Tag: Judul Akutansi

Variabel Komitmen Organisasi dapat diukur dengan menggunakan
indikator- indikator sebagai berikut: (Luthans, 2016)
1. Loyal Terhadap organisasi
2. Bangga dan senang terhadap organisasi
3. Ikut andil dalam organisasi
4. Keterikatan emosional dengan organisasi
5. Pertimbangan jangka panjang

Komitmen normatif merupakan komitmen karyawan terhadap
organisasinya karena kewajibannya untuk bertahan dalam organisasi untuk alasanalasan moral atau etis, atau dengan kata lain keyakinan yang dimiliki karyawan
tentang tanggung jawabnya terhadap organisasi. Tindakan tersebut merupakan hal
benar yang harus dilakukan.
Komitmen ini berkaitan dengan perasaan karyawan terhadap keharusan
untuk tetap bertahan dalam organisasi. Oleh karenanya, karyawan yang
memiliki komitmen normatif yang tinggi akan bertahan dalam organisasi
karena merasa wajib atau sudah seharusnya untuk loyal kepada organisasi
tersebut.

Komitmen berkelanjutan merupakan komitmen karyawan yang
didasarkan pada pertimbangan apa yang harus dikorbankan bila meninggalkan
organisasi atau kerugian yang akan diperoleh karyawan jika tidak melanjutkan
pekerjaannya.
Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu yang beresiko
tinggi karena karyawan merasa takut akan kehilangan sumbangan yang mereka
tanamkan pada organisasi dan menyadari bahwa mereka tak mungkin mencari
gantinya. Karyawan yang mempunyai komitmen kontinyu yang tinggi akan
berada dalam organisasi karena mereka memang membutuhkan untuk bekerja
pada organisasi itu.

Komitmen afektif adalah keterikatan emosional, identifikasi serta
keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Komitmen afektif seseorang
akan menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi konsisten
dengan harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan dasarnya dan sebaliknya.
Komitmen afektif menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus
bekerja bagi suatu organisasi karena ia memang setuju dengan organisasi itudan
memang berkeinginan melakukannya. Karyawan yang mempunyai komitmen
afektif yang kuat tetap bekerja dengan organisasi karena mereka menginginkan
untuk bekerja pada organisasi itu.

Komitmen organisasional merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas
karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota
organisasi mengekpresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan
organisasinya (Luthans, 2016). Komitmen organisasional bisa dipahami sebagai
sebuah kesetiaan dari anggota organisasi dan melahirkan tindakan-tindakan positif
sehingga bisa menyebabkan organisasi mencapai keberhasilan. Komitmen
Organisasi juga didefinisikan sebagai kekuatan yang bersifat relative dari individu
dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam organisasi (Hanna, 2013).
Komitmen organisasional merupakan perasaan yang kuat dan erat dari
seseorang terhadap tujuan dan nilai suatu organisasi dalam hubungannya dengan
peran mereka terhadap upaya pencapaian tujuan dan nilai-nilai tersebut. Luthans
(2016) menyatakan bahwa komitmen organisasional merupakan sikap yang
menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana
seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan
dan kebaikan organisasinya.
Lebih lanjut sikap loyalitas ini diindikasikan dengan tiga hal, yaitu:
1. Keinginan kuat seseorang untuk tetap menjadi anggota organisasinya
2. Kemauan untuk mengerahkan usahanya untuk organisasinya
3. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan
organisasi.
Komitmen organisasional akan membuat pekerja memberikan yang terbaik
kepada organisasi tempat dia bekerja. Pekerja dengan komitmen yang tinggi akan
lebih berorientasi pada kerja. Pekerja yang memiliki komitmen organisasional
tinggi akan cenderung senang membantu dan dapat bekerjasama.
Dunn dan Sims (2012) mengemukakan bahwa komitmen didefinisikan
sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Jika
seseorang memiliki komitmen untuk organisasi, ia akan memiliki identifikasi
yang kuat dengan organisasi, memiliki nilai-nilai keanggotaan, setuju dengan
tujuan dan sistem nilai, kemungkinan akan tetap di dalamnya, dan akhirnya, siap
untuk bekerja keras demi organisasinya. John dan Taylor dalam Sopiah (2013)
mengemukakan suatu model anteseden (faktor-faktor yang mendahului) dari
komitmen organisasional yaitu:
1. Karakteristik pribadi
Beberapa karakteristik pribadi dianggap memiliki hubungan dengan
komitmen organisasional yaitu usia dan masa kerja, tingkat pendidikan, status
perkawinan, dan jenis kelamin.
2. Karakteristik pekerjaan
Karakteristik pekerjaan merupakan posisi pekerjaan, yaitu karakteristik
yang berkaitan dengan peran, self-employment, otonomi, jam kerja, tantangan
dalam pekerjaan, serta tingkat kesulitan dalam pekerjaan.
3. Pengalaman kerja
Pengalaman kerja dipandang sebagai suatu kekuatan sosialisasi utama
yang mempunyai pengaruh penting dalam pembentukan ikatan psikologis dengan
organisasi.
4. Karakteristik struktural
Karakteristik struktural adalah karakteristik yang dikembangkan untuk
meningkatkan komitmen individu kepada organisasi, meliputi kemajuan karir
dan peluang promosi di masa yang akan datang, besar atau kecilnya organisasi,
bentuk organisasi, dan tingkat pengendalian yang dilakukan organisasi.

Variabel profesionalisme diukur dengan menggunakan indikator yang
dikembangkan oleh Wahyudi (2013), yaitu:
1. Pengabdian pada profesi
2. Kewajiban sosial
3. Kemandirian
4. Hubungan dengan sesama profesi
5. Keyakinan terhadap profesi

Profesionalisme sering diartikan sebagai suatu kemampuan yang
dilandasi pengetahuan dan dedikasi dalam melaksanakan tugas sesuai etika
profesional yang ada. Profesionalisme juga bagian dari atribut individual yang
penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Jadi
dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggung jawab dari
seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika professional
yang ada agar tercapainya kinerja (Putra, 2012).
Menurut Rahma (2012), adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
profesionalisme auditor yaitu:
1. Pendidikan formal
Akuntan harus sarjana falkutas ekonomi perguruan tinggi negeri atau
mempunyai ijazah yang disamakan yang telah dipertimbangkan di tangan panitia
ahli persamaan ijazah akuntan, hal ini dapat sebagai hal yang utama yang dijalani
seorang auditor untuk dapat melaksankan tugasnya.
2. Pelatihan teknis
Standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus
menjalani pelatihan teknis yang culup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit
setelah menjalani pendidikan formal sebagai akuntan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 34 tahun 1954.
3. Pengalaman kerja
Setelah menempuh pendidikan formal dan pelatihan teknis, pemerintah
mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan
dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin
praktik dalam profei akuntan publik agar dapat meningkatkan kinerja auditor.

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria,
sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa
melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Seseorang dikatakan
profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau
profesi dengan menetapkan standard baku di bidang profesi yang bersangkutan
dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah
ditetapkan (Herawaty, 2012).
Menurut Wahyudi (2013) bahwa profesionalisme adalah sikap tanggung
jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika
professional yang ada agar tercapainya kinerja. Seorang auditor bisa dikatakan
profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang
telah ditetapkan oleh IAI, antara lain:
1. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh IAI yaitu standar ideal dari perilaku etis
yang telah ditetapkan oleh IAI seperti dalam terminologi filosofi.
2. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan
sebagai peraturan khusus yang merupakan suatu keharusan.
3. Inteprestasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi
harus memahaminya.
4. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk harus tetap
memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya.

Menurut Judge (2013), terapat beberapa indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja auditor yaitu:
1. Diskripsi tugas dan otoritas
2. Prosedur kerja
3. Konsekuensi kerja
4. Standar Kinerja
5. Dokumentasi kerja

Kinerja berkaitan erat dengan tujuan, sebagai suatu hasil perilaku kerja
seseorang. Perilaku kinerja dapat ditelusuri hingga ke faktor-faktor spesifik seperti
kemampuan, upaya dan kesulitan tugas. Menurut Mangkunegara (2005), istilah
kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance atau prestasi
kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang.
Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Budiani dalam dalam
Wiriawan (2017) terdapat enam kriteria untuk menilai kinerja, yaitu:
1. Quality, tingkatan dimana proses atau penyesuaian pada cara yang ideal di
dalam melakukan aktifitas atau memenuhi aktifitas yang sesuai harapan.
2. Quantity, jumlah yang dihasilkan diwujudkan melalui nilai mata uang, jumlah
unit, atau jumlah dari siklus aktifitas yang telah diselesaikan.
3. Timeliness, tingkatan di mana aktifitas telah diselesaikan dengan waktu yang
lebih cepat dari yang ditentukan dan memaksimalkan waktu yang ada untuk
aktifitas lain.
4. Cost effectiveness, tingkatan dimana penggunaan sumber daya perusahaan
berupa manusia, keuangan, dan teknologi dimaksimalkan untuk mendapatkan
hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit.
5. Need for supervision, tingkatan dimana seorang karyawan dapat melakukan
pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari atasannya.
6. Interpersonal impact, tingkatan di mana seorang karyawan merasa percaya diri,
punya keinginan yang baik, dan bekerja sama di antara rekan kerja.
Faktor penentu kinerja dapat dijelaskan dengan menggunakan
pendekatan teori atribusi yang menyatakan bahwa dua kategori dasar atribusi
yang melekat pada diri seorang karyawan yang akan menentukan kinerjanya,
yaitu atribusi yang bersifat internal atau disposisional dan yang bersifat
eksternal atau situasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja
karyawan ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal
karyawan. Sumber internal seperti bakat, kemampuan, kemauan dan upaya.
Sedangkan sumber eksternal terdiri atas lingkungan kerja, rekan kerja, dan
pimpinan (Maryani, 2012).
Kinerja dapat terjadi pada beberapa tingkatan, yaitu: individu, tim dan
organisasi. Dimana kesenjangan kinerja terjadi dalam hal pekerja, baik pada
individu, tim atau organisasi tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan
dengan baik atau pada waktu yang ditentukan (Rivai, 2008).
Kinerja pada individu menurut Wibowo (2010) dapat ditentukan dengan
menggunakan kriteria kuantitas, kualitas, produktivitas, ketepatan waktu, dan
pengawasan. Sedangkan pengukuran kinerja karyawan/auditor internal perusahaan
dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konsep pengukuran kinerja
yang digunakan oleh
Hyatt dan Prawitt dalam Wiriawan (2017) menyatakan kyang terdiri dari
beberapa bagian yaitu: kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, pengetahuan
tentang pekerjaan, pendapat atau pertanyaan yang disampaikan, keputusan yang
diambil, kepercayaan kerja, dan daerah organisasi kerja.

Auditor internal terlibat langsung dalam memenuhi kebutuhan
manajemen, dan staf audit yang paling efektif meletakkan tujuan manajemen dan
organisasi diatas rencana dan aktivitas mereka.Kinerja auditor internal dapat
diukur atau dilihat dari bagaimana auditor dapat menemukan berbagai kelemahan
atau penyimpanan yang ada pada berbagai aktivitas yang ada di perusahaan.
Dewan komisaris dalam banyak perusahaan dimasa yang lalu relatif berlaku pasif
dalam proses pengambilan keputusan.
Keadaan telah berubah dengan munculnya sikap dewan komisaris yang
menuntut anggota dewan komisaris untuk membiasakan diri tanggap pada
perubahan-perubahan dinamis yang terjadi pada perusahaan. Oleh sebab itu, agar
supaya anggota dewan komisaris dapat lebih terlibat aktif dalam proses
pengambilan keputusan, mendorong dewan komisaris membentuk subkomite
yang beranggotakan anggota dewan komisaris yang tidak aktif dalam manajemen
untuk memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan pemeriksaan kinerja.
Menurut Sawyer (2014), audit internal melakukan pemeriksaan
dokumen, transaksi, kondisi dan proses untuk mendapatkan fakta-fakta dan untuk
mencapai kesimpulan. Istilah pemeriksaan mencakup baik pengukuran maupun
evaluasi.Auditor internal memiliki banyak teknik untuk membantu mereka
mencapai tujuannya. Auditor internal dapat menggunakan teknik-teknik di
lapangan pada saat mengaudit yaitu sebagai berikut:
1. Mengamati
Bagi auditor internal, mengamati berarti melihat, memerhatikan, tidak
melewatkan hal-hal yang dianggap penting. Hal ini mengimplikasikan
diterapkannya pandangan yang berhati-hati dan berpengetahuan pada orang,
fasilitas, proses, dan barang-barang. Hal ini juga berarti pemeriksaan visual yang
memiliki tujuan, memiliki nuansa perbandingan dengan standar dan suatu
pandangan yang evaluatif.
Mengamati berbeda dari menganalisis karena analisis berarti
menetapkan, menyusun, dan menginterpretasikan data. Mengamati di sisi lain
berarti melihat dan membuat catatan dan pertimbangan. Pengamatan ini dapat
dilakukan atas catatan dokumen, diagram, ataupun bagan, karena semua prosedur
audit termasuk mengamati sebagian besar berisi pengukuran, maka observasi yang
layak merupakan salah satu teknik audit yang paling sulit.
2. Mengajukan Pertanyaan
Mengajukan pertanyaan merupakan teknik yang paling pervasif bagi
auditor internal. Pertanyaan yang diajukan selama audit dilakukan bisa secara
lisan maupun tertulis. Pertanyaan lisan adalah yang paling sering digunakan
namun yang paling sulit dikemukakan. Perolehan informasi bisa menjadi suatu
seni tersendiri. Mendapatkan fakta tanpa membuat klien tersinggung kadangkadang bukanlah tugas yang mudah.
Jika klien merasa dicecar atau merasa diperiksa silang, mereka cenderung
bertahan dan enggan berperan menyingkap kebenaran. Jika auditor internal
memahami pandangan kebanyakan rekan kerja mereka (klien) terhadap mereka,
yaitu dipandang sebagai ancaman potensial bagi posisi mereka dan bisa mengubah
sikap mereka untuk mengurangi ketakutan, peluang untuk mendapatkan informasi
yang berguna akan meningkat.
3. Menganalisis
Menganalisis berarti memeriksa secara rinci, artinya memecah entitas
yang kompleks ke dalam bagian-bagian kecil untuk menentukan karakteristiknya
yang sebenarnya. Istilah ini juga berarti melihat lebih dalam beberapa fungsi,
aktivitas, atau kelompok transaksi yang menentukan hubungan masing-masing.
Analisis dimaksudkan untuk mengetahui kuaalitas, penyebab, dampak, motif, dan
kemungkinan-kemungkinan seringkali sebagai fasilitator bagi penelitian
selanjutnya atau sebagai dasar pertimbangan.
4. Memverifikasi
Memverifikasi berarti mengkonfirmasi kebenaran, akurasi, keaslian, atau
validitas sesuatu. Hal ini merupakan sarana tertua yang dimiliki oleh auditor
internal. Cara ini paling sering digunakan untuk mendapatkan kebenaran fakta
atau rincia dalam suatu akun atau suatu subjek yang diaudit. Hal ini
mengimplikasikan upaya yang disengaja untuk menentukan akurasi atau validitas
beberapa laporan atas apa yang diaudit dengan mengujinya, serta membandingkan
dengan fakta yang diketahui dan data yang asli dengan standar yang ada.
Verifikasi mencakup konfirmasi dan perbandingan yaitu pernyataan dari
seseorang dikonfirmasi melalui pembahasan dengan orang lain, atau suatu
dokumen lain yang valid. Verifikasi juga mencakup konfirmasi yang artinya
menghapuskan semua keraguan melalui validasi independen oleh pihak-pihak
objektif.
5. Menginvestigasi
Menginvestigasi merupakan istilah yang secara umum diterapkan pada
pelaksanaan tanya jawab untuk menemukan fakta-fakta yang tersembunyi dan
mencari kebenaran. Hal ini mengimplikasikan penelusuran informasi yang
sistematis yang diharapkan dapat diketahui oleh auditor internal. Cara ini tidak
terbatas pada penyidikan yang menyelidiki namun lebih dalam dan ekstensif
dengan maksud mendektesi kesalahan. Investigasi berarti berupaya mencari bahan
bukti atas terjadinya kesalahan.
Oleh karena itu, investigasi memiliki lebih banyak petunjuk
dibandingkan analisis dan verivikasi, yang berarti penelaahan data yang memiliki
karakteristik yang relatif tidak diketahui sampai diperiksa. Penyidik secara khusus
di sini, auditor harus berhati-hati agar tidak melampaui kewenangannya.
6. Mengevaluasi
Mengevaluasi berarti menuju suatu pertimbangan, yang artinya
menimbang apa yang telah dianalisi dan menentukan kecukupan, efisiensi, dan
efektivitasnya. Hal ini merupakan langkah yang berada di antara analisis dan
verifikasi di satu sisi dan opini audit di sisi lain. Hal ini merupakan kesimpulam
yang dihasilkan auditor internal berdasarkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan.
Evaluasi mengimplikasikan pertimbangan profesional dan merupakan rangkaian
yang berjalan melewati keseluruhan proses audit.
Pada tahap awal pemeriksaan audit, auditor internal harus mengevaluasi
suatu risiko khusus yaitu risiko menghilangkan suatu aktivitas dari penelaahan
mereka dibandingkan dengan risiko audit. Dalam program audit, auditor harus
mengevaluasi perlunya pengujian rinci sebagai pengganti survei. Auditor harus
mengevaluasi ketepatan dan tingkat keyakinan yang dibutuhkan untuk mencapai
kenandalan sampel yang mereka yakin dibutuhkan.
Audit internal adalah aktivitas pemberian keyakinan objektif yang
independen dan aktivitas konsultasi yang dilakukan untuk memberikan nilai
tambah dan meningkatkan kinerja operasi organisasi. Aktivitas tersebut membantu
organisasi mencapai tujuannya dengan melaksanakan pendekatan yang sistematis
dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko, kecukupan, kontrol, dan proses tata kelola. Menurut Sawyer (2015) bahwa
standar kinerja audit Internal, sebagai berikut:
a. Merencanakan penugasan konsultasi.
b. Meninjau risiko dengan tujuan penugasan, selama penugasan konsultasi.
c. Menerapkan pengetahuan risiko yang didapat dari konsultasi ke dalam fungsi
pemberian keyakinan yang biasa dilakukan.
d. Menilai kontrol sesuai dengan tujuan penugasan selama penugasan konsultasi.
e. Mencapai kesepakatan dengan klien mengenai tujuan, ruang lingkup, tanggung
jawab dan ekspetasi dari penugasan.
f. Mempertimbangkan risiko, kontrol, dan proses pengelolaan sepanjang disetujui
oleh klien.
g. Mempertahankan lingkup penugasan yang akan dibahas dengan klien.
h. Program kerja bisa bervariasi dalam bentuk dan isi.
i. Penetapan kebijakan mencakup penyimpanan catatan dan juga pemberian
catatan atau dokumen ke pihak luar dan dalam perusahaan.
j. Komunikasi perkembangan dan hasil bervariasi sesuai kebutuhan.
k. Tanggung jawab komunikasi hasil akhir.
l. Manajemen resiko, kontrol, dan pengelolaan, jika signifikan, harus
dikomunikasikan ke manajemen senior dan dewan komisaris.
m. Mengawasi penyebaran hasil audit sesuai persetujuan klien.

