Tag: Judul Akutansi

Menurut Chen (2013:27) menyatakan bahwa pengetahuan lingkungan adalah
serangkaian pengetahuan ekologis yang dimiliki oleh individu mengenai
lingkungan. Semakin baik pengetahuan lingkungan yang dimiliki oleh konsumen,
maka konsumen tersebut akan semakin tahu tentang kualitas produk ramah
lingkungan dan akan meningkatkan motivasi mereka untuk membeli produk
ramah lingkungan. Pengetahuan mengenai lingkungan merupakan suatu
pengetahuan dasar yang dimiliki oleh seseorang mengenai segala hal yang dapat
dilakukan dan diusahakan untuk membantu dalam perlindungan lingkungan
dengan memfasilitasi komitmen perilaku mereka untuk melakukan pembelian
produk hijau.
Menurut Murray dan Schlcater dalam Haryadi (2009:51) Pengetahuan dikenal
sebagai karakteristik yang mempengaruhi semua fase dalam proses pengambilan
keputusan, secara spesifik pengetahuan adalah konstruk yang relevan dan penting
yang mempengaruhi bagaimana konsumen mengumpulkan dan mengatur
informasi, seberapa banyak informasi digunakan untuk pembuatan keputusan dan
bagaimana konsumen mengevaluasi produk dan jasa
Menurut Calroche et al dalam Haryadi (2009:65) Pengetahuan konsumen
diklasifikasikan menjadi tiga bidang umum yaitu: pengetahuan produk,
pengetahuan pemakaian dan pengetahuan pembelian. Konsumen yang memiliki
pengetahuan dan kesadaran tentang lingkungan sering juga disebut “green
orientation” yang pada masa mendatang diprediksikan akan meningkat.
Konsumen yang mempunyai pengetahuan dan kesadaran tinggi terhadap
lingkungan akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan walaupun
hargnya relatif mahal

Sado rugi fiscal yang dapat dikompensasi ketahun-tahun yang akan
datang akan mengakibatkan penghematan pembayaran pajak dimasa yang
akan datang, karena akan mengulangi laba fiskal karena pajak tahun-tahun
yang akan datang. Dalam PSAK No. 46 dinyatakan saldo rugi fiskal yang
dapat dikompensasi diakui sebagai asset pajak tangguhan apabila besar
kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk
dikompensasi.
Hal-hal yang hsrus dipertimbangkan untuk menentukan apakah
penghasilan kena pajak akan tersedia dalam jumlah yang memadai untuk
dikompensasikan:
a. Apa perusahaan mempunyai perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah
yang memadai yang memungkinkan sisa kompensasi dapat digunakan
sebelum masa berlakunya kadaluwarsa.
b. Apa perusahaan mungkin memperoleh laba fiskal agar saldo rugi fiskal
yang dapat dikompensasi kerugian dapat digunakan sebelum masa
berlakunya kadaluwarsa.
c. Apa saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi timbul dari kasus-kasus
tertentu yang hampir tidak mungkin berulang.
Apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk
dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka
asset pajak tangguhan tidak diakui.

Pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan sudah dilakukan terhadap
perbedaan temporer dan rugi fiskal dikompensasikan, dikali dengan tarif Ps.
17 UU PPh.
Aset pajak tangguhan = Koreksi temporer positif X tarif Ps. 17 UU PPh
Kewajiban pajak tangguhan= Koreksi temporer negatif X tarif Ps. 17 UU PPh
PSAK No.46, memberikan pedoman pngukuran pajak kini dan pajak
tangguhan sebagai berikut:
1. Kewajiban (aktiva) pajak kini untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang (restitusi pajak), yang
dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku
atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal neraca.
2. Aset dan kewajiban pajak tangguhan harus diukur dengan menggunakan
tarif pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban
dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (peraturan pajak) yang telah berlaku atau
secara substantive berlaku pada tanggal neraca.
Misalnya, perusahaan akan mengukur dan menngakui pajak kini dan
tangguhan pada laporan keuangan tahun 2009. Berdasarkan UU No. 36 tahun
2008 tarif PPh tahun pajak 2009 sebesar 28% dan tarif pajak tahun 2010 dan
seharusnya sebesar 25%. Dengan demikian pajak kini dihitung dengan tarif
28% dan pajak tangguhan dihitung dengan tarif 25%.

Aktiva pajak tangguhan merupakan saldo akun di neraca sebagai manfaat
pajak yang jumlahnya yaitu jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam
periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara
standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya
saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang menurut
(IAI: 2002). Besarnya aktiva pajak tangguhan dicatat apabila dimungkinkan
adanya realisasi manfaat pajak di masa yang akan datang. Oleh karena itu
dibutuhkan judgment untuk menaksir seberapa mungkin aktiva pajak
tangguhan tersebut dapat direalisasikan. Beberapa peneliti dan priofesi
akuntan berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan tersebut dapat
direalilsasikan pada periode mendatang dengan probabilitas lebih dari 50%
(Smith dan Freeman 1992, Martin 1992, Kiswara 2002).
Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus di tinjau kembali (pada
tanggal neraca (IAI: 2002). Perusahaan perlu menurunkan nilai tercatat
tersebut apabila laba fiskal tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian
atau semua aktiva pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus di sesuaikan
kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai (IAI: 2002). Dengan
adanya kewajibann untuk selalu melakukan peninjauan kembali pada tanggal
neraca, maka setiap tahun manajemenharus membuat suatu penilaian untuk
menentukan saldo aktiva pajak tangguhan dan pencadangan aktiva pajak
tangguhan, sedangkan penilaian manajemen untuk menentukan saldo
cadangan aktifa pajak tangguhan tersebut bersifat subjektif.

Kewajiban pajak tangguhan (defferent tax liabilities) adalah jumlah pajak
yang penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak. Sedangkan aktiva pajak tangguhan
(defferent tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan
(recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
Untuk memahami timbulnya pajak tangguhan, kita dapat memperhatikan
efek dari perbedaan temporer tehadap pajak terutang. Dibawah ini adalah
ilustrasi dimana laporan laba rugi wajib pajak memiliki perbedaan temporer
berupa beban penyusutan, aktiva kelompok 1 (masa manfaat 4 tahun) secara
fiskal disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan secara komersial
disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa
nilai residu.

Beban pajak (tax expense) menurut PSAK No.46 terdiri dari beban pajak
kini (current tax expense) dan beban/penghasilan pajak tangguhan (defferent
tax expense/income). Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (payable)
atas penghasilan kena pajak pada satu periode. Pajak kini dibagi dengan dua
kelompok yaitu pajak penghasilan yang pengenaanya bersifat final dan pajak
penghasilan yang pengenaanya bersifat tidak final.
Pajak kini yang bersifat final dihitung berdasarkan tarif PPh final dikali
dengan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final, sedangkan pajak kini
yang bersifat tidak final dihitung berdasarkan tarif pasal 17 UU PPh dikalli
penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak adalah laba akuntansi setelah
rekonsiliasi fiskal dan diperhitungkan salso rugi fiskal yang dapat
dikompensasi. Baik PPh non final mapun PPh final dibebankan dan
dikelompokkan sebagai beban pajak kini dan laporan laba rugi.
Pada akhir tahun PPh non final yang dibayar pada tahun berjalan, baik
yang dibayar sendiri (PPh Ps.25) maupun dipotong/dipungut pihak ketiga
(PPh Ps.22, Ps.23 Ps.24) diperhitungkan dengan pajak kini. Apabila pajak kini
lebih besar dari PPh yang telah dibayar, selisihnya diakui sebagai kewajiban
pajak kini (current tax liabilities). Apabila pajak kini lebih kecil maka diakui
sebagai asset pajak kini (current tax asset) yang merupakan jumlah PPh yang
dapat direstitusi.

Menurut kemenkeu RI (Arief: 2016) Sistem akuntansi akan menghasilkan
laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi
keuangan (SAK). Untuk menghitung besarnya pajak terutang, atas laba
akuntansi (komersial) tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan
undang-undang perpajakan sehingga diperoleh laba fiskal. Penyesuaian ini
yang kita kenal dengan nama rekonsiliasi fiscal. Dari laba fiskal inilah dapat
dihitung besarnya pajak terutang.
Rekonsiliasi fiskal dapat menyebabkan kondisi positif yaitu koreksi yang
menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial atau koreksi
negatife yaitu koreksi yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil daripada laba
komersial. Perbedaan atau koreksi tersebut ada yang bersifat permanen (beda
tetap) yang hanya berpengaruh terhadap tahun pajak yang bersangkutan saja,
juga ada yang bersifat temporer (laba temporer) yang berpengaruh terhadap
laba kena pajak tahun-tahun berikutnya.
PSAK 46 mengatur keperilakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam:
1. Mempertanggung jawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalann dan
periode mendatang.
2. Mengakui kewajiban dan aktifa pajak tangguhan terhadap konsekuensi
fiskal masa depan yang disebabkan adanya perbedaan waktu (temporai
difference) dan sisa kerugian yanf masih dapat dikompensasikan.
Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK No. 46
1. Beban pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah
jumlah agregat pajak kini (current tax) pajak tangguhan (defferent tax)
yang diperhitungkan dalam penghitungan laba atau rugi pada satu periode.
2. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutang
(payable) atas penghasilan kena pajak untuk satu periode.
3. Liabilitas pajak tangguhan (defferent tax liabilities) adalah jumlah pajak
penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak.
4. Asset pajak tangguhan (defferent tax asset) adalah jumlah pajak
penghasilann terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai
akibat adanya:
a. Perbedaann temporer yang dapat dikurangkan, dan
b. Sisa kompensasi kerugian.
c. Akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan
perpajakan mengizinkan.

Menurut Purwanto (2014:bppk kemenkeu) dasar pengenaan pajak
penghasilan adalah penghasilan kena pajak. Untuk memberikan kemudahan
dan kepastian bagi wajib pajak dalam menghitung penghasilan kena pajak,
pemerintah India menerbitkan standar akuntansi pajak. Standar akuntansi ini
sebenarnya merupakan turunan dari ketentuan dalam peraturan tentang pajak
penghasilan. Dengan adanya standar akuntansi ini diharapkan memudahkan
wajib pajak dalam pembenaran penghasilan dan pengakuan biaya untuk
menghitung penghasilan kena pajak. Jika tidak ada standar akuntansi pajak,
wajib pajak memulai pada ketentuan dalam peraturan perpajakan yang kadang
tidak mudah untuk dipahami.
Standar akuntansi pajak adalah turunan dari ketentuan-ketentuan dari
peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan. Sehingga standar
akuntansi tersebut menyediakan pedoman dalam pengakuan penghasilan dan
biaya untuk menhitung penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Jika ada perbedaan antara standar akuntansi
pajak dan ketentuan dalam peraturan perpajakan, maka peraturan
perpajakanlah yang wajib diikuti.
Standar akuntansi pajak disajikan dalam format untuk diterapkan di
lapangan sehingga lebih mudah dipahami dan diimplementasikan. Keberadaan
standar akuntansi pajak tidak menambah beban administrasi wajib pajak,
wajib pajak tetap menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan SAK,
yang dilampirkan pada surat pemberitahuan tahunan PPh. Dalam menghitung
penghasilan kena pajak, wajib pajak melakukan rekonsiliasi laba rugi fiskal
dengan melakukan penyesuaian fiskal pada laporan laba rugi komersial.
Dalam melakukan penyesuaian fiskal tersebut, wajib pajak mengacu pada
standar akuntansi pajak yang lebih mudah untuk diterapkan.
Adanya standar akutansi pajak membuat pengakuan penghasilan dan
biaya untuk menghitung penghasilan kena pajak menjadi lebih jelas dan pasti.
Hal ini akan mengurangi sengketa antara fiskus dan wajib pajak. Semakin
sedikit sengketa, semakin kecil biaya administrasi yang dikeluarkan, baik oleh
wajib pajak maupun oleh fiskus.

Menurut Resmi (2017: 7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemunguutan.
1. Menurut Golongan
Pajak dikelompokan menjadi dua:
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak
dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau orang ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat
suatu kegiatan, perintiwa, atau pembuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak
tidak langsungdalam arti ekonomis, yaitu dengan cara mellihat unsur yang
terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur
tersebut:
1. Penanggung jawab yaitu orang yang secara formal yuridis diharuskan
melunasi pajak.
2. Penanggung pajak yaitu orang yang dalam faktanya memikul terlebih
dahulu beban pajaknya.
3. Pemikul pajak yaitu orang yang menurut undang-undang harus dibebani
pajak.
Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada individu, pajaknya disebut
Pajak Langsung. Jika unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu
orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.
a. Pajak Subjektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib
Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
b. Pajak Objektif
Pajak yang penggenaanya memperhatikan obyeknya, baik berupa
benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi Subjektif Pajak (Wajib Pajak) dan
tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
Pajak dikelompokan menjadi dua, berikut penjelasannya.
a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I
(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan
digunakan untuk membayar rumah tangga daerah masing-masing.
Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Resmi (2017: 5) Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak
negara untuk memungut pajak dari rakyat.
1. Teori Asuransi
Teori ini mengemukakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang
dan segala kepentinganya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan),
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran
premi. Sementara hubungan negara dengan rakyatnya, pajak ini yang
dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh
masing-masing individu/wajib pajak orang pribadi. Meskipun teori ini
hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungu pajak,
beberapa pakar menantangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan
antara lajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena: 1) jika timbul
kerugian, tidak ada pengganti secara langsung dari negara dan 2) antara
pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak
terdapat hubungan langsung.
2. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian dari beban pajak
yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus
didasarkan oleh kepentingan masing-masing orang dalam tugas
pemerintah, tergolong perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta
bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang
dikenakan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak
terletak pada jasa yang telah diberikan oleh negara kepada warganya,
merupakan perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan
tersebut, diperlukan biaya biaya yang harus dipakai oleh segenap orang
yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini
menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat
untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan
dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan
seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi,
gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan
sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai
contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2)
mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih
besar daripada Tuan Hakim karena gata pikul (pengeluaran/pembelanjaan)
Tuan Akbar lebih kecil daripada Tuan Hakim.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori Bakti)
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini
mendasarkan pada paham Organisce Staatsleer. Paham ini mengajarkan
bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut
pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya
persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang
menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya,
setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam benti pembayaran
pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini tidak mempermasalahkan awal mula negara memungut
pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik
itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori fungsi pemungutan pajak
disamakan dengan pompa, merupakan mengambil gaya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menuangkan
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup
masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.
Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan
kepentingan masyarakat yang bisa dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak.

“Hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur
hubungann antara pemerintah sebagai pemungut pajak (fiscus) dan rakyat
sebagai pembayar pajak (wajib pajak). Hukum pajak juga sering disebut
hukum fiskal yang merupakan bagian dari hukum publik/hukum administrasi
negara (Sambodo, 2015:5). Hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu:
Hukum Pajak Materiil
Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang mengartikan
keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa
yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain,
hukum pajak materiil juga mengatur tentang timbulnya, besarnya dan
dihapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerinah dan
Wajib Pajak. Hal-hal yang termasuk dalam hukum pajak materiil antara
peraturan yang berisi kenaikan, denda, sanksi atau hukuman, cara pembebasan
Hukum
Administrasi
Negara
Hukum Pajak
Hukum Tata
Internasional
dan pengembalian pajak, serta ketentuan yang memberikann hak tagihan
utama kepada fiskus. Contoh, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
Hukum Pajak Formil
Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai
cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian dari
hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu
utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap pengendaliannya, kewajiban
Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.
Hukum pajak formiil dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan Wajib Pajak
serta memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan
secepat mungkin. Hubungan hukum antara fiskus dan Wajib Pajak tidak selalu
sama karena kompetensi sparatur fiskus yang terkadang ditambah atau
dikurangi. Sebagai contoh, mula-mula tidak terdapat peraturan yang
melindungi Wajib Pajak, tetapi yang bersifat melawannya. Namun, lamakelamaan ada perbaikan terkait adanya hak-hak Wajib Pajak yang umumnya
melindungi tindakan sewenang-wenang pihak fiskus. Misalnya, UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undanng-Undang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

Pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu:
1. Fungsi penerimaan (budgetair)
Sambado (2015: 7) Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah
adanya kepentingan dari maisng-masing warga negara, termasuk
kepentingan perlindungan jiwa dan harta. Apabila semakin tinggi tingkat
kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi juga pajak yang harus
dibayar. Teori ini juga banyak ditentang karena, pada kenyataannya bahwa
tingkat kepentingan perlindungan bagi orang miskin lebih tinggi daripada
orang kaya, tapi orang miskin justru lebih bebas dari beban pajak.
2. Fungsi mengatur (reguleren)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan dan bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi
sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap barang mewah untuk
mengurangi kesenjangan sosial dipembebasan pajak untuk komoditi
ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat
meningkatkan kegiatan dibidang perekonomian.
3. Fungsi stabilitas
Terdapatnya pajak, pemerintah memiliki biaya untuk menjalankan
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga
inflasi bisa dikendalikan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan jalan
mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan
pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang telah dipungut oleh negara dan akan digunakan untuk
membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Fungsi demokrasi
Fungsi demokrasi adalah salah satu penjelmaan atau wujud sistem
gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi
ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayan pajak. Apabila pajak
telah dilaksanakan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus
memberikan pelayan terbaik.
Kelima fungsi tersebut merupakan peran utama pajak. Dalam
perkembangannya, peran tersebut menjadi lebih puas dengan adanya fungsi
yang lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.
Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak, yaitu tarif
pajak yang lebih besar untuk tingkat atau lapisan penghasilan yang lebih
tinggi.

Menurut Resmi (2017: 2) Selain pungutan pajak, ada bsebagian pungutan
lain yang sejenis dengan pajak, akan tetapi mempunyai perlakuan dan sifat
yang berbeda dengan pajak dan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnnya.
Pungutan tersebut antara lain:
1. Bea materiil, merupakan pungutan yang dikenakan oleh dokumen dengan
menggunakan benda materai atau benda lain.
2. Bea masuk dan bea keluar. Merupakan pungutan dari barang-barang yang
masuk ke dalam daerah pabean berdasarkan harga barang itu atau
berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar merupakan pengutan
yang dilakukan oleh barang yang keluar dari daerah pabean berdasarkan
tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.
3. Cukai, merupakan pungutan yang dilakukan oleh barang-barang tertentu,
dan sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu
4. Retribusi, merupakan pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu
jasa dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan
nyata kepada pembayar. Contoh: parker, pasar, jalan tol.
5. Iuran, merupakan pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu
jasa dan fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata
kepada kelompok atau golongan pembayar.
6. Pungutan lain yang sah berupa sumbangan wajib.

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli yang
mengemukakan pengertian tentang pajak, dianataranya pengertian pajak yang
dikemukakan oleh Brotodiharjo, (1991:2) menyatakan bahwa “Pajak
merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
wajib pajak yang membayar pajaknya menurut peraturan-peraturan, dengan
tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya
yaitu untuk membiayai pengeluaran-pegeluaran umum yang berhubungan
dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
Pada definisi tersebut lebih memfokuskan fungsi budgeter pajak,
sedangkan pajak juga masih mempunyai fungsi lainnya, yaitu fungsi
mengatur. Apabila di perhatikan coraknya, dalam memberikan batasan
pengertian pajak juga dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya yaitu
dari segi ekonomi, segi hukum segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini
juga memberi warna di titik berat yang diletakanya, sebagai contoh segi
penghasilan, segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.
Pengertian pajak menurut Feldman dalam buku De Over Heidsmeddelen
Van Indonesia (terjemahan): “Pajak adalah pestasi yang dipaksakan sepihak
dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya
secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk
menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Soemitro,
(1990:5) menyatakan: “Pajak yaitu iuran kepada kas negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak medapat jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.”
Soeparman, (1964) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang,
yang dipungut oeh penguasa berdasarkann norma-norma hukum, guna
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum.”. Definisi pajak merurut Undang-Undang No.16 Tahun
2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah
kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi/badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negarasebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian yang
dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, sebagai berikut:
1. Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan
peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari
pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (budgetair),
bukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam
penyelenggaraan pemerintahan, yang apabila pemasukannya masih
terdapat surplus, dan digunakan untuk membiayai investasi yang
dilakukan oleh pemerintah.
5. Pajak yang memiliki tujuan nonbudgetair yang merupakan arti dari fungsi
mengatur.

Jay Choi Suk-Joong (2012:80) menyatakan “Beban pajak tangguhan
memberikan informasi tentang pendapatan saat ini dan masa depan (misalnya,
persistensi laba dan pertumbuhan masa depan) dan berpotensi mengindikasikan
manajemen laba.”
Philips et al (2003) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) menyatakan
tindakan perusahaan mengakui pendapatan lebih awal dan menunda biaya
mengindikasikan bahwa manajemen melakukan manajemen laba pada laporan
keuangan komersial. “…semakin tinggi kewajiban pajak tangguhan yang diakui
oleh perusahaan sebagai beban pajak tangguhan,maka semakin tinggi pula praktik
manajemen laba.”
Penelitian mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik
manajemen laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sumomba
(2010) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh
signifikan terhadap manajemen laba. Philips, Pincus dan Rego (2003) dalam
Yulianti (2005) menemukan bahwa beban pajak tangguhan dapat digunakan
untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan perusahaan dalam memenuhi
tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian.

Menurut Suandy (2011:7) menjelaskan bahwa Tujuan perencanaan pajak
adalah merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah
mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan
pembuatan UndangUndang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan tax
avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk
memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax return) karena pajak
merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada
pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.
Sulistyanto (2008:46) menyatakan besar kecilnya pajak yang ditarik oleh
pemerintah sangat bergantung pada besar kecilnya pajak yang dicapai
perusahaan,“ jika perusahaan memperoleh laba lebih besar maka akan ditarik
pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba kecil dan
ditarik pajak yang lebih kecil pula. Kondisi inilah yang merangsang manajer
untuk mengelola dan mengatur labanya dalam jumlah tertentu agar pajak yang
harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi atau disebut dengan perencanaan
pajak.”
Penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2014) mengungkapkan, “…semakin
tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan
manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur
seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga masuk dalam indikasi adanya
praktik manajemen laba.”
Penelitian yang dilakukan Sumomba dan Hutomo (2012), Yana Ulfah
(2014), dam Chantika Meilany (2016) membuktikan perencanaan pajak
mempengaruhi praktik manajemen laba.

Secara umum ada 3 (tiga) kelompok model empiris manajemen laba yang
diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu model
yangberbasis akrual agregat (aggregate accruals), akrual khusus (specific
accruals), dan distribusi laba (distribution of earnings) (Sulistyanto, 2008:7):
1 Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan
discretionary accruals sebagai proyeksi manajemen laba. Model
manajemen laba ini dikembangkan oleh Healy (1985), DeAngelo
(1986), Jones (18991), serta Dechow, Sloan, dan Sweenery (1995).
2 Model yang berbasis specific accruals, yaitu pendekatan yang
menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba degan
menggunakan item laporan keuangan tertentu dari industri tertentu
pula. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni,
Beaver dan Engel, Beneish, serta Beaver dan McNichols. Sedangkan,
3 Model distribution of aernings dikembangkan oleh Budgtahler dan
Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauser, serta Myers dan Skinner.

Menurut K.R Subramanyam dan John J. Wild yang diterjemahkan oleh
Dewi Yanti (2014:135) sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan
melakukan manajemen laba, seorang analisis harus memeriksa hal berikut:
1. Insentif melakukan, manajemen laba. Manajemen laba tidak
dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah
dibahas sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan
insentif tersebut.
2 Reputasi dan masa lalu manajemen. Perlu untuk menilai reputasi dan
integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu,
persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor, dan media
keuangan memberikan informasi yang berguna untuk masalah ini.
3 Pola yang konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi
angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti debt to
equity atau interest coverage. Perlu diverifikasi apakah komponen
laba (atau neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu.
4 Kesempatan melakukan manajemen laba. Sifat aktivitas usaha
menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat
aktivitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup banyak untuk
menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar
kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi terget
rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan
kapuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan
oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu,
sehingga laba perusahaan dapat diatur sesuai dengan keinginannya, perilaku
manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginan tersebut dikenal dengan
istilah manajemen laba.
Praktek manajemen laba dapat dipandang dua perspektif yang berbeda yaitu
sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan
manajemen (positif). Manajemen laba dikatakan (negatif) jika dilihat sebagai
perilaku oportunik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam
menghadapi kontrak kompesasi, kontrak utang dan political cost, sedangkan
manajemen-manajemen laba disebut (positif) jika dilihat dari perspektif effecient
earnings management dimana manajemen laba memberikan manajer suatu
fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi
kejadian-kejadian yang tak terduga untuk kepentinganpihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak.
Ada beberapa definisi yang berbeda dari satu dengan yang lain anatar lain:
definisi manajemen laba yanng diciptakan oleh National Association of
FraudExaminers, Fisher dan Resenzweig, Lewitt, dalam (Sulistyanto, 2008:49).
Menurut National Association of Fraud Examiners dalam Sulistyanto
(2008:49):
“Earnings management is the international, deliberate, misstatement or
omission of material facts, or accounting data, which is misleading and, when
considered with all the information made available, would cause the reader to
change or alter his or judgement or decition (Manajemen laba adalah kesalahan
atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material
atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai
untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang
membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya).”
Menrut Fisher dan Resenzweig dalam Sulistyanto (2008:49):
“Earning management is a actions of a manager which serve to increase
(decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible
without generating a corresponding increase (decrease) in long-term economic
profitability of the unit (Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk
menaikan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang
dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi
perusahaan jangka panjang).”

