Teori lain yang mendukung penelitin ini adalah teori stakeholder. Widianto
(2011) berpendapat Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah
suatu entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelangsungan hidup
perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus
dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut.
Makin powerful stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi
(Widianto, 2011)
Perusahaan dapat berkembang salah satunya membutuhkan dukungan dari
para stakeholder-nya. Para stakeholder membutuhkan berbagai informasi terkait
dengan aktivitas perusahaan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh
karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memberikan berbagai informasi yang
dimiliki untuk menarik dan mencari dukungan dari para stakeholder-nya. Masingmasing perusahaan akan menarik atau mencari dukungan stakeholder-nya salah
satunya dengan melakukan pengungkapan. Pengungkapan informasi dapat dibagi
menjadi dua yakni yang sifatnya wajib (mandatory) dan sukarela (voluntary).
Melalui pengungkapan tersebut perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih
cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi
masyarakat dan lingkungan (Ghozali dan Chariri dalam Widiantoro, 2011).
Dalam pengambilan keputusan perusahaan, teori stakeholder
mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait
dengan aktivitas perusahaan. Menurut Fitriana (2012) ada dua perspektif dalam teori
stakeholder. Perspektif pertama adalah perspektif yang berpusat pada perusahaan
(organization centered). Pengelolaan hubungan yang baik dengan stakeholder salah
satunya dapat dilakukan dengan pengungkapan sukarela. Perspektif kedua adalah
perspektif yang didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini,
pengungkapan pada laporan keuangan dijadikan media pertanggungjawaban
manajemen perusahaan terhadap seluruh stakeholder (Henderson et al, dalam
Ginting, 2012)
Agency Theory
Agency Theory atau teori keagenan mendasari praktek pengungkapan laporan
tahunan oleh perusahaan terhadap para pemegang saham. Teori keagenen Jensen and
Meckling (1976) memiliki asumsi bahwa para pemegang saham tidak memiliki
cukup informasi tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Agen memiliki lebih
banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan prospek perusahaan
secara keseluruhan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal
(Hidayat, 2017). Inilah yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi
yang dimiliki antara prinsipal dan agen, sehingga mengakibatkan asimetri infomrasi.
Munculnya masalah keagenan terjadi karena ada pihak-pihak yang memiliki
perbedaan kepentingan pribadi namun saling bekerja sama dalam pembagian
wewenang yang berbeda. Masalah keagenan ini dapat merugikan prinsipal karena
pihak prinsipal tidak mendapatkan informasi yang memadai dan tidak memiliki
cukup akses dalam mengelola perusahaan.
Meisser et al, (2006:7) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat
mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu sebagai berikut:
1. Adanya asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi
dimana manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai
keadaan kondisi perusahaan serta posisi keuangan yang sebenarnya
terjadi disbanding principal
2. Munculnya konflik kepentingan (conflict of interest). Hal ini
diakibatkan karena adanya perbedaan kepentingan, dimana manajemen
bertindak tidak selalu sejalan dengan kepentingan principal.
Kepentingan tersebut salah satunya adaalah kepentingan ekonomis
yang saling berbeda, sehinga dimungkinkan manajemen mengambil
keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal.
Untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan timbul biaya
keagenan yang ditanggung oleh principal dan agen. Jensen dan Meckling
(1976) membagi biaya keagenan menjadi 3, yaitu sebagai berikut:
1. Monitoring cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh
principal. Biaya ini dikeluarkan untuk melakukan monitoring perilaku
agen, yaitu untuk mengukur serta mengamati dan mengontrol perilaku
agen.
2. Bonding cost, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh agen.
Biaya ini dikeluarkan untuk jaminan agen bahwa agen bertindak sesuai
dengan kepentingan principal.
3. Residual loss, yaitu berkurangnya kemakmuran principal sebagai
pengorbanan akibat dari perbedaan keputusan antara agen dan
principal.
16
Untuk mengurangi biaya agensi, maka diperlukan alat kontrol yang dapat
mengurangi risiko terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan, yaitu
laporan keuangan. Para pemilik modal menggunakan informasi yang ada pada
laporan keuangan sebagai sarana transparansi dari akuntabilitas manajer. Diharapkan
dengan adanya pengungkapan yang luas dapat mengurangi asimetri informasi antara
pihak agen dan principal.
Dalam penelitian ini agency theory sangat mendukung dengan variabelvariabel yang diproksikan. Diantaranya variabel-variabel yang sesuai dengan teori
keagenan adalah variabel ukuran perusahaan berperan sebagai variabel untuk
mempertimbangkan tingkat agency cost yang dibutuhkan berdasarkan besar kecilnya
perusahaan (Daniel, 2013), tingkat leverage dan likuiditas menjadi tolok ukur
berdasarkan biaya modal perusahaan, struktur kepemilikan berperan untuk
mempertimbangkan pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan besar kecilnya
proporsi kepemilikannya (Daniel, 2013), profitabilitas menjadi mekanisme
monitoring yang efektif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak
manajemen, dan umur listing sebagai pertimbangan tingkat control yang dilakukan,
sehingga variabel-variabel yang diteliti mempunyai dasar teori yang kuat dan sesuai.
Teori Kecerdasan Emosi
Faktor-faktor Kecerdasan Emosi
Aspek-aspek Kecerdasan Emosi
Domain Kecerdasan Emosi
Definisi Kecerdasan Emosi
Fungsi Self Efficacy
Aspek-aspek Self Efficacy
DefinisiSelf Efficacy
Menurut Albert Bandura, self efficacy yaitu keyakinan diri seseorang bahwa dirinya mampu menemukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan serta keyakinan bahwa cara-cara itu dapat menghantarkannya kepada tercapainya suatu tujuan. Self efficacy berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Self efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengorganisasikan dan menampilkan tindakan yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, tidak tergantung pada jenis keterampilan dan keahlian tetapi lebih berhubungan dengan keyakinan tentang apa yang dapat dilakukan dengan bekal keterampilan dan keahlian (Bandura, 1997).Menurut Bandura (dalam Liliana, 2012) menyatakan bahwa self efficacy memainkan peran dalam menentukan bagaimana individu merasa, berfikir, dan memotivasi diri mereka sendiri, yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan hasilnya. Mempengaruhi perilaku seseorang dalam menentukan suatu aktivitas. Self efficacy mempengaruhi seseorang dalam memilih aktivitasnya. Selain itu, self efficacy juga mempengaruhi tingkat keterlibatan individu dan kemampuannya bertahan di dalam kegiatan tersebut.
Fungsi Keluarga
Fungsi keluarga sangatlah penting tidak akan disebut sebuah keluarga apabila fungsinya tidak berjalan maka akan mempengaruhi terhadap anaknya. Berikut fungsi keluarga menurut Kertamuda dalam Indrawati dkk, (2018) adalah sebagai berikut :1.Fungsi ReproduksiIkatan sah perkawinan memberijaminan bahwa aktivitas seksual dilegalkan secara agama maupun hukum.Keturunan yang dikaruniakan juga mendapat jaminan seluruh hak-haknya.2.Fungsi SosialisasiBerhubungan dengan fasilitasi sosial orangtua kepada anakdalam hidup bermasyarakat. Anak menginternalisasi pengetahuan, keyakinan,sikap, dan nilai-nilai dalam keluarga supaya dapat berinteraksi denganlingkungannya.3.Fungsi Status SosialBerkaitan dengan status kelas sosial yangakan diidentifikasi oleh anggota keluarga. Kelas sosial keluarga memberiidentitas sosial bagi anggota.4.Fungsi Dukungan EkonomiBerkenaan dengankeamanan finansial untuk kebutuhan rumah, perawatan, dan perlindungan,termasuk kebutuhan makanan dan minuman guna kesinambungan hidup5.Fungsi Dukungan Emosi Berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan rasa cinta, sayang,dan emosi positif lain. Dukungan emosi membuat anggota keluarga menjadibahagia dalam menjalani hidup.
Pengertian Lingkungan Keluarga
Menurut Muslih (2016) “lingkungan merupakan sumber belajar yang dapat berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak”.Lingkungan merupakan salah satu tempat yang diduduki seseorang yang dapat memberikan pembelajaran dan mempengaruhi tingkah laku individu. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Aini et al., (2015) “Lingkungan dapat mempengaruhitingkah laku dan memberirangsangan pada pertumbuhandan perkembangan seseorangsecara individu”. Lingkungan akan memberikan pengaruh terhadap kepribadian dan kebiasaan seseorang. Keluarga merupakan orang berada dalam seisi rumah yang menjadi tanggungan terdiri atas ayah, ibu dan anak serta satuan kekerabatan yang dipakai dalam masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pengertian keluarga dari KBBI (2020) “Ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumahyang menjadi tanggungansatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat”.Menurut Bashiroh, Rina Nur, Erni Munastiwi, Silva Ardiyanti, & Lely Masruroh (2020:51)“Keluarga merupakan lingkungan terpenting dalampertumbuhan anak”.Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang didapatkan oleh seorang anak serta mendapatkan bimbingan dan didikan dari orang tua. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Hasbullih dalam Muharam (2019:27) “Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan”
Sumber Efikasi diri
Pengertian Efikasi Diri
Menurut Bandura (1997:3) “Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to manage prospective situations. Efficacy beliefs influence how people think, feel, motivate themselves, and act”.Efikasi diri merupakan keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi prospektif. Keyakinan ini akan mempengaruhi terhadap cara seseorang untuk berpikir, merasakan dan memotivasi diri sendiri untuk bertindak.Menurut Woofolk dalam Amalia dan Framusinto (2020:87) “SelfEfficacy merupakan keyakinan seseorang tentang kompetensi yang dimilikinya dibidang tertentu. Sehingga dengan adanya keyakinan terhadap kemampuan diridiharapkan dapat meningkatkan minat seseorang”.Melalui pembelajaran daring yang sudah dilakukan maka mahasiswa dengan keyakinan dalam diri mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Menurut Aini, Purwana & Saptono (2015) “Efikasi diri adalah suatukeyakinan yang ada dalam diriseseorang yang mempengaruhibesarnya motivasi. Efikasi dirisangatlah penting untuk seseorang karena suatu keyakinanpada diri seseorang sangatberguna di masa depan”.Pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri merupakan keyakinan dalam diriseseorang akan kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga menimbulkan motivasi untuk melakukan tindakan atau tidak
Hubungan Prestasi Belajar dengan Efikasi Diri
Faktor-faktor yang Memengaruhi Efikasi Diri
Dimensi Efikasi Diri
Pengertian Efikasi Diri
Faktor-faktor yang mempengaruhi Self Efficacy
Aspek-aspek Self efficacy
Pengertian Efikasi Diri
Pengukuran Efikasi Diri
Cara meningkatkan efikasi diri
Untuk meningkatkan efikasi diri dibagi menjadi empat aspek penting yaitu (Bandura, 1997):a.Kepercayaan diri, keyakinan individu bahwa dapat melaksanakan tugas dengan baik akan menentukan prilaku atau tindakan yang benar-benar akan dilakukan individu tersebut (seberapa besar usaha yang akan dilakukan akan menentukan pencapaintujuan akhir).b.Keyakinan akan kemampuan dalam mengatasi masalah atau tantangan (efikasi diri juga terkait dengan kemampuan individu dalam mengatasi masalah atau tantangan yang muncul).c.Keyakinan mencapai target yang ditetapkan (seseorang yang mempunyai efikasi diri yang tinggi akan menetapkan target yang tinggi dan selalu konsekuen terhadap target tersebut, individu akan berupaya menetapkan target yang lebih tinggi bila target sesungguhnya telah mampu dicapai dan begitu pula sebaliknya)d.Keyakinan akan kemampuan untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan kognitif dan melakukan yang diperlukan untuk mencapai hasil.
