Sejarah dari Standar Internal Audit (skripsi dan tesis)

Bank merupakan suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usaha yang
memiliki karakter yang unik dibanding usaha lainnya. Bank adalah lembaga
intermediasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha dana, bergantung
kepada kepercayaan dan dana masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri
sehingga bank harus memberi prioritas utama dalam pengamanan dana
masyarakat karena dana yang dititipkan masyarakat lebih besar dari modal yang
disetor oleh pemilik bank (Tjukria dalam Endang, 2010). Menurut Bank Indonesia
(1999), peran audit intern dalam industri perbankan dan perusahaan terbuka, yang
keduanya berkaitan dengan dana masyarakat sangat diandalkan oleh para
stakeholder yaitu pemegang saham, komisaris, nasabah, manajemen dan
pemerintah. Audit intern oleh stakeholder dituntut untuk membantu dalam
menjaga keamanan dana para investor, memastikan keandalan laporan keuangan,
meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan membantu komisaris (komite
audit) dalam melakukan pengawasan (oversight) serta mendorong organisasi
mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan
dengan Basel Committee (2001) yang menyatakan bahwa bank harus mempunyai
fungsi internal audit yang permanen disesuaikan dengan volume dan sifat dari
aktivitas bisnisnya.
Di dalam penelitian Endang (2010) dijelaskan bahwa sebagai suatu
profesi, audit intern dalam melaksanakan fungsinya diatur dengan standar yang
merupakan suatu pedoman. Bagi auditor intern yang bekerja pada sektor publik,
biasanya diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang
bersangkutan. Sebagai contoh, auditor internal pemerintah di Amerika Serikat
(US) diatur dengan Government Auditing Standards (the Yellow Book) yang
dikeluarkan oleh General Accounting Office. Auditor internal pemerintah di
Inggris (UK) diatur dengan the HM Treasury’s Government Internal Audit
Standards. Di Kanada, auditor internal pemerintah diatur dengan Comprehensive
Auditing Manual yang dikeluarkan oleh the Office of the Auditor General.
Sementara itu, bagi auditor intern yang bekerja pada sektor privat biasanya tidak
terdapat pengaturan yang wajib harus diikuti sebagaimana halnya pada sektor
publik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang berlaku secara umum adalah prinsipprinsip profesi yang dikeluarkan oleh organisasi auditor intern yang telah diakui
kredibilitasnya secara internasional, yaitu IIA (Setyo Wibowo, 2006).
Berdasarkan data per April 2006 (dikutip dari Setyo Wibowo dalam Endang,
2010) IIA berpusat di US dan memiliki 90 cabang, 246 afiliasi, serta lebih dari
122.000 anggota yang tersebar di 160 negara.
IIA mengeluarkan pedoman mengenai audit intern yang tertuang dalam the
Professional Practices Framework (PPF). PPF ini mencakup Standards, Ethics,
Practices Advisories dan Development and Practices Aids. Standards for the
Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang merupakan bagian dari
PPF telah menjadi standar acuan internasional dalam pelaksanaan fungsi audit
internal sejak tahun 1978 dan merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh
anggota IIA dan Certified Internal Auditor (CIA). Revisi terakhir dilakukan pada
tahun 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 2004. Standar dalam PPF yang terdiri
Standar Atribut (Attribute Standards), Standar Kinerja (Performance Standards),
dan Standar Penerapan (Implementation Standards) merupakan suatu kriteria
dimana kegiatan departemen internal audit dievaluasi dan diukur. Standar ini
diharapkan dapat mencerminkan praktik audit intern yang seharusnya dilakukan
dan berlaku bagi semua profesi internal auditor. Pelaksanaan fungsi audit intern
bank di Indonesia mengacu pada standar minimal yang wajib diterapkan yaitu
Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia (BI) pada tahun 1999. SPFAIB disusun dengan mengacu pada
SPPIA, namun sejak diterbitkan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini SPFAIB
belum pernah direview atau direvisi untuk mengakomodasi perkembangan fungsi
audit intern sebagaimana telah dilakukan pada SPPIA.
