Aspek-aspek Persepsi (skripsi dan tesis)

Persepsi merupakan salah satu peristiwa kejiwaan pada manusia, serta
memiliki dua aspek yaitu kognisi dan afeksi (Pramitasari et al., 2011). Kedua
aspek tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
a. Kognisi, berhubungan dengan pengenalan, yakni merupakan representasi apa
yang diyakini atau dipercayai oleh tiap individu
b. Afeksi, berhubungan dengan perasaan, yakni merupakan perasaan yang
dimiliki oleh tiap individu tentang suatu hal.

Definisi Persepsi (skripsi dan tesis)

Persepsi memiliki fungsi untuk membangun sebuah gambaran dari
susunan dan ciri-ciri objek (Ballard, Hayhoe, Pook, & Rao, 1997). Objek yang
dimaksud dalam proses persepsi merupakan objek yang dapat diterima oleh
manusia. Persepsi juga sering didefinisikan secara sempit sebagai kesadaran
terhadap objek dan peristiwa di lingkungan sekitar pemersepsi (Norman, 2002).
Dengan demikian kesadaran merupakan komponen penting dalam persepsi.
Kesadaran itu sendiri merupakan kondisi dimana seorang individu memiliki
kendali penuh terhadap stimulus internal dan eksternal.
Persepsi berbeda dengan sensasi sehingga para ahli psikologi dan filsafat
telah membedakan kedua hal tersebut. Perbedaan antara sensasi dan persepsi tidak
mudah untuk didefinisikan, namun secara umum perbedaannya yaitu “sensation is
raw sensory input, while perception is a representation of how things are in the
environment based upon, or suggested by this input” (Grush, 2004). Sehingga
dapat disimpulkan bahwa persepsi yang dilakukan oleh suatu indvidu merupakan
proses penafsiran atau interpretasi hasil penginderaan.
Persepsi dapat didefinisikan dengan beberapa cara, meski demikian secara
umum persepsi dapat dikatakan sebagai proses diterimanya stimulus oleh individu
melalui alat indra atau disebut juga proses sensoris (Walgito, 2004). Stimulus
yang ditangkap oleh indra manusia diteruskan dan proses selanjutnya merupakan
proses persepsi. Dengan kata lain proses persepsi ialah proses menyerap dan
memaknai segala sesuatu di sekililing kita (Boeree, 2006). Berdasarkan hal-hal
tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
proses persepsi, diantaranya yaitu objek yang dipersepsi, alat indra dan perhatian
(Walgito, 2004).

Pengetahuan tentang Sustainable development (skripsi dan tesis)

Pengetahuan tentang sustainable development mencakup pengetahuan
dasar (definisi, aspek, prinsip) dan pengetahuan yang terkait dengan tema
sustainable development.
a. Definisi sustainable development
Pembangunan berkelanjutan mulai diperkenalkan oleh World Commision
on Environment and Development (WCED) dalam Our Common Future pada
tahun 1987 (Atkinson, 1999). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu
konsep yang memadukan istilah pembangunan dan berkelanjutan. Istilah
pembangunan menurut Attifield pada tahun 1999 merupakan suatu proses sosial
yang hadir ketika keburukan-keburukan yang saling terkait akibat
keterbelakangan dikurangi atau dicegah dan digantikan oleh pencapaian yang
lebih baik (Attifield, 2010), sedangkan istilah keberlanjutan merujuk pada
kemampuan untuk dapat berlangsung selama beberapa waktu.
Faktor utama dalam pembangunan berkelanjutan yaitu upaya untuk
menyelamatkan kehidupan generasi mendatang (Tri, Astuti, Tjiptoherijanto,
Haeruman, & Koestoer, 2015). Hal ini ditengarai oleh pola hidup manusia yang
mengalami peningkatan pada berbagai aspek. Pada skala nasional misalnya,
sumber daya alam Indonesia bersifat terbatas, namun jumlah penduduk dan pola
hidup kian meningkat sehingga memerlukan sumber daya alam yang semakin
banyak (Salim, 1993). Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang pelik,
mengingat pertumbuhan manusia mengikuti deret ukur. Pertumbuhan menurut
deret ukur adalah gejala dinamik, yang artinya yakni pertumbuhan menurut deret
ukur menyangkut unsur-unsur yang berubah dengan waktu (Meadows, 1980).
Dengan demikian untuk menanggulangi adanya kesenjangan antara pertumbuhan
manusia dengan jumlah sumber daya yang ada dilaksanakan pembangunan
dengan paradigma pembangunan berkelanjutan.
Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang
sustainable development mencakup berbagai pengetahuan dasar yang meliputi
definisi sustainable development, aspek-aspek sustainable development, prinsipprinsip sustainable development dan pengetahuan yang terkait seperti misalnya
pengetahuan tentang perubahan iklim, pemanasan global, penipisan lapisan ozon,
konsep 3R (reduce, reuse dan recycle) serta isu-isu lingkungan lainnya.
b. Aspek-aspek sustainable development
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara garis besar
memiliki tiga aspek pokok yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan
(Bappenas, 2012). Tiga aspek tersebut telah ditekankan sejak Deklarasi
Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro 1992, sampai dengan Rio+10 di
Johanesburg 2002 (Sugandhy, 2007). Pencapaian aspek-aspek pembangunan
tersebut dapat digambarkan melalui berbagai macam indikator terkait seperti
ecological footprint, surplus biocapacity, environmental sustainability index,
wellbeing index, human development index, gross domestic product, happy life
years, life years, democracy index dan lain-lain. Pada penelitian ini cakupan studi
meliputi:
1) Ecological footprint, yakni suatu konsep yang dikembangkan oleh
Wackernagel dan Rees (1996) untuk menganalisis semua aliran materi dan
energi yang digunakan pada keperluan untuk mempertahankan hidup suatu
populasi serta mengkonversinya kedalam unit standar yang disebut equivalent
hectare (Frugoli, Almeida, Agostinho, Giannetti, & Huisingh, 2015).
2) Surplus biocapacity, yakni perbandingan antara nilai EF suatu negara dengan
biokapasitasnya (Frugoli et al., 2015).
3) Environmental sustainability index, yakni suatu konsep yang dikembangkan
oleh Brown dan Ulgiati (2002) yang memadukan optimasi keberlanjutan
dengan meminimalkan beban terhadap lingkungan (Frugoli et al., 2015).
4) Wellbeing index, yakni suatu indeks untuk mengevaluasi kesejahteraan
manusia dan ekosistem (Wilson, Tyedmers, & Pelot, 2007).
5) HDI, yakni suatu indeks yang diterima di seluruh dunia sebagai indeks sosialekonomi untuk menilai kualitas hidup suatu populasi (Frugoli et al., 2015).
6) GDP, yakni suatu indeks yang digunakan secara umum untuk mengukur
produktivitas ekonomi (Wilson et al., 2007).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pro-Lingkungan (skripsi dan tesis)

Berdasarkan review literatur, hal-hal yang terutama mempengaruhi
perilaku pro-lingkungan ialah pengetahuan, sikap, motivasi dan efektivitas
persepsi konsumen (Vicente-molina et al., 2013). Pengetahuan yang kurang
memadai mungkin membatasi perilaku pro-lingkungan, seperti yang dipaparkan
oleh Kennedy bahwa sejumlah 60% responden merasa bahwa perilaku prolingkungannya dibatasi oleh kurangnya pengetahuan (Vicente-molina et al.,
2013). Hal ini sejalan dengan sistem nilai yang menjelaskan bahwa pengetahuan
dan sikap merupakan hal yang penting sebab berdampak potensial pada
pembentukan perilaku (Zsóka, Szerényi, Széchy, & Kocsis, 2013).
Perilaku manusia (termasuk perilaku pro-lingkungan) dipengaruhi oleh
begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, saat ini
dan masa datang (Azwar, 2015). Meski demikian, seperti yang telah dipaparkan di
awal bahwa faktor-faktor tersebut terlibat secara kompleks dalam mempengaruhi
perilaku pro-lingkungan, sebab pada dasarnya perilaku manusia tidaklah
sederhana untuk dipahami dan diprediksi (Azwar, 2015).
Adanya berbagai jenis faktor yang mempengaruhi perilaku pro-lingkungan
mendorong beragam studi yang menghasilkan berbagai macam teori untuk
menjelaskan atau memprediksi variabel-variabel yang secara signifikan terlibat.
Salah satu teori yang terkait yaitu teori perilaku berencana (theory of planned
behavior/TPB) dari Ajzen yang menjelaskan bahwa terdapat tiga variabel
anteseden, yakni (1) sikap terhadap perilaku, (2) norma subyektif dan (3) kontrol
perilaku (Greaves, Zibarras, & Stride, 2013). Ketiga variabel anteseden yang telah
disebutkan mempengaruhi terbentuknya suatu intensi perilaku individu yang
dalam hal ini ialah perilaku pro-lingkungan.

Aspek-Aspek Perilaku Pro-Lingkungan (skripsi dan tesis)

Menurut Kaiser, terdapat enam aspek perilaku pro-lingkungan (Kaiser,
Oerke, & Bogner, 2007), aspek-aspek tersebut meliputi:
a. Konservasi energi
Konservasi energi terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan yang
bertujuan untuk menghemat energi. Contohnya yaitu mematikan lampu
apabila menjadi orang terakhir yang keluar dari ruangan, mematikan AC
apabila keluar ruangan lebih dari 4 jam dan lain-lain.
b. Mobilitas dan transportasi
Mobilitas dan transportasi terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan
yang bertujuan untuk menggunakan alat transportasi secara efektif dan efisien,
misalnya menggunakan transportasi umum, naik sepeda atau berjalan kaki
untuk jarak yang dekat dan lain-lain.
c. Menghindari limbah
Menghindari limbah terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan yang
bertujuan untuk menghindari limbah seperti misalnya meminimalisir
penggunaan plastik, membeli barang atau produk jenis isi ulang dan lain-lain.
d. Daur ulang
Daur ulang terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk mendaur ulang bahan-bahan bekas yang sudah tak terpakai, misalnya
mengumpulkan kertas yang sudah terpakai untuk didaur ulang, membuat
catatan dengan memakai kertas yang sudah digunakan pada satu sisi dan lainlain.
e. Konsumerisme
Konsumerisme terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan yang
bertujuan untuk memilih dan menggunakan produk-produk yang ramah
lingkungan, misalnya memilih produk organik, menggunakan bahan alami
untuk mengatasi hama dll.
f. Konservasi
Konservasi terkait dengan perilaku dan atau tindakan-tindakan yang secara
umum tidak merugikan bagi lingkungan di sekitarnya, misalnya ketika piknik
meninggalkan tempat tersebut dengan kondisi bersih seperti sebelumnya,
terlibat pada suatu organisasi lingkungan hidup, belajar tentang isu-isu
lingkungan melalui berbagai media dan lain-lain.
Selain pengelompokkan perilaku pro-lingkungan melalui enam aspek
seperti yang telah dipaparkan di atas, terdapat pula pengelompokkan melalui
empat aspek atau kategori perilaku pro-lingkungan oleh Larson (Larson et al.,
2015), empat kategori perilaku pro-lingkungan tersebut meliputi:
a. Environmentalisme sosial
Environmentalisme sosial terkait dengan perilaku atau tindakan masyarakat
yang berlandaskan pada ide atau paham untuk berpartisipasi dalam mengatasi
isu-isu lingkungan. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya-upaya
mensosialisasikan atau mendidik orang lain tentang isu-isu lingkungan.
b. Pengelolaan tanah
Pengelolaan tanah terkait dengan perilaku atau tindakan dalam upaya
peningkatan kualitas habitat tanah pribadi dan atau umum, kegiatan
perlindungan satwa liar dan sejenisnya.
c. Gaya hidup yang mendukung konservasi
Gaya hidup yang terkait dengan perilaku atau tindakan yang bertujuan untuk
mendukung upaya-upaya konervasi, seperti contohnya melakukan daur ulang,
menghemat air dan energi, meminimalkan timbulan sampah dan
menggunakan barang-barang yang eco-friendly.
d. Kewarganegaraan yang peduli lingkungan
Kewarganegaraan yang peduli lingkungan terkait dengan perilaku atau
tindakan yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan
kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup.

Definisi Perilaku Pro-Lingkungan (skripsi dan tesis)

Selama beberapa dekade terakhir, para peneliti telah menggunakan
berbagai macam istilah untuk mendiskripsikan tindakan-tindakan yang mencakup
perilaku-perilaku yang sejenis dengan perilaku pro-lingkungan (Larson, Stedman,
Cooper, & Decker, 2015). Istilah-istilah yang telah dikemukakan meliputi:
a. ecological behaviors oleh Kaiser pada tahun 1998,
b. environmentally responsible behaviors oleh De young pada tahun 2000,
c. responsible environmental behaviors oleh Cottrel pada tahun 2003,
d. pro-environmental behaviors oleh Bamberg pada tahun 2007 dan
e. conservation behaviors oleh Huddart-Kennedy pada tahun 2009.
Perilaku ekologi merupakan suatu tindakan yang memberikan kontribusi
terhadap kelestarian lingkungan dan atau konservasi (Kaiser, 1999). Perilaku
ekologi atau yang dapat disebut juga sebagai perilaku pro-lingkungan memiliki
banyak istilah seperti yang telah dikemukakan di atas. Meskipun demikian,
berbagai istilah tersebut merujuk pada suatu konsep yang sama yaitu ramah
lingkungan. Perilaku pro-lingkungan bertujuan untuk mengurangi atau
memberikan solusi terkait permasalahan lingkungan hidup (Homburg & Stolberg,
2006). Perilaku pro-lingkungan memiliki kemungkinan terbaik dilihat sebagai
kombinasi antara kepentingan pribadi dan kepedulian terhadap orang lain,
generasi selanjutnya, makhluk hidup lainnya atau ekosistem secara keseluruhan
(Bamberg & Moser, 2007). Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa
perilaku pro-lingkungan merupakan berbagai macam bentuk tindakan manusia
yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif pada lingkungan.

