Tag: Judul Akutansi

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah,
norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan
BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan
dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang
penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) adalah :
1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan
informasi materil dan relavan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi
yang sehat.
3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam
memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang
pengelolaan perushaan yang menekankan pada kesehjateraan hubungan antara
pemegang saham, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, Auditor Internal dan
Audito Eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan
efisien, Tugiman (2012:21).
Corporate Governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting
di indonesia karna perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan
berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan
yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu perusahaan- perusahaan tersebut menjadi lebih kompetetif secara global.

Salah satu maksud dari implementasi GCG sesuai dengan pedoman GCG yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional serta dengan demikian mendukung kondisi investasi. Salah satu elemen yang cukup signifikan dalam proses implementasi GCG adalah fungsi pengawasan internal yang baik yang dilakukan oleh auditor internal. Dengan demikian exsistensi departemen audit internal berperan sangat strategis dalam membantu manajemen dalam upaya mewujudkan GCG kedalam praktek- praktek bisnis manajemen.

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam
perusahaan tergantung pada status dan kedudukanya dalam struktur organisasinya.
Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan
akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan
dan karyawan perusahaan yang relavan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapakan Good Corporate Governance, yaitu sebagai berikut : 1. Good Corporate Governance secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada giliranya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. 2. Good Corporate Governance dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional. 3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/ menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan. 4. Membantu manajemen dan corporate board dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan. 5. Mengurangi korupsi Menurut Surat Keputusan Mentri BUMN No.117 Tahun 2002 menyatakan bahwa tujuan dari penerapan Good Corporate Governance pada BUMN adalah : 1. Memaksimalkan nilai BUMN 2. Mendorong pengelolaan BUMN 3. Mendorong agar keputusan yang dibuat dilandasi : nilai moral tinggi, kepatuhan terhadap perundang-undangan, kesadaran akan tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakehoder dan lingkungan sekitar. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dan perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 6. Mengsuseskan program prativasi.

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dapat
organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan
kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan
tanggung jawabmereka degan menyajikan analisis penilaian, rekomendasi dan
komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Untuk mencapai
tujuan tersebut, auditor eksternal melakukan kegiatan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas strukur pengendalian
internal dan mendorong penggunaan strruktur pengendalian internal
yang efektif dengan biaya minimum.
2. Menentukan seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak
dipatuhi.
3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan
dipertanggungjawabkan.
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian
dalam perusahaan.
5. Memberikan rekomendasiperbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan
Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang
pemeriksaan keuangan tetapi sudahmeluas kebidang lainya seperti audit
manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan sudah mencakup
konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan
operasi suatu organisasi.
Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin
kompleksnya operasional perusahaan, manajaemen tidak mungkin dapat
mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karna itu manajemen sangat
terbantu oleh fungsi audit intern untuk menjaga efesiensi dan efektifitasa kegiatan.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah, norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : 1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan informasi materil dan relavan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat. 3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat. 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal
perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan
serta memnuhi peraturan perundang-undangan. Satuan kerja atau fungsi
pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian
tujuan dan kelangsungan usaha:
1. Melakukan evaluasi terhadap perlakasanaan program perusahaan,
2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses
pengendalian risiko,
3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan
perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan,
4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal.
Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk
melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf
audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analaisis, penilaian,
rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiaatan yang ditelaah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiaatan yang
ditelaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Menelaah dan menilai kebaikan, memdainya tidaknya penerapan dari
sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainya, serta
mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak
terlalu mahal,
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah diteteapkan oleh manajemen,
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan
dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian,
kecurangan dan penyalahgunaan,
4. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam
organisasi dapat dipercaya,
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang
diberikan oleh manajemen,
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka
meningkatkan efesiensi dan efektivitas.

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas
empat macam diantaranya yaitu :
1. Independensi
2. Kemampuan
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
Adapun penjelasan dari keempat standar profesional audit internal
tersebut adalah :
1. Indepedensi
a. Mandiri
Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang
diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat
melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian audit
internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang
tidak memihak (netral). Hal ini hanya diperoleh melalui status
organisasi dan sikap objektif dari para audit internal
b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan
Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh
dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan
komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas
dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus
bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan.
2. Kemampuan Profesional
a. Pengetahuan dan kemampuan
Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam
setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan
orang-orang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki
pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti
akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik,
perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan
pemeriksaan secara tetap dan tuntas.
b. Pengawasan
Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan
pengwasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh
para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang
dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil
pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup :
1) Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal
pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan.
2) Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui
dilaksanakan
3) Menentukan apakah kertas kerja telah cukup untuk mendukung
temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil
pemeriksaan
4) Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif,
jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.
5) Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai
c. Kemampuan berkomunikasi
Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk
menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal
dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan
mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga
harus memiliki kecakapan dalam berkomunnikasi, baik secara lisan
maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif
menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi,
kesimpulan, dan juga dalam memberikan rekomendasi (saran-saran
perbaikan).
d. Pendidikan berkelanjutan
Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui
pendidikan berkelanjutan. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan
keahlianya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi
mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur,
dan teknik-teknik audit.
e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran
Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan
pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan
terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan,
kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefesienan), dan
konfllik kepentingan.
f. Merekomendasikan perbaikan
Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang
lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai
prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan oleh perusahaan

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance merupakan suatu kaidah, norma ataupun pedoman korperasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah : 1. Transparansi, yaitu kerterbukaan dalam melaksanaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukan informasi materil dan relavan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat. 3. Akuntanbilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korperasi yang sehat. 5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Good Corporate Governance (GCG) merupakan paradigma tentang pengelolaan perushaan yang menekankan pada kesehjateraan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Manajemen Senior, Auditor Internal dan Audito Eksternal agar pengelolaan perusahaan lebih profesional, transparan dan efisien, Tugiman (2012:21). Corporate Governance telah menjadi pokok perhatian yang sangat penting di indonesia karna perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG secara utuh dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak atau belum menerapkan GCG, sehingga akan membantu perusahaan- perusahaan tersebut menjadi lebih kompetetif secara global.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha suatu
perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat di
perlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhartikan agar suatu
perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam
membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian dan saran mengenai
kegiatan yang diperiksanya, Sawyers (2005:52).
1. Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen
dalam organisasi perusahaan,yaitu tidak terlibat dalam kegiatan
operasional yang diperiksanya.
2. Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang
jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung
jawabnya. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit
manual yang berguna untuk :
a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,
b) Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan
perfomance, c) Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal
telah sesuai dengan requirement kepala audit internal.
3. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top
management. Dukungan yang kuat dari top management tersebut dapat
berupa :
a) Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang
independent, b) Penempatan staf audit dengan gaji yang rationable, c) Penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca,
mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh
departement audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas
terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan.
4. Departement audit internal harus memiliki sumber daya profesional,
berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serat
loyalitas yang tinggi
5. Departement audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan
publik.
6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai
departement audit internal.
7. Pemeberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan
kecurangan dan memberikan kepada mereka yang berprestasi.
8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari
luar.
9. Mengadakan progrpendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan
kemampua pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai
auditor internal.

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat penting untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil kerja kepada manajemen, yaitu sebagai media informasi untuk menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan

Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya
mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua
anggota manjemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabanya dengan
cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di telaah. Ikatan Auditor Internal
(Institute of internal auditor -IIA) dikutip oleh messier (2005:514),
Mendefenisikan sebagai berikut :
Audit Intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan
konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi
organisasi. Audit Intern ini membantu organisasi mencapai tujuanya dengan
melakukan pendekatan sitematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.
Defenisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu
aktfitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi,
dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit intern
dilakukan secara independent dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh
pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil
audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan
obyektif tersebut akan diandalkan oleh pengguna informasi.
Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut
yang berarti bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung pengertian
bahwa internal auditor bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang
diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian objektif.
Defenisi tersebut juga tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal,
Tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit internal modern yang lebih
menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan resiko,
tata kelola, dan pengendalian. Dan Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara
maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajamen puncak telah di patuhi,
menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi,
menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.
Dari defenisi tersebut dapat dilihat beberapa lingkup tugas auditor internal
dalam perusahaan yang bertujuan unutk menilai efesiensi dan efektifitas kegiatan
usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan. Selanjutnya Agoes
(2004: 221) Memberikan pendapatnya mengenai audit internal sebagai berikut :
Internal audit (Pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan
oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan
catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen
puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan
ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah
misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup,
perbankan, perindustrian, investasi dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya
standar akuntansi keuangan.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui
apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukan gambaran
aktivitas yang sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit
benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana dan prosedur yang telah di
tetapkan oleh manajemen puncak.
Perusahaan perkebunan memiliki kedudukan yang penting dalam
perekonomian dan pembangunan maka fungsi audit internal menjadi semakin
penting. Secara umum dapat dikatakan fungsi audit intern bagi manajemen
perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan
ketetntuan-ketentuan yang berlaku.
Di dalam perusahaan, audit intern yang merupakan staf, tidak memiliki
wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak
dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang
sifatnya diluar kegiatan pemeriksaan.

Wewenang dan tanggung jawab departemen audit internal dalam perusahaan tergantung pada status dan kedudukanya dalam struktur organisasinya. Wewenang yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut harus memberikan akses penuh kepada auditor internal tersebut untuk berurusan dengan kekayaan dan karyawan perusahaan yang relavan dengan pokok masalah yang dihadapi.

Hal yang harus diperhatikan dalam suatu perusahaan agar dapat memiliki departemen audit internal yang efektif adalah departemen audit internal tersebut memiliki kedudukan audit internal independen dalam organsisasi perusahaan. Independensi audit internal antara lain tergantung pada: 1. Kedudukan departemen audit internal tersebut dalam organisasi perusahaan, maksudnya kepada siapa departemen tersebut bertanggung jawab, 2. Apakah departemen audit internal melibatkan dalam kegiatan operasional. Jika ingin independen, departemen audit internal tidak boleh terlibat dalam kegiaatan operasional perusahaan. Misalnya tidak boleh ikut serta dalam kegiatan penjualan dan pemasaran, penyusunan sistem akuntansi, proses pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan perusahaan. Kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit internal harus ditegaskan untuk menyelasaikan tanggung jawab audit. Terdapat tiga alternatif kedudukan departemen audit internal dalam perusahaan, yaitu: 1. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Keuangan, 2. Departemen audit internal berada dibawah Direktur Utama, 3. Departemen audit internal merupakan staf dari Dewan Komisaris

Ditinjau dari proses (metodologi) dan teknik audit, tidak ada perbedaan
mendasar antara audit sektor publik dan sektor privat. Namun demikian, karena
karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan
pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor
sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut.
Ditinjau dari pelaksana audit, sektor private proses audit dipercayakan kepada
lembaga profesional berupa Kantor Akuntan Publik (KAP) sementara Lembaga
audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah.
Perbedaan mendasar lainnya adalah standar audit yang digunakan, sektor private
menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh
IAI sementara sektor publik menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
Di dalam peraturan BPK No.1 tahun 2007 menjelaskan bahwa
pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar
pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Auditor eksternal dipegang oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK).
BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas
pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Fungsi audit internal merupakan kegiatan yang bebas, yang terdapat dapat organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabmereka degan menyajikan analisis penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor eksternal melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas strukur pengendalian internal dan mendorong penggunaan strruktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya minimum. 2. Menentukan seberapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. 3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan. 4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. 5. Memberikan rekomendasiperbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan Audit internal yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudahmeluas kebidang lainya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit kepatuhan dan sudah mencakup konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Fungsi audit internal menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kompleksnya operasional perusahaan, manajaemen tidak mungkin dapat mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan, karna itu manajemen sangat terbantu oleh fungsi audit intern untuk menjaga efesiensi dan efektifitasa kegiatan. Menurut Guy (2002: 410) “Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektifitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan”. Berikut ini adalah ruang lingkup audit internal yang meliputi tugastugasnya : 1. Menelaah reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi serta melaporkan informasi semacam itu. 2. Menelaan sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap organisasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. 3. Menelaah perangkat perlindungan aktiva dan secara tepat memverikasi keberadaan aktiva tersebut. 4. Menilai keekonomisan dan efesiensi sumber daya yang dipergunakan. 5. Menelaah informasi atau program untuk memastikan apakah hasilnya kosnsisten degan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan, serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Ruang lingkup penugasan Fungsi Audit Internal yang terdapat dalam Standard Profesi Audit Internal yang dikeluarkan Konserium Organisasi Profesi Audit Internal (2004: 20) yaitu : fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh”. Maksud dari pernyataan tersebut ialah audit internal membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, fungsi audit internal mengevaluasi kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal, yang mencakup governance, kegiatan operasi, dan sistem informasi organisasi

Mulyadi dan Puradiredja dalam Sunyoto (2014: 5) memberi definisi
bahwa auditing adlah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan–pernyataan tentang
kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan–pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, serta penyampaian hasil–hasilnya kepada pemakai yang
berkepentingan.
Menurut Arrens dan Loebbecke dalam Ashari (2011) pengertian auditing
adalah suatu kegiatan pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang menjadi
pendukung informasi kuantitatif suatu entitas untuk menentukan dan melaporkan
sejauhmana kesesuaian antara informasi kuantitatif tersebut dengan kriteria yang
telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten
dan independen.” Menurut American accounting Association (AAA) committe
on Basic auditing concept auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk
mendapatkan dan menilai bukti–bukti secara objektif, yang berkaitan dengan
Pernyataan–pernyataan tentang tindakan–tindakan dan kejadian kejadian
ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyatan–pernyataan tersebut
dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak
yang berkepentingan (Munawir,Dalam Sunyoto 2014).

Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang andal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memnuhi peraturan perundang-undangan. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha: 1. Melakukan evaluasi terhadap perlakasanaan program perusahaan, 2. Memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektifitas proses pengendalian risiko, 3. Melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, 4. Memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh audit eksternal. Tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk mencapai tujuan ini, staf audit internal diharapkan dapat memenuhinya dengan analaisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi tentang kegiaatan yang ditelaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiaatan yang ditelaah. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor internal harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Menelaah dan menilai kebaikan, memdainya tidaknya penerapan dari sistem pengendalian internal dan pengendalian operasional lainya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal, 2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur- prosedur yang telah diteteapkan oleh manajemen, 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan, 4. Memastikan bahwa pengolahan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya, 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen, 6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas.

Menurut Hery (2010:73) standar profesional audit internal terbagi atas empat macam diantaranya yaitu : 1. Independensi 2. Kemampuan 3. Lingkup Pekerjaan 4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan Adapun penjelasan dari keempat standar profesional audit internal tersebut adalah : 1. Indepedensi a. Mandiri Audit internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa. Audit internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaan secara bebas dan objektif. Kemandirian audit internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para audit internal b. Dukungan moral manajemen senior dan dewan Audit internal haruslah memperoleh dukungan moral secara penuh dari segenap jajaran manajemen senior dan dewan (dewan direksi dan komite audit) agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara bebas dari berbagai campur tangan pihak lain. Pimpinan audit internal harus bertanggung jawab untuk mewujudkan kemandirian pemeriksaan. 2. Kemampuan Profesional a. Pengetahuan dan kemampuan Kemampuan profesional wajib dimiliki oleh audit internal. Dalam setiap pemeriksaan, pimpinan audit internal haruslah menugaskan orang-orang secara bersama-sama atau keseluruhan memiliki pengetahuan dan kemampuan dari berbagai disiplin ilmu, seperti akuntansi, ekonomi, keuangan, statistik, pemrosesan data elektronik, perpajakan, dan hukum yang memang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tetap dan tuntas. b. Pengawasan Pimpinan audit internal bertanggung jawab dalam melakukan pengwasan terhadap segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh para stafnya. Pengawasan yang dilakukan sifatnya berkelanjutan, yang dimulai dengan perencanaan dan diakhiri dengan penyimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pengawasan yang dimaksud mencakup : 1) Memberikan instruksi kepada para staf audit internal pada awal pemeriksaan dan menyetujui program pemeriksaan. 2) Melihat apakah program pemeriksaan yang telah disetujui dilaksanakan 3) Menentukan apakah kertas kerja telah cukup untuk mendukung temuan pemeriksaan, kesimpulan-kesimpulan, dan laporan hasil pemeriksaan 4) Meyakinkan apakah laporan pemeriksaan tersebut akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu. 5) Menentukan apakah tujuan pemeriksaan telah dicapai c. Kemampuan berkomunikasi Audit internal harus memiliki kemampuan berkomunikasi untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif. Audit internal dituntut untuk dapat memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan yang baik dengan audit. Audit internal juga harus memiliki kecakapan dalam berkomunnikasi, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga audit internal dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal, seperti tujuan pemeriksaan, evaluasi, kesimpulan, dan juga dalam memberikan rekomendasi (saran-saran perbaikan). d. Pendidikan berkelanjutan Audit internal harus meningkatkan kemampuan tekniknya melalui pendidikan berkelanjutan. Hal ini dengan tujuan untuk meningkatkan keahlianya. Audit internal harus berusaha memperoleh informasi mengenai kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. e. Mewaspadai kemungkinan terjadinya pelanggaran Audit internal harus dapat bekerja secara teliti dalam melaksanakan pemeriksaan. Audit internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, kelalaian, ketidakefektifan, pemborosan (ketidakefesienan), dan konfllik kepentingan. f. Merekomendasikan perbaikan Audit internal harus dapat mengidentifikasi pengendalian intern yang lemah tersebut untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kegiatan usaha suatu perusahaan, adanya suatu departemen audit internal yang efektif sangat di perlukan. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhartikan agar suatu perusahaan dapat memiliki departemen audit internal yang efektif dalam membantu manajemen dengan memberikan analisa, penilaian dan saran mengenai kegiatan yang diperiksanya, Sawyers (2005:52). 1. Departemen audit internal harus mempunyai kedudukan independen dalam organisasi perusahaan,yaitu tidak terlibat dalam kegiatan operasional yang diperiksanya. 2. Departemen audit internal harus mempunyai uraian tugas tertulis yang jelas sehingga dapat mengetahui tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Departemen audit internal harus pula memiliki internal audit manual yang berguna untuk : a) Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas, b) Menentukan standar untuk mengukur dan meningkatkan perfomance, c) Memberi keyakinan bahwa hasil akhir departemen audit internal telah sesuai dengan requirement kepala audit internal. 3. Departemen audit internal harus memiliki dukungan yang kuat dari top management. Dukungan yang kuat dari top management tersebut dapat berupa : a) Penempatan departemen audit internal dalam posisi yang independent, b) Penempatan staf audit dengan gaji yang rationable, c) Penyediaan waktu yang cukup dari top management untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan-laporan yang dibuat oleh departement audit internal dan tanggapan yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan. 4. Departement audit internal harus memiliki sumber daya profesional, berkemampuan, dapat bersikap objektif dan mempunyai integritas serat loyalitas yang tinggi 5. Departement audit internal harus bersifat koperatif dengan akuntan publik. 6. Harus diadakannya rotasi dan kewajiban mengambil cuti bagi pegawai departement audit internal. 7. Pemeberian sanksi yang tegas kepada pegawai yang melakukan kecurangan dan memberikan kepada mereka yang berprestasi. 8. Menetapkan kebijakan yang tegas mengenai pemberian-pemberian dari luar. 9. Mengadakan progrpendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampua pegawai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal

Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara
efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai
tambah bagi organisasi.
a. Perencanaan
Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis
risiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan
aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi.
b. Komunikasi dan Persetujuan
Kepala audit internal mengkomunikasikan rencana aktivitas
audit internal dan kebutuhan sumber daya, termasuk perubahan
interim yang signifikan, kepada manajemen senior dan dewan
untuk dikaji dan disetujui. Kepala audit internal juga harus
mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya.
c. Pengelolaan Sumber Daya
Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya
audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara
efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui.
d. Kebijakan dan Prosedur
Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur
untuk mengarahkan/memandu aktivitas audit internal.
e. Koordinasi dan Penyandaran
Kepala audit internal harus berbagi informasi,
mengkoordinasikan kegiatannya dan mempertimbangkan
penyandaran terhadap hasil pekerjaan penyedia jasa asurans dan
konsultansi eksternal dan internal lain, untuk memastikan
bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan
duplikasi aktivitas.
f. Laporan kepada Manajemen Senior dan Dewan
Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik tujuan,
kewenangan, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal
terhadap rencananya dan kesesuaiannya dengan Kode Etik dan
Standar. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko
signifikan, pemasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya
kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang
memerlukan perhatian dari manajemen senior dan/atau dewan.
g. Penyedia Jasa Eksternal dan Tanggung Jawab Organisasi
pada Audit Internal
Apabila terdapat penyedia jasa eksternal yang memberikan jasa
audit internal pada aktivitas audit internal organisasi, penyedia
jasa tersebut harus memberikan pemahaman bahwa organisasi
memiliki tanggung jawab untuk memelihara aktivitas audit
internal yang efektif.

