Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal
yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.
Profitabilitas
Menurut Bunga, dkk (2014:3) Profitabilitas merupakan indikator
perusahaan yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam
memperoleh laba. Berdasarkan teori agensi di katakan bahwa terdapat pemisahaan
antara manajer (agent) dan pemilik perusahaan (principal) serta kesulitan yang di
hadapi investor dalam mengamati secara langsung tingkat dan kualitas usaha
manajer berkaitan dengan teori agensi. Penelitian yang di lakukan oleh (Djoko
Suhardjanto dan Miranti, 2007) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan
memiliki hubungan yang positif artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan
maka semakin tinggi pula disclosure perusahaan. Hubungan antara profitabilitas
dan pengungkapan merupakan refleksi yang menunjukkan bahwa diperlukan
respon sosial untuk membuat perusahaan memperoleh keuntungan. Dengan begitu
pengungkapan tanggung jawab lingkungan dipercaya sebagai pendekatan
manajemen untuk mengurangi tekanan sosial dan merespon kebutuhan social.
Ukuran Perusahaan
Ukuran Perusahaan merupakan variabel yang dapat menjelaskan variasi
kuantitas pengungka-pan dalam laporan tahunan perusahaan (Paramitha &
Rohman, 2014). Rusdianto (2013) menegaskan bahwa ‘ukuran suatu perusahaan
dapat mem-pengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka. Secara umum dapat dikatakan perusahaan besar akan mengungkapkan
informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.
Ukuran perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan total aset.
Semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran suatu
perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahawa ukuran perusahaan merupakan
besaranya aset yang dimiliki perusahaan. Dikaitkan dengan teori agensi, dimana
perusahaan besar mengungkapakan informasi yang luas untuk dapat mengurangi
konflik keagean Perusahaan besar akan memiliki biaya keagean lebih besar
dibanding dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar
cenderung memiliki public demand terhadap informasi yang lebih tinggi
dibanding perusahaan kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Bunga, dkk (2014:2).
bahwa perusahaan yang lebih besar melakukan aktivitas yang lebih banyak pula
sehingga memberikan dampak yang lebih besar pula terhadap lingkungan,
sehingga lebih banyak pula share holder maupun stake holder yang peduli
terhadap program lingkungan yang dijalankan oleh perusahaan .
Menurut Djoko (2015:46), perusahaan besar berada dalam tekanan untuk
mengungkpakan aktivitas mereka untuk melegimitasi bisnis mereka karena
perusahaan besar melakukan aktivitas yang lebih banyak, memiliki pengaruh yang
lebih besar kepada masyarakat, memiliki pemegang saham yang mungkin peduli
dengan program lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan, dan laporan
tahunannya lebih efisisen dalam mengkomunikasikan informasi tersebut kepada
stakeholder. Sehingga perusahaan besar senantiasa terdorong untuk melakukan
pengungkapan informasi lingkungannnya.
Pengaruh Political Connection terhadap Carbon Emission Disclosure
Berdasarkan teori ketergantungan sumberdaya, perusahaan yang
terhubung secara politis termotivasi untuk menggunakan praktik ramah
lingkungan karena mereka telah menerima sumber daya utama melalui
koneksi politik (Lin, et al., 2015). Perusahaan merupakan resourceconstrained (Zona, et al., 2018). Berbagai sumber daya merupakan faktor
yang mempengaruhi dasar perilaku dan kinerja perusahaan. Beberapa
berpendapat bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih memikul
tanggung jawab lingkungan dan menunjukkan kinerja lingkungan yang
lebih baik (Lin, et al., 2015); (Zhang, 2017), Berdasarkan teori
ketergantungan sumber daya, perusahaan yang terhubung secara politis
memiliki kapasitas yang cukup untuk berinvestasi dalam inovasi hijau
karena basis sumber daya yang kuat. Dengan ini, peneliti menduga adanya
hubungan sumber daya eksternal dari perusahaan yang terkoneksi secara
politis terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan membentuk
interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik melalui strategi
politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk
subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan perlakuan istimewa
oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson & Mitton, 2003);
(Dinç, 2005).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan, maka peneliti menduga sumber daya ini
mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pengungkapan
emisi karbon. (Wang, et al., 2018) menunjukkan bahwa koneksi politik
secara positif terkait dengan green investment. Hasil penelitian (Lin, et al.,
2015), (Zhang, 2017), (Gie, 2019), dan (Zhang, et al., 2019) menemukan
bahwa koneksi politik berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.
Environmental Disclosure
Menurut Desy, dkk (2018:120) Environmental Disclosure merupakan
pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan dalam
instrumen laporan keuangan. Menurut Effendi (2012:120). Environmental
Disclosure di proksikan dengan mengggunakan skor pengungkapan
Environmental Disclosure pada annual report perusahaan sampel, Bobot skor
yang digunakan adalah menggunakan Indonesia Environmental Reporting Index
(IER) hasilnya akan lebih akuarat dan tepat untuk digunakan di indonesia..
Environmental Disclosure penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan
lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi
tanggung jawab sosialnya.
Perusahaan dalam menerapkan dan melaksanakan Environmental
Disclosure memperoleh banyak manfaat, diantaranya mempertahankan dan
mendorong reputasi serta citra merek perusahaan, mendapatkan lisensi untuk
beroperasi secara sosial, mereduksi risiko bisnis perusahaan, melebarkan akses
sumber daya bagi operasional usaha, membuka peluang pasar yang lebih luas,
memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan dengan
regulator, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan, dan adanya
peluang untuk memperoleh penghargaan menurut Desy, dkk (2018:120)
Pengaruh Firm Size terhadap Carbon Emission Disclosure
Perusahaan terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari
masyarakat karena ingin meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan
telah sesuai dengan norma dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan
yang berlaku (Deegan & Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan
diperoleh perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat
persamaan hasil yang diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka
panjang atas adanya tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Lebih
lanjut, perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005), perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka.
Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh perusahaan untuk
mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas dimana perusahaan
tersebut berada (Jannah & Muid, 2014). Sumber daya yang dimiliki
perusahaan dapat tercermin dari ukurannya. Semakin besar ukuran
perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki (Choi, et al., 2013).
Hasil penelitian (Borghei-Ghomi & Leung, 2013), (Jannah & Muid, 2014)
(Prafitri & Zulaikha, 2016), (Widianto & Sari, 2020), dan (Yusuf, 2020)
menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada
pengungkapan emisi karbon.
Teori legimitasi
Teori legimitasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan
mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang
berlaku dimasyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif
teori legimitasi ,suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya
jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas.
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa bentuk eksplisit dari kontrak sosial
adalah persyaratan legal, sementara bentuk implisitnya adalah harapan masyarakat
yang tidak tercantum dalam peraturan legal. Legimitasi organisasi dapat dilihat
sebagai suatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang
diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat menurut Ghozali, et, al
(2007:4).
Teori legimitasi menjelaskan bahwa sebuah organisasi dalam melakukan
kegiatan operasionalnya harus menunjukan perilaku yang konsisten dengan nilai
sosial. Pengungkapan aktivitas pengungkapan lingkungan hidup dianggap sebagai
salah satu hal yang penting untuk mempengaruhi persepsi masyarakat akan
kegiatan operasional perusahaan. Karena itu teori legimitasi sanagat penting
dalam membantu dalam pengungkapan lingkungan menurut Ghozali, et, al
(2007:444).
Mengacu dari teori legitimitasi di atas bahwa teori ini sangat penting
dalam pengungkapan lingkungan atau environmental disclosure, Karena didalam
teori ini di bahas tentang kontrak sosial yang terjadi anatara perusahaan dengan
masyarakat, dimana perusahaan itu beroperasi dan menggunakan sumber
ekonomi. Dan juga perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitas
perusahaan jika manajemen menganggap hal yang di harapkan masyarakat.
Carbon Emission Disclosure
Pengungkapan karbon adalah informasi tentang emisi karbon yang
ditambahkan dan disediakan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan
laporan keberlanjutan perusahaan (Jannah & Muid, 2014). Pengungkapan
informasi emisi dalam laporan tahunan menunjukkan transparansi dan
tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usahanya (Deantari, et al.,
2019); (Pratiwi & Sari, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan salah
satu bentuk atau contoh pengungkapan informasi lingkungan yang
merupakan komponen pengungkapan sukarela perusahaan atas laporan
pelengkap yang juga dijelaskan dalam PSAK No.1 (Prafitri & Zulaikha,
2016).
Dengan semakin meningkatnya operasi perusahaan-perusahaan
yang memproduksi gas karbon, maka dapat menjadi salah satu penyebab
meningkatnya emisi karbon dunia. Perusahaan diharapkan dapat melakukan
transparansi kepada publik, khususnya investor, bahwa perusahaan telah
menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Perusahaan dapat
mewujudkan transparansi tersebut dengan mengungkapkan informasi emisi
karbon. Melalui keterbukaan tersebut diharapkan masyarakat khususnya
investor semakin percaya bahwa tidak hanya laporan keuangan saja yang
perlu diperhatikan tetapi juga informasi penting lainnya seperti
pengungkapan emisi karbon (Hapsoro & Falih, 2020)
Carbon Accounting
Carbon accounting adalah suatu mekanisme pengukuran,
pengaturan strategi, pencatatan biaya yang dikeluarkan, dan pelaporan
kepada stakeholders terkait aktivitas penurunan emisi karbon (Dwijayanti,
2011). Terdapat banyak pengertian mengenai carbon accounting atau
disebut juga akuntansi karbon. Menurut Renewable Energy Certificate
System (RECS) International (2014) CA adalah “…an extremely important
part of corporate social responsibility report (CSR). Also known as personal
disclosure information or carbon footprinting”.
(Vesco, 2013) mendefinisikan CA sebagai suatu proses dimana
organisasi melakukan penghitungan serta pelaporan mengenai emisi karbon
mereka. Sedangkan pengertian CA menurut (Louis, et al., 2010) adalah
“The process of calculating the amount of carbon emitted by industrial
processes, setting target for reduction, the establishment of systems and
program to reduce carbon emissions, and reporting progress the
programs”.
(Warren, 2008) mendefinisikan carbon accounting sebagai
“assessing your organisation’s carbon emissions and setting targets for
reduction” (proses pengukuran emisi karbon yang dihasilkan perusahaan
dan penentuan target pengurangan emisi). Tujuan utama penerapan carbon
accounting ini adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh
industri sebagai bagian dari kesepakatan dalam Protokol Kyoto. Melalui
carbon accounting, tiap industri dapat mengukur emisi karbon yang mereka
hasilkan, membuat strategi untuk menguranginya, mencatatnya serta
melaporkannya pada stakeholder perusahaan (Shodiq & Kartikasari, 2009).
Hubungan Antara Motif Diversi dan Self-Disclosure
Menurut Dwiputra
(2014), motif dalam penggunaan media sosial dapat mendorong terjadinya selfdisclosure dikarenakan media sosial memberikan kebebasan bagi individu
untuk mengekspresikan berbagai hal. Media sosial juga memungkinkan sesuatu
yang selama ini dipendam dapat diungkapkan secara transparan, bahkan suatu
informasi yang disebar juga memungkinkan khalayak umum untuk ikut
menyebarnya juga (Nurudin, 2012; Dwiputra, 2014).
Penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra (2016) menunjukkan bahwa
pengguna menggunakan media sosial untuk mengurangi stress dan juga untuk
membagikan ekspresi yang sedang dirasakan melalui keterbukaan informasi
diri (self-disclosure). Hal ini berarti media sosial termasuk instagram dapat
menjadi sarana untuk melakukan self-disclosure. Selain membentuk
keakraban dan kedekatan dengan orang lain seperti yang dijelaskan oleh West
dan Turner (2008), self-dislcosure yang dilakukan individu di media sosial
instagram didasari oleh motif diversi seperti melepaskan emosi dan
membagikan ekspresi atau perasaan yang dialami
Firm Size
Ukuran perusahaan merupakan skala pembanding atau
pengklasifikasian usaha besar atau kecil yang dapat dilihat berdasarkan total
aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017).
Ukuran perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Semakin besar skala atau ukuran organisasi, semakin banyak sumber daya
yang dimiliki organisasi terkait dengan aset dan penjualan. Aktiva atau
penjualan yang besar menunjukkan bahwa modal yang tertanam dan
perputaran aktiva yang menghasilkan laba dalam perusahaan tinggi (Hery,
2017).
Ukuran perusahaan menurut (Machfoedz, 1994) yaitu suatu skala
yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan melalui berbagai
cara, antara lain: total aktiva, log size, ataupun nilai pasar sahamnya dan
pada dasarnya ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan
total aset yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan
kecil. Dalam penelitian ini, total aktiva dipilih sebagai proksi pengukuran
ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva
perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan market capitalized dan
penjualan (Sudarmadji, et al., 2007).
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
memiliki hubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi, et al.,
2013). Perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
17
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005) perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas
dimana perusahaan tersebut berada (Jannah & Muid, 2014).
Perusahaan yang berskala besar memiliki kegiatan operasional
dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi terhadap dampak terhadap
lingkungan karena kegiatan operasional yang lebih variatif dibandingkan
dengan perusahaan skala kecil (Irwhantoko & Basuki, 2016). Perusahaan
skala besar juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memberikan
informasi lingkungan tentang emisi karbon (Irwhantoko & Basuki, 2016)
Teori Legitimasi
Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer
(1975). Teori legitimasi yang dikemukakan memberikan gambaran tentang
adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilainilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam
dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy Gap. Legitimacy gap
akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin
ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap
perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesarbesarnya (Lindawati & Puspita, 2015). Menurut (O’Donovan, 2002)
berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya
untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam norma yang ada di
masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas mereka diterima oleh pihak
luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2002). Yang melandasi teori legitimasi
adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat
dimana perusahaan beroperasi (Chariri & Ghozali, 2007). Perusahaan
terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena ingin
meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma
dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan &
Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan diperoleh perusahaan jika
antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Pengungkapan lingkungan
merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini
(Berthelot & Robert, 2011). Berdasarkan teori legitimasi, untuk dianggap
beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat organisasi akan
terus berusaha. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pemangku
kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi
Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory)
Resource dependence theory dicetuskan pertama kali oleh Pfeffer
dan Salancik (1978) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi
membangun hubungan kolaborasi dan mengatur sumber daya untuk
menanggapi ketidakpastian lingkungan. Resource dependence theory
mencirikan perusahaan sebagai suatu sistem terbuka, tergantung pada
kontijensi dalam lingkungan eksternal. Organisasi tidak otonom, melainkan
dibatasi oleh jaringan saling ketergantungan dengan organisasi lainnya.
Teori ketergantungan sumber daya mencirikan perusahaan sebagai suatu
sistem terbuka, tergantung pada variabel kontinjensi dalam lingkungan
eksternal. Teori ini mengakui pengaruh faktor eksternal pada perilaku
organisasi, dan meskipun dibatasi oleh konteks mereka, manajer dapat
bertindak untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan,
dengan cara meningkatkan kekuatan mereka di atas yang lain. Saling
ketergantungan ketika digabungkan dengan ketidakpastian akan mengarah
ke kesuksesan. Teori ketergantungan sumber daya menjadi salah satu dasar
pemikiran teoritis mengapa perusahaan penting untuk terlibat dalam
relationship.
Menurut teori ketergantungan sumber daya (RDT), organisasi
digambarkan sebagai sistem terbuka, di mana kemampuan untuk
mendapatkan sumber daya kritis dari luar mempengaruhi kinerja mereka
karena perusahaan merupakan resource-constrained (Zona, et al., 2018).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya (RDT)
menunjukkan bahwa pemerintah adalah sumber utama sumber daya
eksternal dan peluang bagi perusahaan (Shirodkar & Mohr, 2015).
Perusahaan bergantung pada koneksi politik di negara berkembang, di mana
kekuatan dan sumber daya yang cukup besar yang mempengaruhi kegiatan
bisnis masih dikendalikan oleh pemerintah (Adomako & Danso, 2014).
Koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang penting.
Membentuk interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik
melalui strategi politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai
manfaat, termasuk subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan
perlakuan istimewa oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson
& Mitton, 2003); (Dinç, 2005)
Tipe industri berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Perusahaan yang dalam usahanya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan
akan lebih tiggi pengungkapan lingkungannya dibandingkan dengan perusahaan
yang berpengaruh kecil terhadap lingkungan. Berdasarkan dari penelitian yang
dilakukan oleh Brammer dan Pavelin (2006) yang menemukan bahwa perusahaan
yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, kertas,
pembangkit listrik, air dan bahan kimia memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan mendapatkan pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah dan sering dijadikan isu politik yang sensitif dalam
sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada dalam emisi yang intensif
lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan
emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and Hrasky, dalam Choi et al.
(2013). Perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam industri yang
menghasilkan polutan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih
besar untuk melegitimasi aktivitasnya (Patten, 2002).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan intensif karbon akan cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan dan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi et al.
(2013), Suhardi dan Purwanto (2015), Prafitri dan Zulaikha (2016) serta Pratifi dan
Sari (2016) mendapatkan bukti bahwa tipe industri berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Jannah
dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaru terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan
tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat bahwa
perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik memiliki inisiatif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan bertindak dan
melakukan kerja sama dengan para stakeholder untuk mencapai kepentingan
bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi
terkait kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan
pengungkapan emisi karbon.
Indikator Motif Diversi
Berdasarkan definisi dari Ardianto dkk (2007), Susfina (2010),
memaparkan indikator-indikator untuk mengukur motif diversi individu, yaitu:
a. Melepaskan diri dari kegiatan rutin.
b. Melupakan masalah yang ada meski hanya untuk sesaat.
c. Melepaskan/mengurangi keteganan dan emosi yang sedang dirasakan.
d. Mengisi waktu luang.
Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi et al., 2013). Melakukan pengungkapan lingkungan
secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan (Luo et al., 2013)
sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih
memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan lingkungan secara sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin tinggi pula
sehingga perusahaan harus menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi
hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sebab
melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat
menjadi beban bagi perusahaan (Choi et al., 2013).
Perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya mempunyai dana yang
minim untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban hutang
yang besar (Luo et al., 2013). Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah
negatif antara tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon.
Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan
semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan
membuat pengungkapan emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan
Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Pengertian Motif Diversi
Dalam Uses and Gratification, pengguna media adalah pihak yang
aktif dalam mencari sumber media yang paling baik untuk memenuhi
kebutuhannya dalam proses komunikasi (Hidayat, 2007). Hal ini dikarenakan
pengguna media memilih media berdasarkan manfaat yang ingin didapatkan.
