Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (skripsi dan tesis)

Resmi (2017) menyatakan bahwa Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah
28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima
persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima
persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal
17 ayat (2b) UU PPh).
Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008, bahwa:
a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50 persen dan tarif sebagaiman dijelaskan pada
nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self asseement pada saat
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak adan, tidak perlu
menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
meliputi:
1) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final
2) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final
3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.
Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib
Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan
peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena
pajak Rp 240.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000)
dikalikan dengan tarif 12,5%.
2. Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian
penghasilan kena pajak lainnya dengan Wajib Pajak dengan peredaran bruto
melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak
melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah).