Definisi Quality Functional Deployment (QFD)

Definisi QFD menurut para ahli, sebagai berikut :
a. Menurut ASI (2003) dalam Wijaya (2011) mendefinisikan QFD merupakan
suatu proses yang sudah diatur dalam sistem untuk membantu perusahaan
dalam memahami dan memadankan kebutuhan klien.
b. Menurut Wijaya (2011), membantu apa yang diinginkan oleh konsumen akan
berguna sebagai bahan diskusi bagi tim perancang dalam menentukan cara
untuk memenuhi kebutuhan konsumen merupakan definisi dari QFD

Dimensi Service Quality (SERVQUAL)

Metode service quality (SERVQUAL) merupakan metode yang digunakan dalam
pengukuran tingkat kualitas layanan. Dalam metode SERVQUAL, kualitas jasa
diartikan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan
superioritas suatu jasa (Parasuraman, 1985). Berikut merupakan definisi tiga
landasan dari konseptual utama, yaitu:
a. Kualitas jasa lebih sulit untuk dievaluasi oleh konsumen dibandingkan dengan
kualitas barang.
b. Persepsi terhadap kualitas jasa adalah hasil perbandingan antara harapan
dari pelanggan dengan kinerja actual jasa.
c. Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan pada hasil jasa, tetapi juga mencakup
evaluasi terhadap proses penyampaian jasa.
Selain itu, menurut Tjiptono, 1997 terdapat lima dimensi dari service quality,
yaitu:
a. Bukti Langsung (Tangible)
Bukti langsung atau tangible terdiri atas pegawai, fasilitas yang baik, saranan
komunikasi dan perlengkapan.
b. Keandalan (Reliability)
Keandalan atau reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang memuaskan, segera serta lebih akurat. Dalam lingkup yang luas,
keadalan mempunyai arti bahwa perusahaan akan memberikan janji
mengenai penyediaan, penyelesaian masalan dan juga harga.
c. Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya tanggap atau responsiveness adalah keinginan dari karyawan untuk
memberikan pelayanan kepada konsumen dengan tanggap. Daya tanggap
menekannya perhatian dan ketepatan saat berurusan mengenai permintaan,
pertanyaan dan juga keluhan pelanggan.
d. Jaminan (Assurance)
Jaminan atau assurance merupakan kemampuan yang dimiliki karyawan
dalam pengetahuan, sikap sopan santun serta dapat dipercaya sehingga
bebas dari keragu-raguan dan risiko.
9
e. Empati
Empati adalah pemahaman yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan
dengan cara membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Inti dari
empati adalah menunjukkan kepada konsumen melalui pelayanan yang
diberikan sehingga konsumen tersebut merasa spesial dan kebutuhan yang
mereka butuhkan dapat dipenuhi dengan baik.

Pengukuran Keja (Work Maesurement)

Pengukutan kerja dilakukan untuk optimalisasi pada sumber daya
mansia atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya
manusia yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian dengan
mengakibatkan waktu produksi tidak berjalan cepat, sedangkan jika tenaga
kerja ditambahkan dan terlalu banyak maka akan mengakibatkan
pemborosan biaya. Menurut Rully & Rahmawati (2015), pengukuran kerja
dapat dilihat dari kegiatan proses produksi dan oprasi dalam perusahaan
apakah efisien atau tidak, yang didasarkan atas lama waktu untuk membuat
satu produk atau melaksanakan pelayanan (jasa).

Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasian suatu lembaga dapat dilihat dari sistem pengolaan
sumber daya manusia yang tersedia, agar tujuan organisasi tersebut tercapai
maka perlu mengelola sumber daya manusia dengan baik (Purba, 2018).
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi,
apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi, misi dan
tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola
dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam
semua kegiatan organisasi (Larasati, 2018).
Sumber daya manusia merupakan suatu individu yang ada di dalam
suatu organisasi untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keahlian yang
dimiliki dan berhubungan dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi.
Berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia maka fokus
utamanya adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi, oleh
karena itu untuk meningkatkan kinerja organisasi maka dukungan dari
aktivitas manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dimana
aktivitas tersebut merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya
manusia (Michael, 2017). Sumber daya manusia haruslah dikleola dengan
sebaik mungkin supaya dapat bekerja secara optimal untuk
mengoptimalkannya diperlukan pengukuran kerja.

Industri Kecil

Menurut Lincolin Arsyad (dalam Rini 2015:36), industri secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a) Industri dasar yang meliputi industri mesin dan logam dasar (IMLD)
dan kelompok industri dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD antara
lain : industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang
dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD antara lain :
industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri
pupuk, industri semen, industri batu bara, dan lain sebagainya. Industri
dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal.
Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan
tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja
baru secara sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan
ekonomi lainnya.
b) Industri kecil yang meliputi antara lain: industri pangan, industri
sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas,
percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dll), industri
kerajinan umum (industri kayu, rotan, bamboo, dan galian bukan
logam), dan industri logam. Kelompok industri kecil mempunyai misi
melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi
menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri
kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan
nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar
negeri.
c) Industri hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara
lain : industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan,
mengolah sumber daya pertanian secara luas. AI mempunyai misi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi , memperluas kesempatan kerja,
tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi
menengah dan atau maju

Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan dibidang ekonomi yang juga dapat berpengaruh
terhadap pembangunan daerah dan sangat penting, karena industri merupakan
penghasil sebagian besar kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang,
pangan dan papan. Industri kecil juga merupakan bagian dari industri yang ikut
dalam memberikan masukan bagi perekonomian. Pengertian industri dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah
“seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau
memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau mamfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.,
Menurut Udaya dkk (2013:60), industri adalah kumpulan perusahaan yang
memproduksi dan menjual produk-produk sejenis dalam sebuah dalam sebuah
pasar yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut akan saling bersaing untuk
merebut pangsa pasar dari produk yang sama atau sejenis.

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari kata autos (bahasa latin)
dan nomos (bahasa yunani). Autos memiliki arti sendiri sedangkan nomos
memiliki arti aturan jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara
etimologis berarti “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” yang artinya
pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah
tangganya. Menuru Hendratno (dalam Indriana 2015:27) inti pelaksanaan otonomi
daerah adalah terdapatnya kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif
masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6).
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
kewenangan pada setiap daerah mempunyai tujuan untuk mempermudah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah
diharapkan mampu memberikan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:
“Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan”.
Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut Husein dalam
Indriana (2015 : 26) mengungkapkan bahwa local government merupakan sebuah
konsep yang dapat mengandung tiga arti.
a. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan
dengan local authority yang mengacu pada organ, yakni council dan
mayor dimana rekrutmen penjabatnya didasarkan pemilihan.
b. Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh
pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. Dalam
menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan. The ultra vires doctrine
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal
tertentu dan memberikan pelayanan tertentu saja, fungsi atau urusan
pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi
pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.
Prinsip general competence atau open arrangement merupakan
kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus
melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil
keputusan di daerah itu, pemerintah pusat telah mempunyai urusan
atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ( Hoessei,
2001b; Smith,1985:87).
c. Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Hoessein (20001c) menjelaskan
bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan
kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif
dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari
bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi
melalui desentralisasi menerima menjadi daerah otonom sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.

Teori Pilihan Rasional

Menurut Wijaya dan Danar (2014:35-37) teori pilihan rasional adalah
prilaku politik yang dalam asumsi sederhana bahwa aktor politik, termasuk
didalamnya birokrasi dan masyarakat adalah instrumental, hanya melayani dan
memaksimalkan perilaku kepentingan dirinya sendiri. James Buchanan (dalam
Wijaya dan Danar : 2014) menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan
teori ekonomi neoklasik yang di aplikasikan dalam sektor publik. Teori ini
kemudian berkembang dan belakangan populer dengan sebutan teori pilihan
publik.
Karakteristrik inti dari teori pilihan rasional dipisahkan dari pendekatan
politik tradisoional dan teori administrasi publik adalah penekanannya pada
rasionalitas, mengenai aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Berdasarkan
teori Smith, masyarakat dan birokrat dalam konteks ini di asumsikan bahwa
mereka masyarakat dan birokrat diikat karena termotivasi oleh keinginan untuk
menguntungkan diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dan pengambilan
keputusan memperkenalkan konsep individualis moralitas baru, yakni, pandangan
pada perilaku manusia yang rasional

Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Lokal 

Di dalam pembangunan ekonomi lokal terdapat prinsip-prinsip yang dapat
mendukung tercapainya pembanguan ekonomi lokal. Berikut ini terdapat
beberapa prinsip dari pembangunan ekonomi, lokal menurut Organisasi
Perburuhan Internasional dalam Kurniawati (2016:42) :
a. Partisipasi dan dialog sosial: keterlibatan pihak-pihak lokal yang
terkait dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengguanaan
mekanisme partisipatif menggurangi risiko konflik dan membangun
kohesi sosial. Mengupayakan pihak-pihak yang berkepentingan
bertemu disatu meja melalui forum lokal akan membantu terbentuknya
kepercayaan. Mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan
jaringan dan kegiatan sosial. Desain dan implementasi strategi dari
baah ke atas selanjutnya menjamin solusi yang paling sesuai untuk
kebutuhan lokal dan merupakan jaminan bagi berkelanjutan proses
pembangunan.
b. Kemitraan publik/swasta: investasi pelengkap yang ditargetkan
seakurat mungkin akan mendatangkan tingkat pengembalian sosial
ekonomi yang tinggi. PEL adalah cara untuk mencapai mobilisasi
sumber daya lokal dengan mendorong pengalokasian yang efisien.
Maka kemitraan antara swasta, publik, dan sektor nirlaba menjadi
krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang
memungkinkan konvergensi dalam pemrograman investasi antara lokal
yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi kegiatan pembangunan
mencegah pendekatan “masing-masing” yang tidak efektif dan
mendukung legitimasi dan berkelanjutan proses pembangunan.
c. Wlayah: kedekatan geografis dan budaya mendukung seperangkat
kondisi yang ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan,
pertama pihak terkait dari wilayah yang sama mempunyai pengetahuan
yang lebih baik akan kebutuhan dan sumber dayanya. Kedua, wilayah
lebih memungkinkan adanya kepentingan yang sama dan kedekatan
kultural. Ketiga, wilayah memungkinkan terjadinya interaksi sosial,
ekonomi dan politik yang sering antar aktor daerah, sehingga
menghasilkan kohesi dan kepercayaan sosial. Terakhir adalah platform
yang ideal bagi terciptanya suara daerah yang kuat atas nama semua
pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan
masyarakat yang tradisional, PEL memberikan cara dan struktur yang
mewakili suatu daerah bilamana menghadapi mitranya ditingkat
nasional dan internasional.

Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Konsep yang digunakan untuk pengembangan wilayah yang berbasis
ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kondisi
yang sesuai dengan keadaan lingkungan atau daerahnya sesuai dengan kapasitas
lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam implentasi pengembangan
ekonomi lokal (PEL) adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Menurut Chura
dan Orozobekov dalam Saragih (2015:59-60) PEL mengutamakan peningkatan
kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan pendapat tersebut
maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi perlu dilakukan mulai dari
tingkat lokal dan penduduk lokal sehingga penmbangunan ekonomi lokal dapat
memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Menurut Saragih (2015:60) :
Peran Pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang
baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya
pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk
perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran
pemerintah lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka
serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk
menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan :
1. Pengorganisasian.
2. Evaluasi strategi sebelumnya.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal.
4. Menciptakan sistem PEL dan mengiplementasikan rencana strategik,
dan
5. Monitoring dan evaluasi

Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Pemeran utama dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu
pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang ada didalamnya. Kesejahteraan
masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yaitu pengembangan
ekonomi lokak (PEL). Menurut Blakely (1994) dalam Kurniawati (2016:37)
mengartikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai suatu proses
pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat
berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama
dengan pihak swasta atau lainnya. Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan
stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Pengembangan ekonomi
lokal merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat (penduduk lokal) yang
bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan
ekonomi lokal.
Menurut Saragih (2015:55) tujuan utama pengembangan ekonomi lokal
adalah untuk merangsang kesempatan kerja lokal pada suatu sektor tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sember daya
manusia dan sumber daya alam. Selain itu, menurut Munir dalam Susanti (2014:
33) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba
merumuskan kelembagaan – kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan
kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta
pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan
wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam
membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.
Dari beberapa definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dapat disimpulkan
bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan
ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat bersama-sama
melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan ekonomi lokal
dengan mengelola sumberdaya alam guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan
untuk peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang
lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk
menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan
kegiatan usaha pada skala lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada:
a. Pemasaran dan ekspor pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu
berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena
berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan
produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya
berhenti ditengah jalan. Selain itu prioritas perlu diberikan kepada
kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi konsumsi lokal,
tidak akan memperbesar “kue”, sehingga akibatnya hanya bersifat
“zero sum game” (membantu yang satu, mematikan yang lain).
b. Pengembangan klaster (cluster development) untuk mendukung
pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai
kegiatan ekonomi hulu-hilir (supply chain) yang efisien dan efektif,
agar daya saing produk yang dihasilkan meningkatkan. Pengembangan
ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini
terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier effectnya luas,
sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh partisipan dan
stakeholders secara luas. Dengan demikian, konsep yang diharapkan
akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai
kegiatan ekonomi lain.
c. Kemitraan stakeholder. Mata rantai menuju kegiatan ekoonomi dan
kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi
tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para stakeholdersnya.
Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik,
perlu memupukkan modal sosial (socia capital) yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan stakeholders.
Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi,
melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah ,
antar unit/lembaga pemerintah, serta antar daerah.
d. Pemberdayaan forum kemitraan antar pelaku dan stakeholders tersebut
tidak akan efektif tanpa adanya “pemberdayaan”, yaitu kerelaan dari
pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan
atau pelaku ekonmi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri,
terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam
pengembangan ekonomi lokal. Disini peran pemerintah ialah sebagai
“steering rather than rowing” Arsyad dalam Kurniawati (2016:38-39)