Internal Auditing merupakan salah satu unsur pengawasan yang dibina
oleh manejemen, dengan fungsi utama adalah untuk menilai apakah pengawasan
intern telah berjalan sebagaimana yang di harapkan. Adapun fungsi Internal
Auditing secara menyeluruh mengenai pelaksanaan kerja Internal Auditing dalam
mencapai tujuannya adalah (Nasution, 2012):
1. Membahas dan menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian
akuntansi, keuangan serta operasi.
2. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan, rencana dan
prosedur yang ditetapkan.
3. Menyakinkan apakah kekayaan perusahaan/organisasi dipertanggung jawabkan
dengan baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko
kerugian.
4. Menyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang
dikembangkan dalam organisasi.
5. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan.
Larkin dalam Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa terdapat empat
dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, antara lain kemampuan
(ability), komitmen profesional, motivasi, kepuasan kerja.

Auditor Internal merupakan auditor yang bekerja pada suatu lembaga
atau perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada lembaga
atau perusahaan tersebut. Tugas utamanya ditujukan untuk membantu
manajemen perusahaan tempat dimana mereka bekerja. Internal auditor adalah
orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Oleh sebab
itu, internal auditor senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan
melengkapi setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk
pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin
kompleks (Nasution, 2012).
Sawyer (2014) menjelaskan bahwa tanggung jawab internal auditor pada
berbagai perusahaan sangat beragam tergantung pada perusahaan yang
bersangkutan. Pada umumnya internal auditor wajib memberikan laporan
langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan (direktur utama), atau ada pula
yang melapor kepada pejabat tinggi tertentu lainnya dalam perusahaan (misalnya
kepada kontroler), atau bahkan ada pula yang berkewajiban melapor kepada
komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris. Jadi pemeriksaan intern yang
dilakukan oleh internal auditor adalah merupakan suatu alat pengawasan yang
penting untuk mengukur dan menilai keefektifan pengawasan-pengawasan yang
ada di dalam perusahaan.
Audit internal telah berkembang dari sekedar profesi yang hanya
memfokuskan diri pada masalah-masalah teknis akuntansi menjadi profesi yang
memiliki orientasi memberikan jasa bernilai tambah bagi manajemen. Audit
internal menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian atas
kontrol, risiko, kinerja, dan tata kelola (governance) perusahaan publik maupun
privat (Sawyer, 2014). Auditor internal memberikan informasi yang diperlukan
manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal
bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan
dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan
efektivitas kinerja perusahaan.
Divisi audit Internal memberikan keyakinan bahwa seluruh elemen
pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan telah
memadai dan mengarah pada tata kelola yang baik (Sawyer, 2014). Tugas penting
divisi audit Internal saat ini adalah memberikan keyakinan bahwa seluruh elemen
pengendalian yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko,
aktivitas kontrol, informasi dan komunikasi serta pemantauan telah memadai dan
mengarah kepada tata kelola yang baik

Laporan keuangandibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi
tentang kondisi perusahaan pada waktu tertentu kepada para pengguna laporan
keuangan. Para pengguna laporan keuangan menggunakan informasi tersebut
untuk memilih alternatif keputusan yang akan di ambil.
Tujuan laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015 : 1.3) adalah untuk
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas
entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomik.
Sedangkan menuru Kieso, dkk (2014 : 5) laporan keuangan memiliki
tujuan “the objective of general-purpose financial reporting is to provide financial
information about the reporting entity that is useful to present and potential equity
investors, lenders, adn other creditors in making decision avout provinding
resources to entity”. Penjelasan ini dapat diartikan tujuan umum laporan keuangan
adalah memberikan informasi keuangan suatu entitas yang berguna bagi
keputusan investor, kreditor dan kreditur lainnya dalam membuat keputusan
mengenai penyediaan sumber daya bagi perusahaan.

kesatuan sistem informasi akuntansi yang melalui proses
pengklasifikasian, pencatatan, pengikhtisaran akan menghasilak laporan
keuangan. Laporan keuagan yang telah disusun mencerminkan keadaan suatu
perusahaan.
Menurut Kartikahadi, dkk (2016 : 12) laporan keuangan adalah media
utama bagi suatu entitas untuk mengkomunikasikan informasi keuangan oleh
manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti : pemegang saham,
kreditur, serikat pekerja, badan pemerintahan dan manajemen.
Sedangkan menurut kieso, dkk (2014 : 2) laporan keuangan adalah
“financial statement are the principal meand trought which a company
communicates its financial information to those outside. The financial statements
most frequently provided are (1) the statement of financial position, (2) the
income statement or statement of comperhensive income, (3) the statement of cash
flows and (4) the statement of change in equity. Note disclosures are an integral
part of each financial statement. Penjelasan ini dapat diartikan laporan keuangan
hanya merupakan saran pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada
pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan adalah (1)
laporan posisi keuangan, (2) Laporan laba-rugi, (3) laporan arus kas, dan (4)
laporan perubahan modal. Catatan laporan keuangan merupakan bagian integral
dari setiap laporan keuangan.
Selain itu pengertian laporan keuangan menurut PSAK 1 (2015 : 1.3)
adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan
suatu entitas.

Fraud yang ada dalam pelaporan keuangan terjadi dengan menggunakan
berbagai cara dan bentuk. Dimana seorang auditor akan terkecoh dalam
melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut. Berikut merupakan bentuk-bentuk
fraud menurut para ahli.
Menurut Johnstone,dkk (2013 ; 34-35) bentuk fraud terdiri dari 2, yaitu:
1. Misstatements Arising From Misappropriation of Assets (Salah saji
timbul dari penyalahgunaan aset)
Penyalahgunaan aset terjadi ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan
suatu aset organisasi. Penyelewengan aset adalah skema penipuan yang dominan
dilakukan terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan,
penyalahgunaan aset biasanya terjadi ketika karyawan:
a. Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi akununtuk
menutupi pencurian kas.
b. Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
c. Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan keuangan
untuk menutupi penipuan.
2. Misstatements Arising from Fraudulent Financial Reporting (Salah saji
Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan)
Memanipulasi secara sengaja terhadap laporan hasil keuangan dengan
mengutarakan kondisi ekonomi organisasi yang salah pada laporan keuangan.
Tiga cara umum kondisi penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:
a. Memanipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi atau
mendukung dokumen
b. Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting
lainnya informasi
c. Penyalahgunaan disengaja prinsip akuntansi
Menurut Karyono (2014 : 17-25) bentuk fraud terdiri dari:
1. Kecurangan Laporan keuangan (fraudulent financial statement)
Kecurangan laporan keuangan dilakukan dengan menyajikan laporan
keuangan lebih baik dari yang sebenarnya dan menyajikan laporan keuangan lebih
buruk dari yang sebenarnya. Cara-cara melakukan kecurangan laporan keuangan
ialah sebagai berikut:
a. Penghasilan atau pendapatan fiktif (fictious Revenue)
b. Penilaian akhir atas aset, tidak tepat
c. Menyembunyikan kewajiban
d. Mencatat aktiva dan pasiva pendapatan dan biaya pada periode
akuntansi yang tidak tepat. Biaya pendapatan tahun berjalan digeser ke
tahun sebelumnya atau sesudahnya, sebaliknya pendapatan tahun lalu
digeser ke tahun berjalan dan pendapatan yang akan datang digeser
ketahun berjalan.
e. Menyembunyikan biaya antara kaun dengan mengkapitalisasi biaya
f. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepan seperti tidak
diungkapkannya kewajiban bersyarat kejadian-kejadian penting yang
berpengaruh negatif terhadap pos-pos laporan keuangan. Kejadian
penting yang seharusnya diungkapkan antara lain:
1. Perusahaan pada tahun buku yang dilaporkan dalam laporan
keuangan terlibat perkara di pengadilan dan apabila nanti kalah
terkena kewajiban yang sangat material
2. Lokasi usaha terkena ketentuan tata kota sehingga pabrik harus
pindah atau tutup
3. Penilaian aset tidak tetap yaitu penilaian yang tidak sesuai prinsip
akuntansi yang diterima umum dengan sengaja agar laporan
keuangan tampak lebih baik dari yang sebenarnya.
2. Penyalahgunaan aset (Assets Misappropration)
A. Kecurangan Kas
1) Kecurangan penerimaan Kas
Pencurian terhadap penerimaan kas yang belum dicatat. Bentuk dari
skimming itu sendiri seperti:
a. Pendapatan tidak dilaporkan atau dicatat atau dilaporkan lebih kecil
b. Piutang dihapus padah piutang tersebut sebetulnya tidak dihapus tetapi
ditaguh dan tidak dilaporkan
c. Pengambilan uang hasil penagihan untuk sementara waktu
dengan menunda pencatatan penerimaannya.
d. Pengambilan penerimaan cek dari pelanggan.
Pencurian yang sudah dicatat dipembukuan (cash larceny) antara lain:
a. Pencurian kas tunai
b. Pencurian kas di bank
c. Mencuri kas dengan membuat kesalahan perhitungan atau
kesalahan pembukuan dengan sengaja.
2) Kecurangan Pengeluaran Kas
Kecurangan penagihan dengan memasukkan dokumen tagihan atau
invoice pengadaan barang, sehingga tagihan lebih tinggi atau tagihan fiktif dengan
cara:
a. Menciptakan rekanan fiktif melalui perusahaan dengan papan
nama
b. Melakukan pembayaran yang ada atas pembayaran yang lebih
tinggi kemudian diminta kembali secara pribadikelebihan
pembayaran tersebut.
c. Meninggikan tagihan dari rekanan
Kecurangan pengganti biaya adalah kecurangan pengeluaran kas
dengan memanipulasi penggantian biaya antara lain dengan cara:
a. Meningkatkan biaya dari yang sebenarnya dikeluarkan sehingga
penggantian biaya yang diterima lebih tinggi dari yang sebenarbenarnya dikeluarkan
b. Penggantian biaya atas biaya-biaya fiktif antara lain dengan cara
membuat kwitansi palsu.
c. Kecurangan penggantian biaya berulang-ulang
B. Penyalahgunaan persediaan dan asset lain
Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian dan
penyalahgunaan. Larceny scheme dimaksudkan sebagai pemambilan persediaan
atau barang digudang karena penjualan atau pemakaian, untuk perusahan, tanpa
ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau catatan
gudang.
3. Korupsi (corruption)
Korupsi secara umum didefinisikan dengan perbuatan yang merugikan
kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu. Berikut ini merupakan bentuk korupsi,bentuk tersebut
sebagai berikut:
1) Pertentangan kepentingan (conflict od interest)
2) Suap (bribery)
3) Pemberian tidak sah (illegal Gravities)
4) Pemerasan Ekonomi (economic ecortion)
4. Kecurangan yang diberkaitan dengan Komputer (computer Fraud)
Kejahatan dibidang komputer ialah sebagai berikut:
a. Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau
memasukkan data palsu
b. Salah memposting atau memposting sebagai transaksi saja
c. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, atau
mencuri keluaran
d. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak rekening
dalam jumlah kecil-kecil
e. Mengubah dan menghilangkan master file
f. Mengabaikan pengendalian internal untuk memperoleh akses ke
informasi rahasia
g. Melakukan sabotase
h. Mencuri waktu penggunaan komputer
i. Melakukan pengamatan elektronik dari data pada saat dikirim

Pada umumnya dikenal dua tipe kesalahan, yaitu kekeliruan (errors) dan
ketidak beresan (irregularities), Errors merupakan kesalahan yang timbul sebagai
akibat tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan manajemen atau karyawan
dan lain-lain. Sedangkan irregularities meruapakan kesalahan yang sengaja
dilakukan oleh manajemen atau karyawan perusahaan yang mengakibatkan
kesalahan material terhadap penyajian laporan keuangan, misalnya kecurangan
(fraud). Dalam istilah sehari-hari fraud dapat diartikan dengan istilah pencurian,
pemerasan, penggelapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, kelalaian, dan
lain-lain. Kecurangan merupakan suatu kondisi yang mungkin akan ditemukan
oleh auditor dalam suatu audit. Auditor mungkin akan menemui berbagai temuan
dan bentuk yang terjadi dilapangan. Bukan hanya itu mungkin auditor juga akan
melihat berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kecurangan
serta siapa saja pelaku yang memungkinkan untuk melakukan fraud.
Fraud terdiri dari berbagai bentuk dan cara, serta banyak sekali para ahli
yang mendefenisikan fraud. Menurut Tuanakotta (2013 : 28) menyatakan “any
illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. These acts
are not dependent upon the application of threats of violence or physical force.
Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property
or service; to avoid payment or loss of service; or to secure personal of business
advantage” (setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya,
penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung
pada penerapan ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan
oleh individu, dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa; untuk
menghindari pembayaran atau kerugian jasa; atau untuk mengamankan
keuntungan bisnis pribadi).
Menurut Johnstone, dkk (2014 : 34), menjelaskan bahwa penipuan adalah
tindakan sengaja yang melibatkan pelaku penipuan yang menghasilkan bahan
salah saji laporan keuangan. Sedangkan menurut Karyono (2013 : 4-5) fraud dapat
diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan
dan perbuatan melanggar hukum (illegal act),yang dilakukan dengan sengaja
untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru
(mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari
dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan di rancang untuk memanfaatkan
peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun secara tidak
langsung merukan pihak lain.
Kecurangan yang disebabkan oleh alasan rasional ini pada awalnya
disebabkan oleh ketidakpuasaan atau kekecewaan yang diterimanya kepada
perusahaan. Mereka merasa sudah berbuat benar, namun yang didapat adalah
sebaliknya. Tidak dihargai, tidak mendapatkan promosi padahal sudah bekerja
lama, disepelakan, selalu disalahkan padahal sudah berusaha, dan cemburu sosial
karena kedatangan karyawan baru yang langsung mendapatkan sambutan hangat
dengan gaji tinggi sedangkan dirinya sudah bekerja lama namun mendapatkan
perlakuan yang sebaliknya, adalah beberapa alasan mengapa seseorang bisa
melakukan kecurangan.

Ruang Lingkup audit internal yaitu:
a. Audit Financial, sasaran audit financial adalah kewajaran atas laporan
keuangan yang disajikan manajemen
b. Audit Kepatuhan, audit ini bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan atau
kegiatan telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku
c. Audit Operasional, sasaran audit operasional adalah penilaian masalah
efisiensi dan efektivitas
Tujuan dari audit internal yaitu memperkuat pengendalian internal
perusahaan yang lebih baik dengan kata lain yaitu menjamin bahwa sistem kerja
perusahaan berjalan dengan baik. Menurut Valery G Kumaat (2011) ruang
lingkup dari audit internal yaitu:
1. Audit kepatuhan
Audit kepatuhan atau disebut juga sistem audit adalah audit yang bertujuan
memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi atau pelaksanaan
sistem kerja yang berlaku dalam seluruh aktvitas korporasi, audit ini
menjadikan semua proses dalam sistem sebagai objek utama yang diperiksa.
Audit kepatuhan umumnya lebih banyak berkutat hanya pada pemeriksaan
terhadap para pelaksana. Audit kepatuhan yang memadai harus mengevaluasi
secara pararel sistem yang berjalan, dimana dipastikan apakah sebuah sistem
telah memadai.
2. Audit Kepatutan
Audit kepatutan adalah audit yang bertujuan memberikan gambaran
mengenai tingkat kebenaran atau kewajaran atau seberapa besar kandungan
resiko sebuah objek pemeriksaan. Dengan kata lain audit keputusan melihat
objek audit dalam pengertian yang lebih luas dari audit kepatuhan. Audit
kepatutan bekerja berdasarkan serangkaian kombinasi dari pemeriksaanbukti,
pengujian, analisis, peramalan terhadap audit dengan mengacu pada tujuan
audit beserta sejumlah kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan tersebut.
3. Audit Keuangan
Audit keuangan disebut juga sebagai conservative audit view karena
memang tidak pernah bisa diabaikan dan menjadi lingkup mendasar bagi
seluruh praktek audit internal sejak dari dulu, sekarang dan kapan saja. Tujuan
audit keuangan secara umum adalah:
a. Menjamin bahwa praktek pengelolaan keuangan sudah memenuhi sistem
pengendalian internal perusahaan maupun kaidah-kaidah pengelolaaan
resiko yang sehat.
b. Menjamin bahwa laporan keuangan disajikan benar sesuai terjadinya
traksaksi dan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
4. Audit Operasi
Audit operasi disebut juga sebagai perluasan lingkup audit dikarenakan
memang berawal dari perluasan audit keuangan. Audit operasi ini bertujuan
memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan, peristiwa atau
masalah aktual dibalik fakta yang ditunjukkan oleh angka-angka keuangan.
Tujuan audit operasi yaitu:
a. Menggali berbagai akar permasalahan dibalik kinerja bisnis yang
tergambar dalam laporan keuangan yang terkait dengan efektivitas dan
efisiensi kinerja pengelolaan berbagai obejek.
b. Memastikan bahwa seluruh aset nonkeuangan menjadi aset yang produktif
bagi bisnis perusahaan, yaitu memberi manfaat yang sepadan dibanding
biaya atau resiko yang timbul.
c. Memastikan bahwa seluruh sistenm berjalan dalam koridor standar yang
ditetapkan dengan tingkat pengendalian internal yang memadai.
5. Audit Manajemen
Audit manajemen adalah tingkat lanjutan dari lingkup audit keuangan
karena terkait dengan pengujian disekitar strategic management. Audit
manajemen pada hakikatnya merupakan pengujian terhadap tingkat keandalan risk
management perusahaan yang penuh dengan analisis berbasis resiko.

