Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Bauran pemasaran adalah titik sentral dari semua aktivitas pemasaran.
Tanpa adanya bauran pemasaran, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan
pemasaran tidak dapat dijalankan. Dengan kata lain, bauran pemasaran atau
marketing mix merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam bidang
ilmu pemasaran dan manajemen pemasaran. Sehingga segala aktivitas pemasaran
tidak dapat terlepas dari bauran pemasaran.
Kotler (2006:17) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut:
“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk terus-menerus untuk mencapai
tujuannya di pasar sasaran.”

Kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan perusahaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu
organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu perusahaan. Menurut
Rudianto (2013) kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai
48
oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset
perusahaan secara efektif selama periode tertentu.
Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu
analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan
dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar
dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan
dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (Generally Accepted
Accounting Principal) dan lainnya. Menurut Hanif dan Halim (2009) beberapa rasio
keuangan yang sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah :
1. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan
perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam penjualan, pembelian atau
kegiatan lainnya.
3. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui seluruh kemampuan, dan sumber yang ada
seperti kegiatan penjualan, kas, modal jumlah karyawan dan sebagainya.
4. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban apabila perusahaan di
likuidasi.
5. Rasio Pasar
Rasio ini menunjukkan informasi penting perusahaan yang diungkapkan
dalam basis per saham.
Ada dua macam kinerja yang diukur dalam berbagai penelitian, yaitu kinerja
operasi perusahaan dan kinerja pasar (Rahayu, 2010). Kinerja operasi perusahaan
diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan
keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan biasanya digunakan rasio
profitabilitas.
Rasio profitablitas mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan
di tingkat penjualan, aset, modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas
maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan
perusahaan.
Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah OPM (Operating Profit
Margin). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba operasi (laba usaha) dari penjualan bersih/ pendapatan bersih
selama periode waktu tertentu.
Perlu diketahui bahwa, perusahaan yang bagus atau sehat adalah perusahaan
yang dapat meminimalkan dan menekan biaya-biaya. Dengan kata lain, nilai OPM
yang semakin tinggi berarti perusahaan memiliki manajemen yang baik dalam
50
meminimalkan biaya secara efektif, sehingga perusahaan bisa menghasilkan laba
yang lebih tinggi.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 1999)
mendefinisikan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
merupakan komitmen yang berlanjut dari bisnis menjadi perilaku etis dan
berkontribusi bagi perkembangan ekonomi, dan di lain pihak sekaligus memperbaiki
kualitas hidup pekerja dan keluarganya sebagai bagian dari komunitas lokal dan
sosial.
Tujuan utama dari pelaporan sosial adalah membuat sistem sosial yang
transparan untuk tanggung jawab dalam pengambilan keputusan (Dagiliene dan
Gokiene, 2011 : 22). Dagiliene dan Gokiene juga menyatakan bahwa ungkapan CSR
disclosure dapat berbeda-beda, seperti social progress report, sosial responsibility
report, social report, dan sustainability report.
Pada periode-periode sebelum tahun 2007 pengungkapan CSR atau tanggung
jawab sosial perushaan masih sekedar bersifat sukarela (Husnan, 2013). Untuk itu
pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mengeluarkan Undang-udang Perseroan
Terbatas No. 40 Tahun 74. Bunyi pasal tersebut menunjukkan bahrwa perusahaan
yang melakukan kegiatan usaha bidang/ berkaitan dengan sumber daya alam wajib
melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Informasi mengenai pelaksanaan CSR oleh perusahaan dapat disampaikan
melalui pengungkapan pada laporan tahunan. Namun dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) paragraf 12, pengungkapan CSR
kepada publik oleh perusahaan masih bersifat sukarela melalui laporan tahunan
perusahaan. dampak dari belum diwajibkan PSAK untuk menimbulkan praktik
pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat sukarela.
Menurut Martin Freedman, dalam Henry dan Murtanto (2001) dalam Kuntari
dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :
1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)
Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan
lingkungn dari program-program yang berorentasi sosial dari operasi-operasi yang
dilakukan oleh perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu
daftar aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor
sosial akan mencoba mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan
oleh aktivitas-aktivitas tersebut.
2. Laporan Sosial (Social Report)
Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah
diajukan oleh para akademisi dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat
dipakai oleh perusahaan untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban
sosialnya ini ini dirangkum oleh Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok,
yaitu (Henry dan Murtanto, 2001 dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) :
a. Inventory Approach
Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang
komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat
semua aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.
b. Cost Approach
Perusahaan menbuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan
mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
c. Program Management Approach
Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas
pertanggungjawaban sosial, tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang
telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.
d. Cost Benefit Approach
Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta
biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini
adalah adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan
oleh perusahaan terhadap masyarakat.
3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report)
Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan
sosial dapat dilakukan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, laporan
interim / laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media massa. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya
bersifat voluntary (sukarela), unaudit (belum diaudit), dan unregulated (tidak
diperngaruhi oleh peraturan tertentu).
Salah satu standar pengungkapan CSR pada laporan tahunan yang diterima
secara luas adalah Global Report Initiative (GRI) report. Pedoman GRI disusun
berdasarkan beberapa informasi utama yang perlu diungkapkan oleh perusahaan.
informasi tersebut meliputi beberapa dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, sosial, hak
asasi manusia, dan tanggung jawab produk. Pedoman GRI terbaru saat ini adalah GRI
G4.

Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa,
perencanaan, serta kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.
Menurut Kotler (2006:11) bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar
sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah
jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan
pengkomunikasian nilai-nilai pelanggan yang unggul.”
Menurut Swashtha dan Irawan (2000:7), bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan
untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan
maksud untuk mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga,
mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk
memberitahu, mendorong serta melayani pasar.”
Sedangkan pengertian manajemen pemasaran menurut Alma (2001:130)
ialah:
“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa,
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala
kegiatan (program), guna memperoleh tingkat kegiatan yang
menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.”

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke
dalam beberapa kategori. Peng-kategorian ini menggambarkan kemampuan dan
komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Peng-kategorian dapat memotivasi
perusahaan dalam mengembangkan program CSR dan dapat pula dijadikan cermin
dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat (Suharto, 2007).
1. Kategori perusahaan berdasarkan proporsi keuntungan dan besarnya anggaran
CSR :
– Perusahaan Minimalis : Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang
rendah. Perusahaan kecil dan lemah biasanya masuk dalam kategori ini.
– Perusahaan Ekonomis : Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun
anggara CSR-nya rendah. Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah
perusahaan besar, namun pelit.
– Perusahaan Humanis : Perusahaan yang memiliki profit yang rendah, namun
proporsi anggaran CSR-nya relatif tinggi. Perusahaan ini disebut perusahaan
dermawan.
– Perusahaan Reformis : Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang
tinggi. Perusahaan seperti ini memandang CSR bukan sebagai beban melainkan
sebagai peluang.
2. Kategori perusahaan berdasarkan tujuan CSR, (apakah CSR dipandang sebagai
media promosi atau pemberdayaan masyarakat) :
– Perusahaan Pasif : Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan
untuk promosi dan bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat, sekedar
melakukan kegiatan karitatif (bersifat memberikan kasih sayang). Perusahaan ini
seperti melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi
perusahaan.
– Perusahaan Impresif : CSR lebih diutamakan daripada pemberdayaan.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “tebar pesona” daripada “tebar kaya”.
– Perusahaan Agresif : CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi.
Perusahaan seperti ini lebih mementingkan “karya nyata” daripada “tebar
pesona”.
– Perusahaan Progresif : Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi
sekaligus pemberdayaan. Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang
bermanfaat dan menunjang satu sama lainnya bagi kemajuan perusahaan

Salah satu dari cabang ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, yang mana
seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami perkembangan.
Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang berbeda
mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian pemasaran
mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memproduksi barang
dan jasa secara tepat waktu dengan menggunakan biaya yang seefisien mungkin
hingga mampu membuat konsumen tertarik untuk menggunakan dan
mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
Pemasaran menurut Kotler (2006:10) ialah:
“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak
lain.”
Menurut Maynard dan Beckman yang dikutip oleh Alma (2001:1) bahwa:
“Marketing embraces all business activities involved in the low of
goods and services from physical production to consumption.”

Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust
(1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan
dalam penerapan CSR, yaitu:
1. Prioritas Perusahan
Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas
tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan
dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas
bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial.
2. Manajemen Terpadu
Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu
mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai
salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
3. Proses Perbaikan
Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi
secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami
kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
4. Pendidikan Karyawan
Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan
keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program
pendidikan dan pelatihan.
5. Pengkajian
Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih
dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja
dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum
mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
6. Produk dan Jasa
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk
dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
7. Informasi Publik
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap
konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan
pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa.
8. Fasilitas dan Operasi
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan
kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial
dari suatu kegiatan perusahaan.
9. Penelitian
Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari
penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan
sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya
mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.
10. Prinsip Pencegahan
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk
barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini
dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
11. Kontraktor dan Pemasok
Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari
prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan
melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari
suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya.
12. Siaga Menghadapi Darurat
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi
keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama
dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal.
Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul.
13. Transfer Best Practice
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang
bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
14. Memberikan Sumbangan
Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan
publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga
pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab
sosial.
15. Keterbukaan (disclosure)
Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan
perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu
mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard)
yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa.
16. Pencapaian dan Pelaporan
Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara
berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan
direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Pada prinsipnya, CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan
para stakeholders daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara
moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan
tersbut dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan
kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan
harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap stakeholders-nya dan
lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya.
Berdasarkan dengan hal tersebut, John Elkingston‟s mengelompokkan CSR
atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “Triple Bottom Line”. Ketiga aspek
itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (economic prosperity),
peningkatan kualitas lingkungan (environmental quality), dan keadilan sosial (social
justice). John juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan
konsep pembangunan berkelanjutan (sustainability development) harus
memperhatikan “Triple P” yaitu “Profit” sebagai wujud aspek ekonomi, “Planet”
sebagai wujud aspek lingkungan, “People” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007: 22-
36).
Pada tahun 2002, Global Compact Initiative menegaskan kembali tentang
triple P dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (profit),
mensejahterakan masyarakat (people), dan menjamin keberlanjutan kehidupan
(planet) Menurut Hardiansyah dan Iqbal (2006) untuk mengimplementasikan ketiga
aspek tersebut dibutuhkan strategi tertentu. Adapun strategi yang dapat digunakan
dalam mengimplementasiannya yaitu:
a. Penguatan kapastitas (capacity building).
b. Kemitraan (collaboration)
c. Penerapan inovasi

Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan
mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis
sendiri maupun untuk pembangunan.
Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang
disebut Sustainability Report. Sustainability Report adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan
produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability
development). Sustainability Report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel
tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang
membawa menuju kepada core business dan sektor industrinya.

Menurut Mulyani (2011), terdapat lima tahap pengelompokan analisis
lingkungan, yaitu :
1. Identifikasi
Pertama kali perusahaan hendak menentukan biaya untuk pengelolaan biaya
penanggulangan eksternality yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional
usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak dampak negatif tersebut. Sebagai
contoh misalnya sebuah Rumah Sakit yang diperkirakan akan menghasilkan limbah
berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut
mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain: limbah padat, cair,
maupun radioaktif yang berasal dari kegiatan instalasi rumah sakit atau kegiatan
karyawan maupun pasien (Sudigyo, 2002). Macam macam kemungkinan dampak ini
diidentifikasi sesuai dengan bobot dampak negatif yang mungkin timbul.
2. Pengakuan
Elemen-elemen tersebut yang telah diidentifikasikan selanjutnya diakui
sebagai rekening dan disebut sebagai biaya pada saat menerima manfaat dari
sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut.
Pengakuan biaya-biaya dalam rekening ini dilakukan pada saat menerima manfaat
dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan sebab pada saat sebelum nilai atau jumlah
itu dialokasikan tidak dapat disebut sebagai biaya sehingga pengakuan sebagai biaya
dilakukan pada saat sejumlah nilai dibayarkan untuk pembiayaan pengelolaan
lingkungan. (PSAK,2002)
3. Pengukuran
Perusahaan pada umumnya mengukur jumlah dan nilai atas biaya biaya yang
dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan tersebut dalam satuan moneter yang telah
ditetapkan sebelumnya. Pengukuran nilai dan jumlah biaya yang akan dikeluarkan ini
dapat dilakukan dengan mengacu pada realisasi biaya yang telah dikeluarkan pada
periode sebelumnya, sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai
kebutuhan riil setiap periode.
Dalam hal ini, pengukuran yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan
pengalokasian pembiayaan tersebut sesuai dengan kondisi perusahaan yang
bersangkutan sebab masing-masing perusahaan memiliki standar pengukuran jumlah
dan nilai yang berbeda-beda.
4. Penyajian
Biaya yang timbul dalam pengelolaan lingkungan ini disajikan bersama sama
dengan biaya-biaya unit lain yang sejenis dalam sub-sub biaya administrasi dan
umum. Penyajian biaya lingkungan ini didalam laporan keuangan dapat dilakukan
dengan nama rekening yang berbeda-beda sebab tidak ada ketentuan yang baku untuk
nama rekening yang memuat alokasi pembiayaan lingkungan perusahaan tersebut.
5. Pengungkapan
Pengungkapan akuntansi lingkungan merupakan jenis pengungkapan
sukarela. Namun, tidak semua perusahaan melaporkan pengungkapan akuntansi
lingkungan secara sukarela. Misalnya perusahaan pertambangan, yang wajib
melakukan pengungkapan akuntansi lingkungan.
Pengungkapan akuntansi lingkungan pada penelitian ini merupakan
pengungkapan informasi data akuntansi lingkungan dari sudut pandang fungsi
internal akuntansi lingkungan itu sendiri, yaitu berupa laporan akuntansi lingkungan.
Laporan tersebut harus didasarkan pada situasi aktual pada suatu perusahaan atau
organisasi lainnya. Data aktual diungkapkan dan ditentukan oleh perusahaan sendiri
atau organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan ketika pengungkapan data
eksternal akuntansi lingkungan untuk mengklarifikasi prasarat dari pengungkapan
data, supaya stakeholders memperoleh pemahaman konsisten dari data akuntansi
lingkungan.
Praktek-praktek akuntansi tradisional seringkali melihat biaya lingkungan
sebagai biaya mengoperasikan bisnis, meskipun biaya-biaya tersebut signifikan,
meliputi: biaya sumberdaya, yaitu mereka yang secara langsung berhubungan dengan
produksi dan mereka yang terlibat dalam operasi bisnis umum, pengolahan limbah,
dan biaya pembuangan. Biaya reputasi lingkungan, dan biaya membayar premi
asuransi resiko lingkungan.
Dalam banyak kasus, biaya-biaya lingkungan seperti yang berkaitan dengan
sumberdaya alam (energi, udara, air) dimasukkan ke dalam satu jalur „biaya operasi‟
atau „biaya administrasi‟ yang diperlakukan independen dengan proses produksi. Juga
biaya lingkungan sering didefinisikan secara sempit sebagai biaya yang terjadi dalam
upaya pemenuhan dengan atau kaitan dengan hukum atau peraturan lingkungan. Hal
ini karena sistem akuntansi cenderung berfokus pada biaya bisnis yang teridentifikasi
secara jelas, bukan pada biaya dan manfaat pilihan alternatif.

Dalam model kualitas lingkungan total, keadaan yang ideal adalah tidak ada
kerusakan lingkungan. Kerusakan didefenisikan sebagai degradasi langsung dari
lingkungan, seperti emisi residu benda padat, cair, atau gas ke dalam lingkungan
(misalnya: pencemaran air dan polusi udara), atau degradasi tidak langsung seperti
penggunaan bahan baku dan energi yang tidak perlu.
Menurut Hansen dan Mowen (2007), biaya lingkungan dapat diklasifikasikan
menjadi empat kategori, yaitu :
1. Biaya Pencegahan Lingkungan (Environmental Prevention Costs)
Biaya pencegahan lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang
dilakukan untuk encegah diproduksinya limbah dan/atau sampah yang merusak
lingkungan. Contoh : evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat
untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi dan
menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan, audit risiko
lingkungan, daur ulang produk, pemerolehan serifikasi ISO 14001.3.
2. Biaya Deteksi Lingkungan (Environmental Detection Costs)
Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan
untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Contoh: Audit aktivitas
lingkungan, pemeriksaan produk dan proses, pengembangan ukuran kinerja
lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari
pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (Environmental Internal Failure Costs)
Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan
karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.
Contoh: Pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi,
pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan peralatan polusi, lisensi
fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.
4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (Environmental Eksternal Failure Costs)
Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external failure),
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan serta melepas limbah atau sampah
ke dalam lingkungan. Biaya ini terbagi menjadi dua yaitu Biaya kegagalan eksternal
yang direalisasi (realized external failure costs) adalah biaya yang dialami dan
dibayar oleh perusahaan.
Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (unrealized external
failure costs) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan
dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksernal yang
direalisasi adalah: pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang
tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, penggunaan bahan baku dan energi secara
tidak efisien, penyelesaian klaim kecelakaan pribadi dari praktik kerja yang tidak
ramah lingkungan, dll.
Contoh biaya sosial adalah: mencakup perawatan medis karena udara yang
terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan danau sebagai tempat rekreasi
karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran
(kesejahteraan individual), dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat
(degradasi)

Sistem akuntansi lingkungan terdiri atas lingkungan akuntansi konvensional
dan akuntansi ekologis. Akuntansi lingkungan konvensional mengukur dampakdampak dari lingkungan alam pada suatu perusahaan dalam istilah-istilah keuangan.
Sedangkan akuntansi ekologis mencoba untuk mengukur dampak suatu
perusahaan berdasarkan lingkungan tetapi pengukuran dilakukan dalam bentuk unit
fisik (misalnya sisa barang produksi dalam kilogram, pemakaian energi dalam kilo
joules), akan tetapi standar pengukuran yang digunakan bukan dalam bentuk satuan
keuangan

Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah perusahaan atau
organisasi dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip
manajemen dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Glover (2001:130):
”Manajemen ialah sebagai suatu kepandaian manusia dalam
menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi
penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang
digunakan untuk tujuan tertentu.”
Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2003:1):
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Sedangakan menurut Manullang (2004:5), manajemen adalah:
“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusanan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.”

Menurut Ikhsan (2008) tujuan dan maksud dikembangkannya akuntansi
lingkungan adalah sebagai alat manajemen lingkungan yang digunakan untuk menilai
keefektifan kegiatan konservasi lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan
masyarakat yang digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan,
kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik.
Akuntansi Lingkungan secara spesifik mendefinisikan dan menggabungkan
semua biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Bila biaya-biaya
tersebut secara jelas teridentifikasi, perusahaan akan cenderung mengambil
keuntungan dari peluang-peluang untuk mengurangi dampak lingkungan. Adapun
manfaat-manfaat mengadopsi akuntansi lingkungan, yaitu :
1. Perkiraan yang lebih baik dari biaya sebenarnya pada perusahaan untuk
memproduksi produk atau jasa. Ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki harga
dan profitabilitas.
2. Mengidentifikasi biaya-biaya sebenarnya dari produk, proses, sistem, atau
fasilitas dan menjabarkan biaya-biaya tersebut pada tanggungjawab manajer.
3. Membantu manajer untuk menargetkan area operasi bagi pengurangan biaya dan
perbaikan dalam ukuran lingkungan dan kualitas.
4. Membantu dengan penanganan keefektifan biaya lingkungan atau ukuran
perbaikan kualitas.
5. Memotivasi staf untuk mencari cara yang kreatif untuk mengurangi biaya-biaya
lingkungan.
6. Mendorong perubahan dalam proses untuk mengurangi penggunaan sumberdaya
dan mengurangi, mendaur ulang, atau mengidentifikasi pasar bagi limbah.
7. Meningkatkan kepedulian staf terhadap isu-isu lingkungan, kesehatan dan
keselamatan kerja.
8. Meningkatkan penerimaan konsumen pada produk atau jasa perusahaan dan
sekaligus meningkatkan daya kompetitif.
Beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mempertimbangkan untuk
mengadopsi akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan,
antara lain :
1. Memungkinkan untuk mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
2. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin
mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup
lainnya, serta keberhasilan bisnis perusahaan.
3. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk
dari proses lingkungan yang diinginkan.
4. Memungkinkan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang mengharapkan
produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
Menurut Aniela (2011) terdapat beberapa alasan yang mendukung
pelaksanaan akuntansi lingkungan, yaitu :
1. Biaya lingkungan jika tidak mendapatkan perhatian khusus akan menjadi tidak
jelas dan masuk dalam akun overhead atau bahkan diabaikan.
2. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat diimbangi
dengan menghasilkan pendapatan melalui penjualan limbah sebagai suatu produk.
3. Pengelolaan biaya lingkungan yang lebih baik dapat menghasilkan perbaikan
kinerja lingkungan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesehatan
manusia serta keberhasilan perusahaan.
4. Memahami biaya lingkungan dan kinerja proses dan produk dapat mendorong
penetapan biaya dan harga produk lebih akurat dan dapat membantu perusahaan
dalam mendesain proses produksi, barang, dan jasa yang lebih ramah lingkungan
untuk masa depan.
5. Akuntansi untuk biaya lingkungan dan kinerja lingkungan dapat mendukung
perkembangan perusahaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan secara
keseluruhan.

Istilah akuntansi lingkungan mempunyai banyak arti dan kegunaan. Akuntansi
lingkungan dapat mendukung pendapatan, akuntansi keuangan maupun bisnis
internal akuntansi manajerial. Akuntansi lingkungan (Environmental Accounting atau
EA) merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan
(environmental costs) ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga
pemerintah. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun
non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi
kualitas lingkungan.
Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States
Environment Protection Agency (US EPA) akuntansi lingkungan adalah : “suatu
fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah menggambarkan biaya-biaya
lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders perusahaan yang mampu
mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara mengurangi atau menghindari biayabiaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan”.
Badan perlindungan Amerika Serikat atau United States Environmental
Protection Agency (EPA) menambahkan bahwa istilah akuntansi lingkungan dibagi
menjadi dua dimensi utama. Pertama, akuntansi lingkungan merupakan biaya yang
secara langsung berdampak pada perusahaan secara menyeluruh (dalam hal ini
disebut “biaya pribadi”). Kedua, akuntansi lingkungan juga meliputi biaya-biaya
individu, masyarakat maupun lingkungan suatu perusahaan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
Akuntansi lingkungan juga merupakan suatu bidang yang terus berkembang
dalam mengidentifikasi pengukuran-pengukuran dan mengkomunikasikan biayabiaya aktual perusahaan atau dampak potensial lingkungannya. Biaya ini meliputi
biaya-biaya pembersihan atau perbaikan tempat-tempat terkontaminasi, biaya
pelestarian lingkungan, biaya hukuman dan pajak, biaya pencegahan polusi teknologi
dan biaya manajemen pemborosan.
Regulasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 yang
diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Akuntansi dampak lingkungan dari
aktivitas perusahaan juga telah diatur SAK. PSAK No. 1 Paragraf 9 telah
memberikan penjelasan mengenai penyajian dampak lingkungan berikut :
“Perusahaan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup
(atau nilai tambah) khususnya bagi industri dengan sumber daya terkait dengan
lingkungan hidup (atau karyawan dan stakeholder lainnya sebagai pengguna
laporan keuangan penting)”.
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi
lingkungan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas berkaitan dengan
aktivitas lingkungan dengan tujuan untuk menambah referensi para stakeholder
dalam pengambilan keputusan yang tidak hanya memperhatikan laba dari suatu
entitas, tetapi juga dengan memperhatikan dari aspek lingkungannya

Teori ini menekankan pada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi
merupakan catatan penting suatu perusahaan baik di masa lalu, saat ini maupun di
masa yang akan datang. Teori Sinyal menunjukkan adanya asimetris informasi antara
manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi
tersebut dan mengemukakan tentang bagaimana perusahaan memberikan sinyalsinyal kepada pengguna laporan keuangan.
Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan
sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika pengumuman
tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pelaku pasar akan bereaksi pada
waktu pengumuman tersebut dan diterima oleh para pelaku pasar.
Menurut Prasetyanigrum (2008) teori sinyal (signaling theory) menjelaskan
mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal. Dorongan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat
asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Roida (2008) menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleah pasar
atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat bermakna positif
atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat dalam
konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh
perusahaan. Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda
(signal) adalah perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh
perusahaan yang bersangkutan.
Roida (2008) juga menegaskan bahwa perusahaan yang sudah menerapkan
kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi pasar. Namun
jika dihubungkan dengan apa yang dijalankan saat ini dengan reputasi perusahaan di
masa lampau seperti perusakan lingkungan (Newmont di Minahasa, Freeport di
Papua, dan Shell di Nigeria), eksplotasi buruh (Nike, GAP), melakukan suap untuk
mendapatkan proyek, dan melakikan rekayasa keuangan, maka program CSR ini
hanya menjadi alat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertahankan
sahamnya.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan
sebuah metode untuk mentrasnfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan
untuk menghadapi pesaing pada industri sejenis. Sebagai contoh PT H.M Sampoerna,
tbk. yang mencitrakan dirinya sebagai perusahaan yang menjalankan CSR melalui
kepedulian pada pendidikan yang mana hasilnya diharapkan nilai perusahaan akan
mengalami peningkatan atau dengan kata lain tujuan finansial perusahaan akan
tercapai (Roida, 2008).

Pada dasarnya, konsepsi terhadap tanggung jawab sosial tidak jauh berbeda
dengan konesp tanggung jawab pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada
sudut pandangnya saja. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna
tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
teori tanggung jawab lebih dimaknai dalam arti liability. Sedangkan teori tanggung
jawab sosial (social responsibility theory) sendiri lahir dari kebebasan positif yang
menekankan tanggung jawab dalam makna responsibility.
Filosofi utama dari tanggung jawab sosial sungguh radikal, karena membatasi
kebebasan dalam makna positif. Tetapi, dalam praktiknya teori ini sangat familiar,
karena “responsibility” sendiri berate keadaan yang dipertanggungjawabkan, di mana
keaadaan yang dipertanggungjawabkan itu membutuhkan campur tangan negara,
sebagaimana yang ditunjukkan dalam sejarah kaum libertarian (Sumber: Eka Wenast,
Teori Tanggung Jawab Sosial dalam http://filsafat-eka-wenast.blogspot.com, diakses
pada 02 Mei 2017).
Bila dikaitkan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka
dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholders dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial
lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan
usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di
mana perusahaan tersebut melakukan aktivitas usahanya.
Secara negatif hal ini bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan
aktivitas usahanya sedemikian rupa, sehingga tidak berdampak negatif pada pihakpihak tertentu dalam masyarakat. Sedangkan secara positif hal ini mengandung
makna bahwa perusahaan harus menjalankan kegiatannya sedemikian rupa, sehingga
dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Dan untuk itu, harus
ada regulasi sebagai acuan penerapan CSR.

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang
hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat
bagi stakeholder-nya (Ghazali dan Chariri : 2007). Konsep stakeholder pertama kali
dikembangkan oleh Freeman (1984) untuk menjelaskan tingkah laku perusahaan
(corporate behaviour) dan kinerja sosial (Ghomi dan Leung, 2013).
Warsono dkk. (2009) mengemukakan argumen bahwa dasar dari teori
kepentingan adalah bahwa perusahaan telah menjadi sangat besar, dan menyebabkan
masyarakat menjadi sangat pervasive sehingga perusahaan perlu melaksanakan
akuntabilitasnya terhadap berbagai sektor masyarakat dan bukan hanya kepada
pemegang saham saja.
Stakeholder suatu perusahaan terdiri dari pemegang saham. Kreditor,
konsumen, pemasok, karyawan dan komunitas lain seperti masyarakat yang
merupakan bagain dari lingkungan sosial. Stakeholder pada dasarnya mengendalikan
atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan.
Menurut Jones dalam Solihin (2009) menjelaskan bahwa stakeholders dibagi
dalam dua kategori, yaitu :
a) Inside Stakeholders : terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside stakeholders adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan.
b) Outside stakeholders : terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang bukan
pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan
perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengaruhi
oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers),
pemasok (supplier), pemerintah (government), masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.
Menurut Soedaryanto (2008) seperti halnya pemegang saham yang
mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen
perusahaan, stakeholder juga mempunyai hak terhadap perusahaan.
Teori Stakeholder berhubungan dengan konsep tanggung jawab sosial
perusahaan dimana kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh para
stakeholder-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk
memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus
memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi
perusahaan itu sendiri

Teori legitimasi (Legitimacy Theory) berfokus pada interaksi antara
perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian
dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial kemasyarakatan
karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin
legitimate (sah).
Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori
legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Dengan demikian,
legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu
perusahaan.
Grey et al., (1997) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat
(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Dasar pemikiran teori ini
adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika
masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan
dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.
Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan
diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh
masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan
dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan
terhadap masyarakat.
Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas
dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan
tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga
mereka diterima oleh masyarakat.
Untuk tetap mendapatkan legitimasi maka organisasi perusahaan harus
mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan
lingkungan sosial (Berthelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai
bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan, dan mempertahankan legitimasi yang
telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013)

Media exposure merupakan pengungkapan informasi perusahaan
melalui suatu media, salah satu media yang dapat digunakan yaitu website
resmi perusahaan. Menurut Sari (2012) media internet (web) merupakan
suatu media yang efektif dengan didukung oleh pemakai internet yang
selalu meningkat. Perusahaan yang ingin mendapatkan legitimasi dan
kepercayaan dari masyarakat harus mempunyai kapasitas dalam memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan dan melakukan komunikasi secara
efektif dengan pemangku kepentingan.
Pengkomunikasian Corporate Social Responsibility melalui media
akan meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat dilakukan oleh
perusahaan dengan menggunakan web perusahaan, dengan hal ini maka
investor akan lebih mudah mengetahui informasi tentang perusahaan dan
akan mempengaruhi pengambilan keputusan para investor

Pertumbuhan perusahaan merupakan dampak atas arus dana
perusahaan yang disebabkan oleh perubahan operasional perusahaan
seperti perubahan penjualan atau peningkatan volume usaha. Pertumbuhan
perusahaan dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan dalam
perusahaan. Growth merupakan pertumbuhan perusahaan yang dapt diukur
menggunakan pertumbuhan penjualan dari perusahaan (Ulfa, 2009 dalam
Sari, 2012).
Pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan pertumbuhan
penjualan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi investor untuk
menentukan investasinya. Menurut Sari (2012) perusahaan dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak untuk melakukan
pengungkapan, salah satunya adalah mengungkapkan tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan, karena perusahaan dengan tingkat
likuiditas yang tinggi akan mendapat lebih banyak sorotan dari investor.

