisnis yang
tertib dan efisien, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, pengamanan
aset, pencegahan dan deteksi penipuan dan kesalahan, keakuratan dan kelengkapan
catatan akuntansi, dan persiapan informasi keuangan yang andal secara tepat waktu.

Menurut Hiro Tugiman (2014), tiga unsur didalam audit internal yaitu:
1. Memastikan atau memverifikasi (verification)
Merupakan suatu aktivitas penilaian dan pemeriksaan atas kebenaran data dan
informasi yang dihasilkan suatu sistem akuntansi sehingga dapat dihasilkan laporan
akuntansi yang akurat yaitu cepat dan dapat dipercaya. Catatan yang telah
diverifikasi dapat ditentukan oleh audit internal tertentu apakah terdapat
kekurangan dan kelemahan dalam prosedur pencatatan untuk diajukan saran-saran
perbaikan.
2. Menilai atau mengevaluasi (evaluation)
Merupakan suatu aktivitas penilaian secara menyeluruh atas pengendalian
akuntansi keuangan dari kegiatan menyeluruh berdasarkan kriteria yang sesuai. Hal
ini merupakan suatu cara untuk memperoleh kesimpulan yang menyeluruh dari
kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas yang dilakukan
perusahaan
3. Rekomendasi (recommendation)
Merupakan suatu aktivitas penilaiandan pemeriksaan terhadap ketaatan
pelaksanaan dan prosedur operasi, prosedur akuntansi, kebijakan dan peraturanperaturan yang telah ditetapkan (tindakan korektif kepada manajemen), sehingga
dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur audit internal, yaitu memastikan atau
memverifikasi, menilai, mengevaluasi dan rekomendasi.

Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan
internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran. Tujuan
pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan biaya
yang wajar (Hiro Tugiman, 2014). Agar tujuan internal tersebut dapat tercapai,
maka fungsi audit internal harus melaksanakan pekerjaannya secara independen,
memiliki integritas dan objektivitas, memiliki sasaran dan lingkup pekerjaan yang
jelas, dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab (Adolpino
Nainggolan, 2011).
Independensi merupakan faktor penting bagi keefektifan audit internal. Audit
internal dianggap mandiri jika dapat memberi keleluasaan untuk menyelesaikan
tanggung jawab pemeriksaan yang diberikan dan auditor yang in6dependen tidak
akan memihak kepentingan orang lain. Sikap objektif adalah sikap yang harus
dimiliki auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit internal tidak
boleh menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan
secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain
atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain. Sehingga, untuk
mempertahankan dan memperluas kepercayaan manajemen, audit internal juga
harus melaksanakan semua tanggung jawab yang tinggi yaitu bersikap prinsip,
terhormat, adil, berani dan bertindak dengan dorongan penuh, tidak bermuka dua
atau bertindak dengan menuruti hawa nafsu, dan mempertahankan satu filosofi
tanpa memperhatikan prinsip (Adolpino Nainggolan, 2011).
Menurut Soekrisno Agus (2012), tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh
audit internal adalah membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam
melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan
komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, audit internal harus melakukan kegiatankegiatan berikut:
a. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem
pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional
lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang
tidak terlalu mahal.
b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang
telah ditetapkan oleh manajemen.
c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan
dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan
dan penyalahgunaan.
d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi
dapat dipercaya.
e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan
oleh manajemen.
f. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas.

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004),
penanggungjawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara
efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan
nilai tambah bagi organisasi. Kemudian Sawyer (2009) menyebutkan fungsi audit
internal bagi manajemen adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh manajemen
puncak
2. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko
3. Memvalidasi laporan ke manajemen senior
4. Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis
5. Membantu proses pengambilan keputusan
6. Menganalisis masa depan – bukan hanya untuk masa lalu
7. Membantu manajer untuk mengelola perusahaan
Menurut Guy (2002), ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan
evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan
kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan. Kemudian
menurut The Institute on Internal Auditors (IIA) yang dikutip oleh Boynton
(2001:980), ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas
sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan;
1. Keandalan dan menyokong informasi
2. Sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak
3. Pengamanan aktiva
4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien
5. Tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi.
Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa sasaran dan ruang lingkup
pekerjaan audit adalah sebagai berikut:
a Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk memelihara pengendalian
intern yang efektif, dengan melakukan evaluasi kecukupan, efisiensi, efektivitas
dan ekonomis dari pengendalian yang dilakukan,
b Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk mengamankan harta
kekayaan organisasi,
c Audit internal harus dapat membantu organisasi untuk memberikan nilai tambah
(Added Value),
d Audit internal harus dapat memberikan kegiatan konsultasi (Consulting Service)
dan jasa keyakinan (Assurance Service) kepada organiasi.

Audit internal (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian audit internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak
yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya
peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan,
perindustrian, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi
misalnya standar akuntansi keuangan (Soekrisno Agus, 2012) .
Menurut Institute of Internal auditors (2017) yang terdapat dalam Standard
for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa :
Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi
yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit
internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan
pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola.
Dari beberapa pengertian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa
audit internal adalah suatu kegiatan penilaian yang independen dalam suatu
organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada manajemen organisasi yang bersifat
independen dan objektif, serta memberikan jasa konsultasi dengan suatu
pendekatan yang sistematis dan dispilin, guna membantu organisasi untuk
mencapai tujuan, menambah nilai untuk kemajuan organisasi, dan mencari,
mencegah serta mengatasi kecurangan atau fraud yang terjadi pada organisasi.

Jenis-jenis audit menurut Munawir dalam Ayu Tiarri (2017) dapat dibedakan
berdasarkan kelompoknya yaitu menurut pelaksanaanya, objeknya, waktu
pelaksanaannya serta tujuan audit. Adapun penjelasan dari keempat kelompok
jenis-jenis audit tersebut adalah sebagai berikut:
1. Menurut pelaksanaannya
Dilihat dari pelaksanaanya, auditing dibagi menjadi tiga macam:
a. Audit internal
Audit internal merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan karyawan
perusahaan bersangkutan yang disebut akuntan intern yang biasanya tidak terlibat
dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan. Akuntan
intern berkepentingan dengan pengendalian intern perusahaan demi tercapainya
efisiensi, efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaan operasi perusahaan dan selalu
dalam posisi untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran perbaikan kepada
manajemen.
b. Eksternal Audit
Eksternal audit adalah merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan, yang berkedudukan bebas tidak
memihak baik terhadap kliennya maupun terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan dengan kliennya. Jasa audit eksternal ini biasanya dilakukan oleh
suatu spesialisasi profesi yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh Departemen
Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
c. Governmental Audit
Pada Departemen Keuangan terdapat instansi yang bertugas sebagai
pemeriksa pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan
negara, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang
bertindak sebagai akuntan intern pemerintah, sedangkan Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) sebagai akuntan ekstern pemerintah dan bertanggung jawab
kepada DPR.
2. Menurut Objeknya
Apabila dilihat dari objek yang diaudit, auditing dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu sebagai berikut:
a. Audit Laporan Keuangan (financial statement audit)
Audit ini dilakukan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan
secara keseluruhan yaitu informasi-informasi kuantitatif yang diaudit telah disusun
sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan. Kriteria yang digunakan dalam audit
laporan keuangan adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Objek audit ini
adalah laporan keuangan yang pada umumnya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan aliran kas.
b. Audit Operasional (management audit)
Audit kinerja/ audit operasional adalah suatu kegiatan meneliti kembali atau
mengkaji ulang hasil operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan
tujuan untuk mengevaluasi atau menilai efisiensi dan efektivitasnya. Efisiensi
adalah perbandingan antara masukan dengan keluaran, sedangkan efektivitas
adalah perbandingan antara keluaran dengan sasaran atau target yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur dalam audit operasional
adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang sudah
ditetapkan sebelumnya. Sasaran dari pemeriksaan operasional tidak hanya
diterapkan pada bidang akuntansi, tetapi juga kepada seluruh aspek operasi
manajemen seperti struktur organisasi, penggunaan komputer, metode produksi,
pemasaran dan lain-lain aspek sepanjang auditor dapat menguasainya.
c. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Audit ini mempunyai tujuan untuk menentukan apakah perusahaan atau klien
mengikuti prosedur-prosedur khusus atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh
pihak yang berwenang. Pemeriksaan ketaatan/kepatuhan pada perusahaan swasta
dapat meliputi penentuan apakah karyawan bagian akuntansi, review tarif upah
dibandingkan dengan aturan upah minimun, review kontrak dengan bankers atau
kreditor lainnya untuk memastikan bahwa bentuk dan isi dari kontrak tersebut
sudah sesuai ketentuan-ketentuan formal yang berlaku.
3. Menurut waktu pelaksanaannya serta tujuan audit
Berikut ini merupakan jenis audit yang ditinjau dari waktu pelaksanaan audit
serta tujuan audit:
a. Audit terus-menerus (continuous audit)
Dalam audit terus-menerus, auditor mengunjungi beberapa kali dalam satu
periode akuntansi dan setiap kali melakukan kunjungan mengadakan audit sejak
kunjungan sebelumnya. Dalam auditing ini jenis klien harus diberi laporan
mengenai kemajuan pekerjaannya dan hal-hal yang memerlukan koreksi atau halhal yang harus diperhatikan klien. Laporan ini tidak sama dengan laporan auditor
yang formal, biasanya tanpa pendapat auditor.
b. Audit Periodik (periodical audit)
Jika pelaksanaan audit dilakukan secara periodik, misalnya semester,
tahunan, kuartal, maka audit ini disebut audit periodik. Dalam hal ini laporan
auditor yang formal hanya dibuat pada akhir tahun akuntansi.

Terdapat beberapa pengertian mengenai audit menurut para ahli. Adapun
pengertian audit menurut Arens (2017), “auditing is the accumulation and
evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of
correspondence between the information and established criteria”. Apabila
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, pengertian audit menurut Arens (2017)
adalah akumulasi dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesamaan antara informasi dan kriteria yang sudah ditentukan.
Menurut Hery (2016), pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai suatu
proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti
yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi,
dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan krieria yang telah
ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan sebagai berikut :
“Anggota KAP tidak diperkenankan mendapat klien dengan menawarkan
fee yang dapat berakibat pada kualitas audit yang dihasilkan”.
Diperjelas dengan pernyataan GAO dalam Theodorus Tuanakotta (2010:234) :
“Kadang-kadang ditengarai adanya auditor yang menawarkan low-ball fee
untuk menarik audit client baru, dengan resiko terhadap kualitas audit”.
Menurut Hoitash (2007) mengenai Hubungan Fee dengan Kualitas Audit :
“Hypothesise that the fees paid to auditors can affect audit quality in two
principal ways. First, large fees paid to auditors may increase the effort
exerted by auditors and thereby increase audit quality. Alternatively, large
fees paid to auditors, particularly those that are related to NAS, make
auditors more economically dependent on their clients. Such financial
reliance may induce a relationship whereby the auditor becomes reluctant
to make appropriate inquiries during the audit process for fear of losing
highly profitable fees”.
Berdasarkan hasil penelitian Ramy Elitzur & Haim Falk dalam Nasrullah Jamil
(2008) menyatakan bahwa :
“Audit fees yang lebih tinggi akan merencanakan audit kualitas yang lebih
tinggi dibandingkan dengan audit fees yang lebih kecil”.
Bambang Hartadi (2009) menyatakan :
“Terbukti bahwa fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,
sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terhadap
kualitas audit”.
Takiah Mohd. Iskandar, dkk (2010) menyatakan :
“For example, audit fees charged to clients are determined based on
formula prescribed by MIA, which is based on total revenue, total assets
or total expenses. Consequently, auditors are less motivated to apply their
expertise, ie to improve audit quality, in order to gain higher audit fees
(Mohd-Mohid & Takiah 2004)”.
Rita Yuniarti (2011) menyatakan :
“And audit fees significantly affect the quality of audits. Higher fees will
increase audit quality, improved audit quality is due to audit fees earned
in one year and the estimated operational costs needed to implement the
audit process”.
Viska Anggraita, dkk (2012) menyatakan :
“Peningkatan persaingan menyebabkan kesetaraan antara KAP (auditor) dan
klien sehingga dapat mengurangi fee audit. Di sisi lain peningkatan
persaingan juga menyebabkan penurunan kualitas audit karena KAP
(auditor) tidak ingin kehilangan klien sehingga menjadi kaki tangan klien
dan menurunkan kualitas audit yang dihasilkan (Kallapur,
Sankaraguruswamy, dan Zang, 2008)”.

Arens dan Loebbecke dalam Amir Abadi (1998:14) menyatakan :
“Karena tanggungjawab yang besar merupakan hal penting bagi tenaga
ahli (auditor) yang bekerja di suatu Kantor Akuntan Publik untuk memiliki
kompetensi yang tinggi, dengan adanya kompetensi yang dimilikinya
mereka dapat melaksanakan audit dengan efisien dan efektif. Para
pembaca laporan keuangan merasa yakin akan kompetensi auditor, maka
akan mempercayai pula laporan-laporan yang meraka hasilkan/ kualitas
audit”.
Menurut M. Nizarul Alim (2007) dalam penelitiannya berhasil
membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit,
hal ini berarti bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi
yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman
dan pengetahuan.
Harvita Yulian Ayuningtyas dan Sugeng Pamudji (2012) :
“Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dibuat
kesimpulan bahwa Kompetensi mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kualitas hasil audit”.
Justinia Castellani (2008) :
“Hasil Pengujian hipotesis mengenai pengaruh kompetensi auditor
terhadap kualitas audit, terbukti bahwa kompetensi yang diukur melalui
pendidikan formal, pengalaman sertapelatihan tekrnis secara signifikan
mempengaruhi audit baik dari segi proses maupun hasil audit”.
Joseph. F. Brazel (2004) :
“In complex AIS environments, both auditor AIS expertise and their
evaluations of CAS evidence play a critical role in determining audit
quality (POB [2000]). This study extends the literature by demonstrating
that auditor AIS expertise and CAS competence affect not only auditors’
risk assessments, but also the nature, staffing, and extent of their planned
substantive procedures. More importantly, auditors’ AIS expertise levels
appear to influence their ability to compensate for potential CAS
competence deficiencies. Under conditions of high CAS competence,
scope decision differences between high and low AIS expertise auditors
were smaller. Thus, while auditor AIS expertise plays an important role in
complex AIS environments, it is most critical when there are CAS
competence deficiencies. This may represent a significant obstacle to
firms, given practitioner concerns regarding CAS competence variability,
as well as the perceived variability in their own AIS expertise”.
Christiawan (2002) :
“Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan
independensi. Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman
memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan
akuntansi. Hasil penelitian empiris setidaknya memberikan refleksi
tentang kondisi kompetensi dan independensi akuntan publik. Penelitian
tentang kompetensi akuntan publik memberikan refleksi bahwa profesi
akuntansi mulai tidak menarik dan tergeser oleh profesi yang lain.
Penelitian juga memberikan bukti empiris bahwa pengalaman akan
mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kekeliruan yang ada
di perusahaan yang menjadi kliennya dan pelatihan yang dilakukan akan
meningkatkan keahlian akuntan publik dalam melakukan audit.
Faisal (2012) :
“Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit. Hal ini
menunjukan semakin baik kompetensi yang dimiliki auditor maka akan
semakin berkualitas laporan audit yang dihasilkan”.