Contohnya pengguna Instagram menggunakan media tersebut sebagai sarana
mengekspresikan diri atau membuka diri melalui foto dan video singkat yang
dibagikan, sedangkan pengguna Youtube menggunakan media tersebut untuk
mencari informasi dengan menonton video yang berdurasi lama. Dalam teori
ini, pengguna media mempunyai kebebasan untuk memutuskan bagaimana
mereka menggunakan media dan bagaimana media itu akan berdampak pada
dirinya. Dengan kata lain, individu memiliki motif-motif yang mendorong
mereka dalam menggunakan media sosial.
Menurut Sobur (2009), secara etimologis, motif atau dalam Bahasa
Inggris motive, berasal dari kata motion, yang berarti gerakan atau sesuatu
yang bergerak. Motif adalah suatu alasan atau dorongan yang menyebabkan
seseorang berbuat sesuatu, melakukan tindakan, atau bersikap tertentu (Sobur,
2009). Motif memberikan tujuan dan arah kepada tingkah laku individu untuk
mencapai suatu tujuan.
Menurut Sherif dan Sherif (Sobur, 2009), motif merupakan istilah
generic yang meliputi semua faktor internal seperti kebutuhan yang berasal
dari fungsi-fungsi organisme, dorongan dan keinginan, aspirasi, atau selera
sosial, yang mengarah pada berbagai jenis perilaku untuk memenuhi suatu
tujuan. Pengertian lain yaitu motif merupakan implus atau dorongan yang
memberi energy pada tindakan manusia ke arah pemuasan kebutuhan
(Giddens, 1991; Sobur, 2009).
Salah satu motif yang mendasari individu dalam menggunakan media
adalah motif diversi atau hiburan. Menurut Ardianto dkk (2007) motif diversi
merupakan kebutuhan akan hiburan yang dapat diperoleh melalui beberapa
bentuk yaitu stimulasi atau pencarian untuk mengurangi rasa bosan atau
melepaskan diri dari kegiatan rutin, relaksasi atau pelarian dari tekanan dan
masalah, dan pelepasan emosi dari perasaan dan energi yang terpendam.
Menurut Susfina (2010) motif diversi adalah motif yang meliputi
kebutuhan atau pelepasan diri dari tekanan dan kebutuhan akan hiburan.
Rakhmat (2007) menjelaskan bahwa individu menggunakan media untuk
mengurangi ketegangan atau melepas emosi seperti marah. Hal yang senada
juga diungkapkan oleh Vivian (2008) bahwa hasil yang didapatkan individu
saat menggunakan media antara lain: stimulasi untuk mengurangi rasa bosan,
relaksasi, dan pelepasan emosi.
Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan
informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni
perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar
kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan mereka.
Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk
berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti
penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan
lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan
CO2.
Menurut Choi et al. (2013), perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik
mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan
untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk
menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi
mengungkapkan informasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka dapat
bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk
menyelesaikan masalah dengan cepat.
Menurut Luo et al. (2013) perusahaan dengan kinerja keuangan baik
mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait
lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih
fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga
membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon.
Penelitian yang dilakukan Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Suhardi
dan Purwanto (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Faktor-faktor Self-Disclosure
Faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure (DeVito, 1997) antara lain:
1. Besar kelompok
Self-disclosure lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil ketimbang
kelompok besar. Dengan satu pendengar (jika berada di kelompok yang
terdiri atas dua orang), pihak yang melakukan pengungkapan diri dapat
meresapi tanggapan dengan cermat.
2. Perasaan menyukai
Individu membuka diri kepada orang-orang yang disukai atau dicintainya,
dan individu tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak disukai
(Derlega dkk, 1987; DeVito, 1997). Hal ini dikarenakan orang yg disukai
(dan mungkin menyukai balik) akan mendukung dan positif.
3. Efek diadik
Individu melakukan self-disclosure bila orang yang mengetahuinya juga
melakukan self-disclosure. Pengungkapan diri menjadi lebih akrab bila itu
dilakukan sebagai tanggapan atas pengungkapan diri orang lain.
4. Kompetensi
Individu yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri
daripada individu yang kurang kompeten. Hal ini dikarenakan individu
yang kompeten memiliki rasa percaya diri dan memiliki banyak hal yang
positif untuk diungkapkan.
5. Kepribadian
Individu yang pandai bergaul dan ekstrovet melakukan pengungkapan diri
lebih banyak dibandingkan dengan individu yang kurang pandai bergaul
dan lebih introvert. Demikian juga individu yang kurang berani bicara
pada umumnya juga kurang mengungkapkan diri dibandingkan individu
yang merasa lebih nyaman dalam berkomunikasi.
6. Topik
Pada umumnya informasi yang lebih pribadi seperti seks atau keadaan
keuangan serta topik-topik negatif lebih kecil kemungkinannya untuk di
ungkapkan sehingga individu cenderung membuka diri tentang topik
tertentu.
7. Jenis kelamin
Jenis kelamin menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi
pengungkapan diri . Namun, perbedaan jenis kelamin ini bukan dari segi
biologis, tetapi dari perbedaan gender. Contohnya, wanita yang maskulin
kurang membuka diri ketimbang wanita yang memiliki skala maskulinitas
rendah dan pria feminim melakukan pengungkapan diri yang lebih besar
daripada pria yang memiliki skala femininitas yang lebih rendah.
Dimensi Self-Disclosure
Altaman dan Taylor (Gaianu, 2009) mengungkapkan lima dimensi selfdisclosure, yaitu;
a. Ketepatan
Ketepatan mengacu pada apakah individu mengungkapkan
informasi pribadinya dengan relevan dan apakah individu terlibat langsung
dengan peristiwa tersebut. Dalam hubungan yang spesifik, jika selfdisclosure yang dilakukan individu tidak sesuai dengan norma-norma,
maka hal tersebut akan dianggap menyimpang dan individu tersebut harus
bertanggung jawab terhadap resikonya. Jika self-disclosure dilakukan
dengan tetap dan sesuai, maka akan meningkatkan reaksi yang positif dari
partisipan atau pendengar.
b. Motivasi
Motivasi berkaitan dengan apa yang menjadi dorongan seseorang
untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Dorongan tersebut
berasal dari dalam maupun luar diri individu. Dorongan yang berasal dari
dalam berkaitan dengan keinginan atau tujuan individu melakukan selfdisclosure, sedangkan dorongan dari luar diri individu berasal dari
lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan.
c. Waktu
Waktu yang digunakan individu dengan seseorang akan cenderung
meningkatkan kemungkinan terjadinya self-disclosure. Individu harus
memilih waktu yang tepat saat ingin melakukan self-disclosure dengan
memperhatikan kondisi orang lain. Contohnya, bila seseorang sedang
dalam kondisi capek atau dalam keadaan sedih, maka orang tersebut
cenderung kurang terbuka dengan orang lain, sedangkan jika waktunya
tepat seperti saat seseorang sedang bahagia atau senang, maka orang
tersebut cenderung untuk melakukan self-disclosure.
d. Keintensifan
Keintensifan seseorang dalam melakukan self-disclosure
tergantung kepada siapa seseorang mengungkapkan diri, seperti teman
dekat, orang tua, teman biasa, atau orang yang baru dikenal.
e. Kedalaman dan Keluasan
Kedalaman self-disclosure terbagi atas dua dimensi, yakni dangkal
dan dalam. Self-disclosure yang dangkal biasanya diungkapkan kepada
orang yang baru dikenal, dan topik informasi yang diungkapkan individu
dalam self-disclosure yang dangkal bersifat umum. Pada self-disclosure
yang dalam, topik informasi bersifat khusus dan individu mengungkapkan
informasi pribadi kepada orang-orang yang telah akrab atau memiliki
kedekatan hubungan dengannya, contohnya orang tua, teman dekat, teman
sejenis, dan pacar.
Dimensi keluasan dalam self-disclosure berkaitan dengan siapa
individu individu mengungkapkan dirinya (target person), seperti orang
yang baru dikenal, teman biasa, orang tua/saudara, dan teman dekat.
Leung (2002) mengungkapkan 5 aspek self-disclosure, yaitu :
1. Control of depth
Individu mengakui bahwa mereka berbicara cukup panjang tentang
diri sendiri, mengungkapkan hal yang intim atau pribadi, dan sepenuhnya
mengungkapkan perasaan diri sendiri di media sosial.
2. Accuracy
Berkaitan dengan ketulusan, keterbukaan, dan kejujuran tentang
perasaan, emosi, dan pengalaman individu ketika menggunakan media
sosial.
3. Amount of disclosure
Berkaitan dengan seberapa banyak individu mengungkapkan diri
sendiri di media sosial.
4. Valence
Berkaitan dengan isi dari apa yang diungkapkan individu, dimana
hal tersebut bersifat lebih positif dan diinginkan, atau lebih negatif dan
tidak diinginkan.
5. Intent of disclosure
Berkaitan dengan apakah individu menyadari apa yang mereka
ungkapkan di media sosial
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pegungkapan emisi karbon.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan
yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka
cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar
lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk
mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan
lebih banyak pengungkapan karbon.
Perusahaan besar lebih mengungkapkan secara detail informasi terkait
polusi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan
besar dari perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan
pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik
sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik
tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada (Freedman dan Jaggi, 2005).
Penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) serta Prafitri dan
Zulaikha (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Pengertian Self-disclosure
Self-disclosure adalah pegungkapkan informasi tentang diri sendiri
kepada orang lain (West & Turner, 2008). Informasi pribadi ini seperti hobi
bermain piano atau pemikiran yang diyakini. West dan Turner (2008)
mengatakan bahwa self-disclosure dapat membantu membentuk keakraban
dan kedekatan dengan orang lain. Dengan demikian, self-disclosure
merupakan pengungkapan informasi pribadi yang bertujuan untuk membentuk
keakraban dan kedekatan kepada orang lain
Menurut Floyd (2009), self-disclosure adalah tindakan menyampaikan
informasi tentang diri sendiri dengan sengaja dan kita yakin bahwa informasi
tersebut benar, tetapi orang lain belum mengetahuinya. Dalam berkomunikasi,
ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai self-disclosure, yaitu individu
harus dengan sengaja memberikan informasi tentang dirinya sendiri dan
individu yang membaca harus percaya dengan informasi tersebut.
Menurut Wood (2012) self-disclosure adalah pengungkapan informasi
mengenai diri sendiri yang biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Individu
membuka diri ketika individu tersebut membagikan informasi pribadi
mengenai diri sendiri, seperti harapan, ketakutan, perasaan, pikiran dan
pengalaman. Membuka diri cenderung mengundang orang lain untuk
membuka diri juga (Wood, 2012). Hal ini dikarenakan adanya sikap saling
percaya satu sama lain sehingga individu yang mengetahui informasi pribadi
orang lain akan membuka diri juga kepada orang tersebut.
Menurut DeVito (1997) self-disclosure adalah jenis komunikasi di mana
kita mengungkapkan informasi tentang diri kita sendiri yang biasanya kita
sembunyikan. Informasi tersebut berupa pikiran, perasaan, dan perilaku. Selfdisclosure menyangkut informasi pribadi yang biasanya dan secara aktif
disembunyikan. Artinya, informasi yg diungkapkan adalah informasi yang
dirahasiakan tentang diri sendiri.
Emisi Karbon
Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer. Emisi karbon dalam konteks penelitian ini adalah karbon dioksida
(Carbon dioxide) yang merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi
oleh negara anggota pada amandemen Protokol Kyoto (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 1998). Dalam Irwhantoko, I., &
Basuki, B. (2016). Pengurangan emisi karbon berfokus pada emisi yang dihasilkan
oleh kegiatan industri. Sehingga pada akhirnya, informasi berkurangnya emisi
karbon memerlukan pengungkapan emisi karbon
Teori Stakeholder
Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak yang lain). Dengan demikian, keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan
adalah mencari dukungan stakeholder tersebut. Semakin kuat stakeholder maka
semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap
sebagai bagian dari bentuk komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.
(Gray, Kouhy dan Lavers, 1995 dalam Ghozali dan Chariri ,2007)
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah organisasi
sebaiknya beroperasi, berbagai kontrak sosial akan “dinegosiasikan” dengan
kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda
Teori Legitimasi
Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
17untutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal
yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.
Hubungan Media Exposure dengan Carbon Emission Disclosure
Teori Legitimasi secara luas menguji peran yang dimainkan oleh berita
media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap
perusahaan. Media merupakan perhatian masyarakat luas mengenai sebuah
perusahaan. Pengkomunikasian pengungkapan lingkungan melalui media akan
meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban moral untu mengungkapkan aktivitasnya tidak hanya terbatas
pada aspek keuangan tetapi aspek sosial dan lingkungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media exposure
mempunyai pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014).
Hubungan Kinerja Lingkungan dengan Carbon Emission Disclosure
Penelitian Dawkins dan Fraas dalam penelitian Jannah dan Muid (2014),
kinerja lingkungan mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan
lingkungan yaitu perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2016)
yang menyatakan bahwa hasil penelitian kinerja lingkungan konsisten dengan
teori stakeholder, yaitu pengungkapan lingkungan dapat menjadi sarana unutuk
memberitahukan aktifitas lingkungan perusahaan kepada para stakeholder.
Pengungkapan yang dilakukan perusahaan intensif emisi akan meningkatkan nilai
perusahaan dan juga kinerja perusahaan terhadap lingkungan. B
Hubungan Leverage dengan Carbon Emission Disclosure
Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi, et.al 2013). Tingkat leverage yang tinggi
mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai hutang yang banyak, sehingga
pengungkapan yang dilakukan relatif lebih kecil. Hal ini ditujukan untuk
menghemat biaya, selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih
memilih berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan
pelakukan pengungkapan emisi karbon (Suhardi dan Purwanto, 2015).
Pengembangan hipotesis ini terjadi arah negatif antara leverage dengan
carbon emission disclosure. Jadi semakin tinggi tingkat leverage perusahaan
maka semakin kecil pengungkapan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) dan Sari (2016)
Hubungan Profitabilitas dengan Carbon Emission Disclosure
Profitabilitas menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi
keuangan perusahaan yang baik lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi
lingkungan (Cahya, 2017). Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat
perusahaan lebih leluasa dalam mengelola keuangan untuk bertanggungjawab
pada lingkungan. Menurut Choi, et.al (2013), perusahaan dengan kondisi yang
baik akan mampu membayar sumber daya manusia dan tambahannya yang
dibutuhkan dalam pelaporan dan carbon emission disclosure.
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung tidak menutupi
informasi dalam laporan dan pengungkapannya. Perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasinya secara luas. Untuk perusahaan dengan kondisi
keuangan buruk, pengungkapan kewajiban atau peraturan baru mengenai
lingkungan artinya menambah biaya yang menyebabkan kekhawatiran dari
stakeholder terhadap kinerja perusahaan (Jannah dan Muid, 2014). Perusahaan
yang melakukan pengungkapan lingkungan akan mendapatkan kepercayaan atau
legitimasi dari masyarakat (Pratiwi, 2018).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas
akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut didukung dengan
penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) dan Cahya
(2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan
terhadap carbon emission disclosure
Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Carbon Emission Disclosure
Semakin besar perusahaan maka aktivitas operasinya semakin terlihat,
begitu juga dengan kontribusi terhadap lingkungan sekitar maka akan sangat
mudah bagi pihak-pihak tertentu baik bermotif politik maupun ekonomi untuk
memberikan tekanan agar perusahaan lebih serius dalam memperhatikan masalah
lingkungan (Suhardi dan Purwanto, 2015). Salah satu cara untuk menjawab
tekanan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan informasi tentang emisi
secara transparan kepada masyarakat. Agar masyarakat percaya bahwa perusahaan
layak untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Ukuran perusahaan sering kali menjadikan sebuah ukuran dari bagaimana
kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Semakin besar ukuran perusahaan
atau semakin tinggi visibilitas perusahaan maka akan semakin tinggi dan luas
pengungkapan emisi karbon yang dilaporkan. Karena perusahaan yang besar
memiliki kegiatan operasional yang tinggi, hal tersebut membuat banyak emisi
yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan mengganggu masyarakat dan
lingkungan sekitar perusahaan.
Uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Jannah dan Muid
(2014), Suhardi dan Purwanto (2015), dan Sari (2016), yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif.
Perusahaan besar diharapkan dapat memberi lebih banyak pengungkapan emisi
karbon.
Media Exposure
Perusahaan yang ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari
masyarakat harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif.
Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas lingkungan melalui berbagai media.
Media internet (web) merupakan media yang efektif di era sekang ini, dimana
pengguna internet selalu meningkat. Selain itu dengan diungkapkannya melalui
internet, masyarakat diharapkan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan.
Kinerja Lingkungan
Menurut ISO 14001 2004, kinerja lingkungan berkaitan dengan seberapa
baik perusahaan atau organisasi melakukan aspek lingkungan dari aktivitas
produk, jasa, serta akibatnya terhadap lingkungan. Pemerintah memberikan
perhatian yang luas mengenai masalah lingkungan dengan diterbitkannya
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER
merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk
mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui
instrumen informasi. Penilaian PROPER membantu perusahaan untuk
meningkatkan citra dihadapan para stakeholder. Citra tersebut dilihat dari hasil
penilaian PROPER yaitu dengan warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam.
PROPER berwarna emas merupakan penilaian proper yang terbaik, artinya
perusahaan sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyaluruh dan
kontinu. Perusahaan yang mendapatkan peringkat buruk berturut-turut sebanyak 2
kali dapat dituntun dan usaha akan dihentikan.
Leverage
Leverage adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan
aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan
tujuan perusahaan untuk memaksimalisasi keuntungan perusahaan. Ada beberapa
macam rasio leverage, antara lain debt ratio, debt to equity rasio, long term to
equity, dan time interest earned. Leverage menunjukkan seberapa besar ekuitas
yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap hutang. Keputusan perusahaan
sangat bergantung dengan kondisi leverage yang dialami. Perusahaan dengan high
leverage akan lebih hati-hati dalam mengambil tindakan yang menyangkut
pengeluaran-pengeluaran termasuk tindakan pencegahan dan pengurangan karbon
(Sari, 2016).
Tipe Industri
Industri menurut UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah seluruh
bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan / atau memanfaatkan
sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai
tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Industri merupakan
suatu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tipe industri membagi perusahaan menjadi
dua kategori, yaitu perusahaan dengan intensif karbon dan perusahaan non
intensif karbon.
Industri intensif menurut GICS (Global Industry Classification Standart)
dalam penelitian Choi, Doowon, dan Jim (2013) adalah perusahaan dengan
aktivitasnya menyangkut ketersediaan energi, transportasi, material, dan utilitas.
