Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian,
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan
oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah
Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970,
yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan
kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta
komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara
berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara
eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti,
2009).
Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu
Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah
kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok
tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern.
Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan
komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau
dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi
perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan
Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap
media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).