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk
membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan
tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar
mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal
auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :
1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai atau tidaknya dan penerapan
dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dari
pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian
yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur
yang telah ditetapkan oleh manajemen
3. Memastikan seberaoa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan
dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,
kecurangan dan penyalahgunaan
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam
organisasi dapat dipercaya
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajemen
6. Menyarankan perbaika-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan
efisensi dan efektivitas.
Sedangkan menurut hery (2010 : 39) tujuan dari audit internal adalah audit
internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota
manajemen daam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan
memberi mereka analisis, penilaian, sara dan komentar yang objektif mengenai
kegiatan atau hal-hal yang diperiksa. Pada dasarnya tujuan dari audit internal
adalah membantu manajemen di dalam suatu organisasi untuk menjalankan tugas
dan wewenangnya secara sistematis dan efektif dengan cara memberikan analisa,
penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi sehubungan dengan aktivitas
yang diperiksanya.
Fungsi audit internal menurut Kurniawan (2012 : 53) adalah memberikan
berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit
operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris
didalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil di
dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang
independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi.
Sedangkan menurut Standard Profesi Akuntansi Publik (PSAP), fungsi audir
internal terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan ativitas audit
internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang
berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada
evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk
memperbaiki pengendalian intern.
Secara umum fungsi audit internal adalah untuk memberikan penilaian
terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal
bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatancatatan akuntansi saja. Melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari
berbagai operasional yang terjadi di perusahaan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha suatu
perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat
diperlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu
perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam
membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian, dan saran
mengenai kegiatan yang diperiksanya.
a. Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen dalam
organisasi perusahaan, yaitu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang
diperiksanya.
b. Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas
sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit manual yang
berguna untuk:
1. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas
2. Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan performance
3. Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal telah
sesuai dengan requirement kepala audit internal
c. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top
management. Dukungan yang kuat dari top management tersebut dapat
berupa:
1. Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang independen.
2. Penempatan staff audit dengan gaji yang rationable.
3. penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca,
mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh
departemen audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap
saran-saran perbaikan yang diajukan.
4. Departemen audit internal harus memiliki sumber daya yang profesional,
berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serta
loyalitas yang tinggi.
5. Departemen audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan publik.
6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai
departemen audit internal.
7. Pemberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan
dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi.
8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari
luar.
9. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai
auditor internal.
Sedangkan Agoes (2013) menyatakan, terdapat beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam audit internal yang efektif adalah sebagai berikut:
1. Audit internal harus mempunyai kedudukan yang independen dalam
organisasi perusahaan
2. Internal audit harus mempunyai job desc.
3. Audit internal harus mempunyai internal audit manual.
4. Harus ada dukungan yang kuat dari top management kepada audit internal.
5. Audit internal harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa
bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. Internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik.
7. Internal audit department harus memiliki internal audit character.

Menurut institute of internal Auditors mengenai pengertian pengertian
audit interna “internal auditting is an independent appraisal functionestablished
within an organization to examine and evaluate its activities as a service in the
organization”. Dari pengertian tersebut kita dapat menyimpulkan tujuh kunci
audit internal yaitu:
1. Independent
Bahwa audit bersifat bebas dari pembatasan ruang lingkup dan efektifitas
hasil audit yang berupa temuan dan pendapat.
2. Appraisal
Bahwa keyakinan penelitian audit atas kesimpulan yang dibuatnya.
3. Established
Pengakuan perusahaan atas peranan audit internal.
4. Examine and evaluate
Bahwa kegiatan audit internal sebagai auditor meguji serta menilai
terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perusahaan.
5. Its Activities
Bahwa ruang lingkup pekerjaan audit internal mencakup seluruh aktivitas
organisasi.
6. Service
Bahwa dalam intinya audit internal berusaha untuk membantu manajemen
dalam melaksanakan fungsi pengendalian, oleh karena itu hasil pekerjaan
audit internal pun harus diserahkan kepada manajemen.
7. To the organization
Ruang lingkup pelayanan audit internal ditunjukkan kepada seluruh bagian
organisasi, termasuk semua personil perusahaan, dewan komisaris dan
pemegang saham.

Salah satu ukuran kinerja auditor yang baik adalah apabila auditor dapat
memperoleh keyakinan memadai mengenai laporan keuangan yang diauditnya,
apakah bebas dari salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.
Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan profesionalisme auditor, yaitu
dengan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Pada penelitian ini, diharapkan auditor dapat menggunakan sikap
profesionalismenya dalam mendeteksi kecurangan sehingga kinerja yang
dilakukan auditor menjadi lebih baik(Marcellina dan Sugeng, 2009).
Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus
membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan,
termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang auditor yang profesional, akan
mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini
berhubungan dengan kesimpulan yang akan diberikan. Sebagai profesional,
auditor mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap klien, dan
terhadap rekan seprofesi, termasuk untuk berperilaku yang terhormat, sekalipun
ini merupakan pengorbanan pribadi (Reza, 2013).

Sikap independensi juga diperlukan oleh auditor agar ia bebas dari
kepentingan dan tekanan pihak manapun, sehingga kecurangan yang ada pada
perusahaan yang diauditnya dapat dideteksi dengan tepat, dan setelah kecurangan
tersebut telah terdeteksi, auditor tidak ikut mengamankan praktik kecurangan
tersebut Lastanti (2005), dalam penelitian (Marcellina dan Sugeng, 2009).
Yulius (2002), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan
publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban
untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga
pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaanya.

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan
dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas
yang diaudit, kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama
dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan (Ika dkk, 2009).
Seorang auditor harus memiliki tingkat kemahiran umum yang dimiliki oleh
auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterlampilan tersebut dengan
kecermatan dan seksama yang wajar.
Auditor yang mempunyai kompetensi dari segi pengetahuan, pengalaman,
pendidikan dan pelatihan yang memadai dapat melakukan audit secara objektif
dan cermat. .Program pelatihan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam
peningkatan keahlian auditor untuk melakukan auditr. Dari segi pengalaman akan
mempengaruhi kemampuan auditor untuk mengetahui kecurangan yang ada di
perusahaan yang menjadi kliennya. Keahlian audit dan kemampuan untuk
mengetahui kecurangan merupakan bagian dari kompetensi auditor (Yulius,
2002).

Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula
dalam memandang dan menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan
pemeriksaan dan juga dalam memberi kesimpulan audit terhadap obyek yang
diperiksa berupa pemberian pendapat. Semakin tinggi tingkat pengalaman seorang
auditor, semakin baik pula pandangan dan tanggapan tentang informasi yang
terdapat dalam laporan keuangan, karena auditor telah banyak melakukan
tugasnya atau telah banyak memeriksa laporan keuangan dari berbagai jenis
industri. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pengalaman auditing, jumlah
kecurangan yang diketahui oleh auditor diharapkan akan bertambah (Reza, 2013).
Pengalaman didapat dari pendidikan dan frekuensinya melakukan
pekerjaan yang berulang dan rutin. Hal ini dikarenakan auditor semakin terasah
dalam mendeteksi suatu hal melalui pemahaman teknik penyelesainnya dan telah
mengalami kesulitan atau kesalahan dalam tugasnya, sehingga auditor lebih
cermat dan cepat menyelesaikannya. Selain itu, pengalaman secara psikis akan
membentuk pribadi seseorang lebih bijaksana dan berhati-hati baik dalam
berperilaku maupun berpikir. Banyaknya pengalaman akan memberikan tingkat
kecermatan dan ketepatan dalam memeriksa laporan keuangan yang tinggi dan
memberikan dampak yang positif terhadap kualitas audit.

Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal.
Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap
suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap
usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan
tidak legal dari karyawan, manajer dan eksekutif terhadap perusahaan tempat ia
bekerja (Amrizal, 2004).
Koroy (2008 :), menyatakan bahwa pendeteksian kecurangan bukan
merupakan tugas yang mudah dilaksanakan oleh auditor. Atas literatur yang
tersedia, dapat dipetakan empat faktor yang teridentifikasi yang menjadikan
pendeteksian kecurangan menjadi sulit dilakukan sehingga auditor gagal dalam
usaha mendeteksi. Faktor-faktor penyebab tersebut adalah: (1) Karakteristik
terjadinya kecurangan, (2) Memahami Standar pengauditan mengenai
pendeteksian kecurangan, (3) Lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi
kualitas audit, dan (4) Metode dan prosedur audit yang tidak efektif dalam
pendeteksian kecurangan.

Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, auditor memperoleh
kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya untuk
membukikan kewajaran laporan keuangan. Oleh karena itu, seorang auditor harus
memiliki sikap independen terhdap kepentingan klien, para pemakai laporan
keuangan, dan kepentingan akuntan public itu sendiri.
Peratuan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2008 tentang Jasa
Akuntan. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit oleh suatu kantor
akuntan publik kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama enam tahun
buku berturut-turut, sedangkan bagi seorang partner audit di suatu kantor akuntan
publik, pemberian jasa audit kepada klien hanya boleh dilaksanakan paling lama
tiga tahun buku berturut-turut.
Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak
dibenarkan memihak kepentingan siapapun, berkewajiban untuk jujur tidak hanya
kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada pihak
berkepentingan lainnya yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan
publik. Terdapat empat hal yang menggangu independensi akuntan publik, yaitu:
(1) akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, (2)
mengaudit pekerjaan akuntan publik sendiri, (3) berfungsi sebagai manajemen
atau karyawan dari klien dan (4) bertindak sebagai penasihat (advocate) dari
klien. (Yulius, 2002).
Arens dkk, (2011 : 74) independensi dalam audit berarti mengambil sudut
pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas
pengujian, dan penerbitas laporan audit.independensi merupakan salah satu
karakteristik terpenting bagi auditor dan merupakan dasar dari prinsip integritas
dan objektivitas.
Independensi dapat disimpulkan sebagai sikap mental yang bebas dari
pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.
Dan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan
adanya pertimbangan yang obyektif dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya. Independensi akuntan publik merupakan dasar utama kepercayaan
masyarakat terhadap profesi akuntan publik dan merupakan salah satu faktor yang
sangat penting untuk menilai mutu jasa audit.
Menurut Halim (2001) dalam penelitian Zu’amah, (2009), ada tiga aspek
independensi seorang auditor, yaitu sebagai berikut:
1. Independence in fact (independensi senyatanya) yaitu auditor harus
mempunyai kejujuran yang tinggi dalam mempertimbangkan berbagai
fakta yang ditemuinya dalam auditnya.
2. Independence in appearance (independensi dalam penampilan) yang
merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan
dengan pelaksanaan audit.
3. Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya)
yang berhubungan erat dengan kompetensi atau kemampuan auditor
dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya

Arens dkk, (2011 : 42), mendefinisikan kompetensi sebagai keharusan
bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi,
pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta
mengikut pendidikan profesional yang berkelanjutan. Standar umum pertama (SA
seksi 210 dalam (Standar Profesional Akuntan Publik, 2011), menyebutkan bahwa
Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor.”
Yulius (2002), menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan
pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki seorang auditor dalam bidang
auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus bertindak
sebagai seorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian
dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui
pengalaman dalam praktik audit.
Sikap kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat
dan tepat ada tidaknya kecurangan serta trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam
melakukan kecurangan tersebut, karena keahlian yang dimiliki auditor dapat
menjadikannya lebih sensitive (peka) terhadap tindak kecurangan Lastanti (2005)
dalam penelitian (Marcellina dan Sugeng, 2009).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari (2003),
menunjukkan bahwa variabel kompetensi untuk auditor di Indonesia terdiri atas:
(1) Pengetahuan, yang merupakan komponen penting dalam suatu kompetensi.
Pengetahuan ini meliputi pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur
dan pengalaman, (2) Ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi,
kreativitas, kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kompetensi yang
dibutuhkan dalam melakukan audit adalah pengetahuan dan pengalaman. Auditor
harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit, kemudian
auditor juga harus memiliki pengalaman untuk dapat meningkatkan kinerjanya
dalam proses audit
Zu’amah, (2009), menyimpulkan kompetensi auditor adalah keahlian
profesional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian
profesional maupun keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, simposium dan lainlain seperti:
(1) Ujian CPA (Certified Public Accountant) untuk luar negeri dan ujian
SAP (Sertifikat Akuntan Publik) untuk di Indonesia,
(2) PPB (Pendidikan Profesi Berkelanjutan),
(3) Pelatihan-pelatihan interndan ekstern,
(4) Keikutsertaan dalam seminar, simposium dan lain-lain.

Seorang auditor dituntut untuk memiliki banyak pengalaman di bidang
auditing dan akuntansi. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki, auditor
akan dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya karena memiliki pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan yang dituntut dari pekerjaan tersebut. Pengalaman
yang dimiliki auditor akan memberikan kontribusi yang tinggi bagi
pengembangan tugas auditnya.
Pengalaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan
sebagai sesuatu yang pernah dialami. Sedangkan audit menurut Sukrisno (2012),
diartikan sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis,
oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen, beserta catatan – catatan pembukuan dan bukti–bukti pendukungnya,
dengan tujuan untuk dapat memberikan pendepat mengenai kewajaran laporan
keuangan tersebut.
Icuk dan Elisha (2010), mengatakan bahwa auditor yang berpengalaman
diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan
dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan
membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis.
Ika dkk, (2009), menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja
seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang
dilakukan. Auditor yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang
dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik daripada auditor yang tidak
memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Kenyataan
menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja maka, semakin banyak
pengalaman yang diperoleh pekerja tersebut. Sebaliknya, semakin singkat masa
kerja berarti semakin sedikit pengalaman yang diperolehnya. Kebiasaan untuk
melakukan tugas dan pekerjaan sejenis merupakan sarana positif untuk
meningkatkan keahlian tenaga kerja.
Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya
dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah
mensyaratkan pengalaman kerja paling sedikit 1000 jam dalam 5 (lima) tahun
terakhir dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh
izin praktik dalam profesi akuntan publik (Peraraturan Menteri Keuangan Nomor
17 / PMK . 01 / 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Bab 2 Pasal 5 a).

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pihakpihak yang terkait untuk mengambil keputusan. Adanya pernyataan dari seseorang
profesi akuntan yang memeriksa keuangan tersebut untuk dapat digunakan oleh
pihak-pihak terkait guna pengambilan keputusan. Wilopo (2013 : 63),
berpendapat bahwa pada dasarnya profesi akuntan terbagi dua kelompok besar.
Profesi pertama adalah profesi akuntan yang aktivitas uatamanya mempersiapkan
dan menyajikan laporan keuangan. Profesi ini lazim disebut dengan akuntan
manajemen. Profesi kedua adalah profesi akuntan yang aktivitas utamanya
memeriksa laporan keuangan dan selanjutnya memberikan pendapat atau opini
atas laporan keuangan yang disusun oleh akuntan manajemen tersebut. Profesi ini
lazim disebut dengan auditor independen atau auditor eksternal. Profesi auditor
independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan
keahliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada
kliennya.

Teori Agensi merupakan teori yang banyak digunakan dalam riset-riset
sosial. Teori ini berkembang sejak 70-an. Teori agensi merupakan sebuah teori
yang memberikan penjelasan mengenai hubungan agensi—yaitu prinsipal
(principal) dan agen (agent)-. Hubungan agensi dikenal sebagai suatu kontrak di
mana suatu pihak yang berkedudukan sebagai prinsipal mengikat pihak lain yang
berkedudukan sebagai agen untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi
kepentingan prinsipal, yang disertai dengan pendelegasian wewenang
pengambilan keputusan oleh prinsipal kepada agen (Jensen, M. C, dan Meckling,
W. H., 1976). Di dalam sebuah perusahaan, hubungan agensi ini disinyalir dari
adanya pemisahan kepemilikan antara pemegang saham dan manajemen.
Upaya pemegang saham dalam mempercayakan pengelolaan perusahaan
kepada manajer. Akan menyebabkan adanya keterbatasan akses yang dimilki oleh
pemegang saham atas pengelolaan perusahaan akan menjadi terbatas dan tidak
sebesar akses yang dimiliki oleh manajer. Keterbatasan akses informasi ini
mengakibatkan pemegang saham memiliki kesulitan untuk mengamati perilaku
manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah
disepakati. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akan berusaha untuk
diminimalkan dengan cara melakukan mekanisme pengawasan yang dapat
membatasi kesempatan agen untuk melakukan perilaku oportunistik. Audit adalah
salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan dalam meminimalkan konflik
agensi yang dilakukan manajemen sebagai upaya melakukan tindakan yang
menguntungkan diri sendiri maupun golongan (Jensen, M. C, dan Meckling, W.
H., 1976). Audit yang dilakukan oleh pihak independen memungkinkan untuk
verfikasi angka-angka laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, agar
terhindar dari informasi keuangan yang menyesatkan.
Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh
manajemen/perusahaan untuk menarik calon investor, sehingga tidak
mengherankan jika angka yang tercantum di laporan keuangan dibuat sedemikian
rupa untuk menampilkan angka yang diinginkan oleh manajemen/perusahaan
melalui berbagai tindakan manipulasi atau bahkan kecurangan. Angka-angka
tersebut seharusnya menjadi informasi yang menunjukkan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Audit dianggap sebagai alat monitoring dan alat meyakinkan
diri bahwa laporan keuangan harus tergantung pada pemeriksaan dari aspek
pengawasan internal (Sofyan, 2012 : 532).
Seandainya laporan hasil pemeriksaan perusahaan oleh auditor adalah
wajar, hal ini berarti penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip
akuntansi. Sofyan (2012 : 532), mengatakan dalam hal ini, audit memberikan
keyakinan kepada pihak eksternal perusahaan, pemilik, kreditur tentang
pengelolaan perusahaan oleh manajemen sebagai agen.

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang besar berpengaruh
terhadap cepatnya proses penyelesaian laporan keuangan. Semakin besar
kantor akuntan publik yang terdapat di suatu perusahaan, maka akan
semakin cepat pula proses penyelesaian laporan keuangannya, begitu
sebaliknya. Hal ini dikarenakan adanya sumber daya manusia yang lebih
banyak pada kantor akuntan publik yang besar sehingga memiliki
fleksibilitas tinggi dalam penjadwalan audit ( Wijayanti, Andini, dan
Raharjo, 2017) .
Kusumawardani (2013) menemukan adanya pengaruh ukuran
KAP terhadap Audit Delay. Semakin besar ukuran KAP maka akan
menjamin suatu kredibilitas yang baik bagi KAP itu sendiri dan
menjadikan audit delay semakin pendek. Kantor Akuntan Publik yang
sudah besar tentunya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
sehingga mampu menghasilkan audit laporan keuangan yang dapat
dipercaya oleh perusahaan dan para investor

Investor hanya akan percaya pada laporan keuangan yang
mendapat opini positif dari seorang auditor. Perusahaan yang mendapat
opini negatif dari auditor cenderung akan menutupi laporan keuangannya
sehingga akan memperpanjang audit delay ( Kusumawardani, 2013).
Disamping itu penerimaan opini selain qualified merupakan indikasi
terjadinya konflik antara auditor dan perusahaan yang pada akhirnya
memperpanjang audit delay. Jadi, perusahaan yang tidak menerima opini
audit standar unqualified opinion mengalami audit delay yang panjang (
Kartika, 2011).
Rohmana (2017) menemukan bahwa opini auditor berpengaruh
terhadap audit delay, karena ketika perusahaan memperoleh opini selain
wajar tanpa pengecualian, auditor akan mencari bukti-bukti penyebab
dikeluarkannya opini tersebut, sehingga memakan waktu yang cukup
lama dan mengindikasikan terjadinya audit delay yang panjang atau lebih
lama.