Menurut PSAK No.46 dalam Waluyo (2012:272):
“Beban pajak (tax expense) adalah jumlah agregat pajak kini
(current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang
diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi pada suatu
atau dalam periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Pajak
kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terutanng atas
penghasilan kena pajak dalam periode atau tahun pajak berjalan,
sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan
terhutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer kena pajak.”
Menurut Harnanto (2003:112) beban pajak tangguhan adalah:
“Beban pajak tangguhan adalah jumlah pajak terpulihkan pada
periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer
yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yanng belum
dikompensasi.”
Pajak tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh terutang pajak (pajak
penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang
sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan
(pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang
menyangkut perbedaan temporer.
Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa
yang akan datang yang disebabkan perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan
akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat
dikompensasikan di masa yang akan datang (tax loss carry forward) yang perlu
disajikan dalam laporan keuangan suatu periode tertentu serta adanya perbedaan
antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal. Dampak PPh di
masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan, dan diungkapkan
dalam laporan keuangan, baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba
komprehensif. Bila dampak pajak di masa datang tersebut tidak tersaji dalam
laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif, akibatnya bisa saja
laporan keuangan menyesatkan pembacanya. Perbedaan yang terjadi perhitungan
laba akuntansi fiskal disebabkan laba fiskal didasarkan pada Undang-Undang
Perpajakan, sedangkan laba akuntansi didasarkan pada StandarAkuntansi.
Beban pajak tangguhan ini sesungguhnya mencerminkan besarnya beda
waktu yang telah dikalikan dengan suatu tarif pajak marginal. Beda waktu timbul
karena adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu yang diterapkan
sehingga terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya
antara akuntansi dengan pajak. Oleh karena perbedaan ini maka terlebih dahulu
harus disesuaikan antara laba akuntansi yang berasal dari laporan keuangan fiskal
sebelum menghitung besarnya PKP. Proses penyesuaian laporan keuangan ini
disebut dengan koreksi fiskal atau dapat juga disbeut dengan rekonsiliasi
laporankeuangan akuntansi dengan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Koreksi
fiskal ini lebih dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial yang disusun berdasarkan SAK dengan peraturan
perpajakan, sehingga akan menghasilkan laba fiskal atau PKP.

Pada dasarnya tidak seorangan pun yang senang membayar pajak dan
potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri
wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturang
perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004).Upaya-upaya
yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan
melakukan tax planning.
Sinyalemen di atas yang mendasari tax planning, sehingga tax planning
yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut:
1 Mengatur cashflow perusahaan agar pembayaran setoran pajak
bulanan tidak mengganggu cashflow perusahaan, dan itu artinya
laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakinbaik.
2 Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada
perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahunpajak.
3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaaan pajak yang mengakibatkan
terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang
jumlahnya memberatkanperusahaan.
4 Pemenuhan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.
Keempat alasan diatas sangat relevan dengan diterapkannya tax planning
dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas
pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen
perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.

Urutan tahap-tahap agar perencanaan pajak berhasil sesuai dengan yang
diharapkan menurut Barry Spitz (1983) dalam Suandy (2008:13):
1. Menganalisis informasi yangada
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam
suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang
harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan
kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan
pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.
Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktorfoktor baik internal maupun eksternal, yaitu:
a. Fakta dan Relevan.
b. Faktorpajak.
c. Faktor nonpajaklainnya.
2. Buat satu model atau lebih rencana besarnyapajak
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau
lebih atas tindakan-tindakan berikut:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau
hubunganinternasional.Pada hampir semua sistem perpajakan
internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan
lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses
perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan
transaksi, operasi, dan hubungan yang paling
menguntungkan.
b. memilihan negara asing sebagai tempat melakukan invertasi
atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam negara
perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan
khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan
investasi negara- negara yang berbeda. Dalam menguji
keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya
pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan
pengenaanpajaknya.
c. Evaluasi atas perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai
suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh
perencanaan perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba
kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai
alternatifperencanaan.
d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak. Rencana yang dibuat tentu harus di evaluasi.
Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu
perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan
tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat
sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang
diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat
adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan
perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan
walaupun diperlukan penambahan biaya atau
kemungkinannya sangat kecil.
e. Memutakhirkan rencana pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek
juga telah berjalanan, tetap perlu diperhitungkan setiap
perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun
pelaksanaan yang dapat berdampak terhadap komponen
suatu perjanjian.

Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi
motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:
1 Kebijakan Perpajak
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari
berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang
mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
a) Subjek pajak
Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen
badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha
menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak
dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya
perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.
Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda
pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba
yang ditahan (retained earning) bagi perusahaan yang juga
akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.’
b) Objek pajak
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek
pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban
pajaknya rendah. Karena objek pajakmerupakan basis
perhitungan (tax basses) besarnya pajak, maka untuk
mengoptimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan
merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.
c) Tarif Pajak.
Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan
seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar
dikenakan tarif yang paling rendah (low bracket). Barry
Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy
(2008:12):
“The heavier the burden, the stronger the motive, and the
wider the scope for tax avoidance since the tax payer may
avoid the bigher rates of tax while still remaining liable to
the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif,
dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran
pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak
yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang
lebih rendah).”
d) Prosedur Pembayaran
Sistem self-assesment dan sistem pembayaran
mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan
pajaknya dengan baik.
2 Undang-undang Perpajakan
Peraturan perundang-undangang diikut oleh ketentuan-ketentuan
(Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak).Tidak jarang ketentuan
pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri
karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam
mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya.Akibatnya terbukan
celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3 Administrasi Perpajakan
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan
dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini,
mendorong perusahaan untuk melaksanaan perencanaan pajak dengan
baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak
akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi
yang belum efektif.
Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok
yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:
1. Tetapkan sasaran atau perangkattujuan.
2. Tentukan situasisekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambattujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk
mencapaitujuan

Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin
dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Meminimalisasi beban pajak yangterutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka
perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha
mengefisiensikan beban pajak yang masih dalan
ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar
peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise)
jika terjadi pemeriksaan pajak olehfiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar,
efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan
perpajakan, yang antara lain meliputi:
a.Mematuhi segala ketentuan administratif,
sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik
sanksi administratif maupun pidana, seperti
bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan
dan penjara.
b.Melaksanakan secara efektif segala ketentuan,
undang- undang perpajakan yang terkait
dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian,
dan fungsi keuanganm seperti pemotongan
dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal
22. Dan pasal23).

Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar
(2013:18) adalah sebagai berikut:
“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan
berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam
koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimum.”
Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah:
“Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk
meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari
bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk
organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan
waktu yang tepat dalam bertransaksi”.
Perencanaan Menurut Harnanto (2013:19) adalah:
“Perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam
tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena
pajak di kemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau
pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan
dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan
dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.”

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.Koreksi positif
terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan
akibat adanya, sebagai berikut:
1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non deductible expense –
Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi
negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:
1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat (3)
UUPPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat (2)
UUPPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutanfiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasifiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkanpengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatiflainnya.

Menurut Resmi (2009:397) teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan
sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi,
yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan
menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan
menurut akuntansi, yang menambah laba menurutakuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi pajak
tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut
fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang
berarti menambah laba menurutakuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal,
rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang
berarti mengurangi laba menurut akuntansi.

Perusahaan mengadakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan menyusun
laporan keuangan fiskal secara ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi.
Seperti yang telah dinyatakan oleh Direktur Jendral Pajak dalam pasal 2 surat
Keputusan Pajak Nomor: Kep.214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan tegas
dinyatakan bahwa salah satu dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat
Pemberitahuan adalah rekonsiliasi laba rugi fiskal, baik pada Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan maupun Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zain, 2008:178).
Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang
berbeda dengan kentuan fiskal untuk menghasilkan neto laba yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP
tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan
yang didasari SAK-ETAP. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda
tetap dan beda waktu (Agoes dan Trisnawati 2014:238).

Laporan Keuangan komersil atau bisnis ditunjukkan untuk memberikan
informasi mengenai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta,
sedangkan laporan keuangan fiskal lebih diperuntukan untuk menghitung pajak.
Untuk kepentingan komersial maupun bisnis, laporan keuangan disusun
berdasarkan prinsip yang berlaku umum , yaitu Standar Akuntansi Keuangan
(SAK); sedangkan untuk kepentingan pajak, laporan keuangan disusun
berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat
UUPPh). Dapat dibedakan kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan
perhitungan laba (rugi) suatu perusahaan (Wajib Pajak)(Resmi 2014:399).

Pajak menurut P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011:2) yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoso Brotodihardjo (1991:2):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan”
Dalam pengartian diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari
pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lainya seperti fungsi mengatur. Ada
beberapa kutipan pengertian pajak yang disebutkan oleh para ahli lainya dalam
resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :
1. Rochmat Soemitro,”Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan untuk
pengeluaran umum.”
2. Menurut S.I Djajadiningrat.”pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jada
timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara
umum
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diambil oleh pemberintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
dimana dari pemasukkanya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public invesment.

Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya
akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini
terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masingmasing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga
muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba
dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan
(Sefiana, 2009).
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu
perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham
yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti
ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan terbaik principal Salah satu asumsi utama dari teori
keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat
memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar
tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk
memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka
panjang.
Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk
memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik
keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara
perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak
voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka.
Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang
saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan)
berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga
mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan
suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana
divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (
Warsono, 2009). Manajemen laba didasari oleh adanya teory agency yang
menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya.
Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen.
Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi
kepentingan principal.

Resmi (2017) menyatakan bahwa Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah
28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima
persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima
persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal
17 ayat (2b) UU PPh).
Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008, bahwa:
a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50 persen dan tarif sebagaiman dijelaskan pada
nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self asseement pada saat
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak adan, tidak perlu
menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
meliputi:
1) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final
2) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final
3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.
Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib
Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan
peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena
pajak Rp 240.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000)
dikalikan dengan tarif 12,5%.
2. Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian
penghasilan kena pajak lainnya dengan Wajib Pajak dengan peredaran bruto
melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak
melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal
22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan badan
pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui
pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah
dipotong/dipungut (Siti Resmi, 2017:273).
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang
pribadi maupun badan) maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi
dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan
sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu
(Supramono dan Damayanti, 2018).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau
dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang
atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 2016).
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk
meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen
yang sangat penting, yaitu:
1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam berntuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang
pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal
9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen
Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.

Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus,
karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening
nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi
(2017:376) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik
rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut
fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut
fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari
biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada
biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.

Rekonsiliasi fiskal dapat berupa rekonsiliasi positif dan negatif. Menurut
Waluyo (2017:450) Rekonsiliasi positif adalah penyesuaian yang bersifat
menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan
komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat
dikurangkaan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan
pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan
atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan
menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang
merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkaan adanya koreksi fiskal positif antara
lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini:
1. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak (bukan biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a
Undang-Undang PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto (non-deductible);
2. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) a Undang-undang PPh;
3. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan
Kena Pajak;
4. Pengeluaran biaya yang diakui (oleh fiskus) lebih kecil;
5. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final;
6. Pengeluaran biaya terkait dengan relief atau keringanan pajak termasuk
fasilitas perpajakan di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu.
Sedangkan rekonsiliasi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap
penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan Undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat
mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Terdapat
beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara
lain mengenai:
1. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek
pajak.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yangsudah dikenakan PPh final.
3. Biaya yang diakui fiskal lebih besar.

Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai
dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau
sementara. Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan
yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau
penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan
untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya
menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan
menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat
menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Menurut Resmi (2017:376) penyebab perbedaan laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip
akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan
penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi
Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis
dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
a. Prinsip konservastisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode
“terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian
piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi
komersial, tetapi tidak diak ui dalam fiskal.
b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan
hargaa perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh
memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal,
pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai
pengurangan/biaya.
c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial
mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan.
Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilan seperti
alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan
memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan
persediaan, seperti rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama
(first in-first out—FIFO), masuk terakhir keluar pertama (last in-first
out—LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan
lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu
rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama (first in-first out—
FIFO).
b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial
membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus
(straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the year
digits method), metode saldo menurun (declining balanced method),
atau saldo menurun ganda (double declining balanced method), metode
jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan
kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk
semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan
metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (straight
line method) dan metode saldo menurun (declining balanced method)
untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk
harta berwujud bagunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di
samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan
untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi
komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa
manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa
manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan
mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan
memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan
piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam
fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata
tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam
peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya
diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna
usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan
dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan
merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena
Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi
pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan
dari laba menurut akuntansi komersial.
c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
1) Kerugian suatu usaha diluar negeri
2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya
atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran
tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam
rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan
pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh
merupakan koreksi fiskal positif.