Sedangkan yang termasuk kategori industri non intensif adalah perusahaan yang
tidak terlibat dalam aktivitas energi, transportasi, material dan utilitas. Perusahaan
yang memiliki atau menghasilkan emisi karbon yang besar berkewajiban untuk
menyediakan informasi tentang emisi yang dihasilkan oleh kegiatannya. Seperti
yang telah diatur pemerintah
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam hal menghasilkan laba selama periode tertentu. Kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dalam kegiatan operasi merupakan fokus utama dalam
penilaian prestasi perusahaan. Oleh karena itu, tingkat rasio profitabilitas
menunjukkan efisien perusahaan dalam menjalankan operasinya yang
mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang besar dalam
menghasilkan laba. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih
memungkinkan mengungkapkan informasi lingkungan (Jannah dan Muid, 2014).
Profitabilitas dapat diukur dengan rasio keuangan yang mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio keuangan tersebut terdiri
atas tiga rasio diantaranya: 1. profit margin adalah menghitung sejauh mna
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan
tertentu, 2. return on asset adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat aset tertentu, 3. return on equity
adalah rasio untuk mengukur pengambilan atas ekuitas saham biasa atau tingkat
pengambilan atas investasi pemegang saham. Semakin tinggi rasio profitabilitas,
berati semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, maka
perusahaan akan terbuka atas semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, jumlah penjualan, rata-rata
total pejualan dan rata-rata total aset. Dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang
UMKM, ukuran perusahaan dibagi menjadi 4, yaitu usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah, dan usaha besar. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan
pada jumlah/total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang lebih besar
tentu lebih banyak memiliki aktivitas.
Tidak jarang aktivitas perusahaan tersebut berkaitan langsung dengan
lingkungan. Sehingga perusahaan juga harus ikut dalam melestarikan lingkungan
sekitar. Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan besar aktivitasnya akan lebih
terlihat dibandingkan dengan perusahaan kecil (Suhardi dan Purwanto, 2015).
Masyarakat akan memberikan tekanan kepada perusahaan ketika ada kegiatan
perusahaan yang menyimpang dari norma atau peraturan yang berlaku. Sebagai
tindak respon terhadap tekanan masyarakat tersebut, maka perusahaan melakukan
pengungkapan terkait kinerjany
Pengertian Pengungkapan Emisi Karbon (Carbon Emission Disclosure)
Carbon emission disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan
perusahaan untuk mengungkapkan atau mempertanggungjawabkan kegiatannya
pada lingkungan. Carbon emission disclosure merupakan salah satu jenis
pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang
telah dinyatakan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) pada paragraf ke dua belas yang
berisai : entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dari lingkungan nilai tambah (value edded statement).
Pada Prokotol Kyoto pengungkapan emisi rumah kaca di negara berkembang
masih bersifat voluntary. Pengungkapan emisi karbon dapaat diketahui dari
annual report maupun sustainability report.
Dalam penelitian ini carbon emission disclosure diukur dengan
menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi, et.al (2013) yang
dikembangkan oleh Carbon Disclosure Project (CDP). Yang terdapat lima
kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai
berikut : risiko dan peluang perubahan iklim (CC/Climate Change), emisi gas
rumah kaca (GHG/Greenhouse Gas), konsumsi energi (EC/Energy Consumption),
pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/Reduction and Cost) serta
akuntabilitas emisi karbon (AEC/Accountability of Emission Carbon).
Pengertian Carbon (Karbon)
Karbon adalah unsur keempat paling banyak yang terdapat di alam semesta
dengan massa dan unsur paling berlimpah kedua dalam tubuh manusia. Karbon
merupakan unsur dasar dari segala kehidupan di bumi. Karbon juga banyak
ditemukan dalam banyak senyawa termasuk karbon dioksida di atmosfer bumi
dan terlarut dalam lautan dan badan utama lainnya dari air. Karbon digunakan
dalam berbagai industri di dunia, misalnya digunakan untuk bahan bakar berupa
batu bara, gas metana, dan minyak mentah (yang digunakan untuk membuat
bensin).
Karbon merupakan salah satu jenis dari Gas Rumah Kaca. GRK terus
meningkat seiring berjalannya waktu, pada tingkat global, regional, maupun
nasional pada suatu negara maupun lokal dalam sebuah kawasan. Walaupun
karbon banyak terkandung di alam semesta, karbon sangatlah berbahaya bagi
keberlangsungan makhluk hidup. Pernyumbang emisi terbesar adalah kegiatan
operasional perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya
banyak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi karbon. Sehingga
perusahaan ikut berperan dalam meningkatkan pemanasan global maupun
perubahan iklim. Salah satu perusahaan dalam mempertanggungjawabkan
kegiatannya adalah dengan melakukan carbon emission disclosure
Teori Stakeholder
Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri (Ghozali dan
Chariri, 2007). Namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat,
analisis, dan pihak lain). Tujuan utama teori stakeholder yaitu untuk membantu
manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin
muncul bagi stakeholder. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan
pengungkapan.
Berdasarkan asumsi teori stakeholder, maka perusahaan tidak bisa
melepaskan diri dari lingkungan sosial. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya
terbatas untuk memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun
juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian
operasi perusahaan itu sendiri. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,
perusahaan dapat melakukan pengungkapan kepedulian lingkungan. Li, et al
dalam penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa perusahaan
lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi lingkungan sebagai usaha untuk
meningkatkan pengetahuan stakeholders tentang lingkungan perusahaan.
Tekanan yang diberikan stakeholder untuk perusuhaan dalam melakukan
pengungkapan lingkungan, dalam hal ini adalah emisi karbon, hal tersebut akan
membuat sinyal good news terhadap pihak luar. Artinya perusahaan tersebut tidak
hanya memperhatikan aspek financial tetapi memperhatikan aspek lingkungan
dengan melakukan perbaikan kinerja lingkungannya secara terus menerus.
Perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya, terbukti memiliki
kinerja lingkungan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.
Teori Legitimasi
Teori legitimasi berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat.
Dalam buku Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan yang mendasari teori
legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini menyatakan
bahwa organisasi termasuk dalam bagian dari masyarakat, sehingga organisasi
harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena
dengan perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka perusahaan akan terlihat
semakin legitimate dimata masyarakat.
Legitimate dapat dianggap sebagai penyamaan persepsi atau asumsi bahwa
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang
diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai kepercayaan. Legitimasi
dianggap penting bagi perusahaan. Dengan adanya legitimasi, masyarakat sekitar
akan mendukung perusahaan berupa partisipasi yang dilakukan masyarakat dan
tidak dihambatnya perusahaan dalam beroperasi. Perusahaan akan cenderung
bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap
lingkungan (Cahya, 2017).
Dalam teori legitimasi menyarankan adanya pengungkapan sebagai langkah
meyakinkan masyarakat akan tanggung jawab lingkungan. Hal ini dikarenakan
ketika masyarakat tidak puas atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maka
saat itulah posisi posisi legitimasi perusahaan tersebut akan terancam dan
mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan tersebut. Ketidakpuasan ini akibat
dari adanya ketidaksesuaian nilai yang dianut masyarakat dan perusahaan. Hal
inilah yang disebut sebagai legitimacy gap (Ghozali dan Chariri, 2007).
Perusahaan diharapkan dapat meneysuaiakan dengan nilai-nilai sosial dan
norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini untuk
mencegah terjadinya legitimacy gap dimasa mendatang. Selain itu cara untuk
mencegah legitimacy gap yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi
perusahaan kepada public, seperti pengungkapan pada annual report. Melalui
pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah
berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.
Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya
terkait dengan lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada
pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan
(Cahya, 2017). Berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan emisi karbon
merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan masyarakat atas
keberadaaan usahanya. Dengan pengungkapan emisi karbon, perusahaan dapat
menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan hukum,
aturan norma, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga perusahaan berharap
untuk mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjaga keberlangsungan
usahanya.
Laporan Tahunan atau Annual Report
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016
mendefinisikan Laporan Tahunan (annual report) adalah laporan
pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau
Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku
kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini. Laporan Tahunan wajib memuat:
a. Ringkasan data keuangan penting;
b. Informasi saham (jika ada);
c. Laporan Direksi;
d. Laporan Dewan Komisaris;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan
Publik;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
Teori Stakeholder
(Hadi, 2011) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan
tidak hanya diukur dengan moneter atau transaksi keuangan saja,
melainkan juga diukur dengan hubungan baik antara perusahaan dengan
sosial (stakeholder), baik internal maupun eksternal. Stakeholder
merupakan pihak internal maupun eksternal yang mempunyai
kepentingan atau hubungan dengan perusahaan.
Pada dasarnya teori legitimasi dan teori stakeholder mempunyai
hubungan yang erat, yaitu apabila perusahaan menginginkan pengakuan
dari masyarakat sekitar maka hendaknya perusahaan juga
memperhatikan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Untuk itu,
perusahaan hendaknya tidak hanya berfokus pada transaksi atau
kegiatan keuangan saja, namun juga harus lebih memperhatikan
tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai
bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan
Teori Legitimasi
Legitimasi dapat dijadikan perusahaan sebagai strategi untuk
mengembangkan usahanya. Perusahaan harus dapat memposisikan diri
di lingkungan masyarakatnya agar kegiatan usahanya mendapat
dukungan dari masyarakat sekitar.
Legitimasi merupakan kepekaan individu terhadap gejala
lingkungan disekitarnya. O’Donovan (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi organisasi merupakan hubungan
timbal balik antara perusahan dengan masyarakat. Masyarakat dan
perusahaan akan saling memberi atas kebutuhan masing-masing.
Legitimasi akan mengalami perubahan seiring dengan
berubahnya kondisi dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan
tersebut. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi dapat tercapai apabila terjadi
keselarasan antara perusahaan dengan nilai yang ada di masyarakat dan
lingkungan sekitar. Apabila perusahaan tidak selaras dengan nilai
masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam.
Wartick dan Mahon (1994) dalam (Hadi, 2011) menyatakan
bahwa pergeseran legitimasi perusahaan dapat terjadi karena beberapa
faktor, yaitu:
1. Kinerja perusahaan mengalami perubahan namun tidak diikuti
dengan perubahan harapan masyarakat, dan sebaliknya.
2. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang
berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda
Pengungkapan Emisi Karbon dan Akuntansi Karbon
Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan yang disajikan dalam annual
report atau sustainability reporting. Pengungkapan emisi karbon
merupakan penjabaran upaya perusahaan dalam mengurangi emisi
karbon, seperti perhitungan energi yang dikeluarkan, biaya lingkungan
yang dikeluarkan, serta peraturan perusahaan terkait penggunaan
energi.
Carbon Disclosure Project (CDP) merupakan perusahaan non
profit dari Inggris yang memberikan informasi mengenai perubahan
iklim dan emisi karbon. Pengungkapan informasi emisi karbon dalam
suatu perusahaan dapat diukur dengan indeks list yang diterbitkan oleh
CDP, yaitu Carbon Emission Disclosure Checklist. Indeks list tersebut
digunakan oleh (Irwhantoko & Basuki, 2016) dalam penelitiannya
untuk mengukur pengungkapan emisi karbon. CDP mampu mendorong
perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan energi dan
perubahan lingkungan.
Menurut (Ghomie & Leung, 2013) masalah perubahan iklim dan
keprihatinan publik beberapa tahun terakhir memicu dibentuknya
peraturan lingkungan baru. Peraturan tersebut berfokus pada
pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) di seluruh dunia dengan
mengadopsi strategi seperti penetapan harga karbon. Salah satu contoh
persyaratan pengungkapan regulasi adalah Australian National
Greenhouse and Energy Reporting (NGER) Act 2007.
Warren (2008) dalam penelitian Shodiq dan Febri (2015)
mendefinisikan carbon accounting sebagai proses pengukuran,
pengungkapan, dan upaya pengurangan emisi karbon yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Menurut Taurisianti dan Kurniawati
(2014) definisi yang sederhana dari carbon accounting merupakan
proses pengukuran dan pelaporan terkait emisi karbon yang dihasilkan
perusahaan. (Puspita, 2015) mendefinisikan akuntansi karbon sebagai
ilmu yang relatif baru dan merupakan fenomena penting dalam rangka
merealisasikan program pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari
akuntansi lingkungan.
Efisiensi emisi gas rumah kaca merupakan kunci utama dalam
akuntansi karbon, khususnya emisi karbondioksida yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Peraturan perundang-undangan
mengenai perdagangan karbon dan penyerapan emisi karbon perlu
diperjelas apabila suatu negara berkomitmen untuk melakukan
mekanisme perdagangan karbon sesuai Protokol Kyoto. Terwujudnya
paradigma akuntansi karbon dapat mendukung upaya minimalisasi
global warming (Shodiq & Kartikasari, 2009).
Menurut (Shodiq & Kartikasari, 2009) perspektif paradigma
carbon accounting merupakan upaya penyelamatan ekosistem yang
menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi negara, bahkan
dunia. Corporate governance dapat mendukung paradigma carbon
accounting yang melingkupi kesehatan dan keberlanjutan ekonomi
sosial. Adanya jaminan dari perusahaan tentang pertanggungjawaban
dan transparansi pelaporan manajemen karbon merupakan faktor utama
dalam implementasi carbon accounting dalam hal corporate
governance
Corporate Social Responsibility
Sulit dipungkiri, bahwa proses produksi akan berdampak negatif
terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar baik secara langsung
maupun tidak langsung. Hal itu karena perusahaan membutuhkan
mobilisasi sumberdaya sehingga cepat atau lambat dapat mengganggu
keseimbangan sumber daya tersebut. Maka, untuk menjaga
keseimbangan ekosistem diperlukan adanya pertanggungjawaban sosial
perusahaan terhadap lingkungan (selanjutnya disebut social
responsibility).
Banyak ahli, peneliti, dan praktisi yang belum mempunyai
kesamaan dalam mendefinisikan social responsibility, meskipun dalam
beberapa hal terdapat persamaan persepsi.
Johnson and Johnson (2006) dalam (Hadi, 2011)
mendefinisikan “Corporate Social Responsibility (CSR)
is about how companies manage the business processes
to produce an overall positive impact on society”.
Maksud definisi tersebut adalah perusahaan dalam
melaksanakan proses bisnis harus menghasilkan produk yang
mempunyai dampak positif terhadap lingkungan sosial.
Tanggung jawab sosial memiliki arti yang sangat luas. Di
samping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung persepsi yang
berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan stakeholder. Untuk
memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, maka beberapa ahli
mencoba memberikan prinsip dasar tanggung jawab sosial.
Menurut Crowther David (2008) dalam (Hadi, 2011), tanggung
jawab sosial memiliki prinsip dasar yang terdiri atas: (1) sustainability;
(2) accountability; dan (3) transparency. Sedangkan menurut Post
(2002) jenis tanggung jawab perusahaan terdiri dari: (1) economic
responsibility; (2) legal responsibility; dan (3) social responsibility.
19
Green Accounting
Lako (2016) menyatakan bahwa Green Accounting memiliki
makna dan hakikat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bidang
akuntansi lingkungan lainnya. Green accounting menganjurkan agar
perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada
transaksi keuangan serta memperoleh laba yang maksimal, melainkan
juga terkait aktivitas yang berhubungan dengan sosial (people) dan
lingkungan (planet). Jadi, laporan akuntansi mencakup pelaporan sosial
dan pelaporan lingkungan, tidak sebatas pelaporan keuangan.
Obyek dari akuntansi mencakup semua transaksi yang melekat
atau berhubungan dengan lingkungan. Karena aktivitas manusia dan
perusahaan memiliki hubungan timbal-balik dengan lingkungan, maka
akuntansi lingkungan dan akuntansi keuangan juga menjadi bagian
17
Green Accounting. Akuntansi karbon, akuntansi lingkungan, Corporate
Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(TJSL) merupakan bagian Green Accounting.
Prinsip dasar Green Accounting menurut Lako (2016) terdiri
dari:
1. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan green
business dan CSR dapat diakui sebagai investasi apabila dapat
memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi untuk masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
2. Prinsip matching antara costs-benefits dan antara effortsaccomplishments tidak hanya diberlakukan pada periode waktu
akuntansi yang sama, melainkan juga untuk periode selanjutnya
apabila biaya yang dikeluarkan perusahaan memiliki potensi
manfaat ekonomi dan non ekonomi yang cukup pasti dimasa yang
akan datang.
3. Pelaporan akuntansi yang terdiri dari pelaporan keuangan dan
pelaporan lingkungan harus disajikan secara lengkap agar dapat
dijadikan informasi bagi stakeholders dalam proses pengambilan
keputusan.
Akuntansi Keberlanjutan
Sukoharsono (2010) menyatakan bahwa Akuntansi
Sustainabilitas (Aksus) hadir untuk menjawab tantangan kekinian dan
masa mendatang untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan dan
spiritualitas. Aksus melaporkan kegiatan perusahaan tidak hanya dalam
bidang ekonomi, melainkan dalam bidang sosial dan lingkungan.
Tujuan dari Akuntansi Sustainabilitas terdiri dari:
1. Benchmarking, menilai keberlanjutan perusahaan dalam bidang
hukum, norma, dan etika.
2. Demonstrating, melaporkan kegiatan dan transaksi perusahaan
dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritualitas sebagai
bentuk pertanggungjawaban operasional organisasi.
3. Comparing, laporan keberlanjutan disajikan secara berkala guna
dijadikan perbandingan.
Lako (2011) menyatakan perlunya dilakukan perubahan dari
akuntansi konvensional menuju Akuntansi Keberlanjutan
(Sustainability Accounting) untuk mendukung Pelaporan Keberlanjutan
(Sustainability Reporting). Akuntansi Keberlanjutan memiliki
penalaran yang logis serta relevan dengan realitas akuntansi, sehingga
lebih mudah diterima dan dipahami publik.
Lako (2013) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan
merupakan cabang ilmu akuntansi yang baru. Akuntansi lingkungan
mengubah paradigma bahwa akuntabilitas dan transparansi akuntansi
tidak hanya tertuju pada transaksi-transaksi atau informasi keuangan,
melainkan juga pada transaksi atau peristiwa yang ada disekitar
perusahaan, yaitu masyarakat (people) dan lingkungan (planet) yang
mendasari informasi keuangan.
Akuntansi Keberlanjutan berfokus pada transaksi-transaksi atau
peristiwa keuangan, sosial dan lingkungan sehingga output
pelaporannya berisi informasi keuangan, sosial dan lingkungan Tujuan dari akuntansi keberlanjutan adalah:
16
a. Tujuan umum:
Agar pemangku kepentingan mengetahui informasi lengkap
mengenai kegiatan perusahaan dalam melakukan proses produksi
yang ramah lingkungan.
b. Tujuan khusus:
1. Agar pemangku kepentingan mengetahui nilai dan prospek
perusahaan secara utuh sebelum mengambil keputusan.
2. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan laba,
keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai suatu
ekosistem.
Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure
Ukuran Perusahaan dapat menggambarkan jumlah aktivitas operasional. Perusahaan
yang besar, lebih mampu untuk memberikan pelaporan sukarela yang berkualitas dan
mampu memberikan lebih biaya pengungkapan karbon secara sukarela. MenurutWang
et al (2013) Perusahaan-perusahaan yang besar diasumsikanmendapatkantekanan yang
lebih besar dari perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan pengungkapan
informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai strategi untuk
bisnis mereka. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh RichatulJannah
dan Dul Muid (2014) Hanifah Nur Faridan dan HafiezSofyani (2018), menunjukan
bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri cahya (2016), dan Adi
Wiranto & Nur Anisah (2019) yang mengatakan bahwa ukuran perusahan tidak
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian diatas,
maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan emisi karbon.
Profitabilitas berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure
Profitabilitas seringkali dijadikan tolak ukur dalam melakukan tanggung jawab
lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa melakukan tekanan
kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan, perusahaan dengan
profitabilitas tinggi lebih mudah dalam menjawab tekanan tersebut karena perusahaan
memiliki sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan
lingkungan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah sehingga
memudahkan perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Zhang, et al
2013). Penelitian ini menggunakan ROA (Return on Assets Ratio) dimana penggunaan
rasio ini dapat menggambarkan karakteristik perusahaan terkait efesiensi perusahaan.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richatul Jannah dan Dul Muid (2014),
Bayu Tri Cahya (2016) dan Erika Aprliana Husnati Nur Laela (2019) menunjukan
bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwhantoko & Basuki (2016), dan
Ni Nengah Witri, dkk (2020) yang dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa
profitabilitas tidak berpengaruh dalam pengungkapan emisi karbon. Dari adanya
perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka dari itu peneliti
ingin meneliti kembali pengaruh dari profitabilitas terhaddap carbon emission
disclosure. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih baik mungkin
mengungkapkan informasi lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi
keungan yang kurang baik, lebih fokus pada pencapaian keuangan dan kinerja
perusahaanya saja, sehingga dalam hal ini pelaporan dan pencegahan emisi karbon
dibatasi. Kemampuan kinerja keuanganyang dimaksudmerupakankemampuaninisiatif
perusahaan dalam upaya mengurangi emisi karbon seperti penggantian mesin yang
ramah lingkungan, dan juga inisiatif perusahaan menanam pohon untuk meningkkatkan
penyerapan CO2.
Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam
menggambarkan besar-kecinya perusahaan berdasarkan ketentuan seperti total aktiva,
log size, nilai pasar, dan lain-lain. Secara umum, ukuran perusahaan merupakan
perbandingan antara besar kecilnya suatu objek. Jika dihubungkan dengan perusahaan
atau organisasi, ukuran dapat diartikan besar kecilnya usaha suatu perusahaan atau
organisasi (Sholichah, 2015 dalam Hery, 2017:11). Ukuran perusahaan menurut Scott
dalam Torang (2012:93) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan sebagai suatu variabel
konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Sejalan dengan
pemikiran dari Kurniasih (2012 : 148) yang menjelsakan bahwa ukuran perusahaan
merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuranperusahaan
dicerminkan sebagai besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai
equity, nilai penjualan atau nilai aktiva, Riyanto (2013).
Dalam ukuran perusahaan sendiri, terdapat berbagai jenis-jenis perusahaan.
Salah satunya, seperti yang dicantumkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
usaha kecil, makro dan menengah, serta besar. Diantaranya seperti berikut:
1. Usaha mikro, yaitu jenis usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro berdasarkan UU ini.
2. Usaha kecil, yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha
yang tidak termasuk anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang secara
langsung atau tidak langsung merupakan bagian, milik atau kekuasaan usaha besar
atau usaha menengah yang memenuhi persyaratan usaha kecil berdasarkan UU ini.
3. Usaha menengah, yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan
usaha yang tak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara
langsung atau tak langsung merupakan bagian, milik atau kekuasaan usahabesar atau
usaha menengah dengan total aset atau total penjualan tahunan berdasaekan UU ini.
4. Usaha besar, yaitu usaha produktif yang didirikan badan usaha dengan total aset
ataupun hasil penjualan tahunan lebih besar diabndingkan usaha menengah.
Ukuran perusahaan dihitung dengan merubah struktur total aktiva perusahaan
dengan menggunakan bentuk logaritma natural.Alasan Penggunaan ukuran perusahaan
dalam penelitian ini, karena ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya
perusahaan . Rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:
Ukuran Perusahaan= Ln (Total Aset)
Rasio pengembalian aset (Return on assets ratio)
Return on Assets (ROA) merupakan tingkat pengembalian asset yang
menggambarkan keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait total asset,
sehingga efesiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bias terlihat dari
presentase rasio ini. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset, berarti semakin
tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin rendah hasil
pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang
dihasilkan.ROA diperoleh dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan
jumlah aset perusahaan.
Rasio pengembalian ekuitas (Return on Equity Ratio)
Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri
Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan
dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan. Apabila proporsi hutang makin
besar, maka rasio ini juga akan semakin besar. Rumus rasio pengembalian ekuitas
sebagai berikut :
ROE = (Laba Bersih / Modal) x 100%
Margin laba bersih (Net Profit Margin)
Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk
menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap
pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit
margin ratio. Rasio ini sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan
dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan Semakin
tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin
dihitung dengan rumus berikut:
Net profit margin = (Laba bersih setelah pajak / penjualan bersih) x 100%
Margin laba kotor (Gross Profit Margin)
Rasio ini merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara
penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan
untuk mengendalikan biaya persediaan. Gross Profit Margin merupakan ukuran
efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Semakin besar
Gross profit margins semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang
menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari penjualan (sales) yang
berguna untuk audit operasional. Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka
perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rumus
perhitungan Gross profit margin sebagai berikut:
Gross Profit Margin = (Laba kotor/Total pendapatan) x 100%
Profitabilitas
Profitabilitas merupakan suatu variabel yang menggambarkan kinerja suatu
perusahaan dari aspek keuangan pada periode tertentu. Menurut Nofrita (2013)
profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersihdari
aktivitas yang dilakukan pada periode tertentu. Tingkat profitabilitas yang semakin
besar menunjukan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin bessar,
sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitastanggung jawab sosial, serta
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas
Kamil dan Herusetya (2012) dalam Rosiana dkk (2013). Dengan demikian profitabilitas
dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk
itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Semakin tinggi nilai rasio
maka, kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang
tinggi melambangkan tingkat laba ddan efesiensi perusahaan tinggi, yang bias dilihat
dari tingkat pendapatan dan arus kas.
Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu
perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya Penggunaan
rasio ini dikarenakan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik teknis dan
terkait dengan efisiensi perusahaan, dan semakin tinggi nilainya mengindikasikan
bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik.Alat analisis yang
dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting
dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena
profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik
di masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan akan lebih meningkatkan dan
memperhatikan tingkat profitabilitasnya, dikarenakan jika profitabilitas suatu
perusahaan baik, maka keberlangsungan dari perusahaan tersebut dimasa yang akan
dating semakin terjamin
Carbon Emission Disclosure
Pengungkapan karbon merupakan jenis pengungkapan lingkungan (Najah,
2012). Aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab dari meningkatnya emisi
karbon. Maka dalam hal ini, perusahaan akan dituntut dala pemaparan informasi
aktivitas secara transparan dan akuntabilitas dalam laporan tahunan. Pengungkapan
informasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK 1 menyarankan untuk mengungkapkan
tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial perusahaan. Saat ini, perusahaanperusahaan didunia secara bertahap mulai mempertimbangkan risiko yang cukup
material terkait perubahan iklim, baik dampak langsung secara fisik terhadap bisnis
mereka atau melebihi kebijakan perubahan iklim yang mengubah pola konsumsi
masyarakat (Luo et al, 2013).
Carbon Emission Disclosure sebagai salah satu bentuk pengungkapan
lingkungan yang termasuk dalam bagian laporan tambahan dan telah dinyatakan dalam
PSAK. Secara umum, perusahaan akan memberikan informasi jika dapat meningkatkan
nilai perusahaan, sebaliknya jika tidak menguntungkan, maka informasi tersebut akan
ditahan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diterapkanya peraturan mengenai kebijakan
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon
dilakukan menggunakan indeks pengungkapan yang diterapkan oleh Choi et al,(2013)
dimana berdasarkan faktor-faktor yang dikembangkan oleh CDP (Carbon Disclosure
Project).
Pengungkapan dalam CDP dibagi dalam 5 kelompok besar yaitu: risiko dan
peluang perubahan iklim (CC/Climate Change), emisi gas rumah kaca
(GHG/Greenhouse Gass), konsumsi energi (EC/Energy Consumption), penguragan gas
rumah kaca dan biaya (RC/Reduction and Cost), serta akuntabilitas emisi karbon
(AEC/Accountability of Emission Carbon). Dalam lima kategori tersebut, terdapat 18
item yang diidentifikasi.
Carbon Emisi
Emisi Karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Emisi karbon yang berupa gas ialah salah satu
pencemaran udara dari aktivitas manusia, yang dapat merusak lingkungan dan
kesehatan manusia. Pelepasan gas ini terjadi karena adanya proses pembakaran
terhadap karbon, baik dalam bentuk tunggual maupun senyawa. Menurut Kementrian
Lingkunga Hidup (2012) Gas-gas ini dapat berbentuk CO2, CH4, N2O, HFCs dan
sebagainya. Emisi karbon terus meningkat dari waktu ke waktu, baik pada tingkat
global, regional, nasional pada suatu negara, maupun local dalam suatu kawasan.
Martinez (dalam Suhardi, 2015) menyatakn emisi karbon ataupun gas rumah kaca
(greenhouse gass) berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu, gas rumah
kaca alami dan gas rumah kaca industry. Gas rumah kaca alami merupakan bagian dari
siklus alam yang dapat dengan mudah dinetralisir oleh tumbuhan dan lautan. Gasrumah
kaca alami menguntungkan bagi makhluk hidup karena dapat menjaga temparature
bumi tetap hangat dikisaran 6°C, sedangkan gas rumah kaca industry, berasal dari
kegiatan industrial yang dilakukan oleh manusia.
Aktivitas perusahaan adalah salah satu contributor dalam meningkatnya emisi
karbon saat ini, sehingga tingkat emisi karbon tersebut mempengaruhi atmosfer, yang
mana perubahan iklim pun cepat berubah-ubah.
Menurut situs ecolife, salah satu penyebab perubahan iklim yaitu emisi global
yang lepas diudara dan menyebabkan dampak gas rumah kaca. Hal ini disebabkan
karena adanya tingkat pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan organic
lainya, yang kemampuan serapnya melebihi dari tumbuhan dan laut, sehingga suhu
permukaan bumi semakin tinggi dan dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim
dibumi.
Aktivitas perusahaan saat ini, telah menjadi perhatian dalam meningkatnya
tingkat emisi karbon, sehingga perusahaan dituntut agar dapat mengungkapkan
kegiatan mereka yang menjadi penyebab tingkatnya emisi karbon. Berkaitan dengan
hal tersebut, Pemerintah memberikan kewajiban berupa peraturan yang diterapkan
dalam Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Peraturan Presiden No.71 tahun 2011,
mengenai Penyelengaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan adanya
tuntutan-tuntutan dari para stakeholder perusahaan. Selain itu, Indonesia dalam hal ini
juga telah menandatangani Protokol Kyoto melalui UU No.17 tahun 2004, dalam
rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut dalam upaya menurunkan
emisi GRK global. Peraturan yang telah ditetapkan sengaja dibuat, dan wajib untuk
diikuti dengan tujuan agar dapat mengurangi emisi karbon.
Teori Stakeholder
Sejalan dengan adanya teori legitimasi, pada teori stakeholder mengatakan
bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri,
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (Hana, 2011). Teori ini
menyatakan bahwa, organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan
informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dam intelektual mereka, melebihi dan
diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspetasisesungguhnya atau yang diakui
oleh stakeholder (Deegan et al., 2000 dalam Rokhlinasari, 2016). Keberlangsungan
suatu perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaanya sangat dipengaruhi
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Pratiwi &
Sari 2016). Dalam teori Stakeholder, pihak manajemen dituntut untuk menggambarkan
secara jelas, langkah apa yang akan mereka tempuh dalam mengelola perusahaan lebih
spesifik yang berkaitan dengan rencana perusahaan yang akan mereka lakukan yang
berhubungan dengan para stakeholder guna memenuhi kepentingan perusahaan.
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki
hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun
tidak langsung oleh perusahaan. Batasan Stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa
perusahaan hendaknya memperhatikan sakteholder, karena mereka adalah pihak yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas
aktivitas, serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan (Yuliyanti, 2019).
Keberadaan stakeholder mempengaruhi perusahaan, karena perusahaan ada bukan
demi kepentingan sendiri, melainkan memberi manfaat kepada stakeholder (Jannah,
2014).
Meskipun stakeholder theory mampu memperluas perspektif pengelolahan
perusahaan, dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan
stakeholder, teori ini memiliki kelemahan dimana perusahaan hanya diarahkan untuk
mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh. Perhatian
perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi
perusahaan.
Teori Legitimasi
Teori Legitimasi merupakan teori yang mendasari sebuah perusahaan dalam
mengungkapkan laporan tanggung jawab social dan lingkungan, seperti salah satunya
emisi karbon. Menurut Pallegrino dalam Jannah (2012), telah secara ekstensif
digunakan untuk menjelaskan tentang motivasi pengungkapan lingkungan secara
sukarela oleh organisasi. Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan
tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat legitimate dimata masyarakat. Dalam
teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk menyesuakan keadaan dengan peraturanperaturan yang berlaku dimasyarakat, sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal,
karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan
jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan system nilai
yang sepadan dengan system nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013).
Perusahaan akan mengikuti pikiran dari masyarakat mengenai kegiatan perusahaan
yang berdampak pada lingkungan. Bukan hanya mengenai dampaknya terhada
lingkungan saja, melainkan di era globalisasi ini, pemanasan global juga terkena
dampak dari pencemaran emisi karbon perusahaan. Maka dari itu, legitimasi dianggap
penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan
menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan.
Legitimasi ialah hal yang sangat penting, dan diharapkan oleh perusahaan.
Dengan adanya legitimasi sebagai suatu landasan, perusahaan harus mematuhi
peraturan yang berlaku dimasyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan
dilakukan perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik
dimasyarakat, maupunditempat lingkungan operasi perusahaan. Selain itu, perusahaan
juga dapat meningkatkan reputasinya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai
perusahaan tersebut. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pemerolehan legitimasitidak
lain adalah mendapatkan profit maksimum dalam aktivitas perusahaan.
Definisi Operasional Kompensasi
Kompensasi adalah pengembalian yang diterima oleh karyawan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan kontribusi maupun kinerja yang dilakukan terhadap suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi kompensasi menjadi (1) Kompensasi yang bersifat financial (2) Kompensasi yang bersifat non- financial,
Definisi Operasional Motivasi
- Motivasi adalah motivasi penyuluh merupakan dorongan utama seseorang beraktivitas atau kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu melalui tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Dalam penelitian ini akan menggunakan dimensi pengukuran berupa; (a) mempunyai sifat agresif, (b) kreatif dalam melaksanakan pekerjaan, (c) mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari, (d) mematuhi jam kerja, (e) tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan, (f) inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja, (g) kesetiaan dan kejujuran, (h) terjalin hubungan kerja antara karyawan dengan pimpinan, (i) tercapainya tujuan perorangan dan tujuan organisasi, dan (j) menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.
Definisi Operasional Kinerja
Kinerja adalah capaian atau hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas atau program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dimana pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah; 9 (sembilan) indikator keberhasilan tersusunnya programa penyuluhan pertanian; a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama
Program Ketahanan Pangan
Menurut UU No. 7 Tahun 1996 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Adapun pembangunan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat (UU Pangan). Sedangkan tujuan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan dalam rangka tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, & gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Mardikanto, T., 2009).
Konsep ketahanan pangan tidak terlepas dari penanganan kerawanan pangan karena kerawanan pangan merupakan penyebab penting instabilitas ketahanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan karena kendala yang bersifat kronis seperti terbatasnya sumber daya dan kemampuan, maupun yang bersifat sementara seperti tertimpa musibah atau bencana alam. Untuk mengatasi hal ini pemerintah dan masyarakat perlu membangun suatu system kewaspadaan, yang mampu mendeteksi secara dini adanya gejala kerawanan pangan di sekitarnya serta dapat meresponnya dengan cepat dan efektif. Penanganan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk menghindarkan masyarakat tersebut dari kerawanan yang lebih parah, dengan segala dampak yang mengikutinya (Velix Wowor, 2012)
Pengukuran Kinerja Penyuluh
Penyuluh adalah salah satu unsur penting yang diakui peranannya dalam memajukan pertanian di Indonesia. Penyuluh yang siap dan memiliki kemampuan dengan sendirinya berpengaruh pada kinerjanya (Marius et al., 2006).
Menurut Berlo et al. (1960) ada empat kualifikasi yang harus dimiliki setiap penyuluh pertanian untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu: (a) kemampuan untuk berkomunikasi yaitu kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berempati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarannya; (b) sikap penyuluh antara lain sikap menghayati dan bangga terhadap profesinya, sikap bahwa inovasi yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan nyata sasarannya, dan sikap menyukai dan mencintai sasarannya dalam artian selalu siap memberi bantuan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan demi adanya perubahan-perubahan pada sasaran; (c) kemampuan pengetahuan penyuluh, yang terdiri dari isi, fungsi, manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan, latar belakang keadaan sasaran; dan (d) karakteristik sosial budaya penyuluh
Departemen Pertanian (2009), merinci standar kinerja seorang penyuluh dapat diukur berdasarkan 9 (sembilan) indikator keberhasilan yakni: (a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama. Berdasarkan pada berbagai pendapat dan teori tentang kinerja penyuluh tersebut, maka disimpulkan bahwa kinerja penyuluh adalah prestasi kerja yang dicapai seorang penyuluh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyuluh.
