Berdasarkan Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini
penjelasannya.
a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya
adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang suatu tahun juga dianggap sama
dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,
berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
kemudian, pad akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,
wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29).
Sebalinya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta
kembali(restitusi) atau dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).
2. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menngenakan pajak atas
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia,
tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
1. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah