Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari kata autos (bahasa latin)
dan nomos (bahasa yunani). Autos memiliki arti sendiri sedangkan nomos
memiliki arti aturan jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara
etimologis berarti “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” yang artinya
pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah
tangganya. Menuru Hendratno (dalam Indriana 2015:27) inti pelaksanaan otonomi
daerah adalah terdapatnya kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif
masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6).
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
kewenangan pada setiap daerah mempunyai tujuan untuk mempermudah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah
diharapkan mampu memberikan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pengertian Pemerintah Daerah
Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:
“Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan”.
Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut Husein dalam
Indriana (2015 : 26) mengungkapkan bahwa local government merupakan sebuah
konsep yang dapat mengandung tiga arti.
a. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan
dengan local authority yang mengacu pada organ, yakni council dan
mayor dimana rekrutmen penjabatnya didasarkan pemilihan.
b. Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh
pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. Dalam
menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan. The ultra vires doctrine
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal
tertentu dan memberikan pelayanan tertentu saja, fungsi atau urusan
pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi
pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.
Prinsip general competence atau open arrangement merupakan
kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus
melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil
keputusan di daerah itu, pemerintah pusat telah mempunyai urusan
atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ( Hoessei,
2001b; Smith,1985:87).
c. Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Hoessein (20001c) menjelaskan
bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan
kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif
dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari
bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi
melalui desentralisasi menerima menjadi daerah otonom sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.
Teori Pilihan Rasional
Menurut Wijaya dan Danar (2014:35-37) teori pilihan rasional adalah
prilaku politik yang dalam asumsi sederhana bahwa aktor politik, termasuk
didalamnya birokrasi dan masyarakat adalah instrumental, hanya melayani dan
memaksimalkan perilaku kepentingan dirinya sendiri. James Buchanan (dalam
Wijaya dan Danar : 2014) menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan
teori ekonomi neoklasik yang di aplikasikan dalam sektor publik. Teori ini
kemudian berkembang dan belakangan populer dengan sebutan teori pilihan
publik.
Karakteristrik inti dari teori pilihan rasional dipisahkan dari pendekatan
politik tradisoional dan teori administrasi publik adalah penekanannya pada
rasionalitas, mengenai aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Berdasarkan
teori Smith, masyarakat dan birokrat dalam konteks ini di asumsikan bahwa
mereka masyarakat dan birokrat diikat karena termotivasi oleh keinginan untuk
menguntungkan diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dan pengambilan
keputusan memperkenalkan konsep individualis moralitas baru, yakni, pandangan
pada perilaku manusia yang rasional
Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Lokal
Di dalam pembangunan ekonomi lokal terdapat prinsip-prinsip yang dapat
mendukung tercapainya pembanguan ekonomi lokal. Berikut ini terdapat
beberapa prinsip dari pembangunan ekonomi, lokal menurut Organisasi
Perburuhan Internasional dalam Kurniawati (2016:42) :
a. Partisipasi dan dialog sosial: keterlibatan pihak-pihak lokal yang
terkait dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengguanaan
mekanisme partisipatif menggurangi risiko konflik dan membangun
kohesi sosial. Mengupayakan pihak-pihak yang berkepentingan
bertemu disatu meja melalui forum lokal akan membantu terbentuknya
kepercayaan. Mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan
jaringan dan kegiatan sosial. Desain dan implementasi strategi dari
baah ke atas selanjutnya menjamin solusi yang paling sesuai untuk
kebutuhan lokal dan merupakan jaminan bagi berkelanjutan proses
pembangunan.
b. Kemitraan publik/swasta: investasi pelengkap yang ditargetkan
seakurat mungkin akan mendatangkan tingkat pengembalian sosial
ekonomi yang tinggi. PEL adalah cara untuk mencapai mobilisasi
sumber daya lokal dengan mendorong pengalokasian yang efisien.
Maka kemitraan antara swasta, publik, dan sektor nirlaba menjadi
krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang
memungkinkan konvergensi dalam pemrograman investasi antara lokal
yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi kegiatan pembangunan
mencegah pendekatan “masing-masing” yang tidak efektif dan
mendukung legitimasi dan berkelanjutan proses pembangunan.
c. Wlayah: kedekatan geografis dan budaya mendukung seperangkat
kondisi yang ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan,
pertama pihak terkait dari wilayah yang sama mempunyai pengetahuan
yang lebih baik akan kebutuhan dan sumber dayanya. Kedua, wilayah
lebih memungkinkan adanya kepentingan yang sama dan kedekatan
kultural. Ketiga, wilayah memungkinkan terjadinya interaksi sosial,
ekonomi dan politik yang sering antar aktor daerah, sehingga
menghasilkan kohesi dan kepercayaan sosial. Terakhir adalah platform
yang ideal bagi terciptanya suara daerah yang kuat atas nama semua
pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan
masyarakat yang tradisional, PEL memberikan cara dan struktur yang
mewakili suatu daerah bilamana menghadapi mitranya ditingkat
nasional dan internasional.
Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal
Konsep yang digunakan untuk pengembangan wilayah yang berbasis
ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kondisi
yang sesuai dengan keadaan lingkungan atau daerahnya sesuai dengan kapasitas
lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam implentasi pengembangan
ekonomi lokal (PEL) adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Menurut Chura
dan Orozobekov dalam Saragih (2015:59-60) PEL mengutamakan peningkatan
kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan pendapat tersebut
maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi perlu dilakukan mulai dari
tingkat lokal dan penduduk lokal sehingga penmbangunan ekonomi lokal dapat
memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Menurut Saragih (2015:60) :
Peran Pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang
baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya
pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk
perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran
pemerintah lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka
serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk
menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan :
1. Pengorganisasian.
2. Evaluasi strategi sebelumnya.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal.
4. Menciptakan sistem PEL dan mengiplementasikan rencana strategik,
dan
5. Monitoring dan evaluasi
Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal
Pemeran utama dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu
pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang ada didalamnya. Kesejahteraan
masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yaitu pengembangan
ekonomi lokak (PEL). Menurut Blakely (1994) dalam Kurniawati (2016:37)
mengartikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai suatu proses
pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat
berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama
dengan pihak swasta atau lainnya. Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan
stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Pengembangan ekonomi
lokal merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat (penduduk lokal) yang
bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan
ekonomi lokal.
Menurut Saragih (2015:55) tujuan utama pengembangan ekonomi lokal
adalah untuk merangsang kesempatan kerja lokal pada suatu sektor tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sember daya
manusia dan sumber daya alam. Selain itu, menurut Munir dalam Susanti (2014:
33) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba
merumuskan kelembagaan – kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan
kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta
pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan
wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam
membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.
Dari beberapa definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dapat disimpulkan
bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan
ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat bersama-sama
melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan ekonomi lokal
dengan mengelola sumberdaya alam guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan
untuk peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang
lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk
menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan
kegiatan usaha pada skala lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada:
a. Pemasaran dan ekspor pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu
berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena
berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan
produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya
berhenti ditengah jalan. Selain itu prioritas perlu diberikan kepada
kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi konsumsi lokal,
tidak akan memperbesar “kue”, sehingga akibatnya hanya bersifat
“zero sum game” (membantu yang satu, mematikan yang lain).
b. Pengembangan klaster (cluster development) untuk mendukung
pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai
kegiatan ekonomi hulu-hilir (supply chain) yang efisien dan efektif,
agar daya saing produk yang dihasilkan meningkatkan. Pengembangan
ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini
terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier effectnya luas,
sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh partisipan dan
stakeholders secara luas. Dengan demikian, konsep yang diharapkan
akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai
kegiatan ekonomi lain.
c. Kemitraan stakeholder. Mata rantai menuju kegiatan ekoonomi dan
kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi
tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para stakeholdersnya.
Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik,
perlu memupukkan modal sosial (socia capital) yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan stakeholders.
Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi,
melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah ,
antar unit/lembaga pemerintah, serta antar daerah.
d. Pemberdayaan forum kemitraan antar pelaku dan stakeholders tersebut
tidak akan efektif tanpa adanya “pemberdayaan”, yaitu kerelaan dari
pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan
atau pelaku ekonmi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri,
terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam
pengembangan ekonomi lokal. Disini peran pemerintah ialah sebagai
“steering rather than rowing” Arsyad dalam Kurniawati (2016:38-39)
Perencanaan Strategi dalam Praktik
Perencanaan yang strategik akan membawa dampak positif terhadap
kinerja organisasi/perusahaan. Agar sebuah perencanaan strategik dapat bekerja
dengan baik, setidaknya para pemimpin perusahaan/organisasi tidak hanya
berfokus pada situasi persaingan saat itu, tetapi juga mengantisipasi situasi pada
masa mendatang. Dalam Udaya, dkk (2014:16) menjelaskan bahwa para pakar
telah menyiapkan beberapa teknik untuk mengantisipasi lingkungan bersaing pada
masa mendatang. Beberapa teknik yang terkenal adalah Scenario Planning, yang
dikembangkan oleh General Electric, Decentralized Planning dan Strategic Intent,
yang dikembangkan oleh Gary Hamelndan C.K. Prahalad.
Scenario Planning
Tidak semua rencana sebaik apapun yang dibuat manusia selalu berhasil,
banyak hal menyebabkan kegagalan khususnya perubahan lingkungan memainkan
peranan sangat penting terhadap kegagalan apabila para pimpinan tidak
memperhatikan masalah lingkungan secara serius. Untuk mengantisipasi situasisituasi yang tidak diinginkan pada masa mendatang dan mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin timbul di lingkungan. Menganalisis Scenario
Planning menyangkut memformulasikan rencana-rencana berdasarkan skenario
bilamana tidak pada masa datang. Artinya, bilamana lingkungan tidak sesuai
dengan rencana, apa yang harus dilakukan organisasi/perusahaan. Rencana
didasarkan atas perkiraan yang optimistik dan pesimistik sehingga para pimpinan
harus memberikan solusi terhadap situasi yang dianggap mungkin akan terjadi.
Proses Pembuatan Strategi
Menurut Udaya, dkk (2013:11-13) proses pembuatan strategi terdiri dari
beberapa tahapan meliputi;
a. Merumuskan visi dan misi
Visi adalah keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi
perusahaan. Sedangkan misi adalah jawaban atau keterangan terhadap bagaimana
visi tersebut akan dicapai. Misi menjelaskan keberadaan organisasi yang
dinyatakan melalui pernyataan (statement) mengenai alasan keberadaannya serta
mengemukakan produk, pasar, serta teknologi yang digunakan dalam
melaksanakan misi. Visi dan misi merupakan dasar dari keberadaan sebuah
organisasi/perusahaan, keberadaan visi dan misi akan memberikan arah ke mana
perusahaan/organisasi itu akan dijalankan dengan cara bagaimana.
b. Analisis Lingkungan
Analisis lingkungan terdiri dari analisis secara internal dan eksternal.