Untuk pengukuran kinerja penyuluh program ketahanan pangan ini didasarkan pada pengukuran yang dikeluarkan oleh Depertemen pertanian yang menguraikan kinerja penyuluh menjadi 9 (sembilan) indikator keberhasilan tersusunnya programa penyuluhan pertanian; a) tersusunnya programa penyuluhan pertanian; (b) tersusunnya recana kerja tahunan penyuluh pertanian; (c) tersusunnya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi; (d) terdesiminasinya informasi teknologi pertanian secara merata; (e) tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha; (f) terwujudnya kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang menguntungkan; (g) terwujudnya akses pelaku utama dan pelaku usaha ke lembaga keuangan, informasi, dan sarana produksi; (h) meningkatnya produktivitas agribisnis komoditas unggulan di wilayahnya; dan (i) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama
Pengertian Kinerja
Kinerja karyawan (job performance) dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya (Singh et al., 2006) Faustino Gomes (2005) mengatakan performansi pekerjaan adalah catatan hasil atau keluaran (outcomes) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu.
Sedangkan menurut Jahi dan Leilani (2006).Kinerja adalah prestasi yang dicapai karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Kinerja seorang penyuluh dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu: (a) bahwa kinerja merupakan fungsi dari karakteristik individu, karakteristik tersebut merupakan variabel penting yang mempengaruhi perilaku seseorang termasuk penyuluh pertanian; dan (b) bahwa kinerja penyuluh pertanian merupakan pengaruh dari situasional di antaranya terjadi perbedaan pengelolaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di setiap kabupaten yang menyangkut beragamnya aspek kelembagaan, ketenagaan, program penyelenggaraan dan pembiayaan
Berbeda dengan Bernardin dan Russel (1993 : 379) dalam Yeremias T. Keban (2004) mengartikan kinerja sebagai the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time period. Dalam definisi ini, aspek yang ditekankan oleh kedua pengarang tersebut adalah catatan tentang outcome atau hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh seorang pegawai selama periode tertentu dan tidaktermasuk karakteristik pribadi pegawai yang dinilai.
Sedangkan Suyadi Prawirosentono (2009) mendefinisikan kinerja sebagai performance, yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.
Pengertian dan Fungsi Penyuluh
Penyuluh adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara-cara berusahatani, usaha peningkatan produktivitas pendapatan petani serta perbaikan kesejahteraan keluarga petani atau masyarakat. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, Penyuluh dibedakan berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja yaitu : Penyuluh PNS ialah Pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh Swasta ialah Penyuluh yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian. Penyuluh Swadaya ialah Petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan dilingkungannya. Termasuk didalamnya, penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat lingkungannya. (Anonimous, 2007)
Demi memantapkan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkait dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu diketahui fungsi penyuluh sebagai berikut :
- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha
- Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya
- Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha
- Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya.
- Ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan; membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
- Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
- Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan (Anonimous, 2006)
Secara umum peran penyuluh bisa sangat dibutuhkan dalam mensukseskan setiap program pertanian. Untuk itu perlu dipahami sesungguhnya peran penyuluh yakni :
- Sebagai Fasilitator artinya penyuluh memberikan fasilitas atau kemudahan.
- Sebagai Mediator artinya penyuluh menghubungkan lembaga pemerintah/lembaga penyuluhan dengan sasaran.
- Sebagai Dinamisator artinya penyuluh Orang yang dapat menimbulkan (menjadikan) dinamis
Peran penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain yaitu :
- Ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan
- Jembatan antara penghubung antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan masyarakat baik top down maupun bottom up (Pembawa Kebijaksanaan Pemerintah dan Sekaligus Penerus Aspirasi Rakyat.
- Agen Pembangunan dan Perubahan
- Pendidik dan Guru Formal, pemimpin, penasehat dan pendamping setia sekaligus menjadi keluarga besar masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan
Pengukuran Motivasi
Wahjosumidjo (2006), menyatakan ada delapan sasaranyang dapat dicapai bila karyawan diberi motivasi, yaitu :
- mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan,
- meningkatkan gairah dan semangat kerja,
- meningkatkan disiplin kerja
- meningkatkan prestasi kerja,
- mempertinggi moral kerja karyawan
- meningkatkan rasa tanggung jawab
- meningkatkan produktivitas dan efisiensi,
- menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan.
Murray dalam Mangkunegara (2001), menyatakan bahwa pengukuran motivasi kerja dilakukan dengan melihat karakter orang sebagai berikut :
- melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya,
- kreatif dan inovatif,
- melakukan sesuatu untuk mencapai kesuksesan,
- menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan usaha dan keterampilan,
- selalu mencari sesuatu yang baru,
- berkeinginan menjadi orang terkenal atau menguasai bidang tertentu,
- melakukan pekerjaan yang sukar dengan hasil yang memuaskan,
- inisiatif kerja tinggi,
- melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain.
Robbins dalam Sayuti (2006), menyebutkan bahwa pengukuran motivasi kerja dapat dilakukan dengan melihat pada beberapa aspek antara lain sebagai berikut :
- mempunyai sifat agresif,
- kreatif dalam melaksanakan pekerjaan,
- mutu pekerjaan meningkat dari hari ke hari,
- mematuhi jam kerja,
- tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan kemampuan,
- inisiatif kerja yang tinggi dapat mendorong prestasi kerja,
- kesetiaan dan kejujuran,
- terjalin hubungan kerja antara karyawan dengan pimpinan,
- tercapainya tujuan perorangan dan tujuan organisasi,
- menghasilkan informasi yang akurat dan tepat.
Pengertian Motivasi Penyuluh
Istilah motivasi berasal dari bahasa latin movere, yang berarti “bergerak.” Menurut Linder (1998), motivasi didefenisikan sebagai proses psikologis yang menentukan kegunaan dan arah perilaku, kecenderungan untuk bertindak dalam mencapai kebutuhan tertentu yang belum terpenuhi, suatu dorongan internal untuk memuaskan kebutuhan yang belum terpenuhi dan kemauan untuk mencapainya. Nelson dan Spitzer (2003) mendefinisikan motivasi sebagai energi internal manusia yang mendorong manusia memuaskan kebutuhannya, sedangkan Mwangi dan McCaslin (1994) mengutip tulisan Kreitner dan Lawler III menuliskan motivasi sebagai suatu proses psikologi dalam mencapai tujuan, arah dan intensitas dalam berperilaku merupakan tanggungjawab yang utama bagi hasil kerja yang berbeda dan juga merupakan faktor menentukan yang penting dalam pengukuran kinerja.
Johansen dan Page (Crawford, 2005) mendefinisikan motivasi sebagai proses-proses atau faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara tertentu. Proses motivasi meliputi: (a) identifikasi terhadap kebutuhan yang tidak memuaskan; b) pembentukan suatu tujuan yang dapat memuaskan kebutuhan; dan (c) menentukan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan. Nawawi (1997) menyatakan motivasi adalah kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu kegiatan. Istilah motivasi berkaitan erat dengan timbulnya kecenderungan untuk membuat sesuatu guna mencapai tujuan.
Menurut Hersey dan Blanchard (2005), motivasi berasal dari kata motif, merupakan dorongan utama seseorang beraktivitas atau kekuatan dari dalam yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu melalui tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan. Motivasi seseorang bergantung pada kuat lemahnya motif. Motif diartikan sebagai kebutuhan, keinginan, dorongan, gerak hati dalam diri seseorang. Motif timbul, mempertahankan aktivitas serta menentukan arah perilaku seseorang.
Didalam diri seseorang, terdapat dua jenis kekuatan sebagai pendorong motivasi; pertama kekuatan yang bersifat positif (keinginan, hasrat, atau kebutuhan) yang mendorong seseorang kearah obyek atau kondisi tertentu, kedua, yang bersifat negatif (kekhawatiran, tidak suka atau menolak) yang mendorong seseorang menjauh dari obyek atau kondisi tertentu. Motivasi juga merupakan faktor penting dalam mendorong terbentuknya kompetensi. Hamalik (1993) mengemukakan bahwa motivasi merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.
Memahami hal-hal yang memotivasi dan perilaku pegawai atau karyawan dan bagaimana mereka termotivasi merupakan hal yang penting dalam elemen organisasi. Hersey dan Blanchard (2005) mendiskusikan penyebab munculnya perilaku seseorang pada saat tertentu adalah karena adanya kebutuhan yang sangat kuat, karena itu penting untuk memahami kebutuhan yang umumnya sangat penting bagi seseorang.
Faktor motivasi dalam lingkungan pekerjaan adalah pekerjaan itu sendiri, pencapaian, pertumbuhan, tanggung jawab, kemajuan dan pengakuan. Kesemuanya ini termasuk motivator ekstrinsik. Bagi penyuluh pertanian, beberapa hal yang menjadi motivator antara lain: pengembangan potensi diri, pengakuan petani, adanya tambahan materi sebagai akibat logik dari fungsi perannya, adanya kesempatan untuk berprestasi dan adanya keinginan untuk berkuasa atau memiliki pengaruh.
Jenis-Jenis Kompensasi
Menurut Triton (2007), kompensasi yang diberikan kepada karyawan berdasarkan sifat penerimaannya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu :
- Kompensasi yang bersifat financial.
Kompensasi yang bersifat financial adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan dalam bentuk uang atau bernilai uang misalnya adalah gaji atau upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi dan lain-lain yang dibayarkan oleh organisasi atau perusahaan.
- Kompensasi yang bersifat non- financial, diberikan dengan maksud mempertahankan karyawan dalam jangka panjang, misalnya penyelenggaraan program-program pelayanan bagi karyawan yang berupaya untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang menyengankan seperti program wisata, penyediaan fasilitas kantin, penyediaan tempat ibadah, lapangan olahraga di tempat kerja dan lainlain.
Sedangkan menurut Triton (2007), berdasarkan mekanisme penerimaannya, kompensasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
- Kompensasi langsung, yaitu kompensasi yang penerimaannya secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja
- Kompensasi pelengkap atau tidak langsung yaitu kompensasi yang penerimaannya secara tidak langsung berkaitan dengan prestasi kerja.
Pengertian Kompensasi Penyuluh
Soehardi Sigit (2003) berpendapat bahwa kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya ataspengorbanan karyawan yang bersangkutan. Pengorbanan karyawan tersebut dapat berupa kerja, jasa kinerja, biaya, maupun jerih payah yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan Handoko (2005) berpendapat bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka.
Sedangkan menurut Mathis & Jackson (2002). Kompensasi adalah : Faktor yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi dan bukan pada organisasi lainnya. Pengusaha harus cukup kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempekerjakan, mempertahankan, dan memberikan imbalan terhadap kinerja setiap individu didalam organisasi. Dessler (2004) mengatakan bahwa kompensasi karyawan adalah : “Setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari dipekerjakannya karyawan itu”.
Menurut Penggabean (2002) kompensasi disebut juga penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai : “Setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi”. Notoadmojo (2003 : 153) berpendapat, kompensasi adalah yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran karya mereka diantara para karyawan itu sendiri, keluarga dan masyarakat.Masyarakat melihat kompensasi sebagai suatu keadilan,dimana perusahaan dalam menentukan gaji tidak melihat dari jenis kelamin namun kualifikasi. Bagi stockholder, pemegang saham tertarik bagaimana para karyawan dibayar menggunakan saham sehingga para karyawan meningkatkan kinerjanya, sedangkan manajer melihat kompensasi sebagai pengeluaran terbesar (labor cost) dan kompensasi dilihat sebagai alat untuk mempengaruhi pekerja sehingga kinerja meningkat, bagi karyawan kompensasi merupakan pengembalian keanggotaan dalam perusahaan dan hadiah dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik (Milkovich : 2008).
Menurut Panggabean (2002), kompensasi disebut juga dengan penghargaan atau ganjaran dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi. Menurut Bejo Siswanto (2003) kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan organisasi.Menurut Nawawi (2005) kompensasi bagi organisasi / perusahaan berarti penghargaan/ ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang disebut bekerja.
Dimensi Dalam Karakteristik Penyuluh
Menurut Wowor (2011), dimensi dalam karakteristik penyuluh meliputi berbagai stataus dalam latar belakang yang dapat diuraikan sebagai berikutt:
- Umur
Robbins (2003) menyatakan bahwa kinerja akan merosot dengan bertambahnya usia. Pekerja tua dianggap kurang luwes dan menolak teknologi baru, namun begitu pekerja tua punya pengalaman, etos kerja yang kuat dan komitmen terhadap mutu. Umur berbanding terbalik terhadap pengunduran diri, dimana pekerja yang tua lebih kecil kemungkinan untuk berhenti bekerja. Umur juga berpengaruh terhadap produktivitas, dimana makin tua pekerja makin merosot produktivitasnya, karena keterampilan, kecepatan, kecekatan, kekuatan dan koordinasi menurun dengan berjalannya waktu. Berdasarkan kajian diatas berarti dapat dikatakan bahwa semakin tua umur tenaga kerja semakin berkurang kinerjanya.
Semakin tua individu semakin kecil kemungkinan baginya untuk berhenti/keluar dari pekerjaaannya. Hal ini tidak mengherankan karena semakin tua seseorang, maka semakin sedikit alternatif kesempatan kerja. Selain itu semakin tua seseorang individu, berarti masa jabatan mereka juga sudah panjang, dimana hal ini cenderung memberikan mereka kompensasi yang relatif baik berupa gaji yang relatif tinggi, paket wisata/cuti yang menarik, maupun paket pensiun yang baik (Suprihanto et al., 2003).
Banyak orang percaya bahwa produktivitas akan menurun seiring dengan bertambahnya usia karena melemahnya kekuatan yang dimiliki oleh seorang individu. Namun beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara usia dan kinerja karyawan (Suprihanto et al., 2003).
- Jenis Kelamin
Robbins (2003) menyatakan bahwa wanita lebih mematuhi wewenang sedang pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya dalam memiliki pengharapan untuk sukses. Tidak ada perbedaan berarti dalam produktivitas pekerjaan antara pria dan wanita, dan tidak ada bukti yang menunjukkan jenis kelamin karyawan mempengaruhi kepuasan kerja.
Gibson et al. (2006), menyatakan bahwa tidak ada data pendukung yang menyatakan bahwa pria atau wanita adalah pekerja yang lebih baik, dalam hal absensi wanita lebih besar, karena wanita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Pada masyarakat yang menekankan perbedaan jenis kelamin dan memperlakukan mereka sangat berbeda, ada beberapa perbedaan dalam bidang-bidang tertentu yang dijadikan dasar pandangan seperti agresivitas dan perilaku sosial.
- Pendidikan
Pendidikan merupakan proses pembelajaran melalui proses dan prosedur yang sistematis yang terorganisir baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Menurut Suprihanto et al. (2003) pendidikan mempunyai fungsi penggerak sekaligus pemacu terhadap potensi kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan prestasi kerjanya, dan nilai kompetensi seorang pekerja dapat dipupuk melalui program pendidikan, pengembangan dan pelatihan.
Notoatmojo (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk menjadikan sumber daya manusia yang lebih baik, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan karakteristik. Pendidikan berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi sehingga cara pekerjaannya pada kemampuan psikomotor menjadi baik. Pendidikan merupakan proses pembelajaran proses dan prosedur yang sistematis baik teknis maupun manajerial yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama.
Pendidikan dengan berbagai programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sistematik agar dapat memecahkan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan dikemudian hari (Sedarmayanti, 2001).
- Pengetahuan
Pengetahuan menurut Mardikanto (1993) berasal dari kata “tahu” yang diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang sesuatu yang nilainya lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya. Pengertian tahu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi setiap ragam stimulus yang berbeda, memahami beragam konsep, pikiran bahkan cara pemecahan terhadap masalah tertentu, sehingga pengertian tahu tidak hanya sekedar mengemukakan/mengucapkan apa yang diketahui, tetapi sebaliknya dapat menggunakan pengetahuan dalam praktek dan tindakannya.
Pengertian Karakteristik Penyuluh
Karakteristik atau kepribadian seringkali dikaitkan dengan kepribadian memiliki banyak arti karena perbedaan sudut pandang para ahli yang didasarkan dari hasil penelitian, cara pengukuran, maupun teori yang dikemukakan. Demikian juga,tentang definisi karakteristik belum ada kesepakatan dari para ahli. Menurut Allport juga mendefinisikan Karakteristik atau kepribadian sebagai susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri individu, yang menentukan penyesuaian yang unik terhadaplingkungan. Sistem psikofisik yang dimaksud Allport meliputi kebiasaan, sikap, nilai, keyakinan, keadaan emosional, perasaan dan motif yang bersifat psikologistetapi mempunyai dasar fisik dalam kelenjar, saraf, dan keadaan fisik anak secaraumum. Koswara (1991) kepribadian adalah bagaimana individu menampilkan dan menimbulkan kesan bagi individu lain.
Jadi, karakterisik meliputi segala corak tingkah laku individu yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap segala rangsang, baik yang datang dari luar dirinya atau lingkungannya maupun dari dalam dirinya sendiri sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu
Pengertian Kepuasan Peserta Didik
Konsep kepuasan pelanggan bersifat abstrak dan proses untuk mencapai kepuasan dapat merupakan proses yang sederhana atau rumit. Peranan setiap individu sangatlah penting dalam service encounter dan berpengaruh terhadap kepuasan yang dibentuk. Untuk dapat memahami tingkat kepuasan konsumen secara baik maka perlu diketahui dan dipahami sebab-sebab dari kepuasan. Konsep kepuasan pelanggan menurut Day (Tjiptono, 2004) menyatakan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian /diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Sementara itu Kotler (2002) mendefinisikan bahwa nilai yang diterima pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai yang diterima dan biaya total pelanggan. Jumlah nilai bagi pelanggan adalah kumpuan manfaat yang diharapkan diperoleh atau diharapkan dari produk atau jasa tertentu. Biaya total pelanggan adalah kumpulan pengorbanan yang diperkirakan akan terjadi dalam mengevaluasi,memperoleh dan menggunakan produk atau jasa tersebut. (Giantari dan Sri Andarini, 2008).
Definisi kepuasan pelanggan menurut Brown (2002) adalah “The state in which customer needs, wants and expectation throughout the product or service’s life are met or exceeded resulting in repeat purchase, loyalty and favourable word of mouth”. Definisi tersebut mengandung arti bahwa, kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa.
Definisi Serta Pengukuran Dalam Efektifitas Pelaksanaan Tugas
Efektifitas secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut Hidayat (2006) yang menjelaskan bahwa :“Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya”. Adapun pengertian efektifitas menurut Prasetyo Budi Saksono (2004) adalah: “Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input“.
Dari pengertian-pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus: “Efektifitas = Ouput Aktual/Output Target= 1, jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai”.
Sedangkan kata tugas menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, adalah kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, pekerjaan yang dibebankan, maupun perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dari sudut pandang organisasi, pelaksanaan tugas-tugas didefinisikan sebagai perwujudan dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi sebagai upaya dalam pencapaian tujuan.