Pengaruh efikasi diri pada tingkah laku
Dimensi efikasi diri
Hubungan Corporate Governance dengan Financial Distress
Menurut Larcker et.al (2005) dalam Wardhani (2006). Corporate
governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang
mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak
pada fungsi dari dewan direksi, pemegang saham institusional, dan
pengendalian dari mekanisme pasar. Pengambilan keputusan oleh direksi,
pengawasan oleh komisaris independen, peran kreditur dalam pemberian
kredit dapat mempengaruhi kemungkinan kesulitan keuangan walaupun tidak
mutlak. (Fachrudin, 2008)
Kemudian, kebangkrutan digambarkan sebagai “proses menurun yang
berlarut-larut” (protracted process of decline) dan ‘spiral yang cenderung
menurun’ (downward spiral) (Hambrick and d’Aveni, 1998 dalam Hendriani,
2011). Serangan yang menurunkan kestabilan keuangan sampai kebangkrutan
mungkin member dasar konseptual untuk hubungan antara struktur
governance dan kebangkrutan formal (Fachrudin, 2008)
Faktor Penyebab Financial Distress
Fachrudin (2008) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan dan
menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab kesulitan
keuangan. Menrut beliau, ada tiga penyebab kesulitan keuangan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu :
a. Neoclassical Model
Pada kasus ini, kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak
tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai
campuran aset yang salah. Mengestimasikan kesulitan dilakukan dengan data
neraca dan laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur
profitabilitas), dan liabilities/assets
b. Financial Model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
costrains (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan
dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indicator keuangan atau indicator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/(liabilities-reserve),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebagainya.
c. Corporate Governance Model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur
keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini
mendorong perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensinya
dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan. Model ini
mengestimasikan kesulitan dengan struktur tata kelola perusahaan dan
goodwill perusahaan
Pengertian Financial Distress
Financial distress merupakan suatu kondisi perusahaan sedang
menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002) dalam
Fahmi (2015: 107) financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan
kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.
Kondisi financial distress tergambar dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak
tersedianya suatu dana untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut Whitaker (1999) dalam Ariesta (2012), bahwa suatu perusahaan dapat
dikatakan berada dalam kondisi financial distress atau kesulitan keuangan apabila
perusahaan tersebut mempunyai laba bersih (net profit) negatif selama beberapa
tahun.
Menurut Ilya Avianti dalam Fahmi (2015: 107) ketidakmampuan
perusahaan dalam menghadapi kebangkrutan dilihat dari 2 (dua) metode, yaitu
stock-based insolvency dan flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalah
kondisi yang menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan
(negative net worth), sedangkan flow-based insolvency ditunjukkan oleh kondisi
arus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi kewajibankewajiban lancar perusahaan.
Menurut Fahmi (2015: 107) Sebuah perusahaan tidak akan mengalami
kebangrutan (financial distress) secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang
berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda karena itu bagi seorang
manajer, dan investor akan melihat dari berbagai sudut pandang kajian yang
berbeda. Secara umum ada 2 (dua) model sudut pandang kajian, yaitu :
a. Model kajian perspektif teoritis. Model ini menggunakan metode dedukasi
dalam kajiannya. Penurunan model ini dimulai dengan meneliti kondisi
normative suatu perusahaan yang pailit.
b. Model kajian perspektif empiris (empirical perspective). Model ini
menggunakan metode induksi. Biasanya, model yang dibentuk dari
pendekatan empiris diturunkan dari rasio-rasio keuangan perusahaan-
19
perusahaan yang terlebih dahulu diawali dengan suatu pemisahan kelompok
pailit dan non pailit secara legal (legal bankruptcy)
Emrinaldi (2007) menyatakan kondisi yang paling mudah dilihat dari
perusahaan yang mengalami financial distress adalah pelanggaran komitmen
pembayaran utang yang diiringi dengan penghilangan pembayaran dividen
terhadap investor. Tidak ada pengertian yang baku mengenai apa itu financial
distress, begitupun juga pada peneliti-peneliti terdahulu yang berbeda-beda dalam
mengartikan financial distress, namun sebenarnya inti dari pengertian financial
distress adalah sama, yaitu menyangkut kondisi perusahaan yang sedang
mengalami kesulitan keuangan. Meskipun ada perbedaan, perbedaan ini
tergantung pada cara pengukurannya (Wardhani, 2006). Elloumi dan Gueyie
(2001), mengkategorikan suatu perusahaan sedang mengalami financial distress
jika perusahaan tersebut selama dua tahun berturut-turut mempunyai laba bersih
negatif.
Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan
keuangan (financial difficult) yang dapat diakibatkan oleh bermacam-macam
akibat. Salah satu penyebab kesulitan keuangan menurut Brigham dan Daves
(2003) dalam fachrudin (2015) adalah adanya serangkaian kesalahan yang terjadi
di dalam perusahaan, pengambilan keputusan yang kurang tepat oleh manajer, dan
kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap manajemen perusahaan,
Penyebab yang lain adalah kurangnya upaya pengawasan terhadap kondisi
keuangan sehingga penggunaan dana perusahaan kurang sesuai dengan apa yang
dibutuhkan. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa tidak ada jaminan perusahaan
besar dapat terhindar dari masalah ini, alasannya adalah karena financial distress
berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan yang mana setiap perusahaan pasti
akan berurusan dengan keuangan untuk mencapai target laba dan kelangsungan
hidup perusahaan
Tujuan Corporate Governance
Menurut Wardani (2008) penerapan prinsip Good Corporate Governance
secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :
a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi
perusahaan;
d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholders terhadap
perusahaan;
e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) tujuan
corporate governance ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak
yang berkepentingan. Corporate governance dimaksudkan untuk :
1. Mengatur hubungan-hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi.
2. Mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam strategi
korporasi. Korporasi adalah mekanisme yang dibangun agar berbagai pihak
dapat memberikan kontribusi berupa modal, keahlian (expertise), dan tenaga,
demi manfaat bersama.
3. Memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.
Industri pasar modal telah berkembang. Secara teoritis, pratik good corporate
governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan
meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin
dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan
kepercayaan investor.
Mekanisme Corporate Governance
Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu yang tersistem untuk
mempengaruhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance
merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil
keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol pengawasan terhadap keputusan.
Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai
mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras
dengan kepentingan stakeholder. Mekanisme corporate governance ada 2
kelompok (Herawaty, 2007):
a. Mekanisme Internal (Internal Mechanisme) adalah cara untuk mengendalikan
perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti
komposisi dewan komisaris atau komisari, kepemilikan manajerial dan
kompensasi eksekutif.
b. Mekanisme eksternal (External mechanisme) adalah cara mempengaruhi
perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti
pengendalian oleh pasar dan level debt financing, peraturan hukum, investor,
akuntan publik.
Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Menurut komite nasioal kebijakan governance bahwa terdapat lima unsur
penting dalam good corporate governance, yaitu:
a. Transparansi
Transparansi (transparency) mengandung unsur pengungkapan
(disclosure) dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan dan masyarakat.
b. Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) mengandung unsure kejelasan fungsi
dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
c. Responsibilitas
Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap perundangundangan dan ketentuan internal bankserta tanggung jawab terhadap
masyarakat dan lingkungan.
d. Independensi
Independensi mengandung unsure kemandirian dari dominasi pihak
lain dan objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
e. Kewajaran dan Kesataraan
Kewajaran dan Kesataraan (Fairness) mengandung unsure perlakuan
yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya.
Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh OECD
(Effendi, 2009) mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
Hak-hak pemegang saham adalah pemberian informasi yang benar,
tepat, & tepat waktu mengenai perusahaan yang berperan serta dalam
pengambilan keputusan mengenai perubahan yang mendasar dalam
perusahaan dan memperoleh bagian dari keuntungan perusahaaan.
b. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham
Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham terutama pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing dalam hal keterbukaan
informasi.
c. Peranan semua hak yang berkepentingan (stakeholder) dalam corporate
governance.
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemegang
kepentingan dalam mencapai tujuan perusahaan.
d. Keterbukaan dan transparansi
Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi
mengenai semua hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan
serta para pemegang kepentingan,
e. Akuntabilitas dewan komisaris
Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus
menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif
terhadap manajemen oleh dewan komisaris, dan pertanggungjawaban dewan
komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.
Komite Audit
Menurut Ikatan Komite Audit yang di kutip oleh Arief (2009:25),
Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara professional
dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan dengan
demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungi dewan
komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan
(oversight) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko,
pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di
perusahaan-perusahaan.
Komite audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya. Anggota komite audit diangkat dan dibentuk oleh dewan
komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang
berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan
publik. komite audit diketuai oleh komisaris independen
Dewan Komisaris
Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) menyebutkan bahwa pengertian dewan
komisaris dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ perseroan yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
Tugas dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan
maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Dalam hal ini
dewan direksi terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih sebagaimana diatur
dalam Pasal 108 UUPT.
Menurut pasal 116 UUPT dewan komisaris wajib :
a. Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya;
b. Melaporkan kepada perseroan mengenaik kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
Proporsi Komisaris Independen
Menurut Radifan ( 2015), dalam perusahaan terdapat dewan komisaris
yang bertugas untuk mengawasi aktivitas serta perilaku manajemen dalam
menjalankan perusahaan. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan
bertanggungjawab secara kolektif untuk mengawasi dan memberikan nasihat
kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good
corporate governance. Namun dalam pelaksanaannya, dewan komisaris tidak
boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional perusahaan sesuai
dengan pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, pelaksanaan
dewan komisaris perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut:
1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan
secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen
2. Anggota dewan komisaris harus professional, yaitu berintegritas dan
memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik
termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan
semua pemangku kepentingan
3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup
tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara
Dalam keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep305/BEJ/07-2004 dinyatakan bahwa perusahaan yang tercatat memiliki komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota
dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak
sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.