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki
peraturan atau prinsip masing – masing dalam menentukan biaya. Maka dari itu
terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
Dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan, laporan keuangan yang cukup
penting dan harus disesuaikan untuk tujuan perpajakan adalah yaitu laba rugi.
Output dari laporan laba rugi ini adalah dihasilkannya laba bersih komersial yang
merupakan besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan system
serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam SAK.
Untuk mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut
Waluyo (2011:39), ada tiga pendekatan untuk menyusun laporan keuangan fiskal
yaitu:
1. Pendekatan terpisah (separated approach) yaitu wajib pajak membukukan
segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang
dan bedasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.
2. Pendekatan kedua (extra-compatible approach) yaitu wajib pajak
membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi,
kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan rekonsiliasi terhadap
laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang
Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang.
3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar
Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam
dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan,
tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi
diberikan pada ketentuan perpajakan.

Laporan Keuangan Komersial (Pohan, 2017) merupakan catatan informasi
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai hasil akhir dari
suatu proses pencatatan akuntansi komersial, yang merupakan suatu ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan,
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
berdasarkan Laporan Keuangan Komersial setelah diadakan penyesuaian fiskal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk
kepentingan pekerjaan.
Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan
laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap
laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang
direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.
Hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:
1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak.

Menurut Rudianto (2013:17) pada akhir siklus akuntansi, akuntan
perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang
membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:
1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensif Income), yaitu
laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan
Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan
usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.
2. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) adalah laporan
yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban.
3. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position) adalah daftar
yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta
informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Aurs Kas (Statement of Cash Flows) adalah laporan yang
menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan
selama satu periode akuntansi, beserta dengan sumber-sumbernya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi tambahan yang harus
diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan
laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi
yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan
laporan keuangan tersebut.
6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika
entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif (menyajikan
kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya.

Menurut Rudianto (2013:20) walaupun satu badan usaha memiliki bidang
usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan
keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan
oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan
sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi
memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di
masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumbersumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi tentang aktivitas
pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,
seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi
keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan
keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu
keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat investor terutama yang
tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Menurut Hery
(2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau
aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:2), pengertian
laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai
cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan laporan
arus dana), catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga
termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Lalu Munawir (2014:2) menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan
atau aktivitas sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”
Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode
akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan
penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan
keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat
diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu,
akurat, dan objektif.
Menurut Rudianto (2013:21) laporan keuangan yag dihasikan oleh setiap
institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat,
yaitu:
1. Dapat Dipahami.
2. Relevan.
3. Materialitas.
4. Keandalan/Reliabilitas.
5. Substansi Mengungguli Bentuk.
6. Pertimbangan yang Sehat.
7. Kelengkapan.
8. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas
9. Tepat Waktu.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.
Pada hakikatnya laporan keuangan yang meliputi: Laporan Laba-Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas atau Laba Yang
Ditahan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi Keuangan itu dapat disusun
berdasar informasi yang terdapat di dalam persamaan akuntansi dapat dilakukan
untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangannya (Lubis, 2018).

Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan, meliputi
penjualan, pembelian, pendapatan usaha, dan pengeluaran baik perorangan maupun
organisasi atau badan hukum. Selanjutnya pengertian pembukuan berdasarkan
Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 mengatur penyelenggaraan
pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan
pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual
atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri
Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,
termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak
yang bersifat final.
10. Dihapus.
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan
selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak
badan.
12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini
penjelasannya.
a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya
adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang suatu tahun juga dianggap sama
dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,
berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
kemudian, pad akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,
wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29).
Sebalinya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta
kembali(restitusi) atau dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).
2. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menngenakan pajak atas
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia,
tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
1. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Definisi tentang pajak banyak dikemukakan oleh para ahli dan dapat
ditemukan dalam berbagai tulisan maupun referensi, definisi pajak menurut para
ahli yaitu Djajadiningrat menyatakan bahwa:
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi,
2017:1).
Selanjutnya definisi pajak menurut Andriani adalah sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Pohan, 2017:5).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1 adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Setelah menelaah beberapa definisi pajak di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan
ketetapan undang-undang yang berlaku dan bersifat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan Kontraprestasi secara langsung
ke individual oleh pemerintah.
3. Wewenang pemungutan pajak diberikan kepada Negara baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah dengan mekanisme pemungutan secara
langsung dan tidak langsung.
4. Pajak yang dibayarkan merupakan sumber dana yang digunakan untuk
keperluan Negara demi kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang me

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah struktur
modal. Struktur modal menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai
oleh hutang perusahaan. Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap
persistensi laba karena jika aset perusahaan lebih besar didanai oleh hutang
daripada modalnya maka peran daripada investor menjadi menurun. Perusahaan
tersebut dinilai tidak mampu menjaga keseimbangan penggunaan dana antara
besarnya modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Manajemen
perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber modal harus dapat bekerja
maksimal agar penggunaan modal tersebut memberikan laba yang besar bagi
perusahaan, agar perusahaan dapat berkembang dan mampu membayar hutang
tersebut. Tingkat hutang perusahaan yang besar akan menyebabkan perusahaan
meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja
perusahaan yang baik di mata auditor dan investor (Fanani, 2010)

Persistensi laba dipengaruhi oleh adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal
(book tax differences), karena dapat memberikan informasi mengenai kualitaslaba
saat ini.Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Lestari
Dewi dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2015)menyimpulkan bahwa perbedaan
temporer, perbedaan permanen, berpengaruh positif pada persistensi laba.

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya (Irfan, 2013).

Perbedaan temporer atau waktu disebabkan karena adanya perbedaan waktu
pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Dan dalam laporan
keuangan rekonsiliasi fiskal sudah terdapat akun beda waktu. Perbedaan ini terjadi
karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat
penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu
atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu,
komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang
bersangkutan (Irfan, 2013).

Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal
berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi,
sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali
pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba
akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal (positif dan
negatif) atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang
dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal (rekonsiliasi) untuk mendapatkan
penghasilan kena pajak (PKP), karena tidak semua ketentuan dalam SAK
digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan,
dengan kata lain banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK
(Djamaluddin, 2008 : 56), dalam SAK semua pengeluaran atau biaya boleh
dikapitalisasi untuk dibebankan, asal mempunyai kecukupan bukti (valid)
sedangkan menurut UU perpajakan yang diperbolehkan sebagai
pengeluaran/biaya (deductible expenses) adalah biaya yang mempunyai hubungan
langsung atau dengan istilah 3 M yaitu memperoleh, menagih dan memelihara
pendapatan/penghasilan.Terjadinya book tax differences ini menimbulkan
terjadinya peluang manajemen laba dan kualitas laba perusahaan. Perbedaan
antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) dapat memberikan
informasi mengenai kualitas laba (Tang, 2006).
Hanlon (2010) menyebutkan tema book tax differences
sebagai topik penelitian yang penting dan menjanjikan di bidang perpajakan
dalam literatur internasional, alasannya adalah perbedaan antara laba
akuntansi dan laba fiskal merupakan indikator yang relevan dari kualitas laba.
Book-tax difference ini dikelompokkan atas perbedaan secara temporer dan
permanen. Book-tax difference dengan perbedaan temporer atau beda waktu
adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut
akuntansi dengan ketentun perpajakan misalnya penyusutan atas harta. Sementara
book-tax difference dengan perbedaan permanen atau beda tetap adalah
pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya
permanen. Ini berarti pula bahwa suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui
untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, misalnya
pemberian natura, biaya jamuan tamu, serta sumbangan (Prabowo, 2004: 300
dalam Lestari, dewi dkk 2015).

Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (Taxable Profit) Atau Rugi Pajak (Tax
Loss)adalah laba akuntansi atau laba komersial setelah dikurangi/ditambah
dengan koreksi fiskal. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421)
“Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara
komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.”
Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus
mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena
tidak semua ketentuan dalam dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam
peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan
Standar Akuntansi Keuangan.
Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara
ketentuan akuntansi dan pajak yaitu :
1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, dalam
pendekatan ini laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar
perpajakan. Dengan demikian dalam melakukan pembukuan perusahaan
menyusun laporan harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut
praktek pembukuan.
2. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan
standar indepensi dari prinsip akuntansi, dalam pendekatan ini perusahaan
bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan
metode akuntansi.
3. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi,
pendekatan ini laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Tetapi
preferensi di berikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan
sejalan dengan standar akuntansi.

Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi daripada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Anis Chariri dan Imam, 2007). Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan para akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan.

Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future
earnings. Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang
mempunyai kualitas tinggi, sebaliknya jika laba unusual dinyatakan sebagai laba
yang mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Penman (2003)
membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings
persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings.
Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator
laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara
berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Sedangkan
unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang dihasilkan secara
temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-repeating),
sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang.
Besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak dianggap sebagai
sinyal kualitas laba. Semakin besar perbedaan yang terjadi, semakin rendah
kualitas laba yang artinya akan semakin rendah persistensinya. Terkait dengan hal
ini, Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki
perbedaan temporer kena pajak besar cenderung memiliki pre-tax income yang
tidak persisten. Ia juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut
memiliki komponen akrual yang menyebabkan pre-tax income menjadi kurang
persisten di masa mendatang. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai
proxy dari persistensi laba adalah laba akuntansi sebelum pajak (PTBI). Laba
akuntansi sebelum pajak (PTBI) adalah laba atau rugi bersih yang diperoleh
perusahaan sebelum dikurangi dengan beban pajak. Persistensi laba dapat diukur
dengan menggunakan koefisien regresi antara laba akuntansi sebelum pajak satu
periode masa depan dengan laba akuntansi sebelum pajak periode sekarang
(Wijayanti:2006).

Kualitas laba (atau tepatnya, kualitas akuntansi) memiliki arti yang berbeda untuk
berbagai pihak. Banyak pihak yang mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh
mana perusahaan mengaplikasi konservatisme-perusahaan dengan kualitas laba
tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba (price-earning ratio) yang
lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba lebih rendah. Menurut
Schipper dan Vincent (2003) kualitas laba adalah jumlah laba yang dapat
dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada
awal dan akhir periode tetap sama. Kualitas laba semakin tinggi kalau mendekati
perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah
karena dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan sebenarnnya sehingga
informasi yang di dapat dari laporan laba menjadi bias dampaknya menyesatkan
kreditur dan investor dalam mengambil keputusan.
Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktifitas operasi usaha dalam
periode tertentu yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya
operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang sahamnya
(Subramanyam dan J.Wild, 2010;109). Laba mejadi pusat perhatian bagi para
pengguna laporan keuangan khususnya pemegang saham. Maka, diharapkan
untuk setiap pelaporan informasi laporan keuangan yang dilaporkan adalah laba
yang berkualitas yakni laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak
mengandung gangguan persepsian (perceived noise) dan mencerminkan kinerja
perusahaan yang sesungguhnya, apabila semakin besar gangguan persepsian yang
terkandung dalam laba akuntansi maka semakin rendah kualitas laba akuntansi
(chandarin dalam Djamaluddin, 2008;58).

Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai
kepentingan yang berbeda. Model keagenan tersebut dirancang sebuah sistem
dimana melibatkan kedua belah pihak dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang
memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik
keagenan. Oleh karena itu, diperlukan kontrak kerja yang baik dan jelas antara
pemilik (principal) dan manajemen (agent), sehingga kesepakatan tersebut
diharapkan dapat memaksimumkan utilitas principal, dan dapat memuaskan serta
menjamin agen untuk menerima reward. Utilitas dan reward tersebut didapat dari
hasil aktivitas pengelolaan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan
(Lambert, 2001 dalam Sanjaya, 2008).
Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences)
dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (management
discretion) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang
diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal (Wijayanti, 2006). Dengan demikian
laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang
dihasilkan oleh perusahaan. Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil
rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba
yang rendah dan kurang persisten (Hanlon, 2005).
Hubungan keagenan antara principal (pemilik/pemegang saham) dengan
agen (manajemen) dapat memunculkan konflik, mengingat keduanya berupaya
memaksimumkan utilitas masing-masing.Struktur modal perusahan disusun
sedemikian rupa untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut (Dewata, dkk
2015)

Tax avoidance adalah suatu kegiatan perencanaan transaksi yang ditujukan
untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada
pada peraturan perpajakan dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.
Tax avoidance adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan
ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban
pajak (Lim, 2011). Tax avoidance adalah perencanaan pajak yang dilakukan
secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan
pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang
berlaku (Halim, 2014). Merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2008). Ronan Palan (2008)
menyebutkan bahwa suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance jika
terdapat salah satu tindakan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi
hukum pajak.
2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di
declare bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Suatu negara merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang penuh
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kewenangan suatu
negara adalah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perpajakan yaitu
mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduknya maupun
penduduk dari negara lain baik yang berasal dari wilayah jurisdiksinya ataupun
dari luar wilayahnya. Sejauhmana hak pemajakan yang dimiliki suatu negara
diatur dalam ketentuan perundang-undangna dari negara itu (Hutagaol, 2000)
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Tjahjo, 2000).
Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan kelebihannya digunakan sebagai public saving, yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public interest. Dari pengertian mengenai pajak diatas
dapat ditarik beberapa kesamaan yang menyimpulkan bahwa:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
bersifat dapat dipaksakan
2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat dan daerah
4. Pajak diperuntukan untuk kegiatan pemerintah, apabila terjadi surplus maka
akan digunakan untuk public investment.

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola
perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih
(prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa
pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang
pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976:
309). Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri,
agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya tertarik dengan
kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu
hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik,
maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada
pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di
perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005: 269-270).
Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat
dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik
keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan
pengandalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check
and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh
manajemen (Haruman, 2008)
Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri,
sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka
lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan
yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya
mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan
oleh agen pada akhir periode. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak
menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk
menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan
yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan
untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai
sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan
penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak
pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan asumsi pemilik
saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan
penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan
bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.

Agar pelaporan keuangan dapat berguna dan benar-benar efektif bagi
pemakai untuk pengambilan keputusan, maka seluruh informasi yang relevan
harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak bias dan tepat waktu.
Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yaitu Full Disclosure Priciple.
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain (PSAK 46, 2002, p.20):
a. Unsur-unsur utama beban ( penghasilan ) pajak.
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi yang langsung
dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui
pada periode berjalan.
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba
akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini :
i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba
akuntansi dan tarif pajak yang berlaku.
ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate)
dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan
tarif pajak yang berlaku.
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan
dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut,
yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca
untuk setiap periode penyajian.
ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba
rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva
atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
i) Keuntungan dan kerugian atas penghentian operasi.
ii) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk
periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya
yang disajikan pada laporan keuangan.

Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang
perlu diketahui, yaitu:
a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak
Menurut (PSAK 46, 2002, p.13-14), “aktiva pajak dan kewajiban pajak
harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca”.
Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan
kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban
lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva
(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban)
lancar.
b. Saling Menghapuskan (offset)
PSAK 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan
boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak tangguhan
dalam penyajian di neraca. Apabila aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
terkait dengan pengenaan pajak penghasilan oleh otoritas pajak yang sama
terhadap entitas pajak yang sama serta terdapat “legal right of set-off”, maka
berdasarkan IAS 12 aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dioffset dan
disajikan neto.

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan rugi
laba. Dalam pengukuran aktiva dan kewajiban pajak, terdapat 2 hal yang perlu
diketahui, yaitu :
1. Aktiva (Kewajiban) Pajak Kini
Aktiva (Kewajiban) pajak kini untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang, yang dihitung dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku
pada tanggal neraca.
2. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif
yang pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban
dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif
berlaku pada tanggal neraca.
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi
pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang
diharapkan pada tanggal neraca. Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan tidak
boleh didiskonto. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali
pada tanggal neraca. Nilai tersebut harus diturunkan apabila laba fiskal tidak
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.

Perbedaan temporer akan memiliki konsekuensi pajak di masa mendatang
berupa pembayaran pajak maupun penghasilan pajak. Konsekuensi pajak di masa
mendatang ini menurut PSAK No. 46 wajib diakui di masa terjadinya beda
temporer tersebut dalam bentuk pengakuan atas aktiva pajak tangguhan (deferred
tax assets) atau kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities). PSAK No.
46 menggunakan pendekatan neraca (asset-liability method), yaitu:
a. Pendekatan Aktiva
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial)
lebih besar dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan
temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak
penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang
tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) pada
tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
b. Pendekatan Kewajiban
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku
komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada
kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun
mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax
liabilities) pada tahun berjalan.

(Standar Akuntansi Keuangan No. 46, 2004, p.3) memberikan definisi
pajak kini (Current tax) sebagai “jumlah pajak terutang ( payable) atas
penghasilan kena pajak pada satu periode”. Jika jumlah pajak terutang untuk
periode ini masih belum dibayar, maka jumlah pajak terutang tersebut harus
dimasukkan dalam kategori kewajiban lancar, yaitu kewajiban pajak kini (current
tax liabilities). Sebaliknya bila jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya akan
diakui sebagai aktiva, yaitu aktiva pajak kini (current tax asset).

Definisi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut (PSAK 46, 2002, p.3)
adalah sebagai berikut: “Dalam Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban
adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak
dalam perhituangan laba fiskal.”
Definisi mengenai DPP aktiva dan DPP kewajiban diungkapkan lebih
lanjut oleh (PSAK 46, 2002, p.4), yaitu : “DPP aktiva adalah jumlah yang dapat
dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan)
kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat
aktiva tersebut”. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan
dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap
jumlah yang dapat dikurangi pada masa mendatang” Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) ini juga dikenal sebagai nilai buku fiskal (tax base), yaitu nilai buku yang
diakui oleh peraturan perpajakan untuk aktiva dan kewajiban. Nilai buku tersebut
akan digunakan sebagai dasar pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT).
Perbedaan temporer muncul, bila nilai buku menurut akuntansi
(accounting base) berbeda dengan nilai buku fiskal (tax base) atas nilai aktiva dan
kewajiban karena perbedaan periode pengakuan, maupun membalik (reverse) di
masa mendatang. Dengan berlakunya PSAK 46, jumlah beban pajak (tax expense)
atau provision for income taxes yang harus diakui terdiri dari pajak kini (current
tax) dan pajak tangguhan (deffered tax).

Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah
konsep tentang “temporary differences” (perbedaan temporer). Menurut PSAK
46 (2002:3), definisi perbedaan temporer adalah: “Perbedaan temporer (temporary
differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan
Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa:
a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable
amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai
tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi (settled).
b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary
differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah
yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan
(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban
pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat
kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak
tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam
bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.
Adapun contoh-contoh hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya beda
temporer adalah
1. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang akan dikenakan pajak dalam
periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi atau
seringkali disebut sebagai perbedaan temporer kena pajak.
Contoh, piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran yang diakui
sebagai elemen laba-rugi akuntansi dalam periode terjadinya transaksi
penjualan, dan dalam periode terjadinya penerimaan kas sebagai elemen
penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
2. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan setiap biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk perhitungan laba-rugi fiskal dalam periode sebelum
pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi.
Misalnya, suatu aktiva tetap disusutkan lebih cepat untuk perhitungan labarugi fiskal atau penghasilan kena pajak daripada prnyusutannya untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi.
3. Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak
Tangguhan). Misalnya, kewajiban atau utang garansi yang diakui sebagai
elemen biaya dalam periode terjadinya transaksi penjualan barang untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi, tetapi diakui sebagai biaya fiskal ( elemen
laba-rugi fiskal) dalam periode terjadinya transaksi pembayaran atau
pengeluaran kas untuk biaya garansi periode mendatang.
4. Semua perbedaan temporer kena pajak harus diakui sebagai kewajiban pajak
tangguhan, kecuali untuk perbedaan yang timbul dari:
a. goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan atau
diperlakukan sebagai biaya untuk tujuan fiskal.
b. pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi:
– yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha
– tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.
5. Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi harus diakui sebagai aktiva
pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode
mendatang memadai untuk dikompensasi.
6. Perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak tangguhan) timbul dalam
suatu transaksi penggabungan usaha yang secara substansi merupakan
akuisisi, apabila sebagian biaya pemerolehan akuisisi dialokasi kepada aktiva
dan kewajiban teridentifikasi berdasar nilai wajar yang berakibat nilai tercatat
aktiva atau kewajiban menjadi lebih besar dari DPP-nya. Kewajiban pajak
tangguhan demikian mempengaruhi nilai tercatat aktiva berupa goodwill.
Kewajiban pajak tangguhan atas aktiva berupa goodwill tidak boleh diakui.

PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah
bagaimana mempertanggungjawabkan konsekunsi pajak pada periode berjalan
dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau
pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan;
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang
diakui pada laporan keuangan perusahaan.
Pengakuan aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat,
berarti bahwa perusahaan pelaporan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva
tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar
kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan
mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau
atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva
atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekunsi pajak, maka pernyataan
ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau
aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
(PSAK No. 46, 2002) memperlakukan perusahaan untuk konsekuensi
pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan
memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi
dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh
pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.
Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan
kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Demikian pula, pengakuan aktiva dan pajak tangguhan pada suatu
penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill negatif yang
timbul dari penggabungan usaha tersebut. Pernyataan ini juga mengatur
pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat
dikompensasi ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan
keuangan, dan pengungkapan infomasi yang berhubungan dengan pajak
penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat
dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi)
dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun
berdasarkan prinsip fiskal).
Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak
(PKP), koreksi fiskal ada dua macam yaitu:
a. Koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
dengan prinsip UU PPh, akbatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
membesar.
b. Koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
prinsip UU PPh, akibatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil.

Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan yang timbul akibat
pos-pos pendapatan dan beban diakui untuk tujuan akuntansi dalam periode
sebelum pos-pos tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba kena pajak
(perbedaan periode pengakuan).
Perbedaan temporer merupakan perbedaan saat pengakuan beban dan
penghasilan antara perlakuan akuntansi dan fiskal. Dengan lampaunya waktu
maka perbedaan periode pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil
(counter balanced) dengan sendirinya.
Perbedaan temporer ini lebih melihat pada akun-akun yang ada pada
neraca, sedangkan perbedaan waktu lebih melihat pada unsur pendapatan dan
beban pada laba rugi. Ini terlihat pada definisi perbedaan temporer menurut
(PSAK No. 46, 2004, p.3),”perbedaan temporer (temporary differences) adalah
perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan
pajaknya”.

Menyangkut PPh final, (PSAK 46, 2002, p.13-14) menyatakan bahwa
“apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final
berbeda dengan nilai yang dijadikan dasar pengenaan pajak, maka perbedaan
tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan”. Atas
penghasilan yang dikenai PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan
jumlah pendapatan yang diakui akuntansi pada periode berjalan.

Beda permanen atau beda tetap merupakan perbedaan laba kena pajak atau
laba akuntansi sebelum pajak, yang timbul akibat transaksi yang menurut UndangUndang dan peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan di offset oleh
perbedaan yang berkaitan dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada
periode lain.
Perbedaan tetap ini dapat timbul bila pengakuan beban dan penghasilan
yang secara komersial merupakan beban dan penghasilan tetapi untuk tujuan
perpajakan secara tetap bukan merupakan beban dan penghasilan.
Dalam kaitannya dengan akuntansi, perbedaan tetap hanya berkaitan
dengan penghitungan total pajak penghasilan yang harus dibayar untuk satu
periode normal tertentu (satu tahun buku), sehingga tidak menimbulkan masalah
dalam alokasi pajak penghasilan untuk periode berikutnya

Menurut (PSAK No. 46, 2004, p.2) “Pajak penghasilan adalah pajak yang
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas
penghasilan kena pajak perusahaan”. Penghasilan kena pajak menurut (PSAK No.
46, 2004, p.2) adalah “Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau
rugi pajak (taxable loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak
penghasilan”. Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar penghitungan
pajak penghasilan atau biasa disebut laba fiskal atau rugi pajak

Secara Akuntansi, pengeluaran (expenditure) berarti suatu pengurangan
aktiva atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Dalam akuntansi komersial pada umumnya semua biaya termasuk
kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net
income). Berdasarkan konsep penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian
dapat dibedakan menjadi (Gunadi, 2002, p. 83) :
a. Konsep penghasilan inklusif (all inclusive concept of income)
Dalam konsep ini semuanya dapat dikurangkan dalam penghitungan
penghasilan neto.
b. Konsep penghasilan operasi sekarang (current operating concept of income)
Dalam konsep ini keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya
diperhitungkan kepada saldo laba ditahan, tidak mengurangi penghasilan
dalam tahun berjalan.
Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakan tidak semua
biaya dapat dikurangkan sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara laba
akuntansi dan pajak. Undang-Undang menentukan biaya yang boleh dan tidak
boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan
pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk
biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih

Konsep penghasilan pada akuntansi komersial dapat berbeda dengan
konsep penghasilan secara fiskal sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan
antara laba akuntansi dan pajak. Secara Akuntansi, yang dimaksud dengan
penghasilan (income) yaitu: “suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.” (Gunadi, 2002, p.44)
Sedangkan yang dimaksud dengan penghasilan sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari
sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan
ukuran terbaik kemampuan membayar. Dilihat dari mengalirnya (inflow)
tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat
dikelompokkan menjadi (Gunadi, 2002, p.46) :
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan bebas
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal
d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.
Pada intinya, penghasilan menurut akuntansi komersial maupun
perpajakan adalah sama. Yang membedakan yaitu ada beberapa penghasilan yang
menurut perpajakan diperlakukan khusus karena telah dikenakan pajak
penghasilan final dan juga ada penghasilan-penghasilan tertentu yang menurut
perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Contoh penghasilan yang
diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui oleh pajak
yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti pendapatan bunga
deposito, pendapatan sewa bangunan