Analisis internal adalah kegiatan meninjau peluang dan kelemahan organisasi
dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menyangkut sumber daya, keuangan,
fisik dan manusia. Sedangkan analisis eksternal menyangkut analisis kondisikondisi yang terdapat di lingkungan eksternal yang dihadapi sebuah organisasi.
Analisi eksternal menganalisis situasi jarak jauh, situasi industri.
c. Pilihan-pilihan Strategi
Setelah melakukan analisis lingkungan selanjutnya adalah harus memilih
strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategistrategi yang dipilih akan membawa kita dalam mencapai keunggulan bersaing
d. Strategi Implementasi
Setelah menyelesaikan dan menetap strategi yang dipilih pimpinan
selanjutnya mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah dipilih dengan
melakukan sejumlah tindakan yang menyangkut perubahan-perubahan atau
penyesuaian-penyesuaian dibidang struktur, budaya, dan kontrol. Implementasi
strategi sering disebut sebagai tahapan tindakan dari manajemen strategi. Dalam
implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan
tujuan perusahaan/organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan,
memotivasi karyawan serta mengalokasikan sunber daya sehingga strategi yang
telah diformulasikan dapat dilaksanakan.
e. Evaluasi Strategi
Setelah strategi yang terpilih diimplementasikan. Hal yang harus
dilakukan adalah mengevaluasi atas hasil pelaksanaan strategi-strategi tersebut.
Apakah strategi tersebut mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Semua hasil
evaluasi menjadi bahan pelaporan kepada pimpinan dengan demikian pimpinan
dapat memutuskan harus melakukan perubahan-perubahan dalam strategi yang
ada untuk melanjutkan strategi-strategi yang sudah diterapkan selama ini. Hasil
dari evaluasi dapat dikatakan sebagai umpan balik yang dianggap sebagai alat
untuk meningkatkan pengambilan putusan yang lebih baik pada masa mendatang
Klasifikasi strategi
Dilihat dari tingkatan tugas strategi diklasifikasikan menjadi 3 jenis
strategi menurut Grant dalam Panjarwanto (2016: 43) yaitu:
1) Strategi generik adalah suatu pendekatan startegi perusahaan dalam rangka
mengungguli pesaing dalam industri sejenis.
2) Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan
tindak lanjut dari strategi generik.
3) Strategi fungsional merupakan strategi yang bersifat spesifik serta
terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti
bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan
sebagainya.
Struktur Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi kepemilikan
saham yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, investasi, asuransi serta
lembaga-lembaga lain. Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan
institusional berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa
manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan didalam
perusahaan. Meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat
memanfaatkan atau mengambil peluang pada manajer.
Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap
perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan,
motivasi pemilik, dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer.
Market to Book Value (M/B)
Market to Book Value (M/B) merupakan perbandingan antara nilai
pasar dengan nilai buku.Market to Book Value (M/B) merupakan indikator
yang digunakan untuk menilai harga saham perusahaan di pasar.Semakin
tinggi nilai Market to Book Value (M/B), maka semakin tinggi pula nilai
saham perusahaan tersebut.
Market value adalah nilai dari keseluruhan jumlah saham yang
dimiliki oleh perusahaan.Market value juga dapat digunakan oleh investor
untuk menilai baik buruknya perusahaan.Nilai turunnya market value dapat
dilihat dari tingkat laba, nilai buku, spekulasi, dan tingkat kepercayaan
investor terhadap perusahaan.Book value adalah nilai kekayaan bersih antara
total aktiva dengan total kewajiban suatu perusahaan.Tujuan Market to Book
Value (M/B) adalah untuk mengukur selisih antara market value dengan
book value perusahaan.
Return On Assets (ROA)
Return on Aseets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.ROA dapat diukur dengan
membandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh
perusahaan. ROA yang positif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan untuk beroperasi mampu memberikan profit terhadap perusahaan.
Sebaliknya, apabila ROA yang negatif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan perusahaan mengalami kerugian (Harahap, 2009).
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)
Metode Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC)
menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud
(tangiable assets) dan aset tidak berwujud (intangiable assets) yang dimiliki
oleh perusahaan. Value Added adalah indikator yang sesuai untuk menilai
keberhasilan bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan dalam
penciptaan nilai perusahaan (Ulum, 2009).
Model VAIC adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk
memungkinkan manajemen, pemegang saham, dan pemilik kepentingan lain
yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai
tambah dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing
komponen. Value Added dihitung sebagai selisih antara ouput (OUT) dan
input (IN). Pendapatan output (OUT) mempresentasikan revenue yang
mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, sedangkan beban
input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh
revenue. Hal yang terpenting dalam model VAIC adalah bahwa beban
tenaga kerja (Labour expenses) tidak termasuk dalam input (IN). Karena
peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai, labour expenses tidak dihitung
sebagai biaya dan tidak masuk dalam komponen input (IN). Aspek kunci
dalam model Pulic adalah dengan memperlakukan tenaga kerja sebagai
faktor penciptaan nilai (Ulum,2009).
Komponen Intellectual Capital
Secara umum komponen Intellectual Capital adalah sebagai berikut :
a. Human Capital (HC)
Human Capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan
intelektual yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat
untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan. Human Capital (HC)
dapat digunakan karyawan untuk memperoleh keahlian, kreatifitas, dan
inovasi dengan cara mengikuti pendidikan yang berasal dari beasiswa
ataupun pelatihan keterampilan kerja. Dengan pendidikan dan keterampilan
yang dimiliki oleh karyawan, maka perusahaan akan menjadi semakin
berkembang karena adanya peningkatan produktifitas karyawan.
b. Structural Capital (SC)
Structural Capital merupakan kemampuan organisasi dalam
memenuhi proses rutinitas dan struktur perusahaan yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal dan kinerja
bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Structure capital
berupa infrastruktur pendukung, proses, dan basis data organisasi yang
memungkinkan human capital dalam menjalankan fungsinya dengan
baik.Structural Capital meliputi gedung, perangkat keras, perangkat lunak,
proses, paten, hak cipta, citra organisasi, sistem informasi, dan hak milik
basis data.
c. Customer Capital (CC)
Customer Capital merupakan seperangkat yang luas secara ekonomi,
politik, dan hubungan institusional yang dikembangkan oleh institusi.
Customer capital terdiri dari hak cipta, perizinan, dan waralaba. Namun
juga meliputi perihal yang tidak tampak konkret seperti interaksi dengan
pelanggan dan hubungan antar manusia.
Customer capital timbul dari proses mepelajari, mengetahui, dan
mempercayai pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan
proses tersebut maka semakin baik juga hubungan antar perusahaan dan
semakin baik juga hubungan antara pelanggan dengan produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.
Intellectual Capital
Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti
mengenai Intellectual Capital. Menurut Stewart (1997) dalam Sangkala
(2006), bahwa Intellectual Capital merupakan materi intellectual berupa
informasi, pengetahuan, inovasi, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan
dalam menghasilkan aset yang mempunyai nilai tambah dan memberikan
keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Roos et al (1997) dalam Bontis
(2000) menjelaskan bahwa Intellectual Capital terdiri atas semua proses dan
aset yang tidak diungkapkan dalam neraca dan semua aset yang tidak
berwujud (trademarks, patent, brands dan loyalitas pelanggan) yang mulai
dipertimbangkan dalam metode akuntansi modern.
Menurut Cut Zurnali (2010) bahwa modal Intellectual Capital
digunakan untuk semua yang merupakan asset dan sumber daya nontangible atau non-physical dari sebuah organisasi yaitu mencakup proses,
kapasitas inovasi, pola-pola, dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para
anggotanya dan jaringan kolaborasi serta hubungan organisasi untuk
menciptakan nilai tambah dalam bersaing.
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika
salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan
beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan didalam beberapa otoritas
dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam
menjalankan tugasnya, manajer sebagai agen memiliki kewajiban dalam
upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Di sisi lain,
manajer juga memiliki kepentingan pribadi (opportunity) dalam
mensejaterakan diri sendiri. Adanya perbedaan tujuan antara partisipal dan
agen serta adanya pemisahan atara kepemilikan dan pengendalian
perusahaan akan menyebabkan konflik agensi. Salah satu cara yang dapat
dilakukan dalam mengurangi konflik agensi adalah dengan meningkatkan
kepemilikan institusional dalam perusahaan
Resources Based Theory (RBT)
Resources Based Theory (RBT) merupakan suatu pemikiran mengenai
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjadikan perusahaan
memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis dan mampu mengarahkan
perusahaan untuk memiliki kinerja perusahaan dengan jangka panjang yang
baik. Resouces yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk
menciptakan keunggulan bersaing, sehingga resources yang dimiliki mampu
bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer, atau digantikan.
Menurut Susanto (2007) bahwa sumber daya perusahaan mencakup
seluruh fisik aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut-atribut, pengetahuan,
dan sebagainya yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang
memungkingkan perusahaan untuk terus memperbaiki tingkat efisiensi dan
efektivitasnya agar kinerja perusahaan semakin meningkat.
Menurut Barney (1991), Untuk memahami sumber dari keunggulan
kompetitif berkelanjutan (sustained competitive advantages), perlu
dibangun sebuah model teoritis yang bermula dari sebuah asumsi bahwa
sumber daya perusahaan adalah heterogen dan tidak dapat ditransfer antar
perusahaan tanpa biaya. Agar menjadi sumber daya yang berpotensial dalam
Sustained Competitive advantages, maka sumber daya perusahaan harus
memiliki empat atribut, yaitu (a) Bernilai (Valuable), (b) Langka (rareness),
(c) Tidak dapat ditiru (inimitability), (d) Tidak ada sumber daya pengganti
(non-substitutability).
Stakeholder Theory (Teori Stakeholder)
Stakeholder merupakan individu, sekompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok,
maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
memiliki karateristik yaitu memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan
terhadap perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada
dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas
perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat
stakeholder, maka besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.Aktivitas
perusahaanmendasari perbedaan cara perusahaan dalam bersikap terhadap
satu stakeholder danstakeholderlainnya (Chariri dan Ghazali ,2007).
Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan
untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka
dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder.
Tujuan stakeholder adalah untuk membantu manajer perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan dari dampak aktivitas yang dilakukan dan
meminimalkan kerugian yang diterima stakeholder. Ketika manajer dapat
mengelola perusahaan dengan baik dan maksimal dengan cara
memanfaatkan seluruh sumber daya serta potensi yang dimiliki perusahaan
seperti karyawan (Human Capital), aset fisik (Customer capital), dan
insfrastruktur pedukung (structural capital) maka perusahaan dapat
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan
kinerja bagi perusahaan untuk kepentingan stakeholder.
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD)
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan
atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,
sosial, dan lingkungan.
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) atau yang biasa disebut
Social disclosure merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).
Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah
dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu.
Teori Stakeholder Manajerial
Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian,
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan
oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah
Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970,
yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan
kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta
komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara
berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara
eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti,
2009).
Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu
Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah
kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok
tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern.
Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan
komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau
dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi
perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan
Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap
media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure
Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011)
Pengetian Ukuran Dewan Komisaris
Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.
Pengukuran Tipe Industri
Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.
Pembagian Tipe Industri
Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain
Pengertian Industri
UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa.
Pengertian Leverage
Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.
Pengertian Profitabilitas
Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu
Pengertian Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).
Pengungkapan CSR
Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan
Prinsip-prinsip CSR
Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.
Manfaat CSR
Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan
Pengertian CSR
World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).
Laporan Keuangan
Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.
Pengertian Akuntansi Keuangan
Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan
Teori Legitimasi
Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.
Pengaruh Kepemilikan Saham Pubik terhadap Islamic Social Reporting
Saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik.
Pengertian publik adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki
oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan
tahunan karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang
tempat berinvestasinya serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga
kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Mahdalena, 2012). Kepemilikan
institusional merupakan bagian lain dari mekanisme corporate governance
pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan
kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus
pada nilai perusahaan.
Pengaruh Jenis Industri terhadap Islamic Social Reporting
Industri manufaktur lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dari pada industri non manufaktur. Berdasarkan penelitian terdahalu,
Widiawati (2012) menunjukkan bahwa industri manufaktur terbukti
mengungkapkan tanggung jawab sosial nya lebih luas dibanding dengan
industri non manufaktur. Industri manufaktur terdiri dari berbagai produksi,
salah satunya produksi barang konsumsi. Seharusnya, industri dengan jenis
produk barang konsumsi lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dibanding dengan perusahaan dengan produk non barang konsumsi. Hal ini
dikarenakan karena produksi barang konsumsi lebih luas untuk
mengungkapkan tentang kehalalan produknya
Pengaruh SIZE terhadap Islamic Social Reporting
Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya
politis bagi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi
yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan
dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Hasil penelitian
Othman et al. (2009) dan Raditya (2012) menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan secara positif berpengaruh signifikan terhadap tingkat ISR.
Menurut Widiawati (2012), ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi
besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, biasanya
informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan
sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak
Pengaruh Komite Audit terhadap Islamic Social Reporting
Apabila komite audit semakin intens untuk melakukan pertemuan atau
rapat, maka tidak akan menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan
semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun semakin efektif.
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan dalam
melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan
dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh
keputusan. Menurut Gestari (2014) dalam Mahdalena (2017) ukuran komite
audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan yang lebih
baik. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran
komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan
semakin efektif. Semakin besar ukuran komite audit maka kinerja perusahaan
akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja sosial (tanggung jawab sosial)
perusahaan semakin luas
Good Corporate Governance
Good Corporate Governance atau biasa disingakat dengan GCG berasal
dari istilah “corporate governance” yang berarti tata kelola perusahaan,
merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu negara dengan
pemerintahan dalam suatu perusahaan (Solihin,2009). Sebagaimana dalam
pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok
dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu
muncul sebuah konsep corporate governance dalam mengatasi konflik
kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengn baik.
Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan corporate
governance adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan peusahaan agar
dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders).
Definisi menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia)
dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury
Committee tidak berbeda jauh dengan definisi menurut OECD, yaitu:
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan lainnya.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan terciptanya Good corporate governace, prinsipprinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama
yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan
(Solihin, 2009). Pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, sekretaris
perusahaan adalah organ-organ perusahaan yang memegang kendali dalam
pelaksanaan GCG. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dua organ
GCG yaitu dewan komisaris dan komite audit untuk menjadi variabel
independen
Jakarta Islamic Index
Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu produk pasar modal syariah
di Bursa Efek Indonesia. Jakarta Islamic Index adalah indeks yang
menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index
pertama kali diluncurkan oleh BEI (yang pada saat peluncuran masih bernama
BEJ) yang bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada
tanggal 3 Juli 2000, akan tetapi untuk menghasilkan data historikal yang lebih
panjang maka dasar hari yang digunakan untuk menghitung JII adalah dimulai
dari 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi
perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu
berdasarkan Market Value Weigthed Average Index dengan menggunakan
formula Laspeyres. Indeks harga saham perusahaan-perusahaan JII dihitung
setiap hari menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa.
Saham syariah yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index telah
melalui proses seleksi berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang
dilakukan oleh BEI, berikut adalah proses seleksinya :
1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan syariah yang termasuk ke dalam DES
yang diterbitkan oleh Bapepam & LK. Dalam melakukan penyeleksian
saham syariah tersebut Bapepam & LK berkerja sama dengan DSN-MUI.
DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia.
2. Setelah itu perusahaan dinilai berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi
keuangan, yaitu :
a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali
termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
b. Memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahun akhir
yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90 %.
c. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham
berdasarkan urutan kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar
selama 1 tahun terakhir.
d. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas nilai transaksi
perdagangan terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.
Oleh karena itu saham syariah yang termasuk dalam daftar JII terdiri dari
30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki
kapitalisasi pasar yang besar. Saham-saham syariah yang masuk dalam daftar
JII akan dikaji ulang setiap 6 bulan dengan penentuan komponen index pada
awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan periode
penerbitan DES oleh Bapepam & LK untuk memonitoring perubahan pada
jenis usaha perusahaan berdasarkan data-data publik yang tersedia. Untuk
masuk dalam daftar JII, BEI akan melakukan proses seleksi lanjutan yang
didasarkan kepada kinerja perdagangannya. Dengan demikian Jakarta Islamic
Index (JII) menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya
secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi, selain itu, Jakarta
Islamic Index (JII) juga menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio
saham yang halal
Pasar Modal Syariah
Pasar modal menurut Fatwa DSN.MUI No.40/DSNMUI/X/2003 dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang (UUPM) adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut terminologi
pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal
sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang
terpisah dari sistem pasar modal konvensional dan secara umum kegiatan pasar
modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional,
namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu
produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Sesuai dengan syariah Islam berarti tidak boleh ada penipuan,
kezaliman, unsur riba, insider trading, dan transaksi yang tidak jujur lainnya
(Harahap, 1997, p.108).
Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsipprinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang
dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan
prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek
yang diperjual belikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana
diatur oleh fatwa DSN-MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang
terpisah (Nurhayati dan Wasilah, 2009).
Penerapan prinsip syariah dipasar modal bersumber pada Al-Quran
sebagai sumber hukum tertinggi dan hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama
akan melakukan penafsiran dari kedua sumber hukum tersebut yang disebut
ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang
muamalah yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan.
Berdasarkan basis fiqih muamalah tersebut kegiatan pasar modal syariah
dikembangkan
Islamic Social Reporting (ISR)
Baydoun dan Willet (1997) dan Haniffa (2002), dalam perspektif Islam
pengungkapan terdiri dari dua persyaratan umum, yaitu pengungkapan penuh
dan sosial akuntabilitas. Konsep sosial akuntabilitas berhubungan dengan
prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan melayani kepentingan publik.
Dalam konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui efek
operasional suatu organisasi terhadap kesejahteraan dan hal ini disarankan
dalam syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tetap melakukan
operasional sesuai syariah dan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah
dicapai.
Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dalam Islam maka
meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan ataupun pengungkapan
sosial yang bersifat syariah. Hanya saja sampai saat ini belum ada standar
pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah yang bisa dijadikan patokan
standar secara internasional. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang mengembangkan
akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia sudah
mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah,
akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas
pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan
keseluruhan item – item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus
diungkapkan oleh perusahaan.
Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial
perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks Islamic Social
Reporting (ISR). Haniffa (2002), ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial
yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat
terhadap peran perusaaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif
spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. ISR tujuan
memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. ISR juga
bertujuan meningkatkan transparasi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan
informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna
laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada
keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas
dan karyawan.
ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang
sudah ditetapkan oleh AAOFII yang sesuai dengan syariah dan kemudian
dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Haniffa, 2002; Maali
et al., 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; dan Othman et.al,2009).
Indeks Islamic Social Reporting yang dirancang oleh Othman et al. (2009)
adalah pengembangan indeks yang diadaptasi dari Haniffa (2002). Haniffa
mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema: Pendanaan dan
Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan. Sedangkan
Othman mengembangkan ISR menjadi enam tema yaitu Pendanaan dan
Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata
Kelola Perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks ISR
yang dirancang oleh Othman et al. (2009), penulis akan melakukan sedikit
penyesuaian atas indeks – indeks tersebut dengan menyesuaikan indeks-indeks
yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, sama dengan yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu Ayu (2010) dan Raditya (2012).
Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks Islamic
Social Reporting (ISR) yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan
investasi perusahaan apakah mengandung interest-free (Riba) dan speculativefree (Gharar) yang sangat diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu terdapat
juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan hutang tak
tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Haniffa, 2002; Othman
& Thani, 2009). Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Hal
yang menyebabkan riba dilarang adalah karena riba adalah transaksi yang
tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin miskin dan
pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan salah satu
pihak), sehingga akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar
masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Berikut adalah firman Allah
SWT dalam Al- Quran yang mengharamkan riba terdapat pada surat AlBaqarah ayat 278-280:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika
kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika
(orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”
Pada kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari
transaksi riba dan gharar termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh
beberapa perusahaan karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang
melibatkan organisasi luar negeri ataupun sistem ekonomi dan politik yang
berlaku. Dalam kondisi yang darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan
adanya transaksi riba dan gharar tersebut secara temporer sampai saat ketika
perekonomian tidak lagi didominasi oleh kapitalisme sedangkan pemikiran
yang lain hanyamemperbolehkan praktek transaksi riba dan gahrar tersebut
boleh dilakukan ketika pada situasi ekstrim yang dapat menyebabkan
hilangnya jiwa (Haniffa, 2002).
Sedangkan Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung
ketidakpastian yang disebabkan oleh incomplete information. Ketidakjelasan
dapat terjadi dalam lima hal yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu
penyerahan, dan akad. Transaksi ini dilarang karena salah satu pihak akan
terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Menurut Arifin (2009) dalam Raditya (2012), adapun bentuk-bentuk
transaksi gharar dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa
penyerahan (future non delivery atau trading margin trading), short selling,
melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, hedging,
dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Oleh karena pelarangan transaksi riba
dan gharar tersebut, maka semua sumber penghasilan perusahaan yang berasal
dari riba dan gharar harus dengan sangat jelas diidentifikasi, dilaporkan, dan
diungkapkan. Informasi pengungkapan lain masuk dalam tema ini adalah
mengenai pembayaran zakat. Pengertian Haniffa (2002) atas zakat adalah
pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT untuk penyucian harta dan jiwa. Ayat Al-Quran yang mengandung
perintah untuk membayar zakat adalah:
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)
Informasi selanjutnya yang masuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan piutang perusahaan.
