Jenis Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017: 7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemunguutan.
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua:
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau orang ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, perintiwa, atau pembuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak
tidak langsungdalam arti ekonomis, yaitu dengan cara mellihat unsur yang
terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur
tersebut:
1. Penanggung jawab yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak.
2. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih
dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani
pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada individu, pajaknya disebut
Pajak Langsung. Jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu
orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.
a. Pajak Subjektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan obyeknya, baik berupa
benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjektif Pajak (Wajib Pajak) dan
tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokan menjadi dua, berikut penjelasannya.
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I
(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan
digunakan untuk membayar rumah tangga daerah masing-masing.
Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.