Retroaktif (skripsi dan tesis)

Retroaktif merupakan penyesuaian dari laporan keuangan yang dibuat dari
memperbaharui laporan-laporan dari tahun-tahun sebelumnya dengan prinsip yang
baru diadopsi dan kemudian disajikan kembali. Setiap bagian dari efek kumulatif
bermanfaat untuk tahun-tahun yang telah dikeluarkan laporan keuangannya dan
diperlakukan sebagai penyesuaian dari retained earnings awal dari awal tahun
yang diberlakukan.
Lima keadaan yang merupakan syarat memperbaharui kembali periodeperiode laporan keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya (Kieso &
Weygandt, 2001, p.1260), yaitu:
a. A change from the LIFO inventory valuation method to another method.
b. A change in the method of accounting for long-term construction-type
contracts.
c. A change to or from the full-cost method of accounting in the extractive
industries.
d. Issuance of financial statements by a company for the first time to obtain
additional equity capital, to effect a business combination, or to register
securities.
e. A professional pronouncement recommends that a change in accounting
principle be treated retroactively.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut (SAK, 2004, p.2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai
berikut: “Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.
Kieso dan Weygandt menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan
alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang
dinyatakan dalam satuan mata uang. Pelaporan keuangan tidak hanya mencakup
laporan keuangan saja tetapi juga memuat informasi keuangan lain.
Pengungkapan informasi pada pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan
pemakai informasi harus diungkapkan secara penuh (full disclosure principle).

Efektifitas (skripsi dan tesis)

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat
tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga
diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha
tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Menurut Sondang & Othenk (2014), efektifitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti
semakin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Abdurrahmat (2008),
Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
pekerjaan tepat pada waktunya.
Menurut Effendi (1989), Ekektifitas adalah Komunikasi yang prosesnya
mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. bahwa indikator efektifitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Susanto (1975) Efektifitas merupakan
daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan pesan untuk
mempengaruhi. efektifitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
Efektifitas menurut Kurniawan (2005), adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya
yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan
menurut Hidayat (1986), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
Ukuran Efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai.
Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat
dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran
yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat
tingkat efektifitas. Ukuran efektifitas bermacam-macam, antara lain:
Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey
dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektifitas sebagai berikut :
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk
fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari
perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha
dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif
(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada
mutu).
3. Produk kreatif, Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja,
yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan
intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari
perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh,
Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang
tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan

Pajak (skripsi dan tesis)

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Menurut Soemitro (2005), merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak
memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2)
Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestrasi
dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara, Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Fungsi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), Fungsi pajak ada dua, Yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (skripsi dan tesis)

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Sedangkan Menurut
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan
daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pendapatan asli daerah yaitu sumber
keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009).
Dari pendapat pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah hak hak pendapatan daerah yang di gali dari pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain
pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2009: 52), sumber
pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu :
1. Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan Undang Undang yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1 pajak provinsi
dan pajak daerah tingkat 2 pajak kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi
daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana halnya pajak daerah. Subjek retribusi daerah
digolongkan menjadi 3 yaitu, retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan
kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, dimana laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/badan usaha milik daerah (BUMD). b) Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik negara (BUMN). c) Bagian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.
4. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lain lain PAD yang sah
merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis jenis lain lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga. d) Penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah. e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan/atau jasa oleh daerah. f)
Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h) Pendapatan
denda pajak. i) Pendapatan denda retribusi. j) Pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan. k) Pendapatan dari pengembalian. l) Fasilitas social dan fasilitas umum.
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n) Pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan

Otonomi daerah (skripsi dan tesis)

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah
juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan
namos. Autos berarti sendiri dan namos berati aturan atau undang-undang. Sedangkan
daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat yang
berlandaskan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur,
mengelola dan mengurus pemerintahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I ayat 1 “Daerah Otonom, yang selanjutnya
disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Hal-hal Yang Melatar Belakangi Timbulnya Otonomi Daerah Menurut
Puspitasari (2014), hal-hal yang melatar belakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:
1. Ketidak puasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat karena sering
menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perah” pemerintah pusat.
Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk
menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pemerintah pusat, dan disisi lain
hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
2. Daerah ingin mengeksplorasi, memanfaatkan serta membudidayakan kekayaan
alamnya secara efektif efisien dan optimal. Tradisi sentralistik kekuasaan
melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga
pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di berbagai daerah, terutama yang
jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak
menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh
pemerintah pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia,
rakyatnya tidak bisa berbuat apa apa ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon
Mobile. Rakyat Papua merana ditengah melimpahnya emas yang digali Freeport
dan hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada
daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat atau menerapkan kebijakan yang
tidak sesuai dengan kemampuan daerah sehingga mematikan kreatifitas daerah
dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga
daerah ketergantungan dan proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan
kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap tiap daerah.
Tujuan Otonomi Daerah Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua
kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi
daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan
stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan
dari sisi kepentingan pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Menurut Smith 1986 dan
Abdul Halim 2004 (Dalam Helti, 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu : 1)
Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui
otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2) Untuk
menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan menciptakan
kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3) Untuk
menciptakan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan
mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo
(2002), terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber
daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kebijakan Fiskal (skripsi dan tesis)

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiscal (fiscal
policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan
perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010).
Tujuan kebijakan fiskal Menurut John F. Due (1968), yaitu : 1) Untuk
meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki
keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
atau mengusahakan kesempatan kerja, dan. 3) menjaga kesetabilan harga-harga secara
umum, khususnya mengatasi inflasi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan
peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rahayu, 2010).
Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya
untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja
bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila
pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap
kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak social seperti tindakan kejahatan dan
bahkan kerusuhan sosial (Rahayu, 2010).
Menurut Rahayu (2010), pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua
yaitu: Pertama kebijakan fiskal ekspansif (exspansionary fiscal policy), yaitu kebijakan
ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak net, Kebijakan ini untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiscal ekspansif dilakukan pada saat
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua
kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli
masyarakat dan mengatasi inflasi.
Secara teoretis dikenal empat jenis kebijakan fiskal (Rahayu, 2010) yaitu: 1)
pembiayaan fungsional (the functional finance) berdasarkan konsef pembiayaan
fungsional ini pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. 2)
pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach) pengeluaran
pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan
ekonomi. 3) stabilitas anggaran (the stabilizing budget) stabilitas anggaran disebut
stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam
politik fiscal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran secara otomatis terjadi dengan
sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada
ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. 4)
pendekatan anggaran belanja berimbang (balance budget approach) menekankan
kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Peran kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi
yang menyatakan bahwa dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib
pajak, akan meningkatkan pendapatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah
menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan masyarakat karena meningkatnya produksi rasional yang didorong oleh
pemerintah (Sudirman, 2011). Dimana saat pemerintah merubah tarif pajak akan
mempengaruhi pendapatan wajib pajak kemudian mempengaruhi konsumsi para wajib
pajak dan akan mempengaruhi pendapatan nasional.
Kebijakan Fiskal Mempengaruhi Permintaan Agregat Perubahan-perubahan
dalam pembelanjaan negara ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat
pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi
keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya ketika mengubah belanja
barang dan jasanya sendiri pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara
langsung (Mankiw, 2014). Dimana dicontohkan dapartemen pertahanan melakukan
pemesanan senilai US$ 20 miliar kepada Buildit, perusahaan konstruksi lokal untuk
membangun markas tentara baru. Pesanan ini meningkatkan permintaan output yang
diproduksi oleh Buildit yang menyebabkan perusahaan itu memperkerjakan lebih
banyak pegawai dan meningkatkan produksi. Karena Buildit adalah bagian dari
perekonomian, kenaikan permintaan konstruksi berarti kenaikan jumlah total
permintaan barang dan jasa pada setiap harga. Akibatnya kurva permintaan agregat
bergerak kekanan (Mankiw, 2014). Efek penggandaan (multi plier effect) pergeseran
tambahan pada permintaan agregat yang muncul ketika kebijakan fiscal ekspansif
meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. : dampak
langsung dari kenaikan permintaan pemerintah adalah bertambahnya pekerjaan dan
keuntungan building. Kemudian ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan
pemilik perusahaan melihat keuntungan lebih tinggi, mereka merespon kenaikan
pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri (Mankiw,
2014).
Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB rill dan
mengurangi pengangguran saat resesi, kebijakan fiskal yang kontraksi dapat digunakan
juga jika perekonomian sedang panas (overheating) untuk mengurangi PDB rill dan
menjaga atau memantau inflasi (Karim, 2010). Menurut Karim (2010), penggunaan
kebijakan fiscal dibatasi oleh lambannya proses legeslatif yang berarti adalah sulit
untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara cepat, perekonomian mungkin dapat
diuntungkan dengan rangsangan fiskal saat ini tetapi akan memakan waktu lama bagi
anggota DPR untuk beraksi. Pada saat tindakan itu diambil, perekonomian mungkin
membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya.
Kompetisi Fiskal (Fiscal Competition) Pemerintah daerah dalam mengelola
kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan
anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar
daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya
menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa
terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah
lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993).
Fiscal competition didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan
dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan di masing-masing daerah
pemerintahan. Fiscal competition ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut
aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010).
Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk
meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks
kebijakan fiskal (fiscal competition) antar daerah. Akibat dari persaingan kebijakan
fiskal (fiscal competition) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor
produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/
modal, dari daerah satu ke daerah lain. sehingga memungkinkan terjadinya interaksi
kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi
seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan.
Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari
kebijakan pemerintah (Alves, 2005).
Kebijakan pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi,
memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula
sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong
faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan
di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal,
masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui
pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan
anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi
masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan
meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky,
2005). Menurut Breton (1996), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat
pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun
antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap
pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/ kebijakan diantara
keterbatasan (constraint).
Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa
tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang) Expenditure
competition adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak
faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian
semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan
meningkat seiring dengan hal tersebut.
Dalam model tax competition masing-masing daerah akan saling bersaing
dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination masing-masing
daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk
menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan. Menurut
Justmant (2001), kompetisi fiskal bidang perpajakan (tax competition) dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive competition). Destructive competition
terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga game
dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari
persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan
yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan
kebutuhan suatu daerah.

Permanent Differences dari Book Tax Differences (skripsi dan tesis)

Permanent Differences terjadi karena perbedaan permanen dalam hal
pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu
beberapa penghasilan dan biaya yang diakui akuntansi namun tidak diakui menurut
pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Perbedaan permanen mengakibatkan laba
menurut akuntansi (pre tax income) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak
menurut fiskal (taxable income). Perbedaan permanen biasanya timbul karena
paraturan perpajakan, yaitu adanya pos pos yang tidak diakui pada saat perhitungan
penghasilan pajak dengan cara rekonsiliasi/koreksi fiskal.

Temporary Differences dari Book Tax Differences (skripsi dan tesis)

Temporary Differences terjadi karena perbedaan waktu pengakuan
pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak. Artinya ialah
pendapatan dan biaya dalam periode tertentu diakui menurut akuntansi tetapi belum
diakui menurut pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Namun perbedaan ini hanya
bersifat sementara, karena pada periode selanjutnya akan tertutup. Seperti yang
sudah dibahas sebelumnya bahwa, perbedaan temporer timbul karena perbedaan
metode yang dipakai dalam menghitung, penyusutan aktiva, amortisasi, penilaian
persediaan dan penghapusan piutang menurut akuntansi dan menurut fiskal. Salah
satu yang dapat kita tahu akibat perbedaan temporer adalah aktiva pajak tangguhan,
karena aktiva pajak tangguhan akan direalisasikan pada periode akuntansi
mendatang.

Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Persistensi laba merupakan tolak ukur yang dapat menjelaskan apakah
perusahaan mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan laba yang
diperoleh pada periode berjalan sampai ke periode mendatang, karena persistensi
laba merupakan salah satu unnsur relevansi yaitu memiliki nilai prediksi (Asma,
2013; Fanani, 2010; Persada & Martani, 2010).Walaupun persistensi laba bukan
merupakan Persistensi laba adalah informasi laba yang sangat diperhatikan oleh
pengguna laporan keuangan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang
relevan dan realibel, maksudnya adalah informasi dalam laporan keuangan
menunjukkan bahwa laba dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.
Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada
pandangan bahwa laba yang lebih sustanaible adalah laba yang memiliki kualitas
lebih baik (Nurochman dan Solikhah, 2015). Menurut Scott yang dialihbahasakan
oleh Lontoh dan Lindrawati (2006:353) menyatakan persistensi laba adalah revisi
laba yang diharapkan dimasa mendatang (expected future earnings) yang
diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat
dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham.
Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba.

Arus Kas Aktivitas Operasi (skripsi dan tesis)

Aktivitas operasi adalah berasal dari kegiatan utama perusahaan atau
penghasil utama pendapatan perusahaan. Aliran kas operasi merupakan indikator
yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang
cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas,
membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber
perndapatan dari luar serta berguna dalam memprediksi arus kas masa depan. Kas
yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan dianggap sebagai ukuran terbaik
atas kemampuan perusahaan menghasilkan uang dalam rangka terus going concern
(Kieso, 2008: 305).
Menuru PSAK No. 2 tahun 2009 arus kas yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan kas yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai hasil dari operasi bisnis
normal perusahaan tersebut. Ini dianggap sebagai ukuran yang lebih baik mengenai
keuntungan perusahaan daripada laba (earning), karena bisa saja perusahaan
menampilkan laba bersih positif (pada laporan laba rugi), tapi tidak dapat
membayar utangnya. Arus kas ini digunakan untuk membayar tagihan juga untuk
mengecek kualitas laba perusahaan. Jika laporan sebuah perusahaan mencatat laba
tetapi dengan kas yang negatif, perhitungannya mungkin menggunakan teknik
akuntansi agresif (IAI, 2009).

Kategori Aliran Kas (skripsi dan tesis)

PSAK nomor 2 tahun 2009 mengharuskan perusahaan untuk mengunkapkan
komponen kas dan setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut
Aliran kas
Tujuan Manfaat
1. Menyediakan informasi yang relevan
mengenai penerimaan dan pembayaran
(pengeluaran) terhadap kas yang
dilakukan perusahaan dalam satu periode.
1 Memberikan informasi khususnya kepada pengguna
laporan tentang penerimaan dan pengeluaraan
perusahaan dalam periode akuntansi.
2 Sebagai alat yang digunakan para investor dan/atau
kreditur untuk menilai perusahaan mampu untuk
menerima pendanaan dari investor maupun kreditur.

3 Membantu pemakai laporan supaya tahu penyebab
perbedaan laba bersih atau laba akuntansi dengan
laba tunainya.
4 Membantu para pemakai laporan keuangan untuk
menentukan efek dari transaksi-transaksi cash dan
non ca sh investing serta pendanaannya terhadap
posisi keuangan perusahaan.

Manfaat Aliran Kas 1
dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek
dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa harus
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas merupakan arus
masuk atau arus keluar kas atau setara kas. PSAK No. 2 tahun 2009 menjelaskan
bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (PSAK No.
revisi 2009, paragraph 10). Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi
yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas
tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.
Aktivitas dalam laporan arus kas menurut Kieso,dkk (2008: 213) sebagai berikut:
a. Aktivitas operasi ( operating activities) meliputi arus kas transaksi yang
digunakan untuk menemukan laba bersih.
b. Aktivitas Investasi (investing activities) meliputi pemberian dan penagihan
pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun
ekuitas) serta properti, pabrik dan peralatan.
c. Aktivitas pembiayaan (financing activities) melibatkan pos-pos kewajiban
dab ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi: perolehan sumber daya dari
pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengendalian atas dan
dari investasinya, dan peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.