Ahmad dan Abidin (2008) dalam Rohmana (2017) menyatakan
kompleksitas perusahaan berdampak pada ketepatan waktu pelaporan
keuangan, hal tersebut dikarenakan auditor akan menghabiskan lebih
banyak waktu untuk menyelesaikan tugas audit pada perusahaan klien
yang mengalami peningkatan kompleksitas perusahaan. Semakin banyak
perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan sampel maka waktu
penyelesaian audit semakin panjang.
Widyastuti dan Astika (2017) menemukan bahwa kompleksitas
operasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan pada audit delay.
Ini berarti kompleksitas operasi perusahaan, cenderung mempengaruhi
waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya,
sehingga hal tersebut juga mempengaruhi dalam ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.

Manajemen perusahaan berskala besar umumnya memiliki sistem
pengendalian internal yang baik dan dimonitor secara ketat oleh investor,
pengawas permodalan, dan pemerintah yang dapat mengurangi
kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan memudahkan auditor
dalam melakukan proses audit. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan
berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi
untuk mengumumkan laporan audit lebih awal, sehingga semakin besar
perusahaan maka audit delay semakin pendek.
Rohmana (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Ukuran Perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap audit delay karena perusahaan besar
umumnya sudah memiliki sistem pengendalian internal yang baik.

Sari (2011) menjelaskan, ukuran KAP dinilai berdasar
jumlah karyawan, jumlah klien, serta reputasinya. Penelitian ini
mengukur ukuran KAP dengan mengklasifikasikan menjadi dua
yaitu KAP big four dan KAP non big four (Fiatmoko, 2015).
Menurut Turel (2010) dalam Angruningrum (2013) KAP yang
menjadi bagian dari Big Four mampu mengaudit lebih efisien dan
memiliki fleksibilitas lebih besar dalam penjadwalan audit
sehingga audit dapat diselesaikan tepat waktu.

Terdapat banyak sekali KAP yang tergolong KAP besar,
sedang, maupun kecil yang ada di Indonesia. Untuk mengukur
besar atau kecilnya sebuah KAP, Adityasih (2010) dalam
Christiawan (2014) mengelompokan KAP Indonesia berdasarkan
jumlah auditornya yaitu KAP BIG 4, KAP Menengah, dan KAP
Kecil:
a. KAP BIG 4 (KAP First Tier)
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah
Profesional Staffdiatas 400 orang yang terdiri dari
Pricewaterhouse Cooper, deloitte, KPMG, dan Ernst &
Young. KAP tersebut adalah KAP asing yang bekerjasama
dengan KAP Indonesia berupa network maupun asosiasi.
b. KAP Menengah (KAP Second Tier)
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah
profesional staff antara 100-400 orang.
c. KAP kecil (KAP Third Tier)
Kelompok ini adalah KAP yang mempunyai jumlah
profesional staff dibawah 100 orang.
Sedangkan Loebbeck (1996) dalam Astikawati (2013)
mengkategorikan ukuran KAP menjadi empat, yaitu:
a. Kantor Akuntan Publik Internasional “The Big Four”
Terdapat empat kantor akuntan yang terbesar di
Amerika Serikat yang biasa disebut “The Big Four”. Masingmasing mempunyai kantor disetiap kota diseluruh dunia
termasuk di Indonesia.
b. Kantor Akuntan Publik Nasional
Layanan yang diberikan KAP ini sama dengan
pelayanan “The Big Six” dan melancarkan persaingan
langsung dengan mereka dalam hal menarik klien. KAP ini
juga memiliki hubungan dengan KAP diluar negeri sehingga
juga memiliki potensi Internasional.
c. Kantor Akuntan Publik Lokal dan Regional
KAP ini hanya melayani klien dalam jangkauan
areanya dan membuka cabang di daerah lain yang terpusat
di Pulau Jawa.
d. Kantor Akuntan Publik Lokal Kecil
KAP ini memiliki kurang dari 25 tenaga
profesional dalam satu kantor. Mereka memberikan jasa
audit dan pelayanan yang berhubungan terutama dengan
badan organisasi nirlaba, meskipun diantaranya melayani
perusahaan yang telah go public.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No:
423/KMK.06/2002 Tanggal 30 September 2002 Tentang Jasa
Akuntan Publik menyatakan Kantor Akuntan Publik atau
disingkat dengan KAP, adalah badan usaha yang telah
mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan
Publik dalam memberikan jasanya. Perusahaan dalam
menyampaikan suatu laporan kepada publik diminta untuk
menggunakan jasa KAP yang mempunyai nama baik atau jasa
KAP yang besar, sehingga akan terjamin keakuratan dan
kepercayaan serta untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan tersebut.
Jusup (2001) dalam Saputri (2016) menjelaskan Kantor
Akuntan Publik ialah suatu lembaga yang telah diberikan ijin dari
Menteri Keuangan sebagai wadah untuk Akuntan Publik dalam
menjalankan profesinya. KAP besar diperkirakan mampu
melakukan audit secara lebih efisien, terpercaya, dan mempunyai
fleksibiltas yang lebih besar untuk segera menyelesaikan
pekerjaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga
informasi atas laporan keuangan akan segera diterima oleh
pengguna dan digunakan sebagai alat pengambilan keputusan
ekonomi.
Astikawati (2013) menyatakan, Kantor Akuntan Publik
merupakan suatu lembaga untuk wadah bagi akuntan publik
menjalankankan pekerjaanya yang telah memiliki ijin dari
Menteri Keuangan. KAP yang bereputasi baik dinilai akan lebih
cepat dalam menyelesaikan tugas auditannya karena sudah
terjamin profesionalitasnya

Opini Audit diukur dengan mengklasifikasikan
pendapat audit menjadi dua yaitu pendapat wajar tanpa
pengecualian (unqualified opinion) dan pendapat wajar tanpa
pengecualian dengan bahasa penjelas, pendapat wajar dengan
pengecualian, pendapat tidak wajar dan tidak memberikan
pendapat (qualified opinion) (Fiatmoko, 2015).
Menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Lubis (2015),
audit delay lebih panjang dialami oleh perusahaan yang
menerima pendapat qualified opinion. Hal ini dikarenakan
dalam proses pemberian pendapat qualified terhadap
perusahaan tersebut melibatkan negosiasi dengan klien,
konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis
dan perluasan lingkup audit.

Mulyadi (2002) dalam Sunaningsih (2014)
menjelaskan lima tipe opini yang dapat diberikan oleh auditor
adalah sebagai berikut:
a. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)
Pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan
berdasarkan pada standar audit yang berlaku, penyajian
laporan keuangan sesuai dengan PABU, dan tidak terdapat
kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan.
b. Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan
(Unqualified Opinion with Explanatory Language)
Pendapat ini diberikan auditor apabila audit telah
dilaksanakan sesuai dengan standar audit, penyajian laporan
keuangan sesuai dengan PABU, tetapi terdapat keadaan
tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan satu
paragraf penjelasan meskipun tidak mempengaruhi pendapat
wajar tanpa pengecualian, seperti keraguan auditor terhadap
kelangsungan hidup perusahaan (going concern), penjelasan
mengenai opini auditor lain yang dijadikan pertimbangan,
serta adanya perubahan kebijakan perusahaan.
c. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Auditor memberikan qualified opinion jika lingkup audit
dibatasi oleh klien, auditor tidak dapat melaksanakan
prosedur audit penting dengan tidak diperolehnya informasi
penting karena hal-hal di luar kuasa klien maupun auditor,
terdapat salah saji material, serta penyusunan laporan
keuangan yang tidak konsisten dengan PABU.
d. Pendapat tidak wajar (Adverse Opinion)
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak
menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha,
perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan PABU
(Prinsip Akuntansi Berlaku Umum).
b. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of
Opinion)
Auditor tidak memberikan pendapat apabila ada pembatasan
yang luar biasa terhadap ruang lingkup audit oleh klien atau
karena kondisi tertentu, dan/atau auditor tidak independen
dalam hubungannya dengan klien.

Opini Audit ialah suatu pendapat yang diberikan oleh
seorang auditor kepada klien-kliennya atas laporan keuangan
yang telah di audit untuk menentukan apakah laporan tersebut
wajar tanpa pengecualian atau tidak ( Lubis, 2015). Auditor
sebagai pihak ke tiga dituntut secara independen untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan perusahaan. Dalam
hal ini perusahaan akan segera melaporkan laporan
keuangannya kepada publik apabila dinilai secara wajar oleh
auditor.
Wijayanti (2014) menyatakan, opini auditor
merupakan kesimpulan yang diberikan oleh auditor berdasar
hasil audit. Seorang auditor menyatakan pendapatnya berdasar
standar audit yang berlaku serta atas temuan-temuannya.
Pendapat auditor sangatlah penting bagi pengguna laporan
keuangan, karena suatu pendapat yang baik oleh auditor untuk
perusahaan maka akan menjadikan kepercayaan yang lebih
tinggi bagi pengguna terhadap perusahaan untuk mengambil
keputusan yang baik serta berinvestasi kepada perusahaan.
Sesuai dengan standar pelaporan ke empat yang
dinyatakan dalam Pernyataan Standar Profesional Akuntan
Publik, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan
pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau
suatu asersil bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka
alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan
dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang
dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul
oleh auditor.

Kompleksitas operasi diukur dari ada tidaknya
perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan sampel. Ariyani
dan Budiartha (2014) menjelaskan tingkat kompleksitas operasi
sebuah perusahaan yang bergantung pada jumlah dan lokasi unit
operasinya (cabang) serta diversifikasi jalur produk dan
pasarnya, lebih cenderung mempengaruhi waktu yang
dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.
Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada publik.
Widosari (2012) menyatakan kompleksitas operasi
diukur dengan jumlah anak yang dimiliki oleh perusahaan.
Perusahaan yang memiliki anak yang lebih banyak akan
memerlukan waktu yang lebh panjang bagi auditor dalam
menyelesaikan tugas auditnya.

Kompleksitas operasi merupakan luasnya atau
banyaknya perusahaan anak serta unit organisasi yang dimiliki
oleh perusahaan go publik (Martius, 2012 dalam Kholishah
(2013), Ariyani dan Budiartha (2014)). Adanya kompleksitas
operasi pada perusahaan ini merupakan dampak langsung dari
pembagian pekerjaan dan pembentukan departemen yang
berfokus pada jumlah unit yang berbeda secara riil. Organisasi
dengan berbagai jenis pekerjaan dan unit menimbulkan masalah
manajerial dan organisasi yang lebih rumit karena terjadi
ketergantungan yang semakin kompleks (Martius, 2012 dalam
Kholishah, 2013).
Widosari (2012) menyatakan, tingkat kompleksitas
operasi perusahaan bergantung pada jumlah dan unit operasi
serta diversifikasi jalur produk dan pasar yang dimiliki
perusahaan. Luasnya kompleksitas operasi serta cabang dan
diversifikasi jalur produk ini dapat mempengaruhi lamanya
auditor dalam menyelesaikan tugasnya. Hal ini terjadi karena
anak perusahaan yang dimiliki tidak hanya terdapat didalam
negeri namun juga terdapat diluar negeri, maka semakin rumit
pula laporan keuangan yang dinilai oleh auditor karena adanya
laporan keuangan konsolidasian.
Che-Ahmad (2008) dalam Sutamat (2017)
menjelaskan jumlah anak yang dimiliki suatu perusahaan
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang
lebih banyak dan luas yang harus diperikasa pada setiap
transaksi dan catatan-catatan lain yang menyertainya, sehingga
hal ini berakibat pada lamanya auditor dalam memeriksa
transaksi tersebut dan menyebabkan terjadinya audit delay yang
lebih panjang.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya
asset yang dimiliki oleh perusahaan ( Setiawan, 2013). Semakin
Audit Delay= Tanggal Laporan Audit – Tanggal Laporan
Keuangan
besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin
banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan
semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin dikenal oleh
masyarakat dan semakin besar perusahaan tersebut (
Sunaningsih, 2014).
Sari (2011) menjelaskan, ukuran perusahaan ialah
ukuran besar kecilnya perusahaan yang dipengaruhi oleh
kompleksitas operasional, variabilitas, dan intensitas transaksi
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Luasnya operasional
perusahaan berbanding lurus dengan tingginya transaksi yang
dilakukan. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang
memiliki kompleksitas operasional yang tinggi, mulai dengan
membeli bahan baku kemudian mengolahnya hingga menjadi
barang jadi serta menjualnya.
Sedangkan Mumpuni (2011) mendefinisikan ukuran
perusahaan ialah gambaran besar kecilnya perusahaan yang
dinilai berdasar ukuran nominal perusahaan yaitu jumlah
kekayaan aset dan total penjualan perusahaan dalam jangka satu
periode penjualan. Kekayaan serta penjualan yang tinggi
menunjukkan kinerja dan pengendalian internal perusahaan
berjalan dengan baik serta akan meningkatkan kepercayaan
investor terhadap perusahaan. Adanya pengendalian internal
yang lebih kuat didalam perusahaan, maka perusahaan besar
cenderung akan mengurangi kesalahan pelaporan keuangan
yang mungkin terjadi dan menjadikan auditor lebih cepat dalam
menilai keuangan perusahaan.

Perusahaan go public harus menyerahkan laporan
keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada
Bapepam-Lembaga Keuangan dan mengumumkannya kepada
publik paling lambat akhir bulan ketiga setelah tanggal tutup
buku laporan keuangan ( Sari, 2011).
Angruningrum dan Wirakusuma (2013) juga
menjelaskan panjangannya masa audit delay berbanding lurus
dengan lamanya masa pekerjaan lapangan yang diselesaikan
auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka
semakin lama audit delay yang terjadi. Apabila laporan
keuangan disajikan terlambat maka informasi yang terkandung
didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan
keputusan.
Di Yunani, Leventis dkk (2005) dalam Al-Ghanem dan
Hegazy (2011) menemukan berbagai macam waktu antara
keuangan akhir tahun dan tanggal laporan audit, dengan waktu
terpendek 30 hari dan terpanjang 158 hari (mendekati batas
legislatif 160 hari di waktu itu); penundaan audit rata-rata
adalah 98 hari. Studi ini menemukan bahwa di pasar keuangan
Kuwait, informasi keuangan yang diaudit telah dibuat tersedia
untuk umum rata-rata 57 dan 62 hari selama tahun 2006 dan
2007, masing-masing. Temuan ini menunjukkan, rata-rata,
periode penundaan audit yang lebih pendek dibandingkan
dengan Spanyol 85,5 hari (Bonson-Ponte dkk 2008 dalam AlGhanem dan Hegazy, 2011), Yunani 98 hari (Leventis dkk 2005
dalam Al-Ghanem dan Hegazy, 2011), dan Hong Kong 109 hari
(Ng dan Tai, 1994 dalam Al-Ghanem dan Hegazy, 2011).

Audit delay ialah interval waktu penyelesaian audit
yang diukur dari tanggal tutup buku laporan keuangan (31
Desember) sampai dengan tanggal pelaporan laporan keuangan
auditan. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan auditan
merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk
perusahaan go publik yang menggunakan pasar modal sebagai
salah satu sumber pendanaan ( Putri dan Asyik, 2015;
Angruningrum dan Wirakusuma, 2013 ). Ketepatan waktu
pelaporan diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini
mungkin, sehingga laporan keuangan dapat digunakan sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan untuk
menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut (Putri
dan Asyik, 2015).
Novit (2016) menjelaskan, audit delay merupakan jeda
waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan tugasnya,
yaitu diukur dari tanggal tanggal penutupan tahun buku hingga
tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. Lamanya
proses penyelesaian audit akan berdampak pada reaksi investor
maupun masyarakat umum. Sehingga akan berakibat pada
ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi
para pemakai laporan keuangan.
Audit delay ialah penundaan publikasi laporan
keuangan kepada publik yang disebabkan adanya proses audit
yang lama dan dihitung dengan cara menjumlahkan hari antara
tanggal laporan keuangan per periode yang diterbitkan
perusahaan sampai dengan tanggal laporan auditor independen
dikeluarkan (Carslaw & Kaplan, 1991 dalam Eka (2014))

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa
yang diberikan. Untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit
maka diperlukan suatu kriteria. Standar auditing merupakan salah
satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing. Simamora (2002)
mengemukakan standar auditing yang merupakan standar
otoritatif yang harus dipatuhi oleh akuntan publik terdaftar ketika
melakukan perikatan audit di Indonesia, adalah instrumen profesi
auditing untuk memastikan mutu pelaksanaan audit.
Halim (2001) menjelaskan secara lengkap, seperti
tercantum dalam Standar Profesional Akuntan Publik, standar
auditing adalah sebagai berikut : A. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai
auditor.
Standar pertama ini menuntut kompetensi
teknis seorang auditor yag melaksanakan audit.
Kompetensi ini ditentukan oleh tiga faktor yaitu :
– Pendidikan formal dalam bidang akuntansi di suatu
perguruan tingi termasuk ujian profesi auditor
– Pelatihan yang bersifat praktis dan pengalaman dalam
bidang auditing
– Pendidika profesional yang berkelanjutan selama
menekuni karier auditor profesional.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan,
independensi dalam sikap mental harus diperhatikan
oleh auditor.
Auditor juga dituntut independen atau bebas
dari pengaruh klien dalam melaksanakan auditing dan
melaporkan temuan serta dalam memberikan pendapat.
3 Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
Auditor yang berpengalaman harus mengkaji
secara kritis pekerjaan dan judgement yang dibuat oleh
para stafnta. Kualitas jasa auditor sangat tergantung pada
kecermatan dan keseksamaan dalam melaksanakan audit
dan dalam menyusun laporan audit
B. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan smestinya.
Pekerjaan mengaudit harus direncanakan
secara memadai agar audit dapat dilaksanakan secara
efisien dan efektif. Meskipun auditor boleh
mempekerjakan para asisten, tetapi tanggung jawab atas
pekerjaan tersebut tetap berada ditangan auditor. Oleh
karena itu, auditor harus mengarahkan, mengendalikan,
dan mengawasi para asistennya.
2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan
menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
Pemahaman mengenai struktur pengendalian
intern klien akan digunakan untuk :
– Menetukan mengidentifikasikan salah saji potensial
– Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi
risiko salah saji yang material
– Merancang pengujian substantif
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan,
dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
Audit harus menhimpun evidential matter ( halhal yang bersifat membuktikan ) dan tidak ekedar
evident atau bukti konkrit sebagai dasar untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien.
C. Standar Pelaporan
1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum.
Standar ini menharuskan auditor untuk
mengidentifikasi dan menggunakan prinsip akuntansi
yang berlaku umum sebagai kriteria yang dipakai untuk
mengevaluasi asersi-asersi yang dibuat oleh manajemen.
2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang
didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten
diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode
berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
Konsistensi merupakan suatu konsep didalam
akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara
terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan
yang dapat dibenarkan misalnya agar laporan keuangan
dapat menyajikan posisi keuangan perusahaan yang
sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang
menyesatkan.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam
laporan audit.
Standar ini berkaitan erat dengan informasi
tambahan sebagai pendukung dan pelengkap laporan
keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat
dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan
maupun bentuk pengungkapan lainnya.
4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau
suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat
diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam
semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada dan
tingkat tanggung jawab yang dipikulnya

Auditing adalah suatu proses yang sistematis dalam
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang
berhubungan dengan pernyataan tentang tindakan-tindakan dan
kejadia-kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat hubungan
antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya dengan pihakpihak yang berkepentingan ( Mulyadi, 2002).
Simamora (2002) mendefinisikan auditing menurut
The American Accounting Association Commitee On Basic
Auditing Concept adalah sebagai proses sistematik pencarian
serta pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi
mengenai peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meyakinkan
kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang
ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai
yang berkepentingan.
Sedangkan menurut Halim ( 2001 ) menjelaskan
definisi audit yang sangat terkenal adalah definisi yang berasal
dari ASOBAC ( A Statement of Basic Auditing Concept ) yang
mendefinisikan auditing sebagai :
Suatu proses sistematik untuk menghimpun dan
mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai
asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian
ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara
asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para
pemakai yang berkepentingan.