Perhitungan laba akuntansi didasarkan pada prinsip akuntansi yang
berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
International Accounting Standard (IAS) sedangkan laba kena pajak yang
menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Perpajakan).
Laba akuntansi maupun pajak didapat dari seluruh total penghasilan
dikurangkan dengan seluruh total pengeluaran, maka baru didapatkan laba.
Sehingga dijelaskan lebih lanjut mengenai penghasilan maupun pengeluaran
menurut akuntansi maupun menurut perpajakan. Secara akuntansi, penghasilan
(income) didefinisikan dalam (SAK, 2002, p.18) sebagai “kenaikan manfaat
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Penghasilan
tersebut meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).
Pendapatan merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva,
pelunasan hutang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau
pembuatan barang/jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama
perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan dalam aktiva yang berasal
dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi selama suatu periode.
Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak.
Dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Retroaktif merupakan penyesuaian dari laporan keuangan yang dibuat dari
memperbaharui laporan-laporan dari tahun-tahun sebelumnya dengan prinsip yang
baru diadopsi dan kemudian disajikan kembali. Setiap bagian dari efek kumulatif
bermanfaat untuk tahun-tahun yang telah dikeluarkan laporan keuangannya dan
diperlakukan sebagai penyesuaian dari retained earnings awal dari awal tahun
yang diberlakukan.
Lima keadaan yang merupakan syarat memperbaharui kembali periodeperiode laporan keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya (Kieso &
Weygandt, 2001, p.1260), yaitu:
a. A change from the LIFO inventory valuation method to another method.
b. A change in the method of accounting for long-term construction-type
contracts.
c. A change to or from the full-cost method of accounting in the extractive
industries.
d. Issuance of financial statements by a company for the first time to obtain
additional equity capital, to effect a business combination, or to register
securities.
e. A professional pronouncement recommends that a change in accounting
principle be treated retroactively.

Menurut (SAK, 2004, p.2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai
berikut: “Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.
Kieso dan Weygandt menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan
alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang
dinyatakan dalam satuan mata uang. Pelaporan keuangan tidak hanya mencakup
laporan keuangan saja tetapi juga memuat informasi keuangan lain.
Pengungkapan informasi pada pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan
pemakai informasi harus diungkapkan secara penuh (full disclosure principle).

Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat
tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga
diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha
tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Menurut Sondang & Othenk (2014), efektifitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti
semakin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Abdurrahmat (2008),
Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
pekerjaan tepat pada waktunya.
Menurut Effendi (1989), Ekektifitas adalah Komunikasi yang prosesnya
mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. bahwa indikator efektifitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Susanto (1975) Efektifitas merupakan
daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan pesan untuk
mempengaruhi. efektifitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
Efektifitas menurut Kurniawan (2005), adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya
yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan
menurut Hidayat (1986), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
Ukuran Efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai.
Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat
dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran
yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat
tingkat efektifitas. Ukuran efektifitas bermacam-macam, antara lain:
Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey
dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektifitas sebagai berikut :
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk
fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari
perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha
dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif
(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada
mutu).
3. Produk kreatif, Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja,
yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan
intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari
perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh,
Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang
tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Menurut Soemitro (2005), merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak
memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2)
Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestrasi
dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara, Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Fungsi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), Fungsi pajak ada dua, Yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Sedangkan Menurut
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan
daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pendapatan asli daerah yaitu sumber
keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009).
Dari pendapat pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah hak hak pendapatan daerah yang di gali dari pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain
pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2009: 52), sumber
pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu :
1. Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan Undang Undang yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1 pajak provinsi
dan pajak daerah tingkat 2 pajak kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi
daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana halnya pajak daerah. Subjek retribusi daerah
digolongkan menjadi 3 yaitu, retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan
kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, dimana laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/badan usaha milik daerah (BUMD). b) Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik negara (BUMN). c) Bagian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.
4. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lain lain PAD yang sah
merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis jenis lain lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga. d) Penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah. e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan/atau jasa oleh daerah. f)
Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h) Pendapatan
denda pajak. i) Pendapatan denda retribusi. j) Pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan. k) Pendapatan dari pengembalian. l) Fasilitas social dan fasilitas umum.
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n) Pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah
juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan
namos. Autos berarti sendiri dan namos berati aturan atau undang-undang. Sedangkan
daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat yang
berlandaskan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur,
mengelola dan mengurus pemerintahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I ayat 1 “Daerah Otonom, yang selanjutnya
disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Hal-hal Yang Melatar Belakangi Timbulnya Otonomi Daerah Menurut
Puspitasari (2014), hal-hal yang melatar belakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:
1. Ketidak puasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat karena sering
menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perah” pemerintah pusat.
Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk
menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pemerintah pusat, dan disisi lain
hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
2. Daerah ingin mengeksplorasi, memanfaatkan serta membudidayakan kekayaan
alamnya secara efektif efisien dan optimal. Tradisi sentralistik kekuasaan
melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga
pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di berbagai daerah, terutama yang
jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak
menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh
pemerintah pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia,
rakyatnya tidak bisa berbuat apa apa ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon
Mobile. Rakyat Papua merana ditengah melimpahnya emas yang digali Freeport
dan hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada
daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat atau menerapkan kebijakan yang
tidak sesuai dengan kemampuan daerah sehingga mematikan kreatifitas daerah
dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga
daerah ketergantungan dan proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan
kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap tiap daerah.
Tujuan Otonomi Daerah Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua
kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi
daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan
stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan
dari sisi kepentingan pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Menurut Smith 1986 dan
Abdul Halim 2004 (Dalam Helti, 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu : 1)
Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui
otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2) Untuk
menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan menciptakan
kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3) Untuk
menciptakan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan
mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo
(2002), terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber
daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiscal (fiscal
policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan
perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010).
Tujuan kebijakan fiskal Menurut John F. Due (1968), yaitu : 1) Untuk
meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki
keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
atau mengusahakan kesempatan kerja, dan. 3) menjaga kesetabilan harga-harga secara
umum, khususnya mengatasi inflasi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan
peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rahayu, 2010).
Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya
untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja
bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila
pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap
kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak social seperti tindakan kejahatan dan
bahkan kerusuhan sosial (Rahayu, 2010).
Menurut Rahayu (2010), pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua
yaitu: Pertama kebijakan fiskal ekspansif (exspansionary fiscal policy), yaitu kebijakan
ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak net, Kebijakan ini untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiscal ekspansif dilakukan pada saat
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua
kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli
masyarakat dan mengatasi inflasi.
Secara teoretis dikenal empat jenis kebijakan fiskal (Rahayu, 2010) yaitu: 1)
pembiayaan fungsional (the functional finance) berdasarkan konsef pembiayaan
fungsional ini pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. 2)
pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach) pengeluaran
pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan
ekonomi. 3) stabilitas anggaran (the stabilizing budget) stabilitas anggaran disebut
stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam
politik fiscal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran secara otomatis terjadi dengan
sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada
ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. 4)
pendekatan anggaran belanja berimbang (balance budget approach) menekankan
kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Peran kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi
yang menyatakan bahwa dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib
pajak, akan meningkatkan pendapatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah
menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan masyarakat karena meningkatnya produksi rasional yang didorong oleh
pemerintah (Sudirman, 2011). Dimana saat pemerintah merubah tarif pajak akan
mempengaruhi pendapatan wajib pajak kemudian mempengaruhi konsumsi para wajib
pajak dan akan mempengaruhi pendapatan nasional.
Kebijakan Fiskal Mempengaruhi Permintaan Agregat Perubahan-perubahan
dalam pembelanjaan negara ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat
pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi
keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya ketika mengubah belanja
barang dan jasanya sendiri pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara
langsung (Mankiw, 2014). Dimana dicontohkan dapartemen pertahanan melakukan
pemesanan senilai US$ 20 miliar kepada Buildit, perusahaan konstruksi lokal untuk
membangun markas tentara baru. Pesanan ini meningkatkan permintaan output yang
diproduksi oleh Buildit yang menyebabkan perusahaan itu memperkerjakan lebih
banyak pegawai dan meningkatkan produksi. Karena Buildit adalah bagian dari
perekonomian, kenaikan permintaan konstruksi berarti kenaikan jumlah total
permintaan barang dan jasa pada setiap harga. Akibatnya kurva permintaan agregat
bergerak kekanan (Mankiw, 2014). Efek penggandaan (multi plier effect) pergeseran
tambahan pada permintaan agregat yang muncul ketika kebijakan fiscal ekspansif
meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. : dampak
langsung dari kenaikan permintaan pemerintah adalah bertambahnya pekerjaan dan
keuntungan building. Kemudian ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan
pemilik perusahaan melihat keuntungan lebih tinggi, mereka merespon kenaikan
pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri (Mankiw,
2014).
Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB rill dan
mengurangi pengangguran saat resesi, kebijakan fiskal yang kontraksi dapat digunakan
juga jika perekonomian sedang panas (overheating) untuk mengurangi PDB rill dan
menjaga atau memantau inflasi (Karim, 2010). Menurut Karim (2010), penggunaan
kebijakan fiscal dibatasi oleh lambannya proses legeslatif yang berarti adalah sulit
untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara cepat, perekonomian mungkin dapat
diuntungkan dengan rangsangan fiskal saat ini tetapi akan memakan waktu lama bagi
anggota DPR untuk beraksi. Pada saat tindakan itu diambil, perekonomian mungkin
membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya.
Kompetisi Fiskal (Fiscal Competition) Pemerintah daerah dalam mengelola
kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan
anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar
daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya
menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa
terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah
lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993).
Fiscal competition didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan
dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan di masing-masing daerah
pemerintahan. Fiscal competition ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut
aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010).
Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk
meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks
kebijakan fiskal (fiscal competition) antar daerah. Akibat dari persaingan kebijakan
fiskal (fiscal competition) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor
produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/
modal, dari daerah satu ke daerah lain. sehingga memungkinkan terjadinya interaksi
kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi
seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan.
Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari
kebijakan pemerintah (Alves, 2005).
Kebijakan pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi,
memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula
sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong
faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan
di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal,
masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui
pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan
anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi
masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan
meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky,
2005). Menurut Breton (1996), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat
pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun
antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap
pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/ kebijakan diantara
keterbatasan (constraint).
Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa
tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang) Expenditure
competition adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak
faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian
semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan
meningkat seiring dengan hal tersebut.
Dalam model tax competition masing-masing daerah akan saling bersaing
dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination masing-masing
daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk
menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan. Menurut
Justmant (2001), kompetisi fiskal bidang perpajakan (tax competition) dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive competition). Destructive competition
terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga game
dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari
persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan
yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan
kebutuhan suatu daerah.

Aliran kas dari kegiatan operasi merupakan aliran kas yang berasal dari
kegiatan utama perusahaan atau penghasil utama pendapatan perusahaan. Biasanya,
aliran kas dari kegiatan operasi perusahaan adalah transaksi dan atau peristiwa yang
sangat mempengaruhi penetapan dari pada laba atau rugi bersih menurut PSAK No.
2 (IAI, 2018).

Permanent Differences terjadi karena perbedaan permanen dalam hal
pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu
beberapa penghasilan dan biaya yang diakui akuntansi namun tidak diakui menurut
pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Perbedaan permanen mengakibatkan laba
menurut akuntansi (pre tax income) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak
menurut fiskal (taxable income). Perbedaan permanen biasanya timbul karena
paraturan perpajakan, yaitu adanya pos pos yang tidak diakui pada saat perhitungan
penghasilan pajak dengan cara rekonsiliasi/koreksi fiskal.

Temporary Differences terjadi karena perbedaan waktu pengakuan
pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak. Artinya ialah
pendapatan dan biaya dalam periode tertentu diakui menurut akuntansi tetapi belum
diakui menurut pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Namun perbedaan ini hanya
bersifat sementara, karena pada periode selanjutnya akan tertutup. Seperti yang
sudah dibahas sebelumnya bahwa, perbedaan temporer timbul karena perbedaan
metode yang dipakai dalam menghitung, penyusutan aktiva, amortisasi, penilaian
persediaan dan penghapusan piutang menurut akuntansi dan menurut fiskal. Salah
satu yang dapat kita tahu akibat perbedaan temporer adalah aktiva pajak tangguhan,
karena aktiva pajak tangguhan akan direalisasikan pada periode akuntansi
mendatang.