Perencanaan Strategi dalam Praktik

Perencanaan yang strategik akan membawa dampak positif terhadap
kinerja organisasi/perusahaan. Agar sebuah perencanaan strategik dapat bekerja
dengan baik, setidaknya para pemimpin perusahaan/organisasi tidak hanya
berfokus pada situasi persaingan saat itu, tetapi juga mengantisipasi situasi pada
masa mendatang. Dalam Udaya, dkk (2014:16) menjelaskan bahwa para pakar
telah menyiapkan beberapa teknik untuk mengantisipasi lingkungan bersaing pada
masa mendatang. Beberapa teknik yang terkenal adalah Scenario Planning, yang
dikembangkan oleh General Electric, Decentralized Planning dan Strategic Intent,
yang dikembangkan oleh Gary Hamelndan C.K. Prahalad.
Scenario Planning
Tidak semua rencana sebaik apapun yang dibuat manusia selalu berhasil,
banyak hal menyebabkan kegagalan khususnya perubahan lingkungan memainkan
peranan sangat penting terhadap kegagalan apabila para pimpinan tidak
memperhatikan masalah lingkungan secara serius. Untuk mengantisipasi situasisituasi yang tidak diinginkan pada masa mendatang dan mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin timbul di lingkungan. Menganalisis Scenario
Planning menyangkut memformulasikan rencana-rencana berdasarkan skenario
bilamana tidak pada masa datang. Artinya, bilamana lingkungan tidak sesuai
dengan rencana, apa yang harus dilakukan organisasi/perusahaan. Rencana
didasarkan atas perkiraan yang optimistik dan pesimistik sehingga para pimpinan
harus memberikan solusi terhadap situasi yang dianggap mungkin akan terjadi.

Proses Pembuatan Strategi

Menurut Udaya, dkk (2013:11-13) proses pembuatan strategi terdiri dari
beberapa tahapan meliputi;
a. Merumuskan visi dan misi
Visi adalah keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi
perusahaan. Sedangkan misi adalah jawaban atau keterangan terhadap bagaimana
visi tersebut akan dicapai. Misi menjelaskan keberadaan organisasi yang
dinyatakan melalui pernyataan (statement) mengenai alasan keberadaannya serta
mengemukakan produk, pasar, serta teknologi yang digunakan dalam
melaksanakan misi. Visi dan misi merupakan dasar dari keberadaan sebuah
organisasi/perusahaan, keberadaan visi dan misi akan memberikan arah ke mana
perusahaan/organisasi itu akan dijalankan dengan cara bagaimana.
b. Analisis Lingkungan
Analisis lingkungan terdiri dari analisis secara internal dan eksternal.
Analisis internal adalah kegiatan meninjau peluang dan kelemahan organisasi
dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menyangkut sumber daya, keuangan,
fisik dan manusia. Sedangkan analisis eksternal menyangkut analisis kondisikondisi yang terdapat di lingkungan eksternal yang dihadapi sebuah organisasi.
Analisi eksternal menganalisis situasi jarak jauh, situasi industri.
c. Pilihan-pilihan Strategi
Setelah melakukan analisis lingkungan selanjutnya adalah harus memilih
strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategistrategi yang dipilih akan membawa kita dalam mencapai keunggulan bersaing
d. Strategi Implementasi
Setelah menyelesaikan dan menetap strategi yang dipilih pimpinan
selanjutnya mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah dipilih dengan
melakukan sejumlah tindakan yang menyangkut perubahan-perubahan atau
penyesuaian-penyesuaian dibidang struktur, budaya, dan kontrol. Implementasi
strategi sering disebut sebagai tahapan tindakan dari manajemen strategi. Dalam
implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan
tujuan perusahaan/organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan,
memotivasi karyawan serta mengalokasikan sunber daya sehingga strategi yang
telah diformulasikan dapat dilaksanakan.
e. Evaluasi Strategi
Setelah strategi yang terpilih diimplementasikan. Hal yang harus
dilakukan adalah mengevaluasi atas hasil pelaksanaan strategi-strategi tersebut.
Apakah strategi tersebut mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Semua hasil
evaluasi menjadi bahan pelaporan kepada pimpinan dengan demikian pimpinan
dapat memutuskan harus melakukan perubahan-perubahan dalam strategi yang
ada untuk melanjutkan strategi-strategi yang sudah diterapkan selama ini. Hasil
dari evaluasi dapat dikatakan sebagai umpan balik yang dianggap sebagai alat
untuk meningkatkan pengambilan putusan yang lebih baik pada masa mendatang

Klasifikasi strategi

Dilihat dari tingkatan tugas strategi diklasifikasikan menjadi 3 jenis
strategi menurut Grant dalam Panjarwanto (2016: 43) yaitu:
1) Strategi generik adalah suatu pendekatan startegi perusahaan dalam rangka
mengungguli pesaing dalam industri sejenis.
2) Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan
tindak lanjut dari strategi generik.
3) Strategi fungsional merupakan strategi yang bersifat spesifik serta
terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti
bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan
sebagainya.

Manfaat Strategi

Penetapan strategi tentunya akan membawa manfaat bagi suatu organisasi.
Strategi yang tepat akan mampu mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu
organisasi. Siagian (2002:206) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi pada
organisasi antara lain :
1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan
mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus
mengelola hal-hal yang ada dimasa mendatang.
2. Strategi merupakan suatu cara efektif untuk merealisasikan kegiatan
dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai
bidang.
4. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta
prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang
memiliki secara konkret dan jelas.
5. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses
pengambilan keputusan.
6. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi
dan mempunyai presepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi,
interdepedensi dan interlasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam
mengelola jalanya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau
bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai
pihak terkait.

Konsep Manajemen Strategi

Menurut Susanto (2014:2) manajemen strategik adalah suatu proses untuk
menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan
metode untuk mencapinya melalui pengembangan formulasi strategi dan
implementasi yang terencana secara sistematis. Istilah manajemen strategik
berasal dari dua kata yaitu “ manajemen” dan “strategi”. Sedangkan kata strategik
adalah kata sifat dari kata strategi. Dalam pengertian perusahaan (korporasi),
manajemen merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab
menganalisis dan mencapai tujuan organisasi. Sebagai kelompok fungsi,
manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), penerapan (actuating), dan pengawasan (controlling).
Kata strategi diartiakan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai
tujuan perusahaan pada setiap level organisasi. Kata sifat “startegik” memiliki
asosiasi dengan istilah “tingkat tinggi”, “berdampak besar”, dan “bersifat jangka
panjang”, ditambah lagi dengan suatu semangat untuk tidak mau didekte oleh
keadaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan manajemen strategik memiliki
peran yang penting yaitu;
a. Manajemen strategik membantu kita menangani ketidakpastian melalui
suatu pendekatan yang sistematis,
b. Manajemen strategik menyelaraskan tujuan antar unit dalam
organisasi,
c. Manajemen strategik membenahi peran setiap anggota organisasi,
d. Manajemen strategik melatih penerapan budaya dan kepemimpinan,
dan
e. Manajemen strategik menjadi sarana komunikasi jangka panjang dan
acuan bagi dewan direksi

Pengertian Strategi

Kata “Strategi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu strategos yang
dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena.
Pengertian strategi menurut Siagian (2012:17) adalah rencana berskala besar yang
berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa
sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan
lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada
optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang
bersangkutan. Menurut Webster New World Dictionary ( dalam Udaya dkk, 2013:
6), strategi adalah;
1. Ilmu merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam
skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang
paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya,
2. Sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu
strategem atau cara yang cerdik untuk mencapai suatu tujuan.
Definisi berbeda dari pendapat Wit dan Meyer ( dalam Udaya dkk, 2013:6)
yang mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga
dimensi, yaitu prosess, content, dan context.
1. Strategy process
Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak strategy process
(atau strategimen proses) , proses strategi menyangkut bagaimana, siapa,
dan bilamana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut, dan
bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, di analisis, dibentuk,
diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol; siapa yang
tersangkut; kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan.
2. Strategi content
Hasil/produk proses strategi disebut strategy content. Jika dinyatakan
sebagai sebuah pertanyaan, strategy content berhubungan dengan apa dari
strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi
tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.
3. Strategy context
sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan strategy content
ditentuka disebut strategy context. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan,
strategy content tersebut terkait dengan dimana strategi berada; di
perusahaan mana dan di lingkungan apa proses strategi dan strategy
content itu ada.

Struktur Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi kepemilikan
saham yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, investasi, asuransi serta
lembaga-lembaga lain. Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan
institusional berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa
manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan didalam
perusahaan. Meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat
memanfaatkan atau mengambil peluang pada manajer.

Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap
perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan,
motivasi pemilik, dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer.

Market to Book Value (M/B)

Market to Book Value (M/B) merupakan perbandingan antara nilai
pasar dengan nilai buku.Market to Book Value (M/B) merupakan indikator
yang digunakan untuk menilai harga saham perusahaan di pasar.Semakin
tinggi nilai Market to Book Value (M/B), maka semakin tinggi pula nilai
saham perusahaan tersebut.
Market value adalah nilai dari keseluruhan jumlah saham yang
dimiliki oleh perusahaan.Market value juga dapat digunakan oleh investor
untuk menilai baik buruknya perusahaan.Nilai turunnya market value dapat
dilihat dari tingkat laba, nilai buku, spekulasi, dan tingkat kepercayaan
investor terhadap perusahaan.Book value adalah nilai kekayaan bersih antara
total aktiva dengan total kewajiban suatu perusahaan.Tujuan Market to Book
Value (M/B) adalah untuk mengukur selisih antara market value dengan
book value perusahaan.

Return On Assets (ROA)

Return on Aseets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.ROA dapat diukur dengan
membandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh
perusahaan. ROA yang positif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan untuk beroperasi mampu memberikan profit terhadap perusahaan.
Sebaliknya, apabila ROA yang negatif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan perusahaan mengalami kerugian (Harahap, 2009).

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

Metode Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC)
menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud
(tangiable assets) dan aset tidak berwujud (intangiable assets) yang dimiliki
oleh perusahaan. Value Added adalah indikator yang sesuai untuk menilai
keberhasilan bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan dalam
penciptaan nilai perusahaan (Ulum, 2009).
Model VAIC adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk
memungkinkan manajemen, pemegang saham, dan pemilik kepentingan lain
yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai
tambah dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing
komponen. Value Added dihitung sebagai selisih antara ouput (OUT) dan
input (IN). Pendapatan output (OUT) mempresentasikan revenue yang
mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, sedangkan beban
input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh
revenue. Hal yang terpenting dalam model VAIC adalah bahwa beban
tenaga kerja (Labour expenses) tidak termasuk dalam input (IN). Karena
peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai, labour expenses tidak dihitung
sebagai biaya dan tidak masuk dalam komponen input (IN). Aspek kunci
dalam model Pulic adalah dengan memperlakukan tenaga kerja sebagai
faktor penciptaan nilai (Ulum,2009).