Audit Internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manjemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabanya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di telaah. Ikatan Auditor Internal (Institute of internal auditor -IIA) dikutip oleh messier (2005:514), Mendefenisikan sebagai berikut : Audit Intern adalah aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit Intern ini membantu organisasi mencapai tujuanya dengan melakukan pendekatan sitematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Defenisi ini mengandung pengertian bahwa audit intern merupakan suatu aktfitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Pelaksanaan audit intern dilakukan secara independent dan obyektif yang berarti tidak terpengaruh oleh pihak manapun dan tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang di audit. Hasil audit yang diperoleh dari pelaksanaan audit internal secara independen dan obyektif tersebut akan diandalkan oleh pengguna informasi. Kegiatan penilaian ini bersifat independen bukanlah dalam arti absolut yang berarti bebas dari semua ketergantungan, tetapi mengandung pengertian bahwa internal auditor bebas dari pengaruh atau kekuasaan pihak yang diperiksanya sehingga diharapkan akan dapat memberikan penilaian objektif. Defenisi tersebut juga tidak hanya mencakup peranan dan tujuan auditor internal, Tetapi juga menyatakan lingkup yang luas dari audit internal modern yang lebih menekankan pada penambahan nilai dan semua hal yang berkaitan dengan resiko, tata kelola, dan pengendalian. Dan Mulyadi (2002:29) menyatakan bahwa Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajamen puncak telah di patuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi. Dari defenisi tersebut dapat dilihat beberapa lingkup tugas auditor internal dalam perusahaan yang bertujuan unutk menilai efesiensi dan efektifitas kegiatan usaha dan juga pengendalian internal yang telah dijalankan. Selanjutnya Agoes (2004: 221) Memberikan pendapatnya mengenai audit internal sebagai berikut : Internal audit (Pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dll. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi bertujuan untuk mengetahui apakah pembukuan dan laporan keuangan tersebut telah menunjukan gambaran aktivitas yang sebenarnya dan untuk mengetahui apakah setiap bagian atau unit benar-benar telah melaksanakan kebijakan rencana dan prosedur yang telah di tetapkan oleh manajemen puncak. Perusahaan perkebunan memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian dan pembangunan maka fungsi audit internal menjadi semakin penting. Secara umum dapat dikatakan fungsi audit intern bagi manajemen perusahaan adalah untuk menjamin pelaksanaan operasional yang sesuai dengan ketetntuan-ketentuan yang berlaku. Di dalam perusahaan, audit intern yang merupakan staf, tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional dalam perusahaan yang sifatnya diluar kegiatan pemeriksaan.

Menurut Wibowo (2016:188) penilaian kinerja atau performnce
appraisal adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja
telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. Tujuan
penilaian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014:10) adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang
persyaratan kinerja.
b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga
mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurangkurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan
keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap
karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan,
sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan
potensinya.
e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai
dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian
menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui
apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang
telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu
yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan
yang diharapkan.
Menurut Wibowo (2016:155) Pengukuran kinerja dapat dilakukan
dengan cara :
1. Memastikan bahwa persyaratan yang dinginkan pelanggan telah
terpenuhi;
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja;
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang
perlu prioritas perhatian;
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;
6. Mempertimbngkan penggunaan sumber daya;
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

Pelaksanaan fungsi audit intern bank di Indonesia mengacu pada standar minimal yang wajib diterapkan yaitu Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 1999. SPFAIB disusun dengan mengacu pada SPPIA, namun sejak diterbitkan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini SPFAIB belum pernah direview atau direvisi untuk mengakomodasi perkembangan fungsi audit intern sebagaimana telah dilakukan pada SPPIA. Standar yang mengatur peran dan fungsi auditor internal dijelaskan secara implisit dalam SPFAIB, sehingga peneliti tidak bisa mendapatkan kriteria peran auditor internal sesungguhnya seperti yang diharapkan untuk penelitian ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut peneliti menggunakan standar baku yang disusun oleh IIA (Institute of Internal Auditors) dan berlaku secara internasional. Dalam standar nomor 2100 yang ditetapkan berdasarkan IIA, peran auditor internal mencakup tiga hal yaitu tata kelola (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian (control) Berikut ini merupakan sebagian dari standar yang nantinya digunakan sebagai landasan pembuatan kuisioner bagi responden (auditee)

Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang
memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi
kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih
luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses
pekerjaan berlangsung.
Benardin dan Rusel (2011:15) memberikan definisi tentang
performance sebagai berikut :
“Performance is defined as the record of outcomes produced on a
specific job function or activity during a specified time period”.
Menurut wibowo (2016:7) mengemukakan kinerja sebagai
berikut:
“Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang
dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang
dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya”.
Sedangkan yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunegara
(2014:9) bahwa istilah kinerja berasal dari kata job performance atau
actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang
dicapai seseorang) yaitu :
“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.
Pengertian Kinerja Auditor menurut Kalbers dan Forgaty dalam Zaenal
Fanani (2008):
“Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
padanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau
sebaliknya.”
Sedangkan menurut Josina Lawalata, Darwis Said, dan Mediaty (2008)
mengemukakan pengertian dari kinerja auditor adalah sebagai berikut:
“Kinerja (prestasi kerja) auditor adalah suatu hasil karya yang dicapai
oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan
kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas,
kualitas, dan ketepatan waktu.”

Dalam komitmen profesional bahwa terdapat 3 (tiga) karakteristik
yaitu identifikasi, keterlibatan dan loyalitas atau kesetiaan terhadap
perusahaan. Menurut Aranya et al dalam Nurika Restuningsih (2009)
menjelaskan mengenai karakteristik komitmen profesional dibagi menjadi
3 yaitu, sebagai berikut :
1. Identifikasi
Identifikasi adalah penerimaan tujuan, kesamaan nilai-nilai pribadi
dengan profesi, serta kebanggan menjadi bagian dari profesinya.
2. Keterlibatan
Merupakan kesediaan untuk bekerja dan berusaha untuk sebaik
mungkin bagi profesinya.
3. Loyalitas atau Kesetiaan
Suatu ikatan emosional, keinginan untuk tetap menjadi bagian dari
anggota profesi

Auditor internal yang memerlukan kerja sama harus merancang pendekatan mereka dengan saksama. Mereka harus menyadari bahwa terdapat dampak – dampak perilaku yang nyata dalam tiga langkah audit yang berbeda, yaitu : antisipasi audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit. Antisipasi dari audit dan misteri yang berkenaan dengannya dapat diatasi dengan langkah – langkah positif dari sisi auditor internal. Mereka dapat menjaga audit – audit mendadak dalam jumlah seminim mungkin, membatasi mereka hanya pada aktivitas – aktivitas seperti penanganan kas dan surat – surat berharga yang dapat dinegosiasikan atau di mana terdapat kecurigaan akan adanya kecurangan. Mereka dapat memberikan informasi terlebih dahulu kepada klien, menjelaskan proses – proses audit yang akan dilaksanakan, dan bagaimana cara melakukan persiapannya. Mereka dapat mejelaskan kepada klien tentang hasil – hasil yang postif dari audit dan keuntungan – keuntungan yang dapat dapat diharapkan oleh klien, Jarvis dalam Sawyer (2003) menjelaskan sebuah pendekatan yang telah digunakan dalam sebuah bank multicabang. Sebuah pasal dirancang untuk memberikan para karyawan kantor cabang sebuah pandangan ‘terkapsul’ dari hal – hal apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh auditor internal dan membuat mereka lebih santai dengan kehadiran auditor yang akan mengaudit kinerja mereka. Burnett dalam Sawyer (2003) memandang hubungan auditor / klien dilihat dari dua segi motivasi, yaitu rasa takut dan penghargaan. Dalam hubungan ini, klien memiliki rasa takut akan kehilangan pekerjaannya, menerima evaluasi yang buruk, dan hal – hal yang tidak diketahui – audit yang misterius. Auditor internal dapat mengatasi ketakutan ini dengan menjelaskan proses – proses audit dan melenyapkan misteri yang terdapat di dalamnya. Mereka dapat mengatasi  ketakutan terhadap evaluasi yang buruk atau kehilangan pekerjaan dengan menunjukkan keadilan dan objektivitas serta dengan menempatkan semua temuan dalam perspektifnya masing – masing, memberikan keseimbangan antara hal – hal yang buruk dengan yang baik; dan juga dengan memberikan pujian bagi staf klien atas kontribusi – kontribusi yang mereka berikan bagi proses audit. Untuk memberikan penghargaan, auditor hendaknya mempertimbangkan “Hierarchy of Needs” (Hierarki Kebutuhan) dari Maslow (1954). Para manajer operasional mungkin telah memenuhi kebutuhan mereka akan kebutuhan pokok, rasa aman, dan harta benda. Seorang manajer perlu untuk memuaskan kebutuhannya sendiri terhadap kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan aktualisasi diri. Jawabannya adalah untuk menjual temuan sebelum laporan dikeluarkan dan untuk mendokumentasikannya dalam sebuah kerangka kerja yang menunjukkan pemahaman tentang kebutuhan – kebutuhan, motivasi, serta gaya manajemen dan menguraikan bantuan dari pihak klien di dalam audit. Dengan memahami gaya dari manajemen, auditor dapat menilai permasalahan – permasalahan mana yang harus digali dan mana yang dapat dikurangi penekanannya. Ketika seorang manajer berorientasi pada rincian, auditor dapat membuang – buang waktu dalam mengaudit rinciannya. Ketika seorang manajer berorientasi jangka panjang, rincian – rincian tadi perlu untuk ditelaah. Begitu pula, ketika temuan – temuan dihubungkan dengan gaya manajemen, akan lebih mudah untuk diterima oleh klien

Komitmen menurut Kreitner dan Kinichi (2014:166) adalah kesepakatan
untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau
organisasi .
Ivancevich, Konopaske, dan Metteson dalam Wibowo (2016:429)
menyatakan bahwa komitmen adalah perasaan identifikasi, pelibatan, dan
loyalitas dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Dengan demikian,
komitmen menyangkut tiga sifat :
a) Perasaan identifikasi dengan tujuan organisasi
b) Perasaan terlibat dalam tugas organisasi, dan
c) Perasaan loyal pada organisasi.
Menurut Modway et al dalam Utami dan Noegroho (2007) menyatakan
bahwa komitmen profesional dapat diartikan sebagai intensitas identifikasi dan
keterlibatan individu dengan profesi tertentu. Identifikasi ini membutuhkan
beberapa tingkat kesepakatan dengan tujuan dan nilai profesi termasuk nilai
moral dan etika.
Sedangkan menurut Rahadyan (2008) menyatakan bahwa komitmen
profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang telah
dipersepsikan oleh individu tersebut. Agar seseorang dapat berperilaku dengan
baik, maka ia harus memerhatikan etika prosefional yang diatur dalam kode etik.

Menurut Kreitner dan Kinichi (2014:180) yang dialih bahasakan olehBiro
Bahasa Alkemis menyatakan bahwa Perbedaan karakteristik antara internal locus
control dengan external locus of control sebagai berikut :
1. Internal locus of control mempunyai karakteristik :
a) Menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar.
b) Memiliki pengharapan yang lebih kuat bahwa usaha akan
mengarah pada prestasi.
c) Menujukan prestasi yang lebih tinggi pada tugas-tugas yang
melibatkan proses belajar atau pemecahan persoalan, di mana
prestasi mengarah pada penghargaan yang berarti.
d) Suatu hubungan yang lebih kuat antara kepuasan kerja
dengan prestasi bagi kelompok internal dari pada eksternal.
e) Memperoleh gaji yang lebih tinggi dan peningkatan gaji yang
lebih besar dari pada kelompok eksternal.
2. External locus of control mempunyai karakteristik :
a) Cenderung lebih khawatir dari pada kelompok internal.
Sedangkan menurut Crider dalam Soraya (2010 : 68), perbedaan
karakteristik antara locus of control internal dan locus of control eksternal adalah
sebagai berikut :
1. Locus of Control Internal
a. Suka bekerja keras
b. Memiliki inisiatif yang tinggi
c. Selalu berusaha untuk menemukan pemecahan masalah
d. Selalu mencoba untuk berfikir seefektif mungkin
e. Selalu mempunyai persepsi bahwa usaha harus dilakukan jika ingin
berhasil
2. Locus of Control Eksternal
a. Tidak memiliki inisiatif
b. Mudah menyerah, kurang suka berusaha karena mereka percaya
bahwa factor luarlah yang mengontrol
c. Kurang mencari informasi
d. Mempunyai harapan bahwa ada sedikit korelasi antara usaha dan
kesuksesan
e. Lebih mudah dipengaruhi dan bergantung pada orang lain.

Menurut Kreitner dan Kinichi (2014:179) yang dialih bahasakan olehBiro
Bahasa Alkemis menyatakan bahwa Locus of control dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu :
1. Lokus kontrol internal (Internal locus of control), keyakinan bahwa
seseorang mengendalikan peristiwa dan konsekuensi yang
mempengaruhi hidup seseorang. Misalnya, suatu “internal” cenderung
mengacu pada hasil-hasil positif seperti lulus ujian berdasarkan pada
kemampuan. Oleh karena itu, suatu “internal” cenderung
menyalahkan peristiwa negatif, seperti gagal dalam ujian karena
definisi personal – bukan giat belajar.
2. Lokus kontrol eksternal (External locus of control), Cenderung
menyerahkan hasil-hasil yang penting dalam hidup mereka pada
sebab-sebab yang berkaitan dengan lingkungan, seperti keberuntungan
atau nasib. Dalam pengkajian studi yang terkait dengan hal tersebut,
Crant menemukan bahwa kepribadian proaktif berkitan secara positif
dengan keberhasilan individu, tim, dan organisasi.
Sedangkan menurut Routter dalam Ghufron (2010 : 67) menyebutkan ada
2 jenis locus of control yaitu sebagai berikut :
“ 1. Locus of ControlInternal
2. Locus of ControlEksternal”
Jenis-jenis locus of control menurut Routter dalam Ghufron (2010 : 67)
dijelaskan sebagai berikut :
1. Locus of Control Internal
Locus of control internal mencirikan seseorang memeliki keyakinan bahwa
mereka bertanggung jawab atas perilaku kerja mereka di organisasi.
2. Locus of Control Eksternal
Locus of Control Eksternal mencirikan individu yang mempercayai bahwa
perilaku kerja dan keberhasilan tugas mereka lebih dikarenakan faktor di
luar diri yaitu organisasi

Menurut Sunyoto dan Burhanudin (2011:16) mengemukakan bahwa locus
of control adalah tingkat dimana individu percaya bahwa perilaku mempengaruhi
apa yang terjadi pada mereka.
Menurut Kreitner dan Kinicki (2014:179) yang dialih bahasakan oleh Biro
Bahasa Alkemis mengemukakan bahwa Locus of Control merupakan salah satu
variabel kepribadian yang didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap
mampu tidaknya mengontrol nasib sendiri.
Locus of control (LOC) menurut Spector (dikutip Munir & Sajid, 2010)
didefinisikan sebagai cerminan dari sebuah kecenderungan seorang individu untuk
percaya bahwa dia mengedalikan peristiwa yang terjadi dalam hidupnya (internal)
atau kendali atas peristiwa yang terjadi dalam hidupnya berasal dari hal lain,
misalnya kuasa orang lain (eksternal).
Locus of control menurut Larsen dan Buss (dikutip I Nyoman Putra,2017)
bahwa locus of control adalah sebuah konsep yang menggambarkan persepsi
seseorang mengenai tanggungjawabnya atas peristiwa yang terjadi dalam
hidupnya
Locus of control menurut Freed Luthans (2010:170) mengemukakan
bahwa :
“using locus of control, work behavior may be explained by whether
employees perceive their outcomes as controlled internally or externally.
Employees who perceive internal control feel that they personally can
influence their outcomes through their own ability, skills, or effort.
Employees who perceive external control feel that their outcomes are
beyond their own control; they feel that external forces control their
outcomes”.