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
Wooten dalam penelitiannya dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit,
yaitu :
1. Kesesuaian dengan SPAP (Standar Pelaporan Akuntan Publik)
2. Kepatuhan terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur)
3. Prinsip kehati-hatian
4. Risiko audit
5. Perhatian yang diberikan oleh manajer atau partner

Menurut Arens, et., al (2011:105) kualitas audit mencakup pengertian sebagai
berikut :
“Audit quality means how tell an audit detects and report material
misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of
auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor
integerity, particularly indepndence”.
Boon dan Mc Kinnon (2008) menyatakan :
“Audit quality is an increasingly important area of examination”.
Basuki (2006) menyatakan :
“ Secara teoritis kualitas pekerjaan akuntan publik biasanya dihubungkan
dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan,
kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling
rendah”.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
kualitas audit sebagai probabilitas auditor dalam menentukan dan melaporkan
tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dan ketepatan
waktu penyelesaian pekerjaan serta suatu area pengujian yang penting dalam
proses audit.
Kualitas audit memiliki banyak dimensi sehingga sampai saat ini belum
ada acuan/ pedoman untuk mengukur kualitas audit. Hal ini karena kualitas audit
merupakan konsep yang kompleks dan sulit dipahami, terbukti dari banyaknya
penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda (Dyah
Setyaningrum, 2012).
Menurut Aamir, et., al (2011:1-3), menyatakan kualitas audit sebagai berikut :
“Audit quality is defined as a positive constructives process used to assess,
verivy and validate the quality of audit process and activities performed by
an auditor”.
Menurut De Angelo (1981) menyatakan :
“Kualitas audit sebagai kemungkinan (probability) dimana auditor akan
menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem
akuntansi klien”.
Menurut Lowensohn et al,(2007), kualitas audit dapat diukur dengan tiga
pendekatan, yaitu:
1. Menggunakan proksi kualitas audit, misalnya ukuran auditor (Mansi et al,
2004), kualitas laba (Kim, 2002), reputasi KAP (Beatty, 1989), besarnya
audit fee (Copley, 1991), adanya tuntutan hukum pada auditor (Palmrose,
1988), dan lain lain;
2. Pendekatan langsung, misalnya dengan melihat proses audit yang
dilakukan dan sejauh mana ketaatan KAP terhadap standar pemeriksaan
audit (Dang, 2004; O‟Keefe et al, 1994);
3. Menggunakan persepsi dari berbagai pihak terhadap proses audit yang
dilakukan KAP (Carcello, 1992).
De Angelo (1981) Walaupun ukuran luas kualitas audit tidak secara
signifikan berbeda dengan penetapan harga atas jasa audit yang dideteksi, tetapi
data tersebut menyajikan bukti perbedaan audit pricing antara kantor akuntan Big
Eight atas pasar auditee yang berukuran kecil.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diatas mengenai Audit Fee
adalah Imbalan atas pekerjaan audit yang telah dilaksanakan auditor yang
diberikan oleh klien karena telah diselesaikannya berdasarkan perkiraan
waktu yang telah dianggarkan. Menurut Mulyadi (2002:63-64) besarnya fee
anggota tergantung :
1. Risiko penugasan adalah resiko yg terjadi dalam hal auditor , tanpa
disadari, tidak dimodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinnya, atas
suatu laporan keuangan yg mengandung salah saji material
2. Kompleksitas jasa yang diberikan adalah ukuran rumit tidaknya transaksi
yang dimiliki oleh klien KAP untuk diaudit
3. Struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
4. Pertimbangan profesional lainnya
– Awal penugasan audit
– Kondisi keuangan klien
Menurut Abdul Halim (2001 : 71) ada beberapa cara dalam penentuan atau
penetapan Fee Audit :
a. Per Diem Basis
Pada cara ini fee ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh
tim auditor. Pertama kali fee per jam ditentukan, kemudian dikalikan
dengan jumlah waktu/jam yang dihabiskan oleh tim. Tarif fee per jam
untuk setiap tingkatan staf tentu dapat berbeda-beda.
b. Flat atau Kontrak Basis
pada cara ini audit fee dihitung sekaligus secara borongan tanpa
memperhatikan waktu audit yang dihabiskan, yang penting pekerjaan
terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian.
c. Maksimum Fee Basis
Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara diatas. Pertama kali
ditentukan tarif per jam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu
tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar
auditor tidak mengulur-ngulur waktu sehingga menambah jam/waktu
kerja.

Arens, et al., (2012:88) menyatakan :
“Audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA
firm”.
Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa imbalan jasa audit
terkait dengan pelayanan jasa audit yang hanya bisa di berikan oleh Kantor
Akuntan Publik.
Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) menyatakan “Audit” :
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak
yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Hendry Simamora (2002:121) menyatakan :
“Sebelum disetujuinya suatu perikatan antara KAP dan klien, biasanya
KAP dimintai keterangan prihal estimasi biaya audit, jam kerja staf audit
merupakan satuan pengukuran dasar untuk imbalan jasa audit (audit fee).
Karena banyaknya jam kerja yang persis tidak dapat ditentukan dimuka,
auditor independen biasanya memberikan estimasi dasar mengenai
besarnya imbalan jasa yang mereka minta”.
Standar Profesional Akuntan Publik Seksi 240 Point 1 Tentang Audit Fee
menyatakan :
“ Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan,
praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang
dipandang sesuai”.
Iskak (1999) mendefinisikan Audit Fee :
“Honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan
auditee atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan
keuangan”.
Dan Pengertian Audit Fee menurut De Angelo (1981) menyatakan :
“Audit Fee merupakan pendapatan yang besaranya bervariasi karena
tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran
perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, resiko
audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama KAP yang melakukan
jasa audit”.
Sedangkan “Fee” menurut Duska dan duska (2003:103) :
“Fee is a fee estabilished for the performance of any service pursuant to
an arragement”.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Fee Audit adalah suatu imbalan yang
diterima auditor dari klien yang meminta untuk mengaudit laporan keuangan
perusahaannya, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati serta dapat
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan konstruk yang dikemukakan oleh De Angelo (1981),
kompetensi diproksikan dalam dua hal yaitu pengetahuan dan pengalaman.
Dan menurut Boyton J. K (2003:61) Kompetensi auditor di tentukan oleh
tiga faktor, yaitu :
1. Pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi
2. Mengikuti profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor
3. Pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing
Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang
mempengaruhi mempengaruhi kompetensi auditor yaitu :
Ad. Pengetahuan
Menurut Meinhard et.al, (1987) dalam Harhinto (2004:35) :
“Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor
karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak
pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga
dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks”.
Ad. Pengalaman
“Menurut Tubbs (1992) dalam Mayangsari (2003) auditor yang
berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi
kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari
penyebab kesalahan. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti
(2002:5) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai
pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi
penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan
keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada
tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari (Libby
et. al, 1985) dalam Mayangsari (2003:4)

Menurut H. R Daeng Naja (2004:101) kompetensi yaitu :
“Kompeten yaitu tingkat keyakinan sejauh mana suatu data dan fakta
dapat dipercaya dan dapat diandalkan serta memiliki relevansi dengan
tujuan pemeriksaan dan secara objektif dapat di uji kebenarannya”.
Menurut menurut Wibowo (2007:86) menjelaskan bahwa kompetensi adalah
sebagai berikut:
“Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan
atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta
dukungan oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan itu tersebut”.
Kompetensi menurut UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10) :
“Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan
standar yang ditetapkan”.
Bedard dalam Sri Lastanti (2005:88) mendefinisikan kompetensi adalah :
“Keahlian atau kompetensi yaitu sebagai seorang yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukan
dalam pengelaman audit”.
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary dalam Sri Lastanti (2005)
mendefinisikan kompetensi adalah :
“Keterampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai
seorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang
tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan
pengalaman”.
Menurut Siti Kurnia dan Ely Suhayati (2009:13-14) auditor terbagi menjadi tiga
yaitu :
“(1) Auditor Independen berasal dari dari Kantor Akuntan Publik,
bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditee-nya. (2)
Auditor Pemerintah adaah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksaan
pemerintah, berfungsi untuk melakukan audit atas keuangan negara pada
instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang sahamnya di miliki
pemerintah. (3) Auditor Internal adalah pegawai dari suatu
organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk
melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan bersangkutan,
dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui
kepatuhan para pelaksana operasioanal organisasi terhadap kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan”.
Menurut I Gusti A. R (2008:63) menyatakan :
“Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor
untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar, kompetensi yang
dibutuhkan oleh seorang auditor kinerja, yaitu mutu profesional,
pengetahuan umum, dan keahlian khusus dan untuk memperoleh
kompetensi tersebut dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi auditor
kinerja”.
Sedangkan standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2001)
menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Jadi dapat
disimpulkan bahwa Kompetensi Auditor Eksternal adalah kemampuan atau
keahlian seorang Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan di dukung
dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor tersebut.
Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:2) menjelaskan
kompetensi adalah sebagai berikut :
“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan
berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah
bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang
akan diambil”.
Menurut Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2004:38) bahwa yang dimaksud
dengan kompetensi adalah :
“Penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, dan apresiasi yang
diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu menunjukkan bahwa
kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan apresiasi yang harus
dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan tugas – tugas
pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu”.

Menurut ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK) 2015 No. 1 paragraf 10, menjelaskan bahwa:
“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan
keputusan ekonomi”.
Adapun menurut APB Statement No.4 dalam Sofyan S. Harahap
(2011:126), laporan ini bersifat deskriptif, dan laporan ini banyak mempengaruhi
studi-studi berikutnya tentang tujuan laporan keuangan. Dalam laporan ini tujuan
laporan keuangan digolongkan sebagai berikut:
1. “Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah untuk menyajikan laporan posisi
keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan
sesuai dengan GAAP.
2. Tujuan Umum
Adapun tujuan umum laporan keuangan disebutkan sebagai berikut:
A. Memberikan informasi yang terpecaya tentang sumber-sumber ekonomi,
dan kewajiban perusahaan dengan maksud:
a. untuk menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan,
b. untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasinya,
c. untuk menilai kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utangnya,
d. menunjukkan kemampuan sumber-sumber kekayaannya yang ada
untuk pertumbuhan perusahaan.
B. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih
yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba dengan maksud:
a. Memberikan gambaran tentang dividen yang diharapkan pemegang
saham,
b. menujukan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban
kepada kreditor, supplier, pegawai, pajak, mengumpulkan dana untuk
perluasan perusahaan.
c. memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam
pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengawasan,
d. menunjukan tingkat kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam
jangka panjang.
C. Menaksir informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir
potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
D. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta
dan kewajiban.
E. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai
laporan.
3. Tujuan Kualitatif
Adapun tujuan kualitatif yang dirumuskan APB Statemant No.4 adalah sebagai
berikut:
a. Relevance
Memilih informasi yang benar-benar sesuai dan dapat membantu pemakai
laporan dalamproses pengambilan keputusan.
b. Understandability
Informasi yang dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga
harus informasi yang dimengerti pemakainya.
c. Verifiability
Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh pihak lain yang akan
menghasilkan pendapat yang sama.
d. Neutrality
Laporan akuntansi itu netral terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.
Informasi dimaksudkan untuk pihak umum bukan pihak-pihak tertentu
saja.
e. Timeliness
Laporan akuntansi hanya bermanfaat untuk pengambilan keputusan
apabila diserahkan pada saat yang tepat.
f. Comparability
Informasi akuntansi harus dapat saling dibandingkan, artinya akuntansi
harus memiliki prinsip yang sama baik untuk suatu perusahaan manapun
perusahaan lain.
g. Completeness
Informasi akuntansi yang dilaporkan harus mencakup semua kebutuhan
yang layak dari para pemakai”.
Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan harus sesuai dengan
prinsip akuntansi yang lazim, agar pihak perusahaan, manajemen, dapat mengambil
keputusan dari laporan dan pihak-pihak yang memakai informasi agar laporan
keuangan tersebut tidak menyesatkan.

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:11) prinsip Good Corporate
Governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF yaitu:
“Transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility
(responsibilitas), independent (idenpendensi) and fairness (kesetaraan)”.
Penjelasan dari prinsip-prinsip good corporate governance yang
diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN dalam buku Sukrisno Agoes dan Cenik
Ardana (2014:104) yaitu:
1. “Perlakuan yang setara (fairness) merupakan prinsip agar para pengelola
memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik
pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal)
maupun kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya).
Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholder (seluruh kepentingan
pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan stakeholder (pemegang
saham saja).
2. Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi
para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan
dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi
juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap,
benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada
hal-hal yang dirahasiakan, menyesatkan, ditutup-tutupi atau ditunda–tunda
dalam pengungkapan nya.
3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk
membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan
(financial statement) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan
fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga
pengelolaan berjalan efektif.
4. Prinsip responsibilitas (lebih sering disebut prinsip tanggungjawab) adalah
prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas
semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepadanya. Prinsip tanggung
jawab ada sebagai kosekuensinya logis dari kepercayaan yang diberikan oleh
pera pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahan. Tanggungjawab
ini mempunyai lima dimensi, yaitu: ekonomi, hukum, moral, sosial dan
spiritual.
5. Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu
keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat
professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat”.

Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisai serta
mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalagan signifikan
dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Tjager dkk (2003) dalam buku Sukrisno
Agoes dan Cenik Ardana (2014:106) mengatakan bahwa paling tidak ada lima
alasan mengapa penerapan GCG itu bermanfaat, yaitu:
1. “Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company
menunjukan bahwa investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap
perusahaan-perusahaann di Asia yang telah menerapkan GCG.
2. Berdasarkan analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis
finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnnya tata kelola
perusahaan.
3. Internasionalisasi pasar –termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modelmenuntut perusahaan untuk menerapkan GCG
4. Kalaupun GCG bukan obat mujarab untuk keluar krisis, sistem ini dapat
menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan
lanskap bisnis yang kini banyak berubah
5. Secara teoritis, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan”.
Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) dalam buku Sukrisno
Agoes dan Cenik Ardana (2014:106) mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari
penerapan GCG adalah:
1. “Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan
terhadap perusahaan
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

Menurut Khotibul Umam dan Veri Antoni (2018:127), mendefinisikan
Good Corporate Governance sebagai berikut:
“Good Corporation Governance (GCG) berarti suatu proses dan struktur
yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas
perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya”.
Sedangkan definisi Good Corporate Governance menurut I Putu Jati
Arsana (2016:391) adalah sebagai berikut :
“Good Corporate Governance adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi
pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang
melaksanakannya maupun terhadap perusahaan yang melaksanakannya
maupun terhadap iklim usaha di suatu Negara. Penerapan GCG mendorong
terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif”.
Adapun menurut Kerja sama antara Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dengan
Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) (2014:246), mendefinisikan bahwa :
“Good Corporation Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan
dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan
serta kewenangan perusahaan dalam memberi pertanggungjawabannya
kepada shareholder khususnya, dan stakeholder pada umumnya”.