Setiap anggota organisasi, karyawan ataupun pegawai memiliki tugasnya masing-masing dalam organisasi serta wajib untuk menjalankannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka tugas-tugas tersebut harus dirancang dengan benar dan juga dapat dijabarkan secara jelas. Pelaksanaan tugas-tugas atau pekerjaan tersebut berdasar pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Pada organisasi pemerintah, dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkupnya menjadi organisasi pemerintahan daerah, Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai Daerah secara umum diatur dalam Pasal 151 ayat (1) & (2) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana strategis (Renstra-SKPD) yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) Daerah. Adapun secara khusus, diatur dalam UU No.43 Tahun 1999 tentang manajemen kepegawaian yang merupakan keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme pelaksanaan tugas, fungsi serta kewajiban.. Adapun informasi-informasi yang termuat dalam deskripsi pekerjaan berdasarkan KEP/29/M.PAN/6/2004 antara lain nama jabatan, ringkasan tugas, hasil kerja, bahan dan peralatan kerja, rincian tugas, serta syarat jabatan.
Efektivitas kerja pegawai merupakan hal yang sangat penting karena keberhasilan organisasi diukur dengan konsep efektivitas tersebut. Efektivitas kerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari dukungan para pegawai itu sendiri. Pada dasarnya pekerjaan yang telah diserahkan kepada seseorang harus diselesaikan tepat pada waktunya. Penumpukan pekerjaan selain akan memberatkan pada diri sendiri juga mengakibatkan kelambanan pada penyelesaian suatu pekerjaan. Perlu disadari bahwa suatu jenis pekerjaan merupakan suatu mata rantai dari usaha atau kegiatan, sehingga kalau satu pekerjaan terlambat maka akan mengakibatkan pada keterlambatan pekerjaan berikutnya. Indikator keefektifan pelaksanan tugas tabel berikut ini;
Tabel 2.1 Pelaksanaan Tugas Kerja Pegawai
| Uraian Tugas | Waktu Penyelesaian (menit per minggu) | Waktu Kerja
(menit per minggu) |
| Melakssnakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas | 180 | 300 |
| Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesehjateraan pegawai | 180 | 120 |
| Mengajukan permintaan pembayaran, pembuatan daftar gaji, pembayaran gaji serta pertanggungjawabannya | 90 | 60 |
| Membantu menyiapkan pelaksanaan akutansi dan penyusunan laporan keuangan | 420 | 300 |
| Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas | 5760 | 4800 |
| Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan dinas | 5760 | 4800 |
| Melaksanakan inventarisasi pengumpulan dan analisa data kesehatan masyarakat | 2340 | 1440 |
Pengukuran Dalam Semangat Kerja
Aspek-aspek semangat kerja perlu untuk dipelajari karena aspek-aspek ini mengukur tinggi-rendahnya semangat kerja. Menurut Maier (2009), seseorang yang memiliki semangat kerja tinggi mempunyai alasan tersendiri untuk bekerja yaitu benar-benar menginginkannya. Hal ini mengakibatkan orang tersebut memiliki kegairahan kualitas bertahan dalam menghadapi kesulitan untuk melawan frustasi, dan untuk memiliki semangat berkelompok. Menurut Maier (2009), ada empat aspek yang menunjukkan seseorang mempunyai semangat kerja yang tinggi, yaitu:
- Kegairahan
Seseorang yang memiliki kegairahan dalam bekerja berarti juga memiliki motivasi dan dorongan bekerja. Motivasi tersebut akan terbentuk bila seseorang memiliki keinginan atau minat dalam mengerjakan pekerjaannya. Yang lebih dipentingkan oleh karyawan adalah seharusnya bekerja untuk organisasi bukan lebih mementingkan pada apa yang mereka dapat. Seseorang akan dikatakan memiliki semangat kerja buruk apabila lebih mementingkan gaji daripada bekerja. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa seseorang dengan gaji yang tinggi masih juga berkeinginan untuk pindah bekerja di tempat lain. Seseorang yang benar-benar ingin bekerja, akan bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawasan dari atasannya dan juga mereka akan bekerja bukan karena perasaan takut tetapi lebih pada dorongan dari dalam dirinya untuk kerja yang tinggi akan menganggap bekerja sebagai sesuatu hal yang menyenangkan bukan hal yang menyengsarakan.
- Kekuatan untuk melawan frustasi
Aspek ini menunjukkan adanya kekuatan seseorang untuk selalu konstruktif walaupun sedang mengalami kegagalan yang ditemuinya dalam bekerja. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi tentunya tidak akan memilih sikap yang pesimis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya. Adanya semangat kerja yang tinggi ditimbulkan karena adanya kesempatan yang diberikan oleh perusahaan untuk mendapatkan ijin ketika menderita sakit.
- Kualitas untuk bertahan
Aspek ini tidak langsung menyatakan seseorang yang mempunyai semangat kerja yang tinggi maka tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran di dalam pekerjaannya. Ini berarti adanya ketekunan dan keyakinan penuh dalam dirinya. Gaji ataupun insentif yang tinggi yang diberikan oleh perusahaan mampu meningkatkan semangat kerja karyawan, dan berpikir panjang jika ingin keluar dari perusahaan. Tunjangan serta fasilitas yang diberikan oleh perusahaan mampu merangsang semangat kerja karyawan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Keyakinan ini menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik, hal inilah yang meningkatkan kualitas untuk bertahan. Ketekunan mencerminkan seseorang memiliki kesungguhan dalam bekerja. Sehingga tidak menganggap bahwa bekerja bukan hanya menghabiskan waktu saja, melainkan sesuatu yang penting.
- Semangat kelompok
Semangat kelompok menggambarkan hubungan antar karyawan. Dengan adanya semangat kerja maka karyawan akan saling bekerja sama, tolong-menolong, dan tidak saling bersaing untuk menjatuhkan. Semangat kerja menunjukkan adanya kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain agar orang lain dapat mencapai tujuan bersama. Lingkungan kerja yang baik, menciptakan suasana kerja yang baik pula, kebersamaan diantara karyawan dengan membagi pekerjaan secara adil mampu meningkatkan semangat kerja bagi karyawan itu sendiri.
Menurut Sugiyono ( dalam Utomo, 2002 ), aspek-aspek semangat kerja karyawan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu :
- Disiplin yang tinggi. Seseorang yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan bekerja giat dan dengan kesadaran mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam perusahaan
- Kualitas untuk bertahan. Menurut Alport orang yang mempunyai semangat kerja tinggi, tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa orang tersebut mempunyai energi dan kepercayaan untuk memandang masa yang akan datang dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas seseorang untuk bertahan.
- Kekuatan untuk melawan frustasi. Seseorang yang mempunyai semangat kerja tinggi tidak memiliki sikap yang pesimistis apabila menemui kesulitan dalam pekerjaannya.
- Semangat berkelompok. Adanya semangat kerja membuat karyawan lebih berfikir sebagai “ kami “ daripada sebagai “ saya “. Mereka akan saling tolong menolong dan tidak saling bersaing untuk saling menjatuhkan.
Pengertian Semangat Kerja
Hasley (2011) menyatakan bahwa semangat kerja atau moral kerja itu adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang karyawan untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih tanpa menambah keletihan, yang menyebabkan karyawan dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha kelompok sekerjanya, dan membuat karyawan tidak mudah kena pengaruh dari luar, terutama dari orang-orang yang mendasarkan sasaran mereka itu atas tanggapan bahwa satu-satunya kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya darinya dan memberi sedikit mungkin.
Sedangkan Sastrowardoyo (2005), mendefinisikan semangat kerja sebagai keadaan psikologis seseorang. Semangat kerja dianggap sebagai keadaan psikologis yang baik bila semangat kerja tersebut menimbulkan kesenangan yang mendorong seseorang untuk bekerja dengan giat dan konsekuen dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menurut Nitisemito (2006), definisi dari semangat kerja adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik di dalam sebuah perusahaan. Menurut Alexander Leighten (2006) bahwa Semangat kerja adalah sekelompok orang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama.
Sumber Stres Kerja
Menurut T. Hani Handoko (2010), faktor yang mempengaruhi stres dapat digolongkan menjadi dua penyebab, yaitu:
- On The Job
Adalah segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan, yang dapat menimbulkan stres pada karyawan. Hal-hal yang bisa menimbulkan stres yang berasal dari beban pekerjaan antara lain:
- Beban kerja yang berlebihan.
- Tekanan atau desakan waktu.
- Kualitas supervisi yang jelek.
- Iklim politis yang tidak aman.
- Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai.
- Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggung jawab.
- Ambiguitas peran (role ambiguity).
- Frustasi.
- Konflik antar pribadi dan antar kelompok.
- Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dan karyawan.
- Berbagai bentuk perubahan.
- Off The Job
Adalah permasalahan yang berasal dari luar organisasi yang menimbulkan stres pada karyawan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain:
- Kekuatan finansial.
- Masalah yang bersangkutan dengan anak.
- Masalah fisik.
- Masalah perkawinan.
- Perubahan-perubahan yang terjadi di tempat tinggal.
- Masalah pribadi lain, misalnya kematian sanak saudara.
Hal lainnya lagi dikemukakan oleh Nadeem Malik (2011:3066) yang berpendapat bahwa stres kerja dipengaruhi oleh:
1) Job content (uraian pekerjaan)
- Bekerja secara berlebihan.
- Pekerjaan yang rumit.
- Pekerjaan yang monoton.
- Terlalu banyak tanggung jawab.
- Ketidakjelasan peran.
2) Working conditions (kondisi kerja)
- kondisi kerja yang buruk.
- Tingkat kebisingan.
- Menuntut kerja secara fisik.
3) Employment conditions (kondisi karyawan)
- Gaji rendah.
- Prospek karir yang rendah.
- Kontrak kerja yang fleksibel.
- Ketidakamanan pekerjaan.
4) Social relations at work (hubungan sosial ditempat kerja)
- Gaya kepemimpinan yang buruk.
- Kurangnya dukungan sosial.
- Kurangnya partisipasi dalam mengambil keputusan.
Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian Roy Juliardhana (2009) serta Tejasurya (2012) menunjukkan bahwa pengukuran stres kerja di dasarkan pada aitem-aitem yang dikemukakan oleh Robbins. Menurut (Robbin, 2003) penyebab stres itu ada 3 faktor yaitu:
- Faktor Organisasi
Dalam faktor organisasi berpengaruh juga terhadap stres kae=ryawan dimana semua aktivitas di dalam perusahaan berubungan dengan karyawan seperti tuntutan kerja atau bebena kerja yang terlalu berat. Kerja yang membutuhkan tanggung jawab tinggi sangat cenderung mengakibatkan stres tinggi.
- Faktor Lingkungan
Adanya lingkungn sosial turut berpengaruh terhadap stres kerja pada karyawan. Dimana adanya dukungan sosial berperan dalam mendorong seseorang dalam pekerjaannya, apabila tidak adanya faktor lingkungan sosial yang mendukung maka tingkat stres karyawan akan tinggi
- Faktor Individu
Adanya faktor individu berperan juga dalam mempengaruhi stres karyawan dalam faktor individu kepribadian seseorang lebih berpengaruh terhadap stres pada karyawan. Dimana kepribadian seseorang akan menentukan seseorang tersebut mudah mengalami stres atau tidak.
Pengertian Stres Kerja
Menurut Fred Luthas (2006) stres kerja didefinisikan sebagai respons adaptif terhadap situasi eksternal yang menghasilkan penyimpangan fisik, psikologis, dan atau perilaku pada anggota organisasi. Adapun menurut Beehr dan Franz dalam Bambang Tarupolo (2002), stres kerja sebagai suatu proses yang menyebabkan orang merasa sakit, tidak nyaman atau tegang karena pekerjaan, tempat kerja atau situasi kerja yang tertentu. Sedangkan menurut Marihot Tua Efendi (2002) mengemukakan bahwa Stres kerja adalah ketegangan atau tekanan emosional yang dialami seseorang yang sedang menghadapi tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya kesempatan yang sangat penting yang dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan kondisi fisik seseorang.
Israel Posner dan De. Lewis Leitnor dalam John B. Arden (2006) berpendapat bahwa ada dua faktor penting dalam hal stres yang dialami, kemungkinannya adalah anda akan menyesuaikan diri secara menyenangkan terhadap stres. Atau sebaliknya, anda akan merasa tidak berdaya. Meskipun pekerjaan anda pada hakikatnya penuh dengan stres, itu tidak perlu membuat anda kewalahan. Tetapi bila seorang pekerja kehilangan rasa kendali dan kondisinya menjadi tidak dapat diramalkan, stresnya menjadi terlalu sulit untuk ditanggulangi.
Studi dalam bidang stres menunjukkan bahwa karyawan yang memiliki kemampuan untuk mengelola stres mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja karyawan (Hsieh dkk., Leka dkk., Wetzel dkk., dalam Ismail dkk, 2009). Dalam model stres, beberapa peneliti percaya bahwa karyawan yang bisa mengontrol dan mengelola stres dengan baik ketika bekerja, kinerja karyawan tersebut di perusahaan akan lebih tinggi (Adler dkk., Hourani dkk., Wetzel dkk., Zhong dkk., dalam Ismail dkk, 2009 ).
Pengukuran Dalam Ambiguitas Peran
Menurut Nimran (2007), seseorang dapat dikatakan berada dalam kekaburan peran apabila ia menunjukkan ciri-ciri antara lain sebagai berikut
- Tidak jelas benar apa tujuan peran yang dia mainkan.
- Tidak jelas kepada siapa ia bertanggung jawab dan siapa yang melapor kepadanya.
- Tidak cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- Tidak sepenuhnya mengerti apa yang diharapkan dari padanya.
- Tidak memahami benar peranan dari pada pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.
Mondy, Sharplin, dan Premeaux (2008) menyarankan supaya pemegang peran mengetahui 6 (enam) tipe dasar informasi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya ambiguitas peran yaitu:
- Pemegang peran harus tahu apa yang diharapkan oleh orang lain.
- Pemegang peran harus tahu aktivitas yang seharusnya mereka lakukan dan hubungan interpersonal yang harus mereka tunjukkan untuk memenuhi harapan orang lain.
- Pemegang peran harus mengetahui konsekuensi dari pelaksanaan aktivitas atau interaksi dengan orang lain dalam hal teretentu.
- Pemegang peran harus mengetahui macam-macam tingkah laku atau sikap yang akan diterima baik sebagai imbalan maupun hukuman.
- Pemegang peran harus menemukan tipe-tipe dari imbalan dan hukuman yang akan diberikan dan mengukur kemungkinan mereka (karyawan) menerimanya.
- Pemegang peran harus mengetahui tingkah laku atau sikap yang akan memuaskan atau mengecewakan kebutuhan individu.
Menurut Everly dan Girdano dalam Tobing (2007) faktor-faktor yang dapat menimbulkan ambiguitas peran adalah:
- Ketidakjelasan dari sasaran-sasaran atau tujuan kerja
- Kesamaran tentang tanggung jawab
- Ketidakjelasan tentang prosedur kerja
- Kesamaran tentang apa yang diharapkan oleh orang lain / perusahaan
- Kurang adanya informasi tentang balikan atau ketidakpastian tentang penilaian pekerjaan
Kriteria Dalam Disiplin Kerja
Berdasarkan penelitian Umy Yoesana (2013) terdapat beberapa kriteria disiplin kerja tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga indikator disiplin kerja yaitu diantaranya : (1) disiplin waktu, disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunujukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi : Kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. (2) disiplin peraturan, Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan. Serta ketaatan pegawai dalam menggunakkan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga, dan yang terakhir (3) disiplin tanggung jawab, Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik–baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang pegawai.
Adapun indikator dari disiplin kerja (Waridin, 2006 dalam Mohammad, 2005):
- Kualitas kedisiplinan kerja: meliputi dating dan pulang yang tepat waktu, pemanfaatan waktu untuk pelaksanaan tugas dan kemampuan mengembangkan potensi diri berdasarkan motivasi yang positif.
- Kuantitas pekerjaan: meliputi volume keluaran dan kontribusi.
- Kompensasi yang diperlukan: meliputi saran, arahan atau perbaikan.
- Lokasi tempat kerja atau tempat tinggal.
- Konservasi: meliputi penghormatan terhadap aturan dengan keberanian untuk selalu melakukan pencegahan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan aturan.
Sedangkan mengacu pada Soejono (1997), terdapat empat dimensi yang digunakan untuk mengukur disiplin kerja, yaitu: (i) sikap tepat waktu atau kesanggupan para karyawan untuk datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditetapkan seara tertib dan teratur; (ii) sikap kehatian-hatian dalam menggunakan dan merawat peralatan yang kantor; (iii) sikap tanggung jawab atau kesanggupan karyawan untuk senantiasa menyelesaikan tugas yang di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggungjawab atas hasil kerja; serta (iv) sikap ketaatan terhadap aturan kantor seperti ketaatan karyawan untuk memakai seragam kantor, menggunakan kartu tanda pengenal atau identitas, membuat ijin bila tidak masuk kantor, dan lain-lain sesuai aturan yang berlaku.
Pengertian Disiplin Kerja
Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya). Kata disiplin berasal dari bahasa Latin “disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokhanian serta pengembangan tabiat. As. Munandar (Bahrodin, 2007), disiplin adalah bentuk ketaatan terhadap aturan, telah ditetapkan. Sedangkan menurut Simamora (2007) disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Rivai, 2004).
Hasibuan (2004) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran disini merupakan sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis
Menurut Sastrohadiwiryo (2005) disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan–peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi–sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.
Pengukuran Jenis Focused Coping
Menurut Carver (dalam Armeli, 2001), perilaku coping terbagi menjadi dua yaitu problem-focused coping dan emotion-focused coping.
- Problem-Focused Coping
Problem Focused Coping (PFC) merupakan coping yang digunakan individu dengan cara memfokuskan pada masalah atau situasi spesifik yang telah terjadi, sambil mencoba menemukan cara untuk mengubahnya atau menghindarinya di kemudian hari. Strategi ini dapat diarahkan ke dalam, artinya individu dapat mengubah sesuatu pada dirinya sendiri dan bukan mengubah lingkungan (Atkinson dkk, 2001). Sharp dan Cowie (Suciyani, 2004) mendefinisikan PFC sebagi usaha untuk mencari solusi dari situasi stres dimana PFC diarahkan untuk mengubah stressor. Sedangkan Taylor (1995) mengemukakan bahwa PFC merupakan usaha untuk melakukan sesuatu yang bersifat konstruktif pada situasi stres yang merugikan, mengancam, dan menantang individu.