Menurut Needles, et al. (1995) dalam Suta (2012),
laporan tahunan terbentuk atas tujuh komponen utama, yaitu:
a. Sambutan direktur utama kepada para pemegang saham
Direktur utama menjelaskan tentang kinerja
perusahaan selama periode tertentu dan prospek perusahaan
kedepannya kepada para pemegang saham.
b. Ikhtisar data keuangan
Bagian ini menyajikan data keuangan penting
selama 10 tahun terakhir dilengkapi dengan grafik untuk
mempermudah pengguna laporan tahunan dalam melihat
tren pergerakan keuangan perusahaan dan termasuk juga
data non keuangan seperti jumlah took yang dimiliki dari
periode ke periode.
c. Laporan keuangan
Bagian ini menyajikan empat jenis laporan
keuangan yang wajib, yaitu laporan laba rugi, neraca, lapora
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Tujuannya untuk
membantu pengguna dalam membandingkan kinerja
perusahaan periode berjalan dengan periode sebelumnya.
d. Catatan atas laporan keuangan
Bagian ini berguna untuk membantu pengguna
laporan keuangan dalam menginterpretasikan data yang
disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan
keuangan ini secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga
bagian, yaitu :
– Ringkasan prinsip akuntansi yang digunakan oleh
perusahaan dalam pencatatan transaksinya
– Catatan penjelasan atas item yang disajikan dalam
laporan keuangan
– Catatan yang berisi informasi lengkap
e. Laporan pertanggungjawaban manajemen
Menyajiakan pernyataan tanggungjawab
manajemen atas laporan keuangan dan struktur pengendalian
internal perusahaan.
f. Hasil diskusi dan analisis manajemen
Bagian ini menyajikan bagaimana manajemen akan
melakukan analisis dengan membandingkan kinerja periode
berjalan dengan beberapa periode sebelumnya dan
melakukan analisis terhadap faktor yang mempengaruhi
kondisi keuangan perusahaan.
g. Laporan hasil audit
Bagian ini menyajikan hasil dari proses audit yang
dilakukan oleh auditor berupa opini audit atas penyajian
laporan keuangan perusahaan.

Laporan tahunan merupakan laporan resmi mengenai
keadaan keuangan perusahaan dalam satu periode, laporan ini
berisikan laporan keuangan dasar, analisi manajemen atas operasi
tahun lalu, serta pendapat mengenai prospek perusahaan di masa
datang, laporan ini juga memberikan gambaran akuntansi atas
operasi dan posisi keuangan perusahaan (Anggarwal, 2013).
Sudayat (2013) menjelaskan, laporan tahunan ialah
laporan resmi tentang keadaan keuangan emiten dalam jangka
waktu satu tahun. Laporan ini harus disampaikan kepada
pemegang saham untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang kemudian disahkan sebagai laporan tahunan
resmi perusahaan.
Sedangkan Suta (2012) menyatakan laporan tahunan
adalah laporan perkembangan pencapaian keberhasilan yang
mampu diraih perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.
Laporan tahunan wajib disampaikan oleh perusahaan yang listing
di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai pelaporan kegiatan selama
satu periode yang nantinya akan digunakan oleh pihak yang
berkepentingan sebagai pertimbangan dalam pengambilan
keputusan (Sudayat, 2013)

Menurut PSAK No 1 paragraf 24 tahun 2012 terdapat
empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan, yaitu :
a. Dapat Dipahami
Kemudahan laporan keuangan untuk segera dapat
dipahami oleh pengguna merupakan kualitas penting dalam
laporan keuangan. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan
memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas
ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk
mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
b. Relevan
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila
memberikan informasi yang dapat memengaruhi keputusan
ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan
atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna di masa lalu.
c. Keandalan
Informasi memiliki kualitas andal apabila bebas
dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan
dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur
dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat Dibandingkan
Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat
dibandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat
informasi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan
kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.

Bahri (2016) menyatakan komponen laporan keuangan
berdasarkan PSAK Umum (IFRS) terdiri dari, laporan laba-rugi,
laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan.
Sedangkan Munawir (2002) menyatakan laporan
keuangan terdiri dari:
a. Neraca
Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah
kekayaan perusahaan, kewajiban keuangan, dan modal
sendiri perusahaan pada satu periode tertentu
(Munawir,2002). Harahab (2002) menyatakan bahwa neraca
adalah suatu laporan yang menampilkan sumber ekonomis
perusahaan atau aset, berbagai kewajiban atau hutang
perusahaan, dan hak dari para melikik perusahaan yang
mereka tanamkan pada perusahaan tersebut atau modal
pemilik suatu saat tertentu
Neraca mempunyai dua bagian yang harus selalu
seimbang, dan neraca harus disusun secara sistematis karena
naraca merupakan sebuah gambaran dari kondisi keuanga
perusahaan pada periode tertentu.
b. Laporan Laba-Rugi
Laporan laba rugi adalah laporan yang
menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan dalam
suatu waktu tertentu (Husnan, 2015). Munawir (2002)
mengatakan bahwa laporan laba rugi merupakan suatu
laopran yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba
yang diperoleh oleh suatu perusahaan salam periode tertentu.
Perhitungan laba rugi perusahaan harus disusun sebaik
mungkin sehingga dapak menunjukkan gambaran dari
kegiatan perusahaan dan hasil dari kegiatan tersebut.
c. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menunjukkan sumber dan
penggunaan menyebabkan perubahan modal sendiri.
Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah laporan
keuangan perusahaan terdiri dari laporan posisi keuangan
perusahaan pada periode tertentu, yang dilaporkan dalam
neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca menunjukkan besar
aset, kewajiban dan keuitas yang dimiliki perusahaan,
sementara laporan laba rugi menggambarkan hasil operasi
perusahaan selama periode tententu. Laporan keuangan juga
digunakan untuk memahami keputusan keuangan
perusahaan.

Laporan keuangan bertujuan memberikan suatu
informasi keuangan, kinerja, serta arus kas perusahaan yang
berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat
keputusan-keputusan ekonomi dan menunjukkan
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya
yang di percayakan kepada pihak manajemen (Bahri, 2016).
Menurut PSAK No 1 paragraf 10 tahun 2012 laporan
keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas
yang bermanfaat bagi beberapa pengguna dalam pengambilan
keputusan ekonomi.
Kegunaan lain dari laporan keuangan adalah
menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan
yang dibutuhkan untuk menilai perubahan potensial sumber daya
ekonomi yang dapat dikendalikan di masa yang akan datang.
Informasi tersebut juga digunakan sebagai pertimbangan oleh
pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK
No 1 paragraf 10 tahun 2012). Pentingnya kebutuhan akan
laporan keuangan hendaknya dilaporkan secra terstruktur yang
dapat memberikan informasi secara kualitatif, lengkap, serta
dapat dipercaya. Selain itu, laporan keuangan yang dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan harus menunjukkan
keadaan perusahaan yang sebenarnya sehingga para pengguna
tidak salah dalam mengambil keputusan.
Menurut Munawir (2002) laporan keuangan pada
dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan
sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau
aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.
Informasi yang diberikan oleh laporan keungan berguna untuk
pengambilan keputusan serta untuk memprediksi,
membandingkan, dan menilai dampak yang timbul dari
keputusan yang diambil.
Bahri (2016) menyatakan laporan keuangan adalah
ringkasan dari proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi
selama periode pelaporan dan disajikan untuk
mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepada akuntan
oleh pihak pemilik perusahaan. Dalam hal ini pihak manajemen
perusahaan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian
laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan
informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan sehingga diharuskannya untuk menyajikan secara
wajar.

Chariri dan Ghozali (2007) menjelaskan tiga hubungan
keagenan sebagai berikut :
a. Antara manajemen degan pemilik, pihak manajer akan
melaporkan laba lebih tinggi atau kurang konservatif apabila
manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit
dibanding dengan investor yang lain. Hal ini dikarenakan
pemilik menginginkan deviden maupun capital gain dari
sahamnya dan manajer ingin dinilai bekerja dengan baik
sekaligus mendapatkan bonus. Namun sebaliknya, apabila
manajer mempunyai saham yang lebih tinggi daripada investor
lain manajer cenderung mengumumkan laba lebih konservatif.
b. Antara manajemen dan kreditur, pada umumya kreditur
beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki labayang
tinggi bisa melunasi utang serta bunga pada tanggal jatuh
tempo sehingga manajer cenderung melaporkan laba yang
lebih tinggi.
c. Antara manajemen dengan pemerintah, manajer melaporkan
laba secara konservatif karena untuk menghindari pengawasan
yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan
pihak yang berkepentingan lainnya.
Adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing
pihak mengkibatkan terjadinya konflik antara keduanya. Auditor
dalam hal ini menjadi pihak ketiga yang akan menjembatani
konflik tersebut.Berbagai konflik yang terjadi seperti diatas akan
berdampak pada lambatnya penyelesaian laporan keuangan yang
dapat menimbulkan audit delay. Hal ini dikarenakan terdapat
kemungkinan lamanya auditor menerima laporan keuangan
perusahaan setelah tanggal penutupan buku (31 Desember)
(Nurmalita, 2016).

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen
(pihak perusahaan) dan principal (pemilik). Principal adalah
pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk menjalankan
suatu jasa atau usaha atas nama prinsipal. Agen merupakan pihak
yang diberi mandat oleh prinsipal. Sehingga pihak yang
berwenang dalam pengambilan keputusan adalah agen dan
principal sebagai pihak yang mengevaluasi informasi (Lestari,
2010).
Teori keagenan ialah suatu perjanjian antara satu atau
lebih principal dengan agen. Penjabaran dari teori ini yaitu
berupa perjanjian yang berisi tentang proporsi hak dan kewajiban
masing-masing pihak (Jensen and Meckling, 1976) dalam
(Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).
Menurut Eisenhartdt (1998) dalam Nurmalita (2016)
teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan bagaimana
mengorganisir dengan baik hubungan antara prinsipal yang
menentukan pekerjaan dengan pihak yang melakukan (agen).

Komponen-komponen laporan keuangan dalam SAP (PP No. 71 tahun
2010) berbasis akrual adalah sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas laporan Keuangan
Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, laporan
realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
Laporan realisasi anggaran menggunakan basis akuntansi kas dalam
penyajiannya.Pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima
pada rekening kas umum Negara/Daerah. Sedangkan belanja dan pengeluaran
pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum
Negara/Daerah. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode
pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL). LPSAL
merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan
pokok pemerintah menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Saldo anggaran lebih
adalah gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun
anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang
diperkenankan Halim dan Kusufi (2014:284).
Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, Neraca
menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian Laporan keuangan, Laporan
perubahas ekuitas merupakan laporan yang menyajikan ekuitas awal,
surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.
Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian Laporan keuangan , laporan
arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi,
pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu..
Menurut PSAP nomor 01 tentang penyajian Laporan keuangan, Catatan atas
Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan. Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 71 Tahun 2010
menyebutkan bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan.
Laporan keuangan merupakan laporan yang menyajikan mengenai struktur
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan adalah hasil akhir
dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan
keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bastian, 2010:9).

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong
pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara
berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus
menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. Salah satu alat menganalisis
kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan
melakukan análisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan
dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:
1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
otonomi daerah.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan
pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan
pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran
yang dilakukan selama periode tertentu.

Pengukuran kinerja dapat dibagi menjadi dua yaitu kinerja keuangan dan
kinerja non keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan melakukan analisis
laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu yang dapat dilakukan untuk
menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis
rasio keuangan berupa rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah,
desentralisasi fiskal, efisiensi dan efektifitas PAD, efisiensi dan efektifitas pajak
daerah, derajat kontribusi BUMD, rasio kemampuan mengembalikan pinjaman
(Debt Service Coverage Ratio), dan rasio utang terhadap belanja. Pengukuran
kinerja non keuangan organisasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja.
Rasio-rasio sebagai alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah Mahmudi
(2016:140) sebagai berikut:
1. Rasio kemandirian
Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan
jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan
bantuan/transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.
Semakin tinggi angka rasio ini menunjukan pemerintah daerah semakin tinggi
kemandirian keuangan daerahnya.
2. Rasio efisiensi
Dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan
PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika
dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk
mencapai target sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak
efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini
dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah
daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat
menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak
tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu tentang biaya pemungutan PAD.
3. Rasio Efektivitas
Pengertian efektifitas dapat mengacu pada hubungan antara output dengan
tujuan yang ditetapkan. Suatu orgaisasi, program, atau kegiatan dikatakan
efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang ditetapkan
(Rai, 2008). Rasio efektifitas PAD menunjukan kemampuan pemerintah daerah
dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio
efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan
PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan).
4. Analisis Pertumbuhan Pendapatan
Analisis pertumbuhan pendapatan bermafaat untuk mengetahui apakah
pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa
periode anggaran, kinerjanya mengalami pertumbuhan pendapatan secara
positif atau negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan tersebut
positif dan kecenderungan (Trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi
pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukan terjadinya oenurunan
kinerja pendapatan dan harus dicari penyebab penurunannya. Jika peningkatan
pendapatan daerah lebih rendah dari tingkat inflasi, maka pemerintah daerah
harus menggunakan jalan lain yaitu melakukan efisiensi belanja secara ketat,
jika tidak maka kinerja keuangan daerah akan merosot. Selain
mempertimbangkan faktor inflasi, penetapan target pertumbuhan pendapatan
juga harus mempertimbangkan asumsi anggaran yang lain, misalnya kurs
rupiah, harga minyak, dan sebagainya.

 

Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efektif dan efisien
haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun kenyataannya hal ini sulit
untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal
mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan bawaan yang melekat dalam
setiap pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Amin Widjaja
(2013:26) yaitu:
1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern, pengendalian suatu entitas
mungkin dikesampingkan oleh manajemen.
2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil, sistem pengendalian intern hanya
efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga
efektif.
3. Kolusi, efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual
sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan
pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain. Sering terdapat suatu resiko
bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahaan tugas.
Sukrisno Agoes (2012:106) mengatakan bahwa “Faktor yang membatasi
pengendalian internal adalah biaya pengendalian internal yang tidak boleh melebihi
manfaat yang diharapkan dari pengendalian entitas tersebut. Meskipun hubungan
manfaat-biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam
pendesainan pengendalian internal, pengukuran secara tepat biaya, dan manfaat
umumnya dilakukan. Oleh karena itu, manajemen estimasi kualitatif dan kuantitatif
semua pertimbangan dalam menilai hubungan biaya-manfaat tersebut.”
Atas dasar penjelasan pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi keterbatasan pengendalian internal adalah kebijakan dan
prosedur yang telah diterapkan perusahaan diabaikan oleh manajemen sehingga
menimbulkan kelalaian dan kesalahan dalam pertimbangan yang mengakibatkan
gangguan atau kolusi dan juga biaya yang dikeluarkan untuk penerapan
pengendalian intenal tidak boleh melebihi manfaat yang diterima

 

Menurut Jalu Aribowo (2009) peran dan tanggung jawab orang-orang
dalam organisasi terhadap SPIP adalah:
a. Manajemen
Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan
bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan
inilah yang paling bertanggung jawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan
kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan
SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi
integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.
b. Seluruh pegawai
SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam
suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap
pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian
intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi
pengendalian. Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk
mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi,
ketidakpatuhan terhadap aturan prilaku, serta pelanggaran kebijakan atau
tindakan-tindakan yang illegal lainnya.
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting
untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi
terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi
APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP
sering berperan dalam fungsi pemantauan.
d. Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi
Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan
instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen,
mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan
dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam
menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.
Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah
legislator, regulator dan stake holders lainnya yaitu pihak-pihak yang
berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung
jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:
1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.
Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.
1. Lingkungan Pengendalian
Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 di jelaskan bahwa Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem
Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a. Penegakan integritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM.
2. Penilaian Risiko
Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan
tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:
a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
c. Identifikasi risiko
d. Analisis risiko
e. Mengelola risiko selama perubahan
3. Kegiatan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang
bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP
NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:
a. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
b. Pembinaan sumber daya manusia;
c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
d. Pengendalian fisik atas aset;
e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
f. Pemisahan fungsi;
g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan
kejadian penting.
Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan
sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:
a. Sistem dan prosedur akuntansi
b. Otorisasi
c. Formulir, dokumen dan catatan
d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan
secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurangkurangnya :
a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara
terus menerus.
5. Pemantauan
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan,
evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan,
rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah
pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang
melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk
melaksanakan pengendalian secara efektif.
Tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi
(2010:20) adalah :
1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan
yang berlaku.

Pengendalian internal menurut COSO (2013:3) yaitu:
“Internal control is a process, effected by an entity’s boar of
directors, management, and other personnel, designed to providen
reasonable assurance regarding the achievement of objectives
relating to operations, reporting, and compliance.”
Dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan
erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik
adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang
memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari
tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya
untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan
organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian
Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang
efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern
yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah

Menurut Hiro Tugiman (2014:53-75), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan
kegiatan audit internal adalah sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan Audit
Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah
didokumentasikan dan harus meliputi:
a) Peroleh informasi dasar (background information) tentang kegiatankegiatan yang akan diperiksa.
b) Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.
2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi
Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa,
menginterprestasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung
hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai
berikut:
a) Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang
berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
b) Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan,
penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan
Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:
a) Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
b) Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari
pelaksanaan pemeriksaan.
4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (follow up) untuk
memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan
telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah
suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang
diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat
tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang
dilaporkan.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:44) mengemukakan bahwa tujuan
yang ingin dicapai oleh internal audit yaitu sebagai :
1. Kebenaran dan kelengkapan informasi kelengkapan organisasi / perusahaan.
2. Penyesuaian dan penerapan kebijkan perusahaan, rencana kerja, prosedur dan
hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang mencakup hukum dan perlakuan yang
berlaku.
3. Menjaga asset perusahaan terhadap pengguna yang salah atau sewenangwenang oleh pihak yang tidak berkepentingan.
4. Efektivitas, efisiensi dan kelengkapan organ operasi perusahaan untuk
mencapai tujuan perusahaan.
5. Internal Control tersebut harus mencakup pengendalain aktivitas perusahaan,
pengendalian aktiva perusahaan, bentuk informasi dan komunikasi (terutama
keuangan, pengendalian yang berkelanjutan atau monitoring, pengendalian
lingkuangan kerja dan sekeliling, pengendalian terhadap bahaya, risiko yang
diambil perusahaan.