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal yang dituangkan dalam bentuk
laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik dan teratur. Laporan ini
merupakan alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak
manajemen.
Menurut Arens, dkk (2008) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji
(2018:264) mengatakan bahwa:
“Tahap akhir dalam proses audit adalah menyampaikan laporan audit yang
menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan ini harus
memberi tahu para pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan
kriteria yang telah ditetapkan. Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda
dan bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan
dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam
audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil”.
Menurut Boyton, dkk (2001) yang di alih bahasakan oleh Paul, dkk dan
dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:265) mengungkapkan bahwa:
“Hasil akhir pelaksanaan audit internal dituangkan dalam bentuk laporan
tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal
merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggungjawaban
hasil kerja kepada manajemen, yaitu media informasi untuk menilai sejauh
mmana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan. Isi atau materi
laporan audit internal, yaitu :
1. Objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu
2. Menyatakan tujuan, ruang lingkup dan hasil audit dan apabila tepat,
laporan itu juga berisi suatu pernyataan pendapat auditor
3. Mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui
kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan”.

Pelaksanaan audit internal menurut Konsersium Organisasi Profesi Audit
Internal adalah mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi dan
mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
Adapun proses pelaksanaan audit internal, antara lain:
1. Perancanaan Audit
Tahap perencanaan audit merupakan langkah yang paling awal dalam
pelaksanaan kegiatan audit internal. Perencanaan dibuat bertujuan menentukan
objek yang akan diaudit/prioritas audit, arah dan pendekatan audit,
perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal yang
berkaitan dengan proses audit.
Menurut Hiro Tugiman (2002) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji
(2018:261) mengatakan bahwa audit internal harus merencanakan setiap
pemeriksaan. Oleh karena itu, perencanaannya harus di dokumentasikan dan
harus meliputi:
a. “Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
b. Informasi dasar tentang kegiatan-kegiatan yang akan diperiksa
c. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu
e. Pelaksanaan survey untuk mengenali kaegiatan yang diperlukan, resikoresiko dan pengawasan
f. Penulisan program audit
g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan
disampaikan
h. Persetujuan bagi rencana kerja audit”.
2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
Pada tahap pengujian dan pengevaluasian informasi audit internal harus
mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasi dan membuktikan kebenaran
informasi untuk mendukung hasil audit.
Menurut Hiro Tugiman (2002) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji
(2018:263) mengatakan bahwa proses pengujian dan pengevaluasian informasi
yaitu:
a. “Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang
berhubungan dengan tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja
b. Informasi harus mencakup, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat
suatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi
c. Adanya prosedur-prosedur audit, termasuk teknik-teknik pengujian
d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisisan,
penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi
e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan”.
3. Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Laporan audit internal ditunjukan untuk kepentingan manajemen yang
dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan
ditaati tidaknya prosedur/kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
Audit internal harus melaporkan kepada pihak manajemen apabila terdapat
penyelewengan/penyimpangan yang terjadi di perusahaan dan memberikan
saran/rekomendasi untuk perbaikannya.
Menurut Hiro Tugiman (2006) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji
(2018:263) mengatakan bahwa audit internal harus melaporkan hasil auditan
yang dilaksanakannya secara tertulis dengan ketentuan laporan, sebagai
berikut:
a. “Ditandatangani oleh ketua audit internal
b. Objektif, jelas, singkat, terstruktur dan tepat waktu
c. Mengemukakan tentang maksud, lingkup, dan hasil dari pelaksanaan
pemeriksaan
d. Mencantumkan berbagai rekomendasi
e. Mencantumkan pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai
kesimpulan atau rekomendasi
f. Perseujuan pimpinan audit me-review dan menyetujui laporan audit”.
4. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Audit internal terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut untuk
memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan
telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit internal harus memastikan suatu
tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang
diharapkan ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima resiko
akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang
dilaporkan.

Wewenang dan tangguang jawab auditor internal menurut Hudri Chandry
(2009:10) yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) mengatakan
bahwa:
“Wewenang dan tanggung jawab auditor internal dalam suatu organisasi juga
harus ditetapkan secara jelas oleh pimpinan. Wewenang tersebut harus
memberikan keleluasaan auditor internal untuk melakukan audit terhadap
catatan-catatan, harta milik, operasi/aktivitas yang sedang berjalan dan para
pegawai badan usaha”.
Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dikutip oleh
Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) mengatakan bahwa:
“Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi,
memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen
entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan
tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan
objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya”.
Adapun menurut Amin Widjaja (2012:21) dalam menungkapkan bahwa :
“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit internal,
mengarahkan personel dan aktivitas departemen audit internal, menyiapkan
rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit p

Audit internal merupakan alat bantu bagi manajemen untuk menilaii
efesien dan kefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan,
kemudian memberikan saran atau rekomendasi dan nilai tambah bagi manajemen
yang dapat dijadikan landasan mengambil keputusan atau tindakan selanjutnya.
Menurut Mulyadi (2010:211), mengatakan bahwa fungsi audit internal
dapat di jelaskan sebagai berikut :
1. “Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilaipengendalian internal
dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai tugas organisasi. Dengan
demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang
fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur
pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat
dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi,
keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam
melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis,
penilaian rekomendasi, dan komentar-komentarpentingterhadap kegiatan
manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor
internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga
tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi”.
Sedangkan menurut konsersium organisasi profesi audit internal (2004)
yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:256) mengatakan bahwa
penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal
secara efektif dan efesiensi untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut
memberikan nilai tambah bagi organisasi.
Menurut M.Guy (2002) yang diterjemahkan oleh Sugiyarto dan dikutip
oleh Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:256) mengatakan bahwa:
“Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang
memadai serta aktivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas
kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”.
Sedangkan Menurut Alfred (2012:6), ruang lingkup aktivitas audit internal
adalah sebagai berikut:
1. “Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan
anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam
perusahaan/grup perusahaan, dan memberikan advice kepada pimpinan
perusahaan, baik direktur utama maupun direktur lainnya.
2. Me-review dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan
keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.
3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur
yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan
disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian dan
kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayainya data-data akuntansi dan data lainnya yang
disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan
dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang
dilakukan, identifikasi masalah, dan saran/solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas
pengendalian internal (internal control)”.

Menurut Mulyadi (2014:28) yang termasuk kedalam komponen audit
internal yaitu :
“Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk
dipatuhi, pengamanan terhadap kekayaan (aktiva) organisasi, efesiensi dan
efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta keandalan informasi yang
dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.
Penjelasan komponen audit internal dijelaskan menurut Standar
Internasional Praktik Profesional Audit Internal butir 2130 (2017:25) yaitu:
1. “Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk dipatuhi
Auditor internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk menjamin
pelaksanaan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan perundangundangan dan perjanjian yang mungkin berdampak jelas terhadap kegiatan serta
laporan dan menentukan apakah organisasi mematuhinya.
2. Pengamanan terhadap kekayaan (aktiva) organisasi
Auditor internal harus meninjau alat untuk melindungi aset, memberikan
rekomendasi dan membuktikan keberadaanya serta memeriksa dan
mengevaluasi sampai sejauh mana asset perusahaan dipertanggungjawabkan
dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
3. Efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi
Auditor internal harus meningkatkan efesiensi dan efektivitas penggunaan
sumber daya. Dengan memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas
akuntansi keuangan dan operasi lainnya serta memeriksa kecermatan
pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu auditor
internal harus mengevaluasi potensi timbulnya kecurangan dan bagaimana
organisasi mengelola risiko tersebut.
4. Keandalan informasi
Auditor internal perlu memastikan apakah manajemen senior dan dewan
memiliki pemahaman yang jelas bahwa keandalan dan integritas informasi
adalah tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab ini mencakup keseluruhan
informasi penting organisasi, terlepas dari bagaimana cara informasi tersebut
disimpan. Informasi keandalan dan integritas di sini termasuk akurasi,
kelengkapan, dan keamanan”.
Adapun menurut Boyton, dkk (2001:983) yang di alih bahasakan oleh
Paul, dkk dalam buku Rusdiana dan Aji Saptaji (2018:257) audit internal harus
mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan
tanggung jawab yang ditugaskan :
1. “Keandalan dan menyokong informasi
2. Sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan dan kontak
3. Pengamanan aktiva
4. Penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efesien
5. Tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi”.
Penjelasan komponen audit internal dijelaskan menurut Hery (2017:281) yaitu:
1. “Keandalan informasi
Pemeriksa internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas)
berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaaan atau operasi, serta
berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
mengklasifikasikan, dan melapor informasi.
2. Kesesuaian dengan kebijakasanaan, rencana, prosedur dan peraturan
perundang-undangan
Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk
memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur,
ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki. Jadi pemeriksa
intern bertanggung jawab dalam menentukan apakah sistem tersebut telah
mencakupi dan efektif serta apakah berbagai kegiatan yang diperiksanya benarbenar telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
3. Perlindungan terhadap asset
Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan
untuk melindungi asset terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang
diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang illegal atau tidak pantas dan, bila
dipandang perlu, memverifikasi keberadaan suatu asset. Pada saat
memverifikasi keberadaan suatu asset, pemeriksa harus mempergunakan
prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efesien
Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efesiensi
penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti:
a. Fasilitas-fasilitas yang tidak dipergunakan sepenuhnya;
b. Pekerjaan yang tidak produktif;
c. Berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan
biaya, dan
d. Terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf
5. Pencapaian tujuan
Permeriksaan internal haruslah menilai pekerjaan, operasi atau program untuk
menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi atau program tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana”.

Tujuan audit internal menurut Tugiman yang dikutip oleh Rusdiana dan
Aji Saptaji (2018:255) mengatakan bahwa :
“Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi
dalam melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif. Pemeriksaan internal
melakukan analisis, penilaian dan mengajukan saran-saran. Tujuan
pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dengan
biaya yang wajar”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2013:205) mengatakan bahwa tujuan
pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua
pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya
dengan memberkan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan
yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus
melakukan kegiatan-kegiatan berikut:
a. “Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya penerapan dari sistem
pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional
lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang
tidak terlalu mahal
b. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang
telah ditetapkan oleh manajemen
c. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan
dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan
dan penyalahgunaan
d. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi
dapat dipercaya
e. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajemen
f. Menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas”.
Adapun menurut menurut Lawrence B. Sawyer (2005) dalam jurnal Wati
(2018) mengatakan bahwa :
“The purpose of Internal Audit is to assist the organization in planning and
conducting audits, as well as evaluating the follow-up of audit results.
Identifying all possibilities to improve the efficiency of resource use also
recommends athorough improvement of the internal and operational control
systems objectively. Ensuring compliance with laws, regulations and policies
that apply in the organization”.
Dan di terjemahkan oleh penulis bahwa tujuan audit internal adalah untuk
membantu organisasi dalam merencanakan dan melakukan audit, serta
mengevaluasi tindak lanjut dari hasil audit. Mengidentifikasi semua kemungkinan
untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya juga merekomendasikan
peningkatan kontrol internal dan operasional sistem secara objektif. Memastikan
kepatuhan hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku di organisasi

Definisi audit internal menurut Sukrisno Agoes (2017:238) adalah sebagai
berikut :
“Internal Audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh
bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan
akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-kententuan dari ikatan profesi yang berlaku”.
Sedangkan menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Arens
dkk (2015:432) dan di alih bahasakan oleh Herman Wibowo, mendefinisikan
bahwa :
“Audit internal adalah aktivitas konsultasi dan assurance yang objektif serta
independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi
organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya
dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisplin untuk
menevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian
dan proses tata kelola”.
Adapun menurut Mulyadi (2014:28) mendefinisikan bahwa audit internal
yaitu sebagai berikut:
“Audit Internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan (perusahaan negara
ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan
prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak untuk dipatuhi, penjagaan
terhadap kekayaan organisasi, efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan
organisasi, serta keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
organisasi”.

