Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang
mengemukakan pengertian tentang pajak, dianataranya pengertian pajak yang
dikemukakan oleh Brotodiharjo, (1991:2) menyatakan bahwa “Pajak
merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak yang membayar pajaknya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya
yaitu untuk membiayai pengeluaran-pegeluaran umum yang berhubungan
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Pada definisi tersebut lebih memfokuskan fungsi budgeter pajak,
sedangkan pajak juga masih mempunyai fungsi lainnya, yaitu fungsi
mengatur. Apabila di perhatikan coraknya, dalam memberikan batasan
pengertian pajak juga dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu
dari segi ekonomi, segi hukum segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini
juga memberi warna di titik berat yang diletakanya, sebagai contoh segi
penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.
Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku De Over Heidsmeddelen
Van Indonesia (terjemahan): “Pajak adalah pestasi yang dipaksakan sepihak
dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Soemitro,
(1990:5) menyatakan: “Pajak yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Soeparman, (1964) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang,
yang dipungut oeh penguasa berdasarkann norma-norma hukum, guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.”. Definisi pajak merurut Undang-Undang No.16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah
kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarasebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian yang
dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, sebagai berikut:
1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari
pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (budgetair),
bukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yang apabila pemasukannya masih
terdapat surplus, dan digunakan untuk membiayai investasi yang
dilakukan oleh pemerintah.
5. Pajak yang memiliki tujuan nonbudgetair yang merupakan arti dari fungsi
mengatur.