Menurut Mulyadi (2010: 212), pemeriksaan internal menilai kefektifan
sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan
tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:
a. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi
serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
b. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian
dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat
berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah
organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal- hal tersebut.
c. Merview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila
dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. Menilai
keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
d. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan
konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan
atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Fungsi audit internal Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:1)
mengemukakan bahwa fungsi audit internal yaitu mencakup Departemen Audit
Internal dan setiap departemen yang lain, aktivitas atau outsource jasa yang
memenuhi peranan audit internal.
Menurut Hery (2016:245), Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang
bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa
akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen
dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis,
penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan
manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal melaksanakan
kegiatan-kegiatan berikut ini:
a. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas struktur pengendalian internal
dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan
biaya yang minimum.
b. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak
dipatuhi.
c. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggung
jawabkan.
d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam
perusahaan.
e. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.

Menurut Hery (2017:238) “audit internal adalah suatu fungsi penilian yang
dikembangkan secara bebas dalam suatu organisasi untuk menguji dan
mengevaluasi kegiatan- kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi
perusahaan. Pemeriksaan internal melaksanakan aktivitas penilaian yang bebas
dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-kegiatan dalam bidang
akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi lainya sebagai dasar pemberian
pelayanannya pada manajemen’’.
Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif
yang dilakukan oleh auditor internal, juga sebagai operasi dan kontrol yang
berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah informasi keuangan dan
operasi telah akurat dan dapat diandalkan. Audit internal bertujuan untuk membantu
semua tingkatan manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara
efektif.
The Institute of Internal Auditors (2017:29) yang terdapat dalam Standard
for Professional Practice of Internal Auditing, menyatakan bahwa Internal auditing
is an independent appraisal function established within an organization to examine
and evaluate as a service to the organization.”
Sedangkan Sawyer yang diterjemahkan oleh Ali Akbar (2009:9)
menjelaskan bahwa “Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan
keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan
diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional
perusahaan.”
Menurut Konsorsium organisasi Profesi Auditor Internal Indonesia dalam
buku Amin Widjaja Tunggal (2012:1) mendefinisikan bahwa “Audit Internal
adalah kegiatan Assurance dan Konsultasi yang independen dan objektif, yang
dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi
organisasi”.
Sedangkan Audit internal menurut Institute of Internal Auditors (IIA)
dalam siku Boynton Johnson Kell (2007:491) mengemukakan bahwa “Auditing
internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan
memang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi dan membantu
organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang
sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas
proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan”.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya auditor mungkin menghadapi tekanan dari objek yang diperiksa yang dapat mempengaruhi independensi auditor. Menghadapi hal tersebut auditor tetap harus konsisten dan tidak boleh berpihak. Oleh karena itu, independensi diperlukan agar auditor dapat mengemukakan pendapat, simpulan, dan pertimbangan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tanpa memihak pihak manapun. Selain itu auditor harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum.Untuk menghasilkan kinerja yang baik dan memuaskan seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur atau independen dalam melaporkan hasil audit terhadap laporan keuangan (Trisnaningsih, 2007). Pendapat tersebut sama dengan yang telah disimpulkan Putri dan Suputra (2013), bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

Internal audit dilakukan untuk memeriksa dan mendeteksi kemungkinan risiko yang terjadi dengan melakukan audit secara berkala, mengumpulkan bukti-bukti secara akurat, serta mereview hasil audit. Untuk menunjang keberhasilan auditor internal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sangat diperlukan kinerja yang baik dan berkualitas. Kompetensi erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki auditor dalam bidang auditing dan akuntansi. Seorang auditor harus paham bidang akuntansi dan auditing, serta dengan pengalaman yang cukup yang akan meningkatkan kinerja seorang auditor (Alnoprika, 2015). Pengalaman kerja seorang auditor akan mendukung keterampilan dan kecepatan dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tingkat kesalahanakan semakin berkurang. Sejalan dengan hal tersebut Ariani dan Badera (2015) juga menyatakan bahwa kompetensi seorang auditor berpengaruh terhadap kinerjanya.

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan atau daya
penggerak. Motivasi menurut istilah adalah suatu perangsang keinginan daya penggerak
kemauan bekerja seseorang, setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai
(Yusuf, 2015:263).
Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong dari luar terhadap seseorang
atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan sesuatu yangmempengaruhi atau
mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mau melaksanakan
sesuatu yang telah ditetapkan.
Motivasi kerja seseorang merupakan hal yang rumit, karena motivasi itu melibatkan
beberapa faktor individual dan organisasional. Yang tergolong pada faktor yang sifatnya
individual adalah kebutuhan, tujuan, sikap, dan kemampuan. Sedangkan yang tergolong pada
faktor yang berasal dari organisasi meliputi pembayaran atau gaji, keamanan pekerjaan,
sesama pekerja, pujian dan pekerjaan itu sendiri (Yusuf , 2015:264).
Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu (Yusuf , 2015:264):
1. Apabila dalam diri manusia timbul suatu kebutuhan terhadap sesuatu dan kebutuhan
tersebut terpenuhi, maka akan menyebabkan lahirnya dorongan untuk berusaha
melakukan kegiatan.
2. Apabila kebutuhan belum terpenuhi, maka seseorang kemudian akan mencari jalan
bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Untuk mencapai tujuan prestasi yang diharapkan, seseorang harus didukung oleh
kemampuan, keterampilan maupun pengalaman dalam memenuhi segala kebutuhannya.
4. Melakukan evaluasi prestasi secara formal tentang keberhasilan dalam mencapai tujuan
yang dilakukan secara bertahap.
5. Seseorang akan bekerja lebih baik apabila merasa bahwa apa yang ia lakukan dihargai
dan diberikan suatu imbalan atau ganjaran.
6. Dari gaji atau imbalan yang diterima kemudian seseorang tersebut dapat
mempertimbangkan seberapa besar kebutuhan yang bisa terpenuhi dari gaji atau imbalan
yang mereka terima.

Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak
memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk
kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya pada manajemen dan
pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan
kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut.Sikap mental independen tersebut meliputi
independen dalam fakta (in fact) maupun independen dalam penampilan (in appearance),
berikut penjelasannya:
1. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor
untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini
berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan
pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar
pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara
kebebasan sikap dan senantiasa jujur menggunakan ilmunya.
2. Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihakpihak yang berkepentingan terhadap entitas yang di audit yang mengetahui hubungan
antara auditor dengan kliennya (Wahyudi, 2016).
Seorang auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan mudah
terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Alnoprika (2015)
menyatakan bahwa auditor harus mempunyai sikap independensi karena independensi dapat
mempengaruhi kinerja auditor, apabila independensi auditor terganggu maka kinerja juga ikut
terganggu. Apabila independesi auditor tidak terganggu maka kinerja auditor akan baik.

Kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan atau
tugas yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang
menjadi tuntutan pekerjaan tertentu. Dengan demikian kompetensi dapat menunjukkan
keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam bidang tertentu
sebagai sesuatu yang terpenting (Wibowo, 2007:85).
Kompetensi juga menunjukkan karakteristik pengetahuan yang dimiliki atau
dibutuhkan oleh setiap individu yang menjadikan mereka mampu untuk melakukan tuga dan
tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam
pekerjaan.
Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di
tempat kerja. Kinerja dalam pekerjaan dipengaruhi oleh : a) pengetahuan, kemampuan dan
sikap; b) gaya keja, kepribadian, minat, nilai sikap dan kepercayaan. Dengan demikian
kompetensi menjadi hal memdasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kinerja
yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan (Wibowo, 2007:87).
Terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu (Wibowo, 2007:87):
1. Motif merupakan sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang
yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku
menuju tindakan atau tujuan tertentu.
2. Sifat merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau
informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi
seorang pilot tempur.
3. Konsep diri merupakan sikap, nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan
keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah
bagian dari konsep diri seseorang.
4. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik,
pengetahuan adalah kompetensi yang komples. Skor pada tes pengetahuan sering
gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan
keterampilan dengan cara yang sebenarnya digunakan dalam pekerjaan.
5. Keterampilan, adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.
Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan
konseptual.

Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak
yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun beserta catatan pembukuan
dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai
kewajaran laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017;04). Internal auditor merupakan suatu
fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi
untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada
organisasi tersebut (Sunyoto, 2014;7).
Auditor internal adalah karyawan tetap dari suatu entitas yang biasanya tidak terlibat
dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan yang secara teratur
melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal auditor
perusahaan adalah laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan
terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan
dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku (Agoes, 2017;218).
Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu
semua pimpinan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan
analisis, penilaian, dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan
tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan – kegiatan berikut (Agoes, 2014;205):
1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem
pengendalian yang berlaku serta mengembangan pengendalian yang efektif dengan biaya
yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan
oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari
kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangankan dalam organisasi dapat
dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh
manajemen.
6. Menyarankan perbaikan – perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi
dan efektivitas.

Kinerja (performance) dapat diartikan sebagai penampilan hasil karya personil baik
kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi (Angelina,2015). Kinerja didalam suatu
organisasi dilakukan oleh segenap sumber daya manusia dalam organisasi, banyak sekali
faktor yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia dalam menjalankan kinerjanya, bisa
faktor yang berasal dari dalam diri maupun dari luar.
Setiap pegawai mempunyai kemampuan yang berdasar pada pengetahuan dan
ketrampilan, kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, motivasi kerja dan kepuasan
kerja. Namun pekerja juga mempunyai kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat
mempengaruhi kinerjanya. Begitu pula dengan lingkungan kerja atau situasi kerja yang
nyaman akan mendorong kinerja pegawai kearah positif, juga termasuk bagaimana kondisi
hubungan antar rekan kerja dalam organisasi (Wibowo, 2007;65).
Kinerja ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai dan untuk melakukannya perlu
adanya motif, tanpa dorongan motif untuk dapat mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.
Dengan begitu, tujuan dan motif menjadi indikator utama dari kinerja. Selain itu kinerja
memerlukan adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik. Kaitan
diantara ketujuh indikator tersebut digambarkan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson dengan
penjelasan seperti berikut (Wibowo, 2007;76):
1. Tujuan
Tujuan merupakan suatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai dimasa yang
akan datang, dengan demikian tujuan dapat menunjukkan arah kemana kinerja harus
dilakukan. Atas dasar arah tersebut , dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan.
2. Standar
Standar memiliki arti penting karena dapat memberikan kapan suatu tujuan dapat
diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat
dicapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila ia mampu mancapai standar
yang ditentukan atau disepakati bersama.
3. Umpan Balik
Umpan balik dapat diartikan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan
kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan
evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4. Alat atau Sarana
Alat atau sarana dapat diartikan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk
membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana dapat menjadi
faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana tugas pekerjaan
spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana
mestinya.
5. Kompetensi
Kompetensi dapat diartikan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk
menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Seseorang harus
melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, dan harus dapat melakukan
pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas
yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.
Manajer memberikan motivasi kepada kayawan dengan insentif, memberikan
pengakuan, dan kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan
pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapus tindakan yang
mengakibatkan disintensif.
7. Peluang
Pegawai perlu mendapat kesempatan untuk menunjukan prestasi kerjanya. Terdapat
dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan kesempatan untuk
berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk memenuhi syarat.

Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori
yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini digunakan untuk menjelaskan
hubungan antara karakteristik individu auditor terhadap kinerja auditor. Teori ini menyatakan
mengenai bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya
sendiri. Penyebab seseorang memilih suatu perilaku bisa berasal dari internal dan penyebab
internal cenderung mengarah pada aspek prilaku individual, sesuatu yang telah ada pada diri
seseorang seperti sifat pribadi, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan penyebab
eksternal lebih mengarah pada lingkungan yang mempengaruhi prilaku seseorang, seperti
kondisi sosial, nilai sosial, dan pandangan masyarakat (Luthans, 2011:173).
Karakteristik individu auditor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi,
independensi dan motivasi terhadap kinerja auditor. Yang menjadi penyebab internal
misalnya kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja yang mencerminkan kompetensi
auditor, diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang sesuai harapan (Ariyanto dan Jati,
2010). Sedangkan penyebab eksternal lebih mengarah pada lingkungan yang mempengaruhi
prilaku seseorang, seperti sesuatu hal yang dapat mempengaruhi independensinya.
Dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya, auditor bisa saja menghadapi
tekanan dari pihak yang diperiksa, yang bisa mempengaruhi objektivitas dan
independensinya. Dalam menghadapi tekanan atau konflik tersebut, auditor dituntut untuk
dapat profesional, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak. Karena hal tersebut penting
agar kinerja nya selalu stabil (Ariyanto dan Jati, 2010).

Komponen dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dikutip
dalam Mahmudi (2007) adalah sebagai berikut:
a. Laporan Realisasi APBD (LRA)
Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam
satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh
Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja,
transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan
sebagai berikut:
a) Pendapatan – LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah,
dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.Pendapatan
(basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran
yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu
dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman
dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain
digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal
oleh pemerintah.
b. Neraca
Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa
bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara
karena alasan sejarah dan budaya.
b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah.
c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
c. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan
dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir
kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang
dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:
a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Negara/Daerah.
b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari
Bendahara Umum Negara/Daerah.
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran
Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
e. Laporan Operasional
Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah
untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode
pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan
Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos
luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.
b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang
dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan
lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan
merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin
terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas
bersangkutan.
f. Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
g. Catatan atas Laporan Keuangan
Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera
dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus
Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang
kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan
informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di
dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara
wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan
atau menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan
Entitas Akuntansi;
b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan
ekonomi makro;
c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun
pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;
d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan
keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk
diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting
lainnya;
e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang
disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan;
g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian
yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan
keuangan.

Laporan Keuangan Pokok terdiri dari:
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan
SAL)
c. Neraca;
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas (LAK)
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Peran utama dari internal auditor dalam mencegah kecurangan, yaitu
berupaya menghilangkan atau mengeliminir sebab-sebab timbulnya
kecurangan tersebut, penyebab timbulnya kecurangan dapat disebabkan oleh
tiga hal, yaitu adanya unsur keinginan (need), ketamakan (greed), dan
kesempatan (opportunity). Menghilangkan atau menekan need dan greed yang
mengawali terjadinya kecurangan dilakukan sejak menerima seseorang
(recruitment process), meskipun kita tahu bahwa proses itu bukan jaminan
penuh. Ini perlu ditanamkan melalui fraud awareness dan contoh-contoh yang
diberikan pimpinan perusahaan atau lembaga. Contoh yang diberikan atasan
telah terbukti merupakan unsur pencegahan yang penting. Unsur opportunity
dalam ungkapan di atas biasanya ditekan melalui pengendalian internal
(Tuanakotta, 2007).
Lima komponen struktur pengendalian internal dalam membangun
mekanisme sistem pengendalian internal yang efisien dan efektif, dalam
penelitian Amrizal (2004), diantaranya yaitu:
1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.
Dengan semakin banyaknya motif serta bentuk kecurangan yang telah
dibahas sebelumnya maka manajemen harus memiliki sikap penuh kehatihatian untuk mencegah kecurangan yang mungkin terjadi. Oleh karena itu,
manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian internal yang baik dan
efektif dalam mencegah kecurangan sehingga entitas yang dikendalikan
manajemen terhindar dari kecurangan yang signifikan. Manajemen harus
mengevaluasi setiap komponen-komponen pengendalian internal dan
memonitoring pelaksanaan dari penerapan masing-masing komponen tersebut.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian
Dalam rangka mencegah atau paling tidak meminimalisir kecurangan
yang mungkin terjadi maka aktivitas pengendalian susatu setiap entitas harus
dapat efektif yang meliputi:
a. Review kinerja
b. Pengolahan informasi
c. Pengendalian fisik
d. Pemisahan tugas
3. Meningkatkan kultur organisasi
Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumbersumber entitas bekerja secara efisien.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit
Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal
audit dapat efektif dalam membantu manajemen dalam melaksanakan
tanggungjawabnya adalah:
a. Internal audit dalam entitas harus mempunyai kedudukan yang
independen dalam entitas dalam arti kata ia tidak boleh terlibat dalam
kegiatan operasional perusahaan.
b. Internal audit dalam entitas harus mempunyai uraian tugas yang jelas
dan tertulis.
c. Internal audit harus mempunyai internal audit manual yang berguna
untuk mencegah terjadinya penyimpangan tugas, menentukan standar
untuk mengukur dan meningkatkan kinerja.
d. Mendapat dukungan dari top manajemen.
e. Internal audit dalam entitas harus memiliki sumber daya yang
professional, capable, bias bersikap objektif, dan mempunyai
integritas dan loyalitas yang tinggi.
f. Menciptakan struktur penggajian yang wajar.
g. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan.
h. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan
kesulitan pekerjaan.
i. Menetapkan kebijakan entitas terhadap pemberian dan penyampaian
informasi kepada pihak-pihak yang dianggap perlu.
j. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi
kecurangan.
k. Menyediakan saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan
hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang
benar.

a. Prosedur Analitis
Standar auditing seksi 56 ( dikutip dari Diaz Priantara, 2013)
menyatakan prosedur analitis adalah evaluasi dari informasi keuangan yang
didapat auditor dari menganalisis hubungan data keuangan dan non
keuangan. Prosedur analitis ini dipakai tiga tujuan utama, yaitu:
a) Premiminary analytic prosedures. Prosedur analitis digunakan
untuk mendapatkan pemahaman tentang perusahaan dan untuk
memberikan perhatian kepada auditor terhadap area yang beresiko
tinggi (termasuk resiko fraud) pada saaat perencanaan audit.
b) Substantive analytic prosedures. Prosedur analitis digunakan
sebagai metode untuk mendapatkan bukti audit dengan
mengevaluasi saldo akun.
c) Final analytic proedures. Proedur analitis digunakan untuk
mendapat kesimpulan audit dari keseluruhan hasil audit dan
penyajian laporan keuangan.
Teknik prosedur analitis yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud,
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perbandingan data antar perusahaan versus data perusahaan antar
periode:
1) Analisis horizontal yaitu perbandingan anatara periode saat
ini dengan periode sebelumnya (tahun lalu atau bulan lalu)
2) Analisis vertical yang mengkalkulasikan setiap baris item
laporan keuangan sebagai persentase dari baris item yang
lain.
2. Pebandingan data perusahaan (realisasi) versus anggaran atau
proyeksi perusahaan
3. Perbandingan data perusahaan versus industri atau perusahaan
sejenis
4. Perbandingan data finansial perusahaan versus data operasionalnya
5. Perbandingan data perusahaan (realisasi) versus hasil kalkulasi
auditor
6. Analisis rasio keuangan seperti:
1) Rasio likuiditas: current ratio, working capital ratio,
accounts receivable turnover, inventory turnover, acid test
ratio
2) Rasio solvabilitas: total bedt to total equity, total debt to total
asset
3) Rasio profitabilitas: return on assets return on invesment,
economic value added, market value added, gross margin
ratio, operating margin ratio, profit margin ratio
b. Analisis data dengan bantuan teknologi (continuous
monitoring/auditing)
Teknik analisis data dengan menggunkaan teknologi dapat dilakukan
antara lain untuk:
1. Menghitung parameter statistik (rata-rata, standar deviasi, nilai
terendah dan tertinggi) untuk mengidentifikasi transaksi yang
janggal (outlier) yang dapat menjadi indikasi fraud
2. Mengklasifikasi untuk pola mengklasifikasi untuk menemukan pola
dan asosiasi diantara grup eleman data
3. Menstratifikasi nilai numerik untuk mengidentifikasi nilai yang
tidak biasa/lasim (unusual) sangat berlebih atau kurang
(execeedingly high or low)
4. Analisis digital menggunakan Hukum Benford untuk
mengidentifikasi secara statistik kejadian yang tidak diinginkan
dari digit-digit yang spesifik pada data yang acak
5. Menggabungkan (joining) sumber data yang berbeda untuk
mencari pencocokan nilai yang tidak tepat diantara sistem yang
terpisah seperti nama, alamat, nomor rekening.
6. Pengujian duplikat untuk mengidentifikasi duplikasi yang
sederhana atau komplex dari transakasi bisnis seperti pembayaran,
penggajian, laporan klaim biaya.
7. Gap testing untuk mengidentifikasi angka/nomor yang hilang pada
data yang berurutan (sequential data) sebegai indikator seseorang
mencoba menyembunyikan transaksi yang fraud (fraudulent
transaction)
8. Penjumlahan (suming and totaly) nilai numerik untuk mengecek
nilai total Kontrol (control totals) yang mungkin dipalsukan
9. Memfalidasi tanggal perekaman data (entry dates) untuk mencari
posting atau sewaktu waktu perekaman data yang tidak tepat dan
mencurigakan.
c. Penggunaan Hukum Benford untuk mendeteksi fraud
Benford’s law atau hukum benford adalah hukum yang dapat
memperkirakan frekuensi kemunculan sebuah angka dalam rangkaian
data numerik. Jika data numerik tersebut dihasilkan tanpa ada unsur
kesengajaan, maka freukensi kemunculan angka tersebut akan sesuai
dengan harapan freukensi dalam Hukum Benford. Hal ini juga berarti
jika ada unsur kesengajaan oleh manusia untuk menciptakan sebuah
kombinasi angka dan dimasukan dalam data set tersebut maka hasil
analisa Hukum Benford akan menunjukan bahwa ada angka tertentu
yang lebih banyak muncul dari pada yang diperkirakan. Hukum
Benford banyak digunakan oleh auditor karena kemampuannya untuk
mendeteksi anomali data pada sebuah data set. Anomali data tersebut
jika ditelusuri lebih lanjut dapat membantu auditor untuk mendeteksi
fraud. Hukum ini sangat mudah dan efektif untuk digunakan karena
sudah ada software audit yang menyediakan menu Hukum Benford.
d. Penggunaan data mining dan data analytics
Data mining mengkaji dan mencari informasi berharga didalam
data base yag besar. Proses ini, seperti halnya menambang sumber daya
alam, melakukan penyaringan diantara begitu banyaknya data kemudian
dengan cara cerdas mengeksplorasi dimana sebenarnya nilai lebih itu
berada.

Laporan audit oleh pengguna laporan keuangan digunakan sebagai alat
untuk meyakini bahwa perusahaan itu dalam keadaan sehat. Maka dari itu
seorang auditor dalam melakukan audit harus dapat mengungkap salah saji
material dan tindakan fraud yang terjadi di perusahaan yang di audit. Maka
dari itu seorang auditor harus mengetahui cara yang harus dilakukan agar dapat
mendeteksi fraud. Berikut ini adalah cara untuk mendeteksi fraud menurut ahli.
Menurut Diaz Priantara (2013) indikasi fraud dapat dikenali atau dideteksi dari
gejala-gejala atau tanda-tanda (red flag) sebagai berikut:
1. Anomali Dokumentasi Bukti Transaksi:
a. Terdapat dokumen sumber transaksi yang hilang atau penggunaan
dokumen tidak asli (foto kopi) atau banyak dijumpai penggantian
dokumen.
b. Nama dan alat penerima pembayaran sama dengan nama dan alat
pembeli atau pegawai perusahaan.
c. Piutang yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan berusia sangat
lanjut.
d. Jumlah item penyebab selisih yang direkonsiliasi banyak dan belum
tuntas atau berasal dari periode lalu.
e. Pembayaran dengan bukti transaksi duplikat (salinan).
2. Anomali Akuntansi meliputi antara lain:
a. Ayat (entry) jurnal yang salah atau tidak sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku baik dalam klasifikasi akun maupun salah
dalam pengukuran atau salah dalam saat pengakuan.
b. Buku besar (ledger) yang tidak akurat seperti ledger yang tidak
seimbang dan akun master atau akun kontrol pada buku besar (general
ledger) tidak sama dengan jumlah akun dari customer atau pemasok
secara individual pada buku pembantu (subsidiary ledger).
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Internal Baik Level Transaksi Maupun
Level Entitas:
a. Tidak ada pemisahan tugas.
b. Tidak ada pengamanan yang memadai untuk aset.
c. Tidak ada pengecekan dan penelaahan independen.
d. Tidak ada otorisasi yang tepat.
e. Mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian (control) yang
dibuat.
f. Sistem akuntansi yang tidak memadai.
4. Anomali dari Prosedur Analitis:
a. Pendapatan yang meningkat dengan persediaan yang menurun.
b. Pendapatan yang meningkat dengan piutang yang menurun.
c. Pendapatan yang meningkat dengan arus kas masuk yang menurun.
d. Persediaan yang meningkat dengan utang yang menurun.
e. Volume penjualan yang meningkat dengan penambahan biaya per unit
yang menurun.
f. Volume produksi yang meningkat dengan jumlah scrap yang
menurun
g. Persediaan yang meningkat dengan biaya pergudangan yang menurun
5. Gaya Hidup Mewah
6. Perilaku yang Tidak Biasa
7. Pengaduan dan Komplain.

Korupsi secara umum didefinisikan dengan perbuatan yang
merugikan kepentingan umum atau publik atau masyarakat luas untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Berikut ini merupakan
bentuk korupsi, bentuk tersebut sebagai berikut:
a. Pertentangan Kepentingan (Conflict of Interest)
Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer
mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau
transaksi bisnis pada organisasi dimana ia bekerja, kepentingan
tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya. Pelaku
dapat melakukan kecurangan sebagai berikut:
a) Mengarahkan secara terus-menerus untuk membeli barang ke
perusahaannya.
b) Mengarahkan spesifikasi teknis barang yang akan dibeli.
c) Membatasi persaingan dengan mengatur prakualifikasi dan
memberikan informasi penting dan rahasia sehingga
meskipun dilakukan tender, akan dimenangkan oleh
perusahaannya.
b. Suap (Bribery)
Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan
atas sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi tindakan seseorang
karena pekerjaannya. Bentuk suap terdiri dari:
a) Komisi (Kick Back) terjadi karena ada penerimaan atau
pemberian sesuatu untuk memengaruhi keputusan bisnis.
b) Kecurangan untuk memenangkan lelang (Bid Rigging),
dilakukan untuk memenangkan salah satu penawar dari
beberapa penawaran yang ikut lelang. Bila kecurangan itu
berhasil, penawar yang menang memberi susuatu yang
bernilai kepada panitia lelang.
c. Pemberian Tidak Sah (Illegal Grativities)
Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang
bernilai kepada seseorang karena keputusan yang di ambil oleh
seseorang. Keputusan itu memberi keuntungan kepada pemberi
sesuatu yang bernilai tersebut.
d. Pemerasan Ekonomi (Economic Ecortion)
Pada bentuk korupsi ini, karyawan meminta pembayaran
dari rekanan (vendor) atas keputusan yang di ambil yang
menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan
menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.
D. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer (Computer Fraud)
Kejahatan di bidang komputer adalah sebagai berikut:
a. Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau
memasukkan data palsu.
b. Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja.
c. Memproduksi keluaran palsu, menahan, menghancurkan, atau
mencuri keluaran.
d. Merusak program misalnya mengambil uang dari banyak
rekening dalam jumlah kecil.
e. Mengubah dan menghilangkan master file.
f. Mengabaikan pengendalian internal untuk memperoleh akses ke
informasi rahasia.
g. Melakukan sabotase.
h. Mencuri waktu penggunaan komputer.
i. Melakukan pengamatan elekronik dari data pada saat dikirim.

Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial statement)
dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan lebih baik dari yang
sebenarnya (over statement) dan menyajikan laporan keuangan lebih buruk
dari yang sebenarnya (under statement). Cara-cara melakukan kecurangan
laporan keuangan ialah sebagai berikut:
a. Penghasilan atau pendapatan fiktif (fictious revenue)
b. Penilaian akhir atas aset, tidak tepat
c. Menyembunyikan kewajiban (concealed liabilities)
d. Mencatat aktiva dan pasiva pendapatan dan biaya pada periode
akuntansi yang tidak tepat (timing deference). Biaya pendapatan
tahun berjalan digeser ke tahun sebelumnya atau sesudahnya.
Sebaliknya pendapatan tahun lalu digeser ke tahun berjalan dan
pendapatan tahun yang akan datang digeser ke tahun berjalan.
e. Menyembunyikan biaya antara lain dengan mengkapitalisasi biaya.
f. Pengungkapan laporan keuangan yang tidak tepat (improper
disclosures) seperti tidak diungkapkannya kewajiban bersyarat
(contingence liabilities) kejadian-kejadian penting yang
berpengaruh negatif terhadap pos-pos laporan keuangan. Kejadian
penting yang seharusnya diungkapkan antara lain:
a) Perusahaan pada tahun buku yang dilaporkan dalam laporan
keuangan terlibat perkara di pengadilan dan apabila nanti kalah
terkena kewajiban yang sangat material.
b) Lokasi usaha (misalnya berupa pabrik) terkena ketentuan tata
kota sehingga pabrik harus pindah atau tutup.
c) Penilaian aset tidak tepat (improper asset valuation) yaitu
penilaian yang tidak sesuai prinsip akuntansi yang di terima
umum dengan sengaja agar laporan keuangan tampak lebih
baik dari yang sebenarnya.

Fraud yang ada dalam pelaporan keuangan terjadi dengan
menggunakan berbagai cara dan bentuk. Dimana seorang auditor akan
terkecoh dalam melakukan pemeriksaan terhadap hal tersebut. Berikut
merupakan bentuk-bentuk fraud menurut para ahli.
Menurut Johnstone et al (2014) bentuk fraud terdiri dari:
1. Misstatements Arising From Misappropriation of Assets (Salah Saji
Timbul Dari Penyalahgunaan Aset)
Asset misappropriation occurs when a perpetrator steals or misuses
an organization’s assets. Asset misappropriations are the dominant fraud
scheme perpetrated against small businesses and the perpetrators are
usually employees. Asset misappropriation commonly occurs when
employees :
a. Gain access to cash and manipulate accounts to cover up cash
thefts
b. Manipulate cash disbursements through fake companies
c. Steal inventory or other assets and manipulate the financial
records to cover up the fraud
Pernyataan di atas menyatakan bahwa penyalahgunaan aset terjadi
ketika pelaku mencuri atau menyalahgunakan suatu aset organisasi.
Penyelewengan aset adalah skema penipuan yang dominan dilakukan
terhadap usaha kecil dan para pelaku biasanya karyawan. Penyalahgunaan
aset biasanya terjadi ketika karyawan:
a. Mendapatkan akses ke uang tunai dan memanipulasi akun untuk
menutupi pencurian kas.
b. Memanipulasi pengeluaran kas melalui perusahaan palsu.
c. Mencuri persediaan atau aset lain dan memanipulasi catatan
keuangan untuk menutupi penipuan.
2. Misstatements Arising from Fraudulent Financial Reporting (Salah
Saji Transaksi Penipuan Pelaporan Keuangan)
The intentional manipulation of reported financial results to misstate
the economic condition of the organization is called fraudulent financial
reporting. Three common ways in which fraudulent financial reporting can
take place include:
a. Manipulation, falsification, or alteration of accounting records or
supporting documents
b. Misrepresentation or omission of events, transactions, or other
significant information
c. Intentional misapplication of accounting principles
Pernyataan di atas menyatakan bahwa manipulasi secara sengaja
terhadap laporan hasil keuangan dengan mengutarakan kondisi ekonomi
organisasi yang salah pada pelaporan keuangan. Tiga cara umum kondisi
penipuan laporan keuangan dapat terjadi antara lain:
a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau
mendukung dokumen.
b. Keliru atau kelalaian dari peristiwa, transaksi, atau orang penting
lainnya informasi.
c. Penyalahgunaan di sengaja prinsip akuntansi.
Menurut Karyono (2013) bentuk fraud terdiri dari

Dalam literatur akuntansi dan auditing, fraud diterjemahkan sebagai
praktik kecurangan dan fraud sering diartikan sebagai irregularity atau
ketidakteraturan dan penyimpangan. Salah satu definisi fraud menurut Black
Law Dictionary (dikutip dalam buku Diaz Priantara, 2013) yaitu :
“ The intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to
deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of
action or as a fatal element in the action itself ”
Definisi lainnya menurut Black Law Dictionary adalah:
(1) A knowing misrepresentation of the truth or concealment of
material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort,
but in some cases (especially when the conduct is willful) it may be a crime; (2)
a misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce
another person to act; (3) a tort arising from knowing misrepresentation,
concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce
another to act to his or her detriment.
Sedangkan fraud menurut standar the institute of internal auditors
tahun 2013, yaitu:
Any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of
trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical
force. Frausds are perpetrate by parties and organizations to obtain : money,
property, or services; to avoid payment or loss of services; or to secure
personal or business advantage.
Fraud itu sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukun yang
dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud
untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara
langsung merugikan pihak lain. Kamus Hukum mengartikan Fraud (Inggris)
atau Fraude (Belanda) sebagai kecurangan atau Frauderen/Verduisteren
(Belanda) yaitu perbuatan menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal
278 KUHP dan 268 KUHP. (Diaz Priantara, 2013)

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang
penting dalam penyelengaraan pemerintahan untuk mewujudkan
kepemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan
yang baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab
diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang
berkualitas dan auditor yang profesional. Melalui pengawasan intern dapat
diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai
dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. (Standar
Audit Apip, 2008)
Pengawasan intern di lingkungan Departemen Kementrian Dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh
Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan
Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit
organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat
Jenderal dan Inspektorat Utama tidak terbatas pada fungsi audit tetapi juga
fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. (Standar Audit
Apip, 2008)
Hasil kerja APIP diharapkan bermanfaat bagi pimpina dan unit-unit
kerja sert penguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara
keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan
jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme auditor
yang bersangkutan. Untuk memastikan dan memberi jaminan yang memadai
(quality assurance) apakah audit yang dilaksanakan telah sesuai dengan
standar yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian mutu
terhadap mutu audit yang dilakukan oleh APIP. Dengan diikutinya standar
tersebut, maka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit akan
memberikan hasil yang dapat diyakini validitas dan keakuratannya. (Standar
Audit Apip, 2008)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2008 tentang sistem
Pengendalian Intern Pemerintahan:
“Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif
dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan
kepemerintahan yang baik”
“Inspektorat Jenderal dengan nama lain yang secara fungsional
melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern
Pemerintahan yang bertanggungjawab langsung kepada menteri/pimpinan
lembaga”

Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan
yang telah dilakukan seseorang dan memberi peluang besar bagi seseorang
untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja
seseorang, semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan
semakin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Abriyani Puspaningsih, 2004).
Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor
internal yang akan menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin
tinggi pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor
menguasai tugasnya sendiri maupun aktivitas yang diauditnya. Pengalaman
juga membentuk auditor mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan
maupun persoalan dalam pelaksanaan tugasnya, serta mampu
mengendalikan kecenderungan emosional terhadap pihak yang diperiksa.
Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman auditor memberi kontribusi
yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor.

Bedard (1986) dalam Lastanti (2005) mengartikan keahlian atau
kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan
prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Sementara
itu dalam artikel yang sama, Shanteau (2005) mendefinisikan keahlian
sebagai orang yang memiliki ketrampilan dan kemampuan pada derajad
yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan
pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif,
cermat dan seksama.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 tanggal 31 maret 2008 menyatakan
auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan
kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya.
Pimpinan APIP harus yakin bahwa latar belakang pendidikan dan
kompetensi teknis auditor memadai untuk pekerjaan audit yang akan
dilaksanakan. Oleh karena itu, pimpinan APIP wajib menciptakan kriteria
yang memadai tentang pendidikan dan pengalaman dalam mengisi posisi
auditor di lingkungan APIP.
Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal
Strata Satu (S-1) atau yang setara. Agar tercipta kinerja audit yang baik
maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan
untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor
dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan
situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP. Untuk itu
APIP juga harus mengindentifikasi keahlian yang belum tersedia dan
mengusulkannya sebagai bagian dari proses rekrutmen. Aturan tentang
pendidikan formal minimal dan pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi
secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.
Disamping wajib memiliki keahlian tentang standar audit, kebijakan,
prosedur dan praktik – praktik audit, auditor harus memiliki keahlian yang
memadai tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi unit yang dilayani oleh APIP. Dalam hal auditor melakukan audit
terhadap sistem keuangan, catatan akuntansi dan laporan keuangan, maka
auditor wajib mempunyai keahlian atau mendapatkan pelatihan di bidang
akuntansi sektor publik dan ilmu – ilmu lainnya yang terkait dengan
akuntabilitas audit. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan audit di
bidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki pengetahuan yang
berkaitan dengan administrasi pemerintahan.
Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor
(JFA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan
(continuing profesional education) sesuai dengan jenjangnya. Pimpinan
APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
serta ujian setifikasi seusai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor
untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seusai dengan jenjangnya,
pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan
dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan
angka kredit yang dimilikinya.
Auditor wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi
teraktual dalam standar, metodologi, prosedur dan teknik audit. Pendidikan
profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan
partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional
auditor, konferensi, seminar, kursus – kursus, program pelatihan di kantor
sendiri dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di
bidang pengauditan.
APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak
mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan,
dimana pimpinan APIP menggunakan arahan dan bantuan dari pihak yang
berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, ketrampilan
dan lain – lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh
atau sebagian penugasan. Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan
aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan,
profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat
berasal dari dalam maupun dari luar organisasi.