Smet (1994) dan Sarafino (1998) mengungkapkan bahwa strategi PFC cenderung digunakan, bila individu menilai situasi yang dihadapinya dapat dikendalikan dan diatasi. Folkman dan Lazarus (Diponegoro & Thalib, 2001) mengungkapkan bahwa PFC mengarah pada usaha individu untuk mengurangi atau menghilangkan stres dengan cara menghadapi masalah yang menjadi penyebab timbulnya stres secara langsung. Contoh perilaku coping yang menggunakan PFC antara lain; membebaskan situasi stres, negosiasi dengan tekanan, mencari jadwal belajar baru, memilih alternatif untuk mencapai tujuan, mencari terapi medis atau psikologis, dan mempelajari kemampuan yang baru (Safarino, 1998). Contoh lain strategi ini adalah mengubah tingkat aspirasi, menemukan sumber pemuasan alternatif dan mempelajari kecakapan baru (Atkinson dkk., 2001; Smet, 1994)
Jenis Perilaku coping yang berfokus pada masalah pemecahan masalah problem-focused coping. menurut Carver (dalam Armeli, 2001) terdiri dari:
- Perencanaan
Usaha individu dalam berpikir tentang bagaimana mengatasi penyebab stress.
- Keaktifan Diri
Usaha individu untuk mengambil tindakan langsung dengan mengerahkan segala daya upaya untuk mencoba memindahkan atau menghilangkan penyebab stress dengan cara bijaksana.
- Penguasaan Diri
Usaha individu untuk menguasai diri dengan mengontrol atau mengendalikan tindakan sampai ada kesempatan yang tepat untuk bertindak
- Penekanan Pada Suatu Aktifitas Utama
Usaha individu untuk membatasi perhatian individu terhadap aktivitas lainnya yang mungkin berlawanan, supaya konsentrasi lebih penuh pada masalah penyebab stress yang sedang dihadapi
- Pemahaman Kembali Secara Positif
Usaha individu untuk membuat situasi yang terbaik dengan mengembangkan atau melihat permasalahan dari segi yang lebih baik.
- Mencari Dukungan Sosial Instrumental
Usaha individu dalam mencari bantuan, informasi, atau nasehat tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyebab stress.
- Mencari Dukungan Sosial Emosional
Usaha individu untuk mendapatkan simpati atau dukungan emosional dari orang lain.
- Penggunaan Obat-obatan
Usaha individu untuk mengurangi stress melalui penggunaan obat-obatan
dan minuman beralkohol.
- Menggunakan Humor
Usaha individu untuk mengurangi stress melalui humor.
- Menghilangkan Peristiwa yang Tidak Menyenangkan
Usaha individu untuk menghilangkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya.
Dalam penelitian ini, hanya menggunakan 7 dimensi berdasarkan Armeli, 2001 karena tiga dimensi seperti dimensi penggunaan obat-obatan (use of drugs) tidak dapat digunakan di Indonesia, berhubungan dengan alkohol dan obat-obatan. Tidak semua orang bersedia memberikan keterangan yang sesungguhnya mengenai hal ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo (2007) disebutkan bahwa penggunaan obat-obatan dalam coping hanya digunakan oleh pria yang berhubungan seksual beresiko dengan pria. Dimensi penggunaan humor juga tidak dapat dilakukan pengukuran secara kuantitatif dikarenakan setiap orang memiliki selera humor yang berbeda-beda. Penggunaan humor dapat diketahui melalui observasi sehingga akan memperoleh data yang akurat. Sementara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2010), bahwa penggunaan humor hanya mengurangi sedikit beban pikiran individu yang mengalami stress tersebut. Dimensi menghilangkan peristiwa yang tidak menyenangkan tidak dapat digunakan karena jika seseorang melakukan hal ini, maka ia tidak akan mengingat apapun yang berkaitan dengan hal yang ia ingin lupakan. Sehingga tidak akan berjalan dengan efektif. Untuk mengetahui apakah seseorang melakukan penghilangan peristiwa yang tidak menyenangkan atau tidak diperlukan tes secara mendalam.
- Emotion-Focused Coping
Lazarus dan Folkman (Atkinson dkk, 2001) mendefinisikan Emotion Focused Coping (EFC) sebagai coping yang digunakan individu dengan memfokuskan pada usaha untuk menghilangkan emosi yang berhubungan dengan situasi stres, walaupun situasinya sendiri tidak dapat diubah. Folkman dan Lazarus (Diponegoro & Thalib, 2001) mengungkapkan bahwa EFC merupakan usaha-usaha individu untuk mengurangi atau menghilangkan stress yang dirasakannya tidak dengan cara menghadapinya secara langsung, tetapi lebih pada usaha untuk mempertahankan keseimbangan afeksinya. Hal ini senada dengan pengertian EFC yang dikemukakan oleh Sharp dan Cowie (Suciyani, 2004), yaitu EFC merupakan usaha untuk menyesuaikan reaksi emosi individu dengan stressor. EFC digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres (Smet, 1994). EFC tidak mengubah situasi, tetapi membantu individu agar merasa lebih baik. EFC meliputi usaha untuk mengatur konsekuensi emosional pada peristiwa stres (Taylor, 1995).
Individu menggunakan strategi EFC untuk mencegah emosi negative menguasai dirinya dan untuk mencegahnya melakukan tindakan untuk memecahkan masalahnya. Hal ini dilakukan jika suatu masalah tidak dapat dikendalikan (Atkinson dkk, 2001). Hal senada juga diungkapkan Smet (1994) yang menyatakan bahwa individu yang merasa tidak mampu dan tidak berdaya dalam menghadapi situasi stressful cenderung menggunakan strategi ini. EFC lebih mengarah pada mengontrol respon emosi terhadap situasi yang mendatangkan stres.
Carver (dalam Armeli, 2001) mengungkapkan aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengungkap emotion-focused coping. Aspek-aspek tersebut adalah:
- Mencari Dukungan Untuk Pertimbangan Emosi
Kecenderungan untuk memperoleh dukungan, simpati, dan pengertian dari lingkungan sekitar.
- Mengubah Kembali Keadaan Atau Kejadian Secara Positif
Menginterpretasikan situasi stress dengan andangan positif.
- Pengingkaran
Respon atau tanggapan individu yang berbentuk penolakan terhadap sumber masalah.
- Penerimaan
Tanggapan individu terhadap situasi stress dengan menerima kondisi tersebut sebagai suatu hal yang harus dijalani.
- Berpaling Pada Agama
Individu cenderung lari pada agama ketika ada masalah.
Aspek-Aspek Emotion Focused Coping (EFC) berdasarkan pendapat Cohen dan Lazarus, Pearlin dan Schooler, Moos dan Schaefer (Suciyani, 2004), antara lain:
- Seeking information, yaitu usaha untuk mencari informasi mengenai masalah yang dihadapi.
- Direct action, merupakan tindakan yang dilakukan saat menghadapi situasi stres. Tindakan yang dilakukan pengguna EFC ini mungkin tidak berkaitan dengan situasi stres, namun dapat membantu individu untuk melepaskan diri dari situasi stres.
- Turning to others, yaitu usaha untuk mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti keluarga dan teman.
- Emotional discharge, individu akan mengekspresikan, menyalurkan atau melepaskan perasaannya ketika mengalami situasi stres.
- Intrapsychic pcrocess, individu menggunakan strategi kognitif (berpikir) saat menghadapi situasi yang mendatangkan stres. Yang termasuk dalam strategi ini antara lain, mengubah makna dari situasi stres dan menolak kejadian yang tidak menyenangkan.
- Resigned acceptance, individu menerima situasi yang mendatangkan stress dengan pasrah, tanpa melakukan usaha dalam menghadapi situasi stress tersebut.
Menurut Sarafino (1997, h.136), bentuk-bentuk dari problem focused coping terdiri dari :
- Planful problem-solving yaitu menganalisis situasi untuk mencapai solusi atas permasalahan dan kemudian mengambil tindakan langsung untuk mengatasi masalah.
- Confrontive coping yaitu usaha yang dilakukan untuk menghadapi masalah secara tenang, rasional dan mengarah kepada penyelesaian masalah.
- Seeking social-support yaitu mencoba untuk memperoleh informasi atau dukungan emosional.
Pendapat lain juga dikemukakan oleh Carver (Bishop, 1994) yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk problem focused coping adalah :
- Active Coping (koping aktif), mengambil langkah aktif untuk memindahkan atau mengelak dari stressor atau memperbaiki efek-efek dari stressor. Dengan kata lain bertambahnya usaha seseorang untuk melakukan coping, misalnya dengan bertindak langsung.
- Planning (perencanaan), berusaha untuk membuat rencana atau tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah serta memikirkan cara bagaimana mengatasi sumber stres.
- Suppression of competing activities (penekanan pada aktivitas utama), usaha individu untuk membatasi ruang gerak atau aktivitas dirinya yang tidak berhubungan dengan masalah untuk berkonsentrasi penuh pada tantangan maupun ancaman yang sedang dihadapinya.
- Restrain Coping (penguasaan diri), berusaha mengontrol atau mengendalikan tindakan sampai pada kesempatan yang baik untuk bertindak.
- Seeking Social Support (mencari dukungan sosial), berusaha mendapatkan informasi, nasehat, atau bantuan dari orang lain.
Pengertian Focused Coping
Menurut Lazarus dan Folkman (2006) coping adalah usaha-usaha kognitif dan perilaku yang secara terus menerus berubah untuk mengelola tuntutan dari dalam dan atau dari luar inidividu yang dirasakan merugikan atau melebihi kemampuan individu itu. Menurut Papalia (2009), coping merupakan cara berfikir atau perilaku adaptif yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan stress yang timbul dari kondisi berbahaya, mengancam atau menantang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa coping adalah segala usaha individu untuk mengatur tuntutan lingkungan dan konflik yang muncul, mengurangi ketidaksesuaian/kesenjangan persepsi antara tuntutan situasi yang menekan dengan kemampuan individu dalam memenuhi tuntutan tersebut.
Atkinson dkk. (2001) mendefinisikan coping sebagai proses yang digunakan individu untuk menangani tuntutan yang menimbulkan stres. Individu akan melakukan coping ketika dihadapkan pada situasi tidak nyaman, yang ditimbulkan oleh situasi stres. Lazarus dan Folkman serta Lazarus dan Launier (Folkman, 1984), menjelaskan coping sebagai usaha perilaku dan kognitif untuk menguasai, mengurangi atau bertahan terhadap tuntutan internal dan atau eksternal yang ditimbulkan oleh situasi yang penuh stres. Usaha untuk mengelola tuntutan ini dilakukan tanpa menghiraukan sukses atau tidaknya hasil dari usaha yang dilakukan. Coping juga dapat diartikan sebagai suatu proses dinamik dari suatu pola tingkah laku maupun pikiran-pikiran seseorang yang secara sadar digunakan untuk mengatasi tuntutan-tuntutan dalam situasi yang menekan atau menegangkan (Stone & Neale, 1984).
Lazarus dan Folkman (Sarafino, 1998; Smet, 1994; Taylor, 1995) mendefinisikan coping sebagai suatu proses dimana individu mencoba mengelola ketidaksesuaian antara tuntutan-tuntutan, baik tuntutan dari dalam diri individu maupun dari lingkungan dengan kemampuan yang digunakannya dalam menghadapi situasi stressful. Lazarus (Taylor, 1995) menyebutkan bahwa coping terdiri dari usaha, perilaku dan intrapsikis untuk mengelola tuntutan internal dan eksternal bahkan pertentangan diantara keduanya yang diprediksi melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Sarafino (1998) mengemukakan bahwa proses coping bukanlah peristiwa tunggal, karena proses ini melibatkan transaksi dengan lingkungan. Individu dapat melakukan coping melalui transaksi antara perilaku dan kognitif dengan lingkungan. Menurut Skiner (Suciyani, 2004), coping dapat dicapai melalui pengaturan emosi, perilaku, dan orientasi. Coping dapat dicapai bergantung pada asal munculnya distress, yang dapat timbul dari diri sendiri atau yang berasal dari lingkungan. Ketika stressor dipandang sebagai sebuah tantangan, maka coping yang dilakukan bersifat cenderung lebih adaptif dan konstruktif. Begitu pula sebaliknya, bila stressor dipandang individu sebagai sebuah ancaman, maka coping yang akan dipakai adalah jenis coping yang bersifat tidak konstruktif dan menghindar.
Pengukuran Jenis Kerja
Keberadaan stres kerja yang dialami oleh karyawan tentu saja tak dapat dipisahkan dari sumber-sumber penyebab stres kerja tersebut. Hal ini kemudian dijadikan dasar pengukuran sres kerja dalam beberapa penelitian. Robbins menyatakan, sumber stres kerja yang dialami oleh seorang karyawan setidaknya ada 3 (Robbins, 2007; Igor, 1997; Ashar Sunyoto, 2001; Prabu, 1993 dan Ivancevich dan Matteson, 1987). Sumber stres kerja tersebut adalah:
- Tuntutan tugas.
Merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang. Faktor ini mencakup desain pekerjaan individu itu (otonomi, keragaman tugas, tingkat otomatisasi), kondisi kerja, dan tata letak fisik. Makin banyak kesaling-tergantungan antara tugas seseorang dengan tugas orang lain, maka makin potensial untuk terjadi stres. Pekerjaan dimana suhu, kebisingan, atau kondisi kerja yang berbahaya dan sangat tidak diinginkan dapat menimbulkan kecemasan. Demikian juga bekerja dalam suatu kamar yang berjubel atau dalam lokasi yang dimana terjadi gangguan terus enerus. Secara lebih spesifik, tuntutan tugas masih dipengaruhi oleh beberapa indicator yang meliputi:
1) Ketersediaan sistem informasi
2) Kelancaran pekerjaan
3) Wewenang untuk melaksanakan pekerjaan
4) Peralatan yang digunakan dalam menunjang pekerjaan
5) Banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan
- Tuntutan peran
Tuntutan peran yakni stres kerja yang berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seseorang sebagai suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisasi tertentu. Konflik peran menciptakan harapan-harapan yang hamper pasti tidak dapat diwujudkan atau dipuaskan. Jika hal itu sampai terjadi pada karyawan maka dapat dipastikan karyawan akan mengalami ketidakjelasan mengenai apa yang harus dikerjakan. Pengukuran indikator tuntutan peran terdiri dari:
- Kesiapan karyawan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan
- Perbedaan antara atasan dengan karyawan berkaitan dengan tugas harus dilaksanakan
- Keterbatasan waktu dalam melaksanakan pekerjaan
- Beban pekerjaan yang berat
- Tuntutan pribadi.
Tuntutan pribadi yaitu stres kerja yang terkait dengan tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan kerja dan hubungan antar pribadi yang buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar, terutama diantara karyawan dengan kebutuhan sosial yang tinggi. Pengukuran variabel tuntutan pribadi terdiri dari:
- Hubungan dengan supervisor
- Hubungan dengan sesama karyawan
- Hubungan dengan keluarga
- Pengawasan yang dilakukan supervisor (atasan)
- Keahlian pengawas dalam mengawasi pekerjaan
Dalam hal lain, pengukuran stress kerja dapat diukur berdasarkan manifestasi yang di rasakan oleh karyawan itu sendiri. Dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran stress kerja berdasarkan HRSA (Hamilton Rating Scale Anxiety), yang berisi 14 kelompok gejala yang masing-masing gejala di beri penilaian antara 0-4, dengan penilaian sebagai berikut :
1) Nilai 0: tidak ada gejala atau keluhan.
2) Nilai 1: gejala ringan
3) Nilai 2: gejala sedang.
4) Nilai 3: gejala berat.
5) Nilai 4: gejala berat sekali.
Pengertian Stres Kerja
Stres adalah hasil dari tidak atau kurang adanya kecocokan antara orang (dalam arti kepribadiannya, bakatnya, dan kecakapannya) dan lingkungannya, yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif (Munandar, 2001). Menurut Anoraga (2001), stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu daan mengakibatkan dirinya terancam. Robbins (2005) stres menunjukkan suatu kondisi dinamika yang dimana seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai hal yang tidak pasti.
Siagian (2007) menyatakan bahwa stres merupakan kondisi ketegangan yang berpengaruh terhadap emosi, jalan pikiran, dan kondisi fisik seseorang. Stres yang tidak diatasi dengan baik biasanya berakibat pada ketidakmampuan seseorang untuk berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, baik dalam arti lingkungan pekerjaan maupun lingkungan luar lainnya.
Pengertian Jenis Kelamin
Menurut Hungu (2007) jenis kelamin (seks) adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksikan sperma, sementara perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi.
(Rahmawati, 2004) menyatakan bahwa secara umum, pengertian jenis kelamin adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Fakih (2006) mengemukakan bahwa jenis kelamin merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.
Keterserapan Lulusan SMK di Lapangan Kerja
Lulusan SMK adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan. Syarat-syarat seorang siswa SMK dinyatakan lulus akan dibuktikan dengan kepemilikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- Sertifikat Praktek Kerja Industri (sering disebut dengan sertifikat PSG = Pendidikan Sistem Ganda), menerangkan yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan praktek kerja di dunia usaha dan dunia industri yang relevan. Sertifikat PSG ini diterbitkan oleh dunia usaha/dunia industri (DU/DI) tempat siswa melaksanakan PSG
- Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan, menerangkan yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan di SMK, diterbitkan oleh Depdiknas dan ditandatangani oleh Kepala SMK bersangkutan
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) menerangkan yang bersangkutan telah lulus Ujian Nasional dan Ujian Kompetensi Keahlian dan menerangkan nilai yang diperoleh
- Sertifikat Kompetensi menerangkan yang bersangkutan telah lulus Ujian Kompetensi. Uji Kompetensi dilaksanakan di sekolah atau DU/DI, dan penilaian akhir ditentukan oleh DU/DI. Diterbitkan oleh SMK bersangkutan dan ditandatangani bersama-sama oleh Kepala SMK dan DU/DI penguji
- Transkrip Nilai menerangkan nilai yang diperoleh siswa atas seluruh mata diklat yang diajarkan selama belajar di SMK dan meneragkan sub-sub kompetensi yang telah dikuasai.
- Buku Laporan Hasil Belajar SMK sebagai laporan selama siswa mengikuti pendidikan di SMK.
Keterserapan lulusan SMK di lapangan kerja adalah tingkat atau persentase keberhasilan lulusan SMK untuk memasuki lapagan kerja. Keterserapan ini dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Kagaari (2007) mengajukan konsep ’employability’ dan ’absorbability’ yaitu :
- Manpower Employability adalah mampu-tidaknya lulusan memasuki dunia kerja dilihat dari sisi kemampuan kerja lulusan, artinya lulusan mampu-kerja (employ-able), karena memang memiliki kemampuan. Employability adalah sebuah jaminan (securing) kualitas dan keterampilan lulusan untuk dapat dipekerjakan
- Manpower Absorbability adalah sebuah resiko (risk), artinya bekerja tidaknya lulusan adalah sebagai resiko ada/tidak adanya peluang kerja. Lulusan dapat bekerja atau tidak, ditentukan oleh kesempatan kerja yang tersedia.
Komponen Praktik Kerja Industri (Prakerin)
Menurut Djojonegoro dalam Hamalik (2007), Praktik kerja industri (Prakerin) sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kejuruaan didukung oleh faktor yang menjadi komponen utama. Komponen tersebut adalah;
- Pasangan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI)
Praktik kerja industri (Prakerin) hanya mungkin dilaksanakan apabila terdapat kerjasama dan kesepakatan antara institusi pendidikan kejuruan (SMK) dan institusi lapangan (industri) yang memiliki sumberdaya untuk mengembangkan keahlian kejuruan pemetaan DU/DI sangat penting dilakukan sebelum program Praktik kerja industri (Prakerin) dirancang. Hal ini dimaksudkan agar DU/DI yang dijadikan mitra benarbenar sesuai dengan program keahlian yang sedang ditekuni oleh peserta didik sehingga tujuan Praktik kerja industri (Prakerin) tercapai dengan baik.
Pemetaan dunia industri dan dunia usaha (DU/DI) dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi DU/DI melalui media masa seperti internet, dilanjutkan dengan kunjungan langsung atau survei, bisa juga menggunakan cara lain yang lebih efektif sesuai dengan keadan SMK. Secara umum DU/DI yang tepat dilibatkan dalam program Praktik kerja industri (Prakerin) adalah DU/DI dengan skala regional, nasional atau multinasional. Namun pada kenyataannya DU/DI dengan skala kecil lebih memiliki perhatian terhadap pembelajaran dan lebih terbuka dibandingkan dengan DU/DI dengan skala besar.
- Program Pendidikan dan Pelatihan Bersama
Praktik kerja industri (Prakerin) (PI) pada dasarnya adalah milik dan tanggung jawab bersama antara lembaga pendidikan kejuruan dan institusi pasangan maka program dirancang dan disepakati oleh kedua pihak dengan tuntutan keahlian dunia kerja. Adapun komponen program pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:
- Kurikulum dan standar kompetensi
Pengembangan kurikulum Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang menjadi dasar penyelengaraan Praktik kerja industri (Prakerin) bertujuan untuk meningkatkan kebermaknaan substansi kurikulum yang akan dipelajari disekolah dan di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) sebagai kesatuan yang utuh yang saling melengkapi.
Menurut Djojonegoro dalam Hamalik (2007) ada beberapa prinsip dalam pelaksanan Praktik kerja industri (Prakerin), yaitu selain berbasis kompetensi (competence based), berbasis produksi (production based), belajar tuntas (mastery learning) belajar melalui pengalaman langsung (learning by experience doing) dan belajar perseorangan (individualizedle arning) yakni setiap siswa harus diberi kesempatan untuk maju dan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan, nilai dan pola fikir serta dapat melakukan tindakan sesuai dengan pemahaman dan penghayatan dari apa yang telah dipelajari siswa. Adanya pengaturan kegiatan belajar mengajar dalam pelaksanaan Praktik kerja industri (Prakerin) dapat dijadikan acuan bagi sekolah dan DU/DI pasangan untuk melaksanakan kegiatan Praktik kerja industri (Prakerin). Sehingga siswa dapat menguasai segala kemampuan sesuai dengan standar kompetensi yang relevan.
- Standar pelatihan dan pendidikan
Untuk mencapai standar kemampuan tamatan yang telah diterapkan, diperoleh suatu proses pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara standar, (Nurhajadmo dalam Srisumarsih, 2009). Dengan demikian dalam Praktik kerja industri (Prakerin) diperlukan suatu standar yang disepakati bersama antara sekolah kejuruan dan pihak dunia usaha atau dunia industri (DU/DI) adalah a) materi terdiri dari komponen umum (normatif), komponen dasar (adaptif), komponen kejuruan (produktif); b) waktu ditentukan dari kemampuan yang harus dipelajari oleh siswa; c) pola pelaksanaan dan model pengaturan penyelenggaraan program.
- Penilaian hasil belajar dan sertifikasi Praktik kerja industri (Prakerin)
Penilaian diartikan sebagai proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu Kriteria tertentu (Sujana, 2004) dalam proses evaluasi hasil belajar Praktik kerja industri (Prakerin) dilakukan penilaian dan sertifikasi. Penilaian adalah upaya untuk menafsirkan hasil pengukuran dengan cara membandingkannya terhadap patokan tertentu yang telah disepakati. Sedangkan yang dimaksud sertifikasi adalah suatu proses pengakuan keahlian dan kewenangan seorang dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjan tertentu, melalui sesuatu proses sistem pengujian keahlian yang mengacu kepada standar keahlian yang berlaku dan diakui oleh lapanganpekerjaan (Depdikbud:2007).
Pengukuran dan penilaian keberhasilan siswa dalam mencapai kemampuan sesuai standar kompetensi profesi yang ditetapkan secara bersama antar pihak sekolah dan DU/DI. Penetapan kelulusan siswa dinyatakan dengan pemberian sertivikat yang memuat aspekaspek kegiatan yang dilakuka di DU/DI. Evaluasi dilaksanakan secara terpadu dari aspek yang dinilai, penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung meliputi persiapan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi kegiatan.
- Kelembagaan kerjasama
Pelaksanaan Praktik kerja industri (Prakerin) didukung dan jaminan keterlaksanaan melalui lembaga kerjasama. Lembaga kerjasama ini melibatkan pihak pemerintahan dalam hal ini adalan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan pendidikan dan pelatihan kejuruan antara lain pihak Organisasi Pekerja dan Asosiasi Profesi dan Tokoh Masyarakat.
Pengertian Praktik kerja industri (Prakerin)
Djojonegoro dalam Hamalik (2007) mengemukakan bahwa praktik kerja industri (Prakerin) (PI) adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasan keahlian yang diperoleh melalui bekerja langsung di dunia usaha atau dunia industri (DU/DI), secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional.
Menurut Hamalik (2007), praktik kerja industri (Prakerin) atau di beberapa sekolah disebut dengan On The Job Training (OJT) merupakan modal pelatihan yang di selenggarakan di lapangan, bertujuan untuk memberikan kecakapan yang diperlukan dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan tuntutan kemampuan bagi pekerjaan. Hal ini sangat berguna untuk para siswa agar dapat beradaptasi dan siap terjun ke dunia kerja, sehingga di dalam bekerja nantinya dapat sesuai dengan tuntutan dunia kerja.
Praktik kerja industri (Prakerin) adalah “Prakerin adalah bagian dari pendidikan sistem ganda (PSG) sebagai program bersama antara SMK dan Industri yang dilaksanakan di dunia usaha, industri. Dalam Kurikulum SMK (Dikmenjur, 2008) disebutkan bahwa Prakerin adalah pola penyelenggaraan diklat yang dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/asosiasi profesi sebagai institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program dengan menggunakan berbagai bentuk alternatif pelaksanaan , seperti day release, block release, dan sebagainya..
Pada hakekatnya penerapan PSG ini meliputi pelaksanaan praktik keahlian produktif, baik di sekolah dan di dunia usaha atau di dunia industri (DU/DI). Sekolah membekali siswa dengan materi pendiddikan umum (nourmative) pengetahuan dasar penunjang (adaptif), serta teori dan keterampilan dasar kejuruan (produktif). Selanjutnya DU/DI diharapkan dapat membantu bertanggung jawab terhadap peningkatan keahlian profesi melalui program khusus yang dinamakan Praktik kerja industri (Prakerin).
Praktik kerja industri (Prakerin) merupakan bagian dari Pendidikan Sistem Ganda (PGS) yang diilhami sebagai pendidikan dua sistem (dual system) yang dilakukan di Jerman. Yang kemudian mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan kurikulum SMK tahun 1994, dipertajam dengan kurikulum SMK edisi 1999 dan dipertegas dengan kurikulum SMK edisi 2004. Praktik kerja industri (Prakerin) merupakan inovasi program SMK dimana peserta didik melakukan praktik kerja di dunia usaha atau di dunia industri (DU/DI). Praktik kerja industri (Prakerin) merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan pelatihan di SMK.
Proses penyiapan siswa agar mempunyai kesiapan kerja kurang maksimal apabila dilakukan hanya disekolahan saja. Kerjasama dengan pihak lain seperti dunia industri dan dunia usaha (DU/DI) sangat diperlukan untuk mendukung kesiapan kerja siswa. Praktik kerja industri (Prakerin) diharapkan akan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa tentang kondisi dunia kerja yang sesungguhnya dan pelaksanaan kegiatan ini merupakan suatu pelatihan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan yang sesuai dengan bidang keahlian busana. Dengan demikian bimbingan dari dunia usaha maupun dunia industri (DU/DI) sangatlah dibutuhkan, karena diharapkan akan terjadi transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan sehingga siswa akan lebih siap memasuki dunia kerja.
Praktik kerja industri (Prakerin) diarahkan pada pencapaian kemampuan professional sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan-pekerjaan yang berlaku di lapangan pekerjaan. Program pendidikan ini dapat tercapai jika ada kerja sama yang saling membutuhkan antara Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja kemampuan professional tidak akan tercapai tanpa adanya peran dari dunia kerja karena DU/DI yang paling mengerti standar tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Sehingga SMK diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan dunia kerja, kerja sama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemasangan tamatan yang terangkum dalam program Praktik kerja industri (Prakerin).
Komponen Sarana dan Prasarana
Menurut Barnawi dan Arifin (2012), sarana pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran.
- Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik.
- Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat berupa perbuatan-perbuatan ata benda-benda yang dapat menkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang tadinya abstrak dapat dikonkretkan melalui alat peraga sehingga siswa lebih mudah dalam menerima pelajaran.
- Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Media pengajaran ada tiga jenis, yaitu visual, audio dan audiovisual.
Sedangkan prasarana pendidikan di sekolah bisa diklasifikasikan menjadi dua macam, pertama, prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, dan ruang laboratorium. Kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Contohnya, ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah dan tempat parkir. (Barnawi dan Arifin, 2012)
Sarana dan Prasarana
Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Menurut rumusan Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.(Arikunto dan Yuliana, 2008). Minarti (2011) menyebutkan, sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan taman.
Nawawi dalam Barnawi dan Arifin (2012), mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut : habis tidaknya dipakai; bergerak tidaknya pada saat digunakan; dan hubungannya dengan proses pembelajaran. Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan. sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kapur tulis, tinta printer dan lain sebagainya. Ada pula sarana pendidikan yang tahan lama yaitu bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Contohnya meja, kursi, computer, atlas, globe dan alat-alat olahraga.
Komponen Kurikulum
Menurut Nurgiantoro (2004), bahwa komponen-komponen kurikulum, yaitu:
- Komponen tujuan
Komponen tujuan ini mempunyai tiga jenis tahapan, yaitu :
- Tujuan jangka panjang
Hal ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah.
- Tujuan jangka menengah
Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya; SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya.
- Tujuan jangka dekat
Tujuan yang dikhususkan pada pembelajaran di kelas, misalnya; siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan shalat, dan sebagainya.
- Komponen isi/materi
Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi masing-masing bidang studi tersebut. Bidang studi itu disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau content yang dilakukan sebagai kurikulum, terlebih dahulu perencana kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien.
Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain :
- Kebermaknaan;
- Manfaat atau kegunaan;
- Pengembangan manusia;
- Komponen Media
Media merupakan sarana prasarana dalam pembelajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan agar memiliki retensi optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menggapai, memahami isi sajian guru dalam pengajaran.
- Komponen Strategi
Strategi merujuk pada pendekatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakekatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pengajaran berkaitan dengan cara penyampaian atau cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum maupun yang bersifat khusus.
- Komponen proses belajar mengajar.
Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif, merupakan indikator kreativitas guru dalam mengajar. Hal tersebut bisa dicapai apabila guru dapat melaksanakan: 1) Memusatkan diri dalam mengajar; 2) menerapkan metode yang pas dalam mengajar; 3) Memusatkan pada proses dan produknya; 4) Memusatkan pada kompetensi yang relevan (Oemar, 2003 ).
Adapun Ahmad Tafsir (2000) menguraikan bahwa kurikulum mengandung empat komponen, yaitu tujuan, isi, metode, atau proses belajar mengajar, dan evaluasi. Setiap komponen dalam kurikulum tersebut sebenarnya saling terkait, bahkan masing-masing merupkan kegiatan integral dari kurikulum tersebut.
- Komponen tujuan mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak dituju dalam proses belajar mengajar. Tujuan itu mula-mula bersifat umum. Dalam operasinya tujuan tersebut harus dibagi menjadi bagianbagian yang kecil atau khusus.
- Komponen isi (materi) dalam proses belajar mengajar harus relevan dengan tujuan pengajaran. Materi meliputi apa saja yang berhubungan dengan tujuan pengajaran.
- Komponen proses belajar mengajar melibatkan dua subyek pendidikan, yaitu peserta didik dan guru. Selain itu, proses belajar mengajar juga perlu dibantu dengan media atau sarana lain yang memungkinkan proses tersebut berjalan efektif dan efisien. Pemilihan atau penggunaan metode harus sesuai dengan kondisi serta berjalan secara fleksibel. Artinya, metode atau pendekatan dapat berubah-ubah setiap saat agar interaksi proses belajar mengajar tidak monoton dan menjenuhkan.
- Komponen evaluasi, yaitu untuk mengetahui dari hasil capaian ketiga komponen sebelumnya. Penelitian dapat digunakan untuk menentukan strategi perbaikan pengajaran. Selain itu, komponen evaluasi sangat berguna bagi semua fihak untuk melihat sejauh mana keberhasilan interaksi edukatif (Tafsi, 2000).
Berdasarkan uraian di atas maka komponen kurikulum dalam penelitian ini terdiri dari lima komponen yaitu (a) Komponen tujuan (b) Komponen isi/materi (c) Komponen Media (d) Komponen Strategi (e) Komponen proses belajar mengajar.
Pengertian Kurikulum
Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin currere, yang berarti lapangan perlombaan lari. Kurikulum juga bisa berasal dari kata curriculum yang berarti a running course, dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan carter berarti to run (berlari). Dalam perkembangannya (BMPM, 2005). Kurikulum merupakan nilai-nilai keadilan dalam inti pendidikan. Istilah tersebut mempengaruhi terhadap kurikulum yang akan direncanakan dan dimanfaatkan. Kurikulum merupakan subyek dan bahan pelajaran di mana diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan (Dakir, 2004).
Lebih lanjut menurut Dakir (2004), kurikulum itu memuat semua program yang dijalankan untuk menunjang proses pembelajaran. Program yang dituangkan tidak terpancang dari segi administrasi saja tetapi menyangkut keseluruhan yang digunakan untuk proses pembelajaran. Menurut Suryobroto (2002), kurikulum adalah segala pengalaman pendidikan yang diberikan oleh sekolah kepada seluruh anak didiknya, baik dilakukan di dalam sekolah maupun di luar sekolah
Menurut Nurgiantoro (2008), kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kurikulum dan pendidikan adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Relasi antara pendidikan dan kurikulum adalah relasi tujuan dan isi pendidikan. Karena ada tujuan, maka harus ada alat yang sama untuk mencapainya, dan cara untuk menempuh adalah kurikulum.
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan di sana dijelaskan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu
Dari para pendapat ahli di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa kurikulum adalah seperangkat isi, bahan ajar, tujuan yang akan ditempuh sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan uraian di atas maka kurikulum adalah ketidakpastian akan tindakan yang harus diambil untuk memenuhi tuntutan peran tersebut. Hal ini disebabkan oleh deskripsi jabatan yang tidak detail, tugas yang tidak jelas serta perintah-perintah yang bercampur-baur dari para atasannya, semuannya dapat menimbulkan dampak munculnya persepsi kurikulum.
Uji Normalitas
Uji normalitas data bertujuan untuk menguji salah satu asumsi dasar analisis regresi berganda, yaitu variabel-variabel independent dan depenent harus didistribusikan normal atau mendekati normal, untuk menguji apakah data-data yang dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :
- Metode Grafik
Metode grafik yang handal untuk menguji normalitas data adalah dengan melihat normal probability plot, sehingga hampir semua aplikasi komputer statistic menyediakan fasilitas ini. Normal probability plot adalah membandingkan distribusi komulatif data yang sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi normal (hypotheeical distribution). Proses uji normalitas data dilakukan dengan meperhatikan penyebaran data (titik) pada Norma P-Plot of Regression Standardized dari variabel terikat (Santoso, 2000) dimana :
- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal atau mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- Metode Statistik
Uji statistik sederhana yang sering digunakan untuk menguji asumsi normalitas adalah dengan menggunakan uji normalitas dari Kolmogorov Smirnov. Metode pengujian normal tidaknya distribusi data dilakukan dengan melihat nilai signifikansi variabel, jika signifikan lebih besar dari alpha 5% maka menunjukkan distribusi data normal.
Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan satu ke pengamatan yang lain, jika varians dari residu atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Singgih Santoso, 2000). Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatter plot antara nilai prediksi variable terikat (z PRED) dan nilai residualnya (s RESID)
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent, jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent. Uji multikolinearitas pada penelitian dilakukan dengan matriks korelasi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan meperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya, apabila nilai matriks korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat dikatakan data yang akan dianalisis terlepas dari gejala multikolinearitas, kemudian apabila nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai Tolerance mendekati 1, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinearitas (Singgih Santoso, 2000).
Uji Reliabilitas
Analisis reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengna menggunakan metode cronbach alpha. Rumus Cronbach Alpha :
(Arikunto, 2003 : 193)
Keterangan :
r : reliabilitas instrumen
k : banyaknya butir pertanyaan
: jumlah varians butir
: varians total
Dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih besar (>) 0,60 (Ghozali, 2004)
Uji Validitas
Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes (alat ukur) melakukan fungsi ukurnya. Cara menguji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor konstruk dengan skor totalnya. Adapun teknik korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik product moment correlation (Sugiyono, 2001 : 182). Rumus product momen correlation adalah sebagai berikut :
(Sugiyono, 2001 : 182)
Keterangan :
rxy : koefisien korelasi
X : skor butir
Y : skor faktor
n : jumlah responden
Dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar (>) dari r tabel (Sugiyono, 2001)
Definisi Operasional kinerja organisasi
kinerja organisasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari usaha organisasi yang dicapai dari usaha yang telah dilakukan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja organisasi berdasarkan Sobandi (2006) yaitu Keluaran (Output), Hasil, Kaitan Usaha dengan Pencapaian dan Informasi Penjelas