Persistensi laba merupakan tolak ukur yang dapat menjelaskan apakah
perusahaan mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan laba yang
diperoleh pada periode berjalan sampai ke periode mendatang, karena persistensi
laba merupakan salah satu unnsur relevansi yaitu memiliki nilai prediksi (Asma,
2013; Fanani, 2010; Persada & Martani, 2010).Walaupun persistensi laba bukan
merupakan Persistensi laba adalah informasi laba yang sangat diperhatikan oleh
pengguna laporan keuangan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang
relevan dan realibel, maksudnya adalah informasi dalam laporan keuangan
menunjukkan bahwa laba dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.
Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada
pandangan bahwa laba yang lebih sustanaible adalah laba yang memiliki kualitas
lebih baik (Nurochman dan Solikhah, 2015). Menurut Scott yang dialihbahasakan
oleh Lontoh dan Lindrawati (2006:353) menyatakan persistensi laba adalah revisi
laba yang diharapkan dimasa mendatang (expected future earnings) yang
diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat
dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham.
Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba.

Aktivitas operasi adalah berasal dari kegiatan utama perusahaan atau
penghasil utama pendapatan perusahaan. Aliran kas operasi merupakan indikator
yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang
cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas,
membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber
perndapatan dari luar serta berguna dalam memprediksi arus kas masa depan. Kas
yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan dianggap sebagai ukuran terbaik
atas kemampuan perusahaan menghasilkan uang dalam rangka terus going concern
(Kieso, 2008: 305).
Menuru PSAK No. 2 tahun 2009 arus kas yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan kas yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai hasil dari operasi bisnis
normal perusahaan tersebut. Ini dianggap sebagai ukuran yang lebih baik mengenai
keuntungan perusahaan daripada laba (earning), karena bisa saja perusahaan
menampilkan laba bersih positif (pada laporan laba rugi), tapi tidak dapat
membayar utangnya. Arus kas ini digunakan untuk membayar tagihan juga untuk
mengecek kualitas laba perusahaan. Jika laporan sebuah perusahaan mencatat laba
tetapi dengan kas yang negatif, perhitungannya mungkin menggunakan teknik
akuntansi agresif (IAI, 2009).

PSAK nomor 2 tahun 2009 mengharuskan perusahaan untuk mengunkapkan
komponen kas dan setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut
Aliran kas
Tujuan Manfaat
1. Menyediakan informasi yang relevan
mengenai penerimaan dan pembayaran
(pengeluaran) terhadap kas yang
dilakukan perusahaan dalam satu periode.
1 Memberikan informasi khususnya kepada pengguna
laporan tentang penerimaan dan pengeluaraan
perusahaan dalam periode akuntansi.
2 Sebagai alat yang digunakan para investor dan/atau
kreditur untuk menilai perusahaan mampu untuk
menerima pendanaan dari investor maupun kreditur.

3 Membantu pemakai laporan supaya tahu penyebab
perbedaan laba bersih atau laba akuntansi dengan
laba tunainya.
4 Membantu para pemakai laporan keuangan untuk
menentukan efek dari transaksi-transaksi cash dan
non ca sh investing serta pendanaannya terhadap
posisi keuangan perusahaan.

Manfaat Aliran Kas 1
dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek
dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa harus
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas merupakan arus
masuk atau arus keluar kas atau setara kas. PSAK No. 2 tahun 2009 menjelaskan
bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (PSAK No.
revisi 2009, paragraph 10). Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi
yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas
tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.
Aktivitas dalam laporan arus kas menurut Kieso,dkk (2008: 213) sebagai berikut:
a. Aktivitas operasi ( operating activities) meliputi arus kas transaksi yang
digunakan untuk menemukan laba bersih.
b. Aktivitas Investasi (investing activities) meliputi pemberian dan penagihan
pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun
ekuitas) serta properti, pabrik dan peralatan.
c. Aktivitas pembiayaan (financing activities) melibatkan pos-pos kewajiban
dab ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi: perolehan sumber daya dari
pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengendalian atas dan
dari investasinya, dan peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.

Menurut (IAI, 2009) PSAK No.2 aliran kas adalah aliran kas masuk dan
aliran kas keluar atau setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid,
berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pentingnya informasi
mengenai laporan arus kas adalah sebagai indikator dari waktu, jumlah, dan
kepastian arus kas masa depan. Dan, Informasi arus kas historis juga berguna untuk
meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang sudah dibuat
sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas
bersih serta dampak perubahan harga.

Perbedaan Permanen yang terjadi karena perbedaan peraturan yang
berhubungan dengan penghasilan dan biaya menurut ketentuan perundang
undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (Agoes dan Trisnawati,
2010: 238). Misalnya bunga obligasi dan bunga deposito diakui sebagai pendapatan
perusahaan menurut standar akuntansi namun tidak diakui di fiskal (ketentuan
perpajakan). Menurut Persada (2010) perbedaan permanen sebagai indikator book
tax differences didapat dari laporan keuangan pada bagian rekonsiliasi fiskal dan
dibagi dengan total aktiva.
Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan
perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut
standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari (Gunadi, 2009:
311). Perbedaan positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh
ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan negatif terjadi karena
adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui ketentuan fiskal
berbeda dengan standar akuntansi (Gunadi, 2009: 311).
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan bahwa ada penghasilan bukan objek pajak, sedangkan
penghasilan yang bukan objek pajak tadi, diakui oleh komersial sebagai
penghasilan. Dan sama hal nya dengan biaya, dalam ketentuan perpajakan ada biaya
yang tidak dapat sebagai pengurang, sedangkan menurut komersial biaya yang
tidak diakui di perpajakan, diakui sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang.
Perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya adalah sebagai berikut;
a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Waluyo, 2012: 284-287)
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang
dibentuk secara sah;
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib
pajak atau pemerintah
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi beasiswa
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan
kongsi.
b). Perbedaan yang terdapat dalam pasal ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun
2008 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Perlakuan sama juga dengan
penghasilan yang bukan objek pajak, Jika terdapat pengeluaran diakui
sebagai biaya di laporan keuangan komersial namun tidak diakui di
perpajakan maka harus koreksi positif untuk memperoleh laba fiskal
(Waluyo, 2012: 284-287). Berikut pengeluaran yang tidak dapat dibebankan
sebagai biaya menurut perpajakan yaitu;
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan
atau amortisasi.
c). Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa
tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (2) UU PPh (Resmi, 2017:395)

Perbedaan waktu/temporer (temporary differences) adalah perbedaan yang
disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban
tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Ferreira, Felipe
Ramos; Martinez; Passamani, 2013; R.Wibowo & Imanda, 2019; D. P. Sari &
Purwaningsih, 2017).
Perbedaan waktu, yang bersifat sementara terjadi karena adanya
ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak dan
masyarakat profesi akuntan (Gunadi, 2009: 311). Perbedaan temporer dapat dibagi
menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu
positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari
pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi
jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban
akuntansi komersial atau akuntansi komersial mengakui penghasilan lebih lambat
dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Gunadi, 2009: 311).
Contohnya adalah masa manfaat aktiva, dimana masa manfaat aktiva
menurut pajak lebih singkat dibandingkan menurut akuntansi komersial yang
tercantum pada Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan dengan metode penyusutan dan amortisasi yang
diperkenankan sebagai perhitungan pajak terutang (Waluyo, 2012: 271). Lebih
lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskkan sebagai berikut;
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Secara substansial penyusutan menurut kepentingan perpajakan berbeda
dengan kepentingan komersial (akuntansi). Metode penyusutan akuntansi,
menyusutkan masa manfaat suatu aset artinya menghitung pengeluaran yang sudah
dipakai dari aset tersebut bersamaan dengan menilai ulang manfaat ekonomi atau
menghitung nilai ekonomi (nilai buku) dari aset pada tahun berjalan. Sebaliknya,
penyusutan menurut fiskal hanya menghitung periode penyusutan atau masa
manfaat yang sudah digunakan, hal ini semata mata untuk kepentingan perpajakan
yang didasarkan pada ketentuan perundang undangan perpajakan dan sama sekali
tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan
Pada saat menghitung penyusutan aset, maka kita perlu memperhatikan
dasar yang penyusutan yang kita gunakan. Apabila dasar penyusutan yang kita
gunakan antara akuntansi komersial dengan perpajakan sama (dengan asumsi
menggunakan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat yang sama), maka
seharusnya besar beban penyusutan yang dihasilkan juga akan sama untuk setiap
periodenya sepanjang masa manfaat dari harta berwujud bersangkutan (Hery,
2014).
Dengan adanya pengelompokkan harta berwujud yang telah diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 maka hal ini dapat
mengakibatkan adanya perbedaan besarnya beban penyusutan per periode antara
menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Didalam perpajakan tidak
mengenal istilah nilai sisa, berbeda dengan perlakuan yang ada dalam akuntansi
komersial dimana nilai sisa dapat diperhitungkan sebagai komponen penentu
besarnya beban penyusutan periodik, (Hery, 2014).
Apabila beban penyusutan menurut akuntansi komersial lebih besar
dibandingkan dengan beban penyusutan menurut pajak dalam satu periode tertentu,
maka dilakukan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, apabila beban penyusutan
menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban penyusutan menurut
pajak dalam satu periode tertentu , Maka dilakukan koreksi fiskal negatif (Hery,
2014).
Tabel 2.2.3. 1Tabel 1 Tarif Penyusutan
Tarif Penyusutan
b. Penilaian Persediaan
Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan
harga pokok penjualan menurut akuntansi, yaitu metode identifikasi spesifik
(spesific identification), mendahulukan persediaan yang pertama kali diperoleh
(FIFO), mendahulukan persediaan yang terakhir kali diperoleh (LIFO), dan harga
perolehan yang diperoleh secara rata-rata (weighted average). Namun, menurut
perpajakan seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6)
metode penilaian persediaan yang diperkenankan untuk digunakan adalah metode
yang mendahulukan yang pertama kali diperoleh (FIFO), dan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata (weighted average). Jika terajadi penerapan pendekatan
yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan
menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang
berbeda. Namun, Perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan
dikompensasikan pada periode mendatang.
c. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang merupakan kerugian yang harus ditanggung
perusahaan karena adanya piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih
disebabkan karena debitur mengalami pailit. Namun juga dapat disebabkan karena
tidak adanya perjanjian yang jelas pada saat membuat kontrak yang dilindungi
hukum (Resmi 2017: 394).
Penghapusan piutang menurut akuntansi ialah semua piutang yang dimiliki
suatu perusahaan tidak semuanya ditagih. Sehingga perusahaan perlu
memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman
sebelumnnya. Dan pedoman SAK yang berlaku di Indonesia mengatur penyajian
piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto yang tagihan
diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika hendak
melakukan penghapusan piutang perlu dilakukan berdasarkan metode penghapusan
piutang.Penghapusan piutang menurut peraturan perpajakan, Berdasarkan pasal 6
ayat 1 huruf (h) undang undang PPh mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (sebagai
deducteable expenses). Dalam melakukan penghapusan piutang, maka harus
menggunakan metode penghapusan piutang (Resmi, 2017: 395).

Manajemen laba menyusun dua laporan laba rugi setiap akhir periode, yaitu
laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi
komersial adalah laporan yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak.
Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu
perusahaan (Zain, 2008).
Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi
yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan pihak manajemen bebas
memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai
dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan (Nofrita, 2014;
Septavita, 2016).
12
STIE Indonesia

Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara
khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk halhal tertentu baik dalam pengakuan pengahasilan maupun biaya. Laporan keuangan
fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan
(Nofrita, 2014; Septavita, 2016).
Hal utama yang membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan
keuangan fiskal yaitu perbedaan tujuan dan dasar hukumnya. Tujuan utama laporan
keuangan komersial yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK No.1 adalah
pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, dan pihak
yang berkepentingan lainnya. Memberikan panduan supaya laporan keuangan
relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak pihak pemakai
informasi yang menyesatkan.
Tujuan dari laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 28 adalah
pemungutan pajak yang adil, adanya kepastian hukum dan terjaganya penerimaan
Negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi penyebab
beberapa pajak menetapkan pendapatan dan biaya yang kebih spesifik lagi sehingga
laba menurut akuntansi dengan fiskal berbeda (Persada & Martani, 2010).