Pada umumnya bank-bank di Indonesia mempunyai departemen internal
audit yang besarnya disesuaikan dengan volume atau aktivitas bisnisnya
51
sedangkan di luar negeri, untuk bank-bank yang berskala kecil sering kali fungsi
audit intern dilakukan oleh pihak luar (outsourcing). Namun demikian
pelaksanaan fungsi audit intern tetap harus dilakukan mengacu pada standarstandar yang ada dalam SPPIA. Bagi bank-bank di Indonesia yang berskala
internasional (mempunyai cabang di luar negeri), standar yang harus diacu untuk
pelaksanaan fungsi audit internalnya tidak hanya SPFAIB, tetapi juga harus
mengacu pada standar profesi yang diakui secara internasional, yaitu SPPIA.
Meskipun penerapan SPPIA sifatnya bukan mandatory bagi internal auditor yang
bukan anggota IIA, namun penilaian kualitas dan kinerja internal audit masih
didasarkan pada kesesuaiannya pada SPPIA.
Disamping kuantitas jumlah internal auditor (ukuran besar kecilnya
departemen internal audit, kualitas (kompetensi) auditor berupa pemahaman
terhadap kode etik, standar, teknik dan pengetahuan yang diperlukan dalam
aktivitas audit akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi audit intern. Di antara
salah satu kriteria kompetensi tersebut akan diuji melalui program sertifikasi
profesi internal auditor. Hal ini ditegaskan dalam IIA (2004) interpretasi dari
standar atribut 1230, yang antara lain menyebutkan bahwa untuk menunjukkan
tingkat kecakapan internal auditor diwujudkan dengan melalui sertifikasi profesi
yang sesuai. Sertifikasi internal auditor dapat dikategorikan dalam sertifikasi
tingkat nasional dan tingkat internasional. Sertifikasi tingkat nasional antara lain
Qualified Internal Auditor (QIA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan
Internal Auditor (YPIA) dan Sertifikasi Profesi Audit Intern Bank oleh Badan
Sertifikasi Nasional. Sedangkan tingkat internasional antara lain Certified Internal Auditor (CIA),
Certified Information System Auditor (CISA), Certified Banking Auditor (CBA)
dan Certified Fraud Examiner (CFE). Walaupun tidak bersifat mandatory,
beberapa perusahaan menyediakan anggaran biaya untuk melakukan sertifikasi
untuk meningkatkan kompetensi staf di departemen internal audit sehingga
diharapkan pelaksanaan fungsi audit intern dapat lebih efektif.
Sebagai suatu profesi, internal audit juga mempunyai organisasi
profesional. Organisasi profesional adalah suatu organisasi non-profit untuk suatu
profesi tertentu yang bertujuan melindungi individu secara profesional maupun
kepentingan publik. Organisasi profesional dapat memelihara atau mendorong
anggotanya untuk melakukan praktik sesuai dengan standar. Saat ini organisasi
profesional internal audit di tingkat internasional adalah The Institute of Internal
Auditor (IIA), sedangkan untuk tingkat nasional ada beberapa organisasi profesi
antara lain Asosiasi Auditor Internal (AAI), Forum Komunikasi Satuan
Pengawasan Intern (FKSPI), Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI).
Penelitian berupa studi empiris mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan
SPPIA masih terbatas. Pada umumnya penelitian yang ada berupa studi kasus
pelaksanaan fungsi audit intern dalam satu perusahaan, sedangkan penelitian
dengan studi empiris yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit
intern bank di Indonesia dengan SPPIA belum pernah dilakukan. Penelitian
berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit intern bank dengan SPPIA
pernah dilakukan oleh James G. Johnston pada tahun 1982 yang meneliti
mengenai kesesuaian penerapan internal audit bank pada bank-bank di Amerika
Serikat terhadap penerapan standar profesi internal auditor yang dikeluarkan tahun
1978 dan hubungannya dengan atribut bank.