Komponen Intellectual Capital

Secara umum komponen Intellectual Capital adalah sebagai berikut :
a. Human Capital (HC)
Human Capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan
intelektual yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat
untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan. Human Capital (HC)
dapat digunakan karyawan untuk memperoleh keahlian, kreatifitas, dan
inovasi dengan cara mengikuti pendidikan yang berasal dari beasiswa
ataupun pelatihan keterampilan kerja. Dengan pendidikan dan keterampilan
yang dimiliki oleh karyawan, maka perusahaan akan menjadi semakin
berkembang karena adanya peningkatan produktifitas karyawan.
b. Structural Capital (SC)
Structural Capital merupakan kemampuan organisasi dalam
memenuhi proses rutinitas dan struktur perusahaan yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal dan kinerja
bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Structure capital
berupa infrastruktur pendukung, proses, dan basis data organisasi yang
memungkinkan human capital dalam menjalankan fungsinya dengan
baik.Structural Capital meliputi gedung, perangkat keras, perangkat lunak,
proses, paten, hak cipta, citra organisasi, sistem informasi, dan hak milik
basis data.
c. Customer Capital (CC)
Customer Capital merupakan seperangkat yang luas secara ekonomi,
politik, dan hubungan institusional yang dikembangkan oleh institusi.
Customer capital terdiri dari hak cipta, perizinan, dan waralaba. Namun
juga meliputi perihal yang tidak tampak konkret seperti interaksi dengan
pelanggan dan hubungan antar manusia.
Customer capital timbul dari proses mepelajari, mengetahui, dan
mempercayai pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan
proses tersebut maka semakin baik juga hubungan antar perusahaan dan
semakin baik juga hubungan antara pelanggan dengan produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.

Intellectual Capital

Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti
mengenai Intellectual Capital. Menurut Stewart (1997) dalam Sangkala
(2006), bahwa Intellectual Capital merupakan materi intellectual berupa
informasi, pengetahuan, inovasi, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan
dalam menghasilkan aset yang mempunyai nilai tambah dan memberikan
keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Roos et al (1997) dalam Bontis
(2000) menjelaskan bahwa Intellectual Capital terdiri atas semua proses dan
aset yang tidak diungkapkan dalam neraca dan semua aset yang tidak
berwujud (trademarks, patent, brands dan loyalitas pelanggan) yang mulai
dipertimbangkan dalam metode akuntansi modern.
Menurut Cut Zurnali (2010) bahwa modal Intellectual Capital
digunakan untuk semua yang merupakan asset dan sumber daya nontangible atau non-physical dari sebuah organisasi yaitu mencakup proses,
kapasitas inovasi, pola-pola, dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para
anggotanya dan jaringan kolaborasi serta hubungan organisasi untuk
menciptakan nilai tambah dalam bersaing.

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika
salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan
beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan didalam beberapa otoritas
dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam
menjalankan tugasnya, manajer sebagai agen memiliki kewajiban dalam
upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Di sisi lain,
manajer juga memiliki kepentingan pribadi (opportunity) dalam
mensejaterakan diri sendiri. Adanya perbedaan tujuan antara partisipal dan
agen serta adanya pemisahan atara kepemilikan dan pengendalian
perusahaan akan menyebabkan konflik agensi. Salah satu cara yang dapat
dilakukan dalam mengurangi konflik agensi adalah dengan meningkatkan
kepemilikan institusional dalam perusahaan

Resources Based Theory (RBT)

Resources Based Theory (RBT) merupakan suatu pemikiran mengenai
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjadikan perusahaan
memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis dan mampu mengarahkan
perusahaan untuk memiliki kinerja perusahaan dengan jangka panjang yang
baik. Resouces yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk
menciptakan keunggulan bersaing, sehingga resources yang dimiliki mampu
bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer, atau digantikan.
Menurut Susanto (2007) bahwa sumber daya perusahaan mencakup
seluruh fisik aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut-atribut, pengetahuan,
dan sebagainya yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang
memungkingkan perusahaan untuk terus memperbaiki tingkat efisiensi dan
efektivitasnya agar kinerja perusahaan semakin meningkat.
Menurut Barney (1991), Untuk memahami sumber dari keunggulan
kompetitif berkelanjutan (sustained competitive advantages), perlu
dibangun sebuah model teoritis yang bermula dari sebuah asumsi bahwa
sumber daya perusahaan adalah heterogen dan tidak dapat ditransfer antar
perusahaan tanpa biaya. Agar menjadi sumber daya yang berpotensial dalam
Sustained Competitive advantages, maka sumber daya perusahaan harus
memiliki empat atribut, yaitu (a) Bernilai (Valuable), (b) Langka (rareness),
(c) Tidak dapat ditiru (inimitability), (d) Tidak ada sumber daya pengganti
(non-substitutability).

Stakeholder Theory (Teori Stakeholder)

Stakeholder merupakan individu, sekompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok,
maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
memiliki karateristik yaitu memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan
terhadap perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada
dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas
perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat
stakeholder, maka besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.Aktivitas
perusahaanmendasari perbedaan cara perusahaan dalam bersikap terhadap
satu stakeholder danstakeholderlainnya (Chariri dan Ghazali ,2007).
Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan
untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka
dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder.
Tujuan stakeholder adalah untuk membantu manajer perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan dari dampak aktivitas yang dilakukan dan
meminimalkan kerugian yang diterima stakeholder. Ketika manajer dapat
mengelola perusahaan dengan baik dan maksimal dengan cara
memanfaatkan seluruh sumber daya serta potensi yang dimiliki perusahaan
seperti karyawan (Human Capital), aset fisik (Customer capital), dan
insfrastruktur pedukung (structural capital) maka perusahaan dapat
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan
kinerja bagi perusahaan untuk kepentingan stakeholder.

Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan
atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,
sosial, dan lingkungan.
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) atau yang biasa disebut
Social disclosure merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).
Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah
dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu.

Teori Stakeholder Manajerial

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian,
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan
oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah
Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970,
yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan
kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta
komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara
berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara
eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti,
2009).
Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu
Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah
kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok
tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern.
Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan
komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau
dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi
perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan
Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap
media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Corporate Sosial Responsibility Disclosure

Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011)

Pengetian Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.

Pengukuran Tipe Industri

Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.

Pembagian Tipe Industri

Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain

Pengertian Industri

UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa.

Pengertian Leverage

Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.

Pengertian Profitabilitas

Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu

Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).

Pengungkapan CSR

Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan

Prinsip-prinsip CSR

Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Manfaat CSR

Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan

Pengertian CSR

World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).

Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan

Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak internal maupun
eksternal, seperti : pemegang saham, pemerintah, masyarakat
sekitar lingkungan, internasional, lembaga diluar perusahaan,
dan sebagainya baik yang bersifat mempengaruhi maupun
dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh
perusahaan (Hadi, 2014). Teori stakeholder yang dinyatakan
oleh Ghozali dan Chariri (2007) dalam Purwanto (2011)
mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan (shareholder) saja namun telah
bergeser menjadi lebih luas yaitu perusahaan juga harus
memberikan manfaat bagi para stakeholdernya.
Robert (1992) dalam Nur dan Priantinah (2012)
mengatakan pengungkapan sosial perusahaan merupakan
kesuksesan untuk perusahaan dalam menegosiasikan
hubungannya dengan stakeholder mereka, dengan adanya teori
stakeholder ini, memberikan dasar bahwa suatu manfaat bagi
para stakeholdernya. manfaat tersebut dapat berupa penerapan
program CSR. Penerapan program CSR pada perusahaan
diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan,
pelanggan, dan masyarakat sekitar perusahaan, sehingga dapat
terjalin hubungan yang baik antara perusahaan dengan
lingkungan dan sosial di sekitarnya. Manajemen dalam
perusahaan diharapkan dapat melakukan aktivitas sesuai
dengan yang diharapkan para stakeholder dan melaporkannya
juga kepada stakeholder (Purwanto, 2011).

Pengaruh Kepemilikan Saham Pubik terhadap Islamic Social Reporting

Saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik.
Pengertian publik adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki
oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan
tahunan karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang
tempat berinvestasinya serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga
kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Mahdalena, 2012). Kepemilikan
institusional merupakan bagian lain dari mekanisme corporate governance
pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan
kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus
pada nilai perusahaan.

Pengaruh Jenis Industri terhadap Islamic Social Reporting

Industri manufaktur lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dari pada industri non manufaktur. Berdasarkan penelitian terdahalu,
Widiawati (2012) menunjukkan bahwa industri manufaktur terbukti
mengungkapkan tanggung jawab sosial nya lebih luas dibanding dengan
industri non manufaktur. Industri manufaktur terdiri dari berbagai produksi,
salah satunya produksi barang konsumsi. Seharusnya, industri dengan jenis
produk barang konsumsi lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dibanding dengan perusahaan dengan produk non barang konsumsi. Hal ini
dikarenakan karena produksi barang konsumsi lebih luas untuk
mengungkapkan tentang kehalalan produknya

Pengaruh SIZE terhadap Islamic Social Reporting

Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya
politis bagi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi
yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan
dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Hasil penelitian
Othman et al. (2009) dan Raditya (2012) menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan secara positif berpengaruh signifikan terhadap tingkat ISR.
Menurut Widiawati (2012), ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi
besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, biasanya
informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan
sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak

Pengaruh Komite Audit terhadap Islamic Social Reporting

Apabila komite audit semakin intens untuk melakukan pertemuan atau
rapat, maka tidak akan menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan
semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun semakin efektif.
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan dalam
melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan
dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh
keputusan. Menurut Gestari (2014) dalam Mahdalena (2017) ukuran komite
audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan yang lebih
baik. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran
komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan
semakin efektif. Semakin besar ukuran komite audit maka kinerja perusahaan
akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja sosial (tanggung jawab sosial)
perusahaan semakin luas

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance atau biasa disingakat dengan GCG berasal
dari istilah “corporate governance” yang berarti tata kelola perusahaan,
merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu negara dengan
pemerintahan dalam suatu perusahaan (Solihin,2009). Sebagaimana dalam
pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok
dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu
muncul sebuah konsep corporate governance dalam mengatasi konflik
kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengn baik.
Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan corporate
governance adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan peusahaan agar
dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders).
Definisi menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia)
dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury
Committee tidak berbeda jauh dengan definisi menurut OECD, yaitu:
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan lainnya.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan terciptanya Good corporate governace, prinsipprinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama
yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan
(Solihin, 2009). Pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, sekretaris
perusahaan adalah organ-organ perusahaan yang memegang kendali dalam
pelaksanaan GCG. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dua organ
GCG yaitu dewan komisaris dan komite audit untuk menjadi variabel
independen

Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu produk pasar modal syariah
di Bursa Efek Indonesia. Jakarta Islamic Index adalah indeks yang
menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index
pertama kali diluncurkan oleh BEI (yang pada saat peluncuran masih bernama
BEJ) yang bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada
tanggal 3 Juli 2000, akan tetapi untuk menghasilkan data historikal yang lebih
panjang maka dasar hari yang digunakan untuk menghitung JII adalah dimulai
dari 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi
perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu
berdasarkan Market Value Weigthed Average Index dengan menggunakan
formula Laspeyres. Indeks harga saham perusahaan-perusahaan JII dihitung
setiap hari menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa.
Saham syariah yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index telah
melalui proses seleksi berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang
dilakukan oleh BEI, berikut adalah proses seleksinya :
1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan syariah yang termasuk ke dalam DES
yang diterbitkan oleh Bapepam & LK. Dalam melakukan penyeleksian
saham syariah tersebut Bapepam & LK berkerja sama dengan DSN-MUI.
DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia.
2. Setelah itu perusahaan dinilai berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi
keuangan, yaitu :
a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali
termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
b. Memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahun akhir
yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90 %.
c. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham
berdasarkan urutan kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar
selama 1 tahun terakhir.
d. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas nilai transaksi
perdagangan terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.
Oleh karena itu saham syariah yang termasuk dalam daftar JII terdiri dari
30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki
kapitalisasi pasar yang besar. Saham-saham syariah yang masuk dalam daftar
JII akan dikaji ulang setiap 6 bulan dengan penentuan komponen index pada
awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan periode
penerbitan DES oleh Bapepam & LK untuk memonitoring perubahan pada
jenis usaha perusahaan berdasarkan data-data publik yang tersedia. Untuk
masuk dalam daftar JII, BEI akan melakukan proses seleksi lanjutan yang
didasarkan kepada kinerja perdagangannya. Dengan demikian Jakarta Islamic
Index (JII) menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya
secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi, selain itu, Jakarta
Islamic Index (JII) juga menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio
saham yang halal

Pasar Modal Syariah

Pasar modal menurut Fatwa DSN.MUI No.40/DSNMUI/X/2003 dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang (UUPM) adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut terminologi
pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal
sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang
terpisah dari sistem pasar modal konvensional dan secara umum kegiatan pasar
modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional,
namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu
produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Sesuai dengan syariah Islam berarti tidak boleh ada penipuan,
kezaliman, unsur riba, insider trading, dan transaksi yang tidak jujur lainnya
(Harahap, 1997, p.108).
Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsipprinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang
dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan
prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek
yang diperjual belikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana
diatur oleh fatwa DSN-MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang
terpisah (Nurhayati dan Wasilah, 2009).
Penerapan prinsip syariah dipasar modal bersumber pada Al-Quran
sebagai sumber hukum tertinggi dan hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama
akan melakukan penafsiran dari kedua sumber hukum tersebut yang disebut
ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang
muamalah yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan.
Berdasarkan basis fiqih muamalah tersebut kegiatan pasar modal syariah
dikembangkan

Islamic Social Reporting (ISR)

Baydoun dan Willet (1997) dan Haniffa (2002), dalam perspektif Islam
pengungkapan terdiri dari dua persyaratan umum, yaitu pengungkapan penuh
dan sosial akuntabilitas. Konsep sosial akuntabilitas berhubungan dengan
prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan melayani kepentingan publik.
Dalam konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui efek
operasional suatu organisasi terhadap kesejahteraan dan hal ini disarankan
dalam syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tetap melakukan
operasional sesuai syariah dan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah
dicapai.
Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dalam Islam maka
meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan ataupun pengungkapan
sosial yang bersifat syariah. Hanya saja sampai saat ini belum ada standar
pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah yang bisa dijadikan patokan
standar secara internasional. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang mengembangkan
akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia sudah
mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah,
akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas
pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan
keseluruhan item – item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus
diungkapkan oleh perusahaan.
Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial
perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks Islamic Social
Reporting (ISR). Haniffa (2002), ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial
yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat
terhadap peran perusaaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif
spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. ISR tujuan
memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. ISR juga
bertujuan meningkatkan transparasi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan
informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna
laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada
keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas
dan karyawan.
ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang
sudah ditetapkan oleh AAOFII yang sesuai dengan syariah dan kemudian
dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Haniffa, 2002; Maali
et al., 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; dan Othman et.al,2009).
Indeks Islamic Social Reporting yang dirancang oleh Othman et al. (2009)
adalah pengembangan indeks yang diadaptasi dari Haniffa (2002). Haniffa
mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema: Pendanaan dan
Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan. Sedangkan
Othman mengembangkan ISR menjadi enam tema yaitu Pendanaan dan
Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata
Kelola Perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks ISR
yang dirancang oleh Othman et al. (2009), penulis akan melakukan sedikit
penyesuaian atas indeks – indeks tersebut dengan menyesuaikan indeks-indeks
yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, sama dengan yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu Ayu (2010) dan Raditya (2012).
Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks Islamic
Social Reporting (ISR) yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan
investasi perusahaan apakah mengandung interest-free (Riba) dan speculativefree (Gharar) yang sangat diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu terdapat
juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan hutang tak
tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Haniffa, 2002; Othman
& Thani, 2009). Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Hal
yang menyebabkan riba dilarang adalah karena riba adalah transaksi yang
tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin miskin dan
pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan salah satu
pihak), sehingga akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar
masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Berikut adalah firman Allah
SWT dalam Al- Quran yang mengharamkan riba terdapat pada surat AlBaqarah ayat 278-280:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika
kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika
(orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”
Pada kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari
transaksi riba dan gharar termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh
beberapa perusahaan karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang
melibatkan organisasi luar negeri ataupun sistem ekonomi dan politik yang
berlaku. Dalam kondisi yang darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan
adanya transaksi riba dan gharar tersebut secara temporer sampai saat ketika
perekonomian tidak lagi didominasi oleh kapitalisme sedangkan pemikiran
yang lain hanyamemperbolehkan praktek transaksi riba dan gahrar tersebut
boleh dilakukan ketika pada situasi ekstrim yang dapat menyebabkan
hilangnya jiwa (Haniffa, 2002).
Sedangkan Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung
ketidakpastian yang disebabkan oleh incomplete information. Ketidakjelasan
dapat terjadi dalam lima hal yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu
penyerahan, dan akad. Transaksi ini dilarang karena salah satu pihak akan
terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Menurut Arifin (2009) dalam Raditya (2012), adapun bentuk-bentuk
transaksi gharar dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa
penyerahan (future non delivery atau trading margin trading), short selling,
melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, hedging,
dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Oleh karena pelarangan transaksi riba
dan gharar tersebut, maka semua sumber penghasilan perusahaan yang berasal
dari riba dan gharar harus dengan sangat jelas diidentifikasi, dilaporkan, dan
diungkapkan. Informasi pengungkapan lain masuk dalam tema ini adalah
mengenai pembayaran zakat. Pengertian Haniffa (2002) atas zakat adalah
pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT untuk penyucian harta dan jiwa. Ayat Al-Quran yang mengandung
perintah untuk membayar zakat adalah:
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)
Informasi selanjutnya yang masuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan piutang perusahaan.
Dalam Islam transaksi hutang piutang adalah suatu hal yang diperbolehkan
karena dengan memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang
membutuhkan akan membantu orang tersebut. Apabila pihak yang tidak bisa
membayar hutang tersebut maka ada baiknya apabila mereka diberikan
penangguhan ataupun penghapusan, hal tersebut terdapat dalam surat AlBaqarah ayat 280:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Akan tetapi sebaiknya perusahaan mencari tahu terlebih dahulu alasan
mengapa pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tersebut karena
dalam Islam walapun penghapusan piutang diperbolehkan tetapi hutang itu
sendiri wajib dibayarkan bagi pihak yang berhutang. Berikut adalah hadits –
hadits yang mengharuskan pembayaran hutang adalah:
“Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan
terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong,
(kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam Othman et al. (2009) terdapat satu indeks pengungkapan lainnya
yaitu Current Value Balance Shett akan tetapi dalam penelitian ini peneliti
tidak memasukkannya pada ISR. Sesuai dengan pendapat Ayu (2010),
klasifikasi current value balance sheet menjadi tidak relevan sebagai kriteria
pengungkapan karena PSAK masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca dan perusahaan di Indonesia berpedoman pada PSAK dan
karena banyak perusahaan yang masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca, maka dalam penelitian ini current value balance sheet tidak
dimasukkan dalam indeks.
2. Produk dan Jasa (Product and Service)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah
pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang
diperjualbelikan. Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa semua produk
dan jasa yang ditawarkannya bebas dari kategori haram seperti alkohol, babi,
senjata, judi, dan hiburan begitu juga dengan Haniffa (2002), produk maupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen harus diidentifikasi
kehalalannya. Seluruh produk dan jasa yang termasuk dalam kategori haram
seperti babi, minuman keras, senjata, judi, dan hiburan harus diidentifikasi
bersama dengan persentase kontribusinya terhadap laba perusahaan. Berikut
adalah ayat Al-quran yang berisikan barang dan jasa yang diharamkan Allah
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya, Sungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS AlBaqarah: 173)
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al- Ma’idah: 90)
Oleh karena itu produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan harus
diungkapkan kehalalannya dan juga kualitas produk ataupun jasa. Informasi
pengungkapan lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan
mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam
supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya
manusia janganlah merusak alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu bentuk perusakan alam tersebut bisa berupa pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah produk, baik limbah yang berasal dari
bahan pembuatan produk ataupun kemasan produk. Oleh karena itu perusahaan
hendaknya menciptakan produk ramah lingkungan atau tidak memberikan
negatif pada lingkungan.
Larangan Allah SWT atas berbuat kerusakan di muka bumi terdapat
dalam surat Al A’raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
3. Karyawan (Employee)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema karyawan adalah
pengungkapan atas perlakuaan perusahaan terhadap karyawan. Haniffa (2002)
dan Othman dan Thani (2010), karyawan harus diperlakukan dan dibayar
dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin pemenuhan
kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan. Informasi-informasi yang harus
diungkapkan terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, tunjangan,
sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan
keselamatan, kesetaraan, dan peluang melaksanakan ibadah.
4. Masyarakat (Society)
Item informasi yang termasuk dalam tema Masyarakat adalah
memberikan pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang perusahaan
berikan untuk masyarakat. Haniffa (2002), menyatakan bahwa tema
masyarakat memberikan pengungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan
adl yang menekankan pada pentingnya membagi tujuan umum dan
menghilangkan penderitaan dalam masyarakat dan hal tersebut bisa terwujud
melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqf (kepercayaan) dan qard hassan
(memberikan pinjaman tanpa keuntungan). Sadaqah/Shadaqah adalah segala
bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak
terbatas pada materi tetapi juga dapat berbentuk non materi.
Sadaqah/Shadaqah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan
zakat dan infak karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau
mendermakan harta, tetapi mencakup segala amal dan perbuatan baik dalam
rangka mencari kerhidhaan Allah SWT . Waqf atau Wakaf adalah penahanan
hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau
faedahnya. Sedangkan qard hassan adalah suatu pinjaman yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial saja, dimana pihak peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Kesamaan atas ketiga aktivitas
tersebut adalah mendorong seseorang ataupun perusahaan untuk melakukan
perbuatan yang dapat membantu orang disekitarnya, baik berupa pinjaman
ataupun pemberian. Sedangkan bagi masyarakat umum merupakan realisasi
kepedulian sosial, yang akan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan
mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial. Sedangkan
menurut Haniffa dan Hudaib (2004) dalam Ayu (2010), dengan melakukan
kegiatan shadaqah, waqf, dan qard al-hassan dapat menghapuskan ataupun
memindahkan penderitaan dalam kehidupan sosial karena perusahaan
membagi rezeki yang mereka miliki dengan masyarakat, dimana tindakan
perusahaan dapat berupa mendukung komunitas ataupunkegiatan kampanye
sosial pemerintah. Adapun ajakkan untuk melakukan ketiga perbuatan tersebut
terdapat dalam ayat Al-Quran:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS Al-Imran:92).
5. Lingkungan (Enviroment)
Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan
terkait dengan lingkunga. Haniffa (2002), konsep mizan (keseimbangan),
i‟tidal (pertengahan), khilafah, dan akhirat, menekankan pada konsep
keseimbangan, pertengahan, dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan
hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-
program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup, harus
diungkapkan oleh perusahaan. Othman dan Thani (2010), perusahaan
seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin menghancurkan atau
merusak lingkungan, sehingga informasi mengenai program perlindungan atas
alam haruslah diungkapkan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai
perlakuan terhadap lingkungan adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 205-206:
“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah
tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah
kepada Allah” bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka
pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sesungguhnya (Jahaman itu) tempat
tinggal yang terburuk.” (QS Al-Baqarah: 205-206)
6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Othman dan Thani (2010), perusahaan haruslah mengungkapkan semua
aktivitas terlarang seperti praktik monopoli, manipulsi harga, perjudian, dan
penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 42:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”
(QS Al-Baqarah: 42)

Corporate Social Responsibility (CSR)

The World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD),
mendefinisikan CSR sebagai komitmen berkesinambungan dari kalangan
bisnis untuk berperilaku dan bertindak etis dan memberi kontribusi dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup para
karyawan beserta keluarganya, dan juga meningkatan kualitas hidup komunitas
setempat dan masyarakat luas. Sedangkan World Bank Group dalam Tazkiyah
(2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama
dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas
setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas hidup.
Sedangkan Bowen (1953) dengan bukunya yang berjudul “Social
Responsibility of the Businessman” dalam Tambunan (2009), mendefinisikan
CSR sebagai kewajiban dari seorang pebisnis untuk meneruskan
kebijakankebijakan mereka, untuk membuat keputusan atau untuk mengikuti
tema tindakan yang diinginkan dari tujuan dan nilai masyarakat. Pengukuran
ini pada akhirnya akan diupayakan sebagai informasi yang dijadikan dasar
dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan peran lembaga, baik
perusahaan atau yang lain demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan
lingkungan secara keseluruhan.

Pengungkapan

Pada umumnya di setiap perusahaan, pengungkapan atau pelaporan
(disclosure) merupakan pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk
pertangungjawaban mengenai aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan
(Putri, 2014). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti
bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Dan
jika dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti
bahwa laporan keungan harus memberikan informasi dan penjelasan yang
cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi
tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadiankejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Di Indonesia, persyaratan dalam pengungkapan informasi tanggung
jawab sosial perusahaan diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007 pasal 88 ayat 2 point c yang menyebutkan bahwa “Annual report yang
dibuat oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Namun demikian, dalam
UU tersebut tidak disebutkan persyaratan bentuk, format, isi dalam laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam melakukan
penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan disclosure item pada
ditentukan pada penelitian sebelumnya, yang digunakan untuk menentukan
disclosure yang disajikan oleh perusahaan.
Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (financial
report) dan laporan tahunan (annual report).
a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan
Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai
laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah
meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan
minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam
kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan
perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua
pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk
laporan tahunan (annual report) walaupun sekarang ini cukup banyak
perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
terpisah dari laporan tahunan (annual report) dalam bentuk laporan
keberlanjutan (sustainability report).
Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapan suatu
informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dan
sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan
pengungkapan yang benar, adil, dan transparansi apabila memiliki suatu
akuntabilitas terhadap Allah SWT. (Putri, 2014) Konsep dasar akuntabilitas
Islam ini adalah seluruh sumber daya yang telah tersedia dan diciptakan di
muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang timbul sebagai
konsekuensi atas keberadaan perusahaan terkait kegiatan bisnisnya.
Sedangkan, pengungkapan suka rela merupakan pengungkapan yang timbul
dari hasil analisis cost anf benefit perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Belkaoui (2004) tujuan pengungkapan dalam pelaporan
keuangan, yaitu :
1. Mendeskripsikan item-item yang diakui dalam laporan keuangan
danmenyediakan pengukuran-pengukuran yang relevan atas item-item
tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan.
2. Mendeskripsikan unrecognized items dan menyediakan pengukuran yang
berguna atas item-item tersebut.
3. Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dalam
menilai risiko-risiko dan item-item yang potensial untuk direcognized dan
unrecognized.
4. Menyediakan informasi penting yang memungkinkan para pengguna
laporan keuangan untuk melakukan perbandingan antar perusahaan maupun
antar tahun.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pihak yang biasanya menerima
informasi dan pengungkapan laporan keuangan adalah :
1. Pemegang saham, investor, dan kreditor
Seperti yang dinyatakan oleh FASB :
“Financial reporting should provide information that is useful to present and
potential investors and creditors and other users in making rational
investment, credit, and similar decisions.”
2. Pihak lainnya
Pengungkapan juga dibuat untuk pihak lain seperti karyawan, pelanggan,
pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi mereka hanya dilihat sebagai
penerima sekunder dari laporan tahunan dan bentukbentuk pengungkapan
lainnya.