Menurut Sawyer sebuah penyelesaian perilaku yang disukai untuk karyawan lini dan staf, dan begitu pula hubungan klien dengan auditor, adalah pengadopsian sikap yang konsultatif daripada sikap yang mengatur. Jika para staf spesialis, termasuk di antaranya auditor internal, ingin berhasil dalam mencapai sasaran mereka, mereka harus menunjukkan bahwa pengetahuan dan usaha yang mereka lakukan dapat memberikan keuntungan bagi para karyawan operasional. Dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi akan berhasil sedangkan pembebanan tidak akan berhasil untuk mencapai sasaran. Auditor internal harus menekankan peranan mereka yang konstruktif dan partisipatif kepada para manajer operasional. Hal ini menuntut adanya metode – metode yang inovatif dan berkelanjutan untuk menyampaikan pesan di atas kepada para karyawan operasional. Pentingnya persepsi yang tepat dari klien disorot dalam Comptroller General sebuah pernyataan yang dibuat oleh Elmer B. Staats pada tanggal 25 Juli 1978, yang disampaikan dalam sebuah komite kongres sehubungan dengan Inspector General (IG) Act tahun 1978. Saat ini, hubungan ganda antara auditor dan konsultan telah mendapatkan banyak perhatian. Dugaan akan hilangnya independensi dari auditor telah mengangkat kepala mereka. Akan tetapi, auditor internal yang piagam auditnya adalah untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi hampir dipastikan tidak  dapat beroperasi hanya dalam kapasitasnya untuk memberikan assurance saja. Tidak dapat dihindari, auditor akan mengobservasi praktik – praktik yang perubahannya dapat menghemat biaya dari perbaikan operasional. Mengabaikan potensi keuntungan atas nilai ini adalah suatu tindakan yang tidak tepat. Konsekuensinya, auditor harus memasukkan mereka bersama – sama dengan temuan – temuang assurance yang mereka lakukan. Hal ini adalah sebuah konsultasi, namun bagaimanapun auditor dapat memberikan serangkaian rekomendasi untuk menghindari mereka bertidak di dalam kapasitas manajerial. Klien dapat dan akan memilih rekomendasi terbaik yang diterima atau, dengan studi lebih lanjut dari situasi tersebut, mengembangkan perluasan tindakan yang akan lebih meningkatkan lagi pengungkapan dari auditor. Sikap konsultatif ini dapat dan hendaknya dilaksanakan dengan bantuan dari klien. Usaha gabungan tersebut tidak hanya akan menjadi lebih efektif dan kemungkinan lebih efisien, namun sikap ini juga akan memastikan kepentingan dan dukungan dari klien karena kepemilikan bersama dari potensi perbaikan operasi. Prosedur ini tidak melanggar sebuah pendekatan independen sejauh klien menjadi pengambil keputusan yang terakhir dalam penentuan perubahan – perubahan yang akan dilaksanakan

Pedoman Praktik Audit Internal yang dijelaskan dalam buku Hery
(2017:253) adalah sebagai berikut :
Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI) yang berlaku sejak tanggal 01
Januari 2005 wajib diterapkan oleh para profesional audit internal. Keseluruhan
PPAI terdiri atas: Definisi Audit Internal, Kode Etik Profesi Audit Internal, dan
interprestasi dari profesi audit internal. Definisi audit internal yang
dikembangkan dari IIA (Institute of Internal Auditors), yang disesuakan dengan
kondisi dan perkembangan di indonesia, yaitu sebagai suatu kegiatan assurance
dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk
memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional perusahaan.
Sedangkan Kode Etik Profesi Audit Internal yang memuat standar
perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Isi dari Kode Etik
Profesi Audit Internal adalah sebagai berikut :
1. Auditor internal harus menunjukan kejujuran, objektivitas, dan
kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung
jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukan loyalitas terhadap organisasinya
atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar
hukum.
3. Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau
kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau
mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegaiatan-kegaiatan yang
dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau
kegiatan-kegaiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang
meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan
memenuhi tanggung-jawab profesinya.
5. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk
apapun dari karyawan, klien, pelanggang, pemasok, ataupun mitra
bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi
pertimbangan profesionalnya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan
denganmenggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam
menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya
(tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat
menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan
keuntungan pribadi).
7. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting
yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaanya, karena fakta
yang tidak diungkap dapat mendistrosi laporan atas kegiatan yang
direview atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya
praktik-praktik yang melanggar hukum/peraturan.
8. Auditor harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas
serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib
mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan).

Sebelum auditor internal dapat memperbaiki citra mereka di dalam organisasi, auditor internal harus mengetahui bagaimana cara orang lain memandang mereka. Ferrier dalam Sawyer (2003) mengusulkan adanya suatu penelaahan terhadap auditor internal oleh klien sebagai satu langkah yang dapat ditempuh ke arah peningkatan hubungan anatara klien dengan auditor. Melaporkan hasil dari umpan balik tersebut kepada auditor internal maupun manajemen senior akan membantu untuk memastikan akuntabilitas dari fungsi audit internal itu sendiri. Pelaporan umpan balik dapat memberikan keuntungan – keuntungan seperti : a. Suatu cara untuk menilai kinerja dari audit internal. b. Suatu cara untuk memperbaiki audit di masa depan dengan mengetahui bidang – bidang di dalam audit internal yang masih dapat ditingkatkan lagi. c. Suatu jalan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dengan klien melalui suasana partisipatif yang lebih mendalam. d. Suatu cara untuk memperkecil konflik – konflik yang terjadi akibat dari sindrom “mereka dan kami” di mana klien terus berada dalam posisi bertahan terhadap para “mata – mata manajemen.” e. Suatu jalan untuk menyampaikan kepada klien beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh auditor dalam mengevaluasi kenerja dari pihak lain.  Diharapkan melalui cara ini akan dihasilkan apresiasi yang lebih baik, dan perkenalan yang lebih dekat dengan fungsi audit internal

Menurut Hery (2017:239) aktivitas audit internal pada dasarnya
dapat digolongkan kedalam dua macam bentuk yaitu financial Auditing
dan operational Auditing dengan penjelasan sebagai berikut :
1. Financial Auditing.
Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan
kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau
kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan. Tugas-tugas ini dapat
dilaksanakan tanpa suatu evaluasi yang memerlukan penelitian lebih
mendalam dan hasil audit ini diukur dengan tolak ukur yang mudah, yaitu
“benar” atau “salah”. Dengan kata lain, audit keungan berusaha untuk
memverfikasi adanya aset dan untuk memperoleh kepastian bahwa
terhadap aset itu telah diadakan pengamanan yang tepat. Di samping itu
yang lebih penting lagi adalah bahwa keserasian dari sistem pembukaan
serta pembuatan laporan akan diperiksa dalam financial auditing ini.
2. Operational Auditing.
pemeriksaan lebih ditujukan pada bidang operasional untuk dapat
memberikan untuk dapat memberikanrekomendasi yang berupa perbaikan
dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya. Pada
perkembangan fungsi (peran) audit internal saat ini, auditor internal
sepertinya sedikit mengurangi kegiatan pemeriksaan dalam bidang
keuangan, dan lebih banyak perhatiannya diberikan pada kegiatan
pemeriksaan operasional. Namun intinya adalah bahwa pemerikasaan
operasional ini meliputi perluasan dari pemeriksaan intrn pada semua
operasi perusahaan, dan tidak membatasi diri pada bidang keuangan dan
akuntansi semata, oleh karena aktivitas keuangan dan akuntansi
berhubungan erat dengan hampir semua aktivitas yang berlangsung dalam
perusahaan.

Menurut Sawyer (2009:11) yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani,
ruang lingkup fungsi audit internal adalah sebagai berikut :
“Aktivitas audit internal meliputi penilaian dan pengkontribusian
perbaikan dari manajemen resiko, proses pengaturan dan pengelolaan
organisasi dengan menggunakan suatu pendekatan disiplin yang
sistematis”

Hubungan antara auditor dengan klien dapat membaik jika auditor, yang ahli di bidang kontrol, menghargai perbedaan yang terjadi di antara kontrol yang diperintahkan dan kontrol yang ditentukan sendiri. Prinsip dari kontrol yang ditentukan sendiri mengharuskan agar sebuah kelompok staf tidak akan pernah menjadi instrumen dari penetuan kebijakan atau menjadi penghubung di mana prosedur – prosedur kontrol yang dikembangkan oleh eselon – eselon tingkat atas mengalir ke bawah sampai kepada para manajer dan karyawan operasional. Sebaliknya, auditor internal hendaknya bertindak dan dianggap sebagai sebuah saran untuk menyampaikan alasan dari prosedur – prosedur yang dibutuhkan. Auditor internal hendaknya membantu para manajer mengontrol diri mereka sendiri. Bantuan ini termasuk memberikan informasi kepada para karyawan operasional ketika mereka keluar batas, tetapi juga termasuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar dan memotivasi mereka agar ingin melakukannya. Auditor internal berada di tengah – tengah. Di satu sisi, auditor internal berada di antara kontrol dari manajemen senior dan pada sisi lain juga sebagai pihak – pihak yang dikontrol. Cara auditor internal bertindak sebagai penyangga yang bermanfaat atau sebuah kekuatan yang mengikis dapat menentukan perbedaan antara suatu audit yang efektif dan tidak efektif. Menurut Sawyer (2003), ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi auditor internal untuk menjalin hubungan yang baik dengan kliennya (auditee), yaitu umpan balik dari klien, sikap yang konsultatif kepada klien, pertimbangan   dampak audit, sudut pandang manajemen, dan cara menghadapi lawan yang tidak bersahabat

Tanggung jawab seorang auditor internal dalam perusahaan tergantung
pada status dan kedudukannya dalam struktur organisasi perusahaan. Wewenang
yang berhubungan dengan tanggung jawab tersebut berurusan dengan kekayaan
dan karyawan perusahaan yang relevan dengan pokok masalah yang dihadapi.
menurut Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:21), tanggung jawab
auditor internal adalah :
“Tanggung jawab auditor internal adalah menerapkan program audit
internal, mengarahkan personel, dan aktivitas-aktivitas departemen audit
internal juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit
perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.”

Berikut ini merupakan sebuah analogi yang dikutip dari buku Sawyer (2003) mengenai perbedaan sudut pandang antara auditor internal dengan kliennya (auditee) : Hubungan antara staf dengan karyawan lini secara inheren cenderung akan menemui konflik. Aspek dari kebanyakan staf operasi itu sendiri tidak disukai oleh karyawan lini. Staf biasanya memiliki usia lebih muda dan pada umumnya memiliki pendidikan formal yang lebih baik, lebih individualistis, sering kali menggunakan mode pakaian yang kasual untuk bisnis, serta memilih memberikan laporan kepada eselon yang lebih tinggi daripada karyawan lini. Menjadi seorang spesialis di bidangnya, para staf tersebut yakin bahwa jawaban yang diberikan adalah jawaban satu – satunya. Para staf cenderung meremehkan kesulitan yang dihadapi oleh para karyawan lini jika mereka diminta untuk melakukan sesuatu yang merupakan hasil pemikiran dari staf tersebut, sedangkan para karyawan lini mungkin merasa bahwa mereka harus menunjukkan kelemahan – kelemahan yang terjadi untuk membuktikan dirinya kepada manajemen senior. Pada akhirnya, mereka tidak harus mengimplementasikan rekomendasi yang telah mereka berikan. Dalam kondisi seperti ini, para karyawan lini kemungkinan akan memandang seorang staf dengan rasa benci. Aspek dari staf itu sendiri hanyalah satu alasan untuk kebencian; karyawan lini juga memiliki alasan untuk takut kepada staf. Mereka takut terlibat seperti tidak memiliki pemikiran untuk perbaikan. Mereka takut bahwa perubahan yang diusulkan  (skripsi dan tesis)

dapat merusak rutinitas yang mereka sukai dan kebersamaan yang telah ada. Mereka takut bahwa metode – metode yang direvisi dapat mengungkapkan ketidakefisienan dan/atau praktik – praktik terlarang. Dengan kata lain, mereka takut menghadapi perubahan. Aspek ini akan dibahas kemudian dengan lebih terinci. Dapat dianalogikan dalam hal ini auditor internal adalah staf dan para karyawan lini dalam artian ini adalah semua klien yang kemungkinan akan memandang auditor internal dengan cara pandang yang sama seperti mereka memandang seorang staf. Penelitian Mints dalam buku Sawyer (2003), mengumpulkan banyak bukti mengenai pentingnya pelaksanaan audit tanpa rasa permusuhan. Studi yang dilakukan meliputi pengujian – pengujian audit di mana beberapa tim audit menggunakan gaya yang dingin, superior, dan tanpa perasaan sedangkan beberapa tim yang lain menggunakan pendekatan yang partisipatif dan berdasarkan atas kerja sama tim. Setelah audit dilaksanakan, para klien diminta untuk mengevaluasi gaya dari setiap auditor – auditor tadi. Studi riset tersebut menunjukkan, bahwa hubungan yang buruk dapat menggagalkan sasaran audit sedangkan hubungan yang baik dapat membantu untuk mencapai sasaran audit tersebut. Seorang auditor yang menggunakan gaya yang “dingin dan berjarak” melaksanakan audit yang secara profesional dan dilihat dari segi teknis adalah sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh pekerjaan yang imajinatif dan memiliki potensi memberikan keuntungan. Namun, delapan bulan setelah audit selesai, organisasi yang beroperasi belum juga  mengimplementasikan rekomendasi audit. Para orang – orang operasional ternyata diam – diam tidak menyukai metode yang digunakan oleh auditor tersebut. Di sisi lain, di audit berikutnya (dimana digunakan pendekatan yang kooperatif) kontroler dari divisi yang diaudit memanggil direktur audit dan memberikan pujian seraya mengatakan bahwa para orang – orang operasional sangat antusias untuk mengimplementasikan saran – saran yang diberikan. Direktur audit yakin bahwa perbedaan gaya yang digunakan sangat berpengaruh atas dua hasil berbeda ini. Auditor internal sebaiknya tidak memiliki pemikiran bahwa status tinggi yang dimilikinya di dalam organisasi akan melindunginya dari dampak akibat hubungan auditor / klien yang buruk. Macher melaporkan studi tentang penyebab dilakukan pemecatan atau diminta untuk mengundurkan diri terhadap dua puluh satu (21) orang eksekutif. Alasan utama yang disebutkan adalah hubungan dengan orang lain yang buruk. Sedangkan tiga faktor yang paling sering disebukan adalah “tidak sensitif dengan perasaan orang lain”, “dingin / menjauhkan diri”, dan “mengingkari kepercayaan”. Sepertinya tidak diragukan lagi bahwa pekerjaan audit internal yang cerdas dan imajinatif saja, tidaklah cukup untuk memastikan perbaikan dari operasi. Klien harus berkeinginan untuk mengimplementasikan rekomendasi – rekomendasi audit. Oleh karena itu, gaya melakukan audit dapat menjadi sama pentingnya dengan kompetensi di bidang teknis.

Pada mulanya internal auditor dalam suatu perusahaan mempunyai
fungsi yang terbatas, yaitu mengadakan pengawasan atas pembukuan,
namun sejalan dengan meningkatnya sistem informasi akuntansi, aktivitas
internal auditor tidak lagi berputar pada pengawasan pembukuan sematamata. Akan tetapi mencakup pemeriksaan dan evaluasi terhadap kecukupan
dan efektivitas sistem organisasi, sistem internal control dan kualitas kertas
kerja manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan
kepadanya.
Di dalam perusahaan, internal audit merupakan fungsi staff, sehingga
tidak memiliki wewenang untuk langsung memberi perintah kepada
pegawai, juga tidak dibenarkan untuk melakukan tugas-tugas operasional
dalam perusahaan yang sifatnya di luar kegiatan pemeriksaan.
menurut Sawyer (2009:28) mengemukakan bahwa fungsi audit internal
adalah :
“Suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah
atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk
memmberikan saran-saran kepada manajemen. Tujuannya adalah untuk
membantu tingkatan manajemen agar tanggungjawab dilaksanakan secara
efektif.”  Adapun fungsi audit internal secara menyeluruh mengenai pelaksanaan
kerja audit internal dalam mencapai tujuannya:
a. Membahas menilai kebaikan dan ketepatan pelaksanaan pengendalian
akuntansi, keuangan serta operasi.
b. Meyakinkan apakah pelaksanaan sesuai dengan kebijaksanaan rencana dan
prosedur yang ditetapkan
c. Meyakinkan apakah kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dengan
baik dan dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan risiko
kerugian
d. Meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dan cara lainnya yang
dikembangkan dalam organisasi
e. Menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah
dibebankan.