Kepemilikan Manajerial
Konflik keagenan disebabkan oleh adanya pemisahan kepemilikan dan
pengendalian dalam perusahaan. Dinyatakan bahwa semakin terkonsentrasi
kepemilikan perusahaan pada satu orang maka kendali akan menjadi semakin kuat
dan cenderung menekan konflik keagenan.
Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan
sejak dipublikasikan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa
semakin besar proporsi kepemilikan manajemen dalam suatu perusahaan maka
manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang
saham yang juga adalah dirinya sendiri.
Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting karena
berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari sudut pandang teori
akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.
Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda,
seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer
yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan
perusahaan dalam dua kriteria:
a. Perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager)
b. Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non ownersmanager).
Dua kriteria ini akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan
seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan
terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh
pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba.
Kepemilikan manajerial memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para
manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens
(Boediono, 2005).
Berdasarkan keterangan diatas dapat diartikan bahwa kepemilikan
manajerial merupakan pengendalian operasioan yang berkaitan akuntansi,
manajemen laba yang ditentukan berdasarkan motivasi kerja perusahaan
Proses pembentukan efikasi diri
Kepemilikan Institusional
Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003), Kepemilikan institutional
adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan
asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain).
Terdapat dua pendapat yang bertentangan menyangkut kepemilikan
institusional pendapat pertama, yaitu berdasar pada pandangan bahwa
kepemilikan institusional adalah pemilik sementara yang biasa terfokus pada
current earning sehingga manajer terpaksa melakukan tindakan meningkatkan
laba. Pendapat kedua yaitu kepemilikan institusional adalah shophisiticated
sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak mudah
diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manajemen laba (Ujiyantho, 2007). Melalui
mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya
perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan
melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Persentase saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan
yang tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap akrualisasi sesuai
kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).
Berdasarkan beberapa keterangan diatas dapat diartikan bahwa
kepemilikan institusional merupakan suatu saham perusahaan yang dimiliki oleh
institusional perusahaan yang dapat mengendalikan manajemen melalui proses
pengawasan.
Pengertian Corporate Governance
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP117/M-MBU/2002 dalam Indra Surya dan Ivan Yustivanda (2008) corporate
governance adalah :
Corporate governance adalah suatu proses dari stuktur yang
digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam
jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Menurut Nuryaman (2008) corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk
mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan akhirnya untuk
mewujudkan shareholders value.
Sedangkan menurut Nasution, 2007 corporate governance adalah :
Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi
peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau monitoring kinerja
manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate
governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih
transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila nonsep ini
diterapkan dengan baik, maka diharapkan perumbuhan ekonomi akan terus
menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin
abik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.
Sedangkan menurut Herawaty (2008) corporate governance merupakan
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan
dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang
saham.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa corporate
governance merupakan sebuah konsep pengendalian untuk mengatur dan
mengelola perusahaan, meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan
keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang diharapkan dapt
memberikan dan meningkatkan nilai perusahan kepada para pemegang saham.
Sumber-sumber efikasi diri
Teori Keagenan ( Agency Theory )
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance dan financial distress. Teori keagenan menyangkut
hubungan kontraktual antara anggota-anggota perusahaan untuk menghindari
terjadinya hubungan yang tidak sesuai tersebut maka dibutuhkan suatu konsep
good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi
lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu
teori yang dapat menjelaskan hubungan antara manajemen dengan pemilik,
manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan
keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh
kompensasi yang sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005),
Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan
agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata
termotivasi oleh kepetingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik
kepentingan antara principal dan agent.
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) dalam manajer suatu perusahaan
sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham yang
merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan ini
adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan
tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan
cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, Hal ini dapat mengakibatkan
kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi
perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada
memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyekproyek yang menguntungkan jangka panjang.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyaakan bahwa Corporate governance
didasari oleh teori agency yang menyatakan bahwa setiap individu cenderung
untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep agency theory adalah hubungan atau
kontrak antara principal dan agen principal memperkerjakan agen untuk
melakukan tugas dalam rangka memenuhi kepentingan principal.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan
Kepemilikan institusional, dimana umumnya dapat bertindak sebagai pihak
yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin
efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai
pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 2004).
Begitu pula menurut Wening (2009) Semakin besar kepemilikan oleh institusi
keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan.
Menurut Xu and Wang, et al. dan Bjuggren et al., (dalam Tarjo, 2008), bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini
berarti menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal
sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada
akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (dikutip oleh Tendi
Haruman, 2008) menyatakan bahwa jumlah pemegang saham besar mempunyai arti
penting dalam memonitor perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya
kepemilikan institusional akan dapat memonitor tim manajemen secara efektif dan
dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Pengaruh Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan
Teori keagenan menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam
perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang
berbeda. Dengan kepentingan yang berbeda itu, antara agen dan prinsipal terjadi
konflik yang potensial. Konflik kepentingan yang muncul disebut konflik keagenan
(agency conflict). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan
antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya konflik tersebut
mengakibatkan perlunya check dan balance untuk mengurangi kemungkinan
penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen.
Corporate governance sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan
mengendalikan suatu perusahaan. Adanya prinsip-prinsip corporate governance seperti
transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness yang dilakukan
oleh perusahaan dan mekanisme corporate governance dapat meminimalisasi konflik
kepentingan antara manajer dan para pemegang saham perusahaan. Sistem yang baik
akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham untuk
memperoleh kembali investasinya dengan wajar, tepat dan efisien, serta memastikan
bahwa manajemen bertindak sebaiknya untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan
teori keagenan, adanya good corporate governance manajer dapat diawasi dengan baik
dan agency cost dapat dikurangi.
Secara teoritis, jika praktik good corporate governance berjalan dengan efektif
dan efisien maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik yang
selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, mengurangi risiko yang
mungkin dilakukan dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Good
corporate governance juga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya yang juga akan berdampak pada nilai perusahaan.
Nilai pasar dapat diukur dengan Tobin’s Q. Semakin besar nilai rasio Tobin’s Q
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik dan
memiliki intangible asset yang semakin besar (Sukamulja, 2004). Karena semakin
besar nilai pasar aset perusahaan, semakin besar juga kerelaan investor untuk
mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Bredey dan
Myers dalam Sukamulja (2004) menyebutkan bahwa perusahaan dengan nilai Q yang
tinggi biasanya memiliki brand image perusahaan yang sangat kuat, sedangkan
perusahaan yang memiliki Q yang rendah umumnya berada pada industri yang sangat
kompetitif atau industri yang mulai mengecil.
Nilai Perusahaan
Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui
peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidawati, 2002). Nilai
perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar
saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian
investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006) . Menurut
Van Horne (dikutip Diyah dan Erman, 2009) :
“Value is respresented by the market price of the company’s commom stock which
in turn, is afunction of firm’s investement, financing and dividend decision.”
Harga pasar saham menunjukkan penilaian sentral di semua pelaku pasar, harga
pasar saham merupakan barometer kinerja perusahaan.
Menurut Rika dan Ishlahuddin (2008), nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai
pasar. Alasannya karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau
keuntungan bagi pemegang saham secara maksimum jika harga saham perusahaan
meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi keuntungan pemegang saham
sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor karena dengan permintaan saham yang
meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan meningkat. Nilai perusahaan
dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham menyerahkan urusan
pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidangnya, seperti
manajer maupun komisaris.
Rasio-rasio keuangan digunakan investor untuk mengetahui nilai pasar perusahaan.
Rasio tersebut dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor
terhadap kinerja perusahaan dimasa lampau dan prospeknya dimasa depan. Ada beberapa
rasio untuk mengukur nilai pasar perusahaan, salah satunya Tobin’s Q. Rasio ini dinilai
bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua
unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya
ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh asset perusahaan. Dengan
memasukkan seluruh asset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu
tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga untuk kreditur karena
sumber pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga
dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur (Sukamulja, 2004).
Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki
prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar
asset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar
kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan
tersebut (Sukamulja, 2004)
Pengertian keyakinan diri / efikasi diri
Kepemilikan Institusional
Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008) menyatakan bahwa
kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam
meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.
Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring
yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan
investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba.
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki
oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi
dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti
penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham,
pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi
mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha
pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat
menghalangi perilaku opportunistic manajer. Semakin besar kepemilikan oleh
institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan (Wening, 2009). Kepemilikan institusional
memiliki kelebihan antara lain:
a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji
keandalan informasi.
b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas
aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
Keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme corporate
governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen
perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat
menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan
manajemen dengan para pemegang saham.
Masalah corporate governance merupakan masalah yang timbul sebagai
akibat pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan mempunyai kepentingan yang
berbeda-beda. Menurut Wening (2009) perbedaan tersebut antara lain karena
karakteristik kepemilikan dalam perusahaan, seperti:
a. Kepemilikan Menyebar
Ditemukan bahwa perusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar memberikan
imbalan yang lebih besar kepada pihak manajemen daripada perusahaan yang
kepemilikannya lebih terkonsentrasi.
b. Kepemilikan Terkonsentrasi
Dalam tipe kepemilikan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu
controlling interest (kepemilikan saham pengendalian) dan minorit interest
(kepemilikan saham minoritas / shareholders).
c. Kepemilikan dalam BUMN
Kepemilikan dalam BUMN mempunyai artian khusus bahwa pemiliknya tidak dapat
mengontrol secara langsung perusahaannya. Pemilik hanya diwakili oeh pejabat yang
ditunjuk. Kesepakatan dapat terjadi antara wakil pemilik dengan manajemen, atau
wakil pemilik dan pihak manajemen dengan kreditur.
Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan
pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency
conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya
suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham
(Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan
terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, oleh
karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan adanya
kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008).
Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur
dan komisaris) (Diyah dan Erman, 2009). Dengan adanya kepemilikan manajerial
dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai
perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat.
Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas
perusahaan.
Menurut Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh (2008), ketika
kepemilikan saham oleh manajerial rendah maka ada kecenderungan akan terjadinya
perilaku opportunistic manajer yang akan meningkat juga. Dengan adanya
kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan maka dipandang dapat
menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang
saham lainnya sehingga permasalahan antara agen dan prinsipal diasumsikan akan
hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham
Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif
Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang memegang
saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 2006). Struktur
kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur
kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara spesifik kategori struktur
kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah,
karyawan dan individual domestik.
Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor
perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan adanya
struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk
mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan
Meckling (1976) dalam Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan
kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance yang dapat
mengendalikan masalah keagenan.
Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan
ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faisal, 2004).
Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian yang lebih dibandingkan
dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas
5%. Pemegang saham institusional besar diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka
panjang. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor
perusahaan (Faisal, 2004)
Faktor Yang Mempengaruhi Efikasi Diri Akademik
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance
Upaya dalam membangun Good Corporate Governance memang tidak
semudah membalikkan telapak tangan, tetapi memerlukan komitmen, konsistensi dan
kesungguhan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu manajemen perusahaan,
karyawan, komisaris, pemegang saham serta pihak regulator (pemerintah). Penerapan
prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan seharusnya dijadikan
sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha (bisnis) dalam menjalankan
usahanya (Effendi, 2009). Penerapan Good Corporate Governance perlu di dukung
oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk
dan jasa.
Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dengan baik akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi
terhadap segala aktivitas bisnis yang dijalankan dalam menghadapi persaingan usaha.
Penerapan bisnis Good Corporate Governance di perusahaan diharapkan dapat
membantu terwujudnya persaingan yang sehat dan kondusif. Dengan dimulai
menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini setidaknya dapat dihindarkan
adanya praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat. Implementasi Good
Corporate Governance merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk
meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya
sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
Perusahaan yang tidak mengimplementasikan Good Corporate Governance
pada akhirnya dapat ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat
(publik) dan dapat dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penelitian perusahaan
tersebut terbukti melanggar hukum (Effendi, 2009). Perusahaan seperti ini akan
kehilangan peluang untuk dapat melanjutkan kegiatan usahanya (going concern)
dengan lancar. Namun sebaliknya, perusahaan yang telah menerapkan prinsip Good
Corporate Governance dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (publik),
pemasok (supplier), distributor, pemerintah, kreditur dan ternyata lebih diminati para
investor sehingga berdampak secara langsung bagi kelangsungan usaha tersebut.
Prinsip-prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip GCG di Indonesia telah dikembangkan oleh Bapepam sejak
tahun 2000 yang diwujudkan dengan peran aktif Bapepam dalam keanggotaan Ketua
Bapepam dan Kepala Biro Standar Akuntansi serta Keterbukaan dalam Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Di kancah internasional Bapepam turut
serta dalam Asian Roundtable Meeting on Corporate Governance – Fifth di Kuala
Lumpur serta Roundtable on Capital Market Reform in Asia – Fifth dan Official
Presentation of the White Paper on Corporate Governance in Asia di Tokyo bersama
dengan negara-negara yang tergabung dalam OECD (KNKG, 2006).
Salah satu organisasi internasional yang ikut mengembangkan GCG adalah
OECD (Organization for Economic Co-operation Development). Penetapan GCG
dalam OECD dipengaruhi oleh hubungan antara partisipan dan sistem tatakelola.
Pemegang saham pengendali yang dapat berupa individu, keluarga, aliansi, atau
perusahaan lain yang beraktivitas melalui perusahaan atau antar perusahaan dapat
mempengaruhi secara signifikan perilaku korporat. Sebagai pemegang ekuitas maka
terdapat keinginan untuk meningkatkan kekuatannya di pasar melalui GCG. Berikut
ini prinsip GCG menurut OECD (2004):
a. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; yaitu menjamin keamanan
metode pendaftaran kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan saham yang
dimiliki, memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan
teratur, ikut berperan dan memberikan suara dalam RUPS, memilih anggota dewan
komisaris dan direksi, serta memperoleh pembagian keuntungan perusahaan.
b. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham; yaitu berlaku fair
termasuk pemegang saham asing dan minoritas.
c. Peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan; yaitu mendorong
kerjasama antara perusahaan dengan pemangku kepentingan agar tercipta
kesejahteraan, lapangan kerja, dan kesinambungan usaha.
d. Keterbukaan dan transparansi; yaitu menyajikan informasi keuangan, kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkapkan
harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi.
e. Akuntabilitas dewan komisaris; yaitu menjamin adanya pedoman strategi
perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan
komisaris dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang
saham.
Mengadopsi prinsip-prinsip GCG yang ditetapkan OECD, International
Corporate Governance Network (ICGN) juga menambahkan prinsip-prinsip Honesty,
Resilience, Responsiveness, dan transparency sebagai best practices untuk meningkat
GCG lembaga tersebut.
Di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance
(KNKGCG) yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor:
KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Coporate
Governance (GCG). Pedoman tersebut telah beberapa kali disempurnakan, terbaru
pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai
pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG menurut KNKG (2006) adalah
sebagai berikut:
a. Transparansi; yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Dalam mewujudkan transparansi ini, perusahaan harus menyediakan informasi yang
cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan
perusahaan tersebut. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga
hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan
pemangku kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas; yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjelaskan kinerjanya
secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.
c. Responsibilitas; yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan
serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan
pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi; yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masingmasing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan; yaitu perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.
Dimensi Efikasi Diri Akademik
Manfaat Good Corporate Governance
Berbagai keuntungan akan diperoleh dengan penerapan Corporate
Governance menurut OECD (2004) antara lain :
a. Melancarkan proses pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta
terciptanya budaya kerja yang lebih sehat sehingga kinerja perusahaan akan
mengalami peningkatan.
b. Dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi
dalam pengelolaan perusahaan.
c. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka
berinvestasi.
d. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat.
Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan
produktivitas dan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan.
e. Akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.
Pihak-pihak yang terlibat Corporate Governance
Seiring dengan kompleksitas dan risiko yang meningkat maka fungsi-fungsi
yang terkait dengan GCG berkembang, dan dilakukan oleh berbagai partisipan.
Berikut ini 5 partisipan yang dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan
dalam pengembangan GCG menurut OECD (2004) :
a. Dewan direksi (board of directors); terutama menjalankan fungsi oversight.
b. Pejabat eksekutif (executive officers); terutama menjalankan fungsi enforcement.
c. Dewan komisaris/komisi (board of commissioners/committees); terutama
menjalankan fungsi supervisory & advisory.
d. Auditor, meliputi auditor internal dan auditor eksternal; terutama menjalankan
fungsi assurances.
e. Pemangku kepentingan (stakeholders), meliputi antara lain pemegang saham,
kreditor, pemerintah, pelanggan, dan masyarakat dan lingkungan; terutama
menjalankan fungsi monitoring
Pengertian Efikasi Diri
AkademikIstilah self-efficacyatau efikasi diri mulai dikenal dalam ranah psikologi sejak dipublikasikannya sebuah artikel oleh Bandura (1997) . Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bandura (1997) efikasi diri merupakan keyakinan seseorang akan kapabilitasnya dalam mengorganisasikan dan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu.Efikasi diri menurut Ormrod (2009) adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa dirinya mampu menjalankan tugas tertentu atau meraih sasaran tertentu. Singkatnya bahwa efikasi diri itu sendiri merupakan komponen dari keseluruhan perasaan diri seseorang. Woolfolk (2009) menambahkan self-efficacyatau efikasi diri juga dapat diartikan sebagai perasaan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tugas-tugas secara efektif .Sedangkan menurut Boufard dan Bouchard(Bandura,1997)efikasi diri akademik merupakan prediktor yang lebih baik dalam prestasi akademik dibandingkan dengan kemampuan kognitif.
Corporate Governance
Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG, 2006) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Corporate
governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang
melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG
mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena
itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk
menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG
juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan Good Corporate
Governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk
menerapkan Good Corporate Governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan
Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Corporate governance didefinisikan oleh IICG (2010) (Indonesian institute of
Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan
perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka
panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Corporate
governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan
pengawasan atas kinerja.
Parkinson (1994) mendefinisikan GCG berdasar perspektif finansial semata yang
hanya melibatkan pemegang saham dan manajemen perusahaan. Tricker (1984)
menjabarkan definisi GCG dari sudut pandang luas yang mencakup akuntabilitas
perusahaan terhadap sekelompok pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
Selanjutnya, Rezaee (2007: 22) mendefinisikan GCG sebagai berikut:
“… is a process effected by legal, regulatory, contractual, and market-based
mechanisms and best practices to create substantial shareholders value while protecting
the interests of other shareholders.”
Solomon (2007: 14) mendefinisikani CG sebagai berikut:
”… the system of checks and balances, both internal and external to companies,
which ensures that companies discharge their accountability to all their stakeholders and
act in a socially responsible way in all areas of their business activity.”
Definisi GCG berbasis perspektif pemangku kepentingan ini didasarkan pada
persepsi bahwa perusahaan dapat memaksimalkan penciptaan nilai (value creation) dalam
jangka panjang dengan cara menunaikan tanggung jawab mereka terhadap seluruh
kelompok pemangku kepentingan, dan dengan mengoptimalkan sistem GCG.
Good Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk
semua stakeholdersnya. Dua hal yang menjadi perhatian konsep ini adalah pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan
tepat pada waktunya, serta, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat pada waktunya dan transparan mengenai semua informasi
kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Kedua hal tersebut penting karena
secara empiris terbukti bahwa penerapan Corporate Governance dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan (Beasly et al.,2006: 133).
Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2008) dan OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development) Corporate Governance
adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern
dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab, atau dengan kata lain
suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Pengertian GCG ini diperkuat oleh Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Nomor : Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate
Governance pada Badan Usaha Milik Negara. Keputusan menteri ini menyatakan bahwa
GCG sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul
ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk
memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan
kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya
konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak
sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen,
manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik
dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.
Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi
sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada
umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir
terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu
menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer
sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu
mengutamakan kepentingan pribadinya.
Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah
keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:
a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan
oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.
b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan
oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena
adanya hubungan agensi.
Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya
kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara
manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan
manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi
perusahaan.
Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan,
diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor
bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate
governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa
manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan
menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan
berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.
Fungsi Efikasi Diri
Pengaruh konflik peran terhadap kinerja auditor
Konflik peran terjadi pada saat individu merasakan adanya tuntutan
yang saling bertentangan dari orang-orang di sekitar maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran. Konflik peran merupakan gejala
psikologis yang dialami oleh seorang auditor akibat dari adanya dua
tuntutan yang saling bertantangan dalam kurun waktu yang bersamaan
sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman dalam bekerja dan
secara potensial dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Konflik
peran biasanya akan menjadikan seseorang bimbang dalam mengambil
keputusan dan ragu-ragu dalam bertindak. Konflik peran juga memiliki
dampak besar bagi individu dan perusahaan. Dampak bagi individu meliputi
menjadi tidak puas dan buruk dalam menyelesaikan pekerjaan sedangkan
bagi perusahaan yaitu, kualitas rendah, pergantian pekerjaan semakin tinggi.
