Good Corporate Governance

Good Corporate Governance atau biasa disingakat dengan GCG berasal
dari istilah “corporate governance” yang berarti tata kelola perusahaan,
merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu negara dengan
pemerintahan dalam suatu perusahaan (Solihin,2009). Sebagaimana dalam
pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok
dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu
muncul sebuah konsep corporate governance dalam mengatasi konflik
kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengn baik.
Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan corporate
governance adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan peusahaan agar
dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders).
Definisi menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia)
dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury
Committee tidak berbeda jauh dengan definisi menurut OECD, yaitu:
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan lainnya.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan terciptanya Good corporate governace, prinsipprinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama
yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan
(Solihin, 2009). Pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, sekretaris
perusahaan adalah organ-organ perusahaan yang memegang kendali dalam
pelaksanaan GCG. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dua organ
GCG yaitu dewan komisaris dan komite audit untuk menjadi variabel
independen