Bank merupakan suatu lembaga yang menjalankan kegiatan usaha yang memiliki karakter yang unik dibanding usaha lainnya. Bank adalah lembaga intermediasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha dana, bergantung kepada kepercayaan dan dana masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri sehingga bank harus memberi prioritas utama dalam pengamanan dana masyarakat karena dana yang dititipkan masyarakat lebih besar dari modal yang disetor oleh pemilik bank (Tjukria dalam Endang, 2010). Menurut Bank Indonesia (1999), peran audit intern dalam industri perbankan dan perusahaan terbuka, yang keduanya berkaitan dengan dana masyarakat sangat diandalkan oleh para stakeholder yaitu pemegang saham, komisaris, nasabah, manajemen dan pemerintah. Audit intern oleh stakeholder dituntut untuk membantu dalam menjaga keamanan dana para investor, memastikan keandalan laporan keuangan,   meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan membantu komisaris (komite audit) dalam melakukan pengawasan (oversight) serta mendorong organisasi mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Basel Committee (2001) yang menyatakan bahwa bank harus mempunyai fungsi internal audit yang permanen disesuaikan dengan volume dan sifat dari aktivitas bisnisnya. Di dalam penelitian Endang (2010) dijelaskan bahwa sebagai suatu profesi, audit intern dalam melaksanakan fungsinya diatur dengan standar yang merupakan suatu pedoman. Bagi auditor intern yang bekerja pada sektor publik, biasanya diatur dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang bersangkutan. Sebagai contoh, auditor internal pemerintah di Amerika Serikat (US) diatur dengan Government Auditing Standards (the Yellow Book) yang dikeluarkan oleh General Accounting Office. Auditor internal pemerintah di Inggris (UK) diatur dengan the HM Treasury’s Government Internal Audit Standards. Di Kanada, auditor internal pemerintah diatur dengan Comprehensive Auditing Manual yang dikeluarkan oleh the Office of the Auditor General. Sementara itu, bagi auditor intern yang bekerja pada sektor privat biasanya tidak terdapat pengaturan yang wajib harus diikuti sebagaimana halnya pada sektor publik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang berlaku secara umum adalah prinsipprinsip profesi yang dikeluarkan oleh organisasi auditor intern yang telah diakui kredibilitasnya secara internasional, yaitu IIA (Setyo Wibowo, 2006). Berdasarkan data per April 2006 (dikutip dari Setyo Wibowo dalam Endang, 50 2010) IIA berpusat di US dan memiliki 90 cabang, 246 afiliasi, serta lebih dari 122.000 anggota yang tersebar di 160 negara. IIA mengeluarkan pedoman mengenai audit intern yang tertuang dalam the Professional Practices Framework (PPF). PPF ini mencakup Standards, Ethics, Practices Advisories dan Development and Practices Aids. Standards for the Professional Practices of Internal Auditing (SPPIA) yang merupakan bagian dari PPF telah menjadi standar acuan internasional dalam pelaksanaan fungsi audit internal sejak tahun 1978 dan merupakan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh anggota IIA dan Certified Internal Auditor (CIA). Revisi terakhir dilakukan pada tahun 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 2004. Standar dalam PPF yang terdiri Standar Atribut (Attribute Standards), Standar Kinerja (Performance Standards), dan Standar Penerapan (Implementation Standards) merupakan suatu kriteria dimana kegiatan departemen internal audit dievaluasi dan diukur. Standar ini diharapkan dapat mencerminkan praktik audit intern yang seharusnya dilakukan dan berlaku bagi semua profesi internal auditor. Pelaksanaan fungsi audit intern bank di Indonesia mengacu pada standar minimal yang wajib diterapkan yaitu Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) pada tahun 1999. SPFAIB disusun dengan mengacu pada SPPIA, namun sejak diterbitkan pada tahun 1999 sampai dengan saat ini SPFAIB belum pernah direview atau direvisi untuk mengakomodasi perkembangan fungsi audit intern sebagaimana telah dilakukan pada SPPIA. Pada umumnya bank-bank di Indonesia mempunyai departemen internal audit yang besarnya disesuaikan dengan volume atau aktivitas bisnisnya  sedangkan di luar negeri, untuk bank-bank yang berskala kecil sering kali fungsi audit intern dilakukan oleh pihak luar (outsourcing). Namun demikian pelaksanaan fungsi audit intern tetap harus dilakukan mengacu pada standarstandar yang ada dalam SPPIA. Bagi bank-bank di Indonesia yang berskala internasional (mempunyai cabang di luar negeri), standar yang harus diacu untuk pelaksanaan fungsi audit internalnya tidak hanya SPFAIB, tetapi juga harus mengacu pada standar profesi yang diakui secara internasional, yaitu SPPIA. Meskipun penerapan SPPIA sifatnya bukan mandatory bagi internal auditor yang bukan anggota IIA, namun penilaian kualitas dan kinerja internal audit masih didasarkan pada kesesuaiannya pada SPPIA. Disamping kuantitas jumlah internal auditor (ukuran besar kecilnya departemen internal audit, kualitas (kompetensi) auditor berupa pemahaman terhadap kode etik, standar, teknik dan pengetahuan yang diperlukan dalam aktivitas audit akan mempengaruhi pelaksanaan fungsi audit intern. Di antara salah satu kriteria kompetensi tersebut akan diuji melalui program sertifikasi profesi internal auditor. Hal ini ditegaskan dalam IIA (2004) interpretasi dari standar atribut 1230, yang antara lain menyebutkan bahwa untuk menunjukkan tingkat kecakapan internal auditor diwujudkan dengan melalui sertifikasi profesi yang sesuai. Sertifikasi internal auditor dapat dikategorikan dalam sertifikasi tingkat nasional dan tingkat internasional. Sertifikasi tingkat nasional antara lain Qualified Internal Auditor (QIA) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA) dan Sertifikasi Profesi Audit Intern Bank oleh Badan Sertifikasi Nasional.   Sedangkan tingkat internasional antara lain Certified Internal Auditor (CIA), Certified Information System Auditor (CISA), Certified Banking Auditor (CBA) dan Certified Fraud Examiner (CFE). Walaupun tidak bersifat mandatory, beberapa perusahaan menyediakan anggaran biaya untuk melakukan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi staf di departemen internal audit sehingga diharapkan pelaksanaan fungsi audit intern dapat lebih efektif. Sebagai suatu profesi, internal audit juga mempunyai organisasi profesional. Organisasi profesional adalah suatu organisasi non-profit untuk suatu profesi tertentu yang bertujuan melindungi individu secara profesional maupun kepentingan publik. Organisasi profesional dapat memelihara atau mendorong anggotanya untuk melakukan praktik sesuai dengan standar. Saat ini organisasi profesional internal audit di tingkat internasional adalah The Institute of Internal Auditor (IIA), sedangkan untuk tingkat nasional ada beberapa organisasi profesi antara lain Asosiasi Auditor Internal (AAI), Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI), Ikatan Auditor Perbankan Indonesia (IAPI). Penelitian berupa studi empiris mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan SPPIA masih terbatas. Pada umumnya penelitian yang ada berupa studi kasus pelaksanaan fungsi audit intern dalam satu perusahaan, sedangkan penelitian dengan studi empiris yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit intern bank di Indonesia dengan SPPIA belum pernah dilakukan. Penelitian berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit intern bank dengan SPPIA pernah dilakukan oleh James G. Johnston pada tahun 1982 yang meneliti mengenai kesesuaian penerapan internal audit bank pada bank-bank di Amerika  Serikat terhadap penerapan standar profesi internal auditor yang dikeluarkan tahun 1978 dan hubungannya dengan atribut bank. Dalam contoh kasus konkrit London and General Bank yang dikutip dari buku Cases and Materials in Company Law karangan L.S Sealy (No. 2), (1885, 2 B. 673), seorang auditor diminta untuk membayar kepada Official Receiver of the London and General Bank, yang perkaranya sedang diputuskan, sejumlah dividen tertentu yang dibayarkan atas dasar tidak dinyatakannya cadangan piutang tak tertagih dengan benar dalam neraca yang telah disertifikasi oleh auditor. Jika saja cadangan tersebut telah dibuat dengan benar, dividen yang dibayarkan tidak akan pernah dinyatakan. Dalam menyanggah sidang pengadilan dan pembelaan bahwa auditor tidak dapat dipersalahkan terhadap salah satu dari dividen tersebut, sidang banding menyatakan : Seorang auditor … tidak terikat untuk melakukan lebih dari melaksanakan perhatian dan keahlian yang wajar dalam memberikan pertanyaan – pertanyaan dan investigasi. Ia bukan seorang penjamin … Begitu yang saya tangkap dari tugas seorang auditor : ia harus jujur – bahwa ia harus tidak memberikan pernyataan atas apa yang ia anggap tidak benar, serta ia harus bertindak hati – hati dan dengan keahlian yang wajar sebelum ia yakin bahwa apa yang ia nyatakan adalah benar. Selama bertahun – tahun auditor internal telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari transaksi – transaksi yang mencurigakan di dalam catatan – catatan keuangan. Hal ini berubah dengan perubahan ke arah audit   operasional. Keinginan untuk menunjukkan sisi konstruktif dari audit internal mengakibatkan kurang diberikannya perhatian pada kecurangan. Akhirnya gunung berapi bisnis pun meletus. Dalam aliran laharnya yang menghanguskan sejumlah perusahaan terdapat kecurangan – kecurangan besar seperti Equity Funding and National Student Marketing. Kewajiban para eksekutif perusahaan, anggota dewan, dan auditor eksternal menjadi semakin berat. perhatian pun mulai mengarah ke auditor internal – yang disebut-sebut sebagai “mata dan telinga dari manajemen.” Tanggung jawab auditor internal untuk mencegah dan mendeteksi penyelewengan telah dikaji ulang. Ia harus dinyatakan secara khusus. Hal ini bersamaan dengan dikeluarkannya Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standar) pada tahun 1978. Dalam Standar 280, IIA menyatakan tanggung jawab berikut ini : Saat ini, Standar 1210.A2 (yang sekarang menjadi 1220) mencantumkan aspek Due Professional Care [Kecermatan dan Kesaksamaan Profesinal] sehubungan dengan tanggung jawab dari auditor internal dalam mendeteksi terjadinya kecurangan. Statement on Internal auditing Standards No. 3 memperluas tanggung jawab auditor internal yang berkenaan dengan kecurangan. Kesimpulan utama dari Pernyataan tersebut adalah : A. Pencegahan kecurangan Pencegahan kecurangan ini merupakan tanggung jawab manajemen. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi   kecukupan dan efektivitas langkah – langkah tindakan yang telah diambil oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut. B. Deteksi kecurangan Auditor internal sebaiknya memiliki cukup pemahaman tentang kecurangan untuk dapat mengidentifikasikan adanya indikasi bahwa kecurangan mungkin telah terjadi. Jika dideteksi adanya kelemahan signifikan dalam kontrol, pengujian tambahan yang dilakukan oleh auditor internal hendaknya meliputi pengujian yang diarahkan menuju identifikasi dari indicator – indicator kecurangan yang lain. Auditor internal tidak diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang sama dengan seseorang yang tanggung jawab utamanya adalah untuk mendeteksi dan melakukan investgasi atas kecurangan. Begitu pula prosedur – prosedur audit sendiri, meskipun telah dilaksanakan dengan kesaksamaan profesional, tidak menjamin bahwa kecurangan akan terdeteksi. C. Investigasi kecurangan. Investigasi kecurangan dapat dilakukan oleh atau melibatkan partisipasi dari auditor internal, pengacara, investigator, petugas keamanan, dan ahli – ahli yang lain dari luar maupun dari dalam organisasi. Auditor internal hendaknya menentukan fakta – fakta yang berhubungan dengan seluruh investigasi kecurangan untuk : 1. Menentukan apakah kontrol perlu diimplementasikan atau diperkuat. 2. Merancang pengujian audit untuk membantu mengungkapkan eksistensi dari kecurangan – kecurangan yang serupa di masa yang akan datang.  3. Membantu memenuhi tanggung jawab auditor internal untuk memelihara pemahaman yang cukup mengenai kecurangan. Auditor bidang keuangan biasanya berhadapan dengan angka – angka, terkadang ia berhadapan pula dengan proses – proses manajemen. Auditor internal yang berorientasi pada manajemen berhadapan secara ekstensif dengan orang lain. Untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan untuk memastikan adanya tindakan perbaikan untuk temuan – temuan audit mereka, auditor internal harus mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan kliennya. Namun demikian, auditor internal dapat terombang – ambing oleh sasaran yang saling bertentangan dan tujuan yang benar – benar saling berlawanan. Masalah ini adalah masalah yang cukup rumit : (1) Di satu sisi, untuk mendapatkan kerja sama dari klien, namun di sisi lain, harus waspada terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dan ketidakefisienan dan untuk mengungkapkannya ketika hal tersebut memang terbukti. (2) Di satu sisi, untuk mendapatkan keyakinan dari manajer operasional; namun di sisi lain, untuk mencatat adanya temuan – temuan penyimpangan di dalam sebuah laporan yang akan diberikan kepada atasan manajer tersebut. (3) Di satu sisi, digaji oleh direktur utama (CEO), namun di sisi lain, ia memberikan laporan kepada dewan komisaris akan adanya kelalaian di dalam perusahaan yang menjadi tanggung jawab penuh dari CEO tersebut.

Pengertian internal audit menurut The Institute of Internal Auditors
dalam Sawyers yang diterjemahkan oleh Desi Adhariani (2009:9) adalah :
“Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan
konusultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan
meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi
mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis
dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efetivitas
proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol, dan pengenlolaan
organisasi.”
Pengertian audit internal menurut Hery (2017:238) adalah :
“Audit internal adalah suatu fungsi penelian yang dikembangkan
secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi
kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi
perusahaan. Pemeriksaan intern melaksanakan aktivitas penelian yang
bebas dalam suatu organisasi untuk menelaah kembali kegiatan-
kegiatan dalam bidang akuntansi, keuangan dan bidang-bidang operasi
laiinya sebagai dasar pemberian pelayanannya pada manajemen.
Anthony dan Govindarajan (2011:57), menyatakan bahwa :
“Internal auditing is a staff activity intended to ensure that
information is reported accurately in accordance with prescribed
rukes, that fraud and misappropation off assert is kept to a
minimum and in some cases, to suggest ways to improving the
organization, effeciency and effectiveness.”

Menurut Teguh (1994), audit mencakup tiga ruang lingkup yaitu bidang finansial, bidang bank operation / bank performance, bidang bank management / bank policy. Mengingat dalam praktek antara ketiga jenis sasaran tadi agak sulit pemisahannya maka tata cara dan prosedur pemeriksaannya akan digabung menjadi suatu rangkaian investigasi untuk sekaligus dapat mengambil manfaat dari tiga ruang lingkup audit di atas yang satu sama lainnya akan mempunyai hubungan yang sangat erat. Di lain pihak apabila sasaran Bank Auditing ini ditinjau dari sudut kegiatan perbankan maka dapat dipisahkan juga menjadi lima ruang lingkup yaitu: 1. Audit bidang perkreditan. 2. Audit bidang jasa – jasa, dana, perdagangan luar negeri. 3. Audit bidang jasa – jasa, dana, perdagangan dalam negeri. 4. Audit bidang akuntansi. 5. Audit bidang – bidang personalia, sekretariat, perlengkapan. Teguh Pudjo Muljono (1994) juga membahas tentang Dimensi Auditor Bank di dalam bukunya ”Bank Auditing”, berikut ini adalah kutipannya :   A. Organisasi Auditor Bank Apabila dianalogikan layaknya sebuah kapal maka fungsi auditor adalah sebagai navigator yang akan menunjukkan arah kapal ke arah tujuan yang benar, sedangkan keputusan tetap ada pada nakhoda. Begitu juga di dalam dunia perbankan, auditor tidak mempunyai wewenang eksekutif untuk mengambil kebijaksanaan / keputusan yang menyangkut kegiatan bank yang bersangkutan dan wewenang untuk mengambil keputusan tetap ada pada manajemen bank yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar auditor tetap dapat melaksanakan tugasnya secara objektif dan independen, oleh karena itu ia harus bebas dari pekerjaan operasional yang rutin. Melihat adanya kekhususan tentang fungsi auditor maka kedudukan auditor dalam suatu organisasi perbankan sebaiknya merupakan suatu jalur karier yang terpisah dengan kegiatan perbangkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris yang mewakili para pemegang saham, dengan demikian tugas – tugas yang dilaksanakan oleh auditor betul – betul dapat memungkinkan untuk bertindak secara objektif dan independen seperti yang diharapkan. Sebagai konsekuensi maka para auditor tidak akan berpindah jalur ke karier sebagai banker tetapi sepanjang masa kerjanya tetap akan menjadi auditor, terkecuali kalau yang bersangkutan pindah pekerjaan. Model ini sudah tentu hanya dapat dipraktekkan pada organisasi bank yang cukup besar dan organisasinya pun telah terbina secara mantap. Keuntungan lain dari model organisasi ini, seluruh jenjang jabatan dalam bank tersebut dapat memungkinkan diperiksa oleh auditor yang bersangkutan tanpa adanya kekhawatiran kariernya akan terancam. Kedudukan auditor dalam organisasi bank yang lainnya dapat berlangsung di bawah tanggung jawab Dewan Direksi Bank yang bersangkutan. Dalam model seperti ini ruang lingkup auditor tersebut sudah tentu terbatas, karena yang bersangkutan tidak lagi dapat melakukan fungsinya secara objektif dan independen terhadap manajemen puncak (top management) bank yang bersangkutan. Dalam bentuk ini maka sasaran audit hanya akan terbatas pada tingkat jabatan di bawah Direksi atau kegiatan dari cabang – cabang bank yang ada saja. B. Tanggung Jawab Auditor Atas Tindak Kecurangan Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam organisasi auditor disini yaitu tanggung jawab auditor terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi. Pada dasarnya suatu penyimpangan adalah produk dari lemahnya sistem pengawasan yang ada. Hal tersebut sudah dimaklumi bahwa pengawasan pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Oleh karena itu terjadinya penyimpangan tersebut merupakan tanggung jawab oknum yang bersangkutan serta tanggung jawab dari manajemen yang membawahinya. Andai kata auditor bank selama menjalankan tugasnya sudah melaksanakan norma – norma Pemeriksaan / Standar Audit yang berlaku pada bank yang bersangkutan, maka auditor akan bebas dari segala sanksi. Sebaliknya apabila auditor lalai dalam melaksanakan norma – norma Pemeriksaan / Standar Audit yang berlaku dan terjadi suatu penyimpangan yang menimbulkan kerugian bagi bank yang   bersangkutan, maka sudah sepantasnyalah apabila auditor juga harus mendapatkan sanksi atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas tersebut. C. Kualifikasi Auditor Bank Melihat betapa beratnya tugas seorang auditor baik ditinjau secara moril maupun materiil, maka sebaiknya untuk menjabat sebagai Auditor bank perlu dituntut suatu kualifikasi yang tinggi, baik mengenai kecakapan teknisnya maupun moralitasnya. Secara konkrit auditor dituntut harus mempunyai pengetahuan yang lengkap dan up to date mengenai Banking Operation yang berlaku. Ia juga dituntut pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan hukum, begitu pula pengetahuan tentang ekonomi moneter dan pengetahuan manajemen serta pengetahuan – pengetahuan teknis lainnya yang erat hubungannya dengan kegiatan perbankan. Sedangkan syarat – syarat moralitas yang diperlukan auditor harus mempunyai dedikasi dan loyalitas pada profesinya yang cukup tinggi, di samping itu juga dituntut sifat – sifat kreatif, kritis, supel tetapi dapat memegang prinsip. D. Kode Etik Auditor Bank Agar kualifikasi auditor yang ada tersebut dapat terpelihara, maka perlu adanya kode etik Auditor bank. Telah kita pahami semuanya bahwa seorang Auditor bank dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari akan selalu berhubungan dengan individu maupun kelompok individu, serta dihadapkan pula dengan berbagai permasalahan yang cukup rumit baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat non teknis. Hal – hal yang bersifat teknis mungkin akan   mudah dipecahkan bila mendasarkan diri pada panduan audit (Audit Manual) yang telah ada. Lain halnya dengan masalah – masalah yang non teknis yang sulit untuk digeneralisasikan, karena menyangkut masalah – masalah yang bertalian dengan sikap mental, emosi, faktor – faktor psikologis, moral, karakter dan lain – lain yang satu sama lainnya akan mengalami perubahan – perubahan pada setiap situasi dan kondisi yang berbeda. Faktor – faktor non teknis disini ternyata pada situasi dan kondisi tertentu akan dapat mempengaruhi hasil kerja dari Auditor bank tersebut. Oleh karena itu untuk menjaga keserasian dan kelancaran tugas di satu pihak dan dalam menjaga kualitas kerjanya di lain pihak, dipandang perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur sikap mental dan moral Auditor Bank selama menjalankan tugasnya guna mempertahankan standar yang tinggi mengenai kecakapan teknisnya, moralitasnya dan integritasnya. Auditor bank pelu dituntut melaksanakan kode etik yang cukup berat karena beberapa alasan berikut : 1. Bank beroperasi atas asas kepercayaan. Kepercayaan atas dana yang dititipkan kepada bank. Kepercayaan data – data keuangan milik masyarakat yang dikelola oleh bank yang bersangkutan dan lain – lain. Begitu pula kepercayaan dari bank kepada para nasabah yang memperoleh kredit dan seterusnya. Untuk memelihara tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi pelu juga dituntut karakter yang tinggi dari para pengelola bank termasuk para Auditor bank.  2. Adanya ketentuan perundang – undangan yang mengatur mengenai rahasia perbankan untuk melindungi para nasabah bank seperti pada butir pertama di atas. 3. Sebagai suatu pernyataan / jaminan kepada para pemakai laporan Auditor bank bahwa profesi tersebut akan memberikan perlindungan atas berbagai kepentingan. Kode etik ini merupakan pernyataan para profesional sebagai imbalan atas kepercayaan para pemakai laporan kepada Auditor bank dimana yang bersangkutan akan menerima dengan sadar kewajibannya untuk bertindak menggunakan cara – cara yang akan memberikan manfaat