Akibat lainnya yang bisa ditimbulkan adalah bekerja menjadi tidak nyaman,
ketegangan kerja dan berbagai hal negatif lainnya yang berdampak pada
hasil pekerjaan tidak maksimal (Fanani et al. 2008). Hubungan antara
konflik peran dengan kinerja auditor adalah konflik peran dapat
menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja, banyaknya tuntutan dan
tekanan pekerjaan yang dirasakan oleh auditor dalam melakukan tugas audit
sehingga menurunkan motivasi kerja, karena mempunyai dampak yang
negatif terhadap perilaku individu, sehingga dapat menurunkan kinerja
auditor
Pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor
Penggunaan pendekatan struktur audit dapat mendukung auditor
dalam melaksanakan tugasnya menjadi lebih baik yang dapat meningkatkan
kinerja auditor. Pengetahuan tentang struktur audit serta penerapannya
dalam melaksanakan jasa audit akan menjadikan pelaksanaan tugas audit
lebih terstruktur dan dapat dijalankan dengan baik. Struktur audit membantu
atasan dalam memberikan tugas kepada staff auditnya mengenai pekerjaan
yang harus dilakukan. Struktur audit dapat menjelaskan bagaimana suatu
proses audit dilakukan. Penggunaan struktur audit juga akan membantu
memperjelas arus kerja dan pengaturan dalam tim, serta membantu auditor
dalam mengambil keputusan sehingga mempermudah tugas auditor.
Penelitian yang telah mengkaji struktur audit terhadap kinerja auditor
diantaranya adalah Fanani et al.(2008) hasil penelitian menunjukkan bahwa
struktur audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor,
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidiantari dan
Widhiyani (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa struktur audit
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja audit.
Aspek-aspek Efikasi Diri
Menurut Bandura (1997) efikasi diri terdiri dari tiga aspek yaitu :a.Tingkatan (level),berkaitan dengan individu merasa mampumenyelesaikan tugas dari yang ringanhingga yang berat.b.Kekuatan (strength),berkaitan tingkat kekuatan dari keyakinan mengenaikemampuannya.c.Generalisasi (generality),individu merasa yakin akan kemampuannyapada setiap situasi yang berbeda
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Peran
Menurut “Sedarmayanti (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi
konflik peran adalah sebagai berikut”:
1. Masalah Komunikasi, terjadi karena adanya salah pengertian yang
berkenaan dengan kalimat, bahasa yang kurang atau sulit di
mengerti dan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu
yang tidak konsisten.
2. Masalah Struktur Organisasi, terjadi karena adanya kekuasaan
antara departemen dengan kebutuhan atau sistem penilaian yang
bertentangan dan persaingan untuk memperebutkan sumber daya
yang terbatas.
3. Masalah Pribadi, terjadi karena tidak sesuai dengan tujuan atau
nilai–nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang
diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai
persepsi
Bentuk-Bentuk Konflik Peran
Menurut Muchlas (2008) bentuk konflik peran yang dialami individu
ada tiga, yaitu:
1. Konflik antara orang dan peran. Konflik ini terjadi antara
kepribadian dan ekspektasi peran yang tidak sesuai. Adanya
pertentangan antara nilai-nilai dan keyakinan pribadi seseorang
dengan pekerjaan yang dilakukan. Contohnya auditor yang
bekerja dalam kelompok dimana anggota-anggota dalam
kelompok tersebut memiliki karakteristik dan kepribadian yang
berbeda-beda pula. Ketika menghadapi permasalahan selama
proses penugasan setiap anggota kelompok pasti memiliki
tanggapan yang berbeda-beda terhadapan permasalahan tersebut,
dalam hal ini auditor berusaha untuk saling menerima tanggapan
satu dengan yang lain untuk mencapai satu kesepakatan bersama
meskipun disatu sisi kesepakatan tersebut bertentangan dengan
diri atau kepribadian auditor tersebut.
2. Konflik dalam peran (intrarole). Konflik ini muncul karena
adanya ekspektasi yang saling bertentangan, bagaimana peran
yang diberikan itu sebaiknya dijalankan. Contohnya ketika
seorang auditor berada pada situasi tekanan untuk melakukan
tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan dan
melaksanakan salah satu perintah saja akan menimbulkan
terabainya perintah yang lain, tugas pertama datangnya dari kode
etik profesi, sementara yang lainnya berasal dari sistem
pengendalian yang berlaku di perusahaan. Apabila auditor
bertindak sesuai dengan kode etiknya maka auditor akan merasa
tidak berperan sebagai karyawan perusahaan dengan baik.
Sebaliknya, apabila auditor bertindak sesuai dengan prosedur
yang ditentukan oleh perusahaan, maka auditor akan merasa telah
bertindak secara tidak profesional dimana hal tersebut
bertentangan dengan kode etik profesinya. Dalam hal ini auditor
tersebut sedang mengalami konflik dalam peran.
3. Konflik antar peran (interrole). Konflik ini muncul karena
adanya syarat-syarat yang berbeda antara dua atau lebih peran
yang harus dijalankan pada saat yang sama. Posisi di tempat kerja
seringkali menimbulkan konflik dengan posisi di luar tempat
kerja. Contohnya auditor wanita yang sudah menikah, karyawan
tersebut menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai ibu
rumah tangga dan sebagai karyawan di KAP. Hal ini dapat
menimbulkan konflik peran ketika karyawan tersebut harus
menjalankan tugas sebagai seorang pekerja atau karyawan di sisi
lain dia juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai ibu
rumah tangga.
Pemahaman mengenai konflik peran sebagai bentuk kebingungan
peran yang harus dilakukan oleh karyawan. Adanya instruksi ganda yang
saling berbeda dan harus dilakukan pada waktu bersamaan merupakan
refleksi dari konflik peran. “Konflik peran secara khusus juga dilihat
sebagai bentuk ketidaksesuaian antara peran yang harus dilakukan dan
tuntutan pekerjaan yang seharusnya dilakukan berdasarkan sebuah standar
profesional tertentu yang diyakini dan dianut oleh karyawan (Rosally dan
Jogi, 2015)”
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi Diri
Definisi Konflik Peran
“Kinicki dan Kreitner (2013) konflik peran adalah ketika individu
merasakan adanya tuntutan yang saling bertentangan dari orang-orang di
sekitar, maka individu tersebut sedang mengalami konflik peran”. Konflik
peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika, atau standar
dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya.
Konflik peran merupakan suatu keadaan yang muncul karena
mekanisme pengendalian birokrasi organisasi tidak sesuai dengan norma,
aturan, etika dan kemandirian profesional. “Kondisi ini umumnya terjadi
karena adanya dua perintah yang tidak sama atau berbeda yang diterima
secara bersamaan, dan dari pelaksanaannya salah satu perintah saja akan
menyebabkan terabaikannya perintah yang lainnya (Fanani et al., 2008)”.
Menurut “Rizkia (2015) konflik peran terjadi apabila penyesuaian atas
seperangkat harapan mengenai pekerjaan, bertentangan dengan seperangkat
harapan yang lainnya”. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, seorang
individu yang profesional sering mendapatkan dan menerima dua perintah
sekaligus. Dalam hal ini, Auditor merupakan salah satu contoh profesi
terjadinya dua perintah secara bersamaan. Perintah tersebut yang pertama
bersumber dari kode etik profesi yang sesuai, agar integritas auditor tetap
terjaga dan yang kedua bersumber dari bentuk pengendalian yang berfungsi
di perusahaan yang dilakukan adanya pengauditan. Biasanya yang terjadi
adalah apabila dilaksanakannya perintah yang satu, maka perintah satu yang
lainnya akan terabaikan jika terjadinya dua perintah secara bersamaan
seperti yang telah dijelaskan tersebut. Konflik peran dapat terjadi kepada
akuntan publik, namun seorang akuntan publik tetap harus memenuhi
perannya dengan kemampuan yang dimilikinya, walaupun ketika adanya
dua atau lebih perintah peran yang harus dilaksanakan.
“Rizzo et al (1970) dalam Fanani et al (2008) mendefinisikan konflik
peran sebagai suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi
yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja”. Konflik peran
dalam diri individu terjadi apabila seorang individu mengalami
ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia diharapkan untuk
melaksanakannya saling bertentangan dengan dirinya dan melebihi dari
kemampuannya (Handoko,2012)
Komponen Struktur Audit
1. Prosedur dalam pelaksanaan audit
Menurut “Mulyadi (2002:86) prosedur audit yang dilakukan oleh
auditor adalah sebagai berikut”:
a. Inspeksi, merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap
dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak
dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap
sebuah dokumen, auditor akan menentukan keaslian dokumen
tersebut.
b. Pengamatan atau observasi merupakan prosedur audit yang
digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan suatu
kegiatan secara langsung. Dengan melakukan pengamatan
auditor akan memperoleh bukti visual mengenai pelaksanaan
suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan,
prosedur, dan proses.
c. Permintaan Keterangan, merupakan prosedur audit yang
dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit
yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti
dokumenter.
d. Konfirmasi, merupakan bentuk penyelidikan yang
memungkinkan auditor memperoleh konfirmasi secara
langsung dari pihak ketiga yang independen.
e. Penelusuran, auditor melakukan penelusuran informasi sejak
mula-mula data tersebut direkam pertama kali dalam dokumen,
dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data tersebut dalam
proses akuntansi.
f. Pemeriksaan bukti pendukung, meliputi inspeksi terhadap
dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan
untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.
Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi
yang berkaitan.
g. Perhitungan, meliputi perhitungan fisik terhadap sumber daya
berwujud seperti kas atau persediaan ditangan, serta
pertanggungjawaban penyelidikan lebih mendalam.
h. Pelaksanaan Ulang, merupakan pengulangan aktivitas yang
dilaksanakan oleh klien. Umumnya pelaksanaan ulang
diterapkan pada perhitungan dan rekonsiliasi yang telah
dilakukan oleh klien.
i. Teknik Audit Berbantuan Komputer, apabila catatan akuntansi
klien diselenggarakan dalam media elektronik, auditor perlu
menggunakan computer computertechnique dalam
menggunakan berbagai prosedur audit di atas.