a. Obyektifitas
Obyektifitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai
bagi jasa atau pelayanan auditor. Obyektifitas merupakan salah satu ciri yang
membedakan profesi akuntan dengan profesi yang lain. Prinsip obyektifitas
menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara
intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam standar1120 digariskan bahwa auditor internal harus memiliki
sikap yang tidak memihak, tidak bias, dan menghindari konflik kepentingan.
(auditorinternal.com:2010). Lebih lanjut IIA memberikan panduan sebagai
berikut:
1) Dengan objektivitas individual dimaksudkan auditor internal
melakukan penugasan dengan keyakinan yang jujur dan tidak
membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan. Auditor
internal tidak boleh ditempatkan dalam situasi-situasi yang dapat
mengganggu kemampuan mereka dalam membuat penilaian secara
objektif profesional.
2) Objektivitas Individual melibatkan kepala eksekutif audit (CAE)
untuk memberikan penugasan staf sedemikian rupa sehingga
mencegah konflik kepentingan dan bias, baik yang potensial maupuna
ktual. CAE juga perlu secara berkala mendapatkan informasi dari staf
audit internal mengenai potensi konflik kepentingan dan bias mereka,
serta bila memungkinkan, memberlakukan rotasi tugas.
3) Review terhadap hasil pekerjaan audit internal sebelum
komunikasi/laporan penugasan diterbitkan, akan membantu
memberikan keyakinan yang memadai bahwa pekerjaan auditor
internal yang bersangkutan telah dilakukan secara objektif.
4) Objektivitas auditor internal tidak terpengaruh secara negatif ketika
auditor merekomendasikan standar pengendalian untuk sistem tertentu
atau melakukan review terhadap prosedur tertentu sebelum
dilaksanakan. Objektivitas auditor dianggap terganggu jika auditor
membuat desain, menerapkan, mendrafkan prosedur, atau
mengoperasikan sistem tersebut.
5) Pelaksanaan tugas sesekali di luar audit oleh auditor internal, bila
dilakukan pengungkapan penuh dalam pelaporan tugas itu, tidak serta
merta mengganggu objektivitas. Namun, hal tersebut membutuhkan
pertimbangan cermat, baik oleh manajemen maupun auditor internal
untuk menghindari dampak negatif terhadap objektivitas auditor
internal.
b. Integritas
Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab
auditor dalam melaksanakan audit. Integritas mengharuskan seorang auditor untuk
bersikap jujur dan transparan, berani, bijaksana dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan audit.
1) Pengertian Integritas Menurut Para Ahli
Berikut ini merupakan beberapa pengertian kata integritas yang sudah
coba diutarakan oleh para ahli :
a) Henry Cloud
Menurut Henry Cloud, ketika berbicara mengenai integritas, maka
tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan
terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik
dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang
sebelumnya. Integritas sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan
seseorang sebagai insan manusia.
b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian
integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan
kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan
memancarkan kewibawaan dan kejujuran.
c) Ippho Santoso
Menurut Ippho Santoso, integiras sering diartikan sebagai
menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan untuk melahirkan
reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata
integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap /
sepenuh – penuhnya.
d) Andreas Harefa
Menurut Andreas Harefa, integritas merupakan tiga kunci yang
bisa diamati, yakni menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen, dan
mengerjakan sesuatu dengan konsisten.
c. Pengalaman Kerja
Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor
internal untuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi
pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai tugasnya
sendiri maupun aktivitas yang diauditnya.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengalaman dapat diartikan
sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya).
Adapun pengalaman kerja didefinisikan sebagai sesuatu atau kemampuan yang
dimiliki oleh para karyawan dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya. Dengan pengalaman yang cukup panjang dan cukup banyak maka
diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan yang lebih besar daripada yang
tanpa pengalaman. Orang yang berpengalaman dalam bekerja memiliki
kemampuan kerja yang lebih baik dari orang yang baru saja memasuki dunia
kerja, karena orang tersebut telah belajar dari kegiatan-kegiatan dan permasalahan
yang timbul dalam kerjanya.
Dengan adanya pengalaman kerja maka telah terjadi proses penambahan
ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap pada diri seseorang, sehingga
dapat menunjang dalam mengembangkan diri dengan perubahan yang ada.
Pengalaman seorang karyawan memiliki nilai yang sangat berharga bagi
kepentingan karirnya di masa yang akan datang. Pengalaman kerja menunjukkan
berapa lama agar supaya karyawan bekerja dengan baik.
Disamping itu pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan
atau jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dan lamanya mereka bekerja
pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Dengan demikian masa kerja
merupakan faktor individu yang berhubungan dengan perilaku dan persepsi
individu yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan. Misalnya, seseorang
yang lebih lama bekerja akan dipertimbangan lebih dahulu dalam hal promosi,
pemindahan.
Hal ini berkaitan erat dengan apa yang disebut senioritas. Orang yang
berpengalaman merupakan karyawan yang siap pakai. Pengalaman kerja
menunjukkan lamanya melaksanakan, mengatasi suatu pekerjaan dari beragam
pekerjaan bahkan berulang-ulang dalam perjalanan hidup.
Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengalaman Kerja Karyawan dapat
dikatakan memiliki pengalaman kerja jika sudah melakukan pekerjaan secara
berulang-ulang. Adapun hal-hal yang menentukan berpengalaman atau tidaknya
seorang karyawan adalah sebagai berikut:
1) Lama waktu atau masa kerja Ukuran tentang lama waktu atau masa
kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas
suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.
2) Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Pengetahuan
merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain
yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup
kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada
tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada
kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan
suatu tugas atau pekerjaan.
3) Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan Tingkat penguasaan
seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik
pekerjaan.
4) Jenis pekerjaan Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan
seseorang maka umumnya orang tersebut akan memperoleh hasil
pelaksanaan tugas yang lebih baik.
d. Kompetensi
Kompetensi auditor merupakan auditor yang dengan pengetahuan dan
pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara obyektif,
cermat dan seksama.
Menurut kamus besarbahasa indonesia, kompeten adalah
berwewenang, berkuasa (memutuskan, dan menentukan) sesuatu, dan cakap
(mengetahui). Sedangkan pengertian kompetensi adalah mempunyai kemampuan
dalam menguasai tata bahasa suatu bahasa secara abstrak atau batiniah.
Meskipun keduanya dapat dipertukarkan istilahnya dengan pemakaian
umum kompeten berbeda dengan kompetensi. Kravetzmengatakan kompetensi
adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan ditempat kerja setiap hari yang
mencangkup perilaku, bukan sifat – sifat kepribadian maupun keterampilan dasar
yang ada di dalam ataupun diluar tempat kerja.

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten
Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Kebupaten Sumenep.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sumenep.
a. Tugas Pokok
Inspektorat sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas
membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
b. Fungsi – Fungsi
Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyelenggarakan fungsi :
1) Penyusunan dan Pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
Inspektorat;
2) Perencanaan Program Pengawas;
3) Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
4) Pemerikasaan, Pengusutan, Pengujian, dan Penilaian tugas Pengawas
dan
5) Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Kualitas hasil audit sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena
dengan kualitas hasil audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan pemeriksaan
yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya
kekhawatiran akan merebaknya kasus dalam rangka menentukan kesesuaian
informasi yang diaudit dengan standar/kriteria yang telah ditetapkan, sehingga
dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap laporan hasil pemeriksaan dan
profesi Aparat Intern Pemerintah Daerah (APIPDA).Kualitas hasil auditor
menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 adalah auditor yang melaksanakan
tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan,
melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektifitas tindak lanjut
audit, serta konsistensi laporan audit.

a. Standar Audit (SA) berbasis International Standard on Auditing
(ISA) Standar :
Audit (SA) mengatur tentang standar yang digunakan oleh praktisi saat
melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan historis. Dilakukannya adopsi
standar internasional yang ditetapkan oleh IFAC membuat standar audit pada
SPAP 31 Maret 2011 yang selama ini digunakan dengan berbasis US GAAS,
berubah menjadi SPAP berbasis International Standard on Auditing (ISA). SPAP
berbasis standar internasional, khususnya standar auditing untuk emiten sudah
berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari
2013, dan 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Berbeda dengan standar
audit sebelumnya, SPAP berbasis ISA tidak membagi standar audit ke dalam tiga
kategori yakni, Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar
Pelaporan. Namun standar-standar yang disajikan dalam SPAP berbasis ISA
sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing yang dibagi kedalam 6 bagian
dan 36 standar (Tuanakotta, 2013).
1) Prinsip Umum dan Tanggung Jawab:
a) SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan
Suatu Audit Berdasarkan Standar Audit
b) SA 210: Persetujuan atas Syarat-syarat Perikatan Audit
c) SA 220: Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan
d) SA 230: Dokumentasi Audit
e) SA 240: Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan
dalam suatu Audit atas Laporan Keuangan
f) SA 250: Pertimbangan atas peraturan perundang-undangan dalam
audit atas Laporan Keuangan
g) SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung jawab atas
Tata Kelola
h) SA 265: Pengkomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal
kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan
manajemen.
2) Penilaian Risiko dan Respons terhadap Risiko yang Dinilai:
a) SA 300: Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan
b) SA 315: Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko salah saji material
melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya
c) SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan
Audit
d) SA 330: Respons Auditor terhadap Risiko yang dinilai
e) SA 402: Pertimbangan audit terkait dengan entitas yang
menggunakan organisasi jasa
f) SA 450: Pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang
diidentifikasi selama audit
3) Bukti Audit:
a) SA 500: Bukti Audit
b) SA 501: Bukti audit-Pertimbangan Spesifik atas unsur pilihan
c) SA 505: Konfirmasi Ekseternal
d) SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal
e) SA 520: Prosedur Analitis
f) SA 530: Sampling Audit
g) SA 540: Audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi
nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan
h) SA 550: Pihak Berelasi
i) SA 560: Peristiwa Kemudian
j) SA 570: Kelangsungan Usaha
k) SA 580: Representasi Tertulis
4) Penggunaan Hasil Pekerjaan Pihak Lain:
a) SA 600: Pertimbangan khusus – audit atas laporan keuangan grup
(termasuk pekerjan auditor komponen)
b) SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
c) SA 620: Penggunaan Pekerjaan Seorang Pakar Auditor
5) Kesimpulan Audit dan Pelaporan:
a) SA 700: Perumusan Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
b) SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Keuangan
c) SA 706: Paragraf Penekanan suatu hal dan paragraf hal lain dalam
laporan auditor Independen
d) SA 720: Tanggung jawab Auditor atas Informasi Lain dalam
Dokumen yang berisi Laporan Keuangan Auditan
6) Area Khusus:
a) SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas laporan keuangan yang
disusun sesuai dengan kerangka bertujuan khusus
b) SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas laporan keuangan
tunggal dan unsur, akun, atau pos spesifik dalam suatu laporan
keuangan
c) SA 810: Perikatan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan

Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan
dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi
keuangan, dan arus kas. Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik),
opini audit ada 5 macam, yaitu :
a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion)
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil
usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor
bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain :
1) Laporan keuangan lengkap.
2) Tiga standar umum telah dipenuhi.
3) Bukti yang cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga
standar lapangan telah dipatuhi.
4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (Generally
Accepted Accounting Principles)
5) Tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan
paragraf penjelas atau modifikasi laporan
b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan
(Modified Unqualified Opinion)
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu
paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
Auditor menyampaikan pendapat ini jika:
1) Kurang konsistennya suatu entitas dalam menerapkan GAAP
2) Keraguan besar akan konsep going concern
3) Auditor ingin menekankan suatu hal
c. Pendapat wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan
keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang
berhubungan dengan yang dikecualikan.
d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas
tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion)
Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak
menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor
tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan.

1) Masing-masing Auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan
dan pengalaman di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan,
manajemen dan computer.
2) Keduanya harus membuat audit plan dan audit program secara tertulis.
3) Semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus
didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja
pemeriksaan.
4) Audit staf selalu melakukan Continuing Profesional
Education (Pendidikan Profesi Berkelanjutan).
5) Harus memiliki Audit Manual, Kode Etik, serta Sistem Pengendalian
Mutu

Para profesional yang ditugaskan untuk melakukan audit atas kegiatan dan
peristiwa ekonomi bagi perorangan dan entitas resmi, pada umumnya
diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu (a) auditor Independen, (b) auditor
Internal, (c) auditor Pemerintah.
a. Auditor Independen
Auditor independen adalah auditor eksternal yang pada umumnya
merupakan anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit
profesional untuk masing – masing klien. Diluar negeri sebutan auditor
independen adalah CPA. Auditor independen yang tidak dipengaruhi oleh pihak –
pihak manapun.
b. Auditor Internal
Auditor internal merupakan bagian dari suatu organisasi yang integral,
yang menjalankan fungsinya berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan
memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan kontribusi kepada pihak
manajemen organisasi dan pemeriksa ekstern. Menurut Boynton(2002) fungsi
auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang
merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk
menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Auditor internal
juga dapat memberikan secara langsung dukungan kepada manajer selama
pekerjaan audit dilaksanakan, serta pada saat penyelesaian laporan dan
ditindaklanjutinya hasil audit. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat
lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam
rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal
pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses
terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
c. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja pada sektor –
sektor pemerintah. Auditor pemerintah pada umumnya meninjau
keuangan dan praktek lembaga – lembaga pemerintahan. Hasilnya akan
dijadikan beberapa kebijakan dan anggaran.

Menurut Alvin A. Arens, James K. Loebbecke Jenis audit pada umumnya
menunjukkan Karakteristik kunci yang tercangkup dalam definisi audit. Jenis –
jenis audit tersebut ialah :
a. Audit Operasional
Kegiatan memperoleh dan megevaluasi bukti – bukti tentang efesiensi
dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubunagannya dengan pencapaian
tujuan tertentu.
b. Audit Ketaatan (compliance audit)
Kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti – bukti untuk menetapkan
apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan
persayaratan ketentuan, atau peratuaran tertentu.
c. Audit Laporan Keuangan
Kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan – laporan
entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan – laporan
tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan,
yaitu prinsip – prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

a. Menurut AICPA :
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan opini atas
laporan keuangan tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, sesuai dengan rerangka akuntansi keuangan yang
berlaku (the applicable financial accounting framework). Opini auditor ditujukan
untuk meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. (Aren:162)
b. Menurut ISA 200 :
Tujuan audit adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan
keuangan. Tujuan ini dicapai melalui pemberian opini auditor tentang apakah
laporan keuangan, dalam semua hal; yang material, disajikan sesuai dengan
kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (applicable financaial reporting
framework).

Komite konsep Auditing mendefinisikan auditing adalah proses yang
sistematis untuk mendapatkan dan menilai bukti secara objektif yang berkaitan
dengan penyaksian tentang tindakan – tindakan ekonomis dan kejadian – kejadian
serta memastikan tingkat kesesuaian antara penyaksian tadi dengan kriteria yang
sudah ada dan menyampaikan hasilnya kepada pemakainya.
Menurut Alvin A, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011:4) “Auditing
merupakan Akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan
dan melaporkan tingkat keseusaian antara informasi dan kriteria yang telah
ditetapkan. Audit harus dilakukan seorang yang kompeten, Independen orang”.
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara, “Pemeriksaan adalah
proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara,
independen, obyektif, dan professional standar pemeriksaan, untukmenilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara”
“Report of the Committe on Basic Auditing Concepts of the Amirican
Accounting Associaton”(Accounting Review, vol 47) memberikan definisi
auditing sebagai “ suatu sistemastis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai asersi – asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan
kriteria yang ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil – hasilnya kepada
pihak – pihak yang berkepentingan”.
Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat di uraikan
sebagai berikut :
a. Suatu proses sistemaitis berupa serangkaian langkah prosedur yang logis,
terstruktur dan terorganisir.
b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa
dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa
memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (atau
entitas) yang membuat asersi tersebut.
c. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representasi
yang dianut oleh perorangan atau entitas. Asersi ini merupakan subjek
pokok auditing. Asersi meliputi informasi yang mug dalam laporan
keuangan, laporan operasi intern, dan surat pemberitahuan pajak (SPT).
d. Derajat kesesuaian menunjukkan pada kedekatan di mana sersi dapat di
identifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
e. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar – standar yang digunakan
sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa
peraturan spesifik yang dibuat legislatif, anggaran atau kinerja lainnya
yang ditetapkan oleh manajemen, Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP = Prinsip – Prinsip kuntansi yang berlaku umum) yang
ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board ( FASB = Badan
Standar Akuntansi Keuangan) serta badan – badan Pengatur lainnya.
f. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan
derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan.
Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat
kepercayaan pemakai informasi atas sersi yang dibuat pihak yang di
audit.
g. Pihak – pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan
(atau mengandalkan) temuan – temuan auditor. Dalam lingkungan bisnis,
mereka adalah para pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor
pemerintah, dan masyarakat luas

Salah satu tujuan perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya dari kegiatan produksi, oleh karena itu pihak manajemen
yang menargetkan penjualan yang akan dicapai dalam suatu periode. Penjualan
dapat dikatakan efektif apabila perusahaan dapat mencapai penjualan yang
telah ditargetkan oleh pihak manajemen.
Menurut (Kumaat,2011:120) Efektivitas penjualan adalah kegiatan yang
dilakukan degan cara peningkatan volume penjualan dengan melihat
kemampuan perusahaan dalam menyalurkan barang, kebijakan serta strategi
yang ditetapkan perusahaan agar penjualan efektif. Penjualan yang efektif
dapat tercapai dengan melakukan berbagai kegiatan pemasaran,
pengembangan produk, penetapan harga dan saluran distribusi, serta
mempromosikannya secara efektif akan dapat meningkatkan penjualan.
Auditor dapat memberikan saran-saran untuk dapat memepertahankan prestasi
atau menanggulangi kelemahan dan meningkatkan prestasinya melalui
alternatif-alternatif yang direkomendasikan berdasarkan penilaian kegiatan dan
analisa penjualan, sehingga audit operasional diharapkan dapat berjalan dengan
baik dan terarah serta mampu berperan dalam meningkatkan kualitas penjualan