Dalam Islam transaksi hutang piutang adalah suatu hal yang diperbolehkan
karena dengan memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang
membutuhkan akan membantu orang tersebut. Apabila pihak yang tidak bisa
membayar hutang tersebut maka ada baiknya apabila mereka diberikan
penangguhan ataupun penghapusan, hal tersebut terdapat dalam surat AlBaqarah ayat 280:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Akan tetapi sebaiknya perusahaan mencari tahu terlebih dahulu alasan
mengapa pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tersebut karena
dalam Islam walapun penghapusan piutang diperbolehkan tetapi hutang itu
sendiri wajib dibayarkan bagi pihak yang berhutang. Berikut adalah hadits –
hadits yang mengharuskan pembayaran hutang adalah:
“Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan
terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong,
(kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam Othman et al. (2009) terdapat satu indeks pengungkapan lainnya
yaitu Current Value Balance Shett akan tetapi dalam penelitian ini peneliti
tidak memasukkannya pada ISR. Sesuai dengan pendapat Ayu (2010),
klasifikasi current value balance sheet menjadi tidak relevan sebagai kriteria
pengungkapan karena PSAK masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca dan perusahaan di Indonesia berpedoman pada PSAK dan
karena banyak perusahaan yang masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca, maka dalam penelitian ini current value balance sheet tidak
dimasukkan dalam indeks.
2. Produk dan Jasa (Product and Service)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah
pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang
diperjualbelikan. Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa semua produk
dan jasa yang ditawarkannya bebas dari kategori haram seperti alkohol, babi,
senjata, judi, dan hiburan begitu juga dengan Haniffa (2002), produk maupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen harus diidentifikasi
kehalalannya. Seluruh produk dan jasa yang termasuk dalam kategori haram
seperti babi, minuman keras, senjata, judi, dan hiburan harus diidentifikasi
bersama dengan persentase kontribusinya terhadap laba perusahaan. Berikut
adalah ayat Al-quran yang berisikan barang dan jasa yang diharamkan Allah
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya, Sungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS AlBaqarah: 173)
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al- Ma’idah: 90)
Oleh karena itu produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan harus
diungkapkan kehalalannya dan juga kualitas produk ataupun jasa. Informasi
pengungkapan lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan
mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam
supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya
manusia janganlah merusak alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu bentuk perusakan alam tersebut bisa berupa pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah produk, baik limbah yang berasal dari
bahan pembuatan produk ataupun kemasan produk. Oleh karena itu perusahaan
hendaknya menciptakan produk ramah lingkungan atau tidak memberikan
negatif pada lingkungan.
Larangan Allah SWT atas berbuat kerusakan di muka bumi terdapat
dalam surat Al A’raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
3. Karyawan (Employee)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema karyawan adalah
pengungkapan atas perlakuaan perusahaan terhadap karyawan. Haniffa (2002)
dan Othman dan Thani (2010), karyawan harus diperlakukan dan dibayar
dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin pemenuhan
kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan. Informasi-informasi yang harus
diungkapkan terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, tunjangan,
sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan
keselamatan, kesetaraan, dan peluang melaksanakan ibadah.
4. Masyarakat (Society)
Item informasi yang termasuk dalam tema Masyarakat adalah
memberikan pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang perusahaan
berikan untuk masyarakat. Haniffa (2002), menyatakan bahwa tema
masyarakat memberikan pengungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan
adl yang menekankan pada pentingnya membagi tujuan umum dan
menghilangkan penderitaan dalam masyarakat dan hal tersebut bisa terwujud
melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqf (kepercayaan) dan qard hassan
(memberikan pinjaman tanpa keuntungan). Sadaqah/Shadaqah adalah segala
bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak
terbatas pada materi tetapi juga dapat berbentuk non materi.
Sadaqah/Shadaqah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan
zakat dan infak karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau
mendermakan harta, tetapi mencakup segala amal dan perbuatan baik dalam
rangka mencari kerhidhaan Allah SWT . Waqf atau Wakaf adalah penahanan
hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau
faedahnya. Sedangkan qard hassan adalah suatu pinjaman yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial saja, dimana pihak peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Kesamaan atas ketiga aktivitas
tersebut adalah mendorong seseorang ataupun perusahaan untuk melakukan
perbuatan yang dapat membantu orang disekitarnya, baik berupa pinjaman
ataupun pemberian. Sedangkan bagi masyarakat umum merupakan realisasi
kepedulian sosial, yang akan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan
mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial. Sedangkan
menurut Haniffa dan Hudaib (2004) dalam Ayu (2010), dengan melakukan
kegiatan shadaqah, waqf, dan qard al-hassan dapat menghapuskan ataupun
memindahkan penderitaan dalam kehidupan sosial karena perusahaan
membagi rezeki yang mereka miliki dengan masyarakat, dimana tindakan
perusahaan dapat berupa mendukung komunitas ataupunkegiatan kampanye
sosial pemerintah. Adapun ajakkan untuk melakukan ketiga perbuatan tersebut
terdapat dalam ayat Al-Quran:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS Al-Imran:92).
5. Lingkungan (Enviroment)
Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan
terkait dengan lingkunga. Haniffa (2002), konsep mizan (keseimbangan),
i‟tidal (pertengahan), khilafah, dan akhirat, menekankan pada konsep
keseimbangan, pertengahan, dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan
hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-
program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup, harus
diungkapkan oleh perusahaan. Othman dan Thani (2010), perusahaan
seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin menghancurkan atau
merusak lingkungan, sehingga informasi mengenai program perlindungan atas
alam haruslah diungkapkan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai
perlakuan terhadap lingkungan adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 205-206:
“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah
tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah
kepada Allah” bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka
pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sesungguhnya (Jahaman itu) tempat
tinggal yang terburuk.” (QS Al-Baqarah: 205-206)
6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Othman dan Thani (2010), perusahaan haruslah mengungkapkan semua
aktivitas terlarang seperti praktik monopoli, manipulsi harga, perjudian, dan
penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 42:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”
(QS Al-Baqarah: 42)
Pengungkapan
Pada umumnya di setiap perusahaan, pengungkapan atau pelaporan
(disclosure) merupakan pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk
pertangungjawaban mengenai aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan
(Putri, 2014). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti
bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Dan
jika dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti
bahwa laporan keungan harus memberikan informasi dan penjelasan yang
cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi
tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadiankejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Di Indonesia, persyaratan dalam pengungkapan informasi tanggung
jawab sosial perusahaan diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007 pasal 88 ayat 2 point c yang menyebutkan bahwa “Annual report yang
dibuat oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Namun demikian, dalam
UU tersebut tidak disebutkan persyaratan bentuk, format, isi dalam laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam melakukan
penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan disclosure item pada
ditentukan pada penelitian sebelumnya, yang digunakan untuk menentukan
disclosure yang disajikan oleh perusahaan.
Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (financial
report) dan laporan tahunan (annual report).
a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan
Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai
laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah
meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan
minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam
kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan
perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua
pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk
laporan tahunan (annual report) walaupun sekarang ini cukup banyak
perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
terpisah dari laporan tahunan (annual report) dalam bentuk laporan
keberlanjutan (sustainability report).
Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapan suatu
informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dan
sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan
pengungkapan yang benar, adil, dan transparansi apabila memiliki suatu
akuntabilitas terhadap Allah SWT. (Putri, 2014) Konsep dasar akuntabilitas
Islam ini adalah seluruh sumber daya yang telah tersedia dan diciptakan di
muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang timbul sebagai
konsekuensi atas keberadaan perusahaan terkait kegiatan bisnisnya.
Sedangkan, pengungkapan suka rela merupakan pengungkapan yang timbul
dari hasil analisis cost anf benefit perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Belkaoui (2004) tujuan pengungkapan dalam pelaporan
keuangan, yaitu :
1. Mendeskripsikan item-item yang diakui dalam laporan keuangan
danmenyediakan pengukuran-pengukuran yang relevan atas item-item
tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan.
2. Mendeskripsikan unrecognized items dan menyediakan pengukuran yang
berguna atas item-item tersebut.
3. Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dalam
menilai risiko-risiko dan item-item yang potensial untuk direcognized dan
unrecognized.
4. Menyediakan informasi penting yang memungkinkan para pengguna
laporan keuangan untuk melakukan perbandingan antar perusahaan maupun
antar tahun.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pihak yang biasanya menerima
informasi dan pengungkapan laporan keuangan adalah :
1. Pemegang saham, investor, dan kreditor
Seperti yang dinyatakan oleh FASB :
“Financial reporting should provide information that is useful to present and
potential investors and creditors and other users in making rational
investment, credit, and similar decisions.”
2. Pihak lainnya
Pengungkapan juga dibuat untuk pihak lain seperti karyawan, pelanggan,
pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi mereka hanya dilihat sebagai
penerima sekunder dari laporan tahunan dan bentukbentuk pengungkapan
lainnya.
Teori Legitimasi
Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998).
Teori Stakeholder
Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).
Jadi, pada teori stakeholders menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya
sebatas pada perusahaannya saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki
kepentingan kepada perusahaan tersebut seperti pemerintah, pelanggan,
kreditor, serikat lokal, serikat pekerja dan masyarakat umum
Pengaruh umur Listing terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Fitriani (2014) berpendapat umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada
pengungkapan sukarela. Menurut Fitriani (2014) hal ini dikarenakan perusahaan
yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi apa saja yang sebaiknya
diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan hanya akan
mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif
terhadap perusahaan atau mengungkapkan sebagian informasi yang menyedot
perhatian investor. Dengan demikian perusahaan tidak perlu mengungkapkan semua
informasi yang dimilikinya secara detail.
Peneilitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suta dan Laksito (2012)
yang menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela. Menurut Suta dan Laksito (2012) alasan yang mendasari hasil penelitian ini
adalah perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan dengan umur yang relatif
muda namun telah difasilitasi dengan teknologi yang canggih, sehingga
pengungkapan informasinya telah berkembang. Selain itu menurut Putri dalam Suta
dan Laksito (2012), perusahaan yang telah lama listed di BEI maupun yang baru
sama–sama ingin menarik perhatian para investor dengan mengungkapkan informasi
laporan tahunan perusahaan mereka.
Berbeda dengan hasil penelitian Aulya dan Sutono (2015) berpendapat umur
listing berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela.
Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih
tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan
(Wahyuningsih et al, 2016). Menurut Adhi dalam Aulya dan Sutono (2015)
mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi
yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari
praktik akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih
mengetahui kebutuhan akan informasi tentang perusahaannya.
Pengalaman inilah yang dijadikan dasar manajemen untuk memenuhi kebutuhan
stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban. Pengungkapan yang tinggi dapat
menarik perhatian stakeholder. Hal tersebut juga dapat mengurangi agency cost antar
manajemen (agen) dan pemilik apabila pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi
dibanding perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih rendah
Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Hasil penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan.
Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi
pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang
diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan
investor. Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan
mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka.
Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra (2012)
menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan
sukarela pada laporan keuangan. Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good news
dapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor
kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan
harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula
(Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta &
Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana
(2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan
melalui tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Widianto,
2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin
besar pengungkapan informasi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi dari investasi, akan menggunakan hutang yang relatif
kecil.
Dengan tingginya tingkat profitabilitas inilah yang dapat mengurangi
masalah keagenan, karena diharapkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi
diiringi juga dengan pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula tingkat perusahaan dalam menarik perhatian
stakeholder.
Pihak manajemen terpacu untuk mengungkapkan informasi untuk
mengurangi masalah keagenan pada principal terhadap kualitas perusahaan,
sehingga dengan tingginya profitabilitas dengan diikuti tingginya pengungkapan
akan mengurangi agency cost yang terjadi (Ramadhani, 2018). Selain itu, tingginya
profitabilitas mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaannya
secara lebih luas guna meyakinkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.
Pengaruh likuiditas terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga
cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak
luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun
perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas
sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan
kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat
membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat
ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfaiz dan
Raharjo (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap
pengungkapan sukarela. Abdelsalam dalam Alfaiz dan Raharjo (2013) berpendapat
bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi akan mengungkapkan informasi yang
tinggi pula, untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut likuid. Kemudian
menurut teori keagenan, bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi akan
memberikan informasi yang luas untuk memenuhi persyaratan informasi pemegang
saham dan kreditor. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, akan
menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan dengan melakukan
pengungkapan informasinya seluas mungkin untuk meyakinkan para stakeholdernya
Pengaruh tingkat leverage terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverage berpengaruh
negative dan signifikan. Hal ini berarti semakin besar leverage maka semakin sedikit
luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini karena
semakin tinggi leverage perusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapat
menurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut
(Bringham dan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati
saham yang memiliki EPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah.
Dengan kondisi tersebut leverage yang tinggi manajemen perusahaan akan
cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi karena
khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian
hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014) yang menunjukkan
hubungan negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.
Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012) yang menyatakan tingkat
leverage perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat
leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat
dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013),
luas pengungkapan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan.
Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang
lebih tinggi pula.
Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ini adalah terkait dengan
Agency Theory yakni biaya yang ditimbulkan karena adanya hubungan keagenan
salah satunya biaya penyebaran informasi. Perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi tersebut
sehingga perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela
untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi
tersebut.
Dengan adanya tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan
kreditur dan diharapkan dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi tingkat leverage
perusahaan, maka akan semakin luas. pula pengungkapan informasi yang diungkapkan
perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk
dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor
Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Wardani (2012) berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh
terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh
publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara
historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai
oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan
pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)
Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh
terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham
perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan
sukarela. Menurutnya, kepemilikan saham sebagai monitoring terhadap kinerja
manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi
kepemilikan saham oleh maka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen.
Sehingga untuk mengurangi agency cost yang terjadi karena monitoring dapat
dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham.
Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham
menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan
tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi.
Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan
Menurut Fitriana (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena
perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas public demand karena
publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasi tentang
inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang
baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk
mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi
perusahaan dalam persaingan.
Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012)
serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan
besar cenderung memiliki agency cost yang lebih besar karena semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di
dalamnya. Agency cost dapat diminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi
yang lebih memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Selain itu,
perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, sehingga
menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih
luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil.
Banyaknya pihak yang berkepentingan menyebabkan semakin luasnya
pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang memadai bagi seluruh stakeholder.
Teori Stakeholder
Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholder
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait
dengan aktivitas perusahaan. Menurut Fitriana (2012) ada dua perspektif dalam teori
stakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan
(organization centered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah
satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah
perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini,
pengungkapan pada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawaban
manajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Henderson et al, dalam
Ginting, 2012)
Agency Theory
Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.
Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya
keagenan yang ditanggung oleh principal dan agen. Jensen dan Meckling
(1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:
1. Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh
principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku
agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku
agen.
2. Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen.
Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai
dengan kepentingan principal.
3. Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principal sebagai
pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan
principal.
16
Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat
mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu
laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada
laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan
dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara
pihak agen dan principal.
Dalam penelitian ini agency theory sangat mendukung dengan variabelvariabel yang diproksikan. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori
keagenan adalah variabel ukuran perusahaan berperan sebagai variabel untuk
mempertimbangkan tingkat agency cost yang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya
perusahaan (Daniel, 2013), tingkat leverage dan likuiditas menjadi tolok ukur
berdasarkan biaya modal perusahaan, struktur kepemilikan berperan untuk
mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya
proporsi kepemilikannya (Daniel, 2013), profitabilitas menjadi mekanisme
monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak
manajemen, dan umur listing sebagai pertimbangan tingkat control yang dilakukan,
sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.
Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress
Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008)
Faktor Penyebab Financial Distress
Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan
Pengertian Financial Distress
Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedang
menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalam
Fahmi (2015: 107) financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.
Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak
tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapat
dikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila
perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama beberapa
tahun.
Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuan
perusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitu
stock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalah
kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan
(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi
arus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban lancar perusahaan.
Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalami
kebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang
berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorang
manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yang
berbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :
a. Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasi
dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi
normative suatu perusahaan yang pailit.
b. Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model ini
menggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk dari
pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
19
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok
pailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)
Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari
perusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmen
pembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividen
terhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financial
distress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalam
mengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financial
distress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedang
mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan ini
tergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie
(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distress
jika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih
negatif.
Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan
keuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam
akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves
(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadi
di dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan
kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,
Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisi
keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaan
besar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distress
berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pasti
akan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsungan
hidup perusahaan
Tujuan Corporate Governance
Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan;
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap
perusahaan;
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :
1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak
dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,
demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporate
governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan
meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan
kepercayaan investor.
Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk
mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.
Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai
mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras
dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2
kelompok (Herawaty, 2007):
a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan
perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti
komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan
kompensasi eksekutif.
b. Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhi
perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti
pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,
akuntan publik.
Komite Audit
Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional
dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewan
komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan
(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan
komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen
Dewan Komisaris
Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewan
komisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal ini
dewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diatur
dalam Pasal 108 UUPT.
Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
Proporsi Komisaris Independen
Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Kepemilikan Manajerial
Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi
kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat
dan cenderung menekan konflik keagenan.
Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan
sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka
manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang
saham yang juga adalah dirinya sendiri.
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori
akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.
Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,
seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer
yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan
perusahaan dalam dua kriteria:
a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)
b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non ownersmanager).
Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para
manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens
(Boediono, 2005).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan bahwa kepemilikan
manajerial merupakan pengendalian operasioan yang berkaitan akuntansi,
manajemen laba yang ditentukan berdasarkan motivasi kerja perusahaan
Kepemilikan Institusional
Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutional
adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).
Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikan
institusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwa
kepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus pada
current earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakan meningkatkan
laba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticated
sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah
diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melalui
mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan
melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan
yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuai
kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).
Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diartikan bahwa
kepemilikan institusional merupakan suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusional perusahaan yang dapat mengendalikan manajemen melalui proses
pengawasan.
Pengertian Corporate Governance
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporate
governance adalah :
Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
mewujudkan shareholders value.
Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate
governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih
transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep ini
diterapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin
abik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.
Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakan
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan
dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang
saham.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa corporate
governance merupakan sebuah konsep pengendalian untuk mengatur dan
mengelola perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang diharapkan dapt
memberikan dan meningkatkan nilai perusahan kepada para pemegang saham.
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkut
hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindari
terjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsep
good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi
lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu
teori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,
manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan
keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh
kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005),
Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara principal dan agent.
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang
merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan ini
adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan
tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan
cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkan
kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi
perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyekproyek yang menguntungkan jangka panjang.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyaakan bahwa Corporate governance
didasari oleh teori agency yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung
untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agency theory adalah hubungan atau
kontrak antara principal dan agen principal memperkerjakan agen untuk
melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak
yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin
efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai
pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).
Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi
keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan.
Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini
berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal
sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada
akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (dikutip oleh Tendi
Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti
penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya
kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan
dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan
Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam
perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang
berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda itu, antara agen dan prinsipal terjadi
konflik yang potensial. Konflik kepentingan yang muncul disebut konflik keagenan
(agency conflict). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut
mengakibatkan perlunya check dan balance untuk mengurangi kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.
Corporate governance sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan
mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip corporate governance seperti
transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang dilakukan
oleh perusahaan dan mekanisme corporate governance dapat meminimalisasi konflik
kepentingan antara manajer dan para pemegang saham perusahaan. Sistem yang baik
akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham untuk
memperoleh kembali investasinya dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan
bahwa manajemen bertindak sebaiknya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan
teori keagenan, adanya good corporate governance manajer dapat diawasi dengan baik
dan agency cost dapat dikurangi.
Secara teoritis, jika praktik good corporate governance berjalan dengan efektif
dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang
selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, mengurangi risiko yang
mungkin dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Good
corporate governance juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan.
Nilai pasar dapat diukur dengan Tobin’s Q. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan
memiliki intangible asset yang semakin besar (Sukamulja, 2004). Karena semakin
besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar juga kerelaan investor untuk
mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Bredey dan
Myers dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang
tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan
perusahaan yang memiliki Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat
kompetitif atau industri yang mulai mengecil.
Nilai Perusahaan
Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Nilai
perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar
saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian
investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006) . Menurut
Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) :
“Value is respresented by the market price of the company’s commom stock which
in turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.”
Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga
pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan.
Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai
pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau
keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan
meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham
sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang
meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti
manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan.
Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor
terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa
rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai
bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua
unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya
ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan
memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu
tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena
sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga
dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004).
Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar
asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar
kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut (Sukamulja, 2004)
Kepemilikan Institusional
Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) menyatakan bahwa
kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam
meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.
Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring
yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan
investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki
oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi
dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti
penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham,
pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi
mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat
menghalangi perilaku opportunistic manajer. Semakin besar kepemilikan oleh
institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan (Wening, 2009). Kepemilikan institusional
memiliki kelebihan antara lain:
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji
keandalan informasi.
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas
aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate
governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen
perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat
menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan
manajemen dengan para pemegang saham.
Masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul sebagai
akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Menurut Wening (2009) perbedaan tersebut antara lain karena
karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti:
a. Kepemilikan Menyebar
Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan
imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang
kepemilikannya lebih terkonsentrasi.
b. Kepemilikan Terkonsentrasi
Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu
controlling interest (kepemilikan saham pengendalian) dan minorit interest
(kepemilikan saham minoritas / shareholders).
c. Kepemilikan dalam BUMN
Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat
mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oeh pejabat yang
ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, atau
wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.
Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency
conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya
suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham
(Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan
terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh
karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya
kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008).
Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur
dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial
dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai
perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat.
Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas
perusahaan.
Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), ketika
kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya
perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya
kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat
menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang
saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan
hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham
Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang
saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur
kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur
kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur
kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah,
karyawan dan individual domestik.
Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor
perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan adanya
struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk
mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan
Meckling (1976) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat
mengendalikan masalah keagenan.
Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan
ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2004).
Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan
dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas
5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka
panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor
perusahaan (Faisal, 2004)
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Upaya dalam membangun Good Corporate Governance memang tidak
semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi dan
kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan,
karyawan, komisaris, pemegang saham serta pihak regulator (pemerintah). Penerapan
prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan seharusnya dijadikan
sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan
usahanya (Effendi, 2009). Penerapan Good Corporate Governance perlu di dukung
oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk
dan jasa.
Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi
terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha.
Penerapan bisnis Good Corporate Governance di perusahaan diharapkan dapat
membantu terwujudnya persaingan yang sehat dan kondusif. Dengan dimulai
menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini setidaknya dapat dihindarkan
adanya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Implementasi Good
Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk
meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya
sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate Governance
pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat
(publik) dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian perusahaan
tersebut terbukti melanggar hukum (Effendi, 2009). Perusahaan seperti ini akan
kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern)
dengan lancar. Namun sebaliknya, perusahaan yang telah menerapkan prinsip Good
Corporate Governance dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (publik),
pemasok (supplier), distributor, pemerintah, kreditur dan ternyata lebih diminati para
investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha tersebut.
Prinsip-prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip GCG di Indonesia telah dikembangkan oleh Bapepam sejak
tahun 2000 yang diwujudkan dengan peran aktif Bapepam dalam keanggotaan Ketua
Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi serta Keterbukaan dalam Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di kancah internasional Bapepam turut
serta dalam Asian Roundtable Meeting on Corporate Governance – Fifth di Kuala
Lumpur serta Roundtable on Capital Market Reform in Asia – Fifth dan Official
Presentation of the White Paper on Corporate Governance in Asia di Tokyo bersama
dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (KNKG, 2006).
Salah satu organisasi internasional yang ikut mengembangkan GCG adalah
OECD (Organization for Economic Co-operation Development). Penetapan GCG
dalam OECD dipengaruhi oleh hubungan antara partisipan dan sistem tatakelola.
Pemegang saham pengendali yang dapat berupa individu, keluarga, aliansi, atau
perusahaan lain yang beraktivitas melalui perusahaan atau antar perusahaan dapat
mempengaruhi secara signifikan perilaku korporat. Sebagai pemegang ekuitas maka
terdapat keinginan untuk meningkatkan kekuatannya di pasar melalui GCG. Berikut
ini prinsip GCG menurut OECD (2004):
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; yaitu menjamin keamanan
metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang
dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan
teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan
komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; yaitu berlaku fair
termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan; yaitu mendorong
kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta
kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
d. Keterbukaan dan transparansi; yaitu menyajikan informasi keuangan, kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan
harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
e. Akuntabilitas dewan komisaris; yaitu menjamin adanya pedoman strategi
perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan
komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang
saham.
Mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan OECD, International
Corporate Governance Network (ICGN) juga menambahkan prinsip-prinsip Honesty,
Resilience, Responsiveness, dan transparency sebagai best practices untuk meningkat
GCG lembaga tersebut.
Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance
(KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Coporate
Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru
pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai
pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG (2006) adalah
sebagai berikut:
a. Transparansi; yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Dalam mewujudkan transparansi ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga
hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan
pemangku kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas; yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
c. Responsibilitas; yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi; yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan; yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.
Manfaat Good Corporate Governance
Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan Corporate
Governance menurut OECD (2004) antara lain :
a. Melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta
terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan
mengalami peningkatan.
b. Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi
dalam pengelolaan perusahaan.
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka
berinvestasi.
d. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan
produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan.
e. Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
Pihak-pihak yang terlibat Corporate Governance
Seiring dengan kompleksitas dan risiko yang meningkat maka fungsi-fungsi
yang terkait dengan GCG berkembang, dan dilakukan oleh berbagai partisipan.
Berikut ini 5 partisipan yang dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan
dalam pengembangan GCG menurut OECD (2004) :
a. Dewan direksi (board of directors); terutama menjalankan fungsi oversight.
b. Pejabat eksekutif (executive officers); terutama menjalankan fungsi enforcement.
c. Dewan komisaris/komisi (board of commissioners/committees); terutama
menjalankan fungsi supervisory & advisory.
d. Auditor, meliputi auditor internal dan auditor eksternal; terutama menjalankan
fungsi assurances.
e. Pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi antara lain pemegang saham,
kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat dan lingkungan; terutama
menjalankan fungsi monitoring
Corporate Governance
Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG, 2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate
governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang
melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG
mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena
itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk
menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG
juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan Good Corporate
Governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk
menerapkan Good Corporate Governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan
Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Corporate governance didefinisikan oleh IICG (2010) (Indonesian institute of
Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan
perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate
governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan
pengawasan atas kinerja.
Parkinson (1994) mendefinisikan GCG berdasar perspektif finansial semata yang
hanya melibatkan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tricker (1984)
menjabarkan definisi GCG dari sudut pandang luas yang mencakup akuntabilitas
perusahaan terhadap sekelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Selanjutnya, Rezaee (2007: 22) mendefinisikan GCG sebagai berikut:
“… is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market-based
mechanisms and best practices to create substantial shareholders value while protecting
the interests of other shareholders.”
Solomon (2007: 14) mendefinisikani CG sebagai berikut:
”… the system of checks and balances, both internal and external to companies,
which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and
act in a socially responsible way in all areas of their business activity.”
Definisi GCG berbasis perspektif pemangku kepentingan ini didasarkan pada
persepsi bahwa perusahaan dapat memaksimalkan penciptaan nilai (value creation) dalam
jangka panjang dengan cara menunaikan tanggung jawab mereka terhadap seluruh
kelompok pemangku kepentingan, dan dengan mengoptimalkan sistem GCG.
Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk
semua stakeholdersnya. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan
tepat pada waktunya, serta, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kedua hal tersebut penting karena
secara empiris terbukti bahwa penerapan Corporate Governance dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan (Beasly et al.,2006: 133).
Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2008) dan OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) Corporate Governance
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern
dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Pengertian GCG ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Keputusan menteri ini menyatakan bahwa
GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul
ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan
kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya
konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak
sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen,
manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik
dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.
Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi
sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada
umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer
sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu
mengutamakan kepentingan pribadinya.
Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah
keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:
a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan
oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan
oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena
adanya hubungan agensi.
Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya
kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara
manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi
perusahaan.
Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan,
diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor
bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate
governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa
manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan
menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan
berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.
Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor
Konflik peran terjadi pada saat individu merasakan adanya tuntutan
yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran. Konflik peran merupakan gejala
psikologis yang dialami oleh seorang auditor akibat dari adanya dua
tuntutan yang saling bertantangan dalam kurun waktu yang bersamaan
sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman dalam bekerja dan
secara potensial dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik
peran biasanya akan menjadikan seseorang bimbang dalam mengambil
keputusan dan ragu-ragu dalam bertindak. Konflik peran juga memiliki
dampak besar bagi individu dan perusahaan. Dampak bagi individu meliputi
menjadi tidak puas dan buruk dalam menyelesaikan pekerjaan sedangkan
bagi perusahaan yaitu, kualitas rendah, pergantian pekerjaan semakin tinggi.
Akibat lainnya yang bisa ditimbulkan adalah bekerja menjadi tidak nyaman,
ketegangan kerja dan berbagai hal negatif lainnya yang berdampak pada
hasil pekerjaan tidak maksimal (Fanani et al. 2008). Hubungan antara
konflik peran dengan kinerja auditor adalah konflik peran dapat
menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja, banyaknya tuntutan dan
tekanan pekerjaan yang dirasakan oleh auditor dalam melakukan tugas audit
sehingga menurunkan motivasi kerja, karena mempunyai dampak yang
negatif terhadap perilaku individu, sehingga dapat menurunkan kinerja
auditor
Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor
Penggunaan pendekatan struktur audit dapat mendukung auditor
dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik yang dapat meningkatkan
kinerja auditor. Pengetahuan tentang struktur audit serta penerapannya
dalam melaksanakan jasa audit akan menjadikan pelaksanaan tugas audit
lebih terstruktur dan dapat dijalankan dengan baik. Struktur audit membantu
atasan dalam memberikan tugas kepada staff auditnya mengenai pekerjaan
yang harus dilakukan. Struktur audit dapat menjelaskan bagaimana suatu
proses audit dilakukan. Penggunaan struktur audit juga akan membantu
memperjelas arus kerja dan pengaturan dalam tim, serta membantu auditor
dalam mengambil keputusan sehingga mempermudah tugas auditor.
Penelitian yang telah mengkaji struktur audit terhadap kinerja auditor
diantaranya adalah Fanani et al.(2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor,
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidiantari dan
Widhiyani (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa struktur audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja audit.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran
Menurut “Sedarmayanti (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi
konflik peran adalah sebagai berikut”:
1. Masalah Komunikasi, terjadi karena adanya salah pengertian yang
berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit di
mengerti dan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu
yang tidak konsisten.
2. Masalah Struktur Organisasi, terjadi karena adanya kekuasaan
antara departemen dengan kebutuhan atau sistem penilaian yang
bertentangan dan persaingan untuk memperebutkan sumber daya
yang terbatas.
3. Masalah Pribadi, terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan atau
nilai–nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang
diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai
persepsi
Bentuk-Bentuk Konflik Peran
Menurut Muchlas (2008) bentuk konflik peran yang dialami individu
ada tiga, yaitu:
1. Konflik antara orang dan peran. Konflik ini terjadi antara
kepribadian dan ekspektasi peran yang tidak sesuai. Adanya
pertentangan antara nilai-nilai dan keyakinan pribadi seseorang
dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya auditor yang
bekerja dalam kelompok dimana anggota-anggota dalam
kelompok tersebut memiliki karakteristik dan kepribadian yang
berbeda-beda pula. Ketika menghadapi permasalahan selama
proses penugasan setiap anggota kelompok pasti memiliki
tanggapan yang berbeda-beda terhadapan permasalahan tersebut,
dalam hal ini auditor berusaha untuk saling menerima tanggapan
satu dengan yang lain untuk mencapai satu kesepakatan bersama
meskipun disatu sisi kesepakatan tersebut bertentangan dengan
diri atau kepribadian auditor tersebut.
2. Konflik dalam peran (intrarole). Konflik ini muncul karena
adanya ekspektasi yang saling bertentangan, bagaimana peran
yang diberikan itu sebaiknya dijalankan. Contohnya ketika
seorang auditor berada pada situasi tekanan untuk melakukan
tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan
melaksanakan salah satu perintah saja akan menimbulkan
terabainya perintah yang lain, tugas pertama datangnya dari kode
etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari sistem
pengendalian yang berlaku di perusahaan. Apabila auditor
bertindak sesuai dengan kode etiknya maka auditor akan merasa
tidak berperan sebagai karyawan perusahaan dengan baik.
Sebaliknya, apabila auditor bertindak sesuai dengan prosedur
yang ditentukan oleh perusahaan, maka auditor akan merasa telah
bertindak secara tidak profesional dimana hal tersebut
bertentangan dengan kode etik profesinya. Dalam hal ini auditor
tersebut sedang mengalami konflik dalam peran.
3. Konflik antar peran (interrole). Konflik ini muncul karena
adanya syarat-syarat yang berbeda antara dua atau lebih peran
yang harus dijalankan pada saat yang sama. Posisi di tempat kerja
seringkali menimbulkan konflik dengan posisi di luar tempat
kerja. Contohnya auditor wanita yang sudah menikah, karyawan
tersebut menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan sebagai karyawan di KAP. Hal ini dapat
menimbulkan konflik peran ketika karyawan tersebut harus
menjalankan tugas sebagai seorang pekerja atau karyawan di sisi
lain dia juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai ibu
rumah tangga.
Pemahaman mengenai konflik peran sebagai bentuk kebingungan
peran yang harus dilakukan oleh karyawan. Adanya instruksi ganda yang
saling berbeda dan harus dilakukan pada waktu bersamaan merupakan
refleksi dari konflik peran. “Konflik peran secara khusus juga dilihat
sebagai bentuk ketidaksesuaian antara peran yang harus dilakukan dan
tuntutan pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar
profesional tertentu yang diyakini dan dianut oleh karyawan (Rosally dan
Jogi, 2015)”
Definisi Konflik Peran
“Kinicki dan Kreitner (2013) konflik peran adalah ketika individu
merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di
sekitar, maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran”. Konflik
peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika, atau standar
dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya.
Konflik peran merupakan suatu keadaan yang muncul karena
mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma,
aturan, etika dan kemandirian profesional. “Kondisi ini umumnya terjadi
karena adanya dua perintah yang tidak sama atau berbeda yang diterima
secara bersamaan, dan dari pelaksanaannya salah satu perintah saja akan
menyebabkan terabaikannya perintah yang lainnya (Fanani et al., 2008)”.
Menurut “Rizkia (2015) konflik peran terjadi apabila penyesuaian atas
seperangkat harapan mengenai pekerjaan, bertentangan dengan seperangkat
harapan yang lainnya”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang
individu yang profesional sering mendapatkan dan menerima dua perintah
sekaligus. Dalam hal ini, Auditor merupakan salah satu contoh profesi
terjadinya dua perintah secara bersamaan. Perintah tersebut yang pertama
bersumber dari kode etik profesi yang sesuai, agar integritas auditor tetap
terjaga dan yang kedua bersumber dari bentuk pengendalian yang berfungsi
di perusahaan yang dilakukan adanya pengauditan. Biasanya yang terjadi
adalah apabila dilaksanakannya perintah yang satu, maka perintah satu yang
lainnya akan terabaikan jika terjadinya dua perintah secara bersamaan
seperti yang telah dijelaskan tersebut. Konflik peran dapat terjadi kepada
akuntan publik, namun seorang akuntan publik tetap harus memenuhi
perannya dengan kemampuan yang dimilikinya, walaupun ketika adanya
dua atau lebih perintah peran yang harus dilaksanakan.
“Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) mendefinisikan konflik
peran sebagai suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi
yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja”. Konflik peran
dalam diri individu terjadi apabila seorang individu mengalami
ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia diharapkan untuk
melaksanakannya saling bertentangan dengan dirinya dan melebihi dari
kemampuannya (Handoko,2012)
Komponen Struktur Audit
1. Prosedur dalam pelaksanaan audit
Menurut “Mulyadi (2002:86) prosedur audit yang dilakukan oleh
auditor adalah sebagai berikut”:
a. Inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap
dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak
dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap
sebuah dokumen, auditor akan menentukan keaslian dokumen
tersebut.
b. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang
digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan suatu
kegiatan secara langsung. Dengan melakukan pengamatan
auditor akan memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan
suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan,
prosedur, dan proses.
c. Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang
dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit
yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti
dokumenter.
d. Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang
memungkinkan auditor memperoleh konfirmasi secara
langsung dari pihak ketiga yang independen.
e. Penelusuran, auditor melakukan penelusuran informasi sejak
mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen,
dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam
proses akuntansi.
f. Pemeriksaan bukti pendukung, meliputi inspeksi terhadap
dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan
untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi
yang berkaitan.
g. Perhitungan, meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya
berwujud seperti kas atau persediaan ditangan, serta
pertanggungjawaban penyelidikan lebih mendalam.
h. Pelaksanaan Ulang, merupakan pengulangan aktivitas yang
dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang
diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah
dilakukan oleh klien.
i. Teknik Audit Berbantuan Komputer, apabila catatan akuntansi
klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu
menggunakan computer computertechnique dalam
menggunakan berbagai prosedur audit di atas.
2. Petunjuk atau Instruksi Pelaksanaan Audit
Setiap auditor wajib memperhitungkan apakah auditor tersebut akan
menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Jika auditor
menetapkan untuk menerima perikatan audit calon kliennya, maka auditor
akan melakukan audit dalam beberapa tahap. Menurut Mulyadi (2002:122)
tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap sebagai
berikut:
a. Penerimaan Perikatan Audit adalah kesepakatan dua pihak
untuk membentuk suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan
audit, klien yang membutuhkan jasa auditing membentuk suatu
ikatan perjanjian dengan auditor.
b. Perencanaan Audit adalah penentuan keberhasilan
penyelesaian perikatan berdasarkan kualitas perencanaan audit
yang dibuat oleh auditor.
c. Pelaksanaan Pengujian Audit, tahap ini disebut juga dengan
pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus
mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk ke dalam
kelompok standar pekerja lapangan.
d. Pelaporan Audit merupakan tahap akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke
standar pelaporan.
3. Menaati Keputusan yang Ditetapkan
Menurut “Mulyadi (2002:60) standar teknis merupakan setiap anggota
harus melakukan jasa profesionalnya berdasarkan standar teknis dan standar
profesional yang saling berhubungan sesuai dengan keahliannya”. Anggota
memiliki kewajiban untuk mengerjakan penugasan dari penerimaan jasa,
selama penugasan tersebut searah dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan profesional yang harus dipatuhi adalah standar yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
4. Penggunaan Media Transformasi (Komputer)
Menurut Mulyadi (2002:344) ada dua kondisi yang menyebabkan
auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK:
a. Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit
dalam sistem informasi komputer.
b. Dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur
audit dalam pemeriksaan.
Ada beberapa manfaat dari teknik audit berbantuan komputer, diantaranya
adalah:
a. Pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan
perangkat lunak audit untuk menguji semua transaksi dalam
file komputer.
b. Prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat audit
untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa.
c. Pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji prosedur akses ke perpustakaan.
d. Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram
e. Mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang
berbeda record dan berbeda format.
f. Pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu.
g. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran.
h. Membuat persamaan dengan operasional.
Definisi Struktur Audit
“Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing
yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur
rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan kebijakan audit yang
komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukan
audit (Bowrin dalam Fananiet al., 2008)”. Menurut “Muslim (2002) seperti
dikutip oleh Alfianto dan Suryandari (2015) dijelaskan bahwa struktur audit
mencakup apa yang harus dilakukan, instruksi bagaimana pekerjaan harus
diselesaikan, alat untuk melakukan koordinasi, alat untuk pengawasan dan
pengendalian audit serta alat penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan.”
Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam melakukan
tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan struktur audit yaitu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berdampak positif terhadap
konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi pemisahan
pelayanan atau kualitas. Contoh, sebelum melakukan penugasan di
lapangan, biasanya auditor melakukan planning karena setiap klien
memiliki bisnis yang berbeda-beda sehingga tingkat kesulitan yang dihadapi
oleh auditor juga akan berdeda. Dalam melakukan planning tersebut hal
pertama yang harus diperhatikan adalah tim audit harus paham mengenai
bisnis klien tersebut bagaimana kemudian resiko bisnisnya seperti apa. Hal
ini kemudian akan didiskusikan tahap demi tahap untuk menghemat waktu
pengerjaan, setelah tahap demi tahap selesai dilakukan selanjutnya
permintaan dokumen dapat dijalankan
Kriteria Penilaian Kinerja Auditor
Menurut “Trisnaningsih (2007) kriteria penilaian kinerja auditor dapat
diukur dengan menggunakan”:
1. Kemampuan, keahian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.
Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja,
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan faktor usia.
2. Komitmen Profesional, dalam prinsip etika profesi ikatan
Akuntansi indonesia dalam Mulyadi (2002:53) menyatakan
pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik,
pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini mengarahkan
anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan
merupakan landasan dasar perilaku etik dan perilaku
profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku
terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
3. Motivasi, menurut Trisnaningsih (2007) adalah keadaan dalam
diri pribadi seseorang yang menggerakkan keinginan individu
untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu demi mencapai suatu
tujuan.
4. Kepuasan Kerja, meliputi kepuasan individu dengan posisinya
dalam organisasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor menurut Kreitner dan Kinicki (2013) yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan, kepuasan ditentukan oleh
tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan
kesempatan pada individu untuk memenuhi
kebutuhannya.
b. Perbedaan, kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi
harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan
antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh
individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar
dari apa yang diterima, orang akan tidak puas.
Sebaliknya bila apa yang diterima sesuai dengan
harapan maka individu akan merasa puas.
c. Keadilan, kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil
individu diperlakukan di tempat kerja.
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan
oleh auditor untuk menghasilkan suatu karya yang dicapai atas beban yang
telah diberikan kepada auditor, yang diukur melalui kuantitas, kualitas serta
ketepatan waktu. “Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran
tertentu (standar), dimana kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang
dihasilkan, sedangkan kuantitas jumlah hasil kerja (output) yang dihasilkan
dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu merupakan kesesuaian
waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007)”.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kinerja auditor merupakan
upaya yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya
dalam mengaudit laporan keuangan untuk mencapai hasil audit sesuai
dengan yang seharusnya. Kinerja auditor dapat menjadi tolak ukur bagi
evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam
suatu organisasi, dalam hal ini yaitu auditor yang melaksanakan
pengauditan.
Definisi Kinerja Auditor
“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah
dikerjakan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama
(Robbin, 1986)”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dijelaskan
kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai seseorang dalam menjalankan
tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman,
intensitas dan waktu yang diukur dengan mutu kerja yang dihasilkan.
Auditor merupakan akuntan publik yang melakukan audit atas
laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar auditing
yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik (Mulyadi, 2002).
