Teori Ketergantungan Sumber Daya (Resource Dependence Theory)

Resource dependence theory dicetuskan pertama kali oleh Pfeffer
dan Salancik (1978) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi
membangun hubungan kolaborasi dan mengatur sumber daya untuk
menanggapi ketidakpastian lingkungan. Resource dependence theory
mencirikan perusahaan sebagai suatu sistem terbuka, tergantung pada
kontijensi dalam lingkungan eksternal. Organisasi tidak otonom, melainkan
dibatasi oleh jaringan saling ketergantungan dengan organisasi lainnya.
Teori ketergantungan sumber daya mencirikan perusahaan sebagai suatu
sistem terbuka, tergantung pada variabel kontinjensi dalam lingkungan
eksternal. Teori ini mengakui pengaruh faktor eksternal pada perilaku
organisasi, dan meskipun dibatasi oleh konteks mereka, manajer dapat
bertindak untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan,
dengan cara meningkatkan kekuatan mereka di atas yang lain. Saling
ketergantungan ketika digabungkan dengan ketidakpastian akan mengarah
ke kesuksesan. Teori ketergantungan sumber daya menjadi salah satu dasar
pemikiran teoritis mengapa perusahaan penting untuk terlibat dalam
relationship.
Menurut teori ketergantungan sumber daya (RDT), organisasi
digambarkan sebagai sistem terbuka, di mana kemampuan untuk
mendapatkan sumber daya kritis dari luar mempengaruhi kinerja mereka
karena perusahaan merupakan resource-constrained (Zona, et al., 2018).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya (RDT)
menunjukkan bahwa pemerintah adalah sumber utama sumber daya
eksternal dan peluang bagi perusahaan (Shirodkar & Mohr, 2015).
Perusahaan bergantung pada koneksi politik di negara berkembang, di mana
kekuatan dan sumber daya yang cukup besar yang mempengaruhi kegiatan
bisnis masih dikendalikan oleh pemerintah (Adomako & Danso, 2014).
Koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang penting.
Membentuk interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik
melalui strategi politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai
manfaat, termasuk subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan
perlakuan istimewa oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson
& Mitton, 2003); (Dinç, 2005)