Proporsi Komisaris Independen

Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.