 

Menurut Arens (2009) mendefinisikan independensi adalah cara
pandang yang tidak memihak didalam pelaksanaan pegujian evaluasi hasil
pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Dari definisi tersebut dapat
diambil kesimpulan mengenai definisi independensi akuntan publik adalah
sikap pikiran dan sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta
bebas dari bujukan, pengaruh, dan pengendalian pihak lain dalam
melaksanakan perencanaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
Menurut Arens dan Loebbecke (2009) mengemukakan bahwa:
“A member in public practice shall be independence in the
performance a professional service as require by standards promulgated by
bodies designated by a council.”
“Anggota yang ada didalam praktik publik harus independen dalam
kinerja layanan professional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang
dikeluarkan oleh badan yang ditunjuk oleh dewan.”
Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009)
mengemukakan independensi sebagai berikut : “Independensi dalam audit
berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian,
evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit. Sikap mental
independen tersebut harus meliputi Independece in fact dan independence in
appearance.”Independence in fact menurut siti Kurnia Rahayu dan Ely
Suhayati (2009) adalah sebagai berikut : “Independen dalam kenyataan akan
ada apabila pada kenyataan auditor mampu mempertahankan sikap yang
tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya sebagai suatu
kejujuran yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan
pendapatnya, hal ini berarti bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta
yang dipakai sebagai dasar pemberiaan pendapat, auditor harus objektif dan
tidak berprasangka.” Independence in appearance menurut siti Kurnia
Rahayu dan Ely Suhayati (2009) adalah sebagai berikut : “Independen
dalam penampilan adalah hasil interpretasi pihak lain mengenai
independensi ini. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor
tersebut memiliki hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga) dengan
kliennya yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan
memihak kliennya atau tidak independen.” Menurut Islahuzzaman (2012)
menyatakan “Auditor yang independen adalah auditor yang tidak
dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam
mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam auditor”. Independensi
lebih banyak ditentukan faktor luar diri auditor.
Berdasarkan beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli,
independensi adalah sikap pikiran dan sikap mental yang tidak memihak
dan tidak dikendalikan oleh pihak lain didalam pelaksanaan pengujian,
evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit yang sesuai
dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya. Lalu menurut Mulyadi
(2006) mengungkapkan keadaan yang sering mengganggu sikap mental
independen seorang auditor adalah :
1) Sebagai seorang yang melaksanakan audit secara independen, auditor
dibayar oleh kliennya atas jasanya tersebut.
2) Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecendrungan untuk
memuaskan keinginan kliennya.
3) Mempertahankan sikap mental independen seringkali dapat
menyebabkan lepasnya klien.

Pentingnya skeptisisme profesional banyak ditekankan oleh
berbagai jenis profesi. Umumnya profesi yang membutuhkan skeptisisme
profesional adalah profesi yang berhubungan dengan pengumpulan dan
penilaian bukti-bukti secara kritis, dan melakukan pertimbangan
pengambilan keputusan berdasarkan bukti yang dikumpulkan. Profesiprofesi yang dirujuk antara lain, detektif, polisi, auditor, pengacara dan
hakim, dan penyelidik. Namun, dari berbagai bidang profesi dan
akademis yang membutuhkan skeptisisme profesional, hanya auditor
yang menyaratkan skeptisisme profesional dalam standar profesionalnya
(Hurtt, 2003).
Seperti yang tercantum dalam SPAP seksi 230 (IAPI, 2011),
skeptisisme profesional merupakan unsur yang terkandung dalam Standar
Umum ketiga mengenai penggunaan kemahiran profesional dengan
cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor (due
professional care). Due professional care merupakan komponen yang
penting dalam proses audit. Banyak diskusi telah dilakukan mengenai
praktik kerja yang dilakukan oleh manajemen audit, supervisor, dan staff
untuk menekankan pentingnya due professional care. Pendapat ini
diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (dalam
Bawono, 2010) dan Louwers dkk (2008) yang menyimpulkan bahwa due
28
professional care merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap
kualitas audit, dan kegagalan audit cenderung disebabkan karena
kurangnya sikap skeptisisme profesional auditor dan due professional
care. Oleh karena itu, skeptisime profesional dan due professional care
adalah prinsip yang fundamental dalam semua tindakan yang dilakukan
auditor eksternal (Center for Audit Quality, 2010). Selain meningkatkan
kualitas audit dan mendeteksi terjadinya fraud, skeptisisme profesional
auditor juga berperan dalam mencegah terjadinya fraud. Penemuan Chen
dkk (2009) mempertegas pentingnya skeptisisme profesional auditor
yang ditunjukkan dalam bentuk tindakan audit (audit actions) karena
dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk melakukan fraud.
Dalam International Standards on Auditing 200 (IAASB, 2009)
juga ditekankan pentingnya skeptisisme profesional. Disebutkan bahwa
auditor harus merencanakan dan melaksanakan proses audit berlandaskan
skeptisisme profesional dengan menyadari kemungkinan terjadinya
kesalahan material dalam laporan keuangan. Pekerjaan auditor selalu
berhubungan dengan pembuktian dan pencarian kebenaran bukti-bukti
dari dokumen dan kertas kerja, dan dari prosedur standar yang mereka
anut, namun hal ini bukan berarti auditor hanya bekerja untuk memenuhi
prosedur standar yang ada, terutama saat ditemukannya bukti-bukti yang
penting (Peursem, 2010), karena tanpa keberanian untuk beradu
argumentasi mengenai asersi manajemen, auditor tidak akan dapat
menjalankan fungsinya sebagai pencegah dan pendeteksi fraud (Financial
Reporting Council, 2010). Untuk itu auditor harus mampu menerapkan
tingkat skeptisisme profesional yang tepat.
Penerapan tingkat skeptisisme dalam audit sangatlah penting
karena dapat mempengaruhi efektifitas dan efisiensi audit. Skeptisisme
yang terlalu rendah akan memperburuk efektivitas audit, sedangkan
terlalu tinggi akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan (Financial
Reporting Council, 2010). Oleh karena itu, dalam melaksanakan audit,
auditor seharusnya tidak serta-merta membuat pola pikir bahwa dalam
informasi keuangan yang disediakan manajemen terdapat salah saji
material atau kecurangan yang disengaja. Namun, seiring dengan proses
pengumpulan bukti-bukti audit, auditor dapat meningkatkan
kewaspadaannya jika terdapat kemungkinan informasi keuangan tersebut
memiliki salah saji material atau kecurangan yang disengaja.
Skeptisisme profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan
kualitas audit, karena dengan bersikap skeptis, auditor akan lebih
berinisiatif untuk mencari informasi lebih lanjut dari manajemen
mengenai keputusan-keputusan akuntansi yang diambil, dan menilai
kinerjanya sendiri dalam menggali bukti-bukti audit yang mendukung
keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen tersebut (Financial
Reporting Council, 2010). Auditor perlu menerapkan skeptisisme
profesional dalam mengevaluasi bukti audit. Dengan begitu, auditor tidak
menerima bukti-bukti audit tersebut apa adanya, tetapi memperkirakan
kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, seperti bukti yang
diperoleh dapat menyesatkan, tidak lengkap, atau pihak yang
menyediakan bukti tidak kompeten bahkan sengaja menyediakan bukti
yang menyesatkan atau tidak lengkap. Semakin tinggi risiko audit atau
semakin besar risiko salah saji material, maka auditor perlu menerapkan
skeptisisme profesional yang tinggi juga (Financial Reporting Council,
2010).
Faktanya, skeptisisme profesional dalam auditing adalah penting
karena: (1) Skeptisisme profesional merupakan syarat yang harus
dimiliki auditor yang tercantum di dalam standar audit (SPAP), (2).
Perusahaan-perusahaan audit internasional menyaratkan penerapan
skeptisisme profesional dalam metodologi audit mereka, (3). Skeptisisme
profesional merupakan bagian dari pendidikan dan pelatihan auditor, dan
(4). Literatur akademik dan profesional di bidang auditing menekankan
pentingnya skeptisisme profesional (Quadackers, 2009). Selain itu,
banyak studi kasus yang oleh SEC (Security and Exchange
Commissions) dilaporkan sebagai kegagalan auditor dalam mendeteksi
salah saji material sebagai hasil dari kurangnya skeptisisme profesional,
contohnya skandal Enron, WorldCom, Adelphia, dan Global Crossing
(Quadackers, 2009).

Skeptisisme, berasal dari kata skeptis, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) dan kamus Oxford (Hornby, 1980) berarti
sikap meragukan, mencurigai, dan tidak memercayai kebenaran suatu hal,
teori, ataupun pernyataan. Dalam buku istilah akuntansi dan auditing,
skeptisisme berarti bersikap ragu-ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang
belum cukup kuat dasar-dasar pembuktiannya (Islahuzzaman, 2012).
Sedangkan profesional, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(PusatBahasa, 2008) adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, yang
membutuhkan keahlian khusus untuk menerapkannya. Kata profesional
dalam skeptisisme profesional merujuk pada fakta bahwa auditor telah, dan
terus dididik dan dilatih untuk menerapkan keahliannya dalam mengambil
keputusan sesuai standar profesionalnya (Quadackers, 2009). Skeptisisme
profesional sendiri belum memiliki definisi yang pasti (Quadackers, 2009),
namun dari definisi kata skeptisisme dan profesional tersebut, dapat
disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap auditor
yang selalu meragukan dan mempertanyakan segala sesuatu, dan menilai
secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan
keahlian auditing yang dimilikinya. Skeptisisme bukan berarti tidak
percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat memercayai suatu
pernyataan (Center for Audit Quality, 2010).
Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik
(IAPI, 2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang
selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis.
Pengertian serupa dipaparkan dalam International Standards on Auditing
(IAASB, 2009), skeptisisme profesional adalah sikap yang meliputi pikiran
yang selalu bertanya-tanya (questioning mind), waspada (alert) terhadap
kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji
material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan (fraud), dan
penilaian (assessment) bukti-bukti audit secara kritis. Konsep skeptisisme
profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah sikap selalu
bertanya-tanya, waspada, dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses
audit.
Untuk menerapkan skeptisisme profesional yang efektif, perlu
dibentuk persepsi bahwa bahkan sistem pengendalian internal yang paling
baik memiliki celah dan memungkinkan terjadinya fraud (Center for Audit
Quality, 2010). Hanya saja, dalam menerapkan skeptisisme profesional,
auditor tidak boleh mengasumsikan bahwa manajemen klien melakukan
praktik yang bersih, namun tidak juga berprasangka bahwa manajemen
klien melakukan fraud (Anugerah dkk, 2011). Menurut Louwers (2011),
skeptisisme profesional adalah kecenderungan auditor untuk tidak
menyetujui asersi manajemen tanpa bukti yang menguatkan, atau
kecenderungan untuk meminta manajemen memberikan fakta atas asersinya
(disertai bukti). Basu (2009) menambahkan bahwa skeptisisme profesional
auditor hendaknya tidak menjadi kecurigaan yang berlebihan atau membuat
auditor sepenuhnya menjadi skeptis. Dalam hal ini, auditor yang memiliki
skeptisisme profesional akan menerapkan sikap skeptisnya hanya sebatas
melaksanakan tugas profesinya saja, tanpa sepenuhnya menjadi skeptis.
Oleh karena itu, dengan adanya skeptisisme profesional dalam diri auditor
akan mengakibatkan, sebagai contoh, auditor memberikan pertanyaan lebih
dari yang biasa yang bersifat investigatif, menganalisa jawaban-jawaban
dengan kritis dan secara hati-hati membandingkan hasil analisisnya dengan
bukti-bukti yang diperoleh.

 

Tahap pekerjaan audit internal menurut Amin W. Tunggal (2010)
terdiri atas lima proses:
a. Audit Planning dan Risk Analysis
Dalam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa
yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Adapun poin
penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan
fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti
audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan
program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada
staf.
b. Preliminary Survey
Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap
wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit.
Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi,
menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan
dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif.
c. Audit Field Work
Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor
internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta
merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal
utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes
audit.
d. Audit Finding dan Recomendation
Adanya temuan merupakan pernyataan dari kondisi yang
menyatakan suatu fakta. Temuan audit yang baik tergantung pada kualitas
kerja lapangan seorang auditor dan dilengkapi dengan kertas kerja. Terdapat
empat poin penting dalam tahap ini: mengembangkan temuan audit,
mendokumentasikan temuan audit, dan melakukan penutupan (closing).
e. Reporting
Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses
audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun
yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap
ini: outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final
report.
f. Follow Up
Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang
lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada
manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up
atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2004) tujuan pemeriksaan yang dilakukan
oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan
(manajemen) dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan
analisa, penelitian, saran, dan komentar mengenai kejadian kegiatan yang
diperiksa. Kemudian dikatakan oleh Effendi (2007) profesi internal audit
mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, dibuktikan
dengan profesi internal auditor ternyata semakin hari semakin dihargai
dalam organisasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor melakukan
kegiatan–kegiatan berikut:
 Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan
sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern, dan
pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian
yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
 Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedurprosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
 Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan
dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,
kecurangan dan penyalahgunaan.
 Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam
organisasi dapat dipercaya.
 Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajemen.
 Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka
meningkatkan efisensi dan efektifitas.

 

Ikatan Auditor Internal (Institute of Internal Auditors – IIA) dikutip
oleh Messier (2005), mendefenisikan Audit internal adalah aktivitas
independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk
menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini
membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan
sistematis dan disipilin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas
manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Definisi ini mengandung pengertian bahwa internal audit merupakan
suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajeman dalam
penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai
perusahaan. Pelaksanaan internal audit dilakukan secara independen dan
obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil audit yang
diperoleh dari pelaksanaan internal audit secara independen dan obyektif
tersebut akan dapat diandalkan oleh para pengguna informasi.
Menurut Norsain (2014) Salah satu yang merupakan bagian dari
kegiatan pengendalian adalah dengan adanya internal auditor. Internal
auditor merupakan suatu fungsi penilaian yang independen, yang didirikan
dalam sebuah organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan
organisasi tersebut sebagai sebuah pelayanan terhadap organisasi tersebut.
Audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, dipersiapkan
dalam organisasi sebagai suatu jasa terhadap organisasi. Kegiatan ini
mengaudit dan menilai efektivitas kegiatan unit yang lain. Sawyer (2006)
mengemukakan bahwa:
“ Internal Auditing is an independent appraisal function established
within an organization to examine and evaluate it’s activities as a service to
the organization.”
Pengertian service to organization Sawyer (2006):
“ Internal auditing is as systematic, objective appraisal by internal
auditors of the diverse operations and controls within an organization to
determine whether (1) financial and operating information is accurate and
reliable, (2) risks to the enterprise are identified and minimized, (3) external
regulations and acceptable internal policies and producers are followed, (4)
satisfactory operating criteria are met, (5) resources are used efficiently
and economically, and (6) the organization objectives are effectively
achieved-all for the purpose of assisting member of the organization in the
effective discharge of the responsibilities.”

Internal audit adalah suatu kontrol organisasi yang mengukur dan
mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan
untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi
tersebut. Auditor sering disebut internal audit dan merupakan karyawan
organisasi tersebut serta bertanggung jawab terhadap pengendalian intern
perusahaan demi tercapainya efesiensi, efektivitas dan ekonomis serta ketaatan
pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan atau organisasi. Fungsi internal
audit adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kegiatan perusahaan atau organisasi.

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan
dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit
secara objektif, cermat dan seksama. Auditor yang berpendidikan
tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang
digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih
mendalam. Selain itu, dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas,
auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang
semakin kompleks. Dengan begitu auditor akan dapat menghasilkan
audit yang berkualitas tinggi. Adapun Bedard (1986) dalam lastanti
(2005) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang
ditunjukkan dalam pengalaman audit.
Pertiwi dan Agusti (2013) menyatakan bahwa kompetensi
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini berarti bahwa
kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang
baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang
harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar
penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.

Akuntabilitas merupakan wujud kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan atas kewenangan yang
dipercayakan kepadanya guna pencapaian tujuan yang
ditetapkan.Seorang akuntan publik wajib untuk menjaga perilaku etis
mereka kepada profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri agar
senantiasabertanggung jawab untuk menjadi kompeten dan berusaha
obyektifdan menjaga integritas sebagai akuntan publik (Bawono dan
Singgih, 2010).
Akuntabilitas adalah keadaan dimana seseorang
mempertanggung-jawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor
bertanggung-jawab terhadap hasil penilaian bukti-bukti audit yang
diberikan klien, sehingga hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan
dasar pengambilan keputusan oleh klien. Jika auditor memiliki
akuntabilitas yang tinggi, maka hasil penilaian akan berkualitas.
Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang
lebih baik.
Iskandar dan Indarto (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal tersebut menunjukkan
bahwa hasil audit yang dilakukan auditor akan semakin baik dan
semakin berkualitas apabila auditor tersebut dapat mempertanggung
jawabkan pekerjaan audit yang dilakukan.

Due professional caredapat diartikan sebagai sikap yang
cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi
terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam
melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan
tanggung jawab. Kecermatan mengharuskan auditor untuk waspada
terhadap resiko yang signifikan. Dengan sikap cermat, auditor akan
mampu mengungkap berbagai macam kecurangan dalam penyajian
laporan keuangan lebih mudah dan cepat. Untuk itu dalam
mengevaluasi bukti audit,auditor dituntut untuk memiliki keyakinan
yang memadai. Due professional care menjadi hal penting yang harus
diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya
agar dicapai kualitas audit yang memadai. Auditor harus selalu cermat
dan seksama dalam segala hal untuk mencapai keyakinan yang
memadai. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang
dikerjakan auditor pada berbagai aspek audit seperti evaluasi risiko
audit, penentuan signifikansi dan risiko audit, evaluasi bukti audit,
pemilihan pengujian dan hasilnya, penentuan kompetensi, integritas
serta kesimpulan oleh pihak lain yang berkaitan dengan penugasan
audit. (Hardiningsih dan Oktaviani, 2012) dalam (Iskandar dan
Indarto, 2015).
Penelitian Wardhani dan Suryono (2013) menyatakan bahwa
due professional care berpengaruh positif terhadap kualitas audit.Hal
tersebutmenunjukkan bahwa semakin auditor mampu mempertahankan
sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit
tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi paska
audit.