Teori Legitimasi

Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998).

Teori Stakeholder

Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).
Jadi, pada teori stakeholders menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya
sebatas pada perusahaannya saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki
kepentingan kepada perusahaan tersebut seperti pemerintah, pelanggan,
kreditor, serikat lokal, serikat pekerja dan masyarakat umum

Pengaruh umur Listing terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Fitriani (2014) berpendapat umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada
pengungkapan sukarela. Menurut Fitriani (2014) hal ini dikarenakan perusahaan
yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi apa saja yang sebaiknya
diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan hanya akan
mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif
terhadap perusahaan atau mengungkapkan sebagian informasi yang menyedot
perhatian investor. Dengan demikian perusahaan tidak perlu mengungkapkan semua
informasi yang dimilikinya secara detail.
Peneilitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suta dan Laksito (2012)
yang menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela. Menurut Suta dan Laksito (2012) alasan yang mendasari hasil penelitian ini
adalah perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan dengan umur yang relatif
muda namun telah difasilitasi dengan teknologi yang canggih, sehingga
pengungkapan informasinya telah berkembang. Selain itu menurut Putri dalam Suta
dan Laksito (2012), perusahaan yang telah lama listed di BEI maupun yang baru
sama–sama ingin menarik perhatian para investor dengan mengungkapkan informasi
laporan tahunan perusahaan mereka.
Berbeda dengan hasil penelitian Aulya dan Sutono (2015) berpendapat umur
listing berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela.
Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih
tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan
(Wahyuningsih et al, 2016). Menurut Adhi dalam Aulya dan Sutono (2015)
mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi
yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari
praktik akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih
mengetahui kebutuhan akan informasi tentang perusahaannya.
Pengalaman inilah yang dijadikan dasar manajemen untuk memenuhi kebutuhan
stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban. Pengungkapan yang tinggi dapat
menarik perhatian stakeholder. Hal tersebut juga dapat mengurangi agency cost antar
manajemen (agen) dan pemilik apabila pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi
dibanding perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih rendah

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Hasil penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan.
Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi
pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang
diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan
investor. Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan
mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka.
Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra (2012)
menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan
sukarela pada laporan keuangan. Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good news
dapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor
kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan
harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula
(Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta &
Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana
(2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan
melalui tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Widianto,
2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin
besar pengungkapan informasi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi dari investasi, akan menggunakan hutang yang relatif
kecil.
Dengan tingginya tingkat profitabilitas inilah yang dapat mengurangi
masalah keagenan, karena diharapkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi
diiringi juga dengan pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula tingkat perusahaan dalam menarik perhatian
stakeholder.
Pihak manajemen terpacu untuk mengungkapkan informasi untuk
mengurangi masalah keagenan pada principal terhadap kualitas perusahaan,
sehingga dengan tingginya profitabilitas dengan diikuti tingginya pengungkapan
akan mengurangi agency cost yang terjadi (Ramadhani, 2018). Selain itu, tingginya
profitabilitas mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaannya
secara lebih luas guna meyakinkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Pengaruh likuiditas terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga
cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak
luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun
perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas
sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan
kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat
membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat
ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfaiz dan
Raharjo (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap
pengungkapan sukarela. Abdelsalam dalam Alfaiz dan Raharjo (2013) berpendapat
bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi akan mengungkapkan informasi yang
tinggi pula, untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut likuid. Kemudian
menurut teori keagenan, bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi akan
memberikan informasi yang luas untuk memenuhi persyaratan informasi pemegang
saham dan kreditor. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, akan
menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan dengan melakukan
pengungkapan informasinya seluas mungkin untuk meyakinkan para stakeholdernya

Pengaruh tingkat leverage terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverage berpengaruh
negative dan signifikan. Hal ini berarti semakin besar leverage maka semakin sedikit
luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini karena
semakin tinggi leverage perusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapat
menurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut
(Bringham dan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati
saham yang memiliki EPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah.
Dengan kondisi tersebut leverage yang tinggi manajemen perusahaan akan
cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi karena
khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian
hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014) yang menunjukkan
hubungan negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.
Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012) yang menyatakan tingkat
leverage perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat
leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat
dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013),
luas pengungkapan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan.
Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang
lebih tinggi pula.
Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ini adalah terkait dengan
Agency Theory yakni biaya yang ditimbulkan karena adanya hubungan keagenan
salah satunya biaya penyebaran informasi. Perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi tersebut
sehingga perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela
untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi
tersebut.
Dengan adanya tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan
kreditur dan diharapkan dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi tingkat leverage
perusahaan, maka akan semakin luas. pula pengungkapan informasi yang diungkapkan
perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk
dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor

Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Wardani (2012) berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh
terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh
publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara
historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai
oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan
pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)
Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh
terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham
perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan
sukarela. Menurutnya, kepemilikan saham sebagai monitoring terhadap kinerja
manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi
kepemilikan saham oleh maka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen.
Sehingga untuk mengurangi agency cost yang terjadi karena monitoring dapat
dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham.
Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham
menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan
tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan

Menurut Fitriana (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena
perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas public demand karena
publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasi tentang
inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang
baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk
mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi
perusahaan dalam persaingan.
Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012)
serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan
besar cenderung memiliki agency cost yang lebih besar karena semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di
dalamnya. Agency cost dapat diminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi
yang lebih memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Selain itu,
perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, sehingga
menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih
luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil.
Banyaknya pihak yang berkepentingan menyebabkan semakin luasnya
pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang memadai bagi seluruh stakeholder.

Teori Stakeholder

Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholder
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait
dengan aktivitas perusahaan. Menurut Fitriana (2012) ada dua perspektif dalam teori
stakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan
(organization centered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah
satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah
perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini,
pengungkapan pada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawaban
manajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Henderson et al, dalam
Ginting, 2012)

Agency Theory

Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.
Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya
keagenan yang ditanggung oleh principal dan agen. Jensen dan Meckling
(1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:
1. Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh
principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku
agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku
agen.
2. Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen.
Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai
dengan kepentingan principal.
3. Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principal sebagai
pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan
principal.
16
Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat
mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu
laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada
laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan
dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara
pihak agen dan principal.
Dalam penelitian ini agency theory sangat mendukung dengan variabelvariabel yang diproksikan. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori
keagenan adalah variabel ukuran perusahaan berperan sebagai variabel untuk
mempertimbangkan tingkat agency cost yang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya
perusahaan (Daniel, 2013), tingkat leverage dan likuiditas menjadi tolok ukur
berdasarkan biaya modal perusahaan, struktur kepemilikan berperan untuk
mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya
proporsi kepemilikannya (Daniel, 2013), profitabilitas menjadi mekanisme
monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak
manajemen, dan umur listing sebagai pertimbangan tingkat control yang dilakukan,
sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.

Teori Kecerdasan Emosi

Menurut Ali & Asrori (2010), Adapun teori-teori kecerdasan emosi adalah sebagai berikut:1.Teori SentralTeori sentral ini dikemukakan oleh Walter B. Canon. Menurut teori ini, gejala kejasmanian termasuk tingkah laku merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi lebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalamjasmaninya. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa emosilah yang menimbulkan tingkah laku, dan bukan sebaliknya.2.Teori PeripheralTeori ini dikemukakan oleh James dan Lange. Menurut teori ini dikatakan bahwa gejala-gejala kejasmanian atau tingkah laku seseorang bukanlah merupakan akibat dari emosi, melainkan emosi yang dialami oleh individu itu sebagai akibat dari gelaja-gelaja kejasmanian. Menurut teori ini seseorang bukannya karena takut kemudian lari, melainkan karena lari menyebabkan seseorang menjadi takut. Demikian juga, seseorang bukan menangis karena sedih, tetapi karena menangis ia menjadi sedih. Seandainya seseorang itu tidak menangis, kemungkinan tidak akan menjadi teramat sedih. Dengan demikian, menurut teori ini dapat dikatakan bahwa tingkah laku yang menimbulkan emosi, dan bukan sebaliknya

 3.Teori KepribadianMenurut teori ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi dimana pribadi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, emosi meliputi perubahan perubahan jasmani atau tingkah laku seseorang.4.Teori Kedaruratan EmosiTeori ini dikemukakan oleh Cannon. Teori ini mengemukakan bahwa reaksi yang mendalam dari kecepatan jantung yang semakin tertambah akan menambah cepatmya aliran darah menuju ke urat-urat, hambatan pada pencernaan, pengembangan atau pemuaian kantung-kantung di dalam paru-paru dan proses lainnya yang mencirikan secara khas keadaan emosional seseorang, kemudian menyiapkan organisme untuk melarikan diri atau berkelahi, sesuai dengan penilaian terhadap situasi yang ada oleh kulit otak.Diskusi dalam khazanah psikologi tentang maslaah emosi adalah mengenai hubungan antara perasaan dengan emosi dan juga hubungan antara emosi dengan motivasi. Pengalaman menunjukan bahwa apabila seseorang termotivasi maka akan terangsang secara emosional untuk melakukan suatu kegiatan dengan intensitas tinggi.

Faktor-faktor Kecerdasan Emosi

Goleman (dalam Maryati, 2008) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu: (a) Lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi dapat diajarkan pada saat masih bayi melalui ekspresi. Peristiwa emosional yang terjadi pada masa anak-anak akan melekat dan menetap secara permanen hingga dewasa. Kehidupan emosional yang dipupuk dalam keluarga sangat berguna bagi anak kelak dikemudian hari. (b) Lingkungan non keluarga. Hal ini yang terkait adalah lingkungan masyarakat dan pendidikan. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Pembelajaran ini biasanya ditujukan dalam suatu aktivitas bermain peran sebagai seseorang diluar dirinya dengan emosi yang menyertai keadaan orang lain.

Aspek-aspek Kecerdasan Emosi

Menurut Goleman (2016), kecerdasan emosi terdiri dari lima aspek atau komponen utama antara lain :1.Mengenali Emosi DiriKesadaran diri, mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi merupakan dasar kecerdasan emosional. Kemampuan memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi wawasan psikologi dan pemahaman diri. Ketidakmampuan mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan. Orang yang memiliki keyakinan yang lebih tenang perasaannya adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka, karena mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka yang sesungguhnya atas pengambilan keputusan-keputusan masalah pribadi, mulai dari masalah siapa yang akan dinikahi sampai perkerjaan apa yang akan diambil.2.Mengelola EmosiMenangani perasaan agar perasaan dapat terungkap dengan pas adalah kecakapan yang tergantung pada kesadaran diri. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena gagalnya keterampilan emosional dasar ini. Orang-orang yang buruk dalam keterampilan ini akan terus menerus bertarung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar dapat bangkit kembali dengan jauh lebih cepat dari kemerosotan dan kejatuhan dalam kehidupan.