2. Petunjuk atau Instruksi Pelaksanaan Audit
Setiap auditor wajib memperhitungkan apakah auditor tersebut akan
menerima atau menolak perikatan audit dari calon kliennya. Jika auditor
menetapkan untuk menerima perikatan audit calon kliennya, maka auditor
akan melakukan audit dalam beberapa tahap. Menurut Mulyadi (2002:122)
tahapan audit atas laporan keuangan dibagi menjadi empat tahap sebagai
berikut:
a. Penerimaan Perikatan Audit adalah kesepakatan dua pihak
untuk membentuk suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan
audit, klien yang membutuhkan jasa auditing membentuk suatu
ikatan perjanjian dengan auditor.
b. Perencanaan Audit adalah penentuan keberhasilan
penyelesaian perikatan berdasarkan kualitas perencanaan audit
yang dibuat oleh auditor.
c. Pelaksanaan Pengujian Audit, tahap ini disebut juga dengan
pekerjaan lapangan. Pelaksanaan pekerjaan lapangan ini harus
mengacu ke tiga standar auditing yang termasuk ke dalam
kelompok standar pekerja lapangan.
d. Pelaporan Audit merupakan tahap akhir pekerjaan audit atas
laporan keuangan. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke
standar pelaporan.
3. Menaati Keputusan yang Ditetapkan
Menurut “Mulyadi (2002:60) standar teknis merupakan setiap anggota
harus melakukan jasa profesionalnya berdasarkan standar teknis dan standar
profesional yang saling berhubungan sesuai dengan keahliannya”. Anggota
memiliki kewajiban untuk mengerjakan penugasan dari penerimaan jasa,
selama penugasan tersebut searah dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan profesional yang harus dipatuhi adalah standar yang
ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia.
4. Penggunaan Media Transformasi (Komputer)
Menurut Mulyadi (2002:344) ada dua kondisi yang menyebabkan
auditor perlu mempertimbangkan penggunaan TABK:
a. Tidak adanya dokumen masukan atau tidak adanya jejak audit
dalam sistem informasi komputer.
b. Dibutuhkannya peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur
audit dalam pemeriksaan.
Ada beberapa manfaat dari teknik audit berbantuan komputer, diantaranya
adalah:
a. Pengujian rincian transaksi dan saldo seperti penggunaan
perangkat lunak audit untuk menguji semua transaksi dalam
file komputer.
b. Prosedur review analitik seperti penggunaan perangkat audit
untuk mengidentifikasi unsur atau fluktuasi yang tidak biasa.
c. Pengujian pengendalian atas pengendalian umum sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji prosedur akses ke perpustakaan.
d. Pengujian pengendalian atas pengendalian aplikasi sistem
informasi komputer seperti, penggunaan data uji untuk
menguji berfungsinya prosedur yang telah diprogram
e. Mengakses file, yaitu kemampuan untuk membaca file yang
berbeda record dan berbeda format.
f. Pengelompokan data berdasarkan kriteria tertentu.
g. Membuat laporan, mengedit dan memformat keluaran.
h. Membuat persamaan dengan operasional.
Pengertian Efikasi Diri
Definisi Struktur Audit
“Struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing
yang dikarakteristikkan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur
rangkaian logis, keputusan, dokumentasi, dan kebijakan audit yang
komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor dalam melakukan
audit (Bowrin dalam Fananiet al., 2008)”. Menurut “Muslim (2002) seperti
dikutip oleh Alfianto dan Suryandari (2015) dijelaskan bahwa struktur audit
mencakup apa yang harus dilakukan, instruksi bagaimana pekerjaan harus
diselesaikan, alat untuk melakukan koordinasi, alat untuk pengawasan dan
pengendalian audit serta alat penilaian kualitas kerja yang dilaksanakan.”
Penggunaan struktur audit dapat membantu auditor dalam melakukan
tugasnya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kinerja auditor.
Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penggunaan struktur audit yaitu
meningkatkan efektivitas dan efisiensi, berdampak positif terhadap
konsekuensi sumber daya manusia dan dapat memfasilitasi pemisahan
pelayanan atau kualitas. Contoh, sebelum melakukan penugasan di
lapangan, biasanya auditor melakukan planning karena setiap klien
memiliki bisnis yang berbeda-beda sehingga tingkat kesulitan yang dihadapi
oleh auditor juga akan berdeda. Dalam melakukan planning tersebut hal
pertama yang harus diperhatikan adalah tim audit harus paham mengenai
bisnis klien tersebut bagaimana kemudian resiko bisnisnya seperti apa. Hal
ini kemudian akan didiskusikan tahap demi tahap untuk menghemat waktu
pengerjaan, setelah tahap demi tahap selesai dilakukan selanjutnya
permintaan dokumen dapat dijalankan
Kriteria Penilaian Kinerja Auditor
Menurut “Trisnaningsih (2007) kriteria penilaian kinerja auditor dapat
diukur dengan menggunakan”:
1. Kemampuan, keahian seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan.
Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengalaman kerja,
ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan faktor usia.
2. Komitmen Profesional, dalam prinsip etika profesi ikatan
Akuntansi indonesia dalam Mulyadi (2002:53) menyatakan
pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik,
pemakaian jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini mengarahkan
anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan
merupakan landasan dasar perilaku etik dan perilaku
profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku
terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.
3. Motivasi, menurut Trisnaningsih (2007) adalah keadaan dalam
diri pribadi seseorang yang menggerakkan keinginan individu
untuk mengerjakan suatu kegiatan tertentu demi mencapai suatu
tujuan.
4. Kepuasan Kerja, meliputi kepuasan individu dengan posisinya
dalam organisasi. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh
beberapa faktor menurut Kreitner dan Kinicki (2013) yaitu:
a. Pemenuhan kebutuhan, kepuasan ditentukan oleh
tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan
kesempatan pada individu untuk memenuhi
kebutuhannya.
b. Perbedaan, kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi
harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan
antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh
individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar
dari apa yang diterima, orang akan tidak puas.
Sebaliknya bila apa yang diterima sesuai dengan
harapan maka individu akan merasa puas.
c. Keadilan, kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil
individu diperlakukan di tempat kerja.
Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan
oleh auditor untuk menghasilkan suatu karya yang dicapai atas beban yang
telah diberikan kepada auditor, yang diukur melalui kuantitas, kualitas serta
ketepatan waktu. “Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran
tertentu (standar), dimana kualitas berkaitan dengan mutu kerja yang
dihasilkan, sedangkan kuantitas jumlah hasil kerja (output) yang dihasilkan
dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu merupakan kesesuaian
waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007)”.
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kinerja auditor merupakan
upaya yang dilakukan oleh seorang auditor untuk melaksanakan tugasnya
dalam mengaudit laporan keuangan untuk mencapai hasil audit sesuai
dengan yang seharusnya. Kinerja auditor dapat menjadi tolak ukur bagi
evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam
suatu organisasi, dalam hal ini yaitu auditor yang melaksanakan
pengauditan.
Sumber-sumber Dukungan Sosial
Menurut Khan danAntonoucci (Orford, 1992) dukungan sosial yang kita terima bersumber dari berbagai pihak, sumber-sumber tersebut, yaitu:a.Sumber dukungan sosial yang berasal dari orang-orang yang selalu ada disepanjang hidupnya, yang selalumendukung dan bersamanya, seperti: suami atau istri, sahabat.b.Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sedikit berperan dalam hidupnya dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan waktu, seperti: teman kerja, sanak keluarga, teman sepergaulan.c.Sumber dukungan sosial yang berasal dari individu lain yang sangat jarang memberi dukungan dan memiliki peran yang sangat cepat berubah. Seperti: dokter atau tenaga ahli profesional, keluarga jauh
Definisi Kinerja Auditor
“Kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah
dikerjakan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan bersama
(Robbin, 1986)”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dijelaskan
kinerja adalah suatu hasil karya yang dicapai seseorang dalam menjalankan
tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan keahlian, pengalaman,
intensitas dan waktu yang diukur dengan mutu kerja yang dihasilkan.
Auditor merupakan akuntan publik yang melakukan audit atas
laporan keuangan historis, yang menyediakan jasa audit atas dasar auditing
yang tercantum dalam standar profesional akuntan publik (Mulyadi, 2002).
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah
hasil kerja yang diperoleh oleh auditor dalam melakukan audit atas laporan
keuangan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kinerja Auditor
menurut Mulyadi (2002) dalam Rosally dan Yogi (2015) adalah akuntan
publik yang melakukan pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan
suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan
apakah laporan keuangan tersebuttelah disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip perusahaan”. Sedangkan menurut Trisnaningsih (2007) dalam
Rosally dan Yogi (2015) kinerja auditor merupakan aktivitas atau
pelaksanaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu
tertentu.
Menurut Malan et al.(1984) Kinerja audit merupakan suatu proses
sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas
kinerja suatu organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan
berdasarkan aspek ekonomi dan efisien operasi, efektivitas dalam mencapai
hasil yang dihendaki, serta ketaatan terhadap peraturan, hukum, dan
kebijakan yang terkait. Fungsi kinerja audit adalah
memberikanreviewindependen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan
menilai apakah kinerja organisasi dapat memenuhi harapan
Teori Peran (Role Theory)
Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi
tertentu dalam suatu unit sosial, kedudukan, status sosial seseorang dan
tanggung jawab, sekaligus menggambarkan hak dan kewajiban seseorang.
“Dalam teori peran menekankan sifat individu sebagai aktor sosial dalam
mempelajari perilaku-perilaku yang sesuai dengan kedudukan yang di
lingkungan masyarakat ( Katz dan Kahn, 1978, dalam Jogi dan Rosally,
2015)”.
Dalam teori peran menyatakan bahwa jika peran yang diperankan
seseorang tidak sesuai dengan yang ekspektasi diharapkan, maka akan
timbul konflik peran, mereka juga dapat mengalami tekanan dalam diri
individu tersebut yang menyebakan stres dan merasa tidak puas dengan
pekerjaan yang sedang dilakukan yang menjadikan kinerja mereka menjadi
kurang efektif. “Tingkat peran dipengaruhi juga oleh seberapa besar
seseorang dengan profesi yang dimiliki dapat mempertahankan sikap
profesionalan mereka dalam suatu perusahaan dan seberapa jauh lingkungan
pengendalian yang ditetapkan didalam perusahaan dapat mengancam
otonomi para profesi tersebut (Puspa dan Rianto, 1999)”.
Dalam menjalankan suatu kegiatan atau pekerjaan, pasti ada tekanan
yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan maupun pekerjaan tersebut.
Tekanan karena peran atau tugas yaitu kondisi dimana setiap peranan
seseorang mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda. Ekspektasi tersebut
dipengaruhi oleh harapan orang lain dan dapat berbenturan, menjadi tidak
jelas, dan dapat menyulitkan peranan seseorang. Hal ini juga dapat dialami
oleh auditor dalam pelaksanaan tugas sebagai seorang auditor.