Menurut Mulyadi (2010:207) merupakan urutan yang harus dilaksanakan dan
melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin
secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang. Dalam prosedur
penjualan dibagi menjadi dua yaitu :
1. Prosedur Penjualan Tunai
a) Prosedur Order Penjualan
Pada prosedur ini, fungsi penjualan yaitu menerima order dari para
pembeli. Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan
mengirimkan kepada berbagai fungsi lain yang terkait dalam melayani
order dari pembeli
b) Prosedur Penerimaan Kas
Pada prosedur ini kas menerima pembayaran harga barang dari seorang
pembeli dan memberikan tanda pembayaran.
2. Prosedur Penjualan Kredit
a) Prosedur Order Penjualan
Pada Prosedur ini , fungsi penjualan menerima order dari para pembeli.
Fungsi penjualan kemudian membuat surat pengiriman dan akan
mengirimkannya kepada berbagai fungsi yang lain untuk memberikan
kontribusi dalam melayani order dari pembeli
b) Prosedur Persetujuan Kredit
Pada prosedur ini, fungsi penjualan meminta persetujuan terkait penjualan
kredit pada fungsi kredit
c) Prosedur Pengiriman Barang
Pada prosedur ini, fungsi pengiriman akan mengirimkan barang kepada
pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam surat order
pengiriman yang diterima
d) Prosedur Penagihan
Pada prosedur ini, fungsi penagihan membuat faktur penjualan dan
mengirimkan kepada pembeli. Faktur penjualan dibuat rangkap oleh
fungsi penjualan dan bagian ini membuat surat order pengiriman

Menurut PSAK No 23 Penjualan Revisi Tahun 2015 paragraf 14
menjelaskan bahwa pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh
kondisi berikut dapat terpenuhi :
a) Entitas telah memindahkan resiko dan manfaat kepemilikan barang
secara signifikan kepada pembeli
b) Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait
dengan kepemilikan barang maupun melakukan pengendalian
efektif atas barang yang telah dijual
c) Jumlah pendapatan dapat diukur secara handal
d) Manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan
mengalir ke entitas
e) Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi yang berhubungan
dengan transaksi penjualan dapat diukur secara handal
Menurut Kotler (2010:457) mengatakan bahwa penjualan merupakan
proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui
pertukaran informasi dan kepentingan.
Nitisemito (2009:13) penjualan merupakan semua kegiatan yang bertujuan
untuk melancarkan arus barang dan jasa dari semua produsen ke konsumen
secara efisien untuk menciptakan permintaan yang efektif

Efektivitas bagi perusahaan merupakan sasaran agar perusahaan mampu
mencapai tujuan yang telah diharapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang
ada. Apabila hasil yang dicapai belum sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan
maka perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk dapat meningkatkan
efektivitas penjualan.
Menurut Bayangkara (2015:11), efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan
suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Menurut Ruchyat Kosasih dalam Agoes (2015:179), efektivitas diartikan
sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan
pencapaian tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kualitas (volume) hasil kerja,
kulitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan.
Menurut Abdurahmat Dalam Othenk (2010:7) efektivitas yaitu
pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah
ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan yang tepat pada
waktunya

Dalam pelaksanaan audit operasional, audit lebih banyak menggunakan
audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk
masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban kuesiner
tersebut dikonfirmasi dengan pengecekan dilapangan dan pemeriksaan buktibukti secara sampling dan diskusi dengan bagian terkait, kemudian seorang
auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisisen dan keekonomisan dari
kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan ( buku auditing Sukrisno
Agoes, 180)

Menurut Bayangkara (2016:11-13) terdapat beberapa tahapan yang harus
dilakukan dalam audit operasional, diantaranya adalah :
1) Audit Pendahuluan
Tujuan dilakukannya audit pendahuluan adalah untuk mendapatkan informasi
latar belakang terhadap objek yang akan diaudit. Selain itu, pada audit ini juga
dilakukan penelaah terhadap berbagai aturan.
2) Review dan Pengujian Pengendalian Manajemen
Pada tahap ini auditor melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian
manajemen objek audit, dengan tujuan unntuk menilai efektivitas pengendalian
manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.
3) Audit Rinci atau Lanjutan
Pada tahapan ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten
untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan sebelumnya. Audit ini
dilakukan dengan cara mengembangkan temuan untuk mencari ketertarikan
antara sat temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang
berkaitan dengan tujuan audit.
4) Pelaporan
Pada tahap ini mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk
rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
Laporan disajikan dalam bentuk komrehensif (menyajikan temuan-temuan
penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan
rekomendasi).Rekomendasi harus disajikan dalam bahasa yang operasional dan
mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti.
5) Tindak Lanjut
Dalam audit operasional tindak lanjut merupakan tahapan akhir yang bertujuan
untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut
(perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. Auditor tidak
mempunyai wewenangan untuk mewajibkan manajemen untuk melaksanakan
tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
Menurut Arens dalam Agoes (2014:175) ada tiga ahapan dalam audit
operasional yaitu :
1) Planning
Dalam tahap perencanaan atau planning seorang auditor operasional harus
menentukan lingkup keterikatan atau penugasan secara seksama, memperoleh
informasi mengenai latar belakang unit organisasi, mengenai kesatuan organisasi,
dan dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan bukti yang dikumpulkan.
Puncak pada tahap pendahuluan ini adalah merumuskan dan mendesain suatu
program yang rinci untuk audit yang lebih mendalam.
2) Evidence accumulation and evaluation
Dalam tahap akumulasi bukti dan Evaluasi atau evidence accumulation and
evaluation, auditor operasional harus menghimpun bukti yang relevan dan
kompeten , kemudian auditor akan mengembangkan temuan bukti audit sebagai
bahan pertimbangan dalam pendukung kesimpulan tentang objektivitas cukup
untuk
3) Reporting and follow up
Dalam tahap Pelaporan dan tindak lanjut atau reporting and follow up pada
umunya suatu laporan audit operasional akan meliputi unsur-unsur yaitu tujuan
dan ruang lingkup penugasan, prosedur-prosedur yang digunakan oleh auditor,
temuan-temuan khusus, rekomendasi-rekomendasi jika perlu. Laporan auditor
operasional biasanya dikirim hanya untuk manajemen laporan dengan suatu
salinan tersendiri.

Menurut Arens et al (2015:12) kualifikasi auditor harus berkualitas guna
memahami kriteria yang digunakan dan harus berkompeten untuk mengetahui
jenis dan bukti yang dihimpun untuk menarik kesimpulan yang sesuai setelah
bukti tersebut telah diuji.Seorang auditor juga harus mempunyai sikap mental
independen. Pelaksanaan audit operasional dilakukan oleh auditor internal,
dimana seorang auditor internal harus memiliki sikap yaitu :
1) Independensi (Independence)
Auditor operasional dikatakan independen apabila auditor operasional
melaksanakan tugasnya secara bebas dan objektif tanpa terpengaruh dan
dipengaruhi oleh siapapaun. Independensi bagi auditor mempunyai peranan
penting dalam melaksanakan tugasnya karena diharapkan akan memperoleh hasil
pemeriksaan yang efektif.
Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) mengemukakan bahwa independensi
dalam audit cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian,
evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sikap mental
independen harus meliputi independensi dalam fakta dan independensi dalam
penampilan.
Menurut Mulyadi (2010:32) bahwa independensi auditor operasional dapat
memberikan pertimbangan yang tidak memihak dan tanpa peaksaan, dimana
independensi sangat diperlukan dalam audit operasional untuk membuat laporan
yang objektif.
Menurut Hiro Tugiman (2013: 20) independensi adalah para auditor internal
yang dianggap mandiri apabila melaksanakan tugasnya secara bebas dan
objektif.Kemandirian pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak
memihak siapapaun, dan tanpa prasangka hal ini sangat penting bagi pemeriksaan
sebagaimana mestinya.Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap
objektif para auditor internal.
Independensi operasional dapat diperoleh melalui dua hal yaitu :
1. Status Organisasi
Status organisasi unit pemeriksaan harus memberikan keleluasaan untuk
memenuhi atau menyelesaiakan tanggung jawab pemeriksaan yang
diberikan. Pemeriksaan operasional harus memperoleh dukungan dari
manajemen dan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi
sesuai dengan audit yang akan dilaksanakan sehingga kerjasama akan
terjadi dari pihak yang diperiksa dan dapat menyelesaiakan pekerjaan
secara bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.
2. Objektivitas
Sikap objektif auditor operasional merupakan sikap yang tidak akan
dipengaruhi dan terpengaruh dari pihak manapun saat melakukan audit.
Jadi independensi dalam audit operasional sangat diperlukan untuk
membuat laporan yang objektif dan tidak memihak yang diperlukan oleh
manajemen.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi bagi auditor
mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya secara bebas dan
objektif tanpa paksaan dari pihak manapun dan tanpa terpengaruh dan dipengaruhi
oleh siapapun.Independensi operasional dapat diperoleh melalui status organisasi
dan objektivitas.Guna memperoleh hasil pemeriksaaan yang efektif.
2) Kompetensi
Menurut Rahayu dan Suhayati (2012) kompetensi artinya seorang auditor
harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria
dan menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung
kesimpulan yang akan diambil.
Menurut Mulyadi (2016) mengungkap bahwa kompetensi merupakan
anggota yang memepunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa professional
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan pengguna
jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik yang diperoleh
melalui pendidikan dan pengetahuan.
Menurut Menurut Wibowo (2014) kompetensi merupakan kemampuan
untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan
serta pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan
tersebut.

MenurutBayangkara (2016:8) , ruang lingkup audit operasional diarahkan
untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik dari
fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian)
maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang secara keseluruhan ditujukan untuk
mencapai tujuan perusahaan.
Menurut Tunggal (2010:72) ruang lingkup audit operasional bisa ditentukan
dengan menggunakan pedoman-pedoman sebagai berikut :
1) Ruang Lingkup audit operasional harus sesuai dengan objektif
yang ingin dicapai
2) Tujuan audit operasional harus jelas untuk memungkinkan
dibuatnya rencana audit yang memadai.
3) Audit harus dibatasi pada bidang-bidang dimana hasil-hasil yang
spesifik akan dapat disusun dan dilaporkan.
4) Audit harus dibatasi pada usaha penilaian prestasi daripada
penilaian kapasitas individual.

Bayangkara (2016:5) dalam bukunya menyebutkan audit operasional
bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih
memerlukan perbaikan, sehingga rekomendasi yang diberikan nantinya dapat
dicapai perbaikan atas pengolahan berbagai program dan aktivitas pada
perusahaan tersebut. Audit diarahkan pada berbagai objek audit yang
kemmungkinan dapat diperbaiki dimasa yang akan datang, dan juga mencegah
kemungkinan terjadinya berbagai resiko kerugian. Adapun maksud dari
keduanya dijelaskan sebagai berikut :
1) Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan
kegiatan operasinya sehingga dapat tercapai optimalisasi
penggunaan sumber daya yang dimiliki.
2) Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu
perusahaan untuk mencapai tujuannya .
Menurut Bayangkara (2016:5) menjelaskan ada 3 (tiga) elemen pokok
dalam audit :
1) Kriteria (criteria)
Kriteria merupakan standar pedoman, norma bagi setiap individu maupun
kelompok di dalam perusahaan untuk melakukan aktivitasnya. Kriteria tersebut
dapat berupa peraturan, kebijakan manajemen, Standar Operating Procedure
(SOP).
2) Penyebab (cause)
Penyebab merupakan dindakan dari aktivitas yang dilakukan oleh individu
maupun kelompok di dalam perusahaan.Penyebab dapat bersifat positif atau
negative.
3) Akibat (effect)
Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang
berhubungan dengan penyebab tersebut.
Menurut Agoes (2014:172) tujuan umum dari audit operasinal adalah :
1) Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan
2) Untuk menilai apakah berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan telah
digunakan secara efektif dan efisien.
3) Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh manajemen puncak.
4) Untuk bisa memberikan rekomendasi kepada manajemen puncak untuk
memperbaiki kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian interen,
system pengendalian manajemen dan prosedr operasinal perusahaan dalam
rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan
operasi perusahaan.

Menurut Bayangkara (2016:2) audit operasional merupakan
pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan dalam
konteks audit manajemen yang meliputi seluruh pengoperasian internal
perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang
memiliki wewenang yang lebih tinggi, audit manajemen dirancang secara
sistematis untuk mengaudit mulai dari aktivitas hingga program-program yang
diselenggarakan, untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya manusia
dan dana telah digunakan secara efisien, erta tujuan dari program dan aktivitas
yang telah direncanakan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang
telah ditetapkan perusahaan.
Menurut Suyonto (2015:9) audit operasional disebut sebagai audit
manajemen, yaitu kegiatan yang meneliti kembali atau mengkaji ulang hasil
operasi pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk
mengevaluasi efisien dan keefektivitasnya.

Jenis audit umumnya dibagi menjadi 4 (empat) menurut Bayangkara
(2015:4) yaitu :
1) Audit Laporan Keuangan
Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk mementukan apakah
laporan keuangan auditee telah disusun sesuai prinsip-prinsip
berterima umum (PABU). Auditor external merupakan plaksanaan
audit keuangan, sedangkan investor dan kreditor merupakan penerima
laporan audit pihak ketiga.
2) Audit Kepatuhan
Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan seberapa tinggi
tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, peraturan, kebijakan,
rencana dan prosedur. Untuk audit kepatuhan boleh dilakukan oleh
auditor eksternal atau internal , dan untuk hasil penerimaan laporan
audit ialah pihak manajemen perusahaan.
3) Audit internal
Audit internal biasanya dilakukan oleh auditor perusahaan.
Penerimaan hasil audit internal adalah manajemen perusahaan.
Tujuan dilakukannya audit internal yaitu :
a) Menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum,
peraturan, kebijakan, rencana dan prosedur.
b) Menilai pengendalian internal perusahaan
c) Menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya
d) Merupakan program peninjauan terhadap konsistensi hasil
tujuan organisasi.
4) Audit Operasional (Manajemen)
Audit operasional boleh dilakukan oleh pihak auditor eksternal
maupun internal dan hasil pemeriksaan audit operasional diterima
oleh pihak manajemen perusahaan. Tujuan audit operasional untuk
menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
Menurut Agoes (2013:10) jenis audit ditinjau dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Jenis-jenis audit yang ditinjau dari luasnya
pemeriksaan, audit dibedakan atas :
1) Pemeriksaan Umum (General Audit)
Pemeriksaan umum merupakan suatu pemeriksaan umum atas
laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan
tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan secara keseluruhan.
2) Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Pemeriksaan khusus merupakan suatu pemeriksaan terbatas (sesuai
dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP independen,
dan akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat
terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat
yang diberikan terbatas pada masalah yang diperiksa, karena prosedur
yang dilakukan juga terbatas.
Jenis-jenis audit yang ditinjau dari jenis pemeriksaan, ialah :
1) Managemen Audit (Operasional Audit)
2) Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
3) Pemeriksaan Internal (Internal Audit)
4) Computer audit

Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi data maupun bukti yang dikumpulkan atas suatu pernyataan
tentang aktivitas di dalam perusahaan. Auditing dilakukan untuk tujuan melihat
sejauh mana tingkat kolerasi antara data yang dibuat dengan kenyataan yang
ada di lapangan.Hasil dari kegiatan ini bertujuan untuk dapat menyampaikan
hasil yang telah dilakukan terhadap auditor berupa informasi yang dapat
disajikan untuk kepengtingan perusahaan maupun dalam pengembilan
keputusan pihak manajemen perusahaan.
Arens (20014.4) auditing adalah suatu proses yang terpadu dalam
pengumpulan dan penilaian oleh seorang ahli auditor yang mengenai informasi
yang dinyatakan dengan angka dari suatu kesatuan ekonomi tertentu (specific
economic enitity)dengan tujuan untuk menentukan serta dapat melaporkan
tingkt kesamaan antara informasi yang dinyatakan dengan angka maupun
dengan ukuran kriteria yang ada (established criteria)
Mulyadi (2015) auditing merupakan suatu proses yang sistematis untuk
mendapatkan bukti-bukti yang objektif mengenai kegiatan dan kejadian
ekonomi serta mengevaluasi apakah hal tersebut telah sesuai dengan beberapa
kriteria yang telah ditetapkan.
Agoes (2014:4) auditing merupaka suatu proses pemeriksaan yang
dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan
keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan , beserta
catatan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memberikan pendapat
mengenai kewajaran atas laporan keuangan.