  3.Memotivasi Diri SendiriMenata emosi sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, untuk memotivasi diri sendiri dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi. Kendali diri emosional menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Dan, mampu menyesuaikan diri dalam “flow” memungkinkan terwujudnya kinerja yang tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan.4.Mengenali Emosi Orang LainEmpati, kemampuan yang juga bergantung pada kesadaran emosional, merupakan “keterampilan bergaul” dasar. Empati dibangun berdasarkan kesadaran diri, semakin terbuka kita kepada emosi diri sendiri, semakin terampil kita membaca perasaan. Individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan keperawatan, mengajar, penjualan dan manajemen.5.Membina Hubungan Seni membina hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Keterampilan dengan orang lain merupakan kecakapan sosial yang mendukung keberhasilan dalam pergaulan dengan orang lain, sedangkan apabila tidak dimilikinya kecakapan ini maka akan membawa pada ketidakcakapan dalam dunia sosial atau berulangnya bencana
 antarpribadi. Sesungguhnya, tidak dimilikinya keterampilan-keterampilan inilah yang akan menyebabkan orang-orang dengan otak paling encer pun dapat gagal dalam membina hubungan mereka, karena penampilan mereka angkuh, mengganggu, atau tak berperasaan. Kemampuan sosial ini memungkinkan seseorang menjalin hubungan, menggerakkan dan mengilhami orang-orang lain, membina kedekatan hubungan, meyakinkan dan mempengaruhi, membuat orang-orang lain merasa nyaman. Ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang mulus dengan orang lain, mereka adalah bintang-bintang pergaulan

Domain Kecerdasan Emosi

Menurut Yeung (2009) terdapat tiga domain kecerdasan emosi antara lain :1.Kesadaran Diri (Self-Awareness) Langkah pertama menjadi orang yang memiliki kecerdasan emosi adalah dengan mengidentifikasi suasana hati dan perasaan dalam diri kita serta memahami bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain. Banyak orang yang buta terhadap dampak nyata diri mereka terhadap orang lain. Kita sering memikirkan kekuatan dan kelemahan kita dengan menggunakan satu sudut pandang namun, orang lain memiliki pikiran yang sama sekali berbeda mengenai diri kita.2.Pengarahan Diri (Self-Direction) Mengidentifikasi emosi kita dan bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain adalah sebuah permulaan, tapi langkah kedua untuk menjadi cerdas secara emosi adalah dengan mengalihkan emosi tersebut dab menetapkan sasaran bagi kepentingan anda. Karena terkadang satu-satunya perbedaan antara sang pemenang dengan si pecundang adalah kondisi mental mereka. Menyadari bahwa anda sedang marah, lelah, dan tidak bahagia tidak terlalu membantu. Tetapi, mampu mengubah suasana hati menjadi lebih tenang dan antusias.3.Kemampuan Interpersonal (Interpersonal Savvy) Langkah ketiga untuk menguasai kecerdasan emosi adalah dengan mengidentifikasi dan mengelolah kondisi emosi orang lain. Jadi kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang membuat orang lain tergerak sehingga anda dapat mempengaruhi dan membujuk mereka.

Definisi Kecerdasan Emosi

Kecerdasan emosional mengandung dua kata yang luar biasa yakni “cerdas” dan “emosi”. Kecerdasan emosi merupakan proses pribadiyang terus berusaha mencapai tingkatan emosi yang sehat intrafisik dan intrapersonal. Remaja yang matang secara emosional terlibat dengan kepentingan dengan orang lain, mampu mengekspresiakan emosi degan spontan. Individu yang cerdas secara emosi dapat menentukan dengan tepat kapan dan sejauh mana perlu terlibat dalam masalah sosial, serta dapat turut serta memberikan jalan keluar atau solusi yang diperlukan (Jannah, 2013).

 Menurut Golemen (2016), kecerdasan emosi atau emotional intelligencemencakup kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain.Selain itu, menurut Ayu Dewi (2013), kecerdasan emosional atau sering disebut sebagai EQ (Emotional Quotient) adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan emosi diri sendiri dan untuk lebih memahami dan mengelolah emosi atau motivasi orang lain. Selain itu adapula kecerdasan ESQ (Emotional Spiritual Quotient) yang merupakan gabungan dari EQ (Emotional Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient), merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang akan menjadi fondasi utama untuk lebih mengefektifkan fungsi IQ dan SQ. Dimana seseorang dapat menyatukan antara kecerdasan spiritual dengan emosionalnya. Secara emosional seseorang tentu ingin melakukan banyak hal untuk menyenangkan hatinya. Namun disisi lain terbentur oleh spiritualnya. Oleh karena itulah bagaimana cara memadukan antara kecerdasan emosional (menuruti hawa nafsunya) dengan kecerdasan spiritual (mematuhi larangan yang diajarkan dalam agama). Banyak contoh disekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi belum tentu sukses berkiprah didunia pekerjaan. Bahkan seringkali yang berpendidikan formal lebih rendah ternyata banyak yang lebih berhasil. Kebanyakan program pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ), padahal yang diperlukan sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun
 kariernya memendek. Atau lebih buruk lagi, tersingkir akibat rendahnya kecerdasan hati mereka. Menurut survey nasional terhadap apa yang diinginkan oleh pemberi kerja, bahwa keterampilan teknik tidak seberapa penting dibandingkan kemampuan dasar untuk belajar dalam pekerjaan yang bersangkutan. Diantaranya, adalah kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi lisan, adaptasi, kreatifitas, ketahanan mental terhadap kegagalan, kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim dan keinginan untuk memberi kontribusi terhadap perusahaan. Kunci dari kecerdasan emosi adalah kejujuran pada suara hati (Agustian, 2005).

Fungsi Self Efficacy

Self efficacy yang telah terbentuk akan mempengaruhi dan memberi fungsi pada aktifitas individu. Menurut Bandura (1997:116) menjelaskan tentang pengaruh fungsi tersebut, yaitu :1.Fungsi KognitifBandura menyebutkan bahwa pengaruh dari self efficacy pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi. Pertama, self efficacy yang kuat akan mempengaruhi tujuan pribadinya. Semakin kuat self efficacy, maka semakin

 tinggi tujuan yang ditetapkan oleh individu bagi dirinya sendiri dan yang memperkuat adalah komitmen individu terhadap tujuan tersebut. Individu dengan self efficacy yang kuat akan mempunyai cita-cita yang tinggi, mengatur rencana dn komitmen pada dirinya untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, individu dengan self efficacy yang kuat akan mempengaruhi bagaimana individu tersebut menyiapkam langkah-langkah antisipasi apabila usahanya yang pertama gagal dilakukan. 2.Fungsi AfeksiSelf efficacy akan mempunyai kemampuan coping individu dalam mengatasi besarnya stress dan depresi yang individu alami pada situasi yang sulit dan menekan, dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi individu tesebut. Self efficacy memang berperan penting dalam kecemasan, yaitu untuk mengontrol stress yang terjadi. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan Bandura bahwa self efficacy mengatur perilaku untuk menghindari suatu kecemasan. Semakin kuat self efficacy, individu semakin berani menghadapi tindakan yang menekan dan mengancam. Individu yang yakin pada dirinya sendiri dapat menggunakan kontrol pada situasi yang mencekam, tidak akan membangkitkan pola-pola pikiran yang mengganggu. Sedangkan bagi individu yang tidak dapat mengatur situasi yang mengancam akan mengalami kecemasan yang tinggi. Individu yang memikirkan ketidakmampuan coping dalam dirinya dan memandang banyak aspek dari lingkungan sekeliling sebagai situasi ancaman yang penuh bahaya, akhirnya akan membuat individu membesar-besarkan ancaman mungkin terjadi dan khawatiran terhadap hal-hal yang sangat jarang terjadi. Melalui
 pikiran-pikiran tersebut, individu menekan dirinya sendiri dan meremehkan kemampuan dirinya sendiri.3.Fungsi SelektifFungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan yang akan diambil oleh individu. Individu menghindari aktivitas dan situasi yang individu percayai telah melampaui batas kemampuab coping dalam dirinya, namun individu tersebut telah siap melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang dan memilih situasi dinilai mampu untuk diatasi. Perilaku yang individu buat ini akan memperkuat kemampuan, minat-minat dan jaringan sosial yang mempengaruhi kehidupan, dan akhirnya akan mempengaruhi arah perkembangan personal. Hal ini karena pengaruh sosial berperan dalam pemilihan lingkungan, berlanjut untuk meningkatkan kompetensi, nilai-nilai dan minat-minat tersebut dalam waktu yang lama setelah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan keyakinan telah memberikan pengaruh awal.4.Fungsi MotivasiSelf efficacy memainkan peranan penting dalam pengaturan motivasi diri. Sebaguan besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Individu memotivasi dirinya sendiri dan menuntun tindakan-tindakannya dengan menggunakan pemikiran-pemikiran tentang nasa depan sehingga individu tersebut akan membentuk kepercayaan mengenai apa yang dapat dirinya lakukan. Individu juga akan mengantisipasi hasil-hasil dari tindakan-tindakan yang prospektif, menciptakan tujuan bagi dirinya sendiri dan merencanakan bagian dari tindakan-tindakan untuk merealisasikan masa depan yang berharga.
  Self efficacy mendukung motivasi dalam berbagai cara dan menentukan tujuan-tujuan yang diciptakanindividu bagi dirinya sendiri dengan seberapa besar ketahanan individu terhadap kegagalan. Ketika menghadapi kesulitan dan kegagalan, individu yang mempunyai keraguan diri terhadap kemampuan dirinya akan lebih cepat dalam mengurangi usaha-usaha yang dilakukan atau menyera

Aspek-aspek Self Efficacy

Menurut Bandura (1997) terdapat tiga aspek dari self efficacy yang terdiri dari: 1.Tingkatan (Level) Perbedaan self efficacy dari masing-masing individu dalam menghadapi suatu tugas dikarenakan perbedaan tuntutan yang dihadapi, jika halangan dalam mencapai tuntutan tersebut sedikit maka aktivitas mudah dilakukan.Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas dimana individu merasa mampu atau tidak untuk melakukannya, sebab kemampuan diri individu berbeda-beda. Konsep dalam dimensi ini terletak pada keyakinan individu atas kemampuannya terhadap tingkat kesulitan tugas. Jika individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka keyakinan individu akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, kemudian sedang hingga tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Semakin tinggi taraf kesulitan tugas, semakin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya.Keyakinan individu berimplikasi pada pemilihan tingkah laku berdasarkan hambatan atau tingkat kesulitan suatu tugas atau aktivitas. Individu terlebih dahulu akan mencoba tingkah laku yang berada di luar batas kemampuannya. Rentang kemampuan individu dapat dilihat dari tingkat hambatan atau kesulitan yang bervariasi dari suatu tugas atau aktivitas tertentuDalam mengembangkan skala efikasi, peneliti harus menarik pada analisis konseptual dan pengetahuan ahli tentang apa yang dibutuhkan untuk berhasil dalam mengejar diberikan. Informasi ini dilengkapi dengan wawancara, survei terbuka, dan kuesioner terstruktur untuk mengidentifikasi tingkat tantangan dan hambatan untuk kinerja yang sukses dari kegiatan yang diperlukan. 2.Keadaan umum (Generality) Individu akan menilai diri merasa yakin melalui bermacam-macam aktivitas atau hanya dalam daerah fungsi tertentu.Dimensi ini berkaitan dengan keyakinan individu akan kemampuannya melaksanakan tugas di berbagai aktivitas. Aktivitas yang bervariasi menuntut individu yakin atas kemampuannya dalam melaksanakan tugasatau aktivitas tersebut, apakah individu merasa yakin atau tidak. Individu mungkin yakin akan
 kemampuannya pada banyak bidang atau hanya beberapa bidang tertentu misalnya seorang mahasiswa yakin akan kemampuannya pada mata kuliah psikologi tetapi ia tidak yakin akan kemampuannya pada mata kuliah bahasa inggris, atau seseorang yang ingin melakukan diet, ia yakin akan kemampuannya dapat menjalankan olahraga secara rutin, namun ia tidak yakin akan kemampuannya mengurangi napsu makan itulah mengapa dietnya tidak berhasil.3.Kekuatan (Strength) Pengalaman memiliki pengaruh terhadap self efficacy yang diyakini seseorang, pengalaman yang lemah akan melemahkan keyakinannya pula sedangkan keyakinan yang kuat terhadap kemampuan akan teguh dalam berusaha.Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang mendukung. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu semakin tinggi taraf kesulitan tugas, semakin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya

DefinisiSelf Efficacy

Menurut Albert Bandura, self efficacy yaitu keyakinan diri seseorang bahwa dirinya mampu menemukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan serta keyakinan bahwa cara-cara itu dapat menghantarkannya kepada tercapainya suatu tujuan. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Self efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tidak tergantung pada jenis keterampilan dan keahlian tetapi lebih berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang dapat dilakukan dengan bekal keterampilan dan keahlian (Bandura, 1997).Menurut Bandura (dalam Liliana, 2012) menyatakan bahwa self efficacy memainkan peran dalam menentukan bagaimana individu merasa, berfikir, dan memotivasi diri mereka sendiri, yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan hasilnya. Mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan suatu aktivitas. Self efficacy mempengaruhi seseorang dalam memilih aktivitasnya. Selain itu, self efficacy juga mempengaruhi tingkat keterlibatan individu dan kemampuannya bertahan di dalam kegiatan tersebut.

Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga sangatlah penting tidak akan disebut sebuah keluarga apabila fungsinya tidak berjalan maka akan mempengaruhi terhadap anaknya. Berikut fungsi keluarga menurut Kertamuda dalam Indrawati dkk, (2018) adalah sebagai berikut :1.Fungsi ReproduksiIkatan sah perkawinan memberijaminan bahwa aktivitas seksual dilegalkan secara agama maupun hukum.Keturunan yang dikaruniakan juga mendapat jaminan seluruh hak-haknya.2.Fungsi SosialisasiBerhubungan dengan fasilitasi sosial orangtua kepada anakdalam hidup bermasyarakat. Anak menginternalisasi pengetahuan, keyakinan,sikap, dan nilai-nilai dalam keluarga supaya dapat berinteraksi denganlingkungannya.3.Fungsi Status SosialBerkaitan dengan status kelas sosial yangakan diidentifikasi oleh anggota keluarga. Kelas sosial keluarga memberiidentitas sosial bagi anggota.4.Fungsi Dukungan EkonomiBerkenaan dengankeamanan finansial untuk kebutuhan rumah, perawatan, dan perlindungan,termasuk kebutuhan makanan dan minuman guna kesinambungan hidup5.Fungsi Dukungan Emosi Berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rasa cinta, sayang,dan emosi positif lain. Dukungan emosi membuat anggota keluarga menjadibahagia dalam menjalani hidup.

Pengertian Lingkungan Keluarga

Menurut Muslih (2016) “lingkungan merupakan sumber belajar yang dapat berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak”.Lingkungan merupakan salah satu tempat yang diduduki seseorang yang dapat memberikan pembelajaran dan mempengaruhi tingkah laku individu. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Aini et al., (2015) “Lingkungan dapat mempengaruhitingkah laku dan memberirangsangan pada pertumbuhandan perkembangan seseorangsecara individu”. Lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian dan kebiasaan seseorang. Keluarga merupakan orang berada dalam seisi rumah yang menjadi tanggungan terdiri atas ayah, ibu dan anak serta satuan kekerabatan yang dipakai dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pengertian keluarga dari KBBI (2020) “Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumahyang menjadi tanggungansatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat”.Menurut Bashiroh, Rina Nur, Erni Munastiwi, Silva Ardiyanti, & Lely Masruroh (2020:51)“Keluarga merupakan lingkungan terpenting dalampertumbuhan anak”.Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang didapatkan oleh seorang anak serta mendapatkan bimbingan dan didikan dari orang tua. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hasbullih dalam Muharam (2019:27) “Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan”

Sumber Efikasi diri

Sumber yang paling utama yang menyebabkan efikasi diri seseorang meningkat atau menurun menurut Banduradalam Sri Muliati Abdullah(2019:94) yang paling efektif untuk menciptakan rasa keberhasilan diantaranya

 a.Pengalaman Performasi (mastery experiences )Adalah prestasi yang pernah dicapaipada masa yang telah lalu. Sebagaisumber, performansi masa lalumenjadi pengubah efikasi diri yangpaling kuat pengaruhnya. Prestasi(masa lalu) yang baik akanmeningkatkan ekspektasi efikasi,sedang kegagalan akan menurunkanefikasi. Kegagalan menurunkanefikasi, jika orang merasa sudahberusaha sebaik mungkin.b.Pengalaman Vikarius(vicarious experiences)Diperoleh melalui model social.Efikasi akan meningkat ketikamengamati keberhasilan orang lain,sebaliknya efikasi akan menurun jikamengamati orang yangkemampuannya kira-kira samadengan dirinya ternyata gagal. Jikafigur yang diamati berbeda dengandiri si pengamat, pengaruh vikariustidak besar.c.Persuasi Sosial (Social persuasion)Efikasi diri juga dapat diperoleh,diperkuat atau dilemahkan melaluipersuasi sosial. Dampak dari sumberini terbatas, tetapi pada kondisi yangtepat persuasi dari orang lain dapatmempengaruhi efikasi diri. Kondisiitu adalah rasa percaya kepadapemberi persuasi, dan sifat realistikdari apa yang dipersuasikan.d.Keadaan emosi dan fisik (physiological and emotional states)Keadaan emosi yang mengikuti suatuperilaku akan mempengaruhi efikasidi bidang kegiatan itu. Emosi negatifyang kuat, takut, cemas, stress, dapatmengurangi efikasi diri. Peningkatanemosi (yang tidak berlebihan) dapatmeningkatkan efikasi diri. Keadaanfisik yang sehat akan dapatmeningkatkan efikasi diri

Pengertian Efikasi Diri

Menurut Bandura (1997:3) “Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations. Efficacy beliefs influence how people think, feel, motivate themselves, and act”.Efikasi diri merupakan keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi prospektif. Keyakinan ini akan mempengaruhi terhadap cara seseorang untuk berpikir, merasakan dan memotivasi diri sendiri untuk bertindak.Menurut Woofolk dalam Amalia dan Framusinto (2020:87) “SelfEfficacy merupakan keyakinan seseorang tentang kompetensi yang dimilikinya dibidang tertentu. Sehingga dengan adanya keyakinan terhadap kemampuan diridiharapkan dapat meningkatkan minat seseorang”.Melalui pembelajaran daring yang sudah dilakukan maka mahasiswa dengan keyakinan dalam diri mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Menurut Aini, Purwana & Saptono (2015) “Efikasi diri adalah suatukeyakinan yang ada dalam diriseseorang yang mempengaruhibesarnya motivasi. Efikasi dirisangatlah penting untuk seseorang karena suatu keyakinanpada diri seseorang sangatberguna di masa depan”.Pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan dalam diriseseorang akan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga menimbulkan motivasi untuk melakukan tindakan atau tidak

Hubungan Prestasi Belajar dengan Efikasi Diri

 Individu cenderung memilih aktivitas yang mereka yakini akan berhasil dan menghindari aktivitas yang mereka yakini akan gagal. Tujuan yang lebih tinggi akan ditetapkan ketika individu berhasil mencapai tujuan tertentu. Seseorang yang memiliki efikasi diri yang tinggi dikenal sebagai individu yang tidak mudah menyerah. Individu memiliki pengetahuan yang akurat mengenai aktivitas seperti apa yang mampu dan tidak mampu mereka kerjakan, sehingga individu mampu mengoptimalkan potensi mereka dan mengatasi kekurangan yang mereka miliki (Ormrod, 2009, h. 21-22). Individu yang mengingat pencapaian prestasinya di dalam kelas pada masa sebelumnya membuatnya menyadari bahwa prestasi sebelumnya bisa menjadi penyemangat bagi individu tersebut. Individu akan lebih mungkin untuk yakin terhadap keberhasilan yang telah mereka capai ketika mereka berhasil pada tuntutan tugas tertentu atau tugas yang setara (Bandura dalam Ormrod, 2009, h. 23). Hal ini menunjukkan bahwa prestasi di dalam kelas yang ditunjukkan dengan seberapa baik nilai yang tercantum pada rapor dapat memengaruhi keyakinannya dalam menyelesaikan tugas selanjutnya. Kemampuan menyelesaikan tugas dapat dikembangkan melalui proses belajar yang dinilai mampu memberikan pengaruh pada perilaku mereka. Kebutuhan untuk belajar dan berhasil dalam pembelajaran menjadi hal yang penting dalam pencapaian prestasinya. Oleh sebab itu, mereka berlomba-lomba untuk mencapai prestasi di dalam kelas yang diharapkan mampu mendapat hasil yang baik

Faktor-faktor yang Memengaruhi Efikasi Diri

Seseorang dapat memiliki efikasi diri yang tinggi pada situasi tertentu begitu pula sebaliknya. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri menurut Alwisol (2014, h. 288):

 a.Pengalaman performansi Pengalaman performansi merupakan prestasi yang berhasil dicapai pada masa lalu. Pengalaman performansi merupakan sumber yang kuat pengaruhnya terhadap efikasi diri. Keberhasilan akan meningkatkan efikasi, sedangkan kegagalan akan memberikan dampak yang buruk bagi efikasi seseorang. b.Pengalaman vikarius Pengalaman vikarius didapat melalui pengamatan terhadap model sosial. Efikasi diri meningkat ketika model yang diamati berhasil dalam mengerjakan tugasnya, efikasi akan menurun ketika model yang menjadi sumber pengamatan memiliki karakteristik yang sama dengan pengamat mengalami kegagalan. Kegagalan yang terjadi diingat oleh pengamat dan dapat berdampak pada perilaku pengamat untuk jangka panjang. c.Persuasi sosial Efikasi diri diperoleh melalui persuasi dari orang lain. Individu dapat meningkatkan efikasi diri apabila ada pengaruh persuasi yang sesuai dengan realita seseorang. Sumber pemberi persuasi juga dapat memengaruhi efikasi diri seseorang, misalnya orang terdekat atau orang yang dapat dipercaya.
 d.Keadaan emosi Efikasi yang dimiliki seseorang ketika mengerjakan suatu aktivitas dapat dipengaruhi oleh keadaan emosinya. Ketika seseorang merasa bahagia maka efikasinya tinggi, sedangkan ketika seseorang merasa khawatir dan stres dapat menurunkan efikasi diri.

Dimensi Efikasi Diri

Menurut Bandura (Hodges, 2008, h. 18), ada beberapa dimensi dalam efikasi diri, yaitu: a.Level, mengarah pada perbedaan keyakinan diri seseorang yang berhubungan dengan tuntutan tugas. Bandura menetukannya dari tantangan dalam tugas yang diselesaikan. b.Generality, mengarah pada aktivitas atau bidang kekuasaan dimana seseorang menganggap diri mereka berhasil dalam suatu tugas dalam situasi dan waktu tertentu. c.Strength, mengarah pada seberapa besar kegigihan yang ditunjukkan seseorang dalam mencapai tujuan tertentu.

 Dimensi di atas memiliki kemiripan dengan dimensi yang terdapat pada sumber lain. Bandura (dalam Bijl & Bagget, 2001, h. 189-207) menyatakan bahwa ada tiga dimensi dalam efikasi diri, yaitu: a.Level, mengacu pada tingkat kesulitan yang dapat dikerjakan seseorang. b.Strength, menggambarkanbagaimana seseorang dapat bertahan dalam mengerjakan suatu tugas. c.Generality, merupakan derajat keyakinan seseorang yang berhubungan dengan lingkungan, perilaku, dan waktu tertentu.

Pengertian Efikasi Diri

Orang berperilaku dalam kondisi tertentu bergantung pada keadaan lingkungan dan kondisi kognitifnya, khususnya kondisi kognitif mengenai keyakinan bahwa seseorang mampu menyelesaikan suatu tugas dengan baik atau tidak. Alwisol (2014, h. 287), menyebutkan bahwa efikasi diri merupakan penilaian terhadap diri sendiri, seberapa baik atau buruk tindakan yang telah dilakukan dan bisa tidaknya seseorang mengerjakannya sesuatu sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa literatur menggunakan sebutan self-efficacy untuk menyebutkan efikasi diri. Efikasi diri adalah penilaian seseorang mengenai kemampuan diri sendiri untuk mengerjakan suatu tugas atau mencapai tujuan yang diinginkan (Ormrod, 2009, h. 20). Efikasi diri tidak mendefinisikan secara umum mengenai penilaian seseorang, efikasi diri lebih spesifik pada tugas atau situasi tertentu.Bandura (Feist & Feist, 2011, h. 212) mendefinisikan efikasi diri sebagai suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk dapat mengontrol tujuan individu dalam lingkungan tertentu. Individu yang meraih kesuksesan akan lebih yakin bahwa mereka mampu mengerjakan sesuatu dengan baik,

  dibandingkan dengan mereka yang belum mencapai keberhasilan yang akan berdampak pada rendahnya keyakinan yang dimiliki. Menurut Bandura (Ormrod, 2009, h. 21), seseorang akan lebih berkontribusi dalam aktivitas tertentu ketika orang tersebut mampu menjalankan aktivitas dengan baik. Bandura (Santrock, 2007b, h. 152) menyatakan bahwa efikasi diriadalah keyakinan bahwa individu dapat menguasai situasi dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Efficacy

Menurut Bandura (dalam Jess Feist & Feist, 2010) Self Efficacy dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat hal, yaitu:a.Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery Experience) Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performa masa lalu. Secara umum performa yang berhasil akan menaikan Self Efficacy individu, sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkan. Setelah self efficacy kuat dan berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendirinya. Bahkan kegagalan-kegagalan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat motivasi diri apabila seseorang menemukan hambatan yang tersulit melalui usaha yang terus-menerus.b.Modeling SosialPengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan Self Efficacy individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu mengenai kemampuannya dan individu akan mengurangi usaha yang dilakukannya. c.PersuasiSosialIndividu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Namun pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar, dikarenakan tidak memberikan pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati individu. Pada kondisi tertekan dan kegagalan yang terus-menerus, akan menurunkan kapasitas pengaruh sugesti dan lenyap disaat mengalami kegagalan yang tidak menyenangkan.d.Kondisi Fisik dan EmosionalEmosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stress yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspetasi efikasi yang rendah. Tinggi rendahnya Efikasi Diri seseorang dalam tiap tugas sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang berpengaruh dalam mempersepsikan kemampuan diri individu. Ada beberapa yang mempengaruhi Efikasi Diri, antara lain: (Bandura, dalam Anwar: 2009)