Perbedaan temporer disebabkan karena adanya perbedaan waktu
pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Perbedaan
ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan terdapat penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada
periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari
periode akuntansi sekarang. Sementara itu, komersial mengakuinya
sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang bersangkutan. (Zain
2008: 213). Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU
Pajak No. 36 Tahun 2008) yang terkait dengan perbedaan temporer
adalah sebagai berikut:
1. Pasal 6 ayat (1) huruf (h)
Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan
dengan penghapusan piutang tidak tertagih fiskal. Secara lengkap
pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto
dikurangi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial;
2. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara;
atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan
piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang
bersangkutan;
3. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
4. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Pasal 10 ayat (6)
Ketentuan perundang-undangan perpajakan yang mengatur
tentang metode penilaian persediaan. Secara lengkap, pasal tersebut
berbunyi sebagai berikut:
“Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan
harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan
secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang
diperoleh pertama”.
3. Pasal 11 dan pasal 11 A
Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
mengatur tentang metode penyusutan dan amortisasi. Beberapa hal
yang berkaitan dengan kedua pasal tersebut misalnya mengenai
penetapan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud serta
penetapan masa manfaat dan amortisasi harta tak berwujud.
Lebih lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Penyusutan untuk kepentingan perpajakan secara substansial
berbeda dengan penyusutan untuk kepentingan akuntansi. Metode
penyusutan menurut akuntansi didisain untuk mempersandingkan
antara pengeluaran suatu aset atau penurunan manfaat aset bersamaan
dengan manfaat ekonomis yang didapatkan dari penggunaan aset
tersebut. Periode penyusutan atau masa manfaat yang digunakan
untuk kepentingan perpajakan didasarkan pada ketentuan perundangundangan perpajakan dan sama sekali tidak terkait dengan masa
manfaat aset yang bersangkutan atau dengan kata lain tidak ada usaha
untuk mempersandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran
(Zain, 2008: 241). P

Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda
terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar akuntansi
Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan
objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui
sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang
tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut
diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang
terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:
a) Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang
Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk
dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh
penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat
yang dibentuk secara sah;
2. Warisan;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan,
firma dan kongsi.
b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan
perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,
jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai
biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan
piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau amortisasi.
c) Pasal 18
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak
Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/
Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan
pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan
penghitungan pajak;
2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh
wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di
luar negeri;
3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang
mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.
Perbedaan permanen dapat memengaruhi salah satu dari laporan
keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan
akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan
perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2008: 231)
Perbedaan permanen terjadi jika perbedaan laba fiskal dan laba
komersial tahunan tidak akan terpulihkan dikemudian hari sehingga juga
terjadi perbedaan laba fiskal dan laba komrsial total. Perbedaan
permanen dapat positif (apabila laba komersial lebih besar dari laba
fiskal) atau negatif (apabila laba komersial lebih kecil dari laba fiskal).
Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif/negatif
merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan
pajak. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak beda pengaturan yang
menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial secara
administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan
yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari laba komersial disebut
koreksi negatif (Gunandi, 2013: 140). Beberapa contoh Perbedaan
permanen sebagai berikut:
1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan
menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden (berasal
dari cadangan laba ditahan) yang diterima oleh Perseroan Terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25%
atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan bagian dari total penghasilan
sedangkan menurut ketentuan PPh karena telah dikenakan PPh yang
brsifat final maka dipisahkan (tidak perlu digabung) dari penghasilan
lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya penghasilan
bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final
20% oleh bank.
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan
menurut Pasal 9 (1) UUPPh tidak terdapat dibebankan, misalnya:
 Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang
bukan objek pajak atau dikenakan pajak final.
 Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
 Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
 Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan
karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya biaya
entertaiment, penghapusan piutang dan biaya promosi yang tanpa
daftar nominatif, serta sumbangan bencana
alam/litbang/infrastruktur sosial/fasilitas pendidikan/pembinaan
olah raga yang melebihi 5% dari laba fiskal tahun lalu atau
menyababkan rugi fiskal tahun berjalan.
4. Kerugian penjualan aset yang tidak digunakan untuk mndapatkan ,
menagih dan memelihara penghasilan kena pajak, rugi selisih kurs
dari kegiatan yang bersifat spekulatif.
5. Deviden saham, deviden terselubung dan deviden antar perusahaan
dengan pemilikan saham dibawah 25%.
6. Pemberian fasilitas pajak, misalnya investment allowance, kredit
investasi, dan pembebasan pajak atau pajak DPT, apabila WP
menghitung PPh teoretis atas laba komersial.
7. Biaya –biaya yang melebihi harga pasar wajar antar pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, dan koreksi-koreksi karena transaksi
antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
8. Segala sumbangan (selain diatas), bantuan dan hibah kepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa.
9. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang tidak
diperbolehkan, antisipasi kerugian/penurunan nilai aset (asset
impairmen), dan penyisihan lainnya.
10. Penilaian aset tetap menurut metode revaluasian tiap akhir tahun
untuk akuntansi komersial (untuk fiskal dipakai metode biaya), tanpa
diakuinya penurunan nilai revaluasian untuk perpajakan walaupun
mengenakan PPh atas sisa nilai lebih revaluasi.
11. Laba-rugi selisih kurs valas yang berasal dari kegiatan usaha atau
yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dikenakan pajak
final atau bukan merupakan objek pajak.
12. Biaya-biaya untuk keperluan pemegang saham, dsb

Pada umumnya perusahaan bisnis menyelenggarakan pembukuan
berdasarkan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan
Indonesia, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan melalui proses
rekonsiliasi.
Perbedaan laporan keuangan akuntansi (komersial) dengan laporan
keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial ditujukkan untuk
menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor bisnis,
sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung
pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal adalah
karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan
prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta
perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya (Resmi, 2011: 370).
Peraturan pajak yang berlaku di Indonesia mengharuskan laporan
laba rugi fiskal dihitung berdasarkan metode akuntansi yang digunakan
perusahaan dalam menghitung laba akuntansi, sehingga perusahaan tidak
perlu melakukan pembukuan ganda untuk dua tujuan pelaporan laba
tersebut. Untuk menentukan besarnya laba rugi fiskal, perusahaan
melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian
antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
melalui perbedaan permanen dan perbedaan temporer atau koreksi fiskal
positif dan koreksi fiskal negatif (Zain, 2008: 221).
Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan
laporan keuangan fiskal disebabkan oleh perbedaan tujuan serta dasar
hukumnya, tahun pajak atau tahun buku, metode akuntansi yang
digunakan dan konsep yang menjadi acuannya, walaupun dalam beberapa
hal terdapat kesamaan antara akuntansi pajak yang mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan akuntansi
keuangan yang mengacu kepada standar akuntansi keuangan. Perbedaan
kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan
perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas yang pada akhirnya akan
menimbulkan jumlah laba yang berbeda antara laba akuntansi dengan laba
fiskal atau yang dikenal dengan istilah book tax differences (Zain, 2008:
118).

Menurut FCGI (2001) komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris yang bertanggung jawab utama untuk
membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya
terutama terhadap masalah yang berhubungan dengan kebijakan
akuntansi, perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan
keuangan. Pada umumnya komite audit bertanggung jawab pada tiga
bidang, yaitu laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan
pengawasan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi
pengelolaan perusahaan oleh karena itu The Institute of Internal
Auditor (IIA) merekomendasikan setiap perusahaan untuk
mempunyai komite audit.
Menurut KNKG (2006) komite audit bertugas membantu
Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang
Berlaku Umum (PABU), (2) struktur pengendalian internal
perusahaan dilaksanakan dengan baik, (3) pelaksanaan audit internal
maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang
berlaku, dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh
manajemen.
Komite audit memiliki tugas khusus dan dibentuk dengan
tujuan untuk mengatasi masalah-masalah penting yang tidak dapat
ditangani secara langsung oleh dewan komisaris. Hal tersebut sejalan
dengan pernyataan Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan
bahwa komite audit bertugas untuk menangani masalah-masalah yang
membutuhkan integrasi dan koordinasi sehingga dimungkinkan
permasalahan-permasalahan yang signifikan atau penting dapat segera
teratasi.

Dewan komisaris independen di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian komisaris independen menurut UU tersebut adalah anggota
dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan
komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.
Klein (2002) menyatakan bahwa dewan yang independen yang
bukan berasal dari luar perusahaan mampu manjadi alat pengawasan
yang lebih efektif. Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan
langsung dengan organisasi tersebut dan tidak mewakili pemegang
saham

Menurut FCGI (2001) dewan komisaris merupakan inti dari
corporate governance. Dewan komisaris menurut KNKG (2006)
bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan
bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris memiliki
peran untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi
manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan
terlaksananya akuntabilitas. Dewan Komisaris merupakan suatu
mekanisme mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada
pengelola perusahaan. Dewan komisaris memiliki otoritas dan posisi
lebih tinggi daripada dewan direksi, namun dewan komisaris memiliki
kelemahan yaitu hanya sedikit mengetahui informasi tentang situasi
dan kondisi perusahaan dibandingkan dewan direksi. Oleh karena itu,
dewan komisaris harus mengawasi kinerja dewan direksi

Corporate governance menurut FCGI (Forum for Corporate
Governance) (2001) mempergunakan definisi Cadburry Committee, yaitu
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan
dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI juga
menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
World Bank dalam Otoritas Jasa Keuangan (2013) mendefinisikan
corporate governance sebagai suatu perpaduan antara hukum, peraturan
perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas
dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan untuk menarik modal
keuangan dan tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua
itu dapat secara berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi
jangka panjang bagi para pemegang sahamnya, dan pada saat yang
bersamaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan dan
masyarakat secara keseluruhan.
Corporate Governance yang baik disebut dengan Good Corporate
Governance. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG),
Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang
efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu penerapan GCG harus didukung oleh tiga pilar yang saling
berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia
usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa dunia usaha.
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG telah
diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan.
Menurut KNKG (2006) untuk mencapai kesinambungan usaha
(sustainability) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders GCG memiliki lima asas yang mendasar, yaitu:
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
perlu menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholders.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola dengan
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lain.
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat
diintervesi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.
Secara lebih rinci, terminologi Corporate Governance dapat
dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan
komisaris, komisaris independen, dan komite audit.

Teori keagenan merupakan suatu kontrak yang terjadi antara
principal dan agent. Teori Keagenan merupakan dasar yang digunakan
dalam memahami corporate governance (Anggit dan Shodiq, 2014).
Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi ketika satu
orang atau lebih (principal) membayar orang lain sebagai agent untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang
pengambilan keputusan ke agent tersebut. Dalam konteks perusahaan go
public, principal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agent
adalah manajemen yang bertugas untuk mengelola perusahaan.
Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan
bahwa terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu: (1)
manusia pada umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri (self
interest), (2) terbatasnya daya pikir manusia mengenai persepsi di masa
yang akan datang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari risiko (risk averse). Dari penjelasan terkait asumsi sifat dasar
manusia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia akan
bertindak oportunistik dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya.
Hal tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya konflik keagenan
antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal).
Motivasi yang berbeda antara masing-masing pihak sesuai dengan
kepentingannya dan keinginan masing-masing pihak untuk mencapai atau
mempertahankan kemakmurannya menyebabkan timbulnya konflik
kepentingan antara pemegang saham atau investor selaku principal dan
manajemen selaku agent. Meningkatnya konflik kepentingan disebabkan
principal tidak selalu dapat mengawasi aktivitas manajemen untuk
memastikan apakah manajemen sebagai agent telah bekerja sesuai dengan
keinginan principal (Anggit dan Shodiq, 2014). Menurut Scott (2012)
dalam mengelola perusahaan manajemen memiliki informasi yang lebih
dari pihak luar perusahaan termasuk principal itu sendiri. Keadaan
tersebut dikenal dengan asimetri informasi. Menurut Scott (2012) asimetri
informasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) manajemen memiliki
informasi yang lebih dari pihak luar perusahaan (adverse selection) dan
(2) manajemen paham tentang segala aktivitas di dalam perusahaan,
sedangkan pihak luar tidak (moral hazard). Oleh karena asimetri
informasi tersebut manajer seringkali memberikan laporan yang tidak
mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dengan tujuan
memaksimalkan kepentingan pribadinya.
Menurut Anggit dan Shodiq (2014) manajer dalam melakukan
tugasnya akan menerbitkan laporan pertanggungjawaban yang berupa
laporan keuangan. Dengan laporan keuangan tersebut kinerja perusahaan
akan dinilai oleh principal dan manajemen akan diberikan kompensasi
atau insentif sesuai kesepakatan dengan principal atau apabila kinerja
manajemen sesuai dengan keinginan principal. Namun, penilaian kinerja
melalui laporan keuangan tersebut menimbulkan masalah baru. Dalam
penyusunan laporan keuangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
yang berkiblat pada International Financial Reporting Standards (IFRS)
memberikan kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang akan
digunakan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Dengan begitu
perusahaan melalui pemilihan metode akuntansi yang berbeda dapat
menghasilkan nilai laba yang berbeda sesuai dengan keinginan
manajemen (Anggit dan Shodiq, 2014). Dengan demikian nilai laba yang
dilaporkan perusahaan bisa saja tidak mencerminkan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Aktivitas tersebut sering dikenal dengan manajemen
laba dan manajemen pajak.
Konflik kepentingan yang disebabkan asimetri informasi antara
principal dan agent dapat diatasi melalui tata kelola perusahaan yang baik
sebagai suatu mekanisme yang mengontrol manajer (Shleifer dan Vishny,
1997 dalam Sirait, 2014). Tata kelola perusahaan (corporate governance)
diyakini mampu membatasi ruang gerak manajemen sehingga akan sulit
untuk melakukan tindakan manajemen pajak dan manajemen laba karena
dengan pembatasan tersebut perilaku oportunistik manajer dalam
memaksimalkan kepentingan pribadi akan dapat diminimalisir.