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1994), pada awalnya maksud dan tujuan audit yaitu untuk mengetahui kekayaan yang diinvestasikan oleh para pemilik modal apakah mengalami perkembangan atau kemunduran. Dengan semakin besar dan semakin kompleknya suatu kegiatan bank, maka konsepsi dari audit itu sendiri juga mengalami perkembangan, sehingga maksud dan tujuan yang akan dicapainya juga mengalami perkembangan pula. Tujuan audit yang pokok adalah untuk memberikan jasa kepada manajemen yang bersifat protektif dan konstruktif. Sifat protektif daripada kegiatan audit dapat berupa antara lain : 1. Pengamanan atas harta kekayaan bank, dalam pengertian di sini tentu termasuk pula pengamanan atas aset / aktiva / harta bank itu sendiri, atas pendapatan bank dalam segala bentuk yang seharusnya diterima dalam   jumlah dan waktu yang semestinya. Biaya – biaya upah yang dibayarkan apakah telah sesuai juga dalam jumlah dan waktu yang semestinya, juga apakah hutang – hutang telah ditetapkan dalam jumlah dan waktu yang semestinya pula. Unsur waktu ketepatannya sangat penting karena bank sebagai pedagang uang, dengan terlambatnya suatu pendapatan bank akan rugi bunga selama jangka waktu tersebut dikalikan dengan nominalnya. Jadi sifat pengamanan di sini yaitu berupa kegiatan pencegahan (preventive) dalam mengamankan harta kekayaan bank yang bersangkutan. 2. Penjagaan harta kekayaan lebih bersifat aktif oleh karena itu lebih cocok dikatakan sebagai upaya penjagaan harta kekayaan dalam bentuk represif. 3. Dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan, baik dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Perlu kiranya diperhatikan disini bahwa pengertian penyimpangan tidak selalu berupa penyimpangan dan ada unsur – unsur kriminalitasnya (unsur pidananya), misalnya target yang ditetapkan dalam anggaran tidak dapat dicapai, kalau di bawah batas toleransi terendah (lower tolerance limit) tentu akan berupa penyimpangan yang kurang baik (unfavorable). 4. Bentuk lain dari sifat protektif ini yaitu menjaga kebenaran dan ketepatan data administrasi / management information system. Data administrasi yang benar dan tepat mempunyai arti yang sangat penting bagi bank, mengingat semua kegiatan perbankan berupa kegiatan administrasi (clerical works) sedangkan kegiatan yang berupa fisik sangat kecil. Di samping itu data   administrasi yang tepat dan benar ini tentu akan merupakan umpan balik yang sangat berharga dalam penjagaan dan pengamanan harta kekayaan bank. 5. Menilai apakah pengendalian internal (internal control) yang diterapkan dalam bank yang bersangkutan telah memadai atau tidak. Apabila diperhatikan lebih lanjut dari sifat audit yang berupa protektif ini ada 2 (dua) aspek yang tersangkut di dalamnya, yaitu usaha – usaha protektif dalam bentuk fisik. Memang idealnya auditor bank langsung menangani 2 (dua) aspek tersebut, namun apabila bank yang bersangkutan telah memiliki satuan satuan pengamanan yang memadai, maka fungsi pengamanan auditor dapat diarahkan ke bidang administratif (clerical works) saja. Tetapi walaupun demikian antara auditor dan satuan pengaman tersebut harus terdapat koordinasi dan program kerja yang seirama, serta adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas di antara kedua – duanya. Sifat dari tujuan bank auditing yang lain yaitu dalam bentuk penyampaian jasa – jasa yang konstruktif kepada manajemen, antara lain berupa : 1. Penyampaian umpan balik untuk usaha perbaikan (corective action) atas penyimpangan – penyimpangan yang ditemukan selama pelaksanaan audit tersebut. Tujuan pemeriksaan ini erat kaitannya dengan penjagaan dan pengamanan harta bank, agar jangan sampai dirugikan. 2. Mendorong dicapainya target yang telah ditetapkan, hal ini dapat terlaksana karena dalam audit (operational audit / management audit) pihak bank auditor akan memeriksa / membuat evaluasi atas berbagai kegiatan manajemen bank yang bersangkutan antara lain Bank Environment Analysis   maupun Variance Analysis. Dari hasil evaluasi di sini akan diperoleh informasi apakah terdapat unfavorable variance dalam pelaksanaan anggaran bank yang bersangkutan? Kalau memang terdapat, auditor akan dapat memperingatkan manajemen bank yang bersangkutan untuk memacu usahanya / meningkatkan efisiensi usahanya untuk menghilangkan unfavorable variance yang ada tersebut. 3. Dari hasil auditnya juga akan diketahui strenghtness, opportunities, weaknesses, dan threats (titik – titik kekuatan, kesempatan, kelemahan, dan ancaman yang ada). Dari data / informasi inilah auditor yang bersangkutan dapat membuat rekomendasi kepada manajemen bank bagaimana untuk mempertahankan kekuatan – kekuatan yang telah dimiliki dari para pesaingnya. Rekomendasi untuk memanfaatkan opportunities / peluang – peluang usaha yang terbuka bagi bank yang bersangkutan dan rekomendasi untuk menyelesaikan / mengatasi berbagai kelemahan yang ditemukan agar jangan sampai menimbulkan kerugian – kerugian bagi bank, serta rekomendasi untuk menghindarkan ancaraman – ancaman yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian pula bagi bank. 4. Dari berbagai saran tersebut tentunya akan memberikan dampak positif yaitu untuk meningkatkan profitability dan efektivitas / efisiensi usaha bank yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan / audit tersebut tidaklah semata – mata ditujukan untuk mencari kesalahan seseorang / manajemen saja, tetapi mempunyai jangkauan yang lebih luas yaitu dalam bentuk penyampaian jasa –   jasa protektif dan konstruktif. Kesimpulan lain yang dapat diambil yaitu bahwa audit merupakan kegiatan yang diperlukan secar terus menerus walaupun dalam bank tersebut tidak terdapat penyimpangan – penyimpangan, tetapi audit tetap diperlukan untuk penyampaian jasa – jasa konstruktif dan protektif kepada manajemen bank

Di dalam perusahaan akuntan termasuk staf tetapi dalam fungsinya ia tidak memiliki wewenang operasi atau pertanggung jawaban. Ia menghimpun semua informasi yang diterimanya dari bagian – bagian lain di dalam organisasi. Ia mencatat, membuat ikhtisar – ikhtisar, dan menganalisa data tersebut, lalu melaporkan hasil analisanya kepada pegawai manajemen yang berkepentingan. Dalam menjalankan tugasnya itu, akuntan memperbandingkan hasil – hasil operasi yang dilaporkan oleh pegawai bagian yang berlainan itu dan mengecek persesuaiannya pada titik pengendalian tertentu. Ia meneliti dan melaporkan pos – pos tertentu yang memerlukan perhatian manajemen, akan tetapi ia tidak dapat memberikan perintah kepada pegawai pelaksana atau memaksakan diri melakukan pengendalian secara pribadi. Pencatatan akunting harus mengikuti struktur organisasi perusahaan. Pemeliharaan atas barang perusahaan harus ditetapkan terpisah dari akunting, dan wewenangnya harus pula dipisahkan. Pertanggung jawaban dari berbagai pegawai harus sering dipertanyakan atau diingatkan, sehingga gambaran akunting dapat mengukur kelengkapan pertanggung jawaban tersebut. Hal ini akan menciptakan jalan ke arah pengendalian, tetapi bukan merupakan pengendalian itu sendiri. Perlu digaris bawahi, bahwa pengendalian hanya dapat diuji oleh manusia, bukan  berdasarkan gambaran yang diberikan akunting perusahaan. Namun demikian, anggota manajemen yang bertanggung jawab untuk menguji pengendalian, akan sangat dibantu oleh kelayakan pencatatan dan laporan akunting. Kemungkinan pengendalian tersebut dapat dijelaskan dan ditunjukkan oleh akuntan kepada manajemen, bahkan dengan cara “mendesak” manajemen supaya memanfaatkannya. Untuk menjaga agar pencatatan selalu jelas dan efektif, maka akuntan harus dapat memahami aktivitas – aktivitas fisik perusahaan, sifat dan pemanfaatan semua barang perusahaan. Ia harus mengerti hasil – hasil produksinya, kegunaannya, dan saluran distribusinya. Ia harus menggunakan akal sehatnya dalam menciptakan pencatatan dan laporan akunting dan harus menguji kegunaan bagi perusahaan dengan jalan membandingkannya terhadap biaya. Akuntan harus memiliki suatu tingkat kebebasan yang cukup besar dalam mengelola pencatatan, sehingga catatan – catatan tersebut akan benar – benar menggambarkan fakta – fakta tentang hidup perusahaan. Pencatatan tersebut harus menunjang tujuan manajemen, akan tetapi tidak boleh dimanipulasi hanya untuk mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan oleh manajemen saja. Akuntan tidaklah dapat menciptakan suatu situasi, atau merubah suatu suatu situasi tertentu sesuai dengan keinginannya; ia hanya berusaha melaporkan situasi tersebut secermat mungkin. Seringkali terdapat suatu kecenderungan pada manajemen untuk tidak menyukai atau menaruh prasangka kepada orang yang menyusun suatu laporan dalam keadaan perusahaan tidak menguntungkan. Bila demikian halnya, maka akan terdapat kemungkinan timbulnya usaha untuk merubah laporan tersebut agar menyajikan gambaran yang lebih baik dan tidak memusatkan perhatian untuk memperbaiki situasi yang tidak menguntungkan itu sendiri. Prosedur – prosedur yang berhubungan dengan akunting sering dapat menciptakan cara untuk menguji berjalannya suatu pengendalian. Berbagai persetujuan, tanda tangan berganda atas cek dan dokumen penting lainnya, merusak dokumen – dokumen pelengkap untuk menghidarkan terjadinya dua kali pembayaran, pemberian nomor urut terlebih dahulu atas formulir – formulir adlaah merupakan alat penguji pengendalian

Kerugian yang menimpa banyak perusahaan di Amerika Serikat akibat ketidak jujuran pegawainya diperkirakan terus meningkat sampai mencapat jutaan dolar dalam setahun. Memang tidak mungkin mengestimasi kerugian mereka dari tahun ke tahun akibat kecerobohan dan kurang baiknya pemanfaatan waktu, akan tetapi banyak indikasi menunjukkan bahwa jumlahnya sangatlah mengejutkan. Berkenaan dengan prinsip pengendalian internal dalam akunting dan dalam pengendalian manajemen lainnya maka kerugian – kerugian tersebut kiranya dapat dihentikan. Ketidak jujuran pegawai yang tidak kentara sangat merugikan perusahaan, lebih merugikan daripada pegawai yang curang akan tetapi tertangkap   dan bahkan dihukum. Apabila pegawai yang melakukan kecurangan tidak segera dideteksi, ia akan cenderung melakukan kecurangan – kecurangan lainnya, dan dapat mengakibatkan melemahnya karakter / moral di antara para pegawai. Manajemen perusahaan harus memiliki tanggung jawab yang serius atas para pegawainya, agar mereka tetap bersikap jujur, yaitu dengan menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal sebagaimana seharusnya. Auditor internal mungkin tidak sepenuhnya memahami sistem operasi, dan kalaupun mereka memahami, mereka mungkin tidak bisa menilainya secara objektif. Tetapi auditor internal dididik untuk bisa mengevaluasi sistem kontrol secara objektif. Hal ini masih bisa dipahami dan diperiksa auditor internal. Pengetahuan ini merupakan “pintu masuk” bagi auditor internal. Metode tersebut merupakan bagian dari sistem operasi yang bersifat teknis dan mungkin berada di luar pemeriksaan audit. Tetapi auditor internal yang profesional akan menghadapi hanya sedikit kesulitan dalam mengevaluasi sistem kontrol produksi yang dirancang untuk melihat apakah produksi mencapai tujuannya. Lebih lanjut, jika klien memandang mereka sebagai wakil manajemen tingkat tinggi – seseorang yang mengetahui apa yang diperhatikan dan dikhawatirkan, seseorang yang memahami kebijakan umum dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak, seseorang yang memiliki pengalaman dalam memeriksa kontrol atas beberapa kegiatan operasi lainnya di perusahaan, seseorang yang mungkin bisa berbagi pemahaman mengenai kontrol internal, seseorang yang mungkin bisa memberi tahu celah kelemahan dan tidak melakukan inspeksi mendadak yang tidak disukai – maka klien akan mulai   menghargai auditor interal sebagai rekan kerja dan bukan polisi, konsultan bisnis yang konstruktif dan bukan sebuah ancaman, evaluator yang berorientasi manajemen dan bukan seorang pencari kesalahan

Pengendalian intern dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat dihindari. Dalam pengendalian aktivitas perusahaan yang telah dilakukan oleh suatu unit usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat dibandingkan dengan apa yang telah dihasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah  pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerjaan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus diarahkan untuk menjamin adanya koordinasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengendalian berarti mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengendalian intern menekankan tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian intern tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

Prinsip umum pengendalian internal harus senantiasa digunakan sebagai dasar dalam membuat rancangan prosedur – prosedur akunting dalam menjalankan perusahaan. Suatu sistem pengendalian intern yang kuat dapat disusun apabila perusahaan sudah cukup besar. Apabila dalam suatu perusahaan hanya mimiliki sedikit pegawai dengan kualiatas yang cukup, maka pengendalian internalnya akan menjadi lemah, sehingga manajemen perlu memberikan lebih banyak perhatian yang bersifat langsung. Hal – hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut : 1. Struktur Organisasi. Struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa, sehingga pegawai dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya dan sekalian dapat pula meningkatkan pengendalian internal melalui suatu pembagian kerja yang selaras menurut divisi – divisi yang ada dalam perusahaan. Tidak baik jika hanya satu orang pegawai saja dibebani tugas yang lengkap atas setiap transaksi perusahaan ataupun lingkaran operasi perusahaan. Sedikitnya harus ada dua orang pegawai yang dilibatkan di dalamnya, sehingga pada titik  pengecekan tertentu pekerjaan mereka dapat diperiksa. Contoh mengenai hal ini yaitu mengenai perkiraan pengendalian dan buku tambahan. Apabila terjadi suatu kesalahan yang tidak disengaja, maka ketidak – sesuaian pada titik pengecekan akan mengundang perhatian atas kesalahan tersebut, sehingga penyebabnya dapat ditemukan lalu diperbaiki. Apabila seorang pegawai melakukan suatu kecurangan, ketidak – sesuaian pada titik pengecekan akan mengarah kepada pembuktian kecurangan itu. Dan apabila sampai dapat terjadi persekongkolan antara beberapa orang pegawai dengan tujuan yang kurang baik, sedangkan tindak – tanduknya itu tidak dapat diperiksa melalui prosedur yang telah ditetapkan, maka sistem perusahaan yang bersangkutan perlu diperbaiki kembali. Beberapa cara pengendalian manajemen misalnya internal auditing, akan dapat menjalankan tugasnya untuk melakukan penilaian kembali sistem pengendalian internal guna menetapkan apakah sistem ini sesuai dengan rancangan dan berfungsi menurut rencananya. 2. Pemeliharaan pertanggung jawaban. Pemeliharaan atas pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban yang berjalan harus dipisahkan dari akunting untuk pertanggung jawaban tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menerima uang kontan dari langganan sebagai pembayaran hutangnya tidak boleh membukukannya sendiri ke dalam perkiraan – perkiraan buku besar piutang. Bila pegawai tersebut seorang yang dibayar menurut sistem penggajian insentif, maka ia   jangan dijadikan satu – satunya pegawai yang melaporkan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang telah diselesaikannya. 3. Peralatan mekanik. Peralatan mekanik harus diadakan menurut rencana dan setiap formulir harus dirancang demikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan guna menjaga kekayaan perusahaan semaksimal mungkin. Misalnya, register kas sangat membantu dalam menjaga uang tunai. Mesin – mesin pembukuan dapat membantu terjaminnya kebenaran pencatatan, dan mesin hitung mekanik serta mesin sejenis lainnya dapat diandalkan kebenaran data kuantitatif yang diberikannya. Ruangan kasir yang tersendiri dan diberi ruji besi serta ruang penyimpanan uang yang terkunci dapat mencegah pencurian. Setiap formulir harus dirancang demikian rupa, sehingga kelengkapannya dapat menciptakan pengecekan secara otomatis atas data yang disajikan. Formulir yang sudah bernomor urut (prenumbered forms), blanko pengecekan, order pembelian, dan formulir tertentu lainnya juga merupakan alat pengendalian dan memungkinkan menetapkan tanggung jawab setiap orang yang tersangkut dalam penggunaannya. Semua formulir tersebut harus tersimpan baik sampai penggunaannya. 4. Prosedur – prosedur. Semua prosedur dalam perusahaan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengecekan atas pekerjaan seorang pegawai dalam hubungan dengan tugas pegawai lainnya. Keharusan mencantumkan dua tanda tangan di atas check dan wesel dan persetujuan berganda atas setiap  transaksi penting sangat membantu pula dalam menciptakan pengendalian intern suatu perusahaan. Bukti – bukti pelengkap harus diberi tanda atau diperforasi untuk mencegah penggunaan berulang kali suatu dokumen tersebut untuk maksud – maksud yang tidak jujur misalnya dalam hal pembayaran uang atau pengiriman barang. Lakukanlah invetarisasi berkala atas semua barang dagangan, perlengkapan, peralatan, dan barang perusahaan lainnya untuk mengecek kebenaran pertanggungan jawab pegawai yang bersangkutan, atau untuk keperluan lainnya. Atur agar setiap pegawai mengambil kesempatan untuk cuti tahunan dan selama pegawai bersangkutan menjalani cutinya, serahkan fungsinya kepada orang lain, yang juga akan mengecek pekerjaan rekannya yang sedang cuti itu. Hindarkan penyimpangan – penyimpangan dari rutin pekerjaan yang telah berjalan tanpa melakukan penilaian atau pengaruhnya terhadap pengendalian internal. 5. Pemahaman atas sistem. Cara bekerjanya prosedur – prosedur yang telah dirancang harus dijelaskan kepada pegawai yang tersangkut di dalamnya sampai diperoleh keyakinan bahwa mereka memahami benar prosedur – prosedur tersebut. Setiap pegawai harus mengerti tugasnya, wewenangnya, dan pertanggung jawabannya menurut prosedur – prosedur yang telah ditentukan. Tahunya pegawai bahwa di dalam perusahaan ada pengendalian intern, dan bahwa manajemen sangat memperhatikan agar semua kebijaksanaan dan prosedur 34 dituruni sebagaimana mestinya, akan membantu dalam menacegah terjadinya kecerobohan atau kelalaian dan ketidakjujuran halangan mereka. 6. Pegawai yang cakap. Pegawai yang mempunyai kualitas bekerja yang baik, cukup terlatih, dan berpengalaman harus ditempatkan pada posisi yang berhubungan erat dengan pengendalian intern. Masing – masing posisi memerlukan keahlian yang berlainan serta tingkat – tingkat kemampuan. Setiap kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar sistem pengendalian intern perusahaan dapat berjalan efektif. 7. Penilaian kembali dan penaksiran. Pengendalian yang dirancang dengan sangat berhati – hati pun perlu dinilai kembali secara berkala dan harus dilakukan penaksiran atasnya agara diperoleh keyakinan bahwa pengendalian tersebut berjalan sesuai rencana dan berfungsi dnegan baik. Hal ini merupakan fungsi manajemen yang terus – menerus, dan di dalam perusahaan besar pertanggungjawawaban ini biasanya sering didelegasikan kepada internal auditor