Dengan melihat banyaknya peran yang harus dijalankan oleh auditor
dalam melakukan perkerjaan sehari-hari, teori peran dapat diterapkan untuk
menganalisis hubungan dalam interaksi yang melibatkan seorang auditor
serta pengaruhnya terhadap kinerja yang dihasilkan auditor atas peran yang
dijalankan
Pengertian Dukungan Sosial
Teori Keagenan (Agency Theory)
“Hubungan ini adalah suatu kontrak yang mendelegasikan beberapa
wewenang pembuatan keputusan untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan
atas nama prinsipal oleh satu orang atau lebih kepada pihak agen untuk
melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal tersebut(Jensen,1976 dalam
Abdul dan Siregar, 2012)”. Dalam teori keagenan menjelaskan pemegang
saham dijadikan sebagai principal dan manajemen sebagai agent, dimana
manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk
bekerja demi kepentingan pemegang saham. Konflik kepentingan antara
pemilik dan agen terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu
bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Pemilik tentunya menghendaki
return yang tinggi atas investasi yang mereka miliki, sedangkan disatu sisi
manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka.
Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena asimetri informasi, asimetri
informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat distribusi
informasi yang tidak sama dengan agent dengan principal.
Untuk mengatasi masalah konflik yang terjadi antara principal dan
agent solusi yang dapat digunakan adalah dengan melakukan perikatan
dengan pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor berperan
sebagai penengah antara principal dan agent yang berbeda kepentingan.
Tugas auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran
laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini hasil kinerja
auditor menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan oleh perusahaan.
Kinerja auditor dinilai baik dan buruk berdasarkan kualitas audit yang
dihasilkan, jika kualitas audit yang dihasilkan baik maka kinerja auditor
tersebut juga akan dianggap baik, dan sebaliknya. Kinerja auditor
juga berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan
dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor dalam
melakukan penugasan audit, diantaranya adalah struktur audit merupakan
suatu pendekatan sistematis terhadap auditing yang dikarakteristikkan oleh
langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan,
dokumentasi, dan kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk
mempermudah auditor dalam melaksanaka audit (Bowrin dalam Fanani et
al., 2008). Kemudian konflik peran menurut Kinicki dan Kreitner (2013)
konflik peran adalah “ketika individu merasakan adanya tuntutan yang
saling bertentangan dari orang-orang di sekitar, maka individu tersebut
sedang mengalami konflik peran”.
Konflik peran juga dialami individu ketika nilai-nilai internal, etika,
atau standar dirinya bertabrakan dengan tuntutan yang lainnya. Ketika
auditor berhadapan dengan agen pada saat penugasan adanya tuntutan yang
dirasakan bertentangan dengan prinsip auditor, maka auditor tersebut
mengalami konflik peran hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja
auditor kondisi ini juga akan mempengaruhi hasil kinerja auditor.
Efikasi Diri Mempengaruhi Perilaku dan Kognisi
Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh
manajer dan direktur perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015).
Kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku menyimpang dari
manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu
mekanisme yang dapat berperan dalam meningkatkan integritas
laporan keuangan.
Dengan demikian, para manajer perusahaan yang memiliki
persentase kepemilikan manajerial akan merasa memiliki tanggung
jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil
keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan
melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang jujur dan benar
sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi (Astria,
2011).
Hasil penelitian dari Auditya dan Wijayanti (2013)
menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan
terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial akan
menghasilkan dampak langsung terhadap integritas laporan keuangan,
kepemilikan manajerial selalu melakukan intervensi terhadap laporan
keuangan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga integritas laporan
keuangan akan selalu berubah mengikuti keinginan pemilik
manajerial.
Fungsi Efikasi Diri
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang
dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva, total
penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015).
Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa banyak informasi
yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak
manajemen mengenai pentingnya informasi (Saksakotama, 2014).
Dengan demikian, bahwa semakin besar perusahaan akan lebih
memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar
mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan
keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.
Hasil penelitian dari Setiawan (2016) menunjukan hasil bahwa
ukuran perusahan berpengaruh positif terhadap integritas laporan
keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar perusahaan akan
lebih memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar
mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan
keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gayatri dan Suputra (2013)
yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap integritas laporan keuangan karena semakin besar ukuran
perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan
Faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri
Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan
siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang
dibuat oleh pihak manajemen (Auditya dan Wijayanti, 2013).
Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik
kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik
tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan
prosedur audit.
Dengan demikian, semakin lama hubungan antara auditor
dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan
independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan
keuangan tersebut menjadi rendah.
Hasil penelitian dari Susiana dan Herawaty (2007) dan
Subandono (2017) menunjukan hasil bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan
Aspek-aspek Efikasi Diri
Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan
Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu
perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara
independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam
Susiana dan Herawaty, 2007). Dalam hal pelaporan keuangan,
tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan
mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan
kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa
ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan
kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi
lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu
pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal
(Astinia, 2013).
Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun,
jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa
adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Integritas
laporan keuangan menunjukan bahwa informasi itu benar, jujur,
akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh
pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk
menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai
perusahaannya.
Dengan demikian komite audit dapat membantu perusahaan
untuk mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan
sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan
terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan
praktek manipulasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi
integritas laporan keuangan (Astria, 2011).
Hasil penelitian dari Gayatri dan Suputra (2013) menunjukan
hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan
signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan
semakin besar proporsi komite audit maka semakin tinggi nilai
integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri (2015) dan Jama’an
(2008). Yang menunujukkan bahwa komite audit berpengaruh
terhadap integritas laporan keuangan.
Indikator Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial ini diukur menggunakan
persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajemen
yang secara aktif ikut andil dalam proses pengambilan
keputusan perusahaan (direksi dan komisaris) dari jumlah
total modal saham perusahaan yang beredar (Saputri, 2010
dalam Rahiim dan Wulandari, 2014)
Pengertian Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial yaitu saham yang dimiliki
oleh manajer dan direktur perusahaan ( Rizkita dan
Suzan, 2015). Kepemilikan manajemen adalah persentase
saham yang dimiliki oleh pihak internal dalam suatu
perusahaan (Arif dan Bambang, 2007 dalam Wulandari
dan Budiartha, 2014). Sedangkan menurut Fajaryani
(2016) kepemilikan manajerial adalah proporsi
kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang seara
aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan,
meliputi direksi dan komisaris.
Kepemilikan manajerial juga mempunyai peran
dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen
SIZEt = Ln ( Total Aset t )
perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu
mekanisme yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
integritas laporan keuangan. Adanya kepemilikan
manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam
kepentingan pemegang saham karena mereka juga bagian
dari pemegang saham, dengan cara tidak memanipulasi
informasi yang ada dalam laporan keuangan (Astria,
2011).
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah berapa
besar prersentase kepemilikan manajemen terhadap saham
perusahaan tersebut.
Indikator Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan di proksi dalam Ln Total Asset
perusahaan pada tiap akhir tahun pengamatan. Ukuran
perusahaan diwakili menggunakan logaritma dari asets.
Logaritma natural dari total asset perusahaan dapat
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan
atau asset perusahaan berarti semakin besar pula angka
logaritmanya (Rahiim dan Wulandari, 2014).
Pengertian Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu
perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara,
diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai
kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ada beberapa
instrumen yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya
ukuran perusahaan, seperti total aset, total penjualan, nilai
kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin besar
nilai instrumen tersebut, maka semakin besar pula ukuran
perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan
seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta
mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai
pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan
terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan
dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan
besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan
sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat
(Jama’an, 2008).
Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang
besar pula. Dengan adanya sumber daya yang besar itu,
perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk
keperluan internal. Informasi itu menjadi bahan untuk
keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal,
jadi tidak perlu adanya tambahan biaya yang besar untuk
melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan,
perusahaan yang berskala kecil dengan sumber daya yang
kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji
sebagaimana perusahaan yang berskala besar, sehingga
untuk menyajikan informasi yang lebih luas membuhkan
biaya yang besar (Astinia, 2013).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu
perusahaan
Peran Independensi
Independensi sangat berperan penting bagi profesi
akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010)
a. Dasar bagi akuntan publik untuk melaporkan dan
menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang
telah di audit dan diperiksanya. Laporan keuangan
yang telah di audit dan diperiksa dapat menjadi
kredibilitas dan dapat diandalkan untuk pihak yang
berkepentingan.
b. Profesi akuntan publik ini merupakan profesi yang
memerlukan kepercayaan yang tinggi dari
masyarakat. Sekali saja akuntan publik ini
menurunkan independensi auditor dalam menilai
kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh
manajemen maka kepercayaan masyarakat akan
otomatis menurun, karena dianggap kurang menjaga
independensinya.
Independensi akuntan publik ini tidak mudah untuk
dipengaruhi dan akuntan publik ini harus bersikap netral
dan tidak memihak siapapun. Akuntan publik ini perlu
bersikap jujur kepada pemilik perusahaan, manajemen,
kreditur dan pihak yang memberikan kepercayaan atas
pekerjaan akuntan publik tersebut.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa independensi mempunyai peran yang penting bagi
profesi akuntan publik karena akuntan publik memerlukan
kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan digunakan
sebagai dasar bahwa laporan keuangan tersebut sudah di
audit.
Aspek Independensi
Menurut Taylor (1997) dalam Susiana dan Herawaty
(2007) ada dua aspek independensi, yaitu:
a. Independensi sikap mental (independence of
mind/independence of mental attitude),
independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran
akuntan publik untuk bertindak dan bersikap
independen.
b. Independensi penampilan (image projected to the
public/appearance of independence), independensi
penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat
terhadap independensi akuntan publik.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa terdapat 2 aspek independensi yaitu independensi
sikap mental dan independensi penampilan
Pengertian Independensi
Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada
kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan
laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen
(Auditya dan Wijayanti, 2013). Independensi akuntan
yang memberikan jasa audit di pasar modal di atur pada
lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat dalam
Peraturan nomor VIII.A.2. Salah satu peraturan yang
tertera dalam keputusan tersebut diantaranya membatasi
hubungan antara auditee dan auditor dalam jangka waktu
tertentu, yaitu jangka waktu kerja sama antara emiten
dengan kantor akuntan harus diganti setiap lima tahun dan
setiap tiga tahun untuk auditor.
KA = Σ KAki X 100%
Σ KA
Sedangkan menurut Susiana dan Herawaty (2007)
independensi merupakan kebijakan yang menetapkan
bahwa KAP memperoleh keyakinan yang layak bahwa
para auditor, pada semua tingkatan atau ejnjang,
mempertahankan independensi sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Standar Profesi Akuntan Publik.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan independensi adalah sikap netral dan
tidakmemihak siapapun saat melakukan pemeriksaan
laporan keuangan
Tujuan Komite Audit
Tujuan pembentukan komite audit yaitu (Jama’an, 2008)
a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan
tidak menyesatkan dan sudah sesuai dengan praktik
akuntansi yang berlaku umum.
b. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
c. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang
meterial di bidang keuangan dan implikasi
hukumnya.
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan
bahwa tujuan pembentukan komite audit adalah
mengawasi proses internal perusahaan dan
menindaklanjuti apabila terdapat penyimpangan
Pengertian Efikasi Diri
Pengertian Komite Audit
Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk
disuatu perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk
memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap
manajemen (Siegel dalam Susiana dan Herawaty, 2007).
Komite audit dibentuk oleh dewan direksi yang
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan independen
atas audit ekstern dan proses laporan keuangan. Dalam hal
pelaporan keuangan, komite audit mempunyai peran dan
tanggungjawab mengawasi audit laporan keuangan,
memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan
yang berlaku sudah terpenuhi, selanjutnya memeriksa
ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan
standar dan kebijksanaan tersebut dan apakah sudah
konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh
anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan
kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Astria,
2011). Sedangkan menurut Anita (2016) komite audit
adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan
bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk
membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan
komisaris.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bawa komite audit adalah suatu badan yang
dibentuk oleh manajemen perusahaan yang mempunyai
tugas untuk membantu melaksanakan tugas dan
memelihara independensi akuntan
Indikator Integritas Laporan Keuangan
Integritas Laporan Keuangan dalam penelitian ini
diukur menggunakan indeks konservatisme. Indeks
konservatisme digunakan dalam peneitian ini dengan
alasan keidentikan konservatisme yang menyajikan
laporan keuangan yang understate yang memiliki risiko
lebih kecil dibanding dengan laporan keuangan yang
overstate. Indeks konservatisme sebagai proksi Integritas
Laporan Keuangan dihitung dengan Model Beaver dan
Ryan (2000) yang digunakan juga oleh Setiawan (2016)
menggunakan market to book ratio,
Tujuan Laporan Keuangan
Menurut PSAK No. 1 tahun 2013, tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang
bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Yang bertugas memberikan informasi adalah perusahaan
kepada para pemangku kepentingan.
Sedangkan Menurut Hanafi (2000), menyatakan
bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :
a. Memberikan informasi yang berguna bagi investor,
kreditur dan pemakai lainnya mengenai potensial
perusahaan saat ini maupun yang akan dating
untuk pembuatan keputusan investasi, pemberian
kredit dan investasi lainnya.
b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi
pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah
waktu dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.
c. Memberikan informasi yang bermanfaan untuk
investor, kreditur dan pemakai lainnya yang
digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu
dalam penerimaan bunga dan deviden.
Berdasarkan beberapa tujuan laporan keuangan
diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan
adalah suatu informasi yang yang berguna untuk proses
pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun
eksternal perusahaan.
Pengertian Integritas Laporan Keuangan
Laporan keuangan adalah hasil dari proses
akuntansi yang digunakan untuk berkomunikasi antara
manajemen dengan pihak luar perusahaan mengenai data
keuangan atau aktivitas perusahaan selama periode
tertentu (Astinia, 2013). Integritas yaitu prinsip moral
yang tidak memihak siapapun, jujur, seseorang yang
berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya
dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya
(Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007).
Untuk menyajikan laporan keuangan semua data laporan
keuangan tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi,
guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan
saat itu.
Integritas laporan keuangan menurut Rahiim (2013),
secara terminology mempunyai arti sifat, mutu atau
keadaan yang menhasilkan satu kesatuan yang utuh
sehingga mempunyai potensi kujujuran dan kewibawaan.
Integritas laporan keuanagn adalah sejauh mana
perusahaan menyajikan laporan keuangan yang
menunjukkan informasi yang jujur dan benar. Sedangkan
menurut Hardiningsih (2010) integritas laporan keuangan
adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan suatu
perusahaan yang sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutup
atau disembunyikan.
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan yaitu
laoran keuangan yang disajikan secara jujur dan apa
adanya.
Hubungan Keagenan
Menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa
terdapat 3 hubungan keagenan antara lain :
a. Antara pemegang saham (pemilik) dengan
manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah
saham yang lebih sedikit disbanding perusahaan
lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba
lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan
pemegang saham menginginkan dividen maupun
capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan
manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan
mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba
yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer
lebih banyak dibanding para investor lain, maka
manajemen cenderung melaporan laba lebih
konservatif.
b. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen
cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena
pada umumnya kreditur beranggapan bahwa
perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi
utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.
c. Anatara manajemen dengan pemerintah, manajer
cenderung melaporkan labanya secara konservatif.
Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan
yang lebih ketat dari pemerintah, para analis
sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya.
Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh
beberapa konsekuensi.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
terdapat 3 hubungan keagenan yaitu hubungan antara
pemegang saham dengan manajemen, manajemen dengan
kreditur dan manajamen dengan pemerintah.
Skala Pengkuran Kesiapan Kerja
Menurut Pool dan Sewell (2007) dalam (Agusta, 2015) menyatakan bahwa secara keseluruhan kesiapan kerja terdiri dari empat aspek utama. Penulis menjadikan keempat aspek utama tersebut menjadi skala pengukuran kesiapan kerja dari mahasiswa tingkat akhir jurusan Administrasi Bisnis. Berikut adalah empat aspek dalam kesiapan kerja, yaitu:1.Keterampilan, yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman yang didapat. Keterampilan bersifat praktis, keterampilan interpersonal dan intrapersonal, kreatif dan inovatif, berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah, bekerja sama, dapat menyesuaikan diri, dan keterampilan berkomunikasi.2.Ilmu pengetahuan, yang menjadikan pendidikan sebagai dasar secara teoritis sehingga memiliki kemampuan untuk menjadi ahli sesuai dengan bidangnya. Sebagai calon Diploma III harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.3.Pemahaman, kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu yang telah diketahui dan diingat, sehingga pekerjaannya bisa dilakukan dan diperoleh kepuasan sekaligus mengetahui apa saja yang menjadi keinginannya. Memahami pengetahuan yang telah dipelajari, menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang akan terjadi, dan mampu mengambil keputusan.4.Atribut kepribadian, mendorong seseorang dalam memunculkan potensi yang ada dalam diri. Kepribadian dalam lingkup Diploma adalah etika kerja, bertanggung jawab, semangat berusaha, manajemen waktu, memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama.
Pengertian Teori Agensi (Agency Theory)
Teori keagenan (agency theory) yaitu hubungan
antara 2 pihak yang pertama pemilik (principal) dan yang
kedua manajemen (agent). Teori agensi menyatakan
bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai
prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan
perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi
karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha
untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya (Astria,
2011).
Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan
yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya
konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini
adalah pemegang saham (investor) dan pihak agent yang
diwakili oleh manajemen (direksi). Agent dikontrak
melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai
tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal.
Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan
kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.
Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (agent)
dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya
konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama
menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen
juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).
Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam
suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu
timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan
konflik keagenan atau (agency theory). Konflik keagenan
timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan
yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat
perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna
menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga
bagi shareholders (Putra, 2012).
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul
antara 2 pihak yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua
pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik
menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan
pihak manajemen menginginkan bonus yang besar.
Sehingga kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena
perbedaan tujuan tersebut
Dimensi Pembentukan Kesiapan Kerja
Corporate Governance
The Organization for Economic Corporation and Development (2015)
menjelaskan corporate governance adalah struktur hubungan yang berkaitan
dengan tanggung jawab dan hak di antara pihak-pihak terkait (pemegang saham,
anggota dewan komisaris dan dewan direksi) yang dirancang untuk mencapai
tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan. The Indonesian Institute for
Corporate Governace (2010) menyatakan bahwa corporate governance sebagai
serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan
agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku
kepentingan (stakeholders). Sutedi (2012) lebih menekankan corporate
governance merupakan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan
(pemegang saham dan pengurus perusahaan) untuk meningkatkan keberhasilan
usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam jangka panjang.
The Organization of Economic Coperation and Development (OECD,
2015) menyatakan ada enam pedoman corporate governance dalam perusahaan,
yaitu:
1. Menjamin kerangka dasar corporate governance yang efektif. Kerangka
kerja corporate governance harus mendorong terciptanya pasar yang
transparan dan efisien, sejalan dengan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku, dan dapat dengan jelas memisahkan fungsi dan tanggung
jawab otoritas yang memiliki pengaturan, pengawasan, dan penegakan
hukum.
2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi-fungsi penting kepemilikan saham, dalam hal ini terutama mengingat insvestor saham perusahaan publik
memiliki hak khusus seperti pembelian saham, penjualan saham atau
transfer saham.
3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, yaitu menerapkan
persamaan perlakuan kepada seluruh pemegang saham termasuk pemegang
saham minoritas dan pemegang saham asing.
4. Peranan stakeholders dalam corporate governance, yaitu mengakui hak
stakeholders yang dicakup oleh perundang-undangan atau perjanjian dan
mendukung secara aktif kerjasama antara perusahaan dan stakeholders. 5. Keterbukaan dan transparansi, yaitu memastikan bahwa keterbukaan
informasi yang tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua hal yang
material berkaitan dengan perusahaan
6. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, yaitu memastikan pedoman
strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh
dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang
saham.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan ada
lima prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu:
1. Transparancy, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan
perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability, yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan
tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan
termasuk pemegang saham.
3. Responsibilitity yaitu pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian
(kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi
yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independent yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional
dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun.
5. Fairness yaitu perlakuan dari perusahaan terhadap pihak – pihak yang
berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.
Corporate governance memiliki banyak manfaat dan tujuan. Forum for
Corporate governance in Indonesia (2006) menyatakan manfaat corporate
governance antara lain dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mempermudah
diperolehnya dana yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value,
membangun kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya, dan
peningkatan shareholder value. Sutojo dan Aldridge (2005:5) menyatakan corporate governance
mempunyai lima macam tujuan utama yaitu:
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non
pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau
Board of Directors dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen
senior perusahaan.
Pengukuran corporate governance berdasarkan penjelasan diatas dapat
menggunakan mekanisme pengawasan internal dalam perusahaan. Sutedi (2012)
menyatakan mekanisme corporate governance yaitu melalui kepemilikan saham
manajemen dan kepemilikan saham instiusional, dewan komisaris, dan dewan
direksi,
