Prinsip-prinsip Corporate Governance

Prinsip-prinsip GCG di Indonesia telah dikembangkan oleh Bapepam sejak
tahun 2000 yang diwujudkan dengan peran aktif Bapepam dalam keanggotaan Ketua
Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi serta Keterbukaan dalam Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di kancah internasional Bapepam turut
serta dalam Asian Roundtable Meeting on Corporate Governance – Fifth di Kuala
Lumpur serta Roundtable on Capital Market Reform in Asia – Fifth dan Official
Presentation of the White Paper on Corporate Governance in Asia di Tokyo bersama
dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (KNKG, 2006).
Salah satu organisasi internasional yang ikut mengembangkan GCG adalah
OECD (Organization for Economic Co-operation Development). Penetapan GCG
dalam OECD dipengaruhi oleh hubungan antara partisipan dan sistem tatakelola.
Pemegang saham pengendali yang dapat berupa individu, keluarga, aliansi, atau
perusahaan lain yang beraktivitas melalui perusahaan atau antar perusahaan dapat
mempengaruhi secara signifikan perilaku korporat. Sebagai pemegang ekuitas maka
terdapat keinginan untuk meningkatkan kekuatannya di pasar melalui GCG. Berikut
ini prinsip GCG menurut OECD (2004):
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; yaitu menjamin keamanan
metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang
dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan
teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan
komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; yaitu berlaku fair
termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan; yaitu mendorong
kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta
kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
d. Keterbukaan dan transparansi; yaitu menyajikan informasi keuangan, kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan
harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
e. Akuntabilitas dewan komisaris; yaitu menjamin adanya pedoman strategi
perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan
komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang
saham.
Mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan OECD, International
Corporate Governance Network (ICGN) juga menambahkan prinsip-prinsip Honesty,
Resilience, Responsiveness, dan transparency sebagai best practices untuk meningkat
GCG lembaga tersebut.
Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance
(KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Coporate
Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru
pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai
pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG (2006) adalah
sebagai berikut:
a. Transparansi; yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Dalam mewujudkan transparansi ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga
hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan
pemangku kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas; yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
c. Responsibilitas; yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi; yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan; yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.