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan manajemen resiko antara lain (Mok et al., 1996) berguna untuk mengambil keputusan dalam menangani masalah-masalah yang rumit seperti hal – hal berikut : a. Memudahkan estimasi biaya. b. Memberikan pendapat dan intuisi dalam pembuatan keputusan yang dihasilkan dalam cara yang benar. c. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi resiko dan ketidakpastian dalam keadaan yang nyata.  d. Memungkinkan bagi para pembuat keputusan untuk memutuskan berapa banyak informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah. e. Meningkatkan pendekatan sistematis dan logika untuk membuat keputusan. f. Menyediakan pedoman untuk membantu perumusan masalah. g. Memungkinkan analisa yang cermat dari pilihan-pilihan alternatif. Menurut Darmawi, (2005, p. 11) Manfaat manajemen risiko yang diberikan terhadap perusahaan dapat dibagi dalam 5 (lima) kategori utama yaitu : a. Manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. b. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba. c. Manajemen risiko dapat memberikan laba secara tidak langsung. d. Adanya ketenangan pikiran bagi manajer yang disebabkan oleh adanya perlindungan terhadap risiko murni, merupakan harta non material bagi perusahaan itu. e. Manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko murni, dan karena kreditur pelanggan dan pemasok lebih menyukai perusahaan yang dilindungi maka secara tidak langsung menolong meningkatkan public image. Manfaat manajemen risiko dalam perusahaan sangat jelas, maka secara implisit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang akan dicapai manajemen risiko antara lain sebagai berikut ini (Darmawi, 2005, p. 13). a. Survival b. Kedamaian pikiran c. Memperkecil biaya  d. Menstabilkan pendapatan perusahaan e. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan f. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan g. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

Sesuai Standar Internasional untuk Praktik Profesional Audit Internal (“Standar”), lingkup aktivitas audit internal di antaranya adalah Tata Kelola (governance). Pada Standar 2110 yang mengatur tentang Tata Kelola disebutkan bahwa aktivitas audit internal harus menilai dan membuat rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam rangka pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut: a) Mempromosikan etika dan nilai-nilai yang pantas di dalam organisasi. b) Memastikan manajemen dan akuntabilitas kinerja yang efektif. c) Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area yang terkait di dalam organisasi. d) Mengkoordinasikan kegiatan Dewan serta mengkomunikasikan informasi di antara mereka, auditor eksternal dan internal, dan manajemen. 20 Selanjutnya IIA memberikan panduan lebih rinci sebagai berikut: 1. Peran audit internal sebagaimana tercantum dalam Definisi Internal Audit meliputi pula tanggung jawab untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses tata kelola sebagai bagian dari fungsi pemastian (assurance). 2. Istilah tata kelola memiliki beragam definisi tergantung pada berbagai keadaan lingkungan, struktural, dan budaya, serta kerangka hukum. Standar mendefinisikan Tata Kelola sebagai: “Kombinasi proses dan struktur yang diterapkan oleh Dewan untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, dan memantau kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.” CAE dapat menggunakan definisi yang berbeda untuk tujuan audit apabila organisasi telah mengadopsi kerangka atau model tata kelola yang berbeda. 3. Secara global, terdapat berbagai model tata kelola yang telah diterbitkan oleh organisasi lain serta badan regulator tertentu. Sebagai contoh, Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendefinisikan tata kelola sebagai: “… satu set hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan menyediakan struktur bagi penetapan tujuan perusahaan dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan-tujuan serta pemantauan kinerjanya.” The Australian Securities Exchange Corporate Governance Council mendefinisikan tata kelola sebagai: “. … sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikelola. Ini mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan”. Dalam banyak kasus, ada indikasi bahwa tata kelola adalah 21 sebuah proses atau sistem, dan tidak bersifat statis. Apa yang membedakan pendekatan dalam Standar adalah penekanan khusus di Dewan dan kegiatan tata kelola mereka. 4. Kerangka kerja dan prasyarat bagi tata kelola dapat bervariasi antara organisasi satu dengan yang lain tergantung jenis organisasi dan regulasi terkait. Contohnya perusahaan publik, organisasi nirlaba, asosiasi, pemerintahan, lembaga akademik, perusahaan swasta, komisi, dan bursa efek akan dapat memiliki tata kelola yang berbeda-beda. 5. Demikian pula, desain organisasi dan praktik prinsip-prinsip tata kelola yang efektif juga dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas, ukuran, dan siklus kematangan hidup organisasi, struktur pemangku kepentingan, persyaratan hukum dan budaya, dan lain-lain. 6. Sebagai konsekuensi dari desain dan struktur tata kelola yang bervariasi tersebut, CAE harus bekerja dengan Dewan dan manajemen eksekutif, untuk menentukan bagaimana tata kelola harus didefinisikan untuk tujuan audit. 7. Audit internal merupakan bagian integral dari kerangka tata kelola organisasi. Posisi mereka yang unik dalam organisasi memungkinkan auditor internal untuk mengamati dan menilai secara formal struktur tata kelola, desain, serta efektivitas operasionalnya, dengan tetap independen. 8. Hubungan antara tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal harus dipertimbangkan. Masalah tersebut dibahas dalam PA 2110 – 2. Sedangkan PA 2110-3 membahas penilaian tata kelola

Menurut Boynton (2005) di dalam bukunya “Modern Auditing”, Audit Internal telah berevolusi menjadi aktifitas profesional tinggi yang membentang sampai penaksiran terhadap efisiensi dan efektifitas di seluruh fase dari operasi perusahaan, baik finansial dan nonfinansial. Auditor internal memiliki tanggungjawab utama untuk menemukan fraud keuangan pada WorldCom. Kini, banyak perusahaan mempunyai depertemen audit internal, direksi/manajer dari fungsi audit internal mungkin mempunyai status sebagai manajemen senior, dan audit internal mempunyai tanggungjawab pelaporan secara langsung kepada dewan direksi atau komite auditnya. Bagian dari Foreign Corrupt Practices Act (Keputusan untuk Praktik Korupsi Luar Negeri) tahun 1977 menambahkan perhatian pada audit internal. Keputusan ini menghendaki perusahaan – perusahaan untuk memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Subyek perusahaan pada keputusan ini disadari secara cepat bahwa fungsi audit internal yang diperluas menghasilkan jaminan terbaik dari kepatuhan. Oleh karena itu, anggaran untuk audit internal sangatlah besar, disamping itu ukuran dan kualitas dari departemen audit internal terus bertambah secara signifikan. Perkembangan dan pentingnya audit internal untuk suatu perusahaan dibarengi dengan bertambahnya pengakuan profesional bagi auditor internal. Institute of Internal Auditors (IIA) dibentuk pada tahun 1941, dan anggotanya sekarang kira – kira mencapai 70.000 auditor internal di 120 negara. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya IIA menyelenggarakan pengujian sertifikasi bagi auditor internal. Pengujian itu memerlukan waktu selama dua hari dan terdiri dari empat bagian : 1. Peran dari auditor internal dalam tata kelola (governance), risiko (risk), dan pengendalian (control) 2. Pengadaan sebuah perjanjian penugasan (engagement) audit internal 3. Analisis bisnis dan teknologi informasi 4. Kemampuan manajemen bisnis   Untuk menjadi seorang auditor internal bersertifikasi (CIA), individu tersebut harus lulus dari ujian dan memiliki pengalaman kerja minimum selama dua tahun sebagai auditor internal atau setaranya. Kriteria untuk pengalaman audit internal termasuk pengalaman di akuntansi publik. Untuk mendapatkan sertifikat CIA, seorang individu harus mengikuti standar praktik dan kode etik dari IIA serta memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang berkelanjutan. CIA tidak perlu diizinkan oleh badan pemerintah

Inspektorat jenderal adalah unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan kementeriannya. Inspektorat jenderal dipimpin oleh seorang inspektur jenderal. Tugas dan fungsi itjen bervariasi antar kementerian. Namun pada umumnya, inspektorat jenderal menyelenggarakan fungsi pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan kinerja; pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan pemeriksaan; serta pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap semua pelaksanaan tugas unsur kementerian agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan kebijakan menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat rutin maupun tugas pembangunan. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi Pengawasan terhadap 16 pelaksanaan urusan pemerintah di daerah provinsi; dan Pelaksanaan pembinaan atas peneyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perencanaan program pengawasan; 2. Pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; 3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan manfaat penerapan Good Government Governance antara lain meliputi: 1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan Good Government Governance pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan biro akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintahan dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan daerah. Setiap personil pemerintahan yang menyumbangkan seluruh kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan.   2. Meningkatkan kepercayaan publik Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Government Governance akan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Publik dalam hal ini dapat berupa mitra pemerintah, baik sebagai investor, pemasok, pelanggan, kreditor, maupun masyarakat umum. Bagi investor dan kreditor penerapan Good Government Governance bagi mitranya adalah suatu hal yang mutlak untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelepasan dana investasi maupun kreditnya. Dengan menerapkan prinsip Good Government Governance, maka baik investor maupun kreditor akan merasa lebih aman karena pemerintah dijalankan dengan prinsip yang mengutamakan kepntingan semua pihak, dan bukan pihak tertentu saja. Sejalan dengan iklim globalisasi yang kita rasakan saat ini, dimana daerah wajib mampu berintegrasi dan bersaing dalam skala internasional tidak dapat dihindari lagi, yang berarti bahwa aspek Good Government Governance menjadi salah satu prasayarat mutlak layak operasi dan mutlak layak investasi bagi kalangan investor baik domestic maupun manca negara. 3. Menjaga kelangsungan pemerintah daerah Dengan menjalankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dapat dikontrol, dan bertanggungjawab, maka kelangsungan pemerintahan dapat dijamin. Dengan prinsip keadilan tidak ada pihak yang istimewa dan tidak diistimewakan, karena apabila pemerintahan dijalankan dengan tidak adil maka akan menimbulkan pertentangan antara pihak yang berkepentingan dengan pemerintahan sehingga dapat mengancam kewibawaan pemrintahan daerah. Prinsip transparansi akan memudahkan semua pihak yang berkepntingan terhadap pemerintah. 4. Dapat mengukur target pemerintah daerah 15 Dengan berpedoman pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas, maka target kinerja pemerintan dapat diukur dand dibandingkan bila pemerintahan tidak menerapkan prinsip yang didasarkan pada Good Government Governance

Untuk dapat menerapkan Good Government Governance perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum prinsip-prinsip dasar Good Government Governance terdiri dari lima hal, yaitu; tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. 13 Sementara Organization for Economic Cooperation and Development dalam Amaliah (2014:15-16) menyebutkan 4 hal pokok yang menjadi prinsip dasar Good Government Governance, diantaranya adalah: 1. Keadilan (fairness) Melindungi segenap kepentingan masyarakat dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 2. Tranparansi (transparency) Meningkatkan keterbukaan (disclosure) dari kinerja pemerintah daerah secara teratur dan tepat waktu (timely basis) serta benar (accurate). 3. Dapat dikontrol (Accountability) Menciptakan system pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan (distribution and balance of power). 4. Tanggung jawab (responsibility) Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk mematuhi hukumdan ketentuan peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap kepentingan masyarakat

Menurut Amaliah (2014:14-15) Pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, diharapkan dalam menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dapat diselenggarakan dengan baik. Oleh sebab itu dalam prakteknya, konsep good governance harus ada dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (state)/pemerintah (government), swasta (private) dan masyarakat (society). Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat pasti tersumbat. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa masyarakat dapat menilai dan memilih, bahkan meminta jasa layanan yang lebih baik

Tahap pekerjaan audit internal menurut Tunggal (2012: 120) ada lima proses yaitu, sebagi berikut: a) Audit Planning dan Risk Analysis Alam tahap ini proses audit memfokuskan perencanaan bahwa apa yang seharusnya dilakukan, di mana, dan kapan dilakukan. Berdasarkan poin penting dalam tahap ini adalah menganalisis penilaian audit, mengumpulkan fakta tentang wilayah audit, analisis risiko kinerja, mengidentifikasi bukti audit, menuliskan secara detail objek yang diaudit, mengembangkan program kerja audit, menentukan jadwal serta membagi pekerjaan kepada staf. b) Preliminary survey Dalam tahap ini seorang auditor menentukan segala aspek terhadap wilayah audit yang terdiri dari program, fungsi, entitas atau yang diaudit. Poin penting dalam tahap ini yaitu: mengetahui latar belakang informasi, 11 menelusuri wilayah aktivitas, menentukan segala kemungkinan alasan dan dokumentasi, dan menggunakan hasil survey secara efektif. c) Audit Field Work Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit. d) Audit Finding dan Recommendation Audit kerja lapangan yaitu usaha yang dilakukan oleh auditor internal dalam membentuk suatu opini dan menghadirkan, serta merekomendasikan tentang wilayah audit. Dalam tahap ini terdapat dua hal utama yaitu: mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta mendesain tes audit. e) Reporting Reporting merupakan bagian yang terpenting dalam tahap proses audit internal. Banyak yang mampu menulis sebuah report, tapi tak satupun yang mampu menulisnya dengan benar. Empat poin penting dalam tahap ini: outline report, menulis draf awal, mengedit draf dan menuliskan final report. f) Follow Up Dalam tahap ini dilakukan pengoreksian terhadap kontrol yang lemah yang telah diidentifikasi oleh internal audit dan dilaporkan kepada manajemen. Ada dua hal penting pada tahap ini: kebutuhan akan follow up atau tindak lanjut dan melakukan tindak lanjut terhadap audit

Konsorsium organisasi profesi Audit Internal dalam bukunya “Standar Organisasi Profesi Audit Internal” dalam Fitriany (2015), mengemukakan fungsi audit internal, yaitu: Fungsi audit internal adalah membantu organisasi dalam memelihara engendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi, dan efektivitas pengendalian tersebut serta mendorong peningkatan pengendalian serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan  Menurut Adiati (2012) tanggung jawab audit internal, yaitu: Menelaah dan menilai kewajaran, kesesuaian, efektivitas, dan aplikasi yang teapat dari pengendalian akuntansi, keuangan, dan operasi yang lain. Menentukan sejauh mana kesesuian dengan pengendalian dan kebijakan, rencana, dan prosedur lain yang ditetapkan. Menentukan sejauh mana aktiva perusahaan dapat ditanggung jawab dan diamankan dari kehilangan dalam segala bentuk. Menentukan kendala dari keuangan manajemen yang dikembangkan dalam organisai. Menerbitkan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang menyatakan kesimpulan dan rekomendali. Audit internal digunakan untuk memelihara pengendalian intern yang efektif serta mendorong peningkatan pengendalian intern organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Aktivitas audit internal yang efektif menurut Wahyuni (2013) menyatakan bahwa aktivitas audit intern adalah sebagai berikut: Organisai audit internal yang independen dan dibawah pimpinan tertinggi, pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta memungkinkan auditor untuk memantau tindak lanjut hasil audit, staf yang mampu, yang dapat mengikuti cara berpikir manajemen dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain

Sebuah instansi maupun organisasi pada jaman yang modern dan globalisasi ini, peranan internal audit sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintahan sesuai dengan kemajuan jaman. Internal audit ini dirasa mampu dalam hal pengendalian dan dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Menurut Mulyadi (2008:29) Auditor Internal adalah: Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menentukan baik atau buruknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efesiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian berbagai organisasi. Konsorsium organisasi profesi Auditor Internal Indonesia menyatakan audit internal yang sepenuhnya mengikuri definisi yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Inc. (IIA) dalam bukunya yang berjudul Pedoman Pokok Audit Internal: Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang indenpenden dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambahan dan meningkatkan kegiatan operasi organisai. Dalam konteks internal auditing di kalangan pemerintahan di Indonesia, kiranya belumlah lengkap apabila tidak menggunakan kerangka PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam menganalisis permasalahan ini. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: Pengendalian internal merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas: (1) tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan peraturan perundang-undangan. 9 Selanjutnya, dalam pasal 1 angka 3 disebutkan juga bahwa: Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.” Untuk itu, aparat pengawas internal dibentuk dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas pengendalian intern (Pasal 47 ayat 2). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aparat pengawas intern (auditor internal pemerintah) memiliki fungsi dan tujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Lebih lanjut, sistem pengendalian internal pemerintah itu sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan. Poin penting dari pemahaman ini adalah, pengawas intern (dalam kerangka PP SPIP) secara khusus diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yang pada akhirnya mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Secara umum, pengawas intern diharapkan mampu menjadi katalis dalam pencapaian tujuan sistem pengendalian itu sendiri.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1
tentang penyajian laporan keuangan tahun 2009, menyatakan bahwa
laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan akan
melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun
operasinya selama satu periode tertentu di masa lalu. Laporan keuangan
merupakan sebuah cerminan kondisi keuangan perusahaan dengan
menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi informasi, maka
dari itu sebuah laporan dirasa penting bagi perusahaan untuk melihat
kinerja suatu perusahaan (Eindrias dan Azizah, 2017).

Klasifikasi koperasi sangat diperlukan mengingat adanya
banyak perbedaan yang ditemukan di antara sesama koperasi, baik dari
aktivitasnya, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Maka
jenis koperasi menurut UU RI No.17 Tahun 2012 pasal 82-84 tentang
perkoperasian yaitu:
1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan
di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan nonAnggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di
bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang
dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa
non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan nonAnggota.
4. Koperasi Simpan Pinjam menjalankan usaha simpan pinjam
sebagai satu-satunya usaha yang melayani Anggota.

Tolak ukur kondisi atau keadaan koperasi pada suatu periode
tertentu adalah tingkat kesehatan koperasi (Eindrias dan Azizah, 2017).
Pada Koperasi Simpan Pinjam, pengukuran tingkat kesehatan koperasi
juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan dari
Koperasi Simpan Pinjam tersebut. Penilaian tingkat kesehatan koperasi
simpan pinjam dinilai berdasarkan beberapa aspek atau beberapa
indikator yang sudah ditentukan, ada 7 aspek yang terdapat pada Perdep
N0.6 /2016.
Penilaian tingkat kesehatan koperasi berhubungan dengan
benchmarking. Benchmarking merupakan suatu proses pencarian secara
berkelanjutan untuk suatu ide dan metode baru, praktik dan proses,
serta salah satu usaha mengadaptasi fitur terbaik, kemudian
menerapkannya untuk memperoleh hasil terbaik (Nuryskha et al.,
2015).

Berdasar SAK-EMKM (2016) tujuan dari laporan keuangan adalah untuk
memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas
yang bermanfaat bagi pengguna dalam mendapatkan keputusan ekonomi bagi
siapa saja yang tidak berada didalam posisi untuk meminta laporan keuangan
khusus untuk yang memerlukan kebutuhan informasi. Pengguna ini termasuk
penyedia sumber daya untuk entitas seperti investor ataupun kreditor.
Menunjukkan kewajiban atas para manajer dalam sumber daya yang dapat
dipercayai merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang berdasarkan ED SAK-EMKM (2016) terdiri dari
tiga laporan yang berupa:
1. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan memberikan suatu data yang mencakupi aset,
liabilitas dan ekuitas di suatu entitas dalam akhir bulan laporan. Data yang
terdiri dari laporan keuangan berupa uang tunai, piutang, utang usaha,
utang bank, persediaan, aset tetap, dan terakhir ekuitas. Entitas menyajikan
akun-akun dalam laporan keuangan bilamana penyajian tersebut telah ahli
dalam posisi keuangan entitas.
2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi memberikan kinerja keuangan dalam suatu periode.
Informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi berupa pendapatan, beban
pajak dan beban keuangan. Entitas menyajikan akun-akun dalam laporan
keuangan bilamana penyajian itu telah ahli dalam posisi keuangan entitas.
3. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan wajib dibuat dalam bentuk sistematis dan bersifat
praktis. Semua akun-akun di dalam laporan keuangan bereferensi silang
pada informasi yang terkait catatan di atas laporan keuangan. Catatan atas
laporan keuangan meliputi ringkasan kebijakan akuntansi, pernyataan atas
laporan keuangan telah tersusun sesusai dengan ED SAK EMKM, dan
informasi detail dan penjelasan tambahan untuk transaksi akun tertentu
dan materi sehingga sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan
untuk memahami informasi keuangan.

Berdasar SAK-EMKM (2016) tujuan dari laporan keuangan adalah untuk
memberikan informasi tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas
yang bermanfaat bagi pengguna dalam mendapatkan keputusan ekonomi bagi
siapa saja yang tidak berada didalam posisi untuk meminta laporan keuangan
khusus untuk yang memerlukan kebutuhan informasi. Pengguna ini termasuk
penyedia sumber daya untuk entitas seperti investor ataupun kreditor.
Menunjukkan kewajiban atas para manajer dalam sumber daya yang dapat
dipercayai merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tujuan laporan keuangan.
Laporan keuangan yang berdasarkan ED SAK-EMKM (2016) terdiri dari
tiga laporan yang berupa:
1. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan memberikan suatu data yang mencakupi aset,
liabilitas dan ekuitas di suatu entitas dalam akhir bulan laporan. Data yang
terdiri dari laporan keuangan berupa uang tunai, piutang, utang usaha,
utang bank, persediaan, aset tetap, dan terakhir ekuitas. Entitas menyajikan
akun-akun dalam laporan keuangan bilamana penyajian tersebut telah ahli
dalam posisi keuangan entitas.
2. Laporan laba rugi
Laporan laba rugi memberikan kinerja keuangan dalam suatu periode.
Informasi yang terdapat dalam laporan laba rugi berupa pendapatan, beban
pajak dan beban keuangan. Entitas menyajikan akun-akun dalam laporan
keuangan bilamana penyajian itu telah ahli dalam posisi keuangan entitas.
3. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan wajib dibuat dalam bentuk sistematis dan bersifat
praktis. Semua akun-akun di dalam laporan keuangan bereferensi silang
pada informasi yang terkait catatan di atas laporan keuangan. Catatan atas
laporan keuangan meliputi ringkasan kebijakan akuntansi, pernyataan atas
laporan keuangan telah tersusun sesusai dengan ED SAK EMKM, dan
informasi detail dan penjelasan tambahan untuk transaksi akun tertentu
dan materi sehingga sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan
untuk memahami informasi keuangan.

Pendapatan ialah pendapatan yang muncul di dalam entitas mengenai
kinerja kegiatan normal, dapat ditahui dengan berbasis penyebutan contohnya
terjadinya penjualan, menerima bunga, menerima penghargaan, sewa dan royalti.
Untuk mengakui adanya pendapatan terdapat beberapa syarat yang harus di
memenuhi yaitu ketika menerima hak atas pembayaran yang telah diterima atau
pendapatan yang masih harus diterima baik dimasa sekarang maupun dimasa yang
akan datang. Entitas merekam pendapatan untuk manfaat ekonomi yang sudah
diterima atau masih harus diterima secara kotor. Entitas menghapuskan jumlah
pendapatan yang merupakan bagian dari pihak ketiga seperti pajak barang dan
jasa, pajak penjualan, dan pajak pertambahan nilai. Entitas biasanya hanya
mencatat jumlah pendapatan sebesar hasil komisi. Suatu entitas yang dapat
mengakui suatu pendapatan pada saat barang sudah terjual maupun jasa sudah
diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Jika pelanggan mengeluarkan sejumlah
uang untuk membayarkan barang atau jasa tetapi barang ataupun jasa tersebut
belum disediakan maka entitas harus mengakui pendapatan tersebut sebagai
kewajiban atau dikenal dengan pendapatan yang diterima dimuka. Namun, ketika
barang atau jasa sudah disediakan oleh entitas tetapi pelanggan belum melakukan
pembayaran, maka entitas mengakui keberadaan aset atau dikenal dengan piutang.
Beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitasaktivitas entitas normal yang meliputi contohnya upah, harga pokok penjualan dan
penyusutan. Ketika pekerja memberi layanan kepada entitas sewaktu periode
laporan, maka entitas tersebut dapat mengakui biaya imbalan kerja dari taksiran
diskon yang diperkiran akan dilunasi sebagai imbalan atas layanan. Paragraf ini
diterapkan untuk tipe-tipe tunjangan karyawan: imbalan kerja jangka pendek yaitu
imbalan yang jatuh tempo penuh 12 bulan, pesagon pemutusan kontrak kerja yaitu
keputusan entitas untuk melepaskan pekerja sebelum mencapainya usia normal
pension atau keputusan pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela yang
telah menerima tawaran dan terakhir imbalan kerja lainnya ialah imbalan yang
tidak seluruh jatuh tempo 12 bulan setelah memberikan jasanya.

Aset tidak berwujud adalah suatu aset yang tidak mempunyai struktur
bentuk dan dapat diidentifikasikan. Aset dapat diidentifikasikan jika dipisahkan
dari entitas contohnya dapat disewakan, dijual atau ditukar, ditransfer dan dapat
diidentifikasikan jika muncul dari hak kontraktual atau hukum-hukum lainnya,
terlepas dari hak apakah yang bisa dipisahkan atau ditransfer dari suatu entitas.
Jika entitas telah menyakinkan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat
ekonomi di masa yang akan datang dari aset dan biaya serta aset tersebut dapat
diukur dengan handal maka entitas dengan yakin mengakui aset tidak terwujud
secara terpisah

Aset tetap merupakan suatu aset yang diharapkan bahwa suatu perusahaan
akan dipergunakan untuk lebih dari suatu periode dan dimiliki oleh suatu
perusahaan untuk dipergunakan dalam suatu kegiatan bisnis normal. Entitas
melaksanakan kriteria pengakuan dalam menentukan pengakuan aset tetap, jika
biaya tersebut dapat diukur dengan handal serta keuntungan ekonomi dipastikan
masih mengalir ke atau dari suatu entitas maka entitas dapat mengakui beban
tersebut menjadi biaya perolehan aset. Bangunan dan tanah merupakan salah
contoh yang dapat dicatat secara dipisahkan.

Persediaan ialah suatu aset yang dijual dalam aktivitas normal maupun
dalam suatu proses yang produksinya untuk penjualan nanti ataupun dalam bentuk
perlengkapan maupun bahan yang dipergunakan di pemberian jasa atau dalam
proses produksi. Metode biaya dan ritel merupakan salah satu contoh teknik
dalam pengumpulan biaya persediaan yang dapat dipergunakan secara mudah dan
dapat digunakan jika hasil biaya mendekati dengan biaya perolehan. Biaya
peroleh dalam persediaan biasanya jika entitas mengakui persediaan ketika telah
diakuisisi.

Aset adalah kekuasaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan yang
memperoleh suatu hasil yang telah timbul dari suatu peristiwa masa lampau serta
hasil tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Baik tidak
langsung maupun langsung perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi
dimasa yang akan datang pada saat usaha tersebut sudah menerima potensi dari
suatu aset yang disediakan kontribusi untuk arus kas ke perusahaan. Arus uang
tunai semacam itu dapat muncul dari pengunaan aset ataupun pelepasan aset. Aset
keuangan adalah setiap aset dalam bentuk uang tunai, hak kontraktual untuk
menerima uang tunai atau asset keuangan lainnya dari entitas lain dan instrument
ekuitas entitas lain.
Liabilitas adalah suatu entitas liabilitas lancar yang muncul dari suatu
peristiwa masa lampau, penyelesaian yang memberikan kekuasaan kepada entitas
yang mengandungkan manfaat ekonomi. Liabilitas keuangan merupakan liabilitas
dalam bentuk kewajiban kontraktual untuk memberikan uang tunai atau aset
keuangan lain ke entitas. Contoh dari aset dan liabilitas meliputi pinjaman yang
diterima ataupun diberikan, piutang dan hutang dan berinvestasi dalam instrument
utang

Menurut Bahri (2016) bahwa siklus dalam akuntansi merupakan sebuah
prosedur di mana terjadinya transaksi sampai dapat melakukan prosedur dalam
menyusunkan laporan keuangan hingga bersedia untuk melakukan catatan pada
periode berikutnya. Tahapan dari siklus akuntansi yaitu dimulai dari bagaimana
merekam suatu transaksi-transaksi yang sudah pernah timbul, bagaimana akun
yang terekam pada jurnal dapat dimuncul dan bagaimana akun itu dinilai serta
dapat disajikan di laporan keuangan dan melakukan pencatatan transaksi
berikutnya dengan tahapan proses yang sama.
Pengertian siklus akuntansi menurut Hery (2015) merupakan bahwa
seluruh transaksi yang sudah pernah timbul di dalam suatu perusahaan harus
dianalisis terlebih dahulu dan kemudian direkam ke dalam jurnal. Transaksi yang
telah tercatat didalam jurnal akan direkam dibuku besar sesuai yang
diklasifikasikan masing-masing pada akun yang terkait. Secara lebih rinci tahapan
siklus akuntansi dapat disusun demikian:
1. Diawalnya dokumen yang mengandung transaksi dianalisis terlebih dahulu
dan data yang terkait didalam sebuah dokumen akan direkam ke dalam
jurnal.
2. Kemudian semua transaksi akuntansi yang terdapat didalam jurnal
direkam ke dalam buku besar.
3. Semua saldo akhir yang terkandung dalam akun besar “terdaftar”
(diahlikan) ke laporan neraca saldo untuk mendapat bukti kecocokan nilai
secara keseluruh akun antara akun saldo debit dengan seluruh akun saldo
kredit.
4. Analisis data penyusuaian dengan menlanjuti jurnal penyesuaian.
5. Posting entri jurnal penyesuian jurnal ke semua akun buku besar yang
terkait.
6. Menggunakan optimal (pilihan) saldo lembar kerja sebagai kertas kerja,
neraca saldo setelah penyesuian.
7. Buat entri penutupan.
8. Merekam seluruh transaksi jurnal penutupan ke dalam buku besar pada
akun yang berhubungan
9. Siapkan laporan neraca saldo setelah melakukan jurnal penutupan.
10. Buat entri jurnal pembalik setalah melakukan laporan neraca saldo.

Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2016) pengertian dari akuntansi
ialah suatu peristiwa ekonomi yang memberikan kepada pihak berkepentingan
setelah melaksanakan tiga hal kegiatan dasar yang berupa mengidentifikasi,
mencatat dan mengkomunikasi. Organisasi biasanya mengidentifikasikan suatu
peristiwa ekonomi yang mencerminkan dengan bisnisnya dan kemudian
menghasilkan catatan keuangan yang telah direkam sesuai dengan kegiatan
ekonomi tersebut. Kronologis, sistematis dan dapat diukur dengan satuan mata
merupakan sifat yang harus diterapkan pada saat melaksanakan rekaman. Pada
tahap akhir, komunikasi data yang telah dikumpul dapat dibuat dalam bentuk
laporan keuangan atau disebut juga sebagai laporan akuntansi untuk diberikan
kepada pihak yang berkepentingan.
Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association (AAA)
dalam Hasanuh (2011) merupakan suatu prosedur yang mengidentifikasi,
mengukur serta melaporkan informasi-informasi peristiwa ekonomi untuk
mendapatkan keputusan dan penilaian yang transparan dan eksplisit bagi orang
yang menggunakan informasi tersebut. Perhitungan secara periodik antara hasil
dan biaya merupakan tujuan utama dari akuntansi. Konsepsi ini adalah perintian
dari teori akuntansi dan juga menggambarkan suatu tingkatan yang dijadikan
sebagai rujukan dalam pelajari akuntansi, pengertian yang disampaikan tersebut
menurut Littleton dalam (Muhammad, 2002).
Pengertian akuntansi dapat didefinisikan berdasarkan penjelasan dari atas
bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengindentifiasikan, pengukuran,
pencatatan dan informasi-informasi peristiwa ekonomi yang mencerminkan
laporan keuangan. Informasi yang terkumpul diharapkan dapat bermanfaat bagi
pihak yang berkepentingan dalam pengambilan penilaian dan pengambilan
keputusan yang jelas dan eksplisit.

Sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk penerapan kerja praktik
adalah berbasis komputerisasi yang didesain melaui aplikasi Microsoft Office Access.
Beberapa komponen yang terdapat pada sistem akuntansi yang digunakan melalui
Microsoft Office Access yakni (Rama & Jones, 2008):
1. Tabel
Tabel adalah situs yang digunakan untuk menyimpan sebuah data perusahaan
ke suatu database yang telah dirancang melalui Microsoft Office Access
Universitas Intenasional Batam
seperti data pemasok, konsumen, persediaan, penjualan, pembelian, dan lain
sebagainya, sehingga seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh perusahan
mengenai database disimpan ke dalam tabel.
2. Queries
Queries merupakan sebuah komponen yang dapat membantu pengguna dalam
menentukan data dari tabel mana yang ingin ditampilkan ke dalam laporan
dengan menghubungan data dari beberapa tabel ke dalam laporan melalui
queries, sehingga dapat membantu pengguna untuk menghasilkan sebuah
laporan keuangan.
3. Relationship
Relationship adalah sebuah fungsi yang mendukung kinerja dari queries yang
bisa menghubungkan dua atau lebih tabel dan queries, maupun tabel dengan
queries yang berguna untuk memiliki hubungan antar tabel dan queries.
Relationship memiliki fitur untuk mengaktifkan secara mutlak yakni primary
key.
4. Form
Form adalah sebuah tempat atau platform untuk mencatat segala data
transaksi perusahaan oleh pengguna sistem akuntansi.
5. Laporan
Laporan adalah hasil ringkasan atas semua data yang sudah diinput ke dalam
form. Laporan yang telah didesain untuk menampilkan data sesuai kebutuhan
pengguna telah disetarakan dengan standar akuntansi.

Menurut Suandy (2011) perhitungan penyusutan terdiri dari dua kriteria yakni
metode garis lurus dan metode pembebanan menurun, dan berdasarkan penggunaannya
terdiri atas metode jam jasa dan metode unit produksi. Penjelasan terhadap masingmasing metode perhitungan penyusutan yakni:
1. Metode garis lurus (straight line method), adalah metode yang
mengalokasikan biaya seiring berjalannya waktu, serta mengakui beban
penyusutan yang sama setiap tahunnya selama masa umur aset (Hery, 2014).
2. Metode pembebanan menurun menurut Hery (2014) memiliki dua tipe metode
yang sering digunakan oleh entitas yaitu:
a. Metode jumlah angka tahun, merupakan cara perhitungan yang menggunakan
tarif penyusutan secara menurun dengan dasar penurunan pecahan dari nilai
yang dapat disusutkan atau dengan kata lain, harga perolehan dikurangi nilai
sisa.
b. Metode saldo menurun, merupakan cara perhitungan tarif penyusutan dalam
bentuk persentase dari perkalian metode garis lurus. Tingkat penurunan
metode ini bersifat tetap dan selalu digunakan untuk mengurangi nilai buku
setiap akhir periode.
3. Metode jam jasa, merupakan cara perhitungan penyusutan yang menggunakan
asumsi bahwa pembelian suatu aset menunjukkan pembelian jumlah jam kerja
atau dengan kata lain pengurangan nilai manfaat sebuah aset tetap dikaitkan
langsung dengan jumlah waktu penggunaan aset (Sari, 2018).
4. Metode jumlah unit produksi, merupakan prosedur dimana perhitungan atas
penurunan nilai aset tetap berdasarkan asumsi bahwa aset tetap yang dimiliki
oleh perusahaan diharapkan mampu menghasilkan jasa dalam bentuk hasil
suatu unit tertentu. Dasar teori dalam cara perhitungan unit produksi ini adalah
sebuah aset yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan mampu menghasilkan
produk, supaya penyusutan juga berdasarkan atas jumlah produk yang
dihasilkan (Sari, 2018).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan beban penyusutan menurut
Hery (2015) terbagi menjadi empat faktor, diantaranya adalah:
1. Nilai perolehan aset (asset cost) merupakan seluruh pengeluaran yang terkait
dengan perolehan dan persiapan aset hingga aset tersebut siap untuk
digunakan.
2. Nilai residual (residual value) merupakan perkiraan nilai realisasi terhadap
aset yang tidak digunakan lagi.
3. Umur ekonomis (economic life) merupakan batas waktu penggunaan atau
pemanfaatan atas usia atau umur fisik aset yang dimiliki perusahaan.
4. Pola pemakaian (pattern of use) merupakan pola pemakaian yang jarang
digunakan dalam menghitung besarnya beban penyusutan atas suatu aset
dikarenakan identifikasi atas pola tersebut terbilang sulit.

Penyusutan atau depresiasi merupakan metode perhitungan untuk
menurunkan nilai aset secara sistematis pada periode manfaat atas penggunaan aset
tersebut dengan mengalokasikan biaya aset tetap (Martani, Veronica, Wardhani,
Farahmita, & Tanujaya, 2012). Menurut PSAK No. 17, depresiasi merupakan alokasi
jumlah atas aset tetap perusahaan dimana nilai atas aset tetap tersebut dapat disusutkan
selama masa manfaat yang telah diestimasi. Penyusutan atas aset tetap tersebut dapat
dibebankan ke dalam pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak untuk
periode akuntansi.

Pada akhir periode akuntansi, jumlah dari biaya persediaan dibagi ke dalam
akun persediaan yang masih tersedia dan akan dilaporkan sebagai aset pada laporan
posisi keuangan kemudian dibagikan ke dalam persediaan yang terjual untuk dicatat
sebagai harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Metode perhitungan nilai
persediaan yang digunakan menurut Rudianto (2012) terdapat beberapa macam,
diantaranya:
1. FIFO (First in first out)
Penilaian barang persediaan metode FIFO merupakan metode penilaian
dimana barang yang telah selesai diproduksi terlebih dahulu atau yang dibeli
terlebih dahulu menjadi barang yang dijual pertama kali oleh perusahaan
kepada konsumen. Barang persediaan yang tersisa pada akhir periode
menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan barang persediaan yang
terakhir kali diproduksi oleh perusahaan.
2. LIFO (Last in first out)
Penilaian barang persediaan metode LIFO adalah penilaian barang persediaan
dimana barang yang terakhir kali masuk ke dalam penyimpanan dari hasil
produksi atau beli harus dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu kepada
konsumen daripada barang yang telah diproduksi pertama kali. Barang
persediaan yang tersisa pada akhir periode metode LIFO menunjukkan bahwa
barang tersebut merupakan barang persediaan yang diproduksi oleh
perusahaan lebih awal.
3. Moving Average
Metode penilaian moving average atau rata-rata tertimbang merupakan
metode yang menjual atau mengeluarkan barang produksi yang tidak habis
terjual menggunakan harga rata-rata pergerakan barang. Barang tersebut pada
akhir periode untuk metode ini memiliki nilai rata-rata.