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah
hasil kerja yang diperoleh oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan
keuangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kinerja Auditor
menurut Mulyadi (2002) dalam Rosally dan Yogi (2015) adalah akuntan
publik yang melakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan
suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan
apakah laporan keuangan tersebuttelah disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip perusahaan”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dalam
Rosally dan Yogi (2015) kinerja auditor merupakan aktivitas atau
pelaksanaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu
tertentu.
Menurut Malan et al.(1984) Kinerja audit merupakan suatu proses
sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas
kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan
berdasarkan aspek ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam mencapai
hasil yang dihendaki, serta ketaatan terhadap peraturan, hukum, dan
kebijakan yang terkait. Fungsi kinerja audit adalah
memberikanreviewindependen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan
menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan
Teori Peran (Role Theory)
Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi
tertentu dalam suatu unit sosial, kedudukan, status sosial seseorang dan
tanggung jawab, sekaligus menggambarkan hak dan kewajiban seseorang.
“Dalam teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial dalam
mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan kedudukan yang di
lingkungan masyarakat ( Katz dan Kahn, 1978, dalam Jogi dan Rosally,
2015)”.
Dalam teori peran menyatakan bahwa jika peran yang diperankan
seseorang tidak sesuai dengan yang ekspektasi diharapkan, maka akan
timbul konflik peran, mereka juga dapat mengalami tekanan dalam diri
individu tersebut yang menyebakan stres dan merasa tidak puas dengan
pekerjaan yang sedang dilakukan yang menjadikan kinerja mereka menjadi
kurang efektif. “Tingkat peran dipengaruhi juga oleh seberapa besar
seseorang dengan profesi yang dimiliki dapat mempertahankan sikap
profesionalan mereka dalam suatu perusahaan dan seberapa jauh lingkungan
pengendalian yang ditetapkan didalam perusahaan dapat mengancam
otonomi para profesi tersebut (Puspa dan Rianto, 1999)”.
Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti ada tekanan
yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan tersebut.
Tekanan karena peran atau tugas yaitu kondisi dimana setiap peranan
seseorang mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Ekspektasi tersebut
dipengaruhi oleh harapan orang lain dan dapat berbenturan, menjadi tidak
jelas, dan dapat menyulitkan peranan seseorang. Hal ini juga dapat dialami
oleh auditor dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang auditor.
Dengan melihat banyaknya peran yang harus dijalankan oleh auditor
dalam melakukan perkerjaan sehari-hari, teori peran dapat diterapkan untuk
menganalisis hubungan dalam interaksi yang melibatkan seorang auditor
serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dihasilkan auditor atas peran yang
dijalankan
Teori Keagenan (Agency Theory)
“Hubungan ini adalah suatu kontrak yang mendelegasikan beberapa
wewenang pembuatan keputusan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan
atas nama prinsipal oleh satu orang atau lebih kepada pihak agen untuk
melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal tersebut(Jensen,1976 dalam
Abdul dan Siregar, 2012)”. Dalam teori keagenan menjelaskan pemegang
saham dijadikan sebagai principal dan manajemen sebagai agent, dimana
manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk
bekerja demi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara
pemilik dan agen terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu
bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemilik tentunya menghendaki
return yang tinggi atas investasi yang mereka miliki, sedangkan disatu sisi
manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka.
Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena asimetri informasi, asimetri
informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat distribusi
informasi yang tidak sama dengan agent dengan principal.
Untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi antara principal dan
agent solusi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan perikatan
dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor berperan
sebagai penengah antara principal dan agent yang berbeda kepentingan.
Tugas auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran
laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini hasil kinerja
auditor menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh perusahaan.
Kinerja auditor dinilai baik dan buruk berdasarkan kualitas audit yang
dihasilkan, jika kualitas audit yang dihasilkan baik maka kinerja auditor
tersebut juga akan dianggap baik, dan sebaliknya. Kinerja auditor
juga berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam
melakukan penugasan audit, diantaranya adalah struktur audit merupakan
suatu pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh
langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan,
dokumentasi, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk
mempermudah auditor dalam melaksanaka audit (Bowrin dalam Fanani et
al., 2008). Kemudian konflik peran menurut Kinicki dan Kreitner (2013)
konflik peran adalah “ketika individu merasakan adanya tuntutan yang
saling bertentangan dari orang-orang di sekitar, maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran”.
Konflik peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika,
atau standar dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. Ketika
auditor berhadapan dengan agen pada saat penugasan adanya tuntutan yang
dirasakan bertentangan dengan prinsip auditor, maka auditor tersebut
mengalami konflik peran hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja
auditor kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil kinerja auditor.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh
manajer dan direktur perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015).
Kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku menyimpang dari
manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu
mekanisme yang dapat berperan dalam meningkatkan integritas
laporan keuangan.
Dengan demikian, para manajer perusahaan yang memiliki
persentase kepemilikan manajerial akan merasa memiliki tanggung
jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil
keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan
melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang jujur dan benar
sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi (Astria,
2011).
Hasil penelitian dari Auditya dan Wijayanti (2013)
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan
terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial akan
menghasilkan dampak langsung terhadap integritas laporan keuangan,
kepemilikan manajerial selalu melakukan intervensi terhadap laporan
keuangan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga integritas laporan
keuangan akan selalu berubah mengikuti keinginan pemilik
manajerial.
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang
dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva, total
penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015).
Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa banyak informasi
yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak
manajemen mengenai pentingnya informasi (Saksakotama, 2014).
Dengan demikian, bahwa semakin besar perusahaan akan lebih
memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar
mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan
keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.
Hasil penelitian dari Setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa
ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap integritas laporan
keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar perusahaan akan
lebih memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar
mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan
keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gayatri dan Suputra (2013)
yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap integritas laporan keuangan karena semakin besar ukuran
perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan
Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan
siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang
dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).
Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik
kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik
tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan
prosedur audit.
Dengan demikian, semakin lama hubungan antara auditor
dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan
independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan
keuangan tersebut menjadi rendah.
Hasil penelitian dari Susiana dan Herawaty (2007) dan
Subandono (2017) menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan
Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu
perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara
independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam
Susiana dan Herawaty, 2007). Dalam hal pelaporan keuangan,
tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan
mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan
kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa
ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan
kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi
lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu
pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal
(Astinia, 2013).
Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun,
jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa
adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Integritas
laporan keuangan menunjukan bahwa informasi itu benar, jujur,
akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh
pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk
menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai
perusahaannya.
Dengan demikian komite audit dapat membantu perusahaan
untuk mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan
sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan
terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan
praktek manipulasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi
integritas laporan keuangan (Astria, 2011).
Hasil penelitian dari Gayatri dan Suputra (2013) menunjukan
hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan
semakin besar proporsi komite audit maka semakin tinggi nilai
integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri (2015) dan Jama’an
(2008). Yang menunujukkan bahwa komite audit berpengaruh
terhadap integritas laporan keuangan.
Indikator Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial ini diukur menggunakan
persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajemen
yang secara aktif ikut andil dalam proses pengambilan
keputusan perusahaan (direksi dan komisaris) dari jumlah
total modal saham perusahaan yang beredar (Saputri, 2010
dalam Rahiim dan Wulandari, 2014)
Pengertian Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial yaitu saham yang dimiliki
oleh manajer dan direktur perusahaan ( Rizkita dan
Suzan, 2015). Kepemilikan manajemen adalah persentase
saham yang dimiliki oleh pihak internal dalam suatu
perusahaan (Arif dan Bambang, 2007 dalam Wulandari
dan Budiartha, 2014). Sedangkan menurut Fajaryani
(2016) kepemilikan manajerial adalah proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang seara
aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan,
meliputi direksi dan komisaris.
Kepemilikan manajerial juga mempunyai peran
dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen
SIZEt = Ln ( Total Aset t )
perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu
mekanisme yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
integritas laporan keuangan. Adanya kepemilikan
manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam
kepentingan pemegang saham karena mereka juga bagian
dari pemegang saham, dengan cara tidak memanipulasi
informasi yang ada dalam laporan keuangan (Astria,
2011).
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah berapa
besar prersentase kepemilikan manajemen terhadap saham
perusahaan tersebut.
Indikator Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan di proksi dalam Ln Total Asset
perusahaan pada tiap akhir tahun pengamatan. Ukuran
perusahaan diwakili menggunakan logaritma dari asets.
Logaritma natural dari total asset perusahaan dapat
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan
atau asset perusahaan berarti semakin besar pula angka
logaritmanya (Rahiim dan Wulandari, 2014).
Pengertian Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu
perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara,
diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai
kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ada beberapa
instrumen yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya
ukuran perusahaan, seperti total aset, total penjualan, nilai
kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin besar
nilai instrumen tersebut, maka semakin besar pula ukuran
perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan
seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta
mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai
pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan
terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan
dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan
besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan
sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat
(Jama’an, 2008).
Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang
besar pula. Dengan adanya sumber daya yang besar itu,
perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk
keperluan internal. Informasi itu menjadi bahan untuk
keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal,
jadi tidak perlu adanya tambahan biaya yang besar untuk
melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan,
perusahaan yang berskala kecil dengan sumber daya yang
kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji
sebagaimana perusahaan yang berskala besar, sehingga
untuk menyajikan informasi yang lebih luas membuhkan
biaya yang besar (Astinia, 2013).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu
perusahaan
Peran Independensi
Independensi sangat berperan penting bagi profesi
akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010)
a. Dasar bagi akuntan publik untuk melaporkan dan
menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang
telah di audit dan diperiksanya. Laporan keuangan
yang telah di audit dan diperiksa dapat menjadi
kredibilitas dan dapat diandalkan untuk pihak yang
berkepentingan.
b. Profesi akuntan publik ini merupakan profesi yang
memerlukan kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat. Sekali saja akuntan publik ini
menurunkan independensi auditor dalam menilai
kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen maka kepercayaan masyarakat akan
otomatis menurun, karena dianggap kurang menjaga
independensinya.
Independensi akuntan publik ini tidak mudah untuk
dipengaruhi dan akuntan publik ini harus bersikap netral
dan tidak memihak siapapun. Akuntan publik ini perlu
bersikap jujur kepada pemilik perusahaan, manajemen,
kreditur dan pihak yang memberikan kepercayaan atas
pekerjaan akuntan publik tersebut.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa independensi mempunyai peran yang penting bagi
profesi akuntan publik karena akuntan publik memerlukan
kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan digunakan
sebagai dasar bahwa laporan keuangan tersebut sudah di
audit.
Aspek Independensi
Menurut Taylor (1997) dalam Susiana dan Herawaty
(2007) ada dua aspek independensi, yaitu:
a. Independensi sikap mental (independence of
mind/independence of mental attitude),
independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran
akuntan publik untuk bertindak dan bersikap
independen.
b. Independensi penampilan (image projected to the
public/appearance of independence), independensi
penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat
terhadap independensi akuntan publik.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa terdapat 2 aspek independensi yaitu independensi
sikap mental dan independensi penampilan