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui
sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka
pendek. Menurut Rahardjo, 2006 dalam Putri dan Christiawan, 2014 rasio
likuiditas bertujuan untuk menaksir kemampuan keuangan perusahaan
dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan komitmen pembayaran
keuangannya.
Rasio likuiditas dapat diukur menggunakan rasio lancar (Current
Ratio/CR). Current ratio merupakan rasio antara aset lancar dan hutang
lancar. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan entitas
untuk membayar semua kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh
tempo dengan menggunakan aset lancarnya yang tersedia.
Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan memberikan
informasi kepada perusahaan lain, bahwa mereka lebih baik dari pada
perusahaan lain, dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan
lingkungan sosial. Informasi tersebut dilakukan dengan cara
mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan (Kamil dan Herusetya, 2012). Semakin tinggi
angka ratio likuiditas, akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang
diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang
cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh
mana perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat yang dapat
diterima. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas adalah tingkat pengembalian atas aset atau Return on Assets
(ROA). ROA merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak
dengan jumlah aset perusahaan secara keseluruhan, dimana rasio ini
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari asset yang
dipergunakan. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering
disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan
menghasilkan keuntungan (Ningrum dkk., 2013). Semakin besar angka
ROA menunjukkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik, karena
tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan semakin besar.
Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan
merupakan salah satu faktor yang membuat manajemen menjadi fleksibel
dan bebas untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada para
pemegang kepentingan (Maulida dkk., 2014). Hal tersebut berarti semakin
tinggi profitabilitas perusahaan diharapkan akan semakin luas
pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah
proses pengkomunikasian tentang dampak sosial dan lingkungan yang
dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan terhadap kelompok
khusus yang berkepentingan maupun terhadap masyarakat secara
keseluruhan (Sembiring, 2005). Tujuan pengungkapan Corporate Social
Responsibility adalah agar perusahaan dapat menyampaikan kegiatan
sosial dan lingkungan yang telah dilaukan dalam periode tertentu.
Menurut Hadi, 2011 dalam Putri dan Christiawan, 2014,
pengungkapan Corporate Social Responsibility merupakan laporan
aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan baik
yang berkaitan dengan perhatian terhadap masalah lingkungan maupun
sosial. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilakukan
dalam media-media seperti laporan tahunan perusahaan maupun dalam
bentuk iklan yang berorientasi sosial.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia telah
diatur dalam Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Nomor 1
(revisi 2009) paragraph 12 yang secara implisit menyarankan perusahaan
untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Isi dari
PSAK tersebut adalah sebagai berikut:
“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan,
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value
added statement), khususnya bagi industry dimana faktor lingkungan
hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang
menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang
memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar
ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.
Pengungkapan kinerja perusahaan seperti lingkungan, sosial dan
keuangan dapat dilakukan dengan mengungkapkannya dalam laporan
tahunan perusahaan atau dalam laporan terpisah.
Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat dilakukan
dengan metode pengkodefikasian atau dengan metode Global Reporting
Initiative versi keempat G4 (GRI G4). Dalam pedoman GRI G4 terdapat
terdapat tiga komponen utama pengungkapan yang memperlihatkan
dampak aktivitas perusahaan terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial
pada bagian standar disclosures. Dari ketiga dimensi tersebut diperluas
menjadi 6 dimensi, yaitu: ekonomi, lingkungan, praktek tenaga kerja, hak
asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab produk. Dari keenam
dimensi terdapat 46 konstruk dan total seluruh item pengungkapan
menurut GRI adalah 91 item.

Corporate Social Responsibility merupakan sebuah bentuk tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sebagai wujud
komitmen bisnis perusahaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan
secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup pemegang
kepentingan (shareholder). Menurut Septiana dan Fitria (2014) Corporate
Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan
oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan itu berada.
Menurut The World Business Council on Sustainable Development
(WBCSD) Corporate Social Responsibility adalah komitmen
berkelanjutan dari perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan
ekonomi serta untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan
keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada umumnya. Hal ini
sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan tidak
hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun perusahaan harus
memberikan manfaatnya bagi pemangku kepentingan (stakeholder).
Kegiatan Corporate Social Responsibility saat ini sudah dijadikan
kebutuhan bagi perusahaan karena kegiatan Corporate Social
Responsibility akan mendatangkan manfaat jangka pendek maupun jangka
panjang bagi perusahaan, selain itu dunia bisnis sedang dan akan terus
menghadapi tekanan dari pihak-pihak eksternal agar peduli terhadap
kegiatan Corporate Social Responsibility. Pihak-pihak eksternal tersebut
adalah pelaku pasar, khususnya investor dan kreditor yang semakin peduli
terhadap isu-isu sosial dan lingkungan karena terkait dengan risiko dan
prospek investasi dan kredit.
Tekanan yang kemungkinan akan muncul adalah tekanan dari
pemerintah seiring dengan meluasnya ketidaksetaraan sosial dan
lingkungan dalam masyarakat. Oleh karena itu peruhasaan harus lebih
peduli terhadap lingkungan dan sosial masyarakat

Teori legitimasi merupakan sebuah kontrak sosial antara perusahaan
dan masyarakat. Teori legitimasi secara eksplisit mengakui bahwa bisnis
dibatasi oleh kontrak sosial yang menyatakan bahwa perusahaan harus
melakukan aktivitas sosial dan lingkungan agar perusahaan memperoleh
penerimaan dari masyarakat dan pada akhirnya kegiatan tersebut akan
menjamin keberlangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009 dalam Kristi,
2012). Legitimasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena
berhubungan dengan nilai atau norma yang dimiliki perusahaan dalam
melakukan interaksi dengan sosial dan lingkungan sekitarnya.
Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa kegiatan operasional
perusahaan akan terus berlangsung apabila lingkungan menyadari bahwa
perusahaan telah beroperasi dengan system nilai atau norma yang sejalan
dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan
perusahaan. Teori ini juga didasarkan pada persepsi bahwa perusahaan
akan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai salah satu
strategi perusahaan guna membuktikan kepada masyarakat dimana
perusahaan telah beroperasi sesuai dengan harapan masyarakat.
Dengan demikian, teori legitimasi merupakan salah satu teori yang
mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Teori
legitimasi dalam penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab
perusahaan dilakukan dengan harapan untuk memperoleh pengakuan atau
legitimasi masyarakat yang ada disekitar perusahaan. Legitimasi
perusahaan dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat
kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan
dari masyarakat. Dengan teori legitimasi perusahaan dianjurkan untuk
memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa aktivitas dan kinerja
perusahaannya dapat diterima. Perusahaan dapat menggunakan laporan
tahunan sebagai alat untuk memberikan gambaran mengenai tanggung
jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat, sehingga perusahaan
dapat diterima oleh masyarakat.
Seperti yang telah dijelaskan di atas, penggunaan teori legitimasi
dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwa pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan
nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Hal ini berarti bahwa
legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi perusahaan
untuk mempertahankan hidup (Sari, 2012)

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahan bukan merupakan
sebuah entitas yang beroperasi hanya untuk kepentingan sendiri melainkan
harus memberikan manfaat bagi stakeholder misalnya masyarakat,
pemerintah, kreditor, konsumen, supplier, dan pihak yang berkepentingan
dengan perusahaan. Sari (2012) menyatakan bahwa perusahaan tidak
hanya bertanggungjawab terhadap pemilik perusahaan (shareholder)
melainkan perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap pemegang
kepentingan (stakeholder).
Menurut Kristi (2012) teori stakeholder mengasumsikan bahwa
eksistensi dari sebuah perusahaan ditentukan oleh pemegang kepentingan
(stakeholder). Hal tersebut berarti bahwa keberlangsungan hidup dari
sebuah perusahaan ditentukan oleh para pemegang kepentingan
(stakeholder). Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan
pengungkapan. Menurut Ekowati dkk. (2014) hal-hal yang berkaitan
dengan kepentingan berbagai pihak dibahas dalam teori stakeholder. Salah
satu hal penting bagi pemegang kepentingan (stakeholder) adalah
pengungkapan Corporate Social Responsibility.
Praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility sangat
penting dilakukan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan hidup
dilingkungan masyarakat, sehingga aktivitas sosial dan lingkungan yang
dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan kondisi sosial dan
lingkungan masyarakat sekitar (Semibiring, 2003). Pengungkapan
Corporate Social Responsibility dapat menggambarkan kemampuan
perusahaan dalam menjalin hubungan dengan stakeholder, sehingga
semakin luas pengungkapan Corporate Social Responsibility yang
dilakukan oleh perusahaan akan semakin baik dukungan stakeholder
terhadap perusahaan. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan karena
semakin baik dukungan dari stakeholder perusahaan akan semakin
berkembang.