Menurut Arrens dan Beasley dalam Herawaty (2013;7), didalam
pengendalian internal terdapat struktur yang terdiri dari lima komponen yaitu :
a) Control environment;
b) Risk assessment;
c) Control activities;
d) Information and communication dan
e) Monitoring.
Kelima komponen yang saling berkaitan tersebut akan dijelaskan
sebagai berikut ;
1) Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian
menyediakan arahan bagi organisasi dan
mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orangorang yang ada di dalam organisasi tersebut.
Lingkungan pengendalian menjadi dasar bagi
komponen yang lain dan menyediakan disiplin serta
struktur. Inti dari struktur pengendalian intern yang
efektif adalah bagaimana manajemen memandang
pengendalian tersebut. Lingkungan pengendalian
terdiri dari integritas dan nilai etika, komitmen
terhadap kompetensi, serta pemberian wewenang dan
tanggung jawab.
2) Penentuan Risiko audit. Setiap organisasi memiliki
tingkat risiko audit yang berlainan, dimana untuk dapat
mencapai tujuan perusahaan maka risiko audit-risiko
audit itu harus bisa dikendalikan. Pihak manajemen
harus mengidentifikasikan berbagai risiko audit agar
mencapai tingkat risiko audit yang minimal.
3) Aktivitas Pengendalian. Untuk mengendalikan risiko
audit dan mencapai tujuan organisasi maka manajemen
harus menerapkan kegiatan pengendalian yang
diantaranya sebagai berikut: review terhadap kinerja,
adanya pengendalian fisik dan non fisik, serta adanya
pemisahan tugas.
4) Informasi dan Komunikasi. Arus komunikasi yang ada
di dalam perusahaan merupakan hal yang sangat penting
di dalam mengendalikan risiko audit, khususnya arus
informasi yang berjalan ke seluruh arah dan tidak
searah dari atas kebawah, dan
5) Pemantauan/Monitoring. Pemantauan adalah suatu
proses yang menaksir kualitas kinerja struktur
pengendalian intern, meliputi desain, apakah operasi
sesuai dengan yang dimaksud dan apakah modifikasi
sesuai dengan kondisi yang berubah. Pemantauan
dapat dilakukan dengan kegiatan yang terus menerus
(on going activities) dan evaluasi periodik terpisah
(separate periodic evaluations).

Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar bahwa, aktiva
dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha, informasi bisnis akurat,
dan karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Pengendalian internal dapat
melindungi aktiva dengan mencegah pencurian, penggelapan, penyalahgunaan,
atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran
serius atas pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.
Tujuan pengendalian internal menurut Commite of Sponsoring
Organization of The Treadway Commission (COSO) (2013) sebagai berikut :
1) Effectiveness and efficiency of operations
Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi dari semua operasi sehingga dapat
mengendalikan biaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan
organisasi.
2) Reliability of financial reporting
Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan
data serta catatan-catatan akuntansi dalam bentuk laporan
manajemen sehingga tidak menyesatkan pemakai laporan tersebut
dan dapat diuji kebenarannya.
3) Compliance with applicable laws and regulations
Pengendalian internal dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan
karyawan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh
manajemen. Kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan merupakan
alat pengendali dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus
ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi.
Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut merupakan hasil dari suatu
pengendalian internal yang memadai, sedangkan komponen-komponen
pengendalian internal merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian
internal yang memadai tersebut. Agar tujuan pengendalian internal tercapai, maka
diperlukan keahlian serta kecermatan profesional dari auditor internal perusahaan
untuk menilai dan memberikan rekomendasi atas temuannya untuk membantu
manajemen dalam melakukan pembenahan.
Pengendalian intern harus dipandang tidak sebagai sistem itu sendiri tetapi
sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, sebab akan menjadi tidak efektif
sama sekali atau bahkan mungkin menyesatkan. Untuk itu, tujuan pengendalian
intern haruslah jelas. Manusia tidaklah sempurna, mereka tidak lepas dari
kelalaian dan persengkokolan. Jika manusia itu sempurna pengendalian intern
hanyalah merupakan penyia-nyian sumber data. Pengendalian intern adalah
manusia, struktur pengendalian intern mencakup kegiatan pengecekan oleh
seseorang terhadap pekerjaan orang lainnya. Tujuan pengendalian intern harus
dipandang secara relevan dengan individu yang menjalankan sistem pengendalian
tersebut. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap pegawai yakin
bahwa pegendalian bertujuan melindungi kesulitan-kesulitan dalam operasi
organisasi yang sebaliknya dapat mempengaruhi mereka secara pribadi. (Fatimah
dalam Dwi Saputra, 2009;44)

Internal Control (IC) terdiri dari dua kata, yaitu Internal dan Control.
Internal memiliki arti existing or situated within the limits or surface of something
atau dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan suatu struktur
organisasi. Sedangkan kata control memiliki arti to reduce the incidence or
severity of to innocuous level dengan arti sempit untuk mengurangi insiden dari
lebih buruknya suatu kejadian. (Reeve dan Fees, dalam Imayanti, 2010;15)
Internal Control selanjutnya disebut Pengendalian Internal menurut COSO
(Commite of Sponsoring Organization of The Treadway Commission) (2013)
adalah :
“a procces, effected by an entity’s board od directors,
management, and other personnel, designed to provide reasonable
assurance regarding to achievement of objectives in the following
catagories :
 Effectiveness and efficiency of operations.
 Reliability of financial reporting.
 Compliance with applicable laws and regulations.”
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (2008:79), pengendalian internal
adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas
dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
Sebelumnya, istilah yang dipakai untuk sistem pengendalian intern adalah
sistem pengawasan intern, dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001
istilah resmi yang digunakan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) adalah pengendalian
internal. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mendefinisikan pengendalian internal
sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan
personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tiga golongan tujuan berikut :
a) Keandalan laporan keuangan;
b) Efektif dan efisiensi operasi dan;
c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
(Agoes dalam Dwi Saputra, 2009;40)
Imam Nashirudin dalam Dwi Saputra (2009;38) berpendapat bahwa setiap
tindakan manajemen selalu didasarkan pada rencana yang telah disusun terlebih
dahulu. Untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang
telah disusun, maka diperlukan pengendalian. Pengendalian pada dasarnya adalah
kegiatan pelaksanaan dan perencanaan, sehingga kalau terjadi penyimpangan
dapat segera diluruskan atau dikembangkan pada rencana semula.
Pengendalian internal (internal control) adalah rencana organisasi dan
metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang
akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta
membantu menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan. Pengendalian
internal melaksanakan tiga fungsi penting yaitu, pengendalian pencegahan
(preventive control), pengendalian pemeriksaan (detective control), pengendalian
korektif (corrective control). (Singleton dalam Dwi Saputra, 2009;41)
Sistem pengendalian internal yang digunakan dalam organisasi atau
perusahaan merupakan faktor penentu untuk keandalan laporan keuangan yang
dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Arti dari sistem pengendalian
itu pada hakekatnya menurut pengertian AICPA (American Institute of Certified
Public Accountan) adalah,
“segala rencana dan peralatan, cara dan ukuran yang terkoordinasi dalam
suatu organisasi untuk menguasai harta kekayaan, mengecek ketelitian dan
kebenaran pencatatan data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi atau
kerja,dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan yang telah ditetapkan.”
Pengertian diatas mencakup kebijaksanaan prosedur dan praktek-praktek
yang telah ditetapkan dan telah dianjurkan oleh manajemen (pimpinan) organisasi
atau perusahaan yang bersangkutan dan mencakup pula struktur organisasi serta
tindakan lain untuk melaksanakan kebijakan prosedur dan praktek-praktek
tersebut. Sistem pengendalian dalam arti sempit, sering dipergunakan dalam
bidang akuntansi dengan sebutan internal check. (Sugiyanto dalam Fatimah,
2008)
Menurut Newens dalam Imayanti (2010;21), terdapat empat hal penting
dalam penerapan pengendalian internal terhadap akuntabilitas publik diantaranya :
1) Effectiveness
2) Efficiency
3) Compilance, and
4) Reporting

Dalam Standar Profesi Audit Internal standar 1220 (2011) diatur bahwa
Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang diharapkan
dari seorang auditor yang cukup berhati-hati dan kompeten. Kecermatan
profesional membutuhkan penerapan perhatian dan keterampilan yang diharapkan
dari seorang auditor internal yang berhati-hati (prudent) dan kompeten pada
situasi yang sama atau mirip. Oleh karena itu, kecermatan profesional sepadan
dengan kompleksitas penugasan yang dilakukan. Auditor internal menjalankan
kecermatan profesional dalam penugasan ketika dia waspada terhadap
kemungkinan adanya kecurangan (fraud), kesalahan yang disengaja,
kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, dan
konflik kepentingan, serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain di mana
penyimpangan sangat mungkin terjadi. Termasuk juga ketika auditor internal
mengidentifikasi pengendalian yang tidak memadai dan merekomendasikan
perbaikan untuk meningkatkan kesesuaiannya dengan prosedur dan praktik yang
sehat.
Kecermatan profesional berarti kecermatan dan kompetensi yang
sewajarnya, tidak berarti kesempurnaan atau kinerja yang luar biasa. Dengan
demikian, kecermatan profesional hanya menuntut auditor internal untuk
melakukan pemeriksaan dan verifikasi sampai batas-batas yang wajar. Sekaligus,
auditor internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa ketidakpatuhan
atau penyimpangan tidak ada. Namun demikian, kemungkinan penyimpangan
material atau ketidakpatuhan perlu selalu diperhatikan oleh auditor internal setiap
kali melakukan penugasan audit internal.
Pusdiklatwas BPKP (2008) menyatakan bahwa auditor Internal harus
menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layaknya dilakukan oleh seorang
auditor internal yang prudent dan kompeten. Dalam menerapkan kecermatan
profesional auditor internal perlu mempertimbangkan:
a) Ruang lingkup penugasan.
b) Komplesitas dan materialitas yang dicakup dalam
penugasan.
c) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko,
pengendalian, dan proses governance.
d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam
penugasan.
e) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan
teknik-teknik analisis lainnya.
Menurut Subhan (2010;5), Kemahiran profesional menuntut pemeriksa
untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran
yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti
pemeriksaan. Pemeriksa menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman
yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan
evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena
bukti dikumpulkan dan dievaluasi selama pemeriksaan, skeptisme profesional
harus digunakan selama pemeriksaan. Dalam menggunakan skeptisme
profesional, pemeriksa tidak boleh puas dengan bukti yang kurang meyakinkan
walaupun menurut anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur.
Adapun indikator dari kecermatan profesional menurut Lawrence B.
Sawyer (2005:543) yang diterjemahkan oleh Desi Ardhariani (2009), yaitu :
“Kecermatan profesional, meliputi :
1) Auditor internal harus melatih kecermatan professional
dengan memepertimbangkan :
a) Cakupan pekerjaan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan penugasan.
b) Kompleksitas relative, materialitas atau
signifikansi permasalahan pada prosedurprosedur assurance yang digunakan.
c) Kecukupan dan efektivitas proses manajemen
risiko, kontrol dan tata kelola.
d) Kemungkinan adanya berbagai kesalahan,
ketidakteraturan atau ketidakpatuhan yang
signifikan.
e) Biaya jasa assurance yang terkait dengan
manfaat-manfaat potensial.
2) Auditor internal harus waspada terhadap risiko-risiko yang
signifikan yang dapat mempengaruhi objektivitas, operasi
atau sumber daya. Namun, prosedur assurance sendiri,
bahkan jika dilakukan dengan kecermatan profesional
yang tepat, tidak menjamin bahwa semua risiko signifikan
dapat diidentifikasi.
3) Auditor internal harus menggunakan kecermatan
professional yang tepat selama penugasan konsultasi
dengan mempertimbangkan :
a) Semua kebutuhan dan harapan dari klien,
termasuk sifat, penjadwalan dan
pengkominikasian hasil-hasil penugasan.
b) Kompleksitas relatif dan luasnya pekerjaan yang
dibutuhkan untuk mencapai tujaun-tujaun
penugasan.
c) Biaya penugasan konsultasi yang terkait dengan
manfaat-manfaat potensial.”
Prinsip kecermatan atau keseksamaan adalah pusat dari pencarian terus
menerus akan kesempurnaan dalam melaksanakan jasa profesional. Keseksamaan
mengharuskan setiap auditor untuk melaksanakan tanggung jawab profesionalnya
dengan kompetensi dan ketekunan. Kompetensi adalah hasil dari pendidikan dan
pengalaman. Pendidikan diawali dengan persiapan diri untuk memasuki profesi
tersebut. Dilanjutkan dengan pendidikan profesi berkelanjutan melalui jenjang
karir anggota. Pengalaman meliputi kerja magang dan penerimaan tanggung
jawab yang meningkat selama usia profesional anggota.

