Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)

Perbedaan waktu/temporer (temporary differences) adalah perbedaan yang
disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban
tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Ferreira, Felipe
Ramos; Martinez; Passamani, 2013; R.Wibowo & Imanda, 2019; D. P. Sari &
Purwaningsih, 2017).
Perbedaan waktu, yang bersifat sementara terjadi karena adanya
ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak dan
masyarakat profesi akuntan (Gunadi, 2009: 311). Perbedaan temporer dapat dibagi
menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu
positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari
pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi
jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban
akuntansi komersial atau akuntansi komersial mengakui penghasilan lebih lambat
dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Gunadi, 2009: 311).
Contohnya adalah masa manfaat aktiva, dimana masa manfaat aktiva
menurut pajak lebih singkat dibandingkan menurut akuntansi komersial yang
tercantum pada Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan dengan metode penyusutan dan amortisasi yang
diperkenankan sebagai perhitungan pajak terutang (Waluyo, 2012: 271). Lebih
lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskkan sebagai berikut;
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Secara substansial penyusutan menurut kepentingan perpajakan berbeda
dengan kepentingan komersial (akuntansi). Metode penyusutan akuntansi,
menyusutkan masa manfaat suatu aset artinya menghitung pengeluaran yang sudah
dipakai dari aset tersebut bersamaan dengan menilai ulang manfaat ekonomi atau
menghitung nilai ekonomi (nilai buku) dari aset pada tahun berjalan. Sebaliknya,
penyusutan menurut fiskal hanya menghitung periode penyusutan atau masa
manfaat yang sudah digunakan, hal ini semata mata untuk kepentingan perpajakan
yang didasarkan pada ketentuan perundang undangan perpajakan dan sama sekali
tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan
Pada saat menghitung penyusutan aset, maka kita perlu memperhatikan
dasar yang penyusutan yang kita gunakan. Apabila dasar penyusutan yang kita
gunakan antara akuntansi komersial dengan perpajakan sama (dengan asumsi
menggunakan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat yang sama), maka
seharusnya besar beban penyusutan yang dihasilkan juga akan sama untuk setiap
periodenya sepanjang masa manfaat dari harta berwujud bersangkutan (Hery,
2014).
Dengan adanya pengelompokkan harta berwujud yang telah diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 maka hal ini dapat
mengakibatkan adanya perbedaan besarnya beban penyusutan per periode antara
menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Didalam perpajakan tidak
mengenal istilah nilai sisa, berbeda dengan perlakuan yang ada dalam akuntansi
komersial dimana nilai sisa dapat diperhitungkan sebagai komponen penentu
besarnya beban penyusutan periodik, (Hery, 2014).
Apabila beban penyusutan menurut akuntansi komersial lebih besar
dibandingkan dengan beban penyusutan menurut pajak dalam satu periode tertentu,
maka dilakukan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, apabila beban penyusutan
menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban penyusutan menurut
pajak dalam satu periode tertentu , Maka dilakukan koreksi fiskal negatif (Hery,
2014).
Tabel 2.2.3. 1Tabel 1 Tarif Penyusutan
Tarif Penyusutan
b. Penilaian Persediaan
Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan
harga pokok penjualan menurut akuntansi, yaitu metode identifikasi spesifik
(spesific identification), mendahulukan persediaan yang pertama kali diperoleh
(FIFO), mendahulukan persediaan yang terakhir kali diperoleh (LIFO), dan harga
perolehan yang diperoleh secara rata-rata (weighted average). Namun, menurut
perpajakan seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6)
metode penilaian persediaan yang diperkenankan untuk digunakan adalah metode
yang mendahulukan yang pertama kali diperoleh (FIFO), dan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata (weighted average). Jika terajadi penerapan pendekatan
yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan
menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang
berbeda. Namun, Perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan
dikompensasikan pada periode mendatang.
c. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang merupakan kerugian yang harus ditanggung
perusahaan karena adanya piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih
disebabkan karena debitur mengalami pailit. Namun juga dapat disebabkan karena
tidak adanya perjanjian yang jelas pada saat membuat kontrak yang dilindungi
hukum (Resmi 2017: 394).
Penghapusan piutang menurut akuntansi ialah semua piutang yang dimiliki
suatu perusahaan tidak semuanya ditagih. Sehingga perusahaan perlu
memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman
sebelumnnya. Dan pedoman SAK yang berlaku di Indonesia mengatur penyajian
piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto yang tagihan
diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika hendak
melakukan penghapusan piutang perlu dilakukan berdasarkan metode penghapusan
piutang.Penghapusan piutang menurut peraturan perpajakan, Berdasarkan pasal 6
ayat 1 huruf (h) undang undang PPh mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (sebagai
deducteable expenses). Dalam melakukan penghapusan piutang, maka harus
menggunakan metode penghapusan piutang (Resmi, 2017: 395).