Kepemilikan institusional yang meningkat akan menimbulkan
pengawasan yang lebih besar sehingga dapat mengurangi perilaku
mengambil peluang oleh manajer (Listiyani, 2003). Dengan pengawasan
yang besar yang dilakukan pada perusahaan kepemilikan institusional, maka
perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif yang akan dimiliki,
sehingga akan mudah menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Dengan
nilai tambah yang semakin besar yang dimiliki oleh perusahaan, maka
perusahaan dalam pemanfaatan intellectual capital akan semakin meningkat.
Menurut Selly dan Eliza (2015) semakin besar kepemilikan saham
institusional, maka semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi
keuangan untuk mengawasi manajemen, sehingga dapat membuat
manajemen untuk lebih disiplin untuk melakukan tindakan memaksimalkan
kesejahteraan pemegang saham dan memberikan dorongan untuk
mengoptimalkan nilai perusahaan.
Dengan intellectual capital yang meningkat, perusahaan cenderung
akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara meningkatkan
kemampuan karyawan, sumber daya organisasi, cara operasi, dan hubungan
antara stakeholder. Selain itu, dengan pemanfaatan intellectual yang tinggi,
maka profit yang akan dihasilkan oleh perusahaan akan semakin meningkat,
sehingga akan meningkatkan nilai pasar yang ditandai dengan harga saham
yang akan semakin naik. Hal ini membuktikan bahwa struktur kepemilikan
akan memperkuat hubungan intellectual capital dan nilai pasar. Penelitian
ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Randa dan Ariyanto (2012)
yang menunjukan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh
positif terhadap hubungan intellectual capital dan nilai pasar

Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan institusional berperan
dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa manajer untuk lebih
berhati-hati dalam mengambil keputusan di dalam perusahaan.
Meningkatnya kepemilikan saham institusionalakan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat mengambil
peluang yang dimiliki oleh seseorang manajer.
Investor institusional yang mempunyai saham pada perusahaan
cenderung akan lebih memilih kebijakan perusahaan yang dapat
meningkatkan keuntungan yang bersifat jangka panjang bagi perusahaan
investor, salah satunya yaitu pengelolaan Intellectual Capital. Dengan
adanya dukungan besar dan penuh terhadap pengelolaan yang optimal dan
efisien dari pemegang saham institusional lakukan, maka pemanfaatan
intellectual capital akan semakin tinggi. Dengan pengawasan yang ketat dan
dengan pemanfaatan intellectual yang baik, maka perusahaan akan dapat
meningkatkan kinerja keuangan dengan cara meningkatkan nilai tambah
bagi perusahaan atau dengan cara meningkatkan laba perusahaan.
Menurut Gedajlovic dan Shapiro (2002) dan Lee (2008) kepemilikan
saham investor institusional akan mendorong peningkatan efektivitas
terhadap pengawasan kinerja manajemen dan semakin efektif bila
pemegang saham institusional memiliki kemampuan atau keterampilan
dalam berbasis maupun keuangan. Dengan kepemilikan institusional tinggi
pada perusahaan akanmemperkuat hubungan intellectual capitaldan kinerja
keuangan. Penelitian ini sama seperti penelitian yang dilakukan oleh
Sunarsih dan Mendra (2012) bahwa struktur kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap intellectual capital dan kinerja keuangan.

Efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya akan
berpengaruh terhadap meningkatnya nilai intellectual capital. Selain itu
pengelolaan dan pengembangan sumber daya perusahaan yang baik dapat
meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan nilai pasar.Pertumbuhan
perusahaan dan nilai pasar dapat dicerminkan dari pendapatan yang
diperoleh oleh perusahaan dari produktivitas yang dihasilkan yang nantinya
akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan keuntungan yang
diperoleh tersebut perusahaan akan dapat menaikan nilai pasar yang dimiliki
oleh perusahaan di tandai dengan semakin tingginya harga saham pada
perusahaan tersebut.
Nilai pasar juga dapat diperoleh dari tingginya nilai perusahaan akibat
dari pemanfaatan intellectual yang baik dan juga dapat diperoleh dari
kemampuan perusahaan dalam memberikan motivasi kepada karyawan
sehingga produktivitas dapat bertahan dan dapat meningkat (Sawarjuwono
dan Kadir, 2003). Penelitian ini sesuai dengan teori Resources Based
Theory (RBT) bahwa perusahaan dapat mempertahankan produktivitas
dengan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan dengan cara
mengimplementasikan strategi dalam menciptakan nilai tambah bagi
perusahaan.
Menurut chen et al (2005) intellectual capital memiliki pengaruh
positif terhadap nilai pasar dan kinerja perusahaan di masa depan. Karena
intellectual capital merupakan landasan penting bagi perusahaan untuk
lebih unggul dan kompetitif dalam persaingan bisnis.Sehingga semakin
tinggi nilai intellectual capital yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan
meningkatkan nilai pasar perusahaan tersebut. 

Menurut Chen et al (2005) investor akan lebih tertarik terhadap
perusahaan yang memiliki nilai intelektual yang tinggi daripada suatu
perusahaan dengan nilai intelektual yang rendah. Dengan nilai intelektual
yang tinggi, maka suatu perusahaan akan mempunyai kinerja keuangan
yang tinggi. Hal ini sesuai dengan teori intellectual capital bahwa
intellectual capitalakan memberikan kontribusi yang kuat pada teori
stakeholder yang menekankan pada laba akuntansi.
Menurut Soegeng dan Safrina (2014) Intellectual Capital
mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini di nyatakan
bahwa Human Capital, Structural Capital, dan Customer Capital
merupakan bagian dari pemanfaatan Intellectual Capital yang dapat
mempengaruhi keuntungan bagi perusahaan, sehingga dapat meningkatkan
kinerja keuangan.

Bauran pemasaran adalah titik sentral dari semua aktivitas pemasaran.
Tanpa adanya bauran pemasaran, maka segala aktivitas yang berkaitan dengan
pemasaran tidak dapat dijalankan. Dengan kata lain, bauran pemasaran atau
marketing mix merupakan sebuah komponen yang sangat penting di dalam bidang
ilmu pemasaran dan manajemen pemasaran. Sehingga segala aktivitas pemasaran
tidak dapat terlepas dari bauran pemasaran.
Kotler (2006:17) mendefinisikan bauran pemasaran sebagai berikut:
“Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang
digunakan perusahaan untuk terus-menerus untuk mencapai
tujuannya di pasar sasaran.”

Manajemen pemasaran adalah suatu proses yang berkaitan dengan analisa,
perencanaan, serta kontrol yang mencakup ide-ide, barang-barang, dan jasa-jasa.
Menurut Kotler (2006:11) bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu untuk memilih pasar
sasaran serta mendapatkan, mempertahankan, dan menambah
jumlah pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan
pengkomunikasian nilai-nilai pelanggan yang unggul.”
Menurut Swashtha dan Irawan (2000:7), bahwa:
“Manajemen pemasaran adalah penganalisaan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang ditujukan
untuk mengadakan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan
maksud untuk mencapai tujuan organisasi dalam memenuhi
kebutuhan dan keinginan pasar tersebut, serta menentukan harga,
mengadakan komunikasi dan distribusi yang efektif untuk
memberitahu, mendorong serta melayani pasar.”
Sedangkan pengertian manajemen pemasaran menurut Alma (2001:130)
ialah:
“Manajemen pemasaran ialah kegiatan menganalisa,
merencanakan, mengimplementasikan, dan mengawasi segala
kegiatan (program), guna memperoleh tingkat kegiatan yang
menguntungkan dengan pembeli sasaran dalam rangka mencapai
tujuan organisasi.”

Salah satu dari cabang ekonomi adalah bidang ilmu pemasaran, yang mana
seiring dengan perubahan waktu ilmu pemasaran terus mengalami perkembangan.
Para ahli dan praktisi pemasaran mengemukakan pendapat yang berbeda
mengenai pengertian pemasaran, namun pada dasarnya pengertian pemasaran
mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bagaimana memproduksi barang
dan jasa secara tepat waktu dengan menggunakan biaya yang seefisien mungkin
hingga mampu membuat konsumen tertarik untuk menggunakan dan
mengkonsumsi barang dan jasa tersebut.
Pemasaran menurut Kotler (2006:10) ialah:
“Pemasaran adalah proses sosial yang dengan proses itu individu
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan
mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara
bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak
lain.”
Menurut Maynard dan Beckman yang dikutip oleh Alma (2001:1) bahwa:
“Marketing embraces all business activities involved in the low of
goods and services from physical production to consumption.”

Manajemen merupakan suatu proses dimana sebuah perusahaan atau
organisasi dalam melakukan suatu usaha harus mempunyai prinsip-prinsip
manajemen dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
dalam mencapai tujuan perusahaan. Menurut Glover (2001:130):
”Manajemen ialah sebagai suatu kepandaian manusia dalam
menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi
penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang
digunakan untuk tujuan tertentu.”
Pengertian manajemen menurut Hasibuan (2003:1):
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”
Sedangakan menurut Manullang (2004:5), manajemen adalah:
“Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusanan, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan.”