Dalam Standar Profesi Audit Internal butir 1200 (2011) mengenai keahlian
(proficiency) diatur bahwa :
“seorang auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan,
dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya. Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai
untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.
Secara kolektif, aktivitas audit internal harus memiliki atau mendapatkan
pengetahuan, keahlian, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam
melaksanakan tanggung jawabnya”.
Keahlian tersebut ditunjukkan antara lain dengan sertifikasi dan
kualifikasi profesional, seperti CIA dan gelar-gelar profesi yang lain. Fungsi
Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan
pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik
audit berbasis teknologi informasi yang tersedia. (SPAI, 2011;10)
Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang yang dimaksud
dalam standar tersebut meliputi:
a) Keahlian dalam menerapkan standar audit internal,
prosedur, dan teknik dalam melakukan penugasan.
b) Keahlian dalam prinsip-prinsip dan teknik akuntansi, bagi
auditor internal yang melakukan audit internal atas
pencatatan dan pelaporan keuangan.
c) Pengetahuan untuk mengidentifikasi indikator kecurangan
(fraud).
d) Pengetahuan tentang risiko dan pengendalian teknologi
informasi kunci serta teknik audit berbasis teknologi.
e) Pemahaman tentang prinsip-prinsip manajemen untuk
mengidentifikasi dan mengevaluasi materialitas dan
signifikansi suatu penyimpangan dari praktik bisnis yang
sehat.
f) Apresiasi terhadap hal-hal mendasar dalam bisnis seperti
akuntansi,ekonomi, hukum komersial, perpajakan,
keuangan, metode kuantitatif,teknologi informasi,
manajemen risiko, dan kecurangan.
g) Keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain,
pemahaman hubungan manusia, dan memelihara
hubungan yang memuaskan dengan klien penugasan.
h) Keterampilan dalam komunikasi lisan dan tulisan dengan
jelas dan dapat menyampaikan hal-hal terkait dengan
penugasan (seperti tujuan, evaluasi, kesimpulan, dan
rekomendasi) secara efektif.
Auditor harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi
teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan. Oleh
karena itu, seorang auditor wajib menciptakan kinerja yang memadai tentang
pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi auditor di lingkungan kerjanya.
Auditor harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu
(S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja yang baik maka harus mempunyai
kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit dan untuk
mengidentifikasikan kebutuhan profesional auditor.
Keahlian profesional adalah tingkat kemahiran profesional auditor internal
dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan
kecermatan profesionalnya terhadap penerapan struktur pengendalian.
Elemen-elemen dari keahlian profesional ini adalah ketaatan terhadap kode
etik profesional, pengetahuan, keterampilan, dan disiplin ilmu, hubungan dan
komunikasi antar manusia, dan pendidikan berkelanjutan (Grefita, 2011).
Sedangkan menurut Simanjuntak dalam Herawaty (2013) menyatakan
dalam menilai kemampuan seseorang perlu juga melihat latar belakang
pendidikan; “Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang
untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan tepat. Latihan membentuk
dan meningkatkan keterampilan kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan
serta latihan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerjanya.”
Adapun penugasan dari keahlian yang harus dimiliki oleh auditor internal
menurut Lawrence B. Sawyer (2005:542) yang diterjemahkan oleh Desi
Ardhariani (2009), yaitu :
“Pelaksanaan tanggung jawab, meliputi :
1) Direktur audit harus mendapatkan saran dan bantuan yang
kompeten jika staf audit internal kurang pengetahuan,
keterampilan atau kompetensi lain yang dibutuhkan untuk
melaksanakan seluruh atau sebagian dari penugasan.
2) Auditor internal harus memiliki pengetahuan yang
memadai untuk mengidentifikasi indikator-indikator
kecurangan namun tidak diharapkan untuk memiliki
keahlian dari seseorang yang tanggung jawab utamanya
adalah menemukan dan menyelidiki kecurangan.
3) Direktur audit harus mengurangi penugasan konsultasi
atau mengupayakan saran dan bantuan yang kompeten
jika staf audit internal kurang memiliki pengetahuan,
keterampilan atau kompetensi lain yang diharapkan untuk
melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan.”

Agar dapat mengemban kepercayaan yang semakin besar dan menjalankan
peran dengan baik, auditor internal memerlukan suatu kode etik dan standar yang
seragam dan konsisten, yang menggambarkan praktik-praktik terbaik audit
internal, serta merupakan ukuran kualitas pelaksanaan tugas dan memenuhi
tanggung jawab.
Sehubungan dengan hal tersebut, konsorium organisasi profesi audit
internal, yang terdiri atas The Institute of Internal Auditor-Indonesia Chapter
(IIA-IC), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern BUMN/BUMD (FKSPI
BUMN/BUMD), Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA), Dewan Sertifikasi
Qualified Internal Auditor (DS-QIA), dan Perhimpunan Auditor Internal
Indonesia (PAII), dengan ini memandang perlu untuk menerbitkan Standar Profesi
Audit Internal (SPAI). Standar yang ditetapkan secara bersama-sama ini
diharapkan dapat menjadi pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan
kegiatannya.
Standar Profesi Audit Internal mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk
mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit intern
maupun individu auditor internal;
2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami
peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal;
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam
organisasi;
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan
mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan
nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan
operasional organisasi;
5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan
pelatihan bagi auditor internal;
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit
internal yang seharusnya.
SPAI terdiri atas Standar Atribut, Standar Kinerja, dan Standar
Implementasi. Standar Atribut berkenaan dengan karakteristik organisasi,
individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar
Kinerja menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran
kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik
pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak
lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan
audit internal. Standar Implementasi hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu.
(SPAI;2011)
Standar profesi audit internal dibagi menjadi 2 kelompok, (Redwan Jaafar
dan John Elim, 2008: 90-103) meliputi :
1. Standar Atribut
a. Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab harus
dinyatakan secara formal, konsisten serta disetujui
pimpinan dan dewan pengawas organisasi.
b. Independen dan objektif harus dimiliki auditor internal
dalam melaksanakan tugasnya.
c. Keahlian dan kecermatan profesional harus dimiliki dalam
melaksanakan penugasan, seperti pengetahuan,
keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan
tanggung jawab.
d. Program quality assurance fungsi audit internal harus
dikembangkan dan dipelihara dengan terus memonitor
efektivitasnya.
2. Standar Kinerja
a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
Dilakukan secara efektif dan efisien agar memberi nilai
tambah bagi organisasi, dengan melakukan perencanaan,
komunikasi dan persetujuan, pengelolaan sumberdaya,
penetapan kebijakan dan prosedur, koordinasi yang
memadai dan menyampaikan laporan berkala pada
pimpinan dan dewan pengawas.
b. Lingkup Penugasan
Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko,
pengendalian dan governance, dengan menggunakan
pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.
c. Perencanaan Penugasan
Auditor internal harus mengembangkan dan
mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang
mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu dan alokasi
sumberdaya. Di sini auditor internal harus melakukan
pertimbangan perencanaan, menentukan sasaran
penugasan, menetapkan ruang lingkup penugasan,
menentukan sumberdaya yang dan menyusun program
kerja yang menetapkan prosedur untuk
mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan
mendokumentasikan informasi selama penugasan.
d. Pelaksanaan Penugasan
Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang
handal dan relevan, mendasarkan kesimpulan dan hasil
penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat,
mendokumentasikan informasi yang relevan, dan
supervisi penugasan dengan tepat untuk memastikan
tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas serta
meningkatnya kemampuan staf.
e. Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil
penugasan secara tepat waktu yang memenuhi: kriteria
komunikasi yang tepat; kualitas komunikasi yang
akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan
tepat waktu; pengungkapan atas ketidakpatuhan
terhadap standar yang dapat mempengaruhi penugasan
tertentu dan menyampaikan hasil penugasan pada pihak
yang berhak.
f. Pemantauan Tindak Lanjut
Menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak
lanjut hasil penugasan serta menyusun prosedur tindak
lanjut untuk memantau dan memastikan pelaksanaan
tindak lanjut secara efektif oleh manajemen.
g. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen
Mendiskusikan masalah terkait risiko risidual yang
tidak dapat diterima organisasi, jika tidak menghasilkan
keputusan penanggung jawab fungsi auditor internal
dan manajemen senior harus melapor pada pimpinan
dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat resolusi.

Auditor internal dapat membantu manajemen dalam mengevaluasi sistem
pengendalian dan menunjukan kelemahan yang ada dalam pengendalian internal.
Dalam mengevaluasi pengendalian internal, auditor internal harus terus mengingat
bahwa pengendalian dirancang untuk mencapai tujuan mereka.
Selain itu, auditor internal juga berperan untuk membantu manajemen
dalam beberapa hal, yakni :
1. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko.
2. Memvalidasi laporan kepada manajemen puncak.
3. Melindungi manajemen dalam bidang teknis.
4. Membantu membuat proses keputusan.
5. Mereview aktivitas perusahaan tudak hanya masa lalu, tetapi juga
masa depan.
6. Membantu manajer membuat perencanaan, mengorganisasi,
mengarahkan dam mengendalikan masalh (Wuryan Andayani,
2008;58).
Auditor internal berdasarkan syarat keahlian yang harus dimiliki,
memperluas pandangan mereka tentang manajemen dan meningkatkan upaya
mereka untuk meyakinkan manajemen bahwa semua jenis risiko bisnis telah di
evaluasi dan diperhatikan dengan layak. Hal ini harus didasari keahlian yang
harus dimiliki oleh auditor internal.

Tugas yang dilakukan audit internal sebagaimana menurut (Hiro Tugiman,
2006;7) yaitu :
“Audit internal dapat memberikan berbagai jenis layanan jasa kepada
organisasi yaitu membantu mengevaluasi aktivitas dalam bidang
pengendalian akuntansi internal, pencegahan pendeteksian kecurangan,
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan operasional,
pemeriksaan manajemen, pemeriksaan kontrak, pemeriksaan sistem
informasi, pengembangan kualitas internal, dan hubungan entitas diluar
organisasi”
Audit internal dapat membantu manajemen dalam :
1) Mengawasi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diawasi sendiri oleh
manajemen puncak.
2) Mengidentifikasi dan meminimalkan resiko.
3) Memvalidasi laporan kepada manajemen senior.
4) Membantu manajemen pada bidang-bidang teknis. (Sawyer,
2005;32)

Menurut Robert Tampubolon dalam bukunya “Risk and system-Based
Internal Auditing” (2005 : 1) bahwa : “fungsi audit intern lebih berfungsi sebagai
mata dan telingga manajemen, karena manajemen butuh kepastian bahwa semua
kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang”.
Selain itu, pendapat mengenai tujuan audit internal menurut (Hiro
Tugiman, 2006;11) sebagai berikut :
“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar
dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu
pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan
saran-saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan
pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar”
Pada dasarnya, audit internal bertujuan dan berfungsi untuk membantu
manajemen dalam mengembangkan tujuan dan sasaran organisasi melalui sistem
pengendalian internal yang ditetapkan. Fungsi pokok audit internal adalah
memastikan apakah perencanaan sesuai dengan kenyataan dan apakah informasi
yang digunakan relevan secara cermat.

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian
yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro Tugiman, 2006;11). Sedangkan
menurut (Sawyer, 2005;10) menyebutkan audit internal adalah :
“Sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor
internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi
untuk menentukan apakah:
1. Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan;
2. Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan
diminimalisasi;
3. Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa
diterima telah diikuti;
4. Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi;
5. Sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan
6. Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan
dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan
membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung
jawabnya secara efektif”
Sedangkan redefinisi dari Internal Auditing sebagaimana yang dikeluarkan
oleh Institute of Internal Auditor (IIA) yang tercantum dalam The International
Professional Practices Framework (IPPF) tahun 2009 menyatakan:
“Internal auditing is an independent, objective assurance an consulting
activity designed to add value and improve an organization’s operations.
It helps an organization accomplish its objectives by bringing a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness
of risk management, control, and governance processes”.
Pernyataan dia atas memiliki arti :
“Audit Internal adalah kegiatan pemastian dan konsultasi yang independen
dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan
operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai
tujuannya melalui pendekatan yang sistematik dan teratur untuk
mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko,
pengendalian, dan tata kelola.”.

Sebuah instansi maupun organisasi pada jaman yang modern dan globalisasi
ini, peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan
sesuai dengan kemajuan jaman. Internal audit ini dirasa mampu dalam hal
pengendalian dan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan.
Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah:
Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun
perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan
dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi,
menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,
menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai
organisasi.
Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit
internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh The Institute of
Internal Auditors Inc. (IIA) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pokok Audit
Internal: Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang indenpenden
dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan
kegiatan operasi organisai.
Dalam konteks internal auditing di kalangan pemerintahan di Indonesia,
kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan
ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:
Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk
memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3)
pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa:
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai
bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas
internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas
pengendalian intern (Pasal 47 ayat 2).

Keberadaan auditor internal membantu perusahaan dalam
pencapaian tujuan. Peran auditor internal yang memberikan banyak
manfaat bagi perusahaan membuat banyak manajemen perusahaanperusahaan besar membentuk tim audit internal di perusahaannya.
Peran auditor internal sebagai pengawas membantu perusahaan
dalam pencapaian tujuan dengan melakukan inspeksi, observasi,
perhitungan, pengecekan dalam memastikan kepatuhan dan ketaatan
pada ketentuan, kebijakan serta peraturan yang telah ditetapkan. Di
mana saran atau rekomendasi yang diberikan membantu perusahaan
dalam pencapaian tujuan jangka pendek.
Peran auditor internal sebagai konsultan membantu perusahaan
dalam pencapaian tujuan dengan melakukan audit operasional, yaitu
memberikan keyakinan bahwa organisasi telah memanfaatkan sumber
daya organisasi yang ada secara efektif, efisien dan ekonomis
sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Rekomendasi
yang diberikan auditor internal biasanya membantu perusahaan dalam
mencapai tujuan jangka menengah, sedangkan peran auditor internal
sebagai katalisator akan membantu pencapaian tujuan perusahaan
dengan bertindak sebagai fasilitator dan agent of change. Dengan
peran auditor internal sebagai katalisator dapat membantu perusahaan
dalam pencapaian tujuan jangka panjang.

Setelah mendapatkan data persepsi karyawan, peneliti dapat
menentukan tingkat persepsi karyawan tentang peran auditor internal.
Apakah peran auditor internal sebagai pengawas, konsultan dan
katalisator baik, cukup baik, ataukah kurang baik menurut persepsi
karyawan. Kemudian memberikan peringkat pada masing-masing
peran auditor internal tersebut.
Peran auditor internal sebagai pengawas sama halnya seperti
tugas polisi. Di sini auditor internal bertugas untuk menjaga
keamanan, kelancaran, kesesuaian aktivitas terhadap peraturan yang
berlaku dan berdampak jangka pendek. Yang terkadang peran itu
menimbulkan persepsi karyawan bahwa audit internal perusahaan
adalah lawan mereka. Apabila skor persepsi karyawan tentang peran
auditor internal sebagai pengawas memiliki tingkat yang tertinggi
maka dapat dikatakan bahwa persepsi karyawan tentang peran yang
dijalankan oleh auditor internal masih menggunakan paradigma lama.
Peran auditor internal sebagai konsultan dan katalisator
merupakan peran auditor internal berdasarkan paradigma baru. Yang
di mana peran auditor internal sebagai konsultan adalah sebagai mitra
klien dalam mengelola risiko dan bertugas memberikan masukan,
nasihat, pemecahan masalah bagi karyawan yang sedang menghadapi
masalah, terutama masalah terkait operasional perusahaan sehingga
dapat membantu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan
peran auditor internal sebagai katalisator nantinya ikut bertugas dan
bekerjasama dengan manajemen dalam penentuan tujuan dari suatu
perusahaan dan menanamkan nilai yang mendasar sesuai konsep
quality management yang dijadikan pegangan oleh karyawan. Apabila
skor persepsi karyawan tentang peran auditor internal sebagai
konsultan atau katalisator memiliki tingkat yang tertinggi maka dapat
dikatakan bahwa persepsi karyawan tentang auditor internal telah
menjalankan perannya berdasarkan paradigma baru

Persepsi karyawan merupakan suatu tanggapan karyawan
terhadap sesuatu atau proses dan karyawan mengetahui beberapa hal
melalui panca indra yang dimiliki. Proses di mana seorang karyawan
memandang suatu objek dan berusaha untuk menafsirkan apa yang
dilihat dan dirasakannya. Persepsi karyawan dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya seperti pelaku persepsi, target persepsi,
dan situasi. Persepsi karyawan dibutuhkan untuk mengetahui peran
yang dijalankan oleh auditor internal dalam perusahaan.