Aspek-aspek Self efficacy

Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2010), efikasi diri pada diri tiap individu akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya berdasarkan tiga dimensi. Berikut adalah tiga dimensi tersebut, yaitu : a.Tingkat (level) Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada di luar batas kemampuan yang di rasakannya.b.Kekuatan (strength)Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap bertahan dalam usahanya. Meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang kurang menunjang. Dimensi ini biasanya berkaitan langsung dengan dimensi level, yaitu makin tinggi level taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya.c.Generalisasi(geneality)Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi

Pengertian Efikasi Diri

Konsep self efficacy sebenarnya adalah inti dari teori social cognitive yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan peran belajar observasional, pengalaman social, dan determinisme timbal balik dalam pengembangan kepribadian. Menurut Bandura (dalam Jess Feist & Feist, 2010) self efficacy adalah keyakinan seseorang dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk kontrol terhadap fungsi orang itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Bandura juga menggambarkan Self Efficacy sebagai penentu bagaimana orang merasa, berfikir, memotivasi diri, dan berperilaku (Bandura,dalam JessFeist & Feist, 2010).Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan termasuk di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi. Efikasi diri yakni keyakinan bahwa seseorang bisa menguasai situasi dan mendapatkan hasil positif(Santrock, 2007). Sementara itu, Baron dan Byrne mendefinisikan efikasi diri sebagai evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. Bandura dan Woods menjelaskan bahwa efikasi diri mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi (dalam Ghufron,2010).Alwisol (2009), menyatakan bahwa efikasi diri sebagai persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Efikasi diri menurut Alwisol (2009) dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, yakni pengalaman menguasai sesuatu prestasi (performance accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious experiences), persuasi sosial (social persuation) dan pembangkitan emosi (emotional/ physiological states). Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu.Pengalaman vikarius diperoleh melalui model sosial. Persuasi sosial adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan.

Pengukuran Efikasi Diri

 Alat ukur yang digunakan dalam mengukur efikasi diri adalah kuisioner keyakinan diri untuk mengukur keyakinan diri yang terdiri dari 30 peranytaan yang diberikan kepada responden. Kuesioner perilaku keyakinan diri berisi pernyataan untuk mengidentifikasi keyakinan diri pada ibu balita yang terdiri dari 3 sub variabel yaitu magnitude, generality dan strenght.Kuesioner keyakinan diriterdiri dari 30 pertanyaan yaitu 10 pernyataan mengenai magnitude, 10 pernyataan mengenai generality, dan 10 pernyataan mengenai strenght dengan menggunakan skala likert, item-item disusun berupa pernyataan positif dan negatif. Penyataan positif untuk jawaban sangat yakin (skor 5), yakin (skor 4), ragu-ragu (skor 3), tidak yakin (skor 2), sangat tidak yakin (skor 1). Sedangkan untuk pernyataan negatif, jawaban sangat yakin (skor 1), yakin (skor 2), ragu-ragu (skor 3), tidak yakin (skor 4), sangat tidak yakin (skor 5),(Nursalam, 2017).

Cara meningkatkan efikasi diri

Untuk meningkatkan efikasi diri dibagi menjadi empat aspek penting yaitu (Bandura, 1997):a.Kepercayaan diri, keyakinan individu bahwa dapat melaksanakan tugas dengan baik akan menentukan prilaku atau tindakan yang benar-benar akan dilakukan individu tersebut (seberapa besar usaha yang akan dilakukan akan menentukan pencapaintujuan akhir).b.Keyakinan akan kemampuan dalam mengatasi masalah atau tantangan (efikasi diri juga terkait dengan kemampuan individu dalam mengatasi masalah atau tantangan yang muncul).c.Keyakinan mencapai target yang ditetapkan (seseorang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan menetapkan target yang tinggi dan selalu konsekuen terhadap target tersebut, individu akan berupaya menetapkan target yang lebih tinggi bila target sesungguhnya telah mampu dicapai dan begitu pula sebaliknya)d.Keyakinan akan kemampuan untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan kognitif dan melakukan yang diperlukan untuk mencapai hasil.

Pengaruh efikasi diri pada tingkah laku

Menurut Bandura (1997) efikasi diri akan mempengaruhi individu merasakan, berpikir, motivasi diri sendiri, dan bertingkah laku. Efikasi diri atau kapabilitas yang dimiliki individu akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam beberapa hal seperti :a.Tindakan individu efikasi diri menentukan kesiapan individu dalammerencanakan apa yang harus dilakukannya. Individu dengan keyakinan diri tinggi tidak mengalami keragu-raguan dan mengetahui apa yang harus dilakukannya.b.Usaha, efikasi diri mencerminkan seberapa besar upaya yang dikeluarkan individu untuk mencapai tujuannya. Individu dengan keyakinan terhadap kemampuan diri tinggi akan berusaha maksimal untuk mengetahui cara belajar serta kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Individu dengan keyakinannya terhadap kemampuan diri tinggi akan berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.c.Daya tahan individu dalam menghadapi hambatan atau rintangan dan kegagalan, individu dengan efikasi diri tinggi mempunyai daya tahan yang kuat dalam menghadapi rintangan atau kegagalan, serta dengan mudah mengembalikan rasa percaya diri setelah mengalami kegagalan. Individu juga beranggapan bahwa kegagalan dalam mencapai tujuan adalah akibat dari kurangnya pengetahuan, bukan karena kurangnya keahlian yang dimilikinya. Hal ini membuat individu berkomitmen terhadap tujuan yang dicapainya. Individu akan menganggap kegagalan sebagai bagian dari proses, dan tidak menghentikan usahanya.d.Ketahanan individu terhadap keadaan tidak nyaman, dalam situasi tidak nyaman. Individu dengan efikasi diri tinggi menganggap sebagai suatu tantangan, bukan merupakan sesuatu yang harus dihindari. Ketika individu mengalami keadaan tidak nyaman dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diminati, iaakan tetap berusaha bertahan dengan mengabaikan ketidaknyamanan tersebut dan berkonsentrasi penuh.e.Pola pikir, situasi tertentu akan mempengaruhi pola pikir individu. Individu dengan efikasi diri tinggi, pola pikirnya akan tidak mudah terpengaruh oleh situasi lingkungan dan tetap memiliki cara pandang yang luas memungkinkan individu untuk memiliki alternative pilihan kegiatan belajar yang banyak dari bidang yang diminati.f.Stres dan depresi, bagi individu yang memiliki efikasi diri rendah, kecemasan yang dibangkitkan oleh stimulus tertentu akan membuatnya mudahmerasa tertekan.g.Tingkat pencapaian yang akan terealisasikan. Individu dengan efikasi diri tinggi dapat membuat tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki mampu menentukan bidang pendidikan sesuai dengan minat dan kemampuannya

Dimensi efikasi diri

Menurut Bandura (1997) efikasi diri terdiri dari 3 dimensi, yaitu :a.Magnitude Dimensi magnitudeberfokus pada tingkat kesulitan yang setiap orang tidak akan sama. Seseorang bisa mengalami tingkat kesulitan yang tinggi terkait dengan usaha yang dilakukan, sedikit agak berat atau ada juga yang melakukan usaha terkait dengan sangat mudah dan sederhana. Semakin tinggi keyakinan efikasi diri yang dimiliki maka akan mudah usaha terkait yang dapat dilakukan.b.GeneralityGeneralitas berkaitan dengan seberapa luas cakupan tingkah laku yang diyakini mampu dilakukan. Berbagai pengalaman pribadi dibandingkan pengalaman orang lain, pada umumnya akan lebih mampu meningkatkan efikasi diri seseorang.c.StrengthDimensi ini berfokus pada kekuatan atau keyakinan dalam melakukan sebuah usaha. Harapan yang lemah bisa disebabkan oleh pengalaman yang buruk, tetapi bila seseorang mempunyai harapan yang kuat mereka akan tetap berusaha walaupun mengalami sebuah kegagalan

Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress

Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008)

Faktor Penyebab Financial Distress

Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan

Pengertian Financial Distress

Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedang
menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalam
Fahmi (2015: 107) financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.
Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak
tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapat
dikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila
perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama beberapa
tahun.
Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuan
perusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitu
stock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalah
kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan
(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi
arus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban lancar perusahaan.
Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalami
kebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang
berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorang
manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yang
berbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :
a. Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasi
dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi
normative suatu perusahaan yang pailit.
b. Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model ini
menggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk dari
pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
19
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok
pailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)
Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari
perusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmen
pembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividen
terhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financial
distress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalam
mengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financial
distress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedang
mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan ini
tergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie
(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distress
jika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih
negatif.
Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan
keuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam
akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves
(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadi
di dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan
kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,
Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisi
keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaan
besar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distress
berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pasti
akan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsungan
hidup perusahaan

Tujuan Corporate Governance

Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan;
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap
perusahaan;
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :
1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak
dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,
demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporate
governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan
meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan
kepercayaan investor.

Mekanisme Corporate Governance

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk
mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.
Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai
mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras
dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2
kelompok (Herawaty, 2007):
a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan
perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti
komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan
kompensasi eksekutif.
b. Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhi
perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti
pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,
akuntan publik.

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsur
penting dalam good corporate governance, yaitu:
a. Transparansi
Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan dan masyarakat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsi
dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
c. Responsibilitas
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundangundangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan.
d. Independensi
Independensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihak
lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
e. Kewajaran dan Kesataraan
Kewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuan
yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.
Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD
(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
Hak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,
tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalam
perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.
b. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaan
informasi.
c. Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate
governance.
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegang
kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d. Keterbukaan dan transparansi
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi
mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan
serta para pemegang kepentingan,
e. Akuntabilitas dewan komisaris
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif
terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Komite Audit

Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional
dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewan
komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan
(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan
komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen

Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewan
komisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal ini
dewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diatur
dalam Pasal 108 UUPT.
Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS

Proporsi Komisaris Independen

Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Kepemilikan Manajerial

Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi
kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat
dan cenderung menekan konflik keagenan.
Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan
sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka
manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang
saham yang juga adalah dirinya sendiri.
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori
akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.
Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,
seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer
yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan
perusahaan dalam dua kriteria:
a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)
b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non ownersmanager).
Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para
manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens
(Boediono, 2005).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan bahwa kepemilikan
manajerial merupakan pengendalian operasioan yang berkaitan akuntansi,
manajemen laba yang ditentukan berdasarkan motivasi kerja perusahaan

Proses pembentukan efikasi diri

Menurut proses pembentukan efikasi diri dibagi menjadi empat proses yaitu (Bandura, 1997):a.Proses kognitifProses kognitif merupakan proses berpikir yang didalamnya termasuk pemerolehan, pengorganisasian dan penggunaan informasi. Kebanyakan tindakan manusia bermula dari sesuatu yang dipikirkan terlebih dahulu. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi lebih senang membayangkan tentangkesuksesan. Sebaliknya individu yang efikasi dirinya rendah lebih banyak membayangkan kegagalan dan hal-hal yang dapat menghambat tercapainya kesuksesan.b.Proses motivasiKebanyakan motivasi manusia dibangkitkan melalui kognitif. Individu memberi motivasi/dorongan bagi diri mereka sendiri dan mengarahkan tindakan melalui tahap pemikiran sebelumnya. Kepercayaan akan kemampuan diri dapat mempengaruhi motivasi dalam beberapa hal, yaitu menentukan tujuan yang telah ditentukan individu, seberapa besar usaha yang dilakukan, seberapa tahan mereka dalam menghadapi kesulitan dan ketahanan mereka dalam menghadapi kegagalan. c.Proses afektifProses afektif merupakan proses pengaturan kondisi emosi dan reaksi emosional, keyakinan individu akan koping mereka turut mempengaruhi level stress dan depresi seseorang saat mereka menghadapi situasi yang sulit. Persepsi efikasi diri tentang kemampuannya mengontrol sumber stress memiliki peranan penting dalam kecemasan. Individu yang percaya akan kemampuannya untuk

 mengontrol situasi cenderung tidak memikirkan hal-hal yang negative. Individu yang merasa tidak mampu mengontrol situasi cenderung mengalami level kecemasan yang tinggi, selalu memikirkan kekurangan mereka, memandang lingkungan sekitar penuh ancaman, membesar-besarkan masalah kecil, dan terlalu cemas pada hal-hal yang sebenarnya jarang terjadi.d.Proses seleksiKemampuan individu untuk memilih aktivitas dan situasi tertentu, turut mempengaruhi efek dari suatu kejadian individu cenderung menghindari aktivitas dan situasi yang diukur batas kemampuan mereka. Bila individu merasa yakin bahwa mereka mampu menangani suatu situasi, maka mereka cenderung tidak menghindari situasi tersebut.