Penerapan QFD pada perusahaan memiliki tiga manfaat utama yang
dikemukakan oleh Eldin (2002) dalam Wijaya (2011), yaitu :
a. Mengurangi Biaya
Kebutuhan serta harapan konsumen sesuai dengan produk dan jasa yang ada.
Apabila sudah sesuai dengan keinginan konsumen maka tidak ada perbaikan
pada pekerjaan atau barang yang terbuang karena tidak sesuai dengan
keinginan konsumen.
b. Meningkatkan Pendapatan
Jika pekerjaan yang dilakukan pekerja sesuai dengan yang diinginkan konsumen
maka tidak akan ada perbaikan pada pekerjaan dan bahan baku tidak terbuang.
c. Pengurangan Waktu Produksi
Penggunaan QFD diperlukan agar bisa mengetahui penguraan waktu produksi.
Apabila sudah menggunakan QFD, sudah bisa membuat keputusan pada
pengembangan produk dan tidak dilakukan pengulangan serta tidak
membutuhkan waktu produksi yang lama

Definisi QFD menurut para ahli, sebagai berikut :
a. Menurut ASI (2003) dalam Wijaya (2011) mendefinisikan QFD merupakan
suatu proses yang sudah diatur dalam sistem untuk membantu perusahaan
dalam memahami dan memadankan kebutuhan klien.
b. Menurut Wijaya (2011), membantu apa yang diinginkan oleh konsumen akan
berguna sebagai bahan diskusi bagi tim perancang dalam menentukan cara
untuk memenuhi kebutuhan konsumen merupakan definisi dari QFD

Metode service quality (SERVQUAL) merupakan metode yang digunakan dalam
pengukuran tingkat kualitas layanan. Dalam metode SERVQUAL, kualitas jasa
diartikan sebagai penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan
superioritas suatu jasa (Parasuraman, 1985). Berikut merupakan definisi tiga
landasan dari konseptual utama, yaitu:
a. Kualitas jasa lebih sulit untuk dievaluasi oleh konsumen dibandingkan dengan
kualitas barang.
b. Persepsi terhadap kualitas jasa adalah hasil perbandingan antara harapan
dari pelanggan dengan kinerja actual jasa.
c. Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan pada hasil jasa, tetapi juga mencakup
evaluasi terhadap proses penyampaian jasa.
Selain itu, menurut Tjiptono, 1997 terdapat lima dimensi dari service quality,
yaitu:
a. Bukti Langsung (Tangible)
Bukti langsung atau tangible terdiri atas pegawai, fasilitas yang baik, saranan
komunikasi dan perlengkapan.
b. Keandalan (Reliability)
Keandalan atau reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan
yang memuaskan, segera serta lebih akurat. Dalam lingkup yang luas,
keadalan mempunyai arti bahwa perusahaan akan memberikan janji
mengenai penyediaan, penyelesaian masalan dan juga harga.
c. Daya Tanggap (Responsiveness)
Daya tanggap atau responsiveness adalah keinginan dari karyawan untuk
memberikan pelayanan kepada konsumen dengan tanggap. Daya tanggap
menekannya perhatian dan ketepatan saat berurusan mengenai permintaan,
pertanyaan dan juga keluhan pelanggan.
d. Jaminan (Assurance)
Jaminan atau assurance merupakan kemampuan yang dimiliki karyawan
dalam pengetahuan, sikap sopan santun serta dapat dipercaya sehingga
bebas dari keragu-raguan dan risiko.
9
e. Empati
Empati adalah pemahaman yang dilakukan terhadap kebutuhan pelanggan
dengan cara membangun komunikasi dan hubungan yang baik. Inti dari
empati adalah menunjukkan kepada konsumen melalui pelayanan yang
diberikan sehingga konsumen tersebut merasa spesial dan kebutuhan yang
mereka butuhkan dapat dipenuhi dengan baik.

Pengukutan kerja dilakukan untuk optimalisasi pada sumber daya
mansia atau tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sumber daya
manusia yang tidak optimal dapat menimbulkan kerugian dengan
mengakibatkan waktu produksi tidak berjalan cepat, sedangkan jika tenaga
kerja ditambahkan dan terlalu banyak maka akan mengakibatkan
pemborosan biaya. Menurut Rully & Rahmawati (2015), pengukuran kerja
dapat dilihat dari kegiatan proses produksi dan oprasi dalam perusahaan
apakah efisien atau tidak, yang didasarkan atas lama waktu untuk membuat
satu produk atau melaksanakan pelayanan (jasa).

Keberhasian suatu lembaga dapat dilihat dari sistem pengolaan
sumber daya manusia yang tersedia, agar tujuan organisasi tersebut tercapai
maka perlu mengelola sumber daya manusia dengan baik (Purba, 2018).
Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi,
apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi, misi dan
tujuan untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola
dan diurus oleh manusia, jadi manusia merupakan faktor strategis dalam
semua kegiatan organisasi (Larasati, 2018).
Sumber daya manusia merupakan suatu individu yang ada di dalam
suatu organisasi untuk melakukan aktivitas sesuai dengan keahlian yang
dimiliki dan berhubungan dengan tujuan yang dimiliki oleh organisasi.
Berkaitan dengan konsep manajemen sumber daya manusia maka fokus
utamanya adalah memberikan kontribusi pada suksesnya organisasi, oleh
karena itu untuk meningkatkan kinerja organisasi maka dukungan dari
aktivitas manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dimana
aktivitas tersebut merupakan fungsi operasional manajemen sumber daya
manusia (Michael, 2017). Sumber daya manusia haruslah dikleola dengan
sebaik mungkin supaya dapat bekerja secara optimal untuk
mengoptimalkannya diperlukan pengukuran kerja.

Menurut Lincolin Arsyad (dalam Rini 2015:36), industri secara garis besar
dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
a) Industri dasar yang meliputi industri mesin dan logam dasar (IMLD)
dan kelompok industri dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD antara
lain : industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang
dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD antara lain :
industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri
pupuk, industri semen, industri batu bara, dan lain sebagainya. Industri
dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal.
Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan
tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja
baru secara sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan
ekonomi lainnya.
b) Industri kecil yang meliputi antara lain: industri pangan, industri
sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas,
percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dll), industri
kerajinan umum (industri kayu, rotan, bamboo, dan galian bukan
logam), dan industri logam. Kelompok industri kecil mempunyai misi
melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi
menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri
kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan
nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar
negeri.
c) Industri hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara
lain : industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan,
mengolah sumber daya pertanian secara luas. AI mempunyai misi
meningkatkan pertumbuhan ekonomi , memperluas kesempatan kerja,
tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi
menengah dan atau maju

Industri adalah kegiatan dibidang ekonomi yang juga dapat berpengaruh
terhadap pembangunan daerah dan sangat penting, karena industri merupakan
penghasil sebagian besar kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang,
pangan dan papan. Industri kecil juga merupakan bagian dari industri yang ikut
dalam memberikan masukan bagi perekonomian. Pengertian industri dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah
“seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau
memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau mamfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.,
Menurut Udaya dkk (2013:60), industri adalah kumpulan perusahaan yang
memproduksi dan menjual produk-produk sejenis dalam sebuah dalam sebuah
pasar yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut akan saling bersaing untuk
merebut pangsa pasar dari produk yang sama atau sejenis.

Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari kata autos (bahasa latin)
dan nomos (bahasa yunani). Autos memiliki arti sendiri sedangkan nomos
memiliki arti aturan jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara
etimologis berarti “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” yang artinya
pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah
tangganya. Menuru Hendratno (dalam Indriana 2015:27) inti pelaksanaan otonomi
daerah adalah terdapatnya kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif
masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6).
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian
kewenangan pada setiap daerah mempunyai tujuan untuk mempermudah
mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan
peran serta masyarakat daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah
diharapkan mampu memberikan peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan
kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:
“Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan”.
Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut Husein dalam
Indriana (2015 : 26) mengungkapkan bahwa local government merupakan sebuah
konsep yang dapat mengandung tiga arti.
a. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan
dengan local authority yang mengacu pada organ, yakni council dan
mayor dimana rekrutmen penjabatnya didasarkan pemilihan.
b. Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh
pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. Dalam
menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,
terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan. The ultra vires doctrine
menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal
tertentu dan memberikan pelayanan tertentu saja, fungsi atau urusan
pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi
pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat.
Prinsip general competence atau open arrangement merupakan
kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus
melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil
keputusan di daerah itu, pemerintah pusat telah mempunyai urusan
atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau
urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ( Hoessei,
2001b; Smith,1985:87).
c. Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Hoessein (20001c) menjelaskan
bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan
kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif
dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari
bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi
melalui desentralisasi menerima menjadi daerah otonom sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat.

Menurut Wijaya dan Danar (2014:35-37) teori pilihan rasional adalah
prilaku politik yang dalam asumsi sederhana bahwa aktor politik, termasuk
didalamnya birokrasi dan masyarakat adalah instrumental, hanya melayani dan
memaksimalkan perilaku kepentingan dirinya sendiri. James Buchanan (dalam
Wijaya dan Danar : 2014) menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan
teori ekonomi neoklasik yang di aplikasikan dalam sektor publik. Teori ini
kemudian berkembang dan belakangan populer dengan sebutan teori pilihan
publik.
Karakteristrik inti dari teori pilihan rasional dipisahkan dari pendekatan
politik tradisoional dan teori administrasi publik adalah penekanannya pada
rasionalitas, mengenai aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Berdasarkan
teori Smith, masyarakat dan birokrat dalam konteks ini di asumsikan bahwa
mereka masyarakat dan birokrat diikat karena termotivasi oleh keinginan untuk
menguntungkan diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dan pengambilan
keputusan memperkenalkan konsep individualis moralitas baru, yakni, pandangan
pada perilaku manusia yang rasional

Di dalam pembangunan ekonomi lokal terdapat prinsip-prinsip yang dapat
mendukung tercapainya pembanguan ekonomi lokal. Berikut ini terdapat
beberapa prinsip dari pembangunan ekonomi, lokal menurut Organisasi
Perburuhan Internasional dalam Kurniawati (2016:42) :
a. Partisipasi dan dialog sosial: keterlibatan pihak-pihak lokal yang
terkait dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri merupakan
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pengguanaan
mekanisme partisipatif menggurangi risiko konflik dan membangun
kohesi sosial. Mengupayakan pihak-pihak yang berkepentingan
bertemu disatu meja melalui forum lokal akan membantu terbentuknya
kepercayaan. Mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan
jaringan dan kegiatan sosial. Desain dan implementasi strategi dari
baah ke atas selanjutnya menjamin solusi yang paling sesuai untuk
kebutuhan lokal dan merupakan jaminan bagi berkelanjutan proses
pembangunan.
b. Kemitraan publik/swasta: investasi pelengkap yang ditargetkan
seakurat mungkin akan mendatangkan tingkat pengembalian sosial
ekonomi yang tinggi. PEL adalah cara untuk mencapai mobilisasi
sumber daya lokal dengan mendorong pengalokasian yang efisien.
Maka kemitraan antara swasta, publik, dan sektor nirlaba menjadi
krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang
memungkinkan konvergensi dalam pemrograman investasi antara lokal
yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi kegiatan pembangunan
mencegah pendekatan “masing-masing” yang tidak efektif dan
mendukung legitimasi dan berkelanjutan proses pembangunan.
c. Wlayah: kedekatan geografis dan budaya mendukung seperangkat
kondisi yang ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan,
pertama pihak terkait dari wilayah yang sama mempunyai pengetahuan
yang lebih baik akan kebutuhan dan sumber dayanya. Kedua, wilayah
lebih memungkinkan adanya kepentingan yang sama dan kedekatan
kultural. Ketiga, wilayah memungkinkan terjadinya interaksi sosial,
ekonomi dan politik yang sering antar aktor daerah, sehingga
menghasilkan kohesi dan kepercayaan sosial. Terakhir adalah platform
yang ideal bagi terciptanya suara daerah yang kuat atas nama semua
pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan
masyarakat yang tradisional, PEL memberikan cara dan struktur yang
mewakili suatu daerah bilamana menghadapi mitranya ditingkat
nasional dan internasional.

Konsep yang digunakan untuk pengembangan wilayah yang berbasis
ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kondisi
yang sesuai dengan keadaan lingkungan atau daerahnya sesuai dengan kapasitas
lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam implentasi pengembangan
ekonomi lokal (PEL) adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Menurut Chura
dan Orozobekov dalam Saragih (2015:59-60) PEL mengutamakan peningkatan
kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan
pengangguran kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan pendapat tersebut
maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi perlu dilakukan mulai dari
tingkat lokal dan penduduk lokal sehingga penmbangunan ekonomi lokal dapat
memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Menurut Saragih (2015:60) :
Peran Pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang
baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya
pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk
perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran
pemerintah lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka
serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk
menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan :
1. Pengorganisasian.
2. Evaluasi strategi sebelumnya.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal.
4. Menciptakan sistem PEL dan mengiplementasikan rencana strategik,
dan
5. Monitoring dan evaluasi

Pemeran utama dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu
pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang ada didalamnya. Kesejahteraan
masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yaitu pengembangan
ekonomi lokak (PEL). Menurut Blakely (1994) dalam Kurniawati (2016:37)
mengartikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai suatu proses
pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat
berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama
dengan pihak swasta atau lainnya. Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan
stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Pengembangan ekonomi
lokal merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat (penduduk lokal) yang
bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan
ekonomi lokal.
Menurut Saragih (2015:55) tujuan utama pengembangan ekonomi lokal
adalah untuk merangsang kesempatan kerja lokal pada suatu sektor tertentu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sember daya
manusia dan sumber daya alam. Selain itu, menurut Munir dalam Susanti (2014:
33) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba
merumuskan kelembagaan – kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan
kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta
pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan
wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam
membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal.
Dari beberapa definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dapat disimpulkan
bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan
ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat bersama-sama
melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatan ekonomi lokal
dengan mengelola sumberdaya alam guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan
untuk peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang
lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.
Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk
menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan
kegiatan usaha pada skala lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada:
a. Pemasaran dan ekspor pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu
berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena
berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan
produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya
berhenti ditengah jalan. Selain itu prioritas perlu diberikan kepada
kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi konsumsi lokal,
tidak akan memperbesar “kue”, sehingga akibatnya hanya bersifat
“zero sum game” (membantu yang satu, mematikan yang lain).
b. Pengembangan klaster (cluster development) untuk mendukung
pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai
kegiatan ekonomi hulu-hilir (supply chain) yang efisien dan efektif,
agar daya saing produk yang dihasilkan meningkatkan. Pengembangan
ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini
terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier effectnya luas,
sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh partisipan dan
stakeholders secara luas. Dengan demikian, konsep yang diharapkan
akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai
kegiatan ekonomi lain.
c. Kemitraan stakeholder. Mata rantai menuju kegiatan ekoonomi dan
kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi
tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para stakeholdersnya.
Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik,
perlu memupukkan modal sosial (socia capital) yang dibutuhkan untuk
menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan stakeholders.
Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi,
melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah ,
antar unit/lembaga pemerintah, serta antar daerah.
d. Pemberdayaan forum kemitraan antar pelaku dan stakeholders tersebut
tidak akan efektif tanpa adanya “pemberdayaan”, yaitu kerelaan dari
pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan
atau pelaku ekonmi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri,
terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam
pengembangan ekonomi lokal. Disini peran pemerintah ialah sebagai
“steering rather than rowing” Arsyad dalam Kurniawati (2016:38-39)

Perencanaan yang strategik akan membawa dampak positif terhadap
kinerja organisasi/perusahaan. Agar sebuah perencanaan strategik dapat bekerja
dengan baik, setidaknya para pemimpin perusahaan/organisasi tidak hanya
berfokus pada situasi persaingan saat itu, tetapi juga mengantisipasi situasi pada
masa mendatang. Dalam Udaya, dkk (2014:16) menjelaskan bahwa para pakar
telah menyiapkan beberapa teknik untuk mengantisipasi lingkungan bersaing pada
masa mendatang. Beberapa teknik yang terkenal adalah Scenario Planning, yang
dikembangkan oleh General Electric, Decentralized Planning dan Strategic Intent,
yang dikembangkan oleh Gary Hamelndan C.K. Prahalad.
Scenario Planning
Tidak semua rencana sebaik apapun yang dibuat manusia selalu berhasil,
banyak hal menyebabkan kegagalan khususnya perubahan lingkungan memainkan
peranan sangat penting terhadap kegagalan apabila para pimpinan tidak
memperhatikan masalah lingkungan secara serius. Untuk mengantisipasi situasisituasi yang tidak diinginkan pada masa mendatang dan mengantisipasi
perubahan-perubahan yang mungkin timbul di lingkungan. Menganalisis Scenario
Planning menyangkut memformulasikan rencana-rencana berdasarkan skenario
bilamana tidak pada masa datang. Artinya, bilamana lingkungan tidak sesuai
dengan rencana, apa yang harus dilakukan organisasi/perusahaan. Rencana
didasarkan atas perkiraan yang optimistik dan pesimistik sehingga para pimpinan
harus memberikan solusi terhadap situasi yang dianggap mungkin akan terjadi.

Menurut Udaya, dkk (2013:11-13) proses pembuatan strategi terdiri dari
beberapa tahapan meliputi;
a. Merumuskan visi dan misi
Visi adalah keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi
perusahaan. Sedangkan misi adalah jawaban atau keterangan terhadap bagaimana
visi tersebut akan dicapai. Misi menjelaskan keberadaan organisasi yang
dinyatakan melalui pernyataan (statement) mengenai alasan keberadaannya serta
mengemukakan produk, pasar, serta teknologi yang digunakan dalam
melaksanakan misi. Visi dan misi merupakan dasar dari keberadaan sebuah
organisasi/perusahaan, keberadaan visi dan misi akan memberikan arah ke mana
perusahaan/organisasi itu akan dijalankan dengan cara bagaimana.
b. Analisis Lingkungan
Analisis lingkungan terdiri dari analisis secara internal dan eksternal.
Analisis internal adalah kegiatan meninjau peluang dan kelemahan organisasi
dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menyangkut sumber daya, keuangan,
fisik dan manusia. Sedangkan analisis eksternal menyangkut analisis kondisikondisi yang terdapat di lingkungan eksternal yang dihadapi sebuah organisasi.
Analisi eksternal menganalisis situasi jarak jauh, situasi industri.
c. Pilihan-pilihan Strategi
Setelah melakukan analisis lingkungan selanjutnya adalah harus memilih
strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategistrategi yang dipilih akan membawa kita dalam mencapai keunggulan bersaing
d. Strategi Implementasi
Setelah menyelesaikan dan menetap strategi yang dipilih pimpinan
selanjutnya mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah dipilih dengan
melakukan sejumlah tindakan yang menyangkut perubahan-perubahan atau
penyesuaian-penyesuaian dibidang struktur, budaya, dan kontrol. Implementasi
strategi sering disebut sebagai tahapan tindakan dari manajemen strategi. Dalam
implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan
tujuan perusahaan/organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan,
memotivasi karyawan serta mengalokasikan sunber daya sehingga strategi yang
telah diformulasikan dapat dilaksanakan.
e. Evaluasi Strategi
Setelah strategi yang terpilih diimplementasikan. Hal yang harus
dilakukan adalah mengevaluasi atas hasil pelaksanaan strategi-strategi tersebut.
Apakah strategi tersebut mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Semua hasil
evaluasi menjadi bahan pelaporan kepada pimpinan dengan demikian pimpinan
dapat memutuskan harus melakukan perubahan-perubahan dalam strategi yang
ada untuk melanjutkan strategi-strategi yang sudah diterapkan selama ini. Hasil
dari evaluasi dapat dikatakan sebagai umpan balik yang dianggap sebagai alat
untuk meningkatkan pengambilan putusan yang lebih baik pada masa mendatang

Dilihat dari tingkatan tugas strategi diklasifikasikan menjadi 3 jenis
strategi menurut Grant dalam Panjarwanto (2016: 43) yaitu:
1) Strategi generik adalah suatu pendekatan startegi perusahaan dalam rangka
mengungguli pesaing dalam industri sejenis.
2) Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan
tindak lanjut dari strategi generik.
3) Strategi fungsional merupakan strategi yang bersifat spesifik serta
terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti
bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan
sebagainya.

Kepemilikan institusional menggambarkan proporsi kepemilikan
saham yang dimiliki oleh perusahaan perbankan, investasi, asuransi serta
lembaga-lembaga lain. Menurut Listiyani (2003) bahwa kepemilikan
institusional berperan dalam mengawasi perilaku manajer dan memaksa
manajer untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan didalam
perusahaan. Meningkatnya kepemilikan institusional akan menimbulkan
pengawasan yang tinggi pula, sehingga dapat mengurangi sifat
memanfaatkan atau mengambil peluang pada manajer.

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap
perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh struktur kepemilikan,
motivasi pemilik, dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer.