Aliran Kas (skripsi dan tesis)

Menurut (IAI, 2009) PSAK No.2 aliran kas adalah aliran kas masuk dan
aliran kas keluar atau setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid,
berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pentingnya informasi
mengenai laporan arus kas adalah sebagai indikator dari waktu, jumlah, dan
kepastian arus kas masa depan. Dan, Informasi arus kas historis juga berguna untuk
meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang sudah dibuat
sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas
bersih serta dampak perubahan harga.

Perbedaan Permanen (skripsi dan tesis)

Perbedaan Permanen yang terjadi karena perbedaan peraturan yang
berhubungan dengan penghasilan dan biaya menurut ketentuan perundang
undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (Agoes dan Trisnawati,
2010: 238). Misalnya bunga obligasi dan bunga deposito diakui sebagai pendapatan
perusahaan menurut standar akuntansi namun tidak diakui di fiskal (ketentuan
perpajakan). Menurut Persada (2010) perbedaan permanen sebagai indikator book
tax differences didapat dari laporan keuangan pada bagian rekonsiliasi fiskal dan
dibagi dengan total aktiva.
Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan
perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut
standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari (Gunadi, 2009:
311). Perbedaan positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh
ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan negatif terjadi karena
adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui ketentuan fiskal
berbeda dengan standar akuntansi (Gunadi, 2009: 311).
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan bahwa ada penghasilan bukan objek pajak, sedangkan
penghasilan yang bukan objek pajak tadi, diakui oleh komersial sebagai
penghasilan. Dan sama hal nya dengan biaya, dalam ketentuan perpajakan ada biaya
yang tidak dapat sebagai pengurang, sedangkan menurut komersial biaya yang
tidak diakui di perpajakan, diakui sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang.
Perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya adalah sebagai berikut;
a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Waluyo, 2012: 284-287)
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang
dibentuk secara sah;
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib
pajak atau pemerintah
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi beasiswa
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan
kongsi.
b). Perbedaan yang terdapat dalam pasal ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun
2008 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Perlakuan sama juga dengan
penghasilan yang bukan objek pajak, Jika terdapat pengeluaran diakui
sebagai biaya di laporan keuangan komersial namun tidak diakui di
perpajakan maka harus koreksi positif untuk memperoleh laba fiskal
(Waluyo, 2012: 284-287). Berikut pengeluaran yang tidak dapat dibebankan
sebagai biaya menurut perpajakan yaitu;
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan
atau amortisasi.
c). Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa
tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (2) UU PPh (Resmi, 2017:395)

Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)

Perbedaan waktu/temporer (temporary differences) adalah perbedaan yang
disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban
tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Ferreira, Felipe
Ramos; Martinez; Passamani, 2013; R.Wibowo & Imanda, 2019; D. P. Sari &
Purwaningsih, 2017).
Perbedaan waktu, yang bersifat sementara terjadi karena adanya
ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak dan
masyarakat profesi akuntan (Gunadi, 2009: 311). Perbedaan temporer dapat dibagi
menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu
positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari
pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi
jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban
akuntansi komersial atau akuntansi komersial mengakui penghasilan lebih lambat
dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Gunadi, 2009: 311).
Contohnya adalah masa manfaat aktiva, dimana masa manfaat aktiva
menurut pajak lebih singkat dibandingkan menurut akuntansi komersial yang
tercantum pada Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan dengan metode penyusutan dan amortisasi yang
diperkenankan sebagai perhitungan pajak terutang (Waluyo, 2012: 271). Lebih
lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskkan sebagai berikut;
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Secara substansial penyusutan menurut kepentingan perpajakan berbeda
dengan kepentingan komersial (akuntansi). Metode penyusutan akuntansi,
menyusutkan masa manfaat suatu aset artinya menghitung pengeluaran yang sudah
dipakai dari aset tersebut bersamaan dengan menilai ulang manfaat ekonomi atau
menghitung nilai ekonomi (nilai buku) dari aset pada tahun berjalan. Sebaliknya,
penyusutan menurut fiskal hanya menghitung periode penyusutan atau masa
manfaat yang sudah digunakan, hal ini semata mata untuk kepentingan perpajakan
yang didasarkan pada ketentuan perundang undangan perpajakan dan sama sekali
tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan
Pada saat menghitung penyusutan aset, maka kita perlu memperhatikan
dasar yang penyusutan yang kita gunakan. Apabila dasar penyusutan yang kita
gunakan antara akuntansi komersial dengan perpajakan sama (dengan asumsi
menggunakan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat yang sama), maka
seharusnya besar beban penyusutan yang dihasilkan juga akan sama untuk setiap
periodenya sepanjang masa manfaat dari harta berwujud bersangkutan (Hery,
2014).
Dengan adanya pengelompokkan harta berwujud yang telah diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 maka hal ini dapat
mengakibatkan adanya perbedaan besarnya beban penyusutan per periode antara
menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Didalam perpajakan tidak
mengenal istilah nilai sisa, berbeda dengan perlakuan yang ada dalam akuntansi
komersial dimana nilai sisa dapat diperhitungkan sebagai komponen penentu
besarnya beban penyusutan periodik, (Hery, 2014).
Apabila beban penyusutan menurut akuntansi komersial lebih besar
dibandingkan dengan beban penyusutan menurut pajak dalam satu periode tertentu,
maka dilakukan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, apabila beban penyusutan
menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban penyusutan menurut
pajak dalam satu periode tertentu , Maka dilakukan koreksi fiskal negatif (Hery,
2014).
Tabel 2.2.3. 1Tabel 1 Tarif Penyusutan
Tarif Penyusutan
b. Penilaian Persediaan
Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan
harga pokok penjualan menurut akuntansi, yaitu metode identifikasi spesifik
(spesific identification), mendahulukan persediaan yang pertama kali diperoleh
(FIFO), mendahulukan persediaan yang terakhir kali diperoleh (LIFO), dan harga
perolehan yang diperoleh secara rata-rata (weighted average). Namun, menurut
perpajakan seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6)
metode penilaian persediaan yang diperkenankan untuk digunakan adalah metode
yang mendahulukan yang pertama kali diperoleh (FIFO), dan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata (weighted average). Jika terajadi penerapan pendekatan
yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan
menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang
berbeda. Namun, Perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan
dikompensasikan pada periode mendatang.
c. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang merupakan kerugian yang harus ditanggung
perusahaan karena adanya piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih
disebabkan karena debitur mengalami pailit. Namun juga dapat disebabkan karena
tidak adanya perjanjian yang jelas pada saat membuat kontrak yang dilindungi
hukum (Resmi 2017: 394).
Penghapusan piutang menurut akuntansi ialah semua piutang yang dimiliki
suatu perusahaan tidak semuanya ditagih. Sehingga perusahaan perlu
memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman
sebelumnnya. Dan pedoman SAK yang berlaku di Indonesia mengatur penyajian
piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto yang tagihan
diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika hendak
melakukan penghapusan piutang perlu dilakukan berdasarkan metode penghapusan
piutang.Penghapusan piutang menurut peraturan perpajakan, Berdasarkan pasal 6
ayat 1 huruf (h) undang undang PPh mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (sebagai
deducteable expenses). Dalam melakukan penghapusan piutang, maka harus
menggunakan metode penghapusan piutang (Resmi, 2017: 395).

Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Manajemen laba menyusun dua laporan laba rugi setiap akhir periode, yaitu
laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi
komersial adalah laporan yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak.
Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu
perusahaan (Zain, 2008).
Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi
yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan pihak manajemen bebas
memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai
dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan (Nofrita, 2014;
Septavita, 2016).
12
STIE Indonesia

Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara
khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk halhal tertentu baik dalam pengakuan pengahasilan maupun biaya. Laporan keuangan
fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan
(Nofrita, 2014; Septavita, 2016).
Hal utama yang membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan
keuangan fiskal yaitu perbedaan tujuan dan dasar hukumnya. Tujuan utama laporan
keuangan komersial yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK No.1 adalah
pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, dan pihak
yang berkepentingan lainnya. Memberikan panduan supaya laporan keuangan
relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak pihak pemakai
informasi yang menyesatkan.
Tujuan dari laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 28 adalah
pemungutan pajak yang adil, adanya kepastian hukum dan terjaganya penerimaan
Negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi penyebab
beberapa pajak menetapkan pendapatan dan biaya yang kebih spesifik lagi sehingga
laba menurut akuntansi dengan fiskal berbeda (Persada & Martani, 2010).

Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu
pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Perbedaan
ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada
periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari
periode akuntansi sekarang. Sementara itu, komersial mengakuinya
sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. (Zain
2008: 213). Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU
Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)
Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan
dengan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal. Secara lengkap
pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan;
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pasal 10 ayat (6)
Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur
tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut:
“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan
harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan
secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang
diperoleh pertama”.
3. Pasal 11 dan pasal 11 A
Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal
yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai
penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta
penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.
Lebih lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial
berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode
penyusutan menurut akuntansi didisain untuk mempersandingkan
antara pengeluaran suatu aset atau penurunan manfaat aset bersamaan
dengan manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan aset
tersebut. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan
untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada ketentuan perundangundangan perpajakan dan sama sekali tidak terkait dengan masa
manfaat aset yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak ada usaha
untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran
(Zain, 2008: 241). P

Perbedaan Permanen ngakuan penghasilan dan biaya antara Standar akuntansi Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan (skripsi dan tesis)

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda
terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar akuntansi
Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan
objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui
sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang
tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut
diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang
terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:
a) Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang
Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk
dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh
penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat
yang dibentuk secara sah;
2. Warisan;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan,
firma dan kongsi.
b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan
perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,
jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai
biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan
piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau amortisasi.
c) Pasal 18
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak
Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/
Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan
pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan
penghitungan pajak;
2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh
wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di
luar negeri;
3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang
mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.
Perbedaan permanen dapat memengaruhi salah satu dari laporan
keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan
akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan
perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2008: 231)
Perbedaan permanen terjadi jika perbedaan laba fiskal dan laba
komersial tahunan tidak akan terpulihkan dikemudian hari sehingga juga
terjadi perbedaan laba fiskal dan laba komrsial total. Perbedaan
permanen dapat positif (apabila laba komersial lebih besar dari laba
fiskal) atau negatif (apabila laba komersial lebih kecil dari laba fiskal).
Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif/negatif
merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan
pajak. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak beda pengaturan yang
menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial secara
administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan
yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari laba komersial disebut
koreksi negatif (Gunandi, 2013: 140). Beberapa contoh Perbedaan
permanen sebagai berikut:
1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan
menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden (berasal
dari cadangan laba ditahan) yang diterima oleh Perseroan Terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25%
atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan bagian dari total penghasilan
sedangkan menurut ketentuan PPh karena telah dikenakan PPh yang
brsifat final maka dipisahkan (tidak perlu digabung) dari penghasilan
lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya penghasilan
bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final
20% oleh bank.
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan
menurut Pasal 9 (1) UUPPh tidak terdapat dibebankan, misalnya:
 Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang
bukan objek pajak atau dikenakan pajak final.
 Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
 Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan
karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya biaya
entertaiment, penghapusan piutang dan biaya promosi yang tanpa
daftar nominatif, serta sumbangan bencana
alam/litbang/infrastruktur sosial/fasilitas pendidikan/pembinaan
olah raga yang melebihi 5% dari laba fiskal tahun lalu atau
menyababkan rugi fiskal tahun berjalan.
4. Kerugian penjualan aset yang tidak digunakan untuk mndapatkan ,
menagih dan memelihara penghasilan kena pajak, rugi selisih kurs
dari kegiatan yang bersifat spekulatif.
5. Deviden saham, deviden terselubung dan deviden antar perusahaan
dengan pemilikan saham dibawah 25%.
6. Pemberian fasilitas pajak, misalnya investment allowance, kredit
investasi, dan pembebasan pajak atau pajak DPT, apabila WP
menghitung PPh teoretis atas laba komersial.
7. Biaya –biaya yang melebihi harga pasar wajar antar pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, dan koreksi-koreksi karena transaksi
antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
8. Segala sumbangan (selain diatas), bantuan dan hibah kepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa.
9. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang tidak
diperbolehkan, antisipasi kerugian/penurunan nilai aset (asset
impairmen), dan penyisihan lainnya.
10. Penilaian aset tetap menurut metode revaluasian tiap akhir tahun
untuk akuntansi komersial (untuk fiskal dipakai metode biaya), tanpa
diakuinya penurunan nilai revaluasian untuk perpajakan walaupun
mengenakan PPh atas sisa nilai lebih revaluasi.
11. Laba-rugi selisih kurs valas yang berasal dari kegiatan usaha atau
yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dikenakan pajak
final atau bukan merupakan objek pajak.
12. Biaya-biaya untuk keperluan pemegang saham, dsb

Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal (Book Tax Differences)

Pada umumnya perusahaan bisnis menyelenggarakan pembukuan
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui proses
rekonsiliasi.
Perbedaan laporan keuangan akuntansi (komersial) dengan laporan
keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial ditujukkan untuk
menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis,
sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung
pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah
karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan
prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta
perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2011: 370).
Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia mengharuskan laporan
laba rugi fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang digunakan
perusahaan dalam menghitung laba akuntansi, sehingga perusahaan tidak
perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba
tersebut. Untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal, perusahaan
melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian
antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
melalui perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau koreksi fiskal
positif dan koreksi fiskal negatif (Zain, 2008: 221).
Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar
hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akuntansi yang
digunakan dan konsep yang menjadi acuannya, walaupun dalam beberapa
hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi
keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Perbedaan
kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan
perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas yang pada akhirnya akan
menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi dengan laba
fiskal atau yang dikenal dengan istilah book tax differences (Zain, 2008:
118).

Komite Audit (skripsi dan tesis)

Menurut FCGI (2001) komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab utama untuk
membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya
terutama terhadap masalah yang berhubungan dengan kebijakan
akuntansi, perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan
keuangan. Pada umumnya komite audit bertanggung jawab pada tiga
bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan
pengawasan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi
pengelolaan perusahaan oleh karena itu The Institute of Internal
Auditor (IIA) merekomendasikan setiap perusahaan untuk
mempunyai komite audit.
Menurut KNKG (2006) komite audit bertugas membantu
Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang
Berlaku Umum (PABU), (2) struktur pengendalian internal
perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal
maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh
manajemen.
Komite audit memiliki tugas khusus dan dibentuk dengan
tujuan untuk mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat
ditangani secara langsung oleh dewan komisaris. Hal tersebut sejalan
dengan pernyataan Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan
bahwa komite audit bertugas untuk menangani masalah-masalah yang
membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan
permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera
teratasi.

Komisaris Independen (skripsi dan tesis)

Dewan komisaris independen di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian komisaris independen menurut UU tersebut adalah anggota
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan
komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Klein (2002) menyatakan bahwa dewan yang independen yang
bukan berasal dari luar perusahaan mampu manjadi alat pengawasan
yang lebih efektif. Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan
langsung dengan organisasi tersebut dan tidak mewakili pemegang
saham

Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)

Menurut FCGI (2001) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance. Dewan komisaris menurut KNKG (2006)
bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan
bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris memiliki
peran untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi
manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan
terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu
mekanisme mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada
pengelola perusahaan. Dewan komisaris memiliki otoritas dan posisi
lebih tinggi daripada dewan direksi, namun dewan komisaris memiliki
kelemahan yaitu hanya sedikit mengetahui informasi tentang situasi
dan kondisi perusahaan dibandingkan dewan direksi. Oleh karena itu,
dewan komisaris harus mengawasi kinerja dewan direksi

Corporate Governance (skripsi dan tesis)

Corporate governance menurut FCGI (Forum for Corporate
Governance) (2001) mempergunakan definisi Cadburry Committee, yaitu
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga
menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
World Bank dalam Otoritas Jasa Keuangan (2013) mendefinisikan
corporate governance sebagai suatu perpaduan antara hukum, peraturan
perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas
dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal
keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua
itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi
jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang
bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan
masyarakat secara keseluruhan.
Corporate Governance yang baik disebut dengan Good Corporate
Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu penerapan GCG harus didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa dunia usaha.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
Menurut KNKG (2006) untuk mencapai kesinambungan usaha
(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders GCG memiliki lima asas yang mendasar, yaitu:
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
perlu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lain.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervesi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.
Secara lebih rinci, terminologi Corporate Governance dapat
dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan
komisaris, komisaris independen, dan komite audit.