Pengaruh kolektivisme terhadap perilaku pembelian produk ramah lingkungan (skripsi dan tesis)

McCarty dan Shrum (1994a, 2001) menemukan dampak positif dari
kolektivisme pada keyakinan konsumen tentang daur ulang dan perilaku daur
ulang. Artinya, orang kolektivis lebih cenderung terlibat perilaku daur ulang
karena mereka cenderung lebih kooperatif, lebih bersedia untuk membantu
orang lain, dan menekankan tujuan kelompok lebih dari yang pribadi dari pada
orang individualistis.
Penelitian Widodo dan Qurniawati (2015) menemukan bahwa terdapat
pengaruh kolektivisme yang signifikan terhadap perilaku pembelian ramah
lingkungan. Individu kolektivis yang menghargai adanya tujuan kelompok dan
kerja sama mungkin mempunyai motivasi yang tinggi untuk membuat pilihanpilihan tindakan pro lingkungan hidup dengan keyakinan tinggi bahwa perilaku
mereka akan membuat perbedaan dalam mengurangi masalah-masalah tentang
lingkungan hidup. Mereka yang mempunyai jiwa kolektivisme akan lebih
bertanggung jawab pada kepedulian lingkungan.

Pengaruh kolektivisme terhadap persepsi efektivitas konsumen(PCE) (skripsi dan tesis)

Kim dan Choi (2003) meneliti efek dari nilai-nilai budaya
(kolektivisme), Perceived Consumer Effectiveness (PCE), sikap lingkungan
pada empat jenis perilaku pro-lingkungan (beli hijau, politik, hemat energi, dan
perilaku daur ulang) didasarkan pada model hirarkis Nilai-Sikap-Perilaku. Efek
dari PCE bervariasi dengan berbagai jenis pro-lingkungan perilaku. Penelitian
Kim dan Choi (2005) menemukan ada hubungan positif dan signifikan antara
kolektivisme dan perceived consumer effectiveness (PCE) karena Orang yang
lebih kolektif cenderung memiliki lebih tinggi efektivitas diri dalam
memecahkan masalah lingkungan dari pada mereka yang kurang kolektif.
PCE adalah situasi atau isu yang spesifik dan kepercayaan pribadi ini
mungkin terbentuk di bawah pengaruh orientasi nilai yang lebih umum dan
abstrak. Individu dengan Kecenderungan lebih kolektif yang saling terkait
dengan budaya anggota mereka dan perilaku mereka dibentuk terutama atas
dasar norma kelompok dan tujuan (Mills dan Clark 1982). Orang-orang yang
memiliki orientasi yang lebih collectivistic juga menilai diri lebih tinggi pada
ciri-ciri kolektivis termasuk rasa hormat, ketaatan, timbal balik, pengorbanan
diri, kesesuaian, dan kegotong-royongan dari orang-orang dari budaya
individualistis (Grimm et al. 1999). Dengan demikian, individu kolektif
mungkin mengharapkan anggota lain untuk melakukan perilaku yang sama dan
dengan demikian memiliki keyakinan lebih besar dalam membuat perbedaan
dengan terlibat dalam perilaku pada tingkat agregat meskipun perilaku
dilakukan secara individual.

Pengaruh kolektivisme terhadap kepedulian lingkungan (skripsi dan tesis)

Kolektivisme mungkin terkait dengan masalah lingkungan karena
penekanan pada kesejahteraan anggota kelompok. Dengan logika hubungan
tersebut antara kolektivisme, masalah lingkungan, dan perilaku pembelian
produk ramah lingkungan adalah model hirarkis nilai-sikap-perilaku yang telah
menjabat sebagai kerangka kerja konseptual untuk memprediksi berbagai
perilaku (Follows and Jobber 2000; Homer and Kahle 1988; McCarty and
Shrum 1994). Kim dan Choi (2005) menemukan bahwa ada hubungan yang
positif dan signifikan antara kolektivisme dan kepedulian lingkungan karena
Orang yang lebih kolektif yang mungkin lebih peduli tentang lingkungan yang
bermasalah dari pada mereka yang kurang kolektif.
Value orientation (collectivism) diprediksi berpengaruh positif pada
sikap terhadap produk hijau. Pendapat ini mengacu pada studi yang dilakukan
oleh Chan & Lau (2000) serta Laroche et al. (2001) yang mengindikasi bahwa
semakin tinggi orientasi nilai konsumen maka semakin tinggi juga sikap
konsumen terhadap produk hijau. Konsep ini juga didukung oleh penelitian
sebelumnya (Triandis, 1993; McCarty dan Shrum 1994, dalam Laroche, 2001;
Cheah dan Phau, 2011) bahwa collectivism (value orientation) berhubungan
positif dengan sikap terhadap lingkungan.

Green Purchase Behavior (skripsi dan tesis)

Menurut Suprapti (2010) menyatakan perilaku konsumen
didefinisikan sebagai perilaku yang ditujukan oleh konsumen dalam mencari,
membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang
diharapkan akan memenuhi berbagai kebutuhannya. Perilaku konsumen terjadi
karena didasari oleh sebuah motif, bahwa setiap tindakan konsumen tersebut
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang nantinya akan menimbulkan
sebuah kepuasan akan suatu kebutuhan dan atau keinginan konsumen tersebut.
Green purchase behavior dapat diartikan ke dalam sebuah tindakan
mengkonsumsi produk yang conservable, bermanfaat bagi lingkungan dan
menanggapi kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Li Jianxin (dalam Xu
Yan, 2013) green purchase behavior mengacu pada pengambilan
pertimbangan konsumen.

Perilaku Pembelian Produk Hijau (skripsi dan tesis)

Perilaku pembelian produk hijau adalah sikap seseorang dalam
mengkonsumsi atau melakukan pembelian pada produk yang memiliki dampak
minimal bagi lingkungannya (Putra dan Suryani, 2015). Menurut Li Jiaxin
(dalam Yan, 2013) perilaku pembelian produk hijau mengacu pada
pengambilan pertimbangan konsumen tentang atribut lingkungan yang terkait
atau karakteristik suatu produk dalam proses pembelian mereka, terutama
mengacu pada perilaku pembelian orang-orang yang berkaitan dengan produk
yang ramah lingkungan atau produk organik.
Mostafa (2007) mengungkapkan bahwa perilaku pembelian produk
ramah lingkungan mengacu pada konsumsi produk yang:
a. Baik/bermanfaat bagi lingkungan,
b. Dapat didaur ulang/conversable,
c. Peka/tanggap terhadap masalah ekologi.
Menurut Kaufmann et al. (2012) dalam melakukan perilaku
pembelian produk hijau dipengaruhi oleh:
a. Environmental knowledge, merupakan pengetahuan umum tentang fakta,
konsep, dan hubungan seputar lingkungan natural dan ekosistem utama.
b. Altruisme, merupakan suatu sikap yang memikirkan kepentingan orang
lain selain dirinya.
c. Evironmental awareness, mengetahui dampak yang akan timbul kepada
lingkungan dari perbuatan manusia.
d. Environmental concern and attitude, environmental concern didefinisikan
sebagai sikap yang kuat terhadap pelestarian lingkungan. Attitude
didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif tentang beberapa orang,
benda, atau masalah.
e. Beliefe about product safety for use and avaiability of product information
andproduct availability, ketersediaan produk hijau diperlukan untuk
membuat konsumen terlibat dalam perilaku ramah lingkungan.
Tersedianya informasi tentang produk hijau dapat memberikan
pengetahuan kepada konsumen. Diperlukan promosi besar-besaran pada
produk untuk menggambarkan masalah keselamatan dan kesehatan atribut
ramah lingkungan kepada konsumen.
f. Percieved consumer effectiveness, merupakan sejauh mana individu
percaya bahwa tindakan yang dilakukan dapat menyelesaikan masalah.
g. Collectivism, individu yang kolektif cenderung terlibat dalam perilaku
daur ulang karena mereka lebih kooperatif, bersedia untuk membantu
orang lain, dan menekankan tujuan kelompok dari pada pribadi.
h. Transparency / fairness on trade practices (keadilan pada membangun
praktek perdagangan) yang disebut sebagai masalah mikro konsumerisme
mempertimbangkan berbagai masalah praktik bisnis eksploitatif yaitu
iklan yang menyesatkan, kemasan menipu, harga yang tidak adil,
pemalsuan produk, pemasaran hitam, dan lainnya.

Persepsi Efektivitas Konsumen (PCE) (skripsi dan tesis)

Perceived Consumer Effectiveness (PCE) mengacu sejauh mana
orang-orang percaya bahwa tindakan mereka membuat perbedaan dalam
memecahkan masalah (Ellen, Weiner, dan Cobb-Walgren 1991). PCE, yang
didefinisikan sebagai “evaluasi diri dalam konteks masalah” (Berger dan
Corbin,1992), berbeda dari sikap yang mencerminkan evaluasi akan sebuah
masalah.
Ellen, Weiner dan Cobb-Walgren (1991) menunjukkan bahwa PCE
untuk isu lingkungan juga berbeda dari kepedulian atau sikap terhadap
lingkungan dan membuat kontribusi yang unik untuk memprediksi perilaku
sadar lingkungan seperti pembelian hijau. Kekhawatiran konsumen tentang isuisu lingkungan mungkin tidak mudah diterjemahkan ke dalam perilaku pro
lingkungan hidup, namun, individu yang mempunyai sebuah keyakinan yang
kuat bahwa perilaku mereka sadar lingkungan akan menghasilkan hasil yang
positif. Sehingga meraka akan lebih mungkin terlibat dalam perilaku tersebut
dalam mendukung kekhawatiran mereka untuk lingkungan. Dengan demikian,
keyakinan self-efficacy mungkin mempengaruhi kemungkinan melakukan
perilaku pembelian produk ramah lingkungan.
PCE ditentukan oleh pengetahuan baik oleh pengalaman langsung
maupun tidak langsung dan bervariasi dengan individu sebagai pengetahuan
pribadi mereka dan pengalaman berbeda (Brown 1979). Beberapa orang
percaya bahwa tindakan mereka mengakibatkan hasil tertentu sehingga dapat
membawa perubahan, sementara yang lain memiliki sedikit kepercayaan
mereka memiliki kemampuan untuk membuat perbedaan. PCE merupakan
sebuah situasi atau isu yang spesifik dan kepercayaan pribadi ini mungkin
terbentuk di bawah pengaruh orientasi nilai yang lebih umum dan abstrak.

Kepedulian Lingkungan (skripsi dan tesis)

Hal mendasar untuk penelitian lingkungan adalah kepedulian
konsumen terhadap lingkungan (Hines et al, 1987). Kepedulian lingkungan
adalah sebagai suatu sikap terhadap dampak lingkungan yang sudah atau
terjadi (Hessami dan Yousefi, 2013). Konsumen dengan kepedulian yang kuat
untuk lingkungan yang lebih mungkin untuk membeli produk sebagai hasil dari
klaim lingkungan mereka (Mainieri et al., 1997) dibandingkan mereka yang
kurang peduli tentang isu yang berkaitan dengan lingkungan.
Kepedulian lingkungan menunjukkan orientasi umum individu
terhadap lingkungan dan tingkat perhatian individu terhadap isu lingkungan
telah ditemukan menjadi prediktor lingkungan yang berguna untuk menlilai
perilaku sadar lingkungan yang dimulai dari perilaku daur ulang (Arbuthnot
dan Ligg 1975; Kellgren dan Wood 1986; Simmons dan Widmar 1990) sampai
pada perilaku pembelian produk hijau (Chan 1996; Donaton dan Fitzgerald
1992; 1990 Kerr, Ottman 1993; Schlossberg 1992). Misalnya, konsumen
dengan kepedulian yang kuat terhadap lingkungan lebih cenderung membeli
produk sebagai hasil dari klaim lingkungan mereka (Mainieri et al, 1997).
Dibandingkan mereka yang kurang peduli tentang masalah lingkungan.
Kepedulian lingkungan seorang individu juga telah ditemukan
berkaitan dengan kepercayaan dan nilai yang mendasar dari diri seseorang
(Stern et al., 1995) dan dapat ditentukan oleh orientasi nilai inti individui.
Sebagai contoh, masalah lingkungan secara positif dipengaruhi oleh nilai-nilai
altruistik termasuk biospherism, namun negatif berhubungan dengan nilai-nilai
egois (Schultz dan Zelezny 1998). Demikian pula, kolektivisme mungkin
berhubungan dengan masalah lingkungan karena penekanannya pada
kesejahteraan anggota kelompok.
Hubungan antara sikap dan perilaku merupakan suatu hubungan yang telah
dieksplorasi dalam berbagai konteks. Dalam literature lingkungan, untuk
mengeksplorasi hubungan antara konstruk attitudinal, konsen lingkungan, dan
berbagai pengukuran keperilakuan dan atau observasi. Studi sebelumnya
menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan sebagai hubungan dengan perilaku
ramah lingkungan yang berkorelasi positif. Dalam mengembangkan skala
objektif untuk mengukur dan memahami kepedulian lingkungan, Maloney dan
Ward (1973) dalam Chan dan Lau (2000) mengkonseptualisasikan sebagai
sejumlah pengetahuan (ecological knowledge), tingkat emosionalitas
(ecological affect) dan tingkat verbal (ecological intention) dan komitmen
actual (ecological behavior) terhadap isu lingkungan.

