Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Menurut Muh. Arief Effendi (2016:11) prinsip Good Corporate
Governance biasanya dikenal dengan singkatan TARIF yaitu:
“Transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility
(responsibilitas), independent (idenpendensi) and fairness (kesetaraan)”.
Penjelasan dari prinsip-prinsip good corporate governance yang
diungkapkan oleh Menteri Negara BUMN dalam buku Sukrisno Agoes dan Cenik
Ardana (2014:104) yaitu:
1. “Perlakuan yang setara (fairness) merupakan prinsip agar para pengelola
memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik
pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal)
maupun kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya).
Hal inilah yang memunculkan konsep stakeholder (seluruh kepentingan
pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan stakeholder (pemegang
saham saja).
2. Prinsip transparansi (disebut juga prinsip keterbukaan), artinya kewajiban bagi
para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan
dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi
juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap,
benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada
hal-hal yang dirahasiakan, menyesatkan, ditutup-tutupi atau ditunda–tunda
dalam pengungkapan nya.
3. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk
membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan
(financial statement) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan
fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga
pengelolaan berjalan efektif.
4. Prinsip responsibilitas (lebih sering disebut prinsip tanggungjawab) adalah
prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas
semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepadanya. Prinsip tanggung
jawab ada sebagai kosekuensinya logis dari kepercayaan yang diberikan oleh
pera pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahan. Tanggungjawab
ini mempunyai lima dimensi, yaitu: ekonomi, hukum, moral, sosial dan
spiritual.
5. Kemandirian sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN, artinya suatu
keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat
professional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari
tekanan/pengaruh dari manapun yang bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat”.