Menurut Makmuri Muchlas (2008:119), faktor-faktor yang
mempengaruhi persepsi diantaranya adalah:
1) Pelaku persepsi
Apabila seseorang melihat sebuah target dan mencoba untuk
mengemukakan hasil interpretasi tentang yang dilihatnya,
interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik
pribadinya. Beberapa karakteristik pribadi yang dapat
mempengaruhi persepsi diantaranya:
a) Sikap setiap orang terhadap orang yang sama bisa berbeda
tergantung pada tingkat kesukaan mereka pada orang
tersebut (objek persepsi).
b) Motif seseorang bisa muncul kalau ada kebutuhannya
yang belum terpenuhi. Hal ini akan memberikan stimulasi
atau mempengaruhi untuk berpersepsi kuat terhadap objek
tertentu yang sesuai dengan motifnya.
c) Interest yang berbeda satu sama lain.
d) Pengalaman masa lalu dapat dihubungkan dengan interest,
di mana pengalaman masa lalu terhadap suatu objek dapat
menurunkan interest pada objek tertentu.
2) Target persepsi
Karakteristik dalam target persepsi yang sedang diobservasi
mempengaruhi segala hal yang dipersepsikan.
3) Situasi
Elemen-elemen dalam lingkungan sekitar dapat mempengaruhi
persepsi.

Menurut Walgito (2005: 102) terjadinya persepsi
merupakan sesuatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:
1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama
proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus
oleh alat indera manusia.
2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses
fisiologis yang merupakan proses diteruskannya stimulus
yang diterima oleh alat indera atau reseptor melalui sarafsaraf sensoris.
3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama
proses psikologis, merupakan proses timbulnya kesadaran
individu tentang stimulus yang diterima alat indera atau
reseptor.
4) Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses
persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.
Dikemukakan pula bahwa proses persepsi melalui tiga tahap,
yaitu:
1) Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun
stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam
proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan
informasi tentang stimulus yang ada.
2) Tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta
pengorganisasian informasi.
3) Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam
menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang
dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala serta pengetahuan
individu.
Stimulus yang diterima seseorang akan diorganisasikan,
diinterpretasikan, sehingga seseorang menyadari tentang apa yang
diinderanya dan menjadi lebih berarti. Dengan persepsi,
seseorang menyadari keadaan lingkungan sekitarnya dan apa
yang dialami oleh individu yang bersangkutan. Walaupun
stimulusnya sama tetapi pengalamannya tidak sama, kemampuan
berpikirnya tidak sama, kerangka acuannya tidak sama. Dengan
demikian kemungkinan hasil persepsi setiap individu akan
berbeda. Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa persepsi
lebih bersifat individual.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003: 208) “Persepsi adalah
proses kognitif yang memungkinkan kita dapat menafsirkan dan
memahami lingkungan di sekitar kita”. Penafsiran tersebut
merupakan pandangan kita tentang lingkungan atau tempat di mana
kita berada. Menurut Matlin dan Solso dalam Suharnan (2005: 23)
“Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah
dimiliki (yang disimpan di dalam ingatan) untuk mendeteksi atau
memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang
diterima oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung”.
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh
penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya
stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera.
Namun proses tersebut tidak berhenti di bagian itu saja, tetapi pada
umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai
pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakakn proses
persepsi. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat terlepas dari
proses penginderaan, dan penginderaan adalah proses yang
mendahului terjadinya suatu persepsi. Proses penginderaan terjadi
setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang
mengenai dirinya melalui alat indera. Alat indera merupakan
penghubung antara individu dengan dunia luarnya.
Stimulus mengenai suatu individu kemudian
diorganisasikan, diinterpretasikan sehingga individu menyadari
tentang apa yang diinderanya itu. Proses inilah yang dimaksud
dengan persepsi. Menurut Davidoff dalam Suharnan (2005: 25).
Seseorang dapat membentuk persepsi-persepsi yang berbeda
mengenai tindakan yang sama karena ada tiga macam proses
penerimaan indera yaitu:
1) Perhatian selektif adalah kecenderungan seseorang untuk
menyaring sebagian besar informasi yang dihadapi.
2) Distorsi selektif adalah menguraikan kecenderungan orang
untuk menginterpretasi informasi dengan cara yang akan
mendukung apa yang telah mereka yakini.
3) Retensi selektif adalah kecenderungan mempertahankan
informasi yang mendukung sikap dan kepercayaan mereka.
Dari uraian definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
persepsi karyawan merupakan suatu tanggapan dari pekerja atau
karyawan yang merupakan hasil penginderaan.

Dewasa ini peran auditor internal dirasakan semakin
penting oleh organisasi perusahaan. Kebutuhan akan auditor
internal terutama timbul karena perusahaan-perusahaan yang
berkembang dengan hebatnya. Oleh karena itu, menjadi sangat
penting bagi suatu perusahaan untuk mempunyai tim spesialis yang
menelaah prosedur-prosedur dan operasi dari berbagai unit dan
melaporkan ketidaktaatan suatu tindakan, inefisiensi, dan tidak
adanya kendali jelas bahwa tugas itu tidak dapat dibebani pada
auditor eksternal yang tujuan utamanya adalah menilai apakah
laporan keuangan mencerminkan secara wajar hasil-hasil usaha
serta kondisi keuangan usaha suatu perusahaan. Karena itu audit
internal telah menjadi suatu pemberian jasa yang tidak hanya
memiliki keahlian akuntansi tetapi juga keahlian dalam perilaku
organisasi atau perusahaan dan bidang-bidang fungsional lainnya.
Pada standar Audit Seksi 322 yang terdapat dalam Standar
Audit No. 33 mengatur tentang peran auditor internal. Pernyataan
Standar Audit No. 33 yang berlaku mulai pada tanggal 1 Januari
2001 yang terdiri dari 28 paragraf. Paragraf yang berisi tentang
peran auditor internal adalah:
Paragraf 3:
Auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa
analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi, dan
informasi lain pada manajemen entitas dan dewan komisaris, atau
pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya. Untuk
memenuhi tanggung jawabnya tersebut, audit internal
mempertahankan objektivitas yang berkaitan dengan aktivitas yang
diauditnya (IAI, 2001: 322).
Peran dan tanggung jawab Auditor Internal dalam Institute
of Internal Auditor dalam Standard for Professional Practise of
Internal Auditing 1978:
1) Menilai prosedur dan menilai hal-hal yang berhubungan,
meliputi:
a) Menilai pendapat efisiensi atau kelayakan prosedur
b) Mengembangkan dan memperbaiki prosedur
c) Menilai personalia
d) Ide-ide seperti pembuatan standar
2) Verifikasi dan analisa data, menyangkut:
a) Penelaahan data yang dihasilkan sistem akuntansi guna
membuktikan bahwa laporan-laporan yang dihasilkan
adalah valid.
b) Membuat analisis-analisis yang lebih lanjut untuk memberi
dasar atau membantu dalam penyimpulannya.
3) Verifikasi kelayakan, untuk menentukan telah dilakukannya:
a) Posedur akuntansi atau kebijakan lainnya yang telah
dilaksanakan.
b) Prosedur operasi atau kegiatan yang telah diikuti.
c) Peraturan Pemerintah sudah dilaksanakan.
d) Kewajiban-kewajiban yang bersangkutan dengan kontrak
yang sedang berjalan dipatuhi.
4) Fungsi perlindungan (mengadakan perlindungan) untuk:
a) Menghindari dan menemukan penggelapan, ketidakjujuran
dan kecurangan.
b) Memeriksa semua kekayaan perusahaan.
c) Meneliti transaksi dengan pihak luar.
5) Melatih dan memberi bantuan kepada karyawan perusahaan
terutama bidang akuntansi.
6) Jasa-jasa lainnya termasuk penyelidikan khusus dan membantu
dengan pihak luar seperti kantor akuntan publik (yang
memeriksa laporan keuangan secara periodik ) atau konsultan
lainnya yang berkepentingan dengan data-data kegiatan
perusahaan.

Audit internal merupakan suatu aktivitas penilaian
independen yang dibentuk dalam suatu organisasi yang
melaksanakan kegiatannya bagi organisasi. Tujuan dari audit
internal adalah untuk membantu anggota organisasi dalam
pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab mereka dengan
memberikan analisis, penilaian, saran-saran, rekomendasi dan
komentar yang terkait dengan kegiatan perusahaan yang diperiksa.
Dilakukannya kegiatan audit internal juga bertujuan untuk
membantu organisasi menerapkan kontrol yang efektif dengan
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta mendorong perbaikan
yang terus menerus. (Sawyer, 2005: 55)
Menurut Sukrisno Agoes (2004: 222) dalam mencapai
tujuan, ruang lingkup yang harus dilakukan auditor internal
meliputi:
1) Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan
penerapan dari sistem pengendalian manajemen,
pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya
serta mengembangkan pengendalian yang efektif, efisien dan
ekonomis.
2) Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan
prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3) Menelaah dan memastikan seberapa jauh harta perusahaan
dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan
terjadinya segala bentuk penyelewengan seperti pencurian,
kecurangan dan penyalahgunaan.
4) Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan
dalam organisasi/perusahaan dapat dipercaya.
5) Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan
tugas yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu
organisasi/perusahaan.
6) Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Pada tahun 1998 IIA membentuk Kelompok Kerja yang
Merumuskan Pedoman (Guidance Task Force-GTF) yang bertugas
mempertimbangkan perubahan-perubahan yang dilakukan pada
standar dan pedoman lainnya. Salah satu hal penting GTF yaitu
melakukan pengembangan terhadap suatu definisi baru untuk audit
internal yang mampu menangkap esensi modern dari profesi
tersebut dengan jelas dan ringkas. Pada musim semi tahun 1999
GTF menyerahkan definisi berikut ini untuk ditanggapi oleh para
anggota The Institute of internal Auditors (IIA):
Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan
objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan
diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan
operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam
mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang
sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan
pengelolaan organisasi.
Audit internal merupakan profesi yang dinamis dan terus
berkembang yang mengantisipasi perubahan dalam lingkungan
operasinya dan beradaptasi terhadap perubahan dalam struktur
organisasi, proses, dan teknologi. Profesionalisme dan komitmen
yang tinggi difasilitasi dengan bekerja dalam kerangka praktik
profesional yang dikembangkan oleh Institute of internal Auditors.
(Sawyer, 2005: 9)
Pada bulan Juli 1999 Dewan Direksi The Institute of
internal Auditors (IIA) mengadopsi definisi audit internal sebagai
berikut:
Audit Internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan
konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu
organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan
secara sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan
kontrol dan pengelolaan organisasi.
Sedangkan dalam Sukrisno Agoes (2004: 221) definisi internal
audit sebagai berikut:
Audit Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian
internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaan terhadap kebijakan
manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap
peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi
yang berlaku. Peraturan pemerintah seperti peraturan di bidang
perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan,
perindustiran, investasi dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan dari
ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan.

Abdul Halim (2003: 5-7) membagi audit berdasarkan
tujuan audit dalam 3 golongan yaitu:
1) Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)
Audit laporan keuangan merupakan proses penghimpunan dan
evaluasi bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas
dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah telah
disajikan secara wajar dan sesuai dengan PABU.
2) Audit Kepatuhan (Complience Audit)
Audit kepatuhan adalah pengevaluasian yang dilakukan untuk
menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu
telah sesuai dengan aturan, regulasi dan kebijakan yang telah
ditetapkan perusahaan.
3) Audit Operasional (Operational Audit)
Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian
kegiatan operasional organisasi yang berhubungan dengan
pencapaian tujuan organisasi. Tujuan audit operasional:
a) Menilai prestasi.
b) Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan.
c) Membuat rekomendasi untuk pengembangan, perbaikan
dan tindakan lebih lanjut.
Menurut Abdul Halim (2003: 7-10) dilihat dari sisi untuk
siapa audit dilaksanakan, auditing dapat dikelompokkan menjadi 3
golongan:
1) Auditing Eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang
memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk
pihak luar perusahaan yang diaudit. Pelaksana auditing
eksternal adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak
luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang
telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas
tersebut. Auditing ini pada umumnya bertujuan untuk
memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.
Auditor tersebut pada umumnya dibayar oleh manajemen
perusahaan yang diperiksa.
2) Auditing Internal adalah suatu kontrol organisasi yang
mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi
yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu
sendiri. Pelaksana auditing internal adalah auditor internal dan
merupakan karyawan organisasi tersebut. Berfungsi membantu
meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
3) Auditing Sektor Publik adalah suatu kontrol atas organisasi
pemerintah yang memberikan jasanya pada masyarakat, seperti
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat
mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun
audit operasional. Pelaksana auditing sektor publik disebut
dengan auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

Pengertian dari audit dikemukakan oleh beberapa ahli,
diantaranya yaitu:
Menurut Arens (2008: 4) auditing adalah proses pengumpulan dan
evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antar informasi itu dengan kriteria
yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang
kompeten dan independen.
Terkait Auditing dalam Haryono Yusuf (2001: 11) dikemukan
bahwa Auditing adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan
dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang
tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif
untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan
kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan
bahwa auditing merupakan suatu proses pengumpulan dan
pengevaluasian terhadap informasi secara sistematis yang terkait
dengan asersi tentang tindakan ekonomi untuk dapat menentukan
dan melaporkan kesesuaian antar asersi dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan pada pihak yang memiliki
kepentingan.

Salah satu maksud dari implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG
yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu
untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara
meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung
jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara
nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi
investasi.
Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG
adalah fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan oleh auditor internal.
Dengan demikian exsistensi departemen audit internal berperan sangat strategis
dalam membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG kedalam praktek- praktek bisnis manajemen.

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang
menerapakan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut :
1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat
mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih
efektif dan efisien, yang pada giliranya akan turut membantu
terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan
perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan
biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan
kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin
bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan
penggunaan aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi
Menurut Surat Keputusan Mentri BUMN No.117 Tahun 2002 menyatakan
bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah :
1. Memaksimalkan nilai BUMN
2. Mendorong pengelolaan BUMN
3. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi : nilai moral tinggi,
kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan tanggung jawab
sosial BUMN terhadap stakehoder dan lingkungan sekitar.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dan perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mengsuseskan program prativasi