Kolektivisme (skripsi dan tesis)

Berasal dari penelitian Hofstede (1980), pengertian individualisme
versus kolektivisme menggambarkan perbedaan dalam keyakinan dasar bahwa
individu memegang teguh rasa hormat ketika mereka berinteraksi dengan
orang lain, prioritas tujuan kelompok, dan merasakan pentingnya persatuan
dengan orang lain. Secara umum, orang-orang dari budaya individualistis
cenderung independen dan berorientasi pada diri mereka sendiri sedangkan
yang dari kolektivisme, budaya merupakah hal yang lebih kepada saling
tergantung dan berorientasi kelompok. Individualisme ditandai dengan
kemandirian, kepercayaan diri, kebebasan pilihan, dan tingkat kompetisi yang
tinggi (Triandis 1989), sedangkan kolektivisme menekankan saling
ketergantungan, harmoni dalam kelompok, keamanan keluarga, orientasi tujuan
yang berkelompok, hierarki sosial, kerjasama, dan tingkat persaingan yang
rendah (Hosfstede 1980; Triandis 1995).
Individualistis atau orientasi kolektif telah ditemukan dapat mempengaruhi
berbagai perilaku sosial. Demikian juga, tingkat kecenderungan seseorang pada
individualisme atau kolektivisme muncul untuk mempengaruhi motivasi
mereka agar terlibat dalam perilaku sadar lingkungan. McCarty dan Shrum
(1994, 2001) menemukan dampak positif dari kolektivisme pada keyakinan
konsumen tentang daur ulang dan perilaku daur ulang. Artinya, orang
kolektivis lebih cenderung terlibat dalam daur ulang perilaku karena mereka
cenderung lebih kooperatif, lebih bersedia untuk membantu orang lain, dan
menekankan tujuan kelompok lebih dari yang pribadi dari pada orang
individualistis. Sebaliknya, orang dengan kecenderungan individualistis
cenderung untuk melihat daur ulang kurang penting (McCarty dan Shrum
2001) dan kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam perilaku untuk
pemelihara sumber daya (Dunlap dan Van Liere 1984) dari pada orang yang
memiliki tingkat kolektivitas tinggi. Hasil serupa juga ditemukan untuk
komitmen ekologi (Li 1997).

Produk Hijau (Green Product) (skripsi dan tesis)

Produk hijau (green product) adalah produk yang tidak mencemari
lingkungan, tidak membuang sumber daya atau yang dapat di daur ulang.
Produk hijau membantu menghemat energi untuk menjaga dan meningkatkan
sumber daya lingkungan alam dan mengurangi atau menghilangkan
penggunaan zat-zat beracun, polusi dan limbah (Shabani et al 2013). Ottman
(2011) mendefinisikan produk hijau adalah produk yang biasanya tahan lama,
tidak berbahaya bagi kesehatan, pengemasan terbuat dari bahan daur ulang.
Dari definisi yang ada maka dapat disimpulkan green product adalah produk
yang baik bagi pengguna jugatidak mencemari lingkungan sekitar. Suatu
produk yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk mengurangi efekefek yang dapat mencemari lingkungan, baik dalam produksi, pendistribusian
dan pengkonsumsianya. Dari pendapat-pendapat para ahli diatas dapat kita buat
suatu kesimpulan tentang karakteristik produk hijau, yaitu (Manongko, 2011):
a. Produk tidak mengandung toxic,
b. Produk lebih tahan lama,
c. Produk menggunakan bahan bakuyang dapat didaur ulang,
d. Produk menggunakan bahan bakudari bahan daur ulang,
e. Produk tidak menggunakan bahanyang dapat merusak lingkungan,
f. Tidak melibatkan uji produk yang melibatkan binatang apabila tidak betulbetul diperlukan,
g. Selama penggunaan tidak merusak lingkungan,
h. Menggunakan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk isi ulang,
i. Tidak membahayakan bagi kesehatan manusia dan hewan,
j. Tidak menghabiskan banyak energi dan sumber daya lainya selama
pemrosesan, penggunaan, dan penjualan
k. Tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan dalam
jangka waktu yang singkat.

Pemasaran Hijau (Green Marketing) (skripsi dan tesis)

Polonsky (dalam Wu and Chen, 2014) mendefinisikan green
marketing sebagai semua kegiatan yang dirancang oleh perusahaan dalam
rangka memenuhi kebutuhan manusia dengan mengurangi dampak yang
merugikan bagi lingkungannya. Dalam green marketing terdapat beberapa
konsep, yang diantaranya :
a. Green customers, merupakan orang-orang yang melakukan pembelian dan
mengkonsumsi produk-produk yang aman bagi tubuh dan lingkungannya,
untuk tetap menjaga lingkungannya.
b. Green production process, merupakan suatu cara memproduksi dengan
teknologi yang membatasi polusi atau memiliki manfaat terhadap lingkungan.
c. Green financial affairs, merupakan jenis-jenis pendekatan akuntansi yang
mencoba untuk mempertimbangkan nilai-nilai keuangan dan moneter untuk
investasi ekologi dan kerusakan hutan.
d. Reasons of being green, merupakan sebuah alasan seseorang atau perusahaan
untuk mengubah perilakunya untuk peduli terhadap lingkungan.

Konsep Lingkungan Hidup (skripsi dan tesis)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup
merupakan kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, dan makhluk hidup,
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Pembahasan
mengenai lingkungan hidup akan selalu berkorelasi dengan “ekologi” yaitu studi
tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan manusia. Seiring
perkembangan zaman yang melahirkan kesadaran manusia akan peran
pentingnya dalam lingkungan, kemudian hadirlah “human ecology” atau ekologi
manusia. Ekologi ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya ilmu lingkungan,
yaitu sekelompok ilmu-ilmu yang membahas mengenai bagaimana bumi
dilestarikan, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan, dan bagaimana
menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut (Wiryono, 2013).
Perbincangan mengenai lingkungan pada dasarnya adalah perbincangan
mengenai mutu lingkungan yang selalu dikorelasikan dengan masalah
lingkungan, misalnya bencana alam, pencemaran, dan erosi. Mutu lingkungan
selalu dikaitkan dengan perkara negatif yang mengancam lingkungan yang
sebagian besar merupakan akibat dari ulah manusia (Soemarwoto, 2004). Hal ini
merupakan implikasi dari adanya sebuah hubungan sirkuler antara manusia
dengan lingkungan yang mengandung konsep bahwa lingkungan merupakan
tempat hidup bagi manusia yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusia
(Wiryono, 2013). Dapat dikatakan bahwa manusia merupakan bagian dari
lingkungan. Akan tetapi, relasi antara manusia dan lingkungan yang ada saat ini
tidak menunjukkan adanya hubungan yang harmonis (Herawati, dkk., 2018).
Manusia selalu memposisikan dirinya sebagai subjek dan lingkungan adalah
objek yang dapat dieksploitasi penggunaannya sesuai keinginannya. Kondisi
tersebut menyebabkan terjadinya fenoemana degradasi lingkungan yang saat ini
semakin marak dan mengancam keberlanjutan kehidupan dunia
Kondisi ini menunjukkan adanya fenomena degradasi lingkungan.
Degradasi lingkungan baik yang terjadi di tingkat lokal maupun global
menyebabkan problematika yang serius (Nisa, Setyowati, dan Suharini, 2017).
Di era globalisasi ini, modernisasi teknologi dalam berbagai bidang kehidupan,
khususnya pada bidang industri telah memberikan dampak yang negatif terhadap
lingkungan (Armawi, 2013). Peningkatan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan
penduduk, utamanya di perkotaan juga telah mempengaruhi kualitas lingkungan
(Puspita, Ibrahim, dan Hartono, 2015; Suharini, 2007). Kondisi ini dikarenakan
pola hidup mereka yang tidak memperhatikan dampak terhadap kelestarian
lingkungan yang pada akhirnya akan mengancam kesehatan dan keberlanjutan
kehidupan mereka (Lailia, 2014)

Indikator Niat Beli Produk Hijau (skripsi dan tesis)

Terdapat perbedaan antara pembelian aktual dan kecenderungan pembelian.
Bila pembelian aktual yaitu pembelian yang benar-benar dilakukan oleh
konsumen, kecenderungan pembelian merupakan sebuah niat yang timbul pada
konsumen untuk melakukan pembelian pada waktu yang akan datang. Keyakinan
konsumen terhadap produk hijau juga tidak terlepas dari pengaruh orang-orang di
sekitarnya. Lingkungan sosial seperti keluarga, teman dan orang sebaya
berpengaruh kuat dalam membentuk sikap dan niat pembelian dalam konteks
produk ramah lingkungan. Menurut Nik Abdul Rasyid (2009:114) niat pembelian
hijau adalah sebagai probabilitas dan kemauan seseorang untuk memberikan
preferensi terhadap produk hijau dari produk konvensional dalam pertimbangan
pembelian mereka. Terdapat 3 dimensi dari niat pembelian produk ramah
lingkungan yaitu :
a. Kepercayaan terhadap produk
Niat pembelian produk hijau atau ramah lingkungan timbul karena adanya
dasar kepercayaan terhadap produk yang diiringi dengan kemampuan
untuk membeli produk.
b. Keputusan konsumen
Dapat dikatakan sebagai suatu pengukuran dari kemungkinan konsumen
dalam membeli suatu produk, dimana konsumen akan menggunakan atau
tidak produk yang dirasa bermanfaat bagi dirinya.
c. Kesediaan untuk membayar lebih
Kesediaan konsumen untuk membayar lebih dalam pembelian produk
ramah lingkungan yang dianggap mempunyai manfaat yang lebih baik
dibandingkan produk konvensional lainnya.

Karakteristik Niat Beli (skripsi dan tesis)

Niat beli produk hijau disini dipengaruhi oleh faktor kesadaran dan
pengetahuan lingkungan. Hal tersebut juga bisa dipengaruhi oleh sikap manusia
itu sendiri. Paladino (2009:17) dalam Aman et al. (2012:147) mendefinisikan niat
perilaku sebagai ukuran kekuatan relatif seseorang untuk melaksanakan perilaku
tertentu. Berkaitan dengan produk ramah lingkungan, beberapa studi Nam et al.,
2017; Tang et al., 2014; Khare (2014:188) mengungkapkan bahwa keinginan
konsumen (purchase intention) dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti :
a. personal norms,
personal norm adalah perasaan seseorang untuk terlibat dalam perilaku
norma tertentu yang disebabkan oleh tekanan sosial untuk melakukan atau
tidak melakukan perilaku tertentu.
b. subjektif norms,
subjektif norms adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap
kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat
untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang
dipertimbangkan.
c. attitude,
attitude adalah sikap, tingkah laku atau perilaku seseorang dalam
berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan sesama manusia.
d. perceived behavioral control,
Perceived behavioral control adalah persepsi mengenai kemudahan atau
kesulitan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan merefleksikan
pengalaman di masa lalu dan antisipasi mengenai halangan.
e. perception
perception ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu,
sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu
bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Niat Beli Produk Hijau (Green Purchase Intention) (skripsi dan tesis)

Menurut Karatu dan Mat (2014:261) niat pembelian produk hijau adalah
tindakan ramah lingkungan yang secara spesifik dilakukan oleh konsumen yang
menunjukan bahwa mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
Menurut Nik Abdul Rasyid (2009:10) menyatakan bahwa niat pembelian hijau
dikonseptualisasikan sebagai probabilitas dan kemauan seseorang untuk memberi
preferensi pada produk yang memiliki fitur ramah lingkungan dibandingkan
produk tradisional lainnya dalam pertimbangan pembelian mereka. Niat
pembelian produk hijau dapat berupa keinginan atau ekspresi niat seseorang atau
individu untuk berkomitmen pada aktivitas yang mendukung keberlangsungan
lingkungan.
Menurut Chen (2012:502) dalam Rizwan (2013:32) niat beli hijau secara
sederhana didefinisikan sebagai niat untuk membeli layanan atau produk yang
tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Dapat dikatakan juga sebagai
keinginan dan kemauan seseorang untuk membeli produk yang tidak berbahaya
dan ramah lingkungan.
Menurut Raeni Dwi Santy dan Muhammad Ihsan I A (2012:10) pendekatan
pemasaran hijau dalam area produk diyakini dapat meningkatkan integrasi
masalah lingkungan dalam semua aspek aktivitas perusahaan. Pemasaran hijau
memiliki prospek yang baik untuk pengembangan sebagai metode yang tepat
untuk pemasaran di era modern.