Menurut Herjanto (2010) jenis-jenis persediaan diklasifikasikan ke dalam
empat jenis berdasarkan tahap produksi yakni:
1. Persediaan bahan baku (Raw material), merupakan bahan mentah yang akan
diproses menjadi barang siap produksi.
2. Persediaan bahan baku penolong, yang merupakan bahan penting sebagai
pelengkap barang persedian selama proses produksi yang harus disediakan
oleh perusahaan, karena kegiatan produksi tidak dapat terjadi tanpa adanya
bahan baku penolong.
3. Persediaan suku cadang (Sparepart) merupakan bahan yang akan digunakan
pada proses produksi.
4. Persediaan bahan setengah jadi (Work in process) adalah barang produksi dari
proses tahap pertama dan akan dilakukan proses kembali pada tahap
selanjutnya.
5. Persediaan bahan jadi (Finished good stock), merupakan bahan baku yang
telah selesai diproduksi oleh perusahaan dan siap untuk di perjual-belikan atau
diberikan kepada konsumen.

Inventory atau persediaan memiliki fungsi penting bagi perusahaan menurut
Muslich (2009) yang terdiri dari:
1. Agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pembeli dengan tepat waktu
sehingga dapat mengurangi risiko pelanggan untuk berpindah kepada
perusahaan pesaing.
2. Sebagai kewaspadaan pada saat barang sukar diperoleh karena faktor musim.
3. Menurunkan harga pokok barang satuan dengan menurunkan biaya produksi
per unit.

Inventory atau persediaan adalah sebuah aset berupa barang-barang
perusahaan untuk diperjual belikan sehingga mampu menghasilkan pendapatan bagi
sebuah usaha. Persediaan juga diartikan sebagai barang dagang yang masih pada tahap
proses produksi atau proses pengerjaan, atau sebuah bahan baku yang masih diproses
menjadi barang produksi yang siap diperjual belikan untuk menambah pendapatan
perusahaan (Alexandri, 2009). Ristono (2009) menyimpulkan bahwa persediaan dapat
diartikan dengan barang yang dimiliki oleh perusahaan yang dipergunakan atau dijual
kepada pembeli di masa yang akan datang.

Laporan keuangan memiliki elemen-elemen yang merupakan sebuah
informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan atas periode yang ditentukan.
Berikut adalah penjelesan pada setiap elemen-elemen tersebut menurut SAK EMKM:
1. Aset
Aset dapat didefinisikan sebagai harta ataupun kekayaan yang dimiliki oleh
perusahaan atas kejadian di masa lampau yang diharapkan mampu
menghasilkan manfaat ekonomi untuk perusahaan di masa depan.
2. Utang
Utang adalah sebuah kewajiban masa sekarang yang muncul akibat kejadian
atau transaksi perusahaan di masa lalu, dan untuk menyelesaikannya
perusahaan harus membuat arus pengeluaran dari sumber daya seperti kas
yang mempunyai masa manfaat dan mampu membantu perusahaan dalam
mengurangi ataupun melunasi utang perusahaan.
3. Ekuitas
Ekuitas adalah nilai sisa aset setelah dikurangi nilai kewajiban perusahaan.
Pengakuan ekuitas merupakan pengakuan atas perusahaan yang tidak
memenuhi pengertian dari liabilitas.

Jenis-jenis dalam laporan keuangan yakni laporan posisi keuangan, laporan
perubahan modal, serta laporan laba rugi (Munawir, 2014). Laporan keuangan menurut
SAK ETAP meliputi: laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Penjelasan untuk
masing-masing laporan adalah sebagai berikut:
1. Laporan laba rugi
Fadlol, Kartini, dan Kantun (2018) menyimpulkan dimana laporan laba rugi
disusun oleh seorang akuntan dengan tujuan mampu memberikan sebuah
gambaran atas hasil operasional usaha pada pihak organisasi perusahaan untuk
masa yang ditentukan. Laporan laba rugi berisikan atas beberapa informasi
terkait pendapatan serta beban perusahaan dalam satu periode (Oktaria et al.,
2017). Perhitungan dalam laporan laba rugi sesuai SAK ETAP adalah
penjualan – laba kotor – beban.
2. Laporan perubahan ekuitas
Laporan perubahan ekuitas memiliki beberapa penjelasan terkait perubahan
modal pemilik pada waktu tertentu (Wahyudiono, 2014). Laporan ini
menunjukkan sebab perubahan modal setelah ditambah dengan laba atau
dikurang dengan rugi (Fadlol et al., 2018). Sesuai dengan ketentuan SAK
ETAP dalam laporan perubahan eukitas terdapat tiga transaksi yaitu modal
awal + (laba bersih – prive) (Nurlela et al., 2016).
3. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan disimpulkan oleh Oktaria et al. (2017) sebagai
laporan yang berisikan informasi atas aset, kewajiban, serta kepemilikan suatu
perusahaan pada satu periode.
4. Laporan arus kas
Perusahaan dapat memiliki informasi terkait sumber serta penggunaan kas
perusahaan pada periode yang ditentukan melalui laporan arus kas. (Oktaria
et al., 2017).
Universitas Intenasional Batam
5. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan diartikan sebagai sebuah laporan tentang segala
informasi kebijakan akuntansi secara spesifik terkait kegiatan keuangan
perusahaan dan disajikan secara ringkas (Hetika & Mahmudah, 2017).

Siklus akuntansi yakni sebuah proses akuntansi yang diawali dari proses
identifikasi serta analisa transaksi dan diakhiri dengan penyusunan atas laporan
keuangan (Nena, 2015). Definisi atas siklus akuntansi lainnya oleh Kartikahadi et al.
(2012) yakni lingkaran proses akuntansi untuk menghasilkan pembukuan akuntansi
yang berisi kegiatan akuntansi selama satu periode tertentu hingga tersusunnya laporan
keuangan.
Menurut N dan Nugroho (2018) siklus akuntansi harus dikerjakan secara
efisien dan efektif agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan serta dalam
pengambilan keputusan yang menyebabkan adanya fraud yang terus berulang.
Kegiatan pembentukan siklus akuntansi diuraikan oleh Supriono dan Yuliana (2017)
antara lain:
1. Menganalisa kegiatan transaksi perusahaan dan mencatat bukti transaksi ke
dalam pembukuan.
2. Menyusun akun transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Melakukan pencatatan akun ke dalam buku besar.
4. Melakukan penyusunan data pada neraca saldo.
5. Melakukan penyusunan pada jurnal penyesuaian.
6. Melakukan penyusunan neraca lajur atau kertas kerja apabila diperlukan.
7. Membuat laporan-laporan keuangan diantaranya: laporan laba rugi, laporan
posisi keuangan, dan perubahan ekuitas.
8. Mencatat jurnal penutup serta neraca saldo penutup.
9. Menyusun kembali jurnal penyesuaian.

Sistem menurut Daud dan Windana (2014) merupakan sebuah rangkaian atau
susunan atas bagian-bagian yang terhubung satu sama lain serta saling mempengaruhi
dan dikoordinasikan untuk menjalankan suatu tujuan. Sistem informasi akuntansi yakni
sebuah sistem komputerisasi untuk melakukan pengolahan terhadap beberapa data
akuntansi milik perusahaan menjadi sebuah informasi yang dijadikan sebagai pedoman
untuk pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan di masa depan (Bodnar
& Hopwood, 2009).
Tujuan sistem informasi akuntansi sendiri menurut Hansen dan Mowen
(2009) adalah sebagai alat pendukung fungsi kepengurusan dan pengambilan
keputusan oleh manajemen. Menurut Daud dan Windana (2014) tujuan sistem
informasi akuntansi juga untuk memenuhi kawajiban yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban.
Manfaat sistem akuntansi (Daud et al., 2014) adalah:
1. Alat penyedia informasi yang tepat waktu dan akurat untuk membantu
aktivitas inti perusahaan pada value chain secara efektif dan efisien.
2. Memberikan kualitas yang lebih tinggi serta menurunkan biaya produk dan
jasa yang diproduksi.
3. Membantu perusahan memiliki kemampuan lebih baik atas pengambilan
keputusan ekonomi masa depan perusahaan.
4. Menambah sharing knowledge.
5. Efisiensi kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih meningkat

Departemen pendidikan nasional mengatakan bahwa pengertian akuntansi
yakni merupakan bahan kaji atas sistem yang mampu memberikan informasi terkait
transaksi keuangan perusahaan (Pradana, 2014). Kartikahadi, Sinaga, Siregar, dan
Syamsul (2012) menyatakan bahwa akuntansi adalah sistem yang berfungsi untuk
melaporkan atau menghasilkan informasi keuangan kepada pengguna laporan
keuangan dengan pendekatan sistem informasi keuangan.
Linawati dan Restuti (2015) menyimpulkan bahwa pengetahuan akuntansi
merupakan persepsi terkait informasi sesungguhnya perihal proses pencatatan serta
rangkuman kejadian ekonomi secara teratur dan akurat hingga dapat menjadi informasi
yang berguna dalam mengambil keputusan perusahaan ke depannya. Penelitian oleh
Djuharni (2012) mengatakan bahwa masyarakat paham akan definisi akuntansi dan
prosesnya yang mana sebagai urutan atau tahapan dalam pencatatan akuntansi untuk
menghasilkan laporan keuangan. Akuntansi menurut Suradi (2009) merupakan sebuah
sistem informasi identifikasi, komunikasi, serta catatan atas segala kegiatan ekonomi
perusahaan untuk dilaporkan pada pengguna laporan keuangan.

Menurut Hanafi (2004:44) rasio ini melihat bagian pendapatan yang dibayarkan
sebagai dividen kepada investor. Bagian lain yang tidak dibagikan akan diinvestasikan
kembali ke perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi
akan mempunyai rasio pembayaran dividen yang rendah. Sebaliknya perusahaan yang
tingkat pertumbuhannya rendah akan mempunyai rasio yang tinggi. Pembayaran dividen
juga merupakan kebijakan dividen perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2013:138) ada 6 rasio nilai pasar, yaitu :
1. Earning Per Share
2. Price Earning Ratio (PER) atau rasio harga laba
3. Book Value Per Share (BVS)
4. Price Book Value (PBV)
5. Dividen Yield
6. Dividen Payout Ratio

Menurut Irham Fahmi (2013:138) rasio nilai pasar yaitu rasio yang menggambarkan
kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen
perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa
yang akan datang.
Menurut Moeljadi (2006:75) rasio pasar merupakan sekumpulan rasio yang nghubungkan
harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai
apa yang dipikirkan invenstor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa
mendatang.
Menurut Hanafi (2004:43) rasio pasar mengukur harga pasar saham perusahaan, relative
terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasar pada sudut pandang
investor ataupun calon investor, meskipun pihak manajemen, juga berkepentingan rasio ini.

Menurut Bambang Riyanto (2008:267) faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
dividen adalah :
1. Posisi Likuiditas Perusahaan
Posisi kas atau likuiditas dari suatu perusahaan merupakan faktor yang penting
yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan
besarnya dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Oleh karena
dividen merupakan cash outflow, maka makin kuatnya posisi likuiditas
perusahaan, berarti makin besar kemampuannya untuk membayar dividen.
2. Kebutuhan Dana untuk Membayar Utang
Apabila suatu perusahaan akan memperoleh utang baru atau menjual obligasi
baru untuk membiayai perluasan perusahaan, sebelumnya harus sudah
direncanakan bagaimana caranya untuk membayar kembali utang tersebut. Utang
dapat dilunasi pada hari jatuh temponya dengan mengganti utang tersebut dengan
utang baru. Atau alternative lain adalah perusahaan harus menyediakan dana
sendiri yang berasal dari keuntungan untuk melunasi utang tersebut. Apabila
perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan,
berarti perusahaan harus menahan sebagian besar dari pendapatannya untuk
keperluan tersebut, yang ini berarti bahwa hanya sebagian kecil saja dari
pendapatan atau earning yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Dengan kata lain
perusahaan harus menetapkan Dividend Payout Ratio yang rendah.
3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan
Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar kebutuhan
akan dana untuk membiayai perusahaan tersebut. Makin besar kebutuhan dana
untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut
biasanya lebih senang untuk menahan earning nya daripada dibayarkan sebagai
dividen kepada para pemegang saham dengan mengingat batasan-batasan
biayanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa makin cepat tingkat
pertumbuhan perusahaan makin besar dana uang dibutuhkan, makin besar
kesempatan untuk memperoleh keuntungan, makin besar bagian dari pendapatan
yang ditahan dalam perusahaan, ini berarti makin rendah Dividend Payout Ratio
nya.
4. Pengawasan terhadap Perusahaan
Variabel penting lainnya adalah control atau pengawasan terhadap perusahaan.
Ada perusahaan yang mempunyai kebijakan hanya membiayai ekspansinya dengan
dana yang berasal dari sumber intern saja. Kebijakan tersebut dijalankan atas dasar
pertimbangan bahwa jika ekspansi dibiayai oleh dana yang berasal dari hasil
penjualan saham baru akan melemahkan control dari kelompok dominan di dalam
perusahaan. Demikian pula jika membiayai ekspansi dengan utang akan
memperbesar risiko finansialnya. Mempercayakan pada pembelanjaan intern
dalam rangka usaha mempertahankan control terhadap perusahaan, berarti
mengurangi dividend payout ratio nya.

Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006:297) Kebijakan dividen adalah
kebijakan yang menyangkut tentang masalah penggunaan laba yang menjadi hak para
pemegang saham. Pada dasarnya laba tersebut bisa dibagi sebagai dividen atau ditahan
untuk diinvestasikan kembali.
Menurut Bambang Riyanto (2001:269) bahwa ada macam-macam kebijakan dividen
yang dilakukan oleh perusahaan antara lain sebagai berikut :
1. Kebijakan dividen yang stabil
Banyak perusahaan yang menjalankan kebijakan dividen yang stabil, artinya
jumlah dividen per lembar yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama
jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham setiap tahunnya
berfluktuasi.
2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra
tertentu
Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal dividen per lembar saham
tiap tahunnya. Dalam keadaan keuangan yang lebih baik perusahaan akan
membayarkan dividen ekstra di atas jumlah minimal tersebut.
3. Kebijakan dividen dengan penetapan Dividend Payout Ratio yang konstan
Jenis kebijakan dividen yang ketiga adalah penetapan Dividend Payout Ratio
yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini menetapkan Dividen
Payout Ratio yang konstan misalnya 50%. Ini berarti bahwa jumlah dividen per
lembar saham yang dibayarkan setiap tahunnya akan berfluktuasi sesuai dengan
perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya.
4. Kebijakan dividen yang fleksibel
Kebijakan dividen yang terakhir adalah penetapan Dividend Payout Ratio yang
fleksibel, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan posisi financial dan
kebijakan financial dari perusahaan yang bersangkutan. Kebijakan dividen
biasanya diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR).

Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio yang membandingkan jumlah Utang terhadap
ekuitas.
Menurut joel G. Siegel dan jae K. Shim dalam Irham Fahmi (2013:128) menegenai
Debt Equity Ratio mendefinisikan sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis
laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.
Utang secara manajemen keuangan adalah bertujuan untuk me leverage atau
mendongkrak kinerja keuangan perusahaan. Jika perusahaan hanya mengandalkan modal
atau ekuitasnya saja, tentunya perusahaan akan sulit melakukan ekspansi bisnis yang
membutuhkan modal tambahan. Peranan utang sangat membantu perusahaan untuk
melakukan ekspansi tersebut. Namun jika jumlah utang sudah melebih jumlah ekuitas
yang dimiliki maka resiko perusahaan dari sisi likuiditas keuangan juga semakin tinggi.
Untuk itu diperlukan sebuah rasio khusus untuk melihat kinerja tersebut.
Bagi perusahaan, sebaiknya besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar
beban tetapnya tidak terlalu tinggi. DER dengan angka dibawah 1.00, mengindakasikan
bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi
sebagai investor juga harus jeli dalam melihat DER ini, sebab jika total utangnya lebih
besar dari pada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah utang lancar atau utang
jangka panjang yang lebih besar. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan investor dalam
melihat DER :
1. Jika jumlah utang lancar lebih besar dari pada utang jangka panjang, hal ini masih
bisa kita terima, karena besarnya utang lancar sering disebabkan oleh utang operasi
yang bersifat jangka pendek.
2. Jika utang jangka panjang yang lebih besar, maka dikuatirkan perusahaan akan
mengalami gangguan likuiditas dimasa yang akan datang. Selain itu laba
perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman
tersebut.
3. Beberapa perusahaan yang memiliki DER lebih dari satu, hal ini sangat menganggu
pertumbuhan kinerja perusahaanya juga menganggu pertumbuhan harga
sahamnya. Karena itu sebagian besar para investor menghindari perusahaan yang
memiliki angka DER lebih dari 2.

Biasanya penggunaan rasio leverage dengan tujuan perusahaan. Artinya perusahaan
dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing
jenis rasio leverage yang ada.
Menurut Kasmir (2012;156) jenis-jenis rasio leverage antara lain :
1. Debt To Assets Ratio (DAR),
2. Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER),
3. Times Interest Earned Ratio (TIE),
4. Debt to Equity Ratio (DER) (2009:156-163)

Beberapa perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan operasional
perusahaannya. Adapun sumber dana tersebut bisa berupa pinjaman dari kreditor atau menjual
sahamnya ke publik. Sumber dana berupa pinjaman dari kreditor menimbulkan kewajiban
perusahaan untuk melunasi pinjaman dan bunga kepada kreditor. Apabila perusahaan tidak
mempunyai leverage atau leverage faktornya sama dengan 0 artinya perusahaan dalam
beroperasi sepenuhnya menggunakan modal sendiri atau tanpa menggunakan utang. Semakin
rendah leverage faktor, perusahaan mempunyai risiko yang kecil bila kondisi ekonomi merosot.
Menurut Sutrisno (2009:217) penggunaan dana utang bagi perusahaan tersebut mempunyai
tiga dimensi, yaitu :
1. Pemberi kredit akan menitik beratkan pada besarnya jaminan atas kredit yang
diberikan.
2. Dengan menggunakan dana utang, maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan
yang lebih besar dari beban tetapnya maka pemilik perusahaan keuntungannya akan
meningkat, dan
3. Dengan penggunaan utang, pemilik mendapatkan dana tanpa kehilangan pengendalian
perusahaannya.
Sedangkan menurut Kasmir (2012:113) yaitu rasio leverage merupakan rasio yang
digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
Rasio leverage menurut Sutrisno (2009:217) rasio yang menunjukkan seberapa besar
kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan utang. Menurut Irham Fahmi (2013:127) rasio
leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang.

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) sebuah perusahaan dapat menggunakan rasio Return On Investment (ROI) atau tingkat pengembalian investasi. Return On Investment adalah tingkat pengembalian investasi merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2010:74) Return On Investment (ROI) adalah rasio yang mengukur seberapa banyak laba bersih yang bisa diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas
yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai
serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk
beberapa periode.
Menurut Susan Irawati (2006:58), menyatakan bahwa dalam rasio keuntungan atau
profitability ratios ini ada beberapa rumusan yang digunakan di antaranya adalah :
a. Gross Profit Margin
b. Operating Profit Margin
c. Operating Ratio
d. Net Profit Margin
e. Return On Assets
f. Return On Equity
g. Return On Investment
h. Earning Per Share (Eps)
Menurut Kasmir (2012:199) bahwa dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas
yang dapat digunakan adalah :
1. Profit margin (Profit Margin On Sales)
2. Return on investment (ROI)
3. Return on equity (ROE)
4. Laba per lembar saham