Otonomi daerah (skripsi dan tesis)

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah
juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan
namos. Autos berarti sendiri dan namos berati aturan atau undang-undang. Sedangkan
daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat yang
berlandaskan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur,
mengelola dan mengurus pemerintahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I ayat 1 “Daerah Otonom, yang selanjutnya
disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Hal-hal Yang Melatar Belakangi Timbulnya Otonomi Daerah Menurut
Puspitasari (2014), hal-hal yang melatar belakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:
1. Ketidak puasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat karena sering
menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perah” pemerintah pusat.
Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk
menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pemerintah pusat, dan disisi lain
hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
2. Daerah ingin mengeksplorasi, memanfaatkan serta membudidayakan kekayaan
alamnya secara efektif efisien dan optimal. Tradisi sentralistik kekuasaan
melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga
pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di berbagai daerah, terutama yang
jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak
menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh
pemerintah pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia,
rakyatnya tidak bisa berbuat apa apa ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon
Mobile. Rakyat Papua merana ditengah melimpahnya emas yang digali Freeport
dan hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada
daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat atau menerapkan kebijakan yang
tidak sesuai dengan kemampuan daerah sehingga mematikan kreatifitas daerah
dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga
daerah ketergantungan dan proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan
kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap tiap daerah.
Tujuan Otonomi Daerah Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua
kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi
daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan
stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan
dari sisi kepentingan pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Menurut Smith 1986 dan
Abdul Halim 2004 (Dalam Helti, 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu : 1)
Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui
otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2) Untuk
menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan menciptakan
kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3) Untuk
menciptakan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan
mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo
(2002), terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber
daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.