Teori Keagenan (skripsi dan tesis)

Teori keagenan merupakan suatu kontrak yang terjadi antara
principal dan agent. Teori Keagenan merupakan dasar yang digunakan
dalam memahami corporate governance (Anggit dan Shodiq, 2014).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi ketika satu
orang atau lebih (principal) membayar orang lain sebagai agent untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan ke agent tersebut. Dalam konteks perusahaan go
public, principal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agent
adalah manajemen yang bertugas untuk mengelola perusahaan.
Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan
bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu: (1)
manusia pada umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri (self
interest), (2) terbatasnya daya pikir manusia mengenai persepsi di masa
yang akan datang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari risiko (risk averse). Dari penjelasan terkait asumsi sifat dasar
manusia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia akan
bertindak oportunistik dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya.
Hal tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya konflik keagenan
antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal).
Motivasi yang berbeda antara masing-masing pihak sesuai dengan
kepentingannya dan keinginan masing-masing pihak untuk mencapai atau
mempertahankan kemakmurannya menyebabkan timbulnya konflik
kepentingan antara pemegang saham atau investor selaku principal dan
manajemen selaku agent. Meningkatnya konflik kepentingan disebabkan
principal tidak selalu dapat mengawasi aktivitas manajemen untuk
memastikan apakah manajemen sebagai agent telah bekerja sesuai dengan
keinginan principal (Anggit dan Shodiq, 2014). Menurut Scott (2012)
dalam mengelola perusahaan manajemen memiliki informasi yang lebih
dari pihak luar perusahaan termasuk principal itu sendiri. Keadaan
tersebut dikenal dengan asimetri informasi. Menurut Scott (2012) asimetri
informasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) manajemen memiliki
informasi yang lebih dari pihak luar perusahaan (adverse selection) dan
(2) manajemen paham tentang segala aktivitas di dalam perusahaan,
sedangkan pihak luar tidak (moral hazard). Oleh karena asimetri
informasi tersebut manajer seringkali memberikan laporan yang tidak
mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dengan tujuan
memaksimalkan kepentingan pribadinya.
Menurut Anggit dan Shodiq (2014) manajer dalam melakukan
tugasnya akan menerbitkan laporan pertanggungjawaban yang berupa
laporan keuangan. Dengan laporan keuangan tersebut kinerja perusahaan
akan dinilai oleh principal dan manajemen akan diberikan kompensasi
atau insentif sesuai kesepakatan dengan principal atau apabila kinerja
manajemen sesuai dengan keinginan principal. Namun, penilaian kinerja
melalui laporan keuangan tersebut menimbulkan masalah baru. Dalam
penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
yang berkiblat pada International Financial Reporting Standards (IFRS)
memberikan kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang akan
digunakan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Dengan begitu
perusahaan melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda dapat
menghasilkan nilai laba yang berbeda sesuai dengan keinginan
manajemen (Anggit dan Shodiq, 2014). Dengan demikian nilai laba yang
dilaporkan perusahaan bisa saja tidak mencerminkan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Aktivitas tersebut sering dikenal dengan manajemen
laba dan manajemen pajak.
Konflik kepentingan yang disebabkan asimetri informasi antara
principal dan agent dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan yang baik
sebagai suatu mekanisme yang mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny,
1997 dalam Sirait, 2014). Tata kelola perusahaan (corporate governance)
diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit
untuk melakukan tindakan manajemen pajak dan manajemen laba karena
dengan pembatasan tersebut perilaku oportunistik manajer dalam
memaksimalkan kepentingan pribadi akan dapat diminimalisir.

Manajemen Pajak (skripsi dan tesis)

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat
dilakukan melalui manajemen pajak. Lubantoruan dalam Suandy (2005)
mendefinisikan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi
kewajiban pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat
ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuditias yang
diharapkan. Minnick dan Noga (2010) menjelaskan manajemen pajak
sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak
dalam jangka waktu yang panjang.
Suandy (2005) menyatakan bahwa manajemen pajak mempunyai
dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha
efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Untuk mencapai kedua
tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki tiga fungsi, yaitu
perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan pajak (tax implementation)
dan pengendalian pajak (tax control).
Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang
dilakukan perusahaan harus bersifat legal atau tidak melanggar peraturan
agar tidak terkena sanksi-sanksi pajak dikemudian hari. Meminimumkan
kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih
memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan
perpajakan. Istilah yang sering digunakan adalah tax evasion dan tax
avoidance. Mardiasmo (2011) menjelaskan definisi terkait dua istilah
tersebut. Tax evasion (penggelapan pajak) adalah penghindaran pajak
dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Tax avoidance
(penghindaran pajak) adalah penghindaran pajak dengan menuruti
peraturan yang ada

Manajemen Laba (skripsi dan tesis)

Manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh seorang
manajer atas kebijakan akuntansi atau tindakan nyata manajer yang
mempengaruhi laba untuk mencapai tujuan spesifik dari laba yang
dilaporkan (Scott, 2012). Manajemen laba menurut Schipper (1989)
dalam Dechow dan Skinner (2000) adalah suatu intervensi yang dilakukan
manajemen dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan yang
sengaja dilakukan dengan kepentingan pribadi. Menurut Healy dan
Wahlen (1999) manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan
judgement dalam menyusun transaksi untuk merubah laporan keuangan,
dengan tujuan untuk menyesatkan pemangku kepentingan terkait dengan
kinerja ekonomi perusahaan dan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil
kontrak yang tergantung pada praktik pelaporan akuntansi. Dari beberapa
definisi manajamen laba tersebut, terdapat kesamaan yang dapat
disimpulkan, yaitu usaha campur tangan manajemen untuk menaikkan
atau menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Manajemen laba merupakan aktivitas yang berawal dari adanya
konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent).
Pemilik berkepentingan untuk memperoleh laba yang stabil atau
meningkat dan return saham yang memuaskan, sedangkan manajemen
berkepentingan untuk memaksimalkan kontrak kompensasi atau bonus
yang diterima. Setiap pihak berkeinginan untuk mencapai
kepentingannya, hal tersebut yang mendorong terjadinya manajemen
untuk melakukan aktivitas manajemen laba. Selain itu, menurut Jensen
dan Meckling (1976) dalam teori agency manajemen sebagai pihak
pengelola perusahaan (agent) memiliki informasi terkait dengan internal
perusahaan yang lebih banyak dibanding dengan pemilik (principal).
Kondisi ini akan menyebabkan asimetri informasi antara manajemen
dengan pemilik yang berakibat pada praktik manajemen laba.
Aktivitas manajemen laba sering dihubungkan dengan perilaku
manajemen yang negatif karena manajemen laba menyebabkan informasi
yang terkandung dalam laporan keuangan khususnya informasi yang
menyangkut laba tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Informasi
yang menyangkut tentang laba padahal informasi yang dijadikan perhatian
utama oleh pemangku kepentingan karena informasi tersebut digunakan
untuk menilai kinerja dan membuat keputusan. Meskipun tindakan
manajemen laba tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang diterima
umum, namun dampaknya dapat mengikis kepercayaan masyarakat
terhadap laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.
Pola manajemen laba menurut Scott (2012) yaitu adalah:
a. Taking a bath
Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi
tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya
pergantian direksi. Jika pola ini dilakukan maka biaya-biaya yang ada
pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan.
Akibatnya, laba di masa yang akan datang akan lebih tinggi meskipun
kondisi yang tidak menguntungkan akan terjadi.
b. Income minimization
Pola meminimalkan laba dilakukan karena motif politik atau motif
meminimalkan pajak. Cara ini dilakukan saat perusahaan memperoleh
laba yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara
politis. Kebijakan yang dapat diambil perusahaan yaitu dapat berupa
penghapusan atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud,
pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan yang cepat.
c. Income maximization
Pola memaksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang
maksimal. Tindakan memaksimalkan laba juga bisa dilakukan untuk
menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (debt
covenant).
d. Income smooth
Pola ini dilakukan karena perusahaan umumnya lebih memilih
pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan pertumbuhan
laba yang meningkat atau menurun secara drastis.
Dua motivasi utama para manajer melakukan manajemen laba,
yaitu tujuan oportunis dan informasi (signaling) kepada investor. Tujuan
oportunis mungkin dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena
informasi yang disampaikan manajemen menjadi tidak akurat dan juga
tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Sikap oportunis ini
dinilai sebagai sikap curang manajemen perusahaan yang diimplikasikan
dalam laporan keuangannya pada saat menghadapi intertemporal choice
(kondisi yang memaksa eksekutif tersebut menggunakan keputusan
tertentu dalam melaporkan kinerja yang menguntungkan bagi dirinya
sendiri ketika menghadapi situasi tertentu). Sikap curang tersebut
didefinisikan sebagai satu atau lebih tindakan yang disengaja dan didesain
untuk menipu orang lain sehingga menyebabkan hilangnya kekayaan
(Scott, 2012).
Tujuan informatif (signaling) kemungkinan besar membawa
dampak yang baik bagi pemakai laporan keuangan. Manajer berusaha
menginformasikan kesempatan yang dapat diraih oleh perusahaan di masa
yang akan datang. Sebagai contoh, karena manajer sangat erat kaitannya
dengan keputusan yang berhubungan dengan aktivitas investasi maupun
operasi perusahaan, otomatis para manajer memiliki informasi yang lebih
baik mengenai prospek perusahaan masa datang. Oleh karena itu, manajer
dapat mengestimasi secara baik laba masa datang dan diinformasikan
kepada investor atau pemakai laporan keuangan lainya. Manajer dapat
menggunakan diskresi akrual untuk merefleksikan kinerja perusahaan
tersebut melalui laporan laba (Scott, 2012).

Perbedaan antara Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book Tax Differences) (skripsi dan tesis)

Laba akuntansi merupakan terminologi yang digunakan standar
akuntansi keuangan yang berarti laba bersih atau rugi bersih selama satu
periode sebelum dikurangi dengan beban pajak (Persada dan Martani,
2010). Laba fiskal atau penghasilan kena pajak merupakan terminologi
yang digunakan undang-undang perpajakan yang berarti laba atau rugi
selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan
menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan suatu perusahaan. Dalam
laporan perpajakan (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan/SPT) yang
didefinisikan sebagai penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan yang
dikenakan pajak dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan
(Persada dan Martani, 2010). Perbedaan antara laba akuntansi dan laba
fiskal tersebut akan menimbulkan selisih yang disebut dengan book tax
differences.
Menurut Phillips et al. (2003) perbedaan antara laba akuntansi dan
laba fiskal merupakan komponen total dari beban pajak yang ditanggung
oleh perusahaan dan mencerminkan efek pajak yang ditimbulkan oleh
perbedaan temporer antara akuntansi dan pajak. Menurut Plesko (2004)
perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal atau book tax differences
adalah perbedaan pelaporan laba yang disebabkan karena perbedaan
konsep dan peraturan dalam masing-masing sistem pelaporan. Book tax
differences yang terjadi ketika laba sebelum pajak lebih besar
dibandingkan penghasilan kena pajak disebut positive book tax
differences, sedangkan jika pendapatan sebelum pajak lebih kecil
dibandingkan laba kena pajak disebut negative book tax differences
(Revsine, 2005).
Book tax differences terjadi karena perusahaan melakukan
rekonsiliasi fiskal pada akhir periode pembukuan terhadap laporan
keuangan komersial untuk tujuan penentuan penghasilan kena pajak.
Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan
keuangan komersial berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia. Book
tax differences disebabkan oleh perbedaan ketentuan pengakuan dan
pengukuran antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan.
Perbedaan tersebut menurut Persada dan Martani (2010) secara umum
dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan
temporer.
Perbedaan yang terjadi karena pendapatan dan beban bukan obyek
pajak, dikenakan pajak final atau beban yang secara spesifik tidak
dibolehkan menurut pajak disebut perbedaan permanen (permanent
differences). Perbedaan ini tidak mengakibatkan pajak yang dibayarkan di
masa mendatang lebih besar atau lebih kecil sehingga tidak menimbulkan
aset atau liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan permanen tidak
menyebabkan DTA ataupun DTL tetapi mengakibatkan effective tax rate
(ETR) berbeda dengan tarif pajak yang diwajibkan (statutory tax rate).
Informasi tentang perbedaan permanen ini dijelaskan dalam catatan atas
laporan keuangan perusahaan melalui rekonsiliasi ETR. Perbedaan
permanen merupakan item-item yang dimasukkan dalam salah satu
ukuran laba, tetapi tidak pernah dimasukkan dalam ukuran laba yang lain.
Dengan kata lain, jika suatu item termasuk dalam ukuran laba akuntansi,
maka item tersebut tidak dimasukkan dalam ukuran laba fiskal dan
sebaliknya (Kieso et al., 2011).
Perbedaan yang disebabkan oleh ketentuan pengakuan dan
pengukuran yang berbeda antara standar akuntansi keuangan dan
peraturan pajak disebut perbedaan temporer (temporary differences).
Perbedaan ini dapat berupa deferred tax liability jika kewajiban pajak
dimasa yang akan datang akan lebih besar atau deferred tax asset jika
dimasa depan ada tax benefit yang akan diperoleh perusahaan (Hanlon,
2005). Perbedaan temporer disebabkan oleh perbedaan persyaratan waktu
pengakuan item pendapatan dan biaya. Untuk tujuan pelaporan keuangan,
pendapatan diakui ketika diperoleh dan biaya diakui pada saat terjadinya,
atau accrual basic. Sedangkan untuk tujuan pajak, perusahaan hanya
mengakui pendapatan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan pada
periode yang bersangkutan. Dengan kata lain, pendapatan dicatat ketika
kas diterima, penangguhan pendapatan (unearned) tidak dimasukkan
dalam laba fiskal dan biaya diakui pada saat kas dikeluarkan, atau cash
basic. Perbedaan temporer mengandung konsekuensi pajak yang
dibayarkan menjadi lebih besar dan lebih kecil di masa mendatang,
sehingga menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan. Catatan atas
laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi utama secara
detil tentang perbedaan temporer ini (Kieso et al., 2011).
Tang and Firth (2011) membedakan book tax differences menjadi
dua yaitu normal book tax differences (NBTD) dan abnormal book tax
differences (ABTD). NBTD dapat dijelaskan oleh perbedaan standar
akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. ABTD yang dapat
dijelaskan oleh aktivitas manajemen laba dan manajemen pajak yang
dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu book tax
differences tidak selalu timbul akibat perbedaan standar akuntansi
keuangan dengan peraturan perpajakan, book tax differences juga timbul
akibat adanya unsur-unsur oportunistik pihak manajemen seperti
contohnya manajemen laba dan manajemen pajak.

Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal pada dasarnya memiliki beberapa perbedaan yaitu laporan keuangan komersial dibuat untuk tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi, sedangkan laporan keuangan fiskal dibuat untuk tujuan membuat SPT PPh Badan perusahaan yang bersangkutan sehingga dapat dibayarkan pajak terutangnya demi menjalankan kewajibannya kepada Negara (IAI, 2009). Perbedaan berikutnya adalah laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sementara itu laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Resmi, 2009). Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya, walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan pajak. Tujuan utama laporan keuangan komersial adalah pemberian informasi keuangan kepada para pengguna baik internal maupun eksternal. Standar Akuntansi 11 Keuangan memberikan panduan agar laporan keuangan relevan dan reliabel sehingga informasi yang diterima oleh pengguna tidak sesat dan dapat digunakan sebagai pembuatan keputusan. Tujuan utama peraturan atau sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang adil, terdapatnya kepastian hukum, dan terjaganya penerimaan Negara yang berasal dari pajak (Persada dan Martani, 2010). Perbedaan tujuan tersebut menyebabkan perbedaan konsep, ketentuan dan prinsip yang dianut antara pembuatan laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan salah satunya adalah prinsip konservatisme. Konservatisme menurut Suwardjono (2005) didefinisikan sebagai sikap atau mazhab dalam menghadapi ketidakpastian untuk mengambil tindakan atau keputusan atas dasar outcome yang terjelek dari ketidakpastian tersebut. Konsep ini mengakui biaya dan rugi lebih cepat, mengakui pendapatan dan untung lebih lambat, menilai aktiva dengan nilai yang terendah, dan kewajiban dengan nilai yang tertinggi. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan laba yang terlalu rendah (understatement). Oleh karena hal tersebut, dari sudut pandang perpajakan laporan keuangan yang terlalu rendah (understatement) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang (Martani dan Persada, 2010). Menurut Resmi (2009) perbedaan penyusunan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal mengakibatkan perbedaan 12 penghitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak). Peraturan pajak di Indonesia tidak mengharuskan perusahaan untuk membuat laporan keuangan komersial dan fiskal secara terpisah atau pembukuan ganda untuk memenuhi tujuan penghitungan laba (rugi) tersebut. Perusahaan cukup membuat laporan keuangan komersial dan melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial untuk menentukan besarnya laba fiskal dengan cara melakukan penyesuaian-penyesuaian laba akuntansi berdasarkan peraturan pajak. Rekonsiliasi fiskal tersebut dilakukan karena terdapat perbedaan penghitungan laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut fiskal (IAI, 2009)

Wajib Pajak (skripsi dan tesis)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (UU KUP), disebutkan bahwa Wajib Pajak (WP)
adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.
Wajib Pajak Badan berupa BUT dipisahkan dari Wajib
Pajak Badan. Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang
dipergunakan oleh :
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh
tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di
Indonesia yang dapat berupa :
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau
orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh)
hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang
menerima premi asuransi atau menanggung risiko di
Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang
dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi
elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Sistem Pemungutan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 12), dalam
memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :
.1 Official Assessment System
Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Offical
Assessment System adalah :
a. Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang
berada pada fiskus.
b. Wajib Pajak bersifat Pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat
Ketetapan Pajak oleh fiskus.
2 Self Assessment System
Sistem ini memberikaen wewenang, kepercayaan,
tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
3 Withholding System
Sistem pemungutan pajak ini memberikan
kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cara Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 11), cara
pemungutan pajak didasarkan pada 3 (tiga) stelsel, yaitu :
1 Stelstel Nyata (Riil stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan)
yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan
pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang
sesungguhnya dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini lebih
realistis. Kelemahannya pajak baru dapat dikenakan pada
akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2 Stelsel Anggapan (Fiktif Stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan
yang diatur oleh undang-undang, misalnya penghasilan satu
tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga
pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak
yang terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan stelsel ini
adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa
harus menunggu pada akhir tahun. Kelemahannya adalah
pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaaan yang
sebenarnya.
3 Stelsel Campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel
nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya
pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada
akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan
sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan
lebih besar dari pada menurut anggapan, WP harus
melunasi kekurangannya. Demikian pula sebaiknya, apabila
lebih kecil WP dapat meminta kembali kelebihan pajak
yang telah dibayar.

Jenis Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2016:7), terdapat berbagai jenis pajak yang
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), antara lain :
.1 Menurut Golongan
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak
dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus
menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan,
misalnya PPh.
b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya
dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak
Pertambahan Nilai atau PPN.
2 Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada
subyeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya,
dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak,
misalnya PPh.
b. Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada
objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib
Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas
Barang Mewah)
3 Menurut Pemungutannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga
Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, dan Bea
Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame serta Pajak
Hotel dan Restoran

Fungsi Pajak (skripsi dan tesis)

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016 : 4), pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut :

1 Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2 Fungsi Mengatur (Regulatoir) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.
 Fungsi Redistribusi Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.
4 Fungsi Demokrasi Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Suandy (2016 : 1), pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran kepada negara yang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undangundang serta aturan pelaksanaannya yang dalam pembayarannnya tidak dapat ditunjukkan adanya kontrasepsi individual oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah

Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Dikemukakan oleh Hanafi, Mamduh M (2014:88) ada keterbatasan analisis
laporan keuangan yang perlu diperhatikan, antara lain:
1. Data yang dicatat dan dilaporkan oleh laporan keuangan mendasarkan pada
harga perolehan (historical cost). Metode harga perolehan dipakai oleh para
akuntansi karena metode tersebut dinilai palling objektif dibanding metode lain
seperti metode harga pasar atau harga penggantian saat ini (current
replacement cost). Metode akuntansi juga mendasarkan pada metode akrual
yang berusaha mempertemukan pendapatan dengan biaya-biaya yang berkaitan
dengan usahamemperoleh pendapatan tersebut. Metode seperti ini tida
memperhatikan kapan muncul atau keluarnya kas. Dalam jangka pendek antara
metode kas dengan metode akrual barangkali tidak menghasilkan informasi
yang sama.
2. Penyusunan suatu laporan keuangan juga didasarkan pada beberapa alternatif
metode akuntansi (misal metode FIFO, LIFO, rata-rata persediaan). Dua
perusahaan yang mempunyai kondisi yang sama, barangkali akan memberikan
informasi yang berbeda karena perbedaan metode akuntansi.
3. Upaya perbaikan barangkali bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk
memperbaiki laporan keuangan sehingga laporan keuangan nampak bagus.
4. Banyak perusahaan yang mempunyai beberapa divisi atau anak perusahaan
yang bergerak pada beberapa bidang usaha (industri). Untuk perusahaan
semacam ini, analis akan kesulitan memilih perbandingannya karena
perusahaan tersebut bergerak pada beberapa industri. Juga data-data divisi
untuk mengetahui prestasi divisi biasanya tidak lengkap dilaporkan, sehingga
analis akan mengalami kesulitan meganalisis prestasi divisi-divisi dalam
perusahaan.
5. Inflasi atau deflasi akan mempengaruhi laporan keuangan terutama yang
berkaitan dengan rekening-rekening jangka panjang. laporan yang
menggunakan harga perolehan akan cenderung terlalu rendah melaporkan datadata laporan keuangan.
6. Rata-rata industri merupakan rata-rata perusahaan yang ada dalam industri.
Ada beberapa perusahaan yang tidak bagus yang dipakai juga untuk
perhitungan rata-rata industri. Juga rata-rata industri bukan merupakan standar
yang selalu baik, yang seharusnya diikuti oleh perusahaan karena rata-rata
industri hanya rata-rata perusahaan di industri. Perusahaan yang ingin sukses
biasanya harus berada diatas rata-rata industri, bukannya sama dengan rata-rata
industri. Angka yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri juga tidak
selalu jelek. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menentukan
baik-buruknya suatu angka.

Analisis Rasio (skripsi dan tesis)

Pada dasarnya analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam lima macam
kategori, yaitu:
1. Rasio Likuiditas
Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
jangka pendeknya.
2. Rasio aktivitas
Rasio yang mengukur sejauh mana eefektivitas penggunaan aset dengan
melihat tingkat aktivitas aset.
3. Rasio Solvabilitas
Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi
kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio Profitabilitas
Rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba
(profitabilitas).
5. Rasio Pasar
Rasio ini melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku
perusahaan.

Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Andrey (2013:11) membaca laporan keuangan dengan baik, artinya
mampu melakukan berbagai teknik analisis laporan keuangan. Ada tiga teknik
analisis yang sering digunakan, yaitu:
1. Analisis Horizontal (Dinamis)
2. Analisis Vertikal (Tetap)
3. Analisis Keuangan
Berdasarkan kutipan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis Horizontal (Dinamis)
Yaitu perbandingan data keuangan untuk periode dua tahun atau lebih. Analisis
horizontal sangat membantu karena menyajikan perubahan antartahun, baik
dalam bentuk nilai rupiah maupun persentase.
2. Analisis Vertikal (Tetap)
Merupakan analisis dimana komponen-komponen dalam laporan laba-rugi dan
neraca dinyatakan dalam persentase. Pada laporan laba rugi dipersentasekan ke
penjualan, sedangkan pada neraca dipersentasekan ke aktiva atau pasiva.
Besarnya persentase pada tahun yang dievaluasi kemudian dibandingkan
dengan tahun yang sebelumnya.
3. Analisis Keuangan
Analisis keuangan atau lebih dikenal sebagai analisis rasio, rasio
(perbandingan) dapat dilakukan untuk dan antarsepasang pos, baik dalam
neraca maupun perhitungan laba rugi.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Hanafi, Mamduh M (2014:6) tujuan analisis keuangan pada
dasarnya ingin bertanya “apa yang akan diperoleh dari analisis yang dilakukan?”
tujuan ini akan menentukan arah analisis, batasan batasan dalam analisis, dan
hasil yang diiharapkan. Berikut ini contoh tujuan analisis laporan keuangan:
1. Investasi pada saham
2. Pemberian kredit
3. Kesehatan Pemasok (Supplier)
4. Kesehatan pelanggan (Customer)
5. Kesehatan Perusahaan Ditinjau dari karyawan
6. Pemerintah
7. Analisis Internal
8. Analisis Piutang
9. Penilaian Keruskan

Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena
ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat kesehatan suatu
perusahaan.
Menurut Sofyan (2007:190), ada beberapa pengertian dari analisis laporan
keuangan yang dijelaskan oleh beberapa ahli, antara lain:
1. Foster mengemukakan pengertian analisis laporan keuangan adalah
“Mempelajari hubungan-hubungan didalam suatu set laporan keuangan pada
suatu saat tertentu dan periode tertentu serta kecenderungan-kecenderungan
dari hubungan ini sepanjang waktu”.
2. Bernstein menjelaskan bahwa pengertian dari analisis laporan keuangan
adalah sebagai berikut:
Analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analitis
atas laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan keuangan
itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses
pengambilan keputusan. Laporan keuangan ini merupakan kebalikan dari
kegiatan pembukuan. Kalau proses pembukuan dimulai dari transaksi,
dicatat ke buku, diproses dan akhirnya menjadi laporan keuangan kegiatan
dimulai dari laporan keuangan, ditelusuri ke buku, sampai transaksi
perusahaan.

Pemakai Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Para pemakai laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk
memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Menurut Sofyan (2007:7)
para pemakai laporan keuangan adalah sebagai berikut:
1. Pemilik perusahaan
Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk:
a. Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen;
b. Mengetahui hasil dividen yang akan diterima;
c. Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya;
d. Mengetahui nilai saham dan laba perlembar saham;
e. Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa datang;
f. Sebagai dasar untuk mempertimbanagkan menambah atau mengurangi
investasi.
2. Manajemen Perusahaan
Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan ini digunakan untuk:
a. Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik;
b. Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi,
bagian, atau segmen tertentu;
c. Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi,
bagian, atau segmen;
d. Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggung jawab;
e. Memenuhi ketentuan dalam UU, peraturan, AD (Anggota Dasar), Pasar
Modal, dan lembaga regulator lainnya.
3. Investor
Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk:
a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan;
b. Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan;
c. Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (menarik investasi) dari
perushaan;
d. Menjadi dasar memprediksi kondisi perusahaan di masa datang.
4. Kreditur atau Banker
Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk
a. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik dalam jangka
pendek maupun dalam jangka panjang;
b. Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang akan
diperiksa;
c. Melihat dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh
dari perusahaan;
d. Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas,, rentabilitas perusahaan
sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan kredit
5. Pemerintahan dan Regulator
Bagi pemerintahan dan regulator laporan keuangan dimaksudkan untuk:
a. Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar;
b. Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru;
c. Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain;
d. Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang diterapkan;
e. Bagi lembaga pemerintahan lainnya bisa menjadi bahan penyusunan data
dan statistik.
6. Analis, Akademis, Pusat Data Bisnis
Bagi para analis, akademis, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data
bisnis seperti PDBI, Moody’s, Brunstreet, Standard & Poor, Perfindo, laporan
keuangan ini penting sebagai bahan atau sumber informasi yang bermanfaat
bagi analisis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, buku 1, kerangka dasar penyusunan
dan penyajian laporan keuangan, hlm 5. Tujuan laporan keuangan adalah sebagai
berikut:
1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian
besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan
dari kejadian masa lalu.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan.
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf
12-14, IAI (2009:3) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memberikan manfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan menurut Rudianto (2009:10) tujuan penyajian laporan keuangan
oleh sebuah entitas yang dirinci sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan
sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi
memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan
untuk mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa
depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan
ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

Catatan atas laporan keuangan (skripsi dan tesis)

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos
dalam neraca laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan
informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan
keuangan mengungkapkan:
a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi
yang dipilih serta diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
b. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.
c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi
diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Laporan Perubahan Ekuitas (skripsi dan tesis)

Menurut Dwi Martani (2012:126) menyatakan laporan perubahan ekuitas
merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang lengkap yang harus disajikan
oleh suatu perusahaan.
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan
ekuuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan
naik turunnya aset neto perusahaan selama periode. Perubahan ekuitas yang
berasal dari kinerja perusahaan menggambarkan jumlah total penghasilan dan
beban (termasuk keuntungan dan kerugian) yang diakibatkan oleh aktivitas
perusahaan selama periode tersebut.
Menurut PSAK 1 (revisi 2009) Penyajian Laporan Keuangan, laporan
perubahan ekuitas untuk periode tertentu berisi informasi sebagai berikut.
1. Total laba rugi, dengan penyajian terpisah untuk jumlah yang dialokasikan
untuk pemilik indul perusahaan dan alokasi untuk kepentingan nonpengendali.
2. Dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk
setiap komponen ekuitas. Biasanya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap
saldo laba (retained earnings) awal periode.
3. Rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen
ekuitas yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan
komprehensif lain, serta transaski dengan pemilik, seperti tambahan modal atau
penarikan.
4. Dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham. Pos ini dapat juga
disajikan pada catatan atas laporan keuangan.

Beban (skripsi dan tesis)

Adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi, yang
menyebabkan penurunan aset neto (ekuitas), dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aset atau bertambahnya liabilitas, yang bukan termasuk distribusi
kepada pemilik. Beban juga dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu
a. Beban (expense)
Merupakan beban yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan,
misalnya yang terkait dengn akivitas penjualan barang dagang bagi
perusahaan dagang, gaji dan upah, serta penyusutan.
b. Kerugian (loss)
Merupakan beban yang berasal dari transaksi insidental. Misal rugi karena
bencana kebakaran, banjir atau aktiva tidak lancar.
Selisih antara laporan laba rugi, keuntungan dan kerugian biasanya
disajikan secara terpisah, sehingga memberikan informasi yang lebih baik dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjol
berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyaji secara wajar
selama suatu periode tertentu. Penyajian laporan laba rugi minimum mencakup
pos-pos sebagai berikut:
1. Pendapatan
2. Rugi laba perusahaan
3. Beban pinjaman
4. Bagian dari rugi atau laba perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan
menggunakan metode ekuitas,
5. Beban pajak,
6. Rugi atau laba dar aktivitas normal perusahaan,
7. Pos luar biasa,
8. Hak minoritas,
9. Rugi atau laba bersih untuk periode berjalan.

Laporan Laba Rugi (skripsi dan tesis)

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi (2009:15) menyatakan bahwa laporan
laba rugi adalah ikhtisar pendapatan dan biaya untuk jangka waktu tertentu,
misalnya satu bulan atau satu tahun.
Menurut Dwi Prastowo dan Rifka (2010:18) laporan laba rugi didefinisikan
sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba (kinerja) selama periode tertentu.
Laporan laba rugi merupakan laporan akuntansi yang menyajikan hasil
kegiatan operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu. didalam
laporan ini disajikan pendapatan-pendapatan dan beban-beban yang terjadi dalam
kurun waktu operasi perusahaan. Kelebihan pendapatan atas beban yang
dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan disebut laba bersih (net
income), apabila beban perusahaan melebihi pendapatannya, kelebihannya itu
disebut rugi bersih (nett loss).
Menurut Dwi Martani (2012:114) untuk mendapatkan informasi mengenai
potensi suatu perusahaan dalam menghasilan laba selama periode tertentu, laporan
laba rugi mempunyai dua unsur yaitu:
1. Pengasilan
2. Beban

 Neraca (skripsi dan tesis)

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal
tertentu. Laporan ini merupakan sumber informasi utama tentang posisi keuangan
entitas karena merangkum elemen-elemen yang berhubungan langsung dengan
pengukuran posisi keuangan, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas.
Kegunaan neraca secara umum adalah untuk menilai risiko-risiko entitas
dan arus kas masa depan. Tujuan penggunaan neraca menggunakan laporan ini
adalah sebagai berikut.
1. Mengevaluasi struktur pendanaan
2. Menganalisis likuiditas
3. Menilai solvabilitas
4. Menilai fleksibilitas keuangan
Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai
unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Menurut
PSAK 1 (revisi 2009) Penyajian Laporan keuangan, informasi minimum yang
harus tersaji pada neraca adalah:
1. Aset tetap;
2. Properti investasi;
3. Aset takberwujud;
4. Aset keuangan;
5. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas;
6. Persediaan;
7. Piutang dagang dan piutang lainnya;
8. Kas dan setara kas;
9. Aset yang diklasifikasikan dimiliki untuk dijual, termasuk kelompok lepasan
yang dimiliki untuk dijual;
10. Utang dagang dan utang lainnya;
11. Provisi;
12. Liabilitas keuangan;
13. Liabilitas dan aset untuk pajak kini;
14. Liabilitas dan aset pajak tangguhan;
15. Liabilitas yang termasuk ke dalam kelompok lepasan yang diklasifikasi
sebagai dimiliki untuk dijual;
16. Kepentingan non pengendali (sebagai bagian dari ekuitas);
17. Modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk.

Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu sumber informasi yang
penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi
perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lain sebagainya.
Ada tiga macam laporan keuangan pokok yang dihasilkan yaitu Neraca, Laporan
Laba Rugi dan Laporan Aliran Kas. disamping ketiga laporan pokok tersebut,
dihasilkan juga laporan pendukung seperti laporan laba yang dtahan, perubahan
modal sendiri, dan diskusi-diskusi oleh pihak manajemen.
Ada beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli antara lain:
Menurut Sofyan Syafri (2009:4) mengemukakan bahwa laporan keuangan
adalah suatu kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat tertentu atau
jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang biasanya dikenal
adalah Neraca atau laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Posisi Keuangan.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) menyatakan bahwa laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan
yang lengkap meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan posisi
keuangan, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan.
Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan suatu media yang paling
penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Agar
dalam melakukan analisis dan interprestasi terhadap laporan keuangan itu
hasilnnya memuaskan, perlu adanya konsistensi penyajian yaitu keragaman
bentuk laporan keuangan untuk dianalisis.

Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Tingkat hutang akan menjadi lebih besar apabila lebih banyak utang
jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan (Fanani, 2010). Hutang
mengandung konsekuensi yaitu pembayaran bunga dan pokok saat jatuh tempo.
Jika laba yang dihasilkan tidak mampu untuk menutupi pembayaran bunga dan
pokok hutang pada saat jatuh tempo, maka akan menimbulkan resiko kegagalan.
Besarnya tingkat hutang, maka perusahaan akan meningkatkan persistensi laba
dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kinerja yang baik di mata investor.
Dengan adanya kinerja perusahaan yang baik, maka kreditor tetap memiliki
kepercayaan perusahaan dalam memperoleh kemudahan proses pembayaran.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sarah, (2019) menyatakan
bahwa tingkat hutang atau solvabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap
persistensi laba pada perusahaan jasa sub sektor konstruksi dan bangunan.
Penelitian Sarah ini memperkuat pernyataan Fanani (2010), yang menyebutkan
bahwa tingkat hutang yang tinggi akan meningkatkan kinerja perusahaan yang
baik.
Dengan adanya teori signaling, maka tingkat hutang akan memberikan
sinyal psoitif bagi para investor. Tingkat hutang atau solvabilitas mencerminkan
tingkat penggunaan hutang jangka panjang perusahaan. Solvabilitas tinggi, maka
perusahaan mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya dengan baik
sehingga persistensi laba akan tinggi.

Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)

Kemampuan arus kas untuk meningkatkan daya banding pelaporan
kinerja operasi merupakan salah satu alasan digunakannya arus kas sebagai salah
satu sumber informasi oleh investor selain informasi laba (Fanani, 2010).
Sesungguhnya, nilai yang terkandung dalam arus kas pada suatu periode tertentu
dapat mencerminkan nilai laba dalam metode kas (cash basis). Dalam penelitian
yang dilakukan oleh Dewi, (2015) arus kas operasi memiliki pengaruh terhadap
persistensi laba. Penelitian yang juga dilakukan oleh Ningtyas, (2017) juga
menyatakan hasil kesimpulan yang sama yaitu arus kas memiliki pengaruh
signifikan positif terhadap persistensi laba secara parsial. Arus kas operasi suatu
perusahaan maka akan meningkatkan persistensi laba yang dimiliki oleh
perusahaan tersebut. Arus kas dapat menggambarkan keadaan untung atau rugi
nya perusahaan dapat terus beroperasi atau tidak. Menurut Barus dan Rica (2014)
membuktikan bahwa adanya hubungan positif antara aliran kas operasi dengan
persistensi laba. pandangan ini menjelaskan bahwa arus kas operasi berhubungan
positif dengan persistensi laba, maka semakin tinggi aliran kas operasi
menujukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik dan mengindikasikan
perusahaan mampu menghasilkan kembali di masa mendatang.
Untuk mengukur persistensi laba dibutuhkan arus kas operasi yang stabil,
yaitu mempunyai fluktuasi yang lebih kecil. Jika arus kas operasi tidak stabil,
maka semakin sulit untuk dapat memprediksi arus kas di masa depan. Dengan
teori signaling, arus kas mampu memberikan sinyal terhadap investor, karena
akan menggambarkan laba perusahaan.

Book Tax Differences (skripsi dan tesis)

Salah satu alat untuk mengukur keberhasilan dan prestasi dalam
perusahaan adalah dengan cara menghasilkan laba sesuai dengan target. Laba
dianggap berperan penting untuk masa depan perusahaan serta juga dapat menilai
kinerja suatu perusahaan. Selain itu, laba juga penting sebagai informasi bagi
investor dalam pemberian dividen, bonus untuk manajer dan pembayaran pajak
dan penentuan kebijakan investasi, oleh sebab itu perusahaan harus mempunyai
kemampuan yang baik dalam menjamin masa depan perusahaan. Menurut PSAK
No 46 paragraf 05, (IAI 2015) menyatakan bahwa laba kena pajak atau laba fiskal
adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung bedasarkan peraturan yang
ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang.
Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak
(tax loss)adalah laba rugi selama satu periode yang dihitung bedasarkan peraturan
perpajakan dan menjadi dasar pedoman dalam perhitungan pajak penghasilan.
Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, terjadi
karena perbedaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
undang-undang pajak. Di dalam PSAK mengatur secara umum definisi,
pengakuan, penyajian dan pengungkapan item dalam laporan keuangan termasuk
pendapatan dan beban. Tentang pajak penghasilan yang diatur dalam UndangUndang No. 36 Tahun 2008 mendefinisikan penghasilan dan pengurang
penghasilan secara spesifik dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.
Penyebab terjadinya laporan keuangan komersial dan laporan keuangan
fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan
prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan pengahsilan dan biaya serta perbedaan
perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2016:386). Perbedaan book tax
differences dapat dilihat di laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan
fiskal yang disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukum, meskipun
terdapat kesamaan pada akuntansi keuangan dan akuntansi pajak kepada standar
akuntansi keuangan. Standar akuntansi memberikan dasar agar laporan keuangan
relevan dan dapat diandalkan untuk pihak-pihak pemakai dari infomasi yang
menyesatkan. Namun tujuan sistem perpajakan adalah pemungutan pajak yang
adil, adanya kepastian hukum, dan terjaganya pendapatan negara terbesar yaitu
dari pajak. Karena perbedaan ini menyebabkan beberapa pajak menetapkan
penghasilan dan biaya yang spesifik, oleh sebab itu laba menurut akuntansi
berbeda dengan laba menurut pajak.

Pengertian Tingkat Hutang (skripsi dan tesis)

Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba tidak dapat terlepas
dari sumber modal perusahaan guna untuk menghasilkan laba yang maksimal dan
salah satu sumber modal perusahaan adalah hutang. Tingkat hutang atau sering
disebut dengan solvabilitas didefinisikan sebagai perbandingan rasio total utang
dengan total aset. Dengan kinerja yang baik tersebut, maka diharapkan kreditur
tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga mudah meminjamkan
dana, dan memberikan kemudahan dalam proses pembayaran. Apabila investor
melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi namun risiko leverage tinggi
maka akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor untuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut.
Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas adalah rasio
leverage. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan tersebut dapat
memenuhi kebutuhan finansialnya jika seandainya terjadi likuidasi. Pengertian
lain menurut Kasmir, (2008:113) menyatakan bahwa leverage adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur sejauhmana aset di dalam perusahaan dapat dibiayai
oleh hutang. Tingkat hutang atau leverage yang semakin besar menunjukkan
resiko investasi yang semakin besar pula. Suatu entitas jika memilik leverage
yang rendah, maka memiliki resiko leverage yang kecil. Tingkat hutang yang
tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan tidak solvabel yang artinya total
hutang yang dimiliki oleh perusahaan lebih besar dibandingkan dengan total
asetnya.

Pengertian Hutang (skripsi dan tesis)

Hutang merupakan semua kewajiban perusahaan kepada pihak-pihak lain
yang belum mampu terpenuhi. Hutang juga sebagai sumber dana atau modal di
dalam suatu perusahaan guna membiyai kegiatan perusahaan agar terus dapat
mengembangkan usahanya dan mampu menghasilkan laba sesuai dengan target
perusahaan. Hutang atau liabilities menurut Statement of Financial Accounting
Concept (SFAC) No. 6 (FASB, 2010) menyatakan bahwa hutang adalah
pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di masa yang akan datang
yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas tertentu untuk
menstransfer aset atau memberikan jasa ke entitas lainnya di masa yang akan
datang sebagai akibat atau kejadian di masa lalu. Kebijakan hutang merupakan
salah satu alternatif pendanaan di dalam perusahaan selain menjual saham di pasar
modal. Hutang atau liabilitas dapat diklasifikan menjadi dua jenis, yaitu hutang
lancar (liabilitas jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar
(liabilitas jangka pendek) yaitu hutang keuangan yang pelunasannya akan
dilkukan dalam jangka pendek dengan menggunakan aset yang dimiliki, rentang
waktu pelunasan kurang dari satu tahun. Terdapat beberapa rekening liabilitas
lancar yang sering dijumpai dalam neraca perusahaan seperti hutang dagang,
kewajiban akrual, utang pajak akrual, kompensasi akrual dan biaya terkait, utang
wesel dan sebagainya. Sedangkan pengertian hutang tidak lancar adalah liabilitas
keuangan perusahaan yang jangka waktu pembayarannya lebih dari satu tahun
sejak tanggal neraca. Hutang jangka panjang terjadi sebagai transaksi peminjaman
dana dalam jangka panjang untuk pembelian aset operasional perusahaan

Arus Kas Operasi (skripsi dan tesis)

Arus kas operasi merupakan aktivitas penghasil utama pendapatan
perusahaan dan aktivitas lain yang bukan adalah aktivitas investasi dan aktivitas
pendanaan (Harahap 2011:260). Aktivitas kegiatan operasi mencakup kegiatan
produksi, pengiriman barang, pemberian servis. Arus kas operasi ini merupakan
pengaruh kas dari transaksi dan peristiwa lainnya dalam menentukan laba
perusahaan.
Beberapa transaksi yang dapat menghasilkan arus kas operasi antara lain :
1. Penerimaan kas dari penjualan atau pemberian jasa
2. Penerimaan kas dari royalti,,fee, dan pendapatan lain
3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
4. Pembayaran dan penerimaan kas oleh perusahaan asuransi sehubugan
dengan asuransi, klaim dan polis.
5. Restitusi pajak penghasilan
6. Penerimaan dan pembayaran kontrak untuk tujuan perdagangan
7. Pembayaran kas kepada karyawan

Laporan Arus Kas (skripsi dan tesis)

Informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna
laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan
kas dan setara kas tersebut (PSAK, 2015:No. 2). Manfaat dari informasi arus kas
operasi yaitu untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan
setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk menilai
dan membandingkan nilai arus kas kini dengan masa depan. (PSAK, 2015 No. 2
paragraf 04). Salah satu fungsi lainnya yang dimiliki oleh informasi arus kas
adalah arus kas dalam laporan keuangan harus dapat memberikan informasi
sejauh mana mengelola sumber daya yang dapat dipercayakan kepada pemilik
modal. Sesuai dengan konteks inilah konsep accrual basis accounting lebih tepat.
Menurut Harahap (2011:257) accrual basis accounting yaitu bentuk
pencatatan transaksi yang dicatat tidak hanya menyangkut transaksi yang
melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetapi transaksi yang juga
menimbulkan hak (piutang) atau kewajiban (hutang). Berbeda dengan pernyataan
dari konsep cash flow accounting yang menyatakan bahwa pencatatan tidak hanya
pembayaran dan penerimaan kas tetapi arus kas nanti yang akan dibayar atau
diterima oleh perusahaan. Menurut Govindarajan (1980) dalam Harahap
(2011:258) menyatakan bahwa cash flow accounting merupakan salah satu sistem
yang lebih mudah dimengerti dan objektif. Laporan ini mencoba untuk
menyatakan bahwa fakta dalam indikator akuntansi keuangan tanpa harus ada
tafsiran dari akuntan pada suatu periode tertentu dan istilah yang digunakan juga
lebih mudah dipahami oleh nonakuntan.
Fokus utama dari pelaporan keuangan adalah laba, dan informasi
mengenai laba dan menentukan serta menilai kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dimasa yang akan datang. Menurut Hery (2017:213) laporan
arus kas dibutuhkan karena :
1. Kadangkala laba tidak dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang
sebenarnya
2. Kinerja perusahaan pada periode tertentu dapat diperoleh dari laporan arus kas
3. Dapat menjadi alat prediksi arus kas masa mendatang suatu perusahaan

Definisi Laba (skripsi dan tesis)

Laba merupakan salah satu komponen yang seringkali dianggap penting
dan menjadi perhatian bagi para pemegang saham dan calon investor. Laba juga
sebagai salah satu komponen terpenting yang dapat membantu mereka dalam
mengambil keputusan. Menurut Harahap (2011:298) pengertian laba dapat dibagi
menjadi empat yaitu laba menurut ilmu ekonomi, laba menurut fiskus, laba
menurut akuntansi dan laba menurut perhitungan zakat. Pengertian laba menurut
ilmu ekonomi yaitu jumlah maksimum yang dapat dikonsumsikan pada periode
tertentu dan dapat mempertahankan modalnya yang tidak berkurang sama seperti
saldo awal. Laba menurut konsep akuntansi (accounting income) adalah
perbedaan antara revenue yang direalisasi dan timbul dari transaksi pada periode
tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu.
Laba atau income dalam konteks akuntansi atau pelaporan keuangan dan
perpajakan juga berbeda. Istilah income dalam perpajakan diartikan sebagai
jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan sebagaimana digunakan
dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan dalam konteks akuntansi income
sering disebut sebagai jumlah bersih. Secara umum laba dapat diartikan sebagai
pendapatan dikurangi dengan biaya, hal ini tidak didefinisikan secara terpisah dari
pengertian pendapatan dan biaya. Laba dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni
sustanaible earnings dan unusual earnings. Sesuai dengan penelitian saat ini,
persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator
laba pada periode yang akan datang (future earnings)yang dilakukan secara
berulang dan berkelanjutan (sustainable). Unusual earnings atau transitory
earnings merupakan laba yang temporer dan tidak dihasilkan secara berulang
sehingga laba ini tidak dapat dijadikan sebagai indikator penentu untuk laba pada
periode mendatang. Persistensi laba merupakan suatu ukuran yang menjelaskan
kemampuan perusahaan untuk dapat mempertahankan jumlah laba yang diperoleh
saat ini sampai masa mendatang. Persistensi laba juga sebagai pertimbangan
kualitas laba, karena memiliki nilai prediksi

Kualitas Laba (skripsi dan tesis)

Kualitas laba merupakan kemampuan laba dalam merekflesikan suatu kebenaran
laba perusahaan dan membantu memprediksi laba pada masa mendatang dengan
mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba. Kualitas laba yang tinggi jika
mampu mendekati perencanaan awal atau dapat melebihi dari target dari rencana
awal. Kualitas laba merupakan satu penting yang digunakan oleh investor untuk
menilai dan pengambilan keputusan investasi.
Rendahnya kualitas laba didalam laporan keuangan dapat membuat para
investor mengalami kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jika suatu entitas
memiliki kualitas laba yang tinggi maka informasi laba yang terdapat didalam
laporan keuangan mencerminkan aktivitas usaha perusahaan yang sesungguhnya.
Penentu kualitas laba mencakup lingkungan usaha perusahaan dan prinsip
akuntansi yang dipilih dan diaplikasikan oleh perusahaan (Subramanyam dan
John, 2010:144). Pendapat lain menurut Bellovary et al kualitas laba yaitu “The
ability of reported earnings to reflect the company’s true earning as well as the
use fullness of reported earnings to predict future earnings”. Yaitu kualitas laba
adalah kemampuan laba untuk dilaporkan untuk mencerminkan laba perusahaan,
serta kegunaan dari laba yang dilaporkan untuk dapat memprediksi laba pada
masa yang akan datang. Riste-riset empiris tentang kualitas laba terdapat enam
teknik pengukuran, salah satunya adalah persistensi laba. Persistensi laba dalam
pengertian sederhana menurut peneliti adalah suatu ukuran kualitas yang didasari
pandangan bahwa laba yang lebih sustanaable merupakan laba dengan kualitas
yang tinggi.

Teori Sinyal (Signaling Theory) (skripsi dan tesis)

Teori Sinyal (signal) adalah suatu tindakan yang diambil oleh
manajemen suatu perusahaan untuk memberikan petunjuk kepada investor tentang
bagaimana manajemen mendatang dapat menilai propek perusahaan tersebut.
(Brigham & Houston, 2011:186). Suwardjono (2013:186) mengemukakan bahwa
informasi dapat memberikan sinyakl terhadap investor dalam berinvestasi. Teori
sinyal dapat menunjukkan pentingnya informasi yang diungkapkan melalui
laporan keuangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum
mengambil keputusan untuk berinvestasi. Teori sinyal atau signaling theory
menjadi landasan teori dalam penelitian saat ini, karena dengan teori sinyal dapat
menggambarkan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap
keputusan untuk investasi pihak diluar seperti investor dan pemegang kepentingan
dan pelaku bisnis lainnya.
Infomasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran,
baik untuk keadaan masa lalu perusahaan maupun untuk prospek masa yang akan
datang dan kelangsungan hidup perusahaan. Teori signaling, pihak manajemen
perusahaan menyajikan informasi keuangan (khususnya laba) diharapkan dapat
memberikan sinyal kemakmuran kepada para pemegang saham, investor dan
pelaku bisnis. Laporan laba yang dapat memberikan sinyal kemakmuran adalah
laba yang relatif tumbuh dan stabil (sustainable). Sinyal yang diberikan berupa
informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk
merealisasikan keinginan pemiliknya. Sinyal yang diberikan berupa informasi
yang menyatakan bahwa prospek suatu perusahaan dapat lebih baik daripada
perusahaan lain melalui kebijakan akuntansi konservatisme yang dapat
mengahasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini dapat mencegah
perusahaan untuk melakukan tindakan membesarkan laba serta membantu
menyajikan aset yang overstate.
Kualitas informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat
dibutuhkan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil
keputusan. Informasi yang dipublikasikan akan menjadi sinyal bagi para investor
dalam pengambilan keputusan investasi. Signalling theory menjelaskan
perusahaan untuk mempunyai dorongan dalam memberikan informasi laporan
keuangan pada pihak eksternal. Dengan adanya dorongan untuk memberikan
informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar
untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang akan
datang. Kualitas informasi yang didapat pihak luar juga berkaitan dengan
pengambilan keputusan, pembuatan kontrak dan keputusan investasi. Persistensi
laba merupakan salah satu alat ukur kualitas laba dimana laba yang berkualitas
dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga laba yang persisten cenderung
untuk berulang pada periode selanjutnya.

IFRS (International Financial Reporting Standard) (skripsi dan tesis)

IFRS adalah standar akuntansi secara internasional dan akan diterapkan
oleh setiap Negara pada tahun 2011. Sedangkan FASB (Financial Accounting
Standards Board) adalah lembaga swasta yang bertanggung jawab untuk
membentuk suatu standar akuntansi yang akan diterapkan di Amerika Serikat dan
SAK (Standar Akuntansi Keuangan) adalah standar akuntansi yang digunakan
olen Indonesia dan lembaga yang ditunjuk untuk menentukan dan bertanggung
jawab terhadap standar akuntansi di Indonesia ialah IAI (Ikatan Akuntansi
Indonesia). Setiap perusahaan harus membuat laporan keuangan yang berguna
untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang mengacu pada standar akuntansi yang digunakan oleh setiap Negara
tersebut.
Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan
keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud dalam laporan
keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yaitu:
1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan (comparable)
sepanjang periode yang disajikan.
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada
IFRS .
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para
pengguna

Pengukuran Pendapatan (skripsi dan tesis)

Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK No. 23 Paragraf 08 (2012;23.8)
mengungkapkan bahwa pengukuran pendapatan yaitu:
“Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat
diterima”.
Nilai wajar yang dimaksud dalam PSAK No.23 (2012;23.6) adalah:
“Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dipertukarkan, atau liabilitas
diselesaikan, antara pihak-pihak berkeinginan dan memiliki pengetahuan
memadai dalam suatu transaksi yang wajar”.
Terdapat empat kriteria dasar pengukuran di dalam Kerangka Dasar
Penyusunan Laporan Keuangan (2012;100) adalah sebagai berikut:
a. Biaya Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (setara kas) yang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperolehh aset pada saat
perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima.
b. Biaya Kini (current cost)
Aset dinilai dalam jumlah kas (setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset
yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam
jumlah kas yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban
masa kini.
c. Nilai Realisai/Penyelesaian (realizable/settlement value)
Aset dinyatakan dalam bentuk kas yang dapat diperoleh sekarang dengan
menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai
penyelesaian, yaitu jumlah kas.
d. Nilai Sekarang (present value)
Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang
didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan
hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas
keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang.

Prinsip Pengakuan Pendapatan (skripsi dan tesis)

Persoalan penting yang dihadapi perusahaan adalah kapan pendapatan
diakui. Pada umumnya pendapatan diakui dalam laporan keuangan ketika:
1. Pendapatan telah dihasilkan
Pendapatan telah dihasilkan diakui apabila perusahaan bersangkutan pada
hakikatnya telah menyelesaikan apa yang seharusnya dilakukan untuk
mendapat hak atas manfaat yang dimiliki oleh pendapatan itu, yakni apabila
proses menghasilkan laba telah selesai.
2. Pendapatan telah direalisasi atau dapat direalisasi
Pendapatan direalisasi ketika kas diterima untuk barang atau jasa yang dijual.
Pendapatan itu dapat direalisasi ketika klaim atas kas (misalnya, aktiva nonkas
seperti piutang usaha atau wesel tagih) diterima yang ditentukan dapat segera
dikonversi ke dalam jumlah kas tertentu.
Kedua prinsip tersebut secara umum dipenuhi pada saat penjualan, yang
sering kali terjadi ketika barang telah dikirimkan atau jasa telah diberikan ke
pelanggan. Biasanya, aset dan pendapatan diakui bersamaan. Dengan demikian,
penjualan persediaan menghasilkan peningkatan dalam kas atau piutang usaha dan
peningkatan dalam pendapatan. Tetapi, aset kadang kala diterima sebelum kriteria
pengakuan pendapatan dipenuhi

Pengakuan Pendapatan (skripsi dan tesis)

Pengakuan pendapatan merupakan permasalahan utama yang paling sulit
dan mendesak yang dihadapi oleh para akuntan. Meskipun terdapat pedoman
umum, banyaknya metode pemasaran produk dan jasa membuat sangat sulit untuk
mengembangkan pedoman yang dapat diterapkan pada semua situasi. Sering kali
terdapat penyerahan barang atau jasa yang menghasilkan pendapatan pada saat
yang sama dan ada pula penyerahan barang dan jasa dilakukan terlebih dahulu
sedangkan pendapatannya diterima kemudian. Maka timbul suatu masalah yang
berkaitan dengan kapan suatu pendapatan itu diakui dan dicatat besarnya.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam kerangka Dasar Penyusunan
dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK No. 1 Paragraf 82 (2012;1), menjelaskan
bahwa definisi pengakuan adalah:
“Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos
yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pos yang
memenuhi definisi suatu unsur harus diakui kalau ada kemungkinan
bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan
mengalir dari atau ke dalam perusahaan dan pos tersebut mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal”.
Menurut SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No. 5,
mendefinisikan bahwa:
“Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akun-akun dan
laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban,
keuntungan atau kerugian”.

Pendapatan (skripsi dan tesis)

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari
pembentukan laba rugi suatu perusahaan dan sebagai tolak ukur keberhasilan
suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaannya.
Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang dapat diterima.
Pendapatan yang masuk dalam perusahaan dari setiap periode, mampu
menggambarkan sejauh mana perkembangan dari hasil aktivitas yang mampu
dicapai oleh perusahaan. Berikut ini pengertian pendapatan menurut beberapa
ahli:
Menurut PSAK No. 23 paragraf 06 Ikatan Akuntan Indonesia (2012;23),
menyatakan bahwa:
“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul
dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk
tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal”.
Menurut Earl K. , James dan K. Fred Skousen dalam buku “Akuntansi
Keuangan (2009;204), mendefinisikan bahwa:
“Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aset lainnya dari suatu
entitas atau pelunasan kewajiban (atau kombinasi keduanya) atas
penyerahan atauproduksi barang, pelaksanaan jasa, atau pelaksanaan
aktivitas lain yang merupakan kegiatan yang sejalan dengan operasi
utama suatu entitas”.

Laporan Laba Rugi Laporan Laba Rugi

Laporan Rugi Laba merupakan laporan keuangan yang memberikan
informasi tentang hasil kegiatan operasi perusahaan laba atau ruginya perusahaan
selama satu periode tertentu. Tujuan pokok laporan rugi laba adalah untuk
melaporkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.
Menurut PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 07 Ikatan
Akuntan Indonesia (2012;1), menyatakan bahwa Laba rugi adalah total
pendapatan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen pendapatan
komprehensif lain.
Menurut Hery dalam Teori Akuntansi (2009), menjelaskan bahwa:
“Laporan laba rugi merupakan laporan yang sistematis tentang
pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu.
Laporan ini akhirnya memuat informasi mengenai hasil usaha
perusahaan, yaitu Laba/Rugi bersih yang merupakan hasil dari
pendapatan dikurangi beban”.
Laporan laba rugi komprehensif mencakup penyajian jumlah pos-pos
sebagai berikut:
a. Pendapatan,
b. Biaya keuangan,
c. Bagian laba rugi dari perusahaan asosiasi dan ventura bersama yang dicatat
dengan menggunakan metode ekuitas,
d. Beban pajak,
e. Suatu jumlah tunggal yang mencakup total dari:
(a) Laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan
(b) Keuntungan atau kerugian setelah pajak yang diakui dari pengukuran nilai
wajar dikurangi biaya untuk menjual atau dari pelepasan aset atau
kelompok lepasan dalam rangka operasi yang dihentikan.
f. Laba rugi,
g. Setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan
sesuai dengan sifat,
h. Bagian pendapatan komprehensif lain dari perusahaan asosiasi dan ventura
bersama yang dicatat dengan metode ekuitas, dan
i. Total laba rugi komprehensif.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia di dalam PSAK No. 1 Penyajian
Laporan keuangan Paragraf 10 (2012;1) menjelaskan bahwa, Laporan Keuangan
adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan
suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi
mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam
pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil
pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang
dipercayakan kepada mereka.
Menurut PSAK No. 1 Penyajian Laporan Keuangan (2012), laporan
keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini:
a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode,
b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode,
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode,
d. Laporan arus kas selama periode,
e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting
dan informasi penjelasan lain, dan
f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika
entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat
kembali penyajian pos-pos laporan keuangan, atau ketika perusahaan
mengklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya.

Prinsip Akuntansi (skripsi dan tesis)

Prinsip akuntansi disusun berdasarkan beberapa asumsi atau anggapan
yang disebut sebagai konsep dasar. Berikut ini adalah konsep-konsep dasar
akuntansi:
1. Kesatuan Akuntansi (Economic Entity)
Konsep ini menganggap bahwa setiap entitas bisnis merupakan suatu unit yang
terpisah dan pemiliknya dan berbeda dengan entitas lainya. Adanya pemisahan
ini memberikan adanya dasar bagi sistem akuntansi untuk memberikan
informasi mengenai suatu perusahaan, terutama yang berhubungan dengan
pertanggungjawaban keuangan pada pihak-pihak yang membutuhkan.
2. Kesinambungan (Going Concern)
Konsep kesinambungan menjelaskan bahwa suatu entitas akuntansi dipandang
akan beroperasi terus untuk merealisasikan aktivitas-aktivitas usahanya.
Asumsi ini mengasumsikan bahwa entitas akuntansi itu tidak akan dilikuidasi
dalam jangka waktu yang dapat diramalkan atau bahwa entitas tersebut akan
berjalan terus untuk peride yang tidak dapat ditentukan. Dengan demikian
laporan keuangan memberikan pandangan sementara mengenai keadaan
perusahaan dan hanya merupakan sebagian dari laporan keuangan yang
berkesinambungan.
3. Pengukuran dalam Nilai Uang (Money Measuring Unit)
Konsep pengukuran dalam nilai mata uang berpendapat bahwa akuntansi
merupakan suatu proses pengukuran dan penyampaian akuntansi perusahaan
yang dapat diukur dengan uang. Secara tidak langsung konsep ini menyatakan
bahwa satuan uang adalah alat yang paling efektif untuk mengungkapkan
pengukuran aktiva dan kewajiban perusahaan serta perubahan-perubahannya.
4. Periode Akuntansi (Accounting Period)
Konsep periode akuntansi berpendapat bahwa laporan keuangan yang
menggambarkan perubahan kekayaan suatu perusahaan harus diungkapkan
secara berkala. Oleh karena itu aktivitas ekonomi perusahaan dipecah dalam
periode-periode dan dengan penyajian laporan keuangan secara periodik
diharapakan hal tersebut dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan
dalam pengambilan keputusan.
5. Sikap Hati-Hati (Concervatism)
Konsep concervatism merupakan konsep dalam akuntansi yang konvensional,
yang timbul dari ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Konsep ini
menekankan jika terdapat beberapa kemungkinan penilaian untuk suatu
perkiraan, maka untuk perkiraan pendapatan aktiva sebaiknya dipilih alternatif
yang akan menghasilkan nilai paling kecil dan sebaliknya untuk perkiraan
kewajiban dan beban sebaiknya dipilih alternatif yang akan menghasilkan nilai
terbesar.
6. Pertemuan Pendapatan dan Beban (Matching Revenue and Expense)
Dalam menetapkan laba bersih secara berkala pada dasarnya menyangkut dua
masalah yaitu : pendapatan yang diakui dalam periode tersebut dan biaya-biaya
yang timbul terpakai (beban) yang harus dialokasikan keperiode-periode
tersebut. Masalah yang timbul adalah masalah waktu yaitu kapan pendapatan
dan biaya tersebut ditetapkan karena biaya-biaya tersebut harus dipertemukan
dengan pendapatan, maka pembebanan biaya sangat tergantung pada saat
pengakuan pendapatan dan dilaporkan dalam periode diakuinya pendapatan.

Tujuan Akuntansi (skripsi dan tesis)

Tujuan akuntansi adalah sebagai berikut:
1. Informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi netto
perusahaan yang timbul dari kegiatan untuk mendapatkan laba.
2. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva perusahaan,
Kewajiban dan Modal.
3. Membantu pemakai dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk
menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang penting lainnya mengenai perubahan sumber
ekonomi dan kewajiban seperti informasi aktivitas belanja.
5. Mengungkapkan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan
yang relevan untuk kebutuhan para pemakai laporan keuangan.

Pengertian Akuntansi (skripsi dan tesis)

Akuntansi merupakan suatu kegiatan yang memberikan informasi
keuangan perusahaan karena kegiatan akuntansi tersebut dilakukan secara rutin.
Di dalam akuntansi akan dilakukan pengidentifikasian, pengukuran, dan
pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihakpihak yang berkepentingan. Seorang Akuntan harus mengukur kinerja secara
akurat, wajar, dan tepat waktu, agar para ,manajer dan perusahaan yang dapat
menarik modal investasi.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar informasi yang diperlukan
para manajer modern adalah informasi akuntansi. Oleh karena itu, para manajer
dituntut untuk memiliki kemampuan menganalisis dan menggunakan data
akuntansi. Perkembangan perekonomian yang semakin pesat inilah yang
menuntut para pelaku ekonomi untuk lebih memahami data akuntansi yang dapat
memberikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)
(2009), menjelaskan bahwa:
“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran
transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran
moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya”.
Menurut Accounting Principle Board Statement No. 4, mendefinisikan
bahwa:
“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan
informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu
badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan
keputusan ekonomi yang digunakan dalam memilih di antara beberapa
alternatif”.

Hubungan Net Profit Margin (NPM) terhadap Pertumbuhan Laba (skripsi dan tesis)

NPM termasuk salah satu rasio rentabilitas. NPM menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya terhadap total penjualan
bersihnya (Riyanto, 1995). NPM yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin
besar laba bersih yang diperoleh perusahaan dari kegiatan penjualan. Dengan laba
bersih yang besar, bertambah luas kesempatan bagi perusahaan untuk memperbesar
modal usahanya tanpa melalui hutang-hutang baru, sehingga pendapatan yang
diperoleh menjadi meningkat (Reksoprayitno, 1991). Hal ini didukung oleh penelitian
Suwarno (2004) yang dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPM berpengaruh
positif signifikan terhadap pertumbuhan laba satu tahun ke depan.

Hubungan Total Asset Turnover (TAT) terhadap Pertumbuhan Laba (skripsi dan tesis)

TAT merupakan salah satu rasio profitabilitas. TAT menunjukkan efisiensi
penggunaan seluruh aktiva (total assets) perusahaan untuk menunjang penjualan
(sales) (Ang, 1997). Semakin besar TAT menunjukkan perusahaan efisien dalam
menggunakan seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan bersihnya.
Semakin cepat perputaran aktiva suatu perusahaan untuk menunjang kegiatan
penjualan bersihnya, maka pendapatan yang diperoleh meningkat sehingga laba yang
didapat besar (Ang, 1997). Ini didukung oleh Warsidi dan Bambang Agus Pramuka
(2000) yang dalam penelitiannya menunjukan bahwa TAT berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan laba.

Hubungan Current Liability to Inventory (CLI) terhadap Pertumbuhan Laba (skripsi dan tesis)

CLI termasuk salah satu rasio solvabilitas/leverage. Rasio solvabilitas
merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya
(Ang, 1997).
Semakin tinggi CLI berarti hutang lancar perusahaan (current liabilities)
untuk membiayai persediaan di gudang makin besar, sehingga beban hutang
perusahaan menjadi makin besar. Hal ini menimbulkan resiko yang cukup besar bagi
perusahaan ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajiban tersebut pada saat
jatuh tempo, perusahaan juga akan dihadapkan pada beban bunga yang besar,
sehingga akan mengganggu kontinuitas operasi perusahaan dan laba yang diperoleh
perusahaan menjadi berkurang (Reksoprayitno, 1991). Penelitian yang dilakukan oleh
Ediningsih (2004) yang menunjukkan bahwa CLI berpengaruh negatif untuk
memprediksi pertumbuhan laba satu tahun mendatang.

Hubungan Working Capital to Asset (WCTA) terhadap Pertumbuhan Laba (skripsi dan tesis)

WCTA merupakan salah satu rasio likuiditas (Riyanto, 1995). Rasio likuiditas
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva lancar perusahaan,
sehingga mampu membayar utang jangka pendeknya tepat pada waktu yang
dibutuhkan (Machfoedz, 1999).
WCTA yang semakin tinggi menunjukkan modal operasional perusahaan
besar dibandingkan dengan jumlah aktivanya (total assets). Modal kerja yang besar
akan memperlancar kegiatan operasi perusahaan sehingga perusahaan mampu
membayar hutangnya, dengan demikian pendapatan yang diperoleh meningkat
(Reksoprayitno, 1991). Runy (2002) berpendapat bahwa semakin besar WCTA akan
meningkatkan laba yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan
laba. Hal ini dikarenakan efisiensi dari selisih antara aktiva lancar (current assets)
dan hutang lancar (current liabilities). Pengaruh optimum WCTA terhadap
pertumbuhan laba berbeda-beda antara satu industri dengan yang lain (Mc Cosker,
2000). Hasil penelitian Ivone M. F (2004) menunjukan bahwa WCTA berpengaruh
positif terhadap pertumbuhan laba satu tahun yang akan datang.

Laba sebagai alat prediksi (skripsi dan tesis)

FASB (Statement of Financial Accounting Concepts No.1)
(Suwardjono : 2005), menyatakan bahwa : “ Para investor, kreditor dan
pemilik pihak lain-lainnya ingin menilai prospek arus masuk kas bersih
perusahaan tetapi mereka saling menggunakan laba untuk membantu
mereka mengevaluasi daya laba (earning power), meramalkan laba di masa
yang akan datang atau menaksir risiko berinvestasi atau memberikan
pinjaman kepada perusahaan”. Bagi perusahaan, peramalan laba dianggap
lebih relevan dalam meramalkan harga pasar di masa yang akan datang.
Laba dianggap sebagai suatu sarana prediktif yang membantu dalam
meramalkan laba dan peristiwa-peristiwa ekonomi di masa depan.

Laba sebagai pengukur efisiensi (skripsi dan tesis)

Efisiensi mempunyai arti yang nyata, paling tidak dalam konsep
salah satu interprestasi dari efisiensi adalah kemampuan menghasilkan
output secara maksimal relatif terhadap sejumlah resources tertentu atau
suatu output yang konstan dengan dengan pemakaian resources yang
minimal atau kombinasi dari resources secara optimal untuk memenuhi
permintaan tertentu dengan harga tertentu sehingga menghasilkan
maksimal return bagi pemilik perusahaan.
Profit/laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan
untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan perusahaan tersebut atas jasa yang diperolehnya. Menurut
Nafarin (2007) profit / laba adalah : “Perbedaan antara pendapatan dengan
keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu”.

Macam Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Berikut adalah penggolongan rasio keuangan berdasarkan tujuan
penganalisa dapat digolongkan menjadi (Riyanto, 1995: 254-265) :
1) Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menunjukkan untuk mengukur
kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang
harus segera dipenuhi (likuiditas perusahaan), rasio-rasio tersebut
antara lain Current Ratio, Quick Ratio, Working Capital to Total Asset
Ratio dan lain sebagainya.
2) Rasio Leverage, yaitu rasio yang mengukur seberapa jauh aktiva
perusahaan dibiayai dengan hutang, misalnya Current Liabilities to
Equity, Total Liabilities to Total Assets, Long Term Debt to Equity ratio,
dan Times Interest Earned.
3) Rasio Aktivitas, rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai
seberapa efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber- sumber
dananya, misalnya Sales to total Assets, Working Capital Turnover,
Inventory Turnover, Receivable Turnover, dan Operating Assets
Turnover.
4) Rasio Rentabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba, misalnya Net Profit Margin, Gross Profit
Margin, Return on Equity, Return on Assets.
5) Rasio Solvabilitas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
untuk memenuhi biaya bunga dan membayar kembali kewajiban jangka
panjang sesuai dengan skedul pembayarannya. Rasio-rasio tersebut
antara lain, current ratio, acid test ratio, debt equity ratio,
debt/capitalization ratio, time interest earned, cash generated by
operation/total debt.

Tujuan Analisis Rasio Keuangan (skripsi dan tesis)

Analisis rasio sebagai salah satu cara untuk mendapatkan gambaran
tentang keadaan keuangan suatu perusahaan terutama bertujuan untuk
menentukan tingkat likuiditas, mengukur efektivitas operasi dan mengukur
derajat keuntungan (Simangunsong, 1995 : 52).
Analisis rasio keuangan akan sangat membantu dalam menilai
prestasi yang telah dicapai perusahaan di masa lalu dan prospeknya di masa
datang. Melalui analisis rasio keuangan, analis dapat mengukur tingkat
likuiditas perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba
atau indikator-indikator lain yang menunjukkan kondisi perusahaan
(Sarwoko & Halim, 1989 : 49)

Pengertian Analisis Rasio (skripsi dan tesis)

Sebelum membuat berbagai keputusan di bidang keuangan,
sebaiknya perusahaan perlu melakukan analisis terhadap kondisi
keuangannya. Analisis yang dilakukan adalah analisis laporan keuangan.
Dalam melakukan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu
perusahaan, seorang penganalisa keuangan memerlukan adanya ukuran
atau ’yardstick’ tertentu, yaitu rasio keuangan. Pengertian rasio sendiri
sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam ”arithmathical terms”
yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data
keuangan (Riyanto, 1995:263) atau angka yang menunjukkan perbandingan
antara angka keuangan yang satu dengan angka keuangan yang lain untuk
perusahaan yang sama.
Sedangkan Pengertian Rasio Keuangan menurut Irham Fahmi
(2012:107) dinyatakan sebagai berikut: “Rasio keuangan atau financial
ratio ini sangat penting gunanya untuk melakukan analisa terhadap kondisi
keuangan perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah pada
umumnya lebih banyak tertarik kepada kondisi keuangan jangka pendek
dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen yang memadai.
Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara lebih sederhana yaitu
dengan menghitung rasio-rasio keuangan yang sesuai dengan keinginan.”
Rasio keuangan merupakan pembandingan dari pos-pos elemen
laporan keuangan yang dalam hal ini adalah neraca dan laporan rugi laba
secara individu atau kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut
(Munawir,1999: 37). Untuk lebih jelasnya analisis rasio keuangan
merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan
berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk
menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di
masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut,
untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada
perusahaan yang bersangkutan.
Analisis rasio keuangan digunakan oleh tiga kelompok utama
1) Manajer, yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis,
mengendalikan dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan,
2) Analis kredit, termasuk petugas pinjaman bank dan analis peringkat
obligasi yang menganalisis rasio-rasio untuk membantu memutuskan
kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya, dan
3) Analis saham, yang tertarik pada efisiensi, risiko dan prospek
pertumbuhan perusahaan.

Prosedur Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam analisis laporan
keuangan, yaitu (Prastowo, 1995: 32) :
a. Memahami latar belakang data keuangan perusahaan Pemahaman ini
mencakup pemahaman tentang bidang usaha yang diterjuni oleh
perusahaan yang dianalisis dan kebijakan akuntansi yang dianut dan
diterapkan perusahaan tersebut.
b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan
Kondisi yang perlu dipahami mencakup informasi mengenai trend
(kecenderungan) industri dimana perusahaan beroperasi; perubahan
teknologi; perubahan selera konsumen; perubahan faktor-faktor
ekonomi; dan perubahan yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri.
c. Mempelajari dan Mereview laporan keuangan Tujuan langkah ini
adalah untuk memastikan laporan keuangan telah cukup jelas
menggambarkan data keuangan yang relevan dan sesuai dengan
standar akuntansi keuangan yang berlaku.
d. Menganalisis laporan keuangan Untuk menganalisis laporan keuangan,
penganalisis harus menggunakan berbagai metode dan teknik analisis
yang ada dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan
untuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen,
analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi
kondisi di masa depan dan yang lebih penting, sebagai titik awal untuk
perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi peristiwa di masa depan
(Brigham & Houston ; 2001:78)
Analisis laporan keuangan dilakukan untuk beberapa tujuan,
misalnya dapat digunakan sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan
kinerja keuangan di masa mendatang, sebagai proses diagnosis terhadap
masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, atau sebagai
alat evaluasi terhadap manajemen.

Pengertian Analisis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata yaitu
“analisis” dan “laporan keuangan”. Kata “analisis” sendiri menurut kamus
besar bahasa Indonesia (1989, halaman 32) didefinisikan sebagai
“penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian
itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang
tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Analisis laporan keuangan tidak
lain merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam
unsur-unsurnya, menelaah masing- masing unsur tersebut, dengan tujuan
untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas
laporan keuangan itu sendiri ( Prastowo, 1995: 30 ).
Analisis Laporan Keuangan menurut Munawir (2010:35) sebagai
berikut: Analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang
terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi
atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil
operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Karakterisitik Kualitatif Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Terdapat empat karakteristik pokok suatu laporan keuangan yaitu
(Suwardjono : 2005) : dapat dipahami, relevan, handal dan dapat
diperbandingkan. Khususnya dalam kriteria handal, laporan keuangan
harus berupa :
a) ketelitian,
b) ketidakpastian,
c) kelengkapan,
d) validitas.
Sedangkan dalam konteks dapat diperbandingkan, suatu laporan
keuangan harus memenuhi kriteria :
a) Tepat waktu,
b) Keseimbangan (trade off ) antara biaya dan manfaat,
c) Penyajian Wajar.

Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Tujuan utama pelaporan keuangan menurut FASB yang tertuang
dalam FSAC No. 1 adalah (Suwardjono : 2005):
a. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang bermanfaat
bagi para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun
potensial dalam membuat keputusan-keputusan investasi, kredit, dan
semacamnya yang rasional. Informasi harus terpahami bagi mereka
yang mempunyai pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan
bisnis dan ekonomik dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan
cukup tekun.
b. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi untuk membantu
para investor dan kreditor dan pemakai lain, baik berjalan maupun
potensial, dalam menilai jumlah, saat terjadi, dan ketidakpastian
penerimaan kas mendatang dari dividen atau bunga dan pemerolehan
kas dari penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau
pinjaman. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk memberi informasi
mengenai hasil dan risiko atas investasi yang akan dilakukan.
Tujuan laporan keuangan yang dikemukakan secara jelas oleh
Standar Akuntansi Keuangan (IAI : 2004), sebagai berikut:
1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu
perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi.
2) Untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai pemakai.
3) Sebagai dasar penilaian para calon konsumen agar dapat membuat
keputusan ekonomi yang mencakup misalnya, keputusan untuk
menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau
keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.
Dalam memenuhi tujuan laporan keuangan ada dua kata kunci yang
harus dipahami : Pertama, laporan keuangan harus memberikan
informasi yang bermanfaat. Kedua, digunakan dalam membuat
keputusan yang rasional.
Penyajian laporan keuangan harus berupa pengungkapan lengkap
mengenai semua informasi yang relevan agar para investor dapat membuat
evaluasi sendiri mengenai kemampuan perusahaan” (Hendriksen, 1998:
201).

Laporan Laba Rugi (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai
kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba
(kinerja) selama periode tertentu.
Berdasarkan definisi laporan keuangan yang dikemukakan diatas,
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil
akhir dari suatu proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media
informasi dan komunikasi antara pihak intern (perusahaan) dengan pihak
ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data atau
laporan dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang disajikan, dimana
laporan keuangan tersebut mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan
laba-rugi serta satu daftar tambahan yaitu laba ditahan.

Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Laporan keuangan merupakan kumpulan data yang diorganisasi
menurut logika dan prosedur-prosedur akuntansi yang konsisten. Dari
laporan keuangan diperoleh suatu pengetahuan tentang beberapa aspek
sebuah perusahaan (Sarwoko dan Abdul Halim:1989).
Laporan keuangan pada dasarnya digunakan oleh perusahaan
untuk melihat kondisi perusahaan. Menurut Baridwan (2004 : 17), yang
menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan pencatatan atas
kegiatan keuangan perusahaan”. Jadi untuk menilai kondisi keuangan
perusahaan pada satu periode dapat dilihat dari laporan keuangannya,
sehingga dapat diketahui perusahaan dalam keadaan baik atau tidak, dan
sebagai bahan pertimbangan dasar dalam proses pengambilan keputusan
dalam koordinasi dan pengendalian perusahaan bagi pihak manajemen.
Menurut Harahap (2013: 105) laporan keuangan menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau
jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal
adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan
perubahan posisi keuangan

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Return Saham (skripsi dan tesis)

Nilai tukar mata uang suatu Negara terhadap mata uang negara lainnya
juga dapat mempengaruhi tingkat return yang akan didapatkan oleh perusahaan.
Bila nilai tukar melemah akan mengakibatkan biaya yang ditanggung oleh
perusahaan semakin besar sehingga dapat menekan tingkat keuntungan perusahaan.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh
nilai tukar rupiah/US Dollar terhadap return saham yaitu pada penelitian Pujawati
dkk (2015) yaitu pengaruh nilai tukar rupiah terhadap return saham dengan
profitabilitas sebagai variabel intervening menunjukan bahwa nilai tukar rupiah
terhadap US Dollar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham.
Penelitian yang dilakukan oleh Suyati (2015) yaitu pengaruh inflasi, tingkat suku
bunga dan nilai tukar Rupiah/US dollar terhadap return saham properti yang
terdaftar di bursa efek Indonesia menyatakan nilai tukar rupiah/US Dollar
berpengaruh signifikan terhadap return saham properti. Sedangkan pada penelitian
Nasir dan Mirza yaitu pengaruh nilai kurs, inflasi, suku bunga deposito dan volume
perdagangan saham terhadap return saham pada perusahaan perbankan yang
terdaftar di bursa efek Indonesia manyatakan bahwa nilai kurs tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham pada perusahaan perbankan. Serta penelitian
Wiradharma dan Sudjarni yaitu pengaruh tingkat suku bunga, tingkat inflasi, nilai
kurs rupiah dan produk domestik bruto terhadap return saham menyatakan bahwa
nilai kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan
makanan dan minuman

Pengaruh Laba Akuntansi terhadap Return Saham (skripsi dan tesis)

Laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat mempengaruhi
investor untuk melakukan investasi saham pada perusahaan sehingga dapat
menggambarkan tingkat pengembalian atau return yang akan didapatkan oleh
investor setelah membeli investasi saham pada perusahaan tersebut (Mursidah,
2011).
Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yocelyn dan
Christiawan (2012) pada penelitian yang telah dilakukannya yaitu analisis pengaruh
perubahan arus kas dan laba akuntansi terhadap return saham pada perusahaan
berkapitalis besar, didapatkan hasil informasi laba akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Pendapat hal yang sama juga dikemukakan oleh
Purwanti dkk (2015) pada penelitian yang telah dilakukan oleh mereka yaitu
pengaruh laba akuntansi dan arus kas terhadap return saham perusahaan yang
listing di BEI juga menyimpulkan bahwa laba akuntansi berpengaruh signifikan
terhadap return saham perusahaan.

Teori Sinyal (skripsi dan tesis)

Teori sinyal menurut Brigham dan Houston (2019:184) yaitu
“Teori sinyal menurut suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk
memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen
memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai
apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan
keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan
merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan
investasi pihak diluar perusahaan.”
Pada penelitian ini, perusahaan memberikan sinyal berupa informasi laba
akuntansi pada laporan keuangan tahunan kepada pengguna laporan keuangan yaitu
dalam hal ini investor yang akan membeli saham pada perusahaan tersebut.
Informasi mengenai laba akuntansi ini sangat penting bagi investor sebagai
pengguna laporan keuangan sehingga dengan adanya pelaporan laba akuntansi ini
akan menimbulkan reaksi pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan
harga saham perusahaan pada saat pemberitahuan penerbitan laporan keuangan.
Jika pemberitahuan tersebut mengandung nilai positif maka diharapkan pasar akan
bereaksi pada waktu pemberitahuan diterima oleh pasar. Pada saat informasi
diberitahukankan dan investor sudah menerima informasi tersebut, investor terlebih
dahulu menginterprestasikan dan menganalisa informasi tersebut sebagai sinyal
baik ataupun sinyal buruk. Jika pengumuman yang diumumkan sebagai sinyal baik
bagi investor maka akan terjadi perubahan volume dalam perdagangan saham
(Jogiyanto, 2017:392).

Pengukuran Return Saham (skripsi dan tesis)

Return adalah keuntungan suatu investor atas suatu investasi yang
biasanya dinyatakan sebagai tarif persentasi tahunan. Return saham merupakan
tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor yang menanamkan dananya pada
perusahaan tersebut. Pengukuran return saham menurut Tandelilin (2010:48) terdiri
dari capital gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga
investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Yield merupakan
persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari
suatu investasi. Untuk saham, yield adalah persentase dividen terhadap harga saham
periode sebelumnya.
Menurut Jogiyanto (2017: 236) komponen return saham terdiri dari capital
gain (loss) dan yield. Capital gain (loss) adalah selisih dari harga investasi sekarang
relative dengan harga periode sebelumnya. Yield adalah persentase penerimaan kas
periodic terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi saham. Cara
mengukur return saham menurut Jogiyanto (2017:237) adalah dengan
menambahkan capital gain (loss) dengan yield.
Sedangkan menurut Gitman (2012):
“The total rate of retrun is the total gain or loss experienced on an
investment over a given period. Mathematically, an investment’s total
return is the sum of any cash distributions (for example, dividens or
interest payments) plus the change in the investment’s value, dividend by
the beginning of period value”.

Sistem Nilai Tukar (skripsi dan tesis)

Terdapat tiga sistem dalam nilai tukar menurut Ferry (2016:6), yaitu fixed
exchange rate atau sistem nilai tukar tetap, managed floating exchange rate atau
sistem nilai tukar mengambang terkendali dan floating exchange rate atau sistem
nilai tukar mengambang. Pada sistem nilai tukar tetap, nilai tukar atau kurs suatu
mata uang terhadap mata uang lain ditetapkan pada nilai tertentu. Pada sistem nilai
tukar mengambang, nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan
permintaan dan penawaran yang terjadi dipasar. Sistem nilai tukar mengambang
terkendali adalah sistem yang berada di antara kedua sistem nilai tukar tetap dan
nilai tukar mengambang. Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, bank
sentral menetapkan batasan suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang
disebut intervention band atau batas pita intervensi.
Menurut Corden (2000) dalam Simorangkir dan Suseno (2004:16)
mengklasifikasikan sistem nilai tukar ke dalam tiga kelompok yaitu sistem nilai
tukar tetap murni (Absolutely Fixed Rate Regime), sistem nilai tukar mengambang
murni (Pure Floating Regime) dan sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan
(Fixed But Adjustable Rate/FBAR) yang merupakan kombinasi sistem nilai tukar
tetap dan mengambang

Pengertian Nilai Tukar (skripsi dan tesis)

Nilai tukar suatu mata uang menurut Ferry (2016:6) merupakan harga
relative dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar menurut
Puspopranoto (2004:212) didefinisikan sebagai harga mata uang suatu Negara yang
dipertukarkan dengan mata uang asing lainnya.

Pengukuran Laba Akuntansi (skripsi dan tesis)

Laba akuntansi adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan, perubahan aktiva, atau penurunan kewajiban
yang menyebabkan ekuitas tidak berasal dari kontribusi penambahan modal
(Purwanti, Masitoh, dan Chomsatu, 2015: 115). Ukuran laba akuntansi menurut
Purwanti, Masitoh, dan Chomsatu (2015: 115) adalah pendapatan dikurangi biaya
dan operasi (Earning After Tax). Pengukuran laba akuntansi menurut Mulyani
(2015: 139) adalah perbedaan pendapatan antara revenue yang direalisasi yang
timbul dari transaksi pada priode tertentu dengan biaya-biaya yang dikeluarkan
pada periode tersebut. Indikator laba akuntansi yang digunakan pada penelitian ini
adalah Laba Akuntansi = Pendapatan – Biaya Operasional – Beban Pajak (atau
disebut dengan Earning After Tax) (Purwanti, Masitoh, dan Chomsatu, 2015: 115).
Alasannya menggunakan pengukuran ini adalah untuk melihata bagaimana
perusahaan mampu mencapai tujuannya dalam mencapai laba, melakukan efisiensi
pada biaya operasionalnya, dan bagaimana pengelolaan pajak yang dibayarkan.
Besaran pajak mencerminkan kepatuhan, tapi juga strategi perusahaan untuk
berbagai kepentingan lainnya.

Jenis-Jenis Laba Akuntansi (skripsi dan tesis)

Jenis-jenis Laba Akuntansi menurut J Wild (2005) yang dialihbahasakan
oleh Subrayaman terdiri dari Laba kotor (Gross Profit), laba usaha (Operating
Income), dan Laba Bersih. Laba Kotor (Gross Profit) adalah selisih antara penjualan
bersih dengan harga pokok penjualan. Laba Operasi adalah selisih antara laba kotor
dengan total beban operasi. Laba bersih adalah selisih laba operasi ditambah
pendapatan lain-lain kemudian dikurangi dengan beban lain-lain.
Menurut Faisal Abdullah (2013:94), terdapat tiga jenis laba akuntansi
yaitu laba kotor (gross profit) merupakan selisih antara penjualan dengan harga
pokok penjualan perusahaan. Laba operasional (operating profit) merupakan laba
kotor setelah dikurangi dengan biaya dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan.
Laba bersih (net income) adalah selisih antara total pendapatan dikurangi dengan
total biaya dengan kata lain laba bersih merupakan selisih laba operasi dikurangi
dengan biaya bunga dan pajak penghasilan (PPh).
Indikator laba akuntansi yang digunakan pada penelitian ini yaitu laba
bersih (net income) yang merupakan selisih antara total pendapatan dikurangi biaya
operasional dikurangi biaya bunga dan pajak penghasilan. Berdasarkan definisi
pada berbagai teori di atas, dapat disimpulkan bahwa laba akuntansi adalah laba
bersih perusahaan. Laba bersih tersebut didapatkan setelah dikurangi dengan biaya
operasional dan atau beban pajak

Pengertian Laba Akuntansi (skripsi dan tesis)

Laba Akuntansi menurut Bambang Sugeng (2017:139) adalah sebagai
pendapatan yang diperoleh lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan menurut
catatan akuntansi. Laba akuntansi tercermin pada laba bersih setelah pajak yang
dilaporkan pada laporan keuangan laba-rugi. Sedangkan menurut AICPA yang
dikutip oleh Harahap (2015:310) laba akuntansi (accounting income) diartikan
sebagai perubahan dalam ekuitas (net asset) dari suatu entity selama satu periode
tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal
bukan dari pemilik. Definisi laba menurut Sodikin dan Riyono (2018: 37) adalah
sebagai berikut:
“Laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan, perubahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang menyebabkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penambahan modal”.

Pengaruh Penjualan terhadap Laba Bersih (skripsi dan tesis)

Penjualan adalah sumber pendapatan yang diperlukan menutup ongkosongkos dengan harapan mendapatkan laba (Fandy Tjiptono & Gregorius Chandra,
2012:310). Untuk bisa memperoleh laba, jumlah hasil penjualan atau pendapatan
yang diperoleh oleh perusahaan dagang harus lebih besar daripada jumlah harga
pokok barang yang dijual dan biaya usahanya (Harnanto, 2019:183). Apabila
perusahaan mampu meningkatkan jualan, maka perusahaan mempunyai
kemungkinan untuk memperbesar atau meningkatkan laba (M Nafarin, 2015:166).
Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bunga Teratai
(2017) bahwa penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih serta
penelitian oleh Ani Zahara dan Rachma Zannati (2018) dengan hasil yang
menyatakan bahwa penjualan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Pengaruh Biaya Promosi terhadap Penjualan (skripsi dan tesis)

Tujuan utama promosi ialah memberi informasi, menarik perhatian dan
selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan (Buchari Alma, 2013:181).
Semakin ditingkatkannya promosi yang dilakukan semakin besar biaya promosinya
dan semakin besar biaya promosi yang dikeluarkan maka penjualan akan naik
(Agus Hermawan, 2012:38). Teori diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Ade Novera (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya promosi
berpengaruh secara berarti/signifikan terhadap penjualan serta hasil penelitian oleh
Siti Rochmah (2016) yang menunjukkan bahwa biaya promosi berpengaruh
signifikan terhadap penjualan.

Pengertian Laba Bersih (skripsi dan tesis)

Laba bersih (Net Profit) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya
yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak
(Kasmir, 2015:303). Sedangkan menurut Carl S. Warren et al (2017:17)
mengemukakan bahwa jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya
disebut laba neto (net income atau net profit). Adapun pengertian laba bersih
menurut V. Wiratna Sujarweni (2017:197) Laba bersih adalah angka terakhir dari
perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya: laba operasi ditambah pendapatan
lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain.

Pengertian Penjualan (skripsi dan tesis)

Penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas
barang yang terjual, baik itu penjualan kas maupun kredit (Indra Mahardika Putra,
2017:182). Adapun menurut M Nafarin (2015:166) penjualan (selling) berarti
proses kegiatan menjual, yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk
didistribusikan ke tangan konsumen (pembeli). Sedangkan menurut Ely Suhayati
dan Sri Dewi Anggadini (2014:81) Sales merupakan penjualan. Penjualan barang
dagangan adalah operasi perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

Pengertian Biaya Promosi (skripsi dan tesis)

Biaya promosi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk penyampaian
pesan (pemasar) kepada penerima pesan (calon konsumen) (Fandy Tjiptono dan
Gregorius Chandra, 2012:343). Sedangkan menurut Mulyadi (2012:8) Biaya
promosi adalah biaya yang meliputi semua hal dalam rangka pelaksanaan kegiatan
promosi. Adapula pendapat yang disampaikan oleh Freddy Rangkuti (2013:35)
menyebutkan bahwa Biaya promosi adalah biaya pemasaran atau biaya penjualan
yang meliputi seluruh biaya yang diperoleh untuk menjamin pelayanan konsumen
dan menyampaikan produk jadi atau jasa ke tangan konsumen

Cost of Debt (Biaya Utang)  (skripsi dan tesis)

Utang dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan atau dengan
menerbitkan surat pengakuan utang (oligasi). Biaya utang yang
berasal dari pinjaman adalah merupakan bunga yang harus dibayar
perusahaan, sedangkan biaya utang dengan menerbitkan obligasi
adalah tingkat pengembalian hasil yang diinginkan (required of
return) yang diharapkan investor yang digunakan untuk sebagai
tingkat diskonto dalam mencari nilai obligasi.