Indikator Kepedulian Lingkungan (Concern Environment) (skripsi dan tesis)

Lee (2009:89) mendefinisikan kepedulian lingkungan sebagai tanggapan
secara emosional masing-masing individu untuk memberikan perhatian pada
lingkungan. Menurut Diamantopoulus et.al dalam Aman et al (2012:145)
Kepedulian Lingkungan sebagai faktor utama dalam proses pengambilan
keputusan konsumen. Menurut Angelovska et al (2012:416) kepedulian terhadap
lingkungan dapat dianggap sebagai suatu tingkat komitmen dan emosional dari
konsumen terhadap berbagai isu pada lingkungan sekitar. Adapun faktor yang
mempengaruhi dalam kepedulian lingkungan antara lain :
1. Kepedulian Egoistic
Kepedulian egoistic muncul karena kesadaran individu akan potensi
dampak dari masalah lingkungan pada dirinya, misalnya kesehatannya.
2. Kepedulian Altruistic
Kepedulian Altruistic muncul karena kesadaran individu akan potensi
dampak buruk masalah lingkungan yang dapat dialami oleh orang lain,
misalnya warga di kampungnya.
3. Kepedulian Biospheric
Kepedulian Biospheric muncul didasarkan pada kepedulian seseorang
terhadap kesejahteraan mahluk hidup lain selain manusia. Alasan
kepedulian biospheric ini adalah kesadaran akan potensi dampak buruk
yang dapat diterima oleh mahluk hidup, misalnya punahnya suatu spesies
karena masalah lingkungan.

Karakteristik Kepedulian Lingkungan (skripsi dan tesis)

Peduli terhadap lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu
berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan
mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah
terjadi. Menurut Albayrak et al (2013:27) dalam penelitiannya mengukur
kepedulian atau kesadaran pada lingkungan diukur dari tiga dimensi yaitu :
1. Ketidaktahuan akan pentingnya menjaga lingkungan
Seseorang yang tahu akan arti pentingnya lingkungan sehat bagi mahluk
hidup, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga dan memelihara
lingkungan.
2. Gaya hidup
Gaya hidup yang mempengaruhi sikap peduli terhadap lingkungan adalah
gaya hidup hedonis, materialistik, individualis.
3. Sikap perhatian terhadap lingkungan sekitar
Perhatian terhadap fakta-fakta dan perilaku dari diri sendiri dengan
konsekuensi tertentu untuk lingkungan

Kepedulian Lingkungan (Concern Environment) (skripsi dan tesis)

Menurut Angelovska et al (2012:406) menyatakan bahwa kepedulian
lingkungan adalah suatu alat prediksi yang memungkinkan atas perilaku
pembelian produk ramah lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan dapat
dianggap sebagai suatu tingkat komitmen dan emosional dari konsumen terhadap
berbagai isu pada lingkungan sekitar.
Menurut Diamantopoulos et al dalam Aman et al (2012:167) menyatakan
bahwa kepedulian lingkungan dapat menjadi faktor utama dalam proses
pengambilan keputusan konsumen. Konsumen yang berwawasan lingkungan
cenderung mempunyai kepedulian lingkungan yang kuat, dan konsumen lebih
memilih produk-produk yang ramah lingkungan dibandingkan produk yang lain.
Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk ramah
lingkungan, dimana produk tersebut melekat dalam produk yang dipilih oleh
konsumen. Image produk yang telah menjadi kepercayaan konsumen akan
mempengaruhi perilaku seorang konsumen untuk melakukan berbagai motif
pembelian yang membentuk sikap pada seorang konsumen tersebut.
Menurut Martin dan Simintiras dalam Novandari (2011:16) menyatakan
bahwa kepedulian lingkungan dapat dianggap sebagai perhatian terhadap faktafakta dan perilaku dari diri sendiri dengan konsekuensi tertentu untuk lingkungan.
Beberapa konsumen menerjemahkan kepedulian mereka terhadap lingkungan
dengan memilih produk hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan
kualitas kehidupan mereka.
Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup
dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan
serta menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus diperhatikan dalam
kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain:
a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan
kerusakan.
b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran,
merusak kesehatan dan lingkungan.
c. Memanfaatkan sumberdaya alam yang renewable (yang tidak dapat diganti)
dengan sebaik-baiknya.
d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.

Indikator Pengetahuan Lingkungan (Environment Knowledge) (skripsi dan tesis)

Kesadaran konsumen berasal dari pengetahuan mereka tentang pentingnya
menciptakan lingkungan sehat yang merupakan dasar adanya peningkatan kualitas
kehidupan manusia. Peningkatan kualitas kehidupan dapat dikendalikan oleh
individu konsumen dengan melakukan perubahan memilih dan mengkonsumsi
barang tertentu yang ramah terhadap lingkungan. Di Indonesia sebenarnya cukup
banyak regulasi lingkungan, baik yang berupa Undang-Undang maupun Peraturan
Pemerintah dari Kementrian Lingkungan Hidup. Selain itu, pengukuran
pengetahuan lingkungan dapat di ukur dengan indikator berikut (Chen 2013: 342):
a. Pengetahuan Faktual, merupakan pengetahuan yang disimpan dalam
memori seseorang. Hal ini mengacu pada apa yang seorang individu
benar-benar tahu tentang jenis produk/masalah/objek.
b. Pengetahuan Subjektif, merupakan persepsi atau penilaian individu
tentang apa yang mereka tahu dan berapa banyak mereka tahu tentang
produk/masalah/objek.
c. Pengetahuan Abstrak, merupakan pengetahuan yang terkait dengan isu-isu
lingkungan, masalah, penyebab dan solusi.

Karakteristik Pengetahuan Lingkungan (skripsi dan tesis)

Variabel pengetahuan lingkungan dapat dijelaskan sebagai sekumpulan
pengetahuan tentang lingkungan (ekologi) yang dimiliki seorang individu tentang
suatu topik lingkungan. Menurut Koellner dan Tovar (2009:10) mendefinisikan
bahwa pengetahuan lingkungan sebagai satu aspek dari pengetahuan ekologis
dimana individu membicarakan topik lingkungan. Karakteristik pengetahuan
lingkungan dapat diperoleh dari tiga hal, yaitu :
1. Tradisi/budaya, atau biasa disebut sebagai ecological ethnosentrisme
2. Gabungan pengetahuan secara ilmiah di bidang lingkungan, hal ini dapat
diperoleh melalui pembelajaran di sekolah, berbagai media dan kegiatan
rekreasi lainnya.
3. Pengalaman pribadi individu sebelumnya dan persepsi tentang produk
hijau.

Pengetahuan Lingkungan (Environment Knowledge) (skripsi dan tesis)

Menurut Chen (2013:27) menyatakan bahwa pengetahuan lingkungan adalah
serangkaian pengetahuan ekologis yang dimiliki oleh individu mengenai
lingkungan. Semakin baik pengetahuan lingkungan yang dimiliki oleh konsumen,
maka konsumen tersebut akan semakin tahu tentang kualitas produk ramah
lingkungan dan akan meningkatkan motivasi mereka untuk membeli produk
ramah lingkungan. Pengetahuan mengenai lingkungan merupakan suatu
pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seseorang mengenai segala hal yang dapat
dilakukan dan diusahakan untuk membantu dalam perlindungan lingkungan
dengan memfasilitasi komitmen perilaku mereka untuk melakukan pembelian
produk hijau.
Menurut Murray dan Schlcater dalam Haryadi (2009:51) Pengetahuan dikenal
sebagai karakteristik yang mempengaruhi semua fase dalam proses pengambilan
keputusan, secara spesifik pengetahuan adalah konstruk yang relevan dan penting
yang mempengaruhi bagaimana konsumen mengumpulkan dan mengatur
informasi, seberapa banyak informasi digunakan untuk pembuatan keputusan dan
bagaimana konsumen mengevaluasi produk dan jasa
Menurut Calroche et al dalam Haryadi (2009:65) Pengetahuan konsumen
diklasifikasikan menjadi tiga bidang umum yaitu: pengetahuan produk,
pengetahuan pemakaian dan pengetahuan pembelian. Konsumen yang memiliki
pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan sering juga disebut “green
orientation” yang pada masa mendatang diprediksikan akan meningkat.
Konsumen yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tinggi terhadap
lingkungan akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan walaupun
hargnya relatif mahal

Pengakuan Aset Pajak Tangguhan Dari Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi (skripsi dan tesis)

Sado rugi fiscal yang dapat dikompensasi ketahun-tahun yang akan
datang akan mengakibatkan penghematan pembayaran pajak dimasa yang
akan datang, karena akan mengulangi laba fiskal karena pajak tahun-tahun
yang akan datang. Dalam PSAK No. 46 dinyatakan saldo rugi fiskal yang
dapat dikompensasi diakui sebagai asset pajak tangguhan apabila besar
kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk
dikompensasi.
Hal-hal yang hsrus dipertimbangkan untuk menentukan apakah
penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk
dikompensasikan:
a. Apa perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah
yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan
sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
b. Apa perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal
yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa
berlakunya kadaluwarsa.
c. Apa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus
tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.
Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk
dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka
asset pajak tangguhan tidak diakui.

Pengukuran dan Pencatatan Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan sudah dilakukan terhadap
perbedaan temporer dan rugi fiskal dikompensasikan, dikali dengan tarif Ps.
17 UU PPh.
Aset pajak tangguhan = Koreksi temporer positif X tarif Ps. 17 UU PPh
Kewajiban pajak tangguhan= Koreksi temporer negatif X tarif Ps. 17 UU PPh
PSAK No.46, memberikan pedoman pngukuran pajak kini dan pajak
tangguhan sebagai berikut:
1. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang
dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku
atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan
tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban
dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau
secara substantive berlaku pada tanggal neraca.
Misalnya, perusahaan akan mengukur dan menngakui pajak kini dan
tangguhan pada laporan keuangan tahun 2009. Berdasarkan UU No. 36 tahun
2008 tarif PPh tahun pajak 2009 sebesar 28% dan tarif pajak tahun 2010 dan
seharusnya sebesar 25%. Dengan demikian pajak kini dihitung dengan tarif
28% dan pajak tangguhan dihitung dengan tarif 25%.

Aktiva Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Aktiva pajak tangguhan merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat
pajak yang jumlahnya yaitu jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam
periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara
standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya
saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang menurut
(IAI: 2002). Besarnya aktiva pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan
adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu
dibutuhkan judgment untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak
tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Beberapa peneliti dan priofesi
akuntan berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan tersebut dapat
direalilsasikan pada periode mendatang dengan probabilitas lebih dari 50%
(Smith dan Freeman 1992, Martin 1992, Kiswara 2002).
Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus di tinjau kembali (pada
tanggal neraca (IAI: 2002). Perusahaan perlu menurunkan nilai tercatat
tersebut apabila laba fiskal tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian
atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus di sesuaikan
kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai (IAI: 2002). Dengan
adanya kewajibann untuk selalu melakukan peninjauan kembali pada tanggal
neraca, maka setiap tahun manajemenharus membuat suatu penilaian untuk
menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak
tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo
cadangan aktifa pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Pajak Tangguhan (Defferent Tax) (skripsi dan tesis)

Kewajiban pajak tangguhan (defferent tax liabilities) adalah jumlah pajak
yang penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan
(defferent tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
Untuk memahami timbulnya pajak tangguhan, kita dapat memperhatikan
efek dari perbedaan temporer tehadap pajak terutang. Dibawah ini adalah
ilustrasi dimana laporan laba rugi wajib pajak memiliki perbedaan temporer
berupa beban penyusutan, aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) secara
fiskal disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan secara komersial
disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa
nilai residu.

Pajak Kini (Current Tax) (skripsi dan tesis)

Beban pajak (tax expense) menurut PSAK No.46 terdiri dari beban pajak
kini (current tax expense) dan beban/penghasilan pajak tangguhan (defferent
tax expense/income). Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (payable)
atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini dibagi dengan dua
kelompok yaitu pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat final dan pajak
penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak final.
Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali
dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini
yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikalli
penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah laba akuntansi setelah
rekonsiliasi fiskal dan diperhitungkan salso rugi fiskal yang dapat
dikompensasi. Baik PPh non final mapun PPh final dibebankan dan
dikelompokkan sebagai beban pajak kini dan laporan laba rugi.
Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik
yang dibayar sendiri (PPh Ps.25) maupun dipotong/dipungut pihak ketiga
(PPh Ps.22, Ps.23 Ps.24) diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini
lebih besar dari PPh yang telah dibayar, selisihnya diakui sebagai kewajiban
pajak kini (current tax liabilities). Apabila pajak kini lebih kecil maka diakui
sebagai asset pajak kini (current tax asset) yang merupakan jumlah PPh yang
dapat direstitusi.

Dasar-dasar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) (skripsi dan tesis)

Menurut kemenkeu RI (Arief: 2016) Sistem akuntansi akan menghasilkan
laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan (SAK). Untuk menghitung besarnya pajak terutang, atas laba
akuntansi (komersial) tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan
undang-undang perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Penyesuaian ini
yang kita kenal dengan nama rekonsiliasi fiscal. Dari laba fiskal inilah dapat
dihitung besarnya pajak terutang.
Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan kondisi positif yaitu koreksi yang
menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial atau koreksi
negatife yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba
komersial. Perbedaan atau koreksi tersebut ada yang bersifat permanen (beda
tetap) yang hanya berpengaruh terhadap tahun pajak yang bersangkutan saja,
juga ada yang bersifat temporer (laba temporer) yang berpengaruh terhadap
laba kena pajak tahun-tahun berikutnya.
PSAK 46 mengatur keperilakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:
1. Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalann dan
periode mendatang.
2. Mengakui kewajiban dan aktifa pajak tangguhan terhadap konsekuensi
fiskal masa depan yang disebabkan adanya perbedaan waktu (temporai
difference) dan sisa kerugian yanf masih dapat dikompensasikan.
Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 46
1. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah
jumlah agregat pajak kini (current tax) pajak tangguhan (defferent tax)
yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
2. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang
(payable) atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
3. Liabilitas pajak tangguhan (defferent tax liabilities) adalah jumlah pajak
penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak.
4. Asset pajak tangguhan (defferent tax asset) adalah jumlah pajak
penghasilann terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai
akibat adanya:
a. Perbedaann temporer yang dapat dikurangkan, dan
b. Sisa kompensasi kerugian.
c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan
perpajakan mengizinkan.

Standar Akuntansi Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Purwanto (2014:bppk kemenkeu) dasar pengenaan pajak
penghasilan adalah penghasilan kena pajak. Untuk memberikan kemudahan
dan kepastian bagi wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak,
pemerintah India menerbitkan standar akuntansi pajak. Standar akuntansi ini
sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dalam peraturan tentang pajak
penghasilan. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan memudahkan
wajib pajak dalam pembenaran penghasilan dan pengakuan biaya untuk
menghitung penghasilan kena pajak. Jika tidak ada standar akuntansi pajak,
wajib pajak memulai pada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang kadang
tidak mudah untuk dipahami.
Standar akuntansi pajak adalah turunan dari ketentuan-ketentuan dari
peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sehingga standar
akuntansi tersebut menyediakan pedoman dalam pengakuan penghasilan dan
biaya untuk menhitung penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Jika ada perbedaan antara standar akuntansi
pajak dan ketentuan dalam peraturan perpajakan, maka peraturan
perpajakanlah yang wajib diikuti.
Standar akuntansi pajak disajikan dalam format untuk diterapkan di
lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Keberadaan
standar akuntansi pajak tidak menambah beban administrasi wajib pajak,
wajib pajak tetap menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan SAK,
yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan PPh. Dalam menghitung
penghasilan kena pajak, wajib pajak melakukan rekonsiliasi laba rugi fiskal
dengan melakukan penyesuaian fiskal pada laporan laba rugi komersial.
Dalam melakukan penyesuaian fiskal tersebut, wajib pajak mengacu pada
standar akuntansi pajak yang lebih mudah untuk diterapkan.
Adanya standar akutansi pajak membuat pengakuan penghasilan dan
biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak menjadi lebih jelas dan pasti.
Hal ini akan mengurangi sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Semakin
sedikit sengketa, semakin kecil biaya administrasi yang dikeluarkan, baik oleh
wajib pajak maupun oleh fiskus.

Jenis Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017: 7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemunguutan.
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua:
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau orang ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, perintiwa, atau pembuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak
tidak langsungdalam arti ekonomis, yaitu dengan cara mellihat unsur yang
terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur
tersebut:
1. Penanggung jawab yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak.
2. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih
dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani
pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada individu, pajaknya disebut
Pajak Langsung. Jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu
orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.
a. Pajak Subjektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan obyeknya, baik berupa
benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjektif Pajak (Wajib Pajak) dan
tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokan menjadi dua, berikut penjelasannya.
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I
(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan
digunakan untuk membayar rumah tangga daerah masing-masing.
Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Teori Yang Mendukung Pungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017: 5) Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak
negara untuk memungut pajak dari rakyat.
1. Teori Asuransi
Teori ini mengemukakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang
dan segala kepentinganya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan),
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran
premi. Sementara hubungan negara dengan rakyatnya, pajak ini yang
dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh
masing-masing individu/wajib pajak orang pribadi. Meskipun teori ini
hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungu pajak,
beberapa pakar menantangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan
antara lajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena: 1) jika timbul
kerugian, tidak ada pengganti secara langsung dari negara dan 2) antara
pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak
terdapat hubungan langsung.
2. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian dari beban pajak
yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus
didasarkan oleh kepentingan masing-masing orang dalam tugas
pemerintah, tergolong perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta
bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang
dikenakan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak
terletak pada jasa yang telah diberikan oleh negara kepada warganya,
merupakan perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan
tersebut, diperlukan biaya biaya yang harus dipakai oleh segenap orang
yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini
menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat
untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan
dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan
seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi,
gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan
sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai
contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2)
mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih
besar daripada Tuan Hakim karena gata pikul (pengeluaran/pembelanjaan)
Tuan Akbar lebih kecil daripada Tuan Hakim.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori Bakti)
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini
mendasarkan pada paham Organisce Staatsleer. Paham ini mengajarkan
bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut
pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya
persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang
menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya,
setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam benti pembayaran
pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini tidak mempermasalahkan awal mula negara memungut
pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik
itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori fungsi pemungutan pajak
disamakan dengan pompa, merupakan mengambil gaya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menuangkan
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup
masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.
Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan
kepentingan masyarakat yang bisa dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak.

Pembagian Hukum Pajak (skripsi dan tesis)

“Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur
hubungann antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat
sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut
hukum fiskal yang merupakan bagian dari hukum publik/hukum administrasi
negara (Sambodo, 2015:5). Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang mengartikan
keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa
yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain,
hukum pajak materiil juga mengatur tentang timbulnya, besarnya dan
dihapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerinah dan
Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara
peraturan yang berisi kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan
Hukum
Administrasi
Negara
Hukum Pajak
Hukum Tata
Internasional
dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberikann hak tagihan
utama kepada fiskus. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Hukum Pajak Formil
Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai
cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian dari
hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu
utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap pengendaliannya, kewajiban
Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.
Hukum pajak formiil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak
serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan
secepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu
sama karena kompetensi sparatur fiskus yang terkadang ditambah atau
dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang
melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lamakelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya
melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undanng-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

Fungsi Pajak (skripsi dan tesis)

Pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu:
1. Fungsi penerimaan (budgetair)
Sambado (2015: 7) Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah
adanya kepentingan dari maisng-masing warga negara, termasuk
kepentingan perlindungan jiwa dan harta. Apabila semakin tinggi tingkat
kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus
dibayar. Teori ini juga banyak ditentang karena, pada kenyataannya bahwa
tingkat kepentingan perlindungan bagi orang miskin lebih tinggi daripada
orang kaya, tapi orang miskin justru lebih bebas dari beban pajak.
2. Fungsi mengatur (reguleren)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan dan bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi
sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap barang mewah untuk
mengurangi kesenjangan sosial dipembebasan pajak untuk komoditi
ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat
meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
3. Fungsi stabilitas
Terdapatnya pajak, pemerintah memiliki biaya untuk menjalankan
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga
inflasi bisa dikendalikan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan jalan
mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan
pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang telah dipungut oleh negara dan akan digunakan untuk
membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Fungsi demokrasi
Fungsi demokrasi adalah salah satu penjelmaan atau wujud sistem
gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi
ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayan pajak. Apabila pajak
telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus
memberikan pelayan terbaik.
Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam
perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih puas dengan adanya fungsi
yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif
pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih
tinggi.

Pungutan Lain Selain Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017: 2) Selain pungutan pajak, ada bsebagian pungutan
lain yang sejenis dengan pajak, akan tetapi mempunyai perlakuan dan sifat
yang berbeda dengan pajak dan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnnya.
Pungutan tersebut antara lain:
1. Bea materiil, merupakan pungutan yang dikenakan oleh dokumen dengan
menggunakan benda materai atau benda lain.
2. Bea masuk dan bea keluar. Merupakan pungutan dari barang-barang yang
masuk ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang itu atau
berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar merupakan pengutan
yang dilakukan oleh barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan
tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. Cukai, merupakan pungutan yang dilakukan oleh barang-barang tertentu,
dan sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu
4. Retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu
jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan
nyata kepada pembayar. Contoh: parker, pasar, jalan tol.
5. Iuran, merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu
jasa dan fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata
kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. Pungutan lain yang sah berupa sumbangan wajib.

 

Definisi Pajak (skripsi dan tesis)

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang
mengemukakan pengertian tentang pajak, dianataranya pengertian pajak yang
dikemukakan oleh Brotodiharjo, (1991:2) menyatakan bahwa “Pajak
merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak yang membayar pajaknya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya
yaitu untuk membiayai pengeluaran-pegeluaran umum yang berhubungan
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Pada definisi tersebut lebih memfokuskan fungsi budgeter pajak,
sedangkan pajak juga masih mempunyai fungsi lainnya, yaitu fungsi
mengatur. Apabila di perhatikan coraknya, dalam memberikan batasan
pengertian pajak juga dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu
dari segi ekonomi, segi hukum segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini
juga memberi warna di titik berat yang diletakanya, sebagai contoh segi
penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.
Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku De Over Heidsmeddelen
Van Indonesia (terjemahan): “Pajak adalah pestasi yang dipaksakan sepihak
dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Soemitro,
(1990:5) menyatakan: “Pajak yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Soeparman, (1964) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang,
yang dipungut oeh penguasa berdasarkann norma-norma hukum, guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.”. Definisi pajak merurut Undang-Undang No.16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah
kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarasebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian yang
dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, sebagai berikut:
1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari
pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (budgetair),
bukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yang apabila pemasukannya masih
terdapat surplus, dan digunakan untuk membiayai investasi yang
dilakukan oleh pemerintah.
5. Pajak yang memiliki tujuan nonbudgetair yang merupakan arti dari fungsi
mengatur.

 

Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Jay Choi Suk-Joong (2012:80) menyatakan “Beban pajak tangguhan
memberikan informasi tentang pendapatan saat ini dan masa depan (misalnya,
persistensi laba dan pertumbuhan masa depan) dan berpotensi mengindikasikan
manajemen laba.”
Philips et al (2003) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan
tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya
mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan
keuangan komersial. “…semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui
oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan,maka semakin tinggi pula praktik
manajemen laba.”
Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik
manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sumomba
(2010) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap manajemen laba. Philips, Pincus dan Rego (2003) dalam
Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan
untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi
tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian.

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Menurut Suandy (2011:7) menjelaskan bahwa Tujuan perencanaan pajak
adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah
mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan
pembuatan UndangUndang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax
avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
Sulistyanto (2008:46) menyatakan besar kecilnya pajak yang ditarik oleh
pemerintah sangat bergantung pada besar kecilnya pajak yang dicapai
perusahaan,“ jika perusahaan memperoleh laba lebih besar maka akan ditarik
pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba kecil dan
ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer
untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang
harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi atau disebut dengan perencanaan
pajak.”
Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2014) mengungkapkan, “…semakin
tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan
manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur
seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya
praktik manajemen laba.”
Penelitian yang dilakukan Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah
(2014), dam Chantika Meilany (2016) membuktikan perencanaan pajak
mempengaruhi praktik manajemen laba.

Model Empiris Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Secara umum ada 3 (tiga) kelompok model empiris manajemen laba yang
diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model
yangberbasis akrual agregat (aggregate accruals), akrual khusus (specific
accruals), dan distribusi laba (distribution of earnings) (Sulistyanto, 2008:7):
1 Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan
discretionary accruals sebagai proyeksi manajemen laba. Model
manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo
(1986), Jones (18991), serta Dechow, Sloan, dan Sweenery (1995).
2 Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang
menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba degan
menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu
pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni,
Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Sedangkan,
3 Model distribution of aernings dikembangkan oleh Budgtahler dan
Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

Implikasi Manajemen Laba Terhadap Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh
Dewi Yanti (2014:135) sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan
melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa hal berikut:
1. Insentif melakukan, manajemen laba. Manajemen laba tidak
dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah
dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan
insentif tersebut.
2 Reputasi dan masa lalu manajemen. Perlu untuk menilai reputasi dan
integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu,
persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media
keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini.
3 Pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi
angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti debt to
equity atau interest coverage. Perlu diverifikasi apakah komponen
laba (atau neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu.
4 Kesempatan melakukan manajemen laba. Sifat aktivitas usaha
menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat
aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup banyak untuk
menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar
kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

Pengertian Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi terget
rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan
kapuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan
oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu,
sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku
manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan
istilah manajemen laba.
Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu
sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan
manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai
perilaku oportunik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam
menghadapi kontrak kompesasi, kontrak utang dan political cost, sedangkan
manajemen-manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif effecient
earnings management dimana manajemen laba memberikan manajer suatu
fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi
kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentinganpihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak.
Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain anatar lain:
definisi manajemen laba yanng diciptakan oleh National Association of
FraudExaminers, Fisher dan Resenzweig, Lewitt, dalam (Sulistyanto, 2008:49).
Menurut National Association of Fraud Examiners dalam Sulistyanto
(2008:49):
“Earnings management is the international, deliberate, misstatement or
omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when
considered with all the information made available, would cause the reader to
change or alter his or judgement or decition (Manajemen laba adalah kesalahan
atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material
atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai
untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang
membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).”
Menrut Fisher dan Resenzweig dalam Sulistyanto (2008:49):
“Earning management is a actions of a manager which serve to increase
(decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible
without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic
profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk
menaikan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang
dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi
perusahaan jangka panjang).”

Pengertian Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272):
“Beban pajak (tax expense) adalah jumlah agregat pajak kini
(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang
diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu
atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak
kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutanng atas
penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan,
sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan
terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer kena pajak.”
Menurut Harnanto (2003:112) beban pajak tangguhan adalah:
“Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada
periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yanng belum
dikompensasi.”
Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang pajak (pajak
penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang
sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan
(pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang
menyangkut perbedaan temporer.
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa
yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan
akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat
dikompensasikan di masa yang akan datang (tax loss carry forward) yang perlu
disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan
antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di
masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan
dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba
komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam
laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja
laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan
laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada Undang-Undang
Perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada StandarAkuntansi.
Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda
waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul
karena adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu yang diterapkan
sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya
antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu
harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal
sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini
disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disbeut dengan rekonsiliasi
laporankeuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi
fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan
perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP.

Tujuan Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya tidak seorangan pun yang senang membayar pajak dan
potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri
wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturang
perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004).Upaya-upaya
yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan
melakukan tax planning.
Sinyalemen di atas yang mendasari tax planning, sehingga tax planning
yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut:
1 Mengatur cashflow perusahaan agar pembayaran setoran pajak
bulanan tidak mengganggu cashflow perusahaan, dan itu artinya
laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakinbaik.
2 Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada
perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahunpajak.
3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaaan pajak yang mengakibatkan
terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang
jumlahnya memberatkanperusahaan.
4 Pemenuhan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.
Keempat alasan diatas sangat relevan dengan diterapkannya tax planning
dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas
pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen
perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.

Tahapan Dalam Peren (skripsi dan tesis)canaan Pajak

Urutan tahap-tahap agar perencanaan pajak berhasil sesuai dengan yang
diharapkan menurut Barry Spitz (1983) dalam Suandy (2008:13):
1. Menganalisis informasi yangada
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam
suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang
harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan
kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan
pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.
Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktorfoktor baik internal maupun eksternal, yaitu:
a. Fakta dan Relevan.
b. Faktorpajak.
c. Faktor nonpajaklainnya.
2. Buat satu model atau lebih rencana besarnyapajak
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau
lebih atas tindakan-tindakan berikut:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau
hubunganinternasional.Pada hampir semua sistem perpajakan
internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan
lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses
perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan
transaksi, operasi, dan hubungan yang paling
menguntungkan.
b. memilihan negara asing sebagai tempat melakukan invertasi
atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam negara
perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan
khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan
investasi negara- negara yang berbeda. Dalam menguji
keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya
pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan
pengenaanpajaknya.
c. Evaluasi atas perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai
suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh
perencanaan perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba
kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai
alternatifperencanaan.
d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak. Rencana yang dibuat tentu harus di evaluasi.
Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu
perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan
tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat
sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang
diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat
adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan
perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan
walaupun diperlukan penambahan biaya atau
kemungkinannya sangat kecil.
e. Memutakhirkan rencana pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek
juga telah berjalanan, tetap perlu diperhitungkan setiap
perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun
pelaksanaan yang dapat berdampak terhadap komponen
suatu perjanjian.

Motivasi Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi
motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:
1 Kebijakan Perpajak
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari
berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang
mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
a) Subjek pajak
Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen
badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha
menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak
dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya
perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.
Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda
pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba
yang ditahan (retained earning) bagi perusahaan yang juga
akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.’
b) Objek pajak
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek
pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban
pajaknya rendah. Karena objek pajakmerupakan basis
perhitungan (tax basses) besarnya pajak, maka untuk
mengoptimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan
merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.
c) Tarif Pajak.
Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan
seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar
dikenakan tarif yang paling rendah (low bracket). Barry
Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy
(2008:12):
“The heavier the burden, the stronger the motive, and the
wider the scope for tax avoidance since the tax payer may
avoid the bigher rates of tax while still remaining liable to
the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif,
dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran
pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak
yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang
lebih rendah).”
d) Prosedur Pembayaran
Sistem self-assesment dan sistem pembayaran
mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan
pajaknya dengan baik.
2 Undang-undang Perpajakan
Peraturan perundang-undangang diikut oleh ketentuan-ketentuan
(Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak).Tidak jarang ketentuan
pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri
karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam
mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya.Akibatnya terbukan
celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3 Administrasi Perpajakan
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan
dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini,
mendorong perusahaan untuk melaksanaan perencanaan pajak dengan
baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak
akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi
yang belum efektif.
Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok
yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:
1. Tetapkan sasaran atau perangkattujuan.
2. Tentukan situasisekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambattujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk
mencapaitujuan

Tujuan Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin
dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Meminimalisasi beban pajak yangterutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka
perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha
mengefisiensikan beban pajak yang masih dalan
ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar
peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise)
jika terjadi pemeriksaan pajak olehfiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar,
efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan
perpajakan, yang antara lain meliputi:
a.Mematuhi segala ketentuan administratif,
sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik
sanksi administratif maupun pidana, seperti
bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan
dan penjara.
b.Melaksanakan secara efektif segala ketentuan,
undang- undang perpajakan yang terkait
dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian,
dan fungsi keuanganm seperti pemotongan
dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal
22. Dan pasal23).

Pengertian Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar
(2013:18) adalah sebagai berikut:
“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan
berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam
koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimum.”
Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah:
“Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk
meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari
bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk
organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan
waktu yang tepat dalam bertransaksi”.
Perencanaan Menurut Harnanto (2013:19) adalah:
“Perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam
tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena
pajak di kemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau
pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan
dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan
dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.”

 Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.Koreksi positif
terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan
akibat adanya, sebagai berikut:
1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non deductible expense –
Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi
negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:
1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat (3)
UUPPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat (2)
UUPPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutanfiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasifiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkanpengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatiflainnya.

Teknik Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2009:397) teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan
sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi,
yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan
menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan
menurut akuntansi, yang menambah laba menurutakuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi pajak
tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut
fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang
berarti menambah laba menurutakuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal,
rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang
berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

 Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Perusahaan mengadakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan menyusun
laporan keuangan fiskal secara ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi.
Seperti yang telah dinyatakan oleh Direktur Jendral Pajak dalam pasal 2 surat
Keputusan Pajak Nomor: Kep.214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan tegas
dinyatakan bahwa salah satu dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat
Pemberitahuan adalah rekonsiliasi laba rugi fiskal, baik pada Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan maupun Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zain, 2008:178).
Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang
berbeda dengan kentuan fiskal untuk menghasilkan neto laba yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP
tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan
yang didasari SAK-ETAP. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda
tetap dan beda waktu (Agoes dan Trisnawati 2014:238).

Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Laporan Keuangan komersil atau bisnis ditunjukkan untuk memberikan
informasi mengenai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta,
sedangkan laporan keuangan fiskal lebih diperuntukan untuk menghitung pajak.
Untuk kepentingan komersial maupun bisnis, laporan keuangan disusun
berdasarkan prinsip yang berlaku umum , yaitu Standar Akuntansi Keuangan
(SAK); sedangkan untuk kepentingan pajak, laporan keuangan disusun
berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat
UUPPh). Dapat dibedakan kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan
perhitungan laba (rugi) suatu perusahaan (Wajib Pajak)(Resmi 2014:399).

Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)

Pajak menurut P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011:2) yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoso Brotodihardjo (1991:2):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan”
Dalam pengartian diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari
pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lainya seperti fungsi mengatur. Ada
beberapa kutipan pengertian pajak yang disebutkan oleh para ahli lainya dalam
resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :
1. Rochmat Soemitro,”Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan untuk
pengeluaran umum.”
2. Menurut S.I Djajadiningrat.”pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jada
timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara
umum
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diambil oleh pemberintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
dimana dari pemasukkanya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public invesment.

Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)

Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya
akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini
terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masingmasing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga
muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba
dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan
(Sefiana, 2009).
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu
perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham
yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti
ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan terbaik principal Salah satu asumsi utama dari teori
keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat
memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar
tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk
memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka
panjang.
Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk
memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik
keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara
perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak
voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka.
Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang
saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan)
berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga
mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan
suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana
divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (
Warsono, 2009). Manajemen laba didasari oleh adanya teory agency yang
menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya.
Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen.
Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi
kepentingan principal.

Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (skripsi dan tesis)

Resmi (2017) menyatakan bahwa Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah
28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima
persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima
persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal
17 ayat (2b) UU PPh).
Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008, bahwa:
a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50 persen dan tarif sebagaiman dijelaskan pada
nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self asseement pada saat
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak adan, tidak perlu
menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
meliputi:
1) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final
2) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final
3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.
Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib
Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan
peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena
pajak Rp 240.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000)
dikalikan dengan tarif 12,5%.
2. Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian
penghasilan kena pajak lainnya dengan Wajib Pajak dengan peredaran bruto
melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak
melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pengurang PPh Badan yang Terutang (skripsi dan tesis)

1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal
22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan badan
pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui
pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah
dipotong/dipungut (Siti Resmi, 2017:273).
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang
pribadi maupun badan) maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi
dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan
sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu
(Supramono dan Damayanti, 2018).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau
dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang
atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 2016).
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk
meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Komponen Perhitungan PPh Badan (skripsi dan tesis)

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen
yang sangat penting, yaitu:
1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam berntuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang
pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal
9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen
Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Teknik Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus,
karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening
nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi
(2017:376) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik
rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut
fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut
fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari
biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada
biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Jenis Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Rekonsiliasi fiskal dapat berupa rekonsiliasi positif dan negatif. Menurut
Waluyo (2017:450) Rekonsiliasi positif adalah penyesuaian yang bersifat
menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan
komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat
dikurangkaan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan
pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan
atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan
menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang
merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkaan adanya koreksi fiskal positif antara
lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini:
1. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak (bukan biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a
Undang-Undang PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto (non-deductible);
2. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) a Undang-undang PPh;
3. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan
Kena Pajak;
4. Pengeluaran biaya yang diakui (oleh fiskus) lebih kecil;
5. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final;
6. Pengeluaran biaya terkait dengan relief atau keringanan pajak termasuk
fasilitas perpajakan di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu.
Sedangkan rekonsiliasi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap
penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan Undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat
mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Terdapat
beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara
lain mengenai:
1. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek
pajak.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yangsudah dikenakan PPh final.
3. Biaya yang diakui fiskal lebih besar.

Pengertian Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai
dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau
sementara. Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan
yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau
penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan
untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya
menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan
menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat
menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017:376) penyebab perbedaan laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip
akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan
penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi
Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis
dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
a. Prinsip konservastisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode
“terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian
piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi
komersial, tetapi tidak diak ui dalam fiskal.
b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan
hargaa perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh
memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal,
pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai
pengurangan/biaya.
c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial
mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan.
Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilan seperti
alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan
memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan
persediaan, seperti rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama
(first in-first out—FIFO), masuk terakhir keluar pertama (last in-first
out—LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan
lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu
rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama (first in-first out—
FIFO).
b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial
membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus
(straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the year
digits method), metode saldo menurun (declining balanced method),
atau saldo menurun ganda (double declining balanced method), metode
jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan
kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk
semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan
metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (straight
line method) dan metode saldo menurun (declining balanced method)
untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk
harta berwujud bagunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di
samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan
untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi
komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa
manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa
manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan
mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan
memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan
piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam
fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata
tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam
peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya
diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna
usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan
dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan
merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena
Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi
pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan
dari laba menurut akuntansi komersial.
c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
1) Kerugian suatu usaha diluar negeri
2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya
atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran
tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam
rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan
pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh
merupakan koreksi fiskal positif.

Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki
peraturan atau prinsip masing – masing dalam menentukan biaya. Maka dari itu
terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
Dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan, laporan keuangan yang cukup
penting dan harus disesuaikan untuk tujuan perpajakan adalah yaitu laba rugi.
Output dari laporan laba rugi ini adalah dihasilkannya laba bersih komersial yang
merupakan besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan system
serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam SAK.
Untuk mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut
Waluyo (2011:39), ada tiga pendekatan untuk menyusun laporan keuangan fiskal
yaitu:
1. Pendekatan terpisah (separated approach) yaitu wajib pajak membukukan
segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang
dan bedasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.
2. Pendekatan kedua (extra-compatible approach) yaitu wajib pajak
membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi,
kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan rekonsiliasi terhadap
laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang
Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang.
3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar
Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam
dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan,
tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi
diberikan pada ketentuan perpajakan.

Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Laporan Keuangan Komersial (Pohan, 2017) merupakan catatan informasi
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai hasil akhir dari
suatu proses pencatatan akuntansi komersial, yang merupakan suatu ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan,
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
berdasarkan Laporan Keuangan Komersial setelah diadakan penyesuaian fiskal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk
kepentingan pekerjaan.
Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan
laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap
laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang
direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.
Hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:
1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak.

Jenis-Jenis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Rudianto (2013:17) pada akhir siklus akuntansi, akuntan
perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang
membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:
1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensif Income), yaitu
laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan
Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan
usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.
2. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) adalah laporan
yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban.
3. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position) adalah daftar
yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta
informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Aurs Kas (Statement of Cash Flows) adalah laporan yang
menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan
selama satu periode akuntansi, beserta dengan sumber-sumbernya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi tambahan yang harus
diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan
laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi
yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan
laporan keuangan tersebut.
6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika
entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif (menyajikan
kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Rudianto (2013:20) walaupun satu badan usaha memiliki bidang
usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan
keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan
oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan
sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi
memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di
masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumbersumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi tentang aktivitas
pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,
seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi
keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan
keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu
keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat investor terutama yang
tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Menurut Hery
(2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau
aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:2), pengertian
laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai
cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan laporan
arus dana), catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga
termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Lalu Munawir (2014:2) menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan
atau aktivitas sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”
Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode
akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan
penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan
keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat
diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu,
akurat, dan objektif.
Menurut Rudianto (2013:21) laporan keuangan yag dihasikan oleh setiap
institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat,
yaitu:
1. Dapat Dipahami.
2. Relevan.
3. Materialitas.
4. Keandalan/Reliabilitas.
5. Substansi Mengungguli Bentuk.
6. Pertimbangan yang Sehat.
7. Kelengkapan.
8. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas
9. Tepat Waktu.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.
Pada hakikatnya laporan keuangan yang meliputi: Laporan Laba-Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas atau Laba Yang
Ditahan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi Keuangan itu dapat disusun
berdasar informasi yang terdapat di dalam persamaan akuntansi dapat dilakukan
untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangannya (Lubis, 2018).

Pembukuan (skripsi dan tesis)

Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan, meliputi
penjualan, pembelian, pendapatan usaha, dan pengeluaran baik perorangan maupun
organisasi atau badan hukum. Selanjutnya pengertian pembukuan berdasarkan
Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 mengatur penyelenggaraan
pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan
pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual
atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri
Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,
termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak
yang bersifat final.
10. Dihapus.
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan
selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak
badan.
12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Berdasarkan Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini
penjelasannya.
a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya
adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang suatu tahun juga dianggap sama
dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,
berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
kemudian, pad akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,
wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29).
Sebalinya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta
kembali(restitusi) atau dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).
2. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menngenakan pajak atas
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia,
tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
1. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Definisi Pajak (skripsi dan tesis)

Definisi tentang pajak banyak dikemukakan oleh para ahli dan dapat
ditemukan dalam berbagai tulisan maupun referensi, definisi pajak menurut para
ahli yaitu Djajadiningrat menyatakan bahwa:
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi,
2017:1).
Selanjutnya definisi pajak menurut Andriani adalah sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Pohan, 2017:5).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1 adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Setelah menelaah beberapa definisi pajak di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan
ketetapan undang-undang yang berlaku dan bersifat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan Kontraprestasi secara langsung
ke individual oleh pemerintah.
3. Wewenang pemungutan pajak diberikan kepada Negara baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah dengan mekanisme pemungutan secara
langsung dan tidak langsung.
4. Pajak yang dibayarkan merupakan sumber dana yang digunakan untuk
keperluan Negara demi kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang me

Pengaruh Struktur Modal terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah struktur
modal. Struktur modal menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai
oleh hutang perusahaan. Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap
persistensi laba karena jika aset perusahaan lebih besar didanai oleh hutang
daripada modalnya maka peran daripada investor menjadi menurun. Perusahaan
tersebut dinilai tidak mampu menjaga keseimbangan penggunaan dana antara
besarnya modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Manajemen
perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber modal harus dapat bekerja
maksimal agar penggunaan modal tersebut memberikan laba yang besar bagi
perusahaan, agar perusahaan dapat berkembang dan mampu membayar hutang
tersebut. Tingkat hutang perusahaan yang besar akan menyebabkan perusahaan
meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja
perusahaan yang baik di mata auditor dan investor (Fanani, 2010)

Pengaruh Book Tax-Differences terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Persistensi laba dipengaruhi oleh adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal
(book tax differences), karena dapat memberikan informasi mengenai kualitaslaba
saat ini.Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Lestari
Dewi dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2015)menyimpulkan bahwa perbedaan
temporer, perbedaan permanen, berpengaruh positif pada persistensi laba.

Perbedaan Permanen (skripsi dan tesis)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya (Irfan, 2013).

Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)

Perbedaan temporer atau waktu disebabkan karena adanya perbedaan waktu
pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Dan dalam laporan
keuangan rekonsiliasi fiskal sudah terdapat akun beda waktu. Perbedaan ini terjadi
karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat
penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu
atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu,
komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang
bersangkutan (Irfan, 2013).

Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book Tax Differences) (skripsi dan tesis)

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal
berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi,
sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali
pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba
akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal (positif dan
negatif) atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang
dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal (rekonsiliasi) untuk mendapatkan
penghasilan kena pajak (PKP), karena tidak semua ketentuan dalam SAK
digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan,
dengan kata lain banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK
(Djamaluddin, 2008 : 56), dalam SAK semua pengeluaran atau biaya boleh
dikapitalisasi untuk dibebankan, asal mempunyai kecukupan bukti (valid)
sedangkan menurut UU perpajakan yang diperbolehkan sebagai
pengeluaran/biaya (deductible expenses) adalah biaya yang mempunyai hubungan
langsung atau dengan istilah 3 M yaitu memperoleh, menagih dan memelihara
pendapatan/penghasilan.Terjadinya book tax differences ini menimbulkan
terjadinya peluang manajemen laba dan kualitas laba perusahaan. Perbedaan
antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) dapat memberikan
informasi mengenai kualitas laba (Tang, 2006).
Hanlon (2010) menyebutkan tema book tax differences
sebagai topik penelitian yang penting dan menjanjikan di bidang perpajakan
dalam literatur internasional, alasannya adalah perbedaan antara laba
akuntansi dan laba fiskal merupakan indikator yang relevan dari kualitas laba.
Book-tax difference ini dikelompokkan atas perbedaan secara temporer dan
permanen. Book-tax difference dengan perbedaan temporer atau beda waktu
adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut
akuntansi dengan ketentun perpajakan misalnya penyusutan atas harta. Sementara
book-tax difference dengan perbedaan permanen atau beda tetap adalah
pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya
permanen. Ini berarti pula bahwa suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui
untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, misalnya
pemberian natura, biaya jamuan tamu, serta sumbangan (Prabowo, 2004: 300
dalam Lestari, dewi dkk 2015).

Laba Fiskal (skripsi dan tesis)

Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (Taxable Profit) Atau Rugi Pajak (Tax
Loss)adalah laba akuntansi atau laba komersial setelah dikurangi/ditambah
dengan koreksi fiskal. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421)
“Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara
komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.”
Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus
mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena
tidak semua ketentuan dalam dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam
peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan
Standar Akuntansi Keuangan.
Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara
ketentuan akuntansi dan pajak yaitu :
1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, dalam
pendekatan ini laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar
perpajakan. Dengan demikian dalam melakukan pembukuan perusahaan
menyusun laporan harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut
praktek pembukuan.
2. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan
standar indepensi dari prinsip akuntansi, dalam pendekatan ini perusahaan
bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan
metode akuntansi.
3. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi,
pendekatan ini laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Tetapi
preferensi di berikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan
sejalan dengan standar akuntansi.

Laba Akuntansi (skripsi dan tesis)

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi daripada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Anis Chariri dan Imam, 2007). Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan para akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan.

Laba akuntansi (accounting income) secara operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Menurut Febrianto, dkk (2005), ketiga angka laba akuntansi yakni laba kotor, laba operasi dan laba bersih bermanfaat untuk pengukuran efisiensi manajer dalam mengelola perusahaan. Investor dan kreditor yakin bahwa ukuran kinerja yang diutamakan dalam penilaian kinerja perusahaan adalah ukuran kinerja yang mampu menggambarkan kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang dengan lebih baik. Penilaian kinerja perusahaan ini didasarkan melalui informasi pada laporan laba rugi yang menyajikan informasi laba kotor, laba operasi dan laba bersih

Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future
earnings. Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang
mempunyai kualitas tinggi, sebaliknya jika laba unusual dinyatakan sebagai laba
yang mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Penman (2003)
membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings
persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings.
Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator
laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara
berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Sedangkan
unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang dihasilkan secara
temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-repeating),
sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang.
Besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak dianggap sebagai
sinyal kualitas laba. Semakin besar perbedaan yang terjadi, semakin rendah
kualitas laba yang artinya akan semakin rendah persistensinya. Terkait dengan hal
ini, Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki
perbedaan temporer kena pajak besar cenderung memiliki pre-tax income yang
tidak persisten. Ia juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut
memiliki komponen akrual yang menyebabkan pre-tax income menjadi kurang
persisten di masa mendatang. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai
proxy dari persistensi laba adalah laba akuntansi sebelum pajak (PTBI). Laba
akuntansi sebelum pajak (PTBI) adalah laba atau rugi bersih yang diperoleh
perusahaan sebelum dikurangi dengan beban pajak. Persistensi laba dapat diukur
dengan menggunakan koefisien regresi antara laba akuntansi sebelum pajak satu
periode masa depan dengan laba akuntansi sebelum pajak periode sekarang
(Wijayanti:2006).

Kualitas Laba (skripsi dan tesis)

Kualitas laba (atau tepatnya, kualitas akuntansi) memiliki arti yang berbeda untuk
berbagai pihak. Banyak pihak yang mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh
mana perusahaan mengaplikasi konservatisme-perusahaan dengan kualitas laba
tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba (price-earning ratio) yang
lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba lebih rendah. Menurut
Schipper dan Vincent (2003) kualitas laba adalah jumlah laba yang dapat
dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada
awal dan akhir periode tetap sama. Kualitas laba semakin tinggi kalau mendekati
perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah
karena dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan sebenarnnya sehingga
informasi yang di dapat dari laporan laba menjadi bias dampaknya menyesatkan
kreditur dan investor dalam mengambil keputusan.
Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktifitas operasi usaha dalam
periode tertentu yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya
operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang sahamnya
(Subramanyam dan J.Wild, 2010;109). Laba mejadi pusat perhatian bagi para
pengguna laporan keuangan khususnya pemegang saham. Maka, diharapkan
untuk setiap pelaporan informasi laporan keuangan yang dilaporkan adalah laba
yang berkualitas yakni laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak
mengandung gangguan persepsian (perceived noise) dan mencerminkan kinerja
perusahaan yang sesungguhnya, apabila semakin besar gangguan persepsian yang
terkandung dalam laba akuntansi maka semakin rendah kualitas laba akuntansi
(chandarin dalam Djamaluddin, 2008;58).

Teori Agensi (skripsi dan tesis)

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai
kepentingan yang berbeda. Model keagenan tersebut dirancang sebuah sistem
dimana melibatkan kedua belah pihak dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang
memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik
keagenan. Oleh karena itu, diperlukan kontrak kerja yang baik dan jelas antara
pemilik (principal) dan manajemen (agent), sehingga kesepakatan tersebut
diharapkan dapat memaksimumkan utilitas principal, dan dapat memuaskan serta
menjamin agen untuk menerima reward. Utilitas dan reward tersebut didapat dari
hasil aktivitas pengelolaan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan
(Lambert, 2001 dalam Sanjaya, 2008).
Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences)
dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (management
discretion) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang
diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal (Wijayanti, 2006). Dengan demikian
laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang
dihasilkan oleh perusahaan. Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil
rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba
yang rendah dan kurang persisten (Hanlon, 2005).
Hubungan keagenan antara principal (pemilik/pemegang saham) dengan
agen (manajemen) dapat memunculkan konflik, mengingat keduanya berupaya
memaksimumkan utilitas masing-masing.Struktur modal perusahan disusun
sedemikian rupa untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut (Dewata, dkk
2015)

Tax Avoidance (skripsi dan tesis)

Tax avoidance adalah suatu kegiatan perencanaan transaksi yang ditujukan
untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada
pada peraturan perpajakan dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.
Tax avoidance adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan
ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban
pajak (Lim, 2011). Tax avoidance adalah perencanaan pajak yang dilakukan
secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan
pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang
berlaku (Halim, 2014). Merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2008). Ronan Palan (2008)
menyebutkan bahwa suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance jika
terdapat salah satu tindakan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi
hukum pajak.
2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di
declare bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)

Suatu negara merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang penuh
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kewenangan suatu
negara adalah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perpajakan yaitu
mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduknya maupun
penduduk dari negara lain baik yang berasal dari wilayah jurisdiksinya ataupun
dari luar wilayahnya. Sejauhmana hak pemajakan yang dimiliki suatu negara
diatur dalam ketentuan perundang-undangna dari negara itu (Hutagaol, 2000)
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Tjahjo, 2000).
Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan kelebihannya digunakan sebagai public saving, yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public interest. Dari pengertian mengenai pajak diatas
dapat ditarik beberapa kesamaan yang menyimpulkan bahwa:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
bersifat dapat dipaksakan
2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat dan daerah
4. Pajak diperuntukan untuk kegiatan pemerintah, apabila terjadi surplus maka
akan digunakan untuk public investment.

Teori Agensi (skripsi dan tesis)

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola
perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih
(prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa
pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang
pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976:
309). Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri,
agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya tertarik dengan
kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu
hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik,
maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada
pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di
perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005: 269-270).
Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat
dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik
keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan
pengandalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check
and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh
manajemen (Haruman, 2008)
Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri,
sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka
lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan
yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya
mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan
oleh agen pada akhir periode. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak
menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk
menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan
yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan
untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai
sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan
penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak
pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan asumsi pemilik
saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan
penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan
bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.

Pengungkapan (skripsi dan tesis)

Agar pelaporan keuangan dapat berguna dan benar-benar efektif bagi
pemakai untuk pengambilan keputusan, maka seluruh informasi yang relevan
harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak bias dan tepat waktu.
Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yaitu Full Disclosure Priciple.
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain (PSAK 46, 2002, p.20):
a. Unsur-unsur utama beban ( penghasilan ) pajak.
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi yang langsung
dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui
pada periode berjalan.
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba
akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini :
i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba
akuntansi dan tarif pajak yang berlaku.
ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate)
dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan
tarif pajak yang berlaku.
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan
dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut,
yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca
untuk setiap periode penyajian.
ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba
rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva
atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
i) Keuntungan dan kerugian atas penghentian operasi.
ii) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk
periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya
yang disajikan pada laporan keuangan.

Penyajian Aktiva dan Kewajiban Pajak (skripsi dan tesis)

Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang
perlu diketahui, yaitu:
a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak
Menurut (PSAK 46, 2002, p.13-14), “aktiva pajak dan kewajiban pajak
harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca”.
Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan
kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban
lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva
(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban)
lancar.
b. Saling Menghapuskan (offset)
PSAK 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan
boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak tangguhan
dalam penyajian di neraca. Apabila aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
terkait dengan pengenaan pajak penghasilan oleh otoritas pajak yang sama
terhadap entitas pajak yang sama serta terdapat “legal right of set-off”, maka
berdasarkan IAS 12 aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dioffset dan
disajikan neto.

 Pengukuran (skripsi dan tesis)

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan rugi
laba. Dalam pengukuran aktiva dan kewajiban pajak, terdapat 2 hal yang perlu
diketahui, yaitu :
1. Aktiva (Kewajiban) Pajak Kini
Aktiva (Kewajiban) pajak kini untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang, yang dihitung dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku
pada tanggal neraca.
2. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif
yang pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban
dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif
berlaku pada tanggal neraca.
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi
pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang
diharapkan pada tanggal neraca. Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan tidak
boleh didiskonto. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali
pada tanggal neraca. Nilai tersebut harus diturunkan apabila laba fiskal tidak
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.

Pengakuan Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

Perbedaan temporer akan memiliki konsekuensi pajak di masa mendatang
berupa pembayaran pajak maupun penghasilan pajak. Konsekuensi pajak di masa
mendatang ini menurut PSAK No. 46 wajib diakui di masa terjadinya beda
temporer tersebut dalam bentuk pengakuan atas aktiva pajak tangguhan (deferred
tax assets) atau kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities). PSAK No.
46 menggunakan pendekatan neraca (asset-liability method), yaitu:
a. Pendekatan Aktiva
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial)
lebih besar dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan
temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak
penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang
tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) pada
tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
b. Pendekatan Kewajiban
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku
komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada
kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun
mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax
liabilities) pada tahun berjalan.

Pengakuan Pajak Kini (skripsi dan tesis)

(Standar Akuntansi Keuangan No. 46, 2004, p.3) memberikan definisi
pajak kini (Current tax) sebagai “jumlah pajak terutang ( payable) atas
penghasilan kena pajak pada satu periode”. Jika jumlah pajak terutang untuk
periode ini masih belum dibayar, maka jumlah pajak terutang tersebut harus
dimasukkan dalam kategori kewajiban lancar, yaitu kewajiban pajak kini (current
tax liabilities). Sebaliknya bila jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya akan
diakui sebagai aktiva, yaitu aktiva pajak kini (current tax asset).

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (skripsi dan tesis)

Definisi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut (PSAK 46, 2002, p.3)
adalah sebagai berikut: “Dalam Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban
adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak
dalam perhituangan laba fiskal.”
Definisi mengenai DPP aktiva dan DPP kewajiban diungkapkan lebih
lanjut oleh (PSAK 46, 2002, p.4), yaitu : “DPP aktiva adalah jumlah yang dapat
dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan)
kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat
aktiva tersebut”. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan
dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap
jumlah yang dapat dikurangi pada masa mendatang” Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) ini juga dikenal sebagai nilai buku fiskal (tax base), yaitu nilai buku yang
diakui oleh peraturan perpajakan untuk aktiva dan kewajiban. Nilai buku tersebut
akan digunakan sebagai dasar pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT).
Perbedaan temporer muncul, bila nilai buku menurut akuntansi
(accounting base) berbeda dengan nilai buku fiskal (tax base) atas nilai aktiva dan
kewajiban karena perbedaan periode pengakuan, maupun membalik (reverse) di
masa mendatang. Dengan berlakunya PSAK 46, jumlah beban pajak (tax expense)
atau provision for income taxes yang harus diakui terdiri dari pajak kini (current
tax) dan pajak tangguhan (deffered tax).

Perbedaan Temporer (Temporary Differences) (skripsi dan tesis)

Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah
konsep tentang “temporary differences” (perbedaan temporer). Menurut PSAK
46 (2002:3), definisi perbedaan temporer adalah: “Perbedaan temporer (temporary
differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan
Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa:
a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable
amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai
tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi (settled).
b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary
differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah
yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan
(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban
pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat
kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak
tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam
bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.
Adapun contoh-contoh hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya beda
temporer adalah
1. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang akan dikenakan pajak dalam
periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi atau
seringkali disebut sebagai perbedaan temporer kena pajak.
Contoh, piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran yang diakui
sebagai elemen laba-rugi akuntansi dalam periode terjadinya transaksi
penjualan, dan dalam periode terjadinya penerimaan kas sebagai elemen
penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
2. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan setiap biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk perhitungan laba-rugi fiskal dalam periode sebelum
pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi.
Misalnya, suatu aktiva tetap disusutkan lebih cepat untuk perhitungan labarugi fiskal atau penghasilan kena pajak daripada prnyusutannya untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi.
3. Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak
Tangguhan). Misalnya, kewajiban atau utang garansi yang diakui sebagai
elemen biaya dalam periode terjadinya transaksi penjualan barang untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi, tetapi diakui sebagai biaya fiskal ( elemen
laba-rugi fiskal) dalam periode terjadinya transaksi pembayaran atau
pengeluaran kas untuk biaya garansi periode mendatang.
4. Semua perbedaan temporer kena pajak harus diakui sebagai kewajiban pajak
tangguhan, kecuali untuk perbedaan yang timbul dari:
a. goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan atau
diperlakukan sebagai biaya untuk tujuan fiskal.
b. pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi:
– yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha
– tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.
5. Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi harus diakui sebagai aktiva
pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode
mendatang memadai untuk dikompensasi.
6. Perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak tangguhan) timbul dalam
suatu transaksi penggabungan usaha yang secara substansi merupakan
akuisisi, apabila sebagian biaya pemerolehan akuisisi dialokasi kepada aktiva
dan kewajiban teridentifikasi berdasar nilai wajar yang berakibat nilai tercatat
aktiva atau kewajiban menjadi lebih besar dari DPP-nya. Kewajiban pajak
tangguhan demikian mempengaruhi nilai tercatat aktiva berupa goodwill.
Kewajiban pajak tangguhan atas aktiva berupa goodwill tidak boleh diakui.

Konsep Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)

PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah
bagaimana mempertanggungjawabkan konsekunsi pajak pada periode berjalan
dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau
pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan;
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang
diakui pada laporan keuangan perusahaan.
Pengakuan aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat,
berarti bahwa perusahaan pelaporan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva
tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar
kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan
mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau
atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva
atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekunsi pajak, maka pernyataan
ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau
aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
(PSAK No. 46, 2002) memperlakukan perusahaan untuk konsekuensi
pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan
memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi
dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh
pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.
Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan
kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Demikian pula, pengakuan aktiva dan pajak tangguhan pada suatu
penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill negatif yang
timbul dari penggabungan usaha tersebut. Pernyataan ini juga mengatur
pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat
dikompensasi ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan
keuangan, dan pengungkapan infomasi yang berhubungan dengan pajak
penghasilan.

Koreksi Fiskal (skripsi dan tesis)

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat
dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi)
dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun
berdasarkan prinsip fiskal).
Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak
(PKP), koreksi fiskal ada dua macam yaitu:
a. Koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
dengan prinsip UU PPh, akbatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
membesar.
b. Koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
prinsip UU PPh, akibatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil.

Perbedaan Temporer (Temporary Differences) (skripsi dan tesis)

Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan yang timbul akibat
pos-pos pendapatan dan beban diakui untuk tujuan akuntansi dalam periode
sebelum pos-pos tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba kena pajak
(perbedaan periode pengakuan).
Perbedaan temporer merupakan perbedaan saat pengakuan beban dan
penghasilan antara perlakuan akuntansi dan fiskal. Dengan lampaunya waktu
maka perbedaan periode pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil
(counter balanced) dengan sendirinya.
Perbedaan temporer ini lebih melihat pada akun-akun yang ada pada
neraca, sedangkan perbedaan waktu lebih melihat pada unsur pendapatan dan
beban pada laba rugi. Ini terlihat pada definisi perbedaan temporer menurut
(PSAK No. 46, 2004, p.3),”perbedaan temporer (temporary differences) adalah
perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan
pajaknya”.

Pajak Penghasilan Final (skripsi dan tesis)

Menyangkut PPh final, (PSAK 46, 2002, p.13-14) menyatakan bahwa
“apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final
berbeda dengan nilai yang dijadikan dasar pengenaan pajak, maka perbedaan
tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan”. Atas
penghasilan yang dikenai PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan
jumlah pendapatan yang diakui akuntansi pada periode berjalan.

Perbedaan Permanen (Permanent Differences) (skripsi dan tesis)

Beda permanen atau beda tetap merupakan perbedaan laba kena pajak atau
laba akuntansi sebelum pajak, yang timbul akibat transaksi yang menurut UndangUndang dan peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan di offset oleh
perbedaan yang berkaitan dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada
periode lain.
Perbedaan tetap ini dapat timbul bila pengakuan beban dan penghasilan
yang secara komersial merupakan beban dan penghasilan tetapi untuk tujuan
perpajakan secara tetap bukan merupakan beban dan penghasilan.
Dalam kaitannya dengan akuntansi, perbedaan tetap hanya berkaitan
dengan penghitungan total pajak penghasilan yang harus dibayar untuk satu
periode normal tertentu (satu tahun buku), sehingga tidak menimbulkan masalah
dalam alokasi pajak penghasilan untuk periode berikutnya

Definisi Pajak Penghasilan (skripsi dan tesis)

Menurut (PSAK No. 46, 2004, p.2) “Pajak penghasilan adalah pajak yang
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas
penghasilan kena pajak perusahaan”. Penghasilan kena pajak menurut (PSAK No.
46, 2004, p.2) adalah “Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau
rugi pajak (taxable loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak
penghasilan”. Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar penghitungan
pajak penghasilan atau biasa disebut laba fiskal atau rugi pajak

Pengeluaran (skripsi dan tesis)

Secara Akuntansi, pengeluaran (expenditure) berarti suatu pengurangan
aktiva atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Dalam akuntansi komersial pada umumnya semua biaya termasuk
kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net
income). Berdasarkan konsep penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian
dapat dibedakan menjadi (Gunadi, 2002, p. 83) :
a. Konsep penghasilan inklusif (all inclusive concept of income)
Dalam konsep ini semuanya dapat dikurangkan dalam penghitungan
penghasilan neto.
b. Konsep penghasilan operasi sekarang (current operating concept of income)
Dalam konsep ini keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya
diperhitungkan kepada saldo laba ditahan, tidak mengurangi penghasilan
dalam tahun berjalan.
Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakan tidak semua
biaya dapat dikurangkan sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara laba
akuntansi dan pajak. Undang-Undang menentukan biaya yang boleh dan tidak
boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan
pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk
biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih

Penghasilan (skripsi dan tesis)

Konsep penghasilan pada akuntansi komersial dapat berbeda dengan
konsep penghasilan secara fiskal sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan
antara laba akuntansi dan pajak. Secara Akuntansi, yang dimaksud dengan
penghasilan (income) yaitu: “suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.” (Gunadi, 2002, p.44)
Sedangkan yang dimaksud dengan penghasilan sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari
sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan
ukuran terbaik kemampuan membayar. Dilihat dari mengalirnya (inflow)
tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat
dikelompokkan menjadi (Gunadi, 2002, p.46) :
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan bebas
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal
d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.
Pada intinya, penghasilan menurut akuntansi komersial maupun
perpajakan adalah sama. Yang membedakan yaitu ada beberapa penghasilan yang
menurut perpajakan diperlakukan khusus karena telah dikenakan pajak
penghasilan final dan juga ada penghasilan-penghasilan tertentu yang menurut
perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Contoh penghasilan yang
diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui oleh pajak
yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti pendapatan bunga
deposito, pendapatan sewa bangunan

Perbedaan Laba Akuntansi dan Pajak (skripsi dan tesis)

Perhitungan laba akuntansi didasarkan pada prinsip akuntansi yang
berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
International Accounting Standard (IAS) sedangkan laba kena pajak yang
menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Perpajakan).
Laba akuntansi maupun pajak didapat dari seluruh total penghasilan
dikurangkan dengan seluruh total pengeluaran, maka baru didapatkan laba.
Sehingga dijelaskan lebih lanjut mengenai penghasilan maupun pengeluaran
menurut akuntansi maupun menurut perpajakan. Secara akuntansi, penghasilan
(income) didefinisikan dalam (SAK, 2002, p.18) sebagai “kenaikan manfaat
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Penghasilan
tersebut meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).
Pendapatan merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva,
pelunasan hutang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau
pembuatan barang/jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama
perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan dalam aktiva yang berasal
dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi selama suatu periode.
Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak.
Dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun”.