Market to Book Value (M/B) merupakan perbandingan antara nilai
pasar dengan nilai buku.Market to Book Value (M/B) merupakan indikator
yang digunakan untuk menilai harga saham perusahaan di pasar.Semakin
tinggi nilai Market to Book Value (M/B), maka semakin tinggi pula nilai
saham perusahaan tersebut.
Market value adalah nilai dari keseluruhan jumlah saham yang
dimiliki oleh perusahaan.Market value juga dapat digunakan oleh investor
untuk menilai baik buruknya perusahaan.Nilai turunnya market value dapat
dilihat dari tingkat laba, nilai buku, spekulasi, dan tingkat kepercayaan
investor terhadap perusahaan.Book value adalah nilai kekayaan bersih antara
total aktiva dengan total kewajiban suatu perusahaan.Tujuan Market to Book
Value (M/B) adalah untuk mengukur selisih antara market value dengan
book value perusahaan.

Return on Aseets (ROA) merupakan salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba dengan menggunakan total aktiva yang ada.ROA dapat diukur dengan
membandingan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki oleh
perusahaan. ROA yang positif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan untuk beroperasi mampu memberikan profit terhadap perusahaan.
Sebaliknya, apabila ROA yang negatif menunjukan bahwa total aktiva yang
digunakan perusahaan mengalami kerugian (Harahap, 2009).

Metode Value Added Intellectual Capital Coefficient (VAIC)
menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud
(tangiable assets) dan aset tidak berwujud (intangiable assets) yang dimiliki
oleh perusahaan. Value Added adalah indikator yang sesuai untuk menilai
keberhasilan bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan dalam
penciptaan nilai perusahaan (Ulum, 2009).
Model VAIC adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk
memungkinkan manajemen, pemegang saham, dan pemilik kepentingan lain
yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai
tambah dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing
komponen. Value Added dihitung sebagai selisih antara ouput (OUT) dan
input (IN). Pendapatan output (OUT) mempresentasikan revenue yang
mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, sedangkan beban
input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh
revenue. Hal yang terpenting dalam model VAIC adalah bahwa beban
tenaga kerja (Labour expenses) tidak termasuk dalam input (IN). Karena
peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai, labour expenses tidak dihitung
sebagai biaya dan tidak masuk dalam komponen input (IN). Aspek kunci
dalam model Pulic adalah dengan memperlakukan tenaga kerja sebagai
faktor penciptaan nilai (Ulum,2009).

Secara umum komponen Intellectual Capital adalah sebagai berikut :
a. Human Capital (HC)
Human Capital merupakan pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan
intelektual yang digunakan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat
untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan. Human Capital (HC)
dapat digunakan karyawan untuk memperoleh keahlian, kreatifitas, dan
inovasi dengan cara mengikuti pendidikan yang berasal dari beasiswa
ataupun pelatihan keterampilan kerja. Dengan pendidikan dan keterampilan
yang dimiliki oleh karyawan, maka perusahaan akan menjadi semakin
berkembang karena adanya peningkatan produktifitas karyawan.
b. Structural Capital (SC)
Structural Capital merupakan kemampuan organisasi dalam
memenuhi proses rutinitas dan struktur perusahaan yang mendukung usaha
karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual yang optimal dan kinerja
bisnis secara keseluruhan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Structure capital
berupa infrastruktur pendukung, proses, dan basis data organisasi yang
memungkinkan human capital dalam menjalankan fungsinya dengan
baik.Structural Capital meliputi gedung, perangkat keras, perangkat lunak,
proses, paten, hak cipta, citra organisasi, sistem informasi, dan hak milik
basis data.
c. Customer Capital (CC)
Customer Capital merupakan seperangkat yang luas secara ekonomi,
politik, dan hubungan institusional yang dikembangkan oleh institusi.
Customer capital terdiri dari hak cipta, perizinan, dan waralaba. Namun
juga meliputi perihal yang tidak tampak konkret seperti interaksi dengan
pelanggan dan hubungan antar manusia.
Customer capital timbul dari proses mepelajari, mengetahui, dan
mempercayai pada hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Dengan
proses tersebut maka semakin baik juga hubungan antar perusahaan dan
semakin baik juga hubungan antara pelanggan dengan produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.

Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti
mengenai Intellectual Capital. Menurut Stewart (1997) dalam Sangkala
(2006), bahwa Intellectual Capital merupakan materi intellectual berupa
informasi, pengetahuan, inovasi, dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan
dalam menghasilkan aset yang mempunyai nilai tambah dan memberikan
keunggulan bersaing. Sedangkan menurut Roos et al (1997) dalam Bontis
(2000) menjelaskan bahwa Intellectual Capital terdiri atas semua proses dan
aset yang tidak diungkapkan dalam neraca dan semua aset yang tidak
berwujud (trademarks, patent, brands dan loyalitas pelanggan) yang mulai
dipertimbangkan dalam metode akuntansi modern.
Menurut Cut Zurnali (2010) bahwa modal Intellectual Capital
digunakan untuk semua yang merupakan asset dan sumber daya nontangible atau non-physical dari sebuah organisasi yaitu mencakup proses,
kapasitas inovasi, pola-pola, dan pengetahuan yang tidak kelihatan dari para
anggotanya dan jaringan kolaborasi serta hubungan organisasi untuk
menciptakan nilai tambah dalam bersaing.

Teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika
salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan
beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan didalam beberapa otoritas
dalam pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam
menjalankan tugasnya, manajer sebagai agen memiliki kewajiban dalam
upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Di sisi lain,
manajer juga memiliki kepentingan pribadi (opportunity) dalam
mensejaterakan diri sendiri. Adanya perbedaan tujuan antara partisipal dan
agen serta adanya pemisahan atara kepemilikan dan pengendalian
perusahaan akan menyebabkan konflik agensi. Salah satu cara yang dapat
dilakukan dalam mengurangi konflik agensi adalah dengan meningkatkan
kepemilikan institusional dalam perusahaan

Resources Based Theory (RBT) merupakan suatu pemikiran mengenai
sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjadikan perusahaan
memiliki keunggulan dalam persaingan bisnis dan mampu mengarahkan
perusahaan untuk memiliki kinerja perusahaan dengan jangka panjang yang
baik. Resouces yang berharga dan langka dapat diarahkan untuk
menciptakan keunggulan bersaing, sehingga resources yang dimiliki mampu
bertahan lama dan tidak mudah ditiru, ditransfer, atau digantikan.
Menurut Susanto (2007) bahwa sumber daya perusahaan mencakup
seluruh fisik aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut-atribut, pengetahuan,
dan sebagainya yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang
memungkingkan perusahaan untuk terus memperbaiki tingkat efisiensi dan
efektivitasnya agar kinerja perusahaan semakin meningkat.
Menurut Barney (1991), Untuk memahami sumber dari keunggulan
kompetitif berkelanjutan (sustained competitive advantages), perlu
dibangun sebuah model teoritis yang bermula dari sebuah asumsi bahwa
sumber daya perusahaan adalah heterogen dan tidak dapat ditransfer antar
perusahaan tanpa biaya. Agar menjadi sumber daya yang berpotensial dalam
Sustained Competitive advantages, maka sumber daya perusahaan harus
memiliki empat atribut, yaitu (a) Bernilai (Valuable), (b) Langka (rareness),
(c) Tidak dapat ditiru (inimitability), (d) Tidak ada sumber daya pengganti
(non-substitutability).

Stakeholder merupakan individu, sekompok manusia, komunitas atau
masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki
hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok,
maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika
memiliki karateristik yaitu memiliki kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan
terhadap perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada
dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas
perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin kuat
stakeholder, maka besar usaha perusahaan untuk beradaptasi.Aktivitas
perusahaanmendasari perbedaan cara perusahaan dalam bersikap terhadap
satu stakeholder danstakeholderlainnya (Chariri dan Ghazali ,2007).
Berdasarkan teori stakeholder, manajemen organisasi diharapkan
untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka
dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder.
Tujuan stakeholder adalah untuk membantu manajer perusahaan untuk
meningkatkan nilai perusahaan dari dampak aktivitas yang dilakukan dan
meminimalkan kerugian yang diterima stakeholder. Ketika manajer dapat
mengelola perusahaan dengan baik dan maksimal dengan cara
memanfaatkan seluruh sumber daya serta potensi yang dimiliki perusahaan
seperti karyawan (Human Capital), aset fisik (Customer capital), dan
insfrastruktur pedukung (structural capital) maka perusahaan dapat
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan
kinerja bagi perusahaan untuk kepentingan stakeholder.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan
atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,
sosial, dan lingkungan.
Disclosure Corporate Social Responsibility (CSRD) atau yang biasa disebut
Social disclosure merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).
Pengungkapan adalah pengeluaran informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
adalah agar perusahaan dapat menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah
dilaksanakan perusahaan dalam periode tertentu.

Teori Stakeholder (Stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus
memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen,
supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian,
keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan
oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah
Strategic Management: A Stakeholder Approach oleh Freeman pada tahun 1984.
Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970,
yang secara umum dikenal dengan Stakeholder teori artinya sebagai kumpulan
kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta
komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara
berkelanjutan. Teori Stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara
eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Waryanti,
2009).
Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua yaitu
Stakeholder Primer dan Stakeholder Sekunder. Stakeholder Primer adalah
kelompok investor, karyawan, konsumen dan pemasok, dimana apabila kelompok
tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern.
Sedangkan, yang termasuk kedalam Stakeholder Sekunder yaitu pemerintah dan
komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang mempengaruhi atau
dipengaruhi perusahaan, akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi
perusahaan (Clarkson,1995). Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau
memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi
yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh
besar kecilnya power yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut (Ghozali dan
Chariri, 2007). Power tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi
pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap
media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau
kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan
perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Ukuran perusahaan ialah skala penentu besar kecilnya suatu
perusahaan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan,
perusahaan besar umumnya mempunyai jumlah aktiva yang besar,
penjualan yang besar, jumlah tenaga kerja yang banyak, sistem
informasi yang canggih (Suripto, 1999 dalam Rakhmawati dan
Syafruddin, 2011). Corporate social responsibility disclosure
merupakan komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas yang berada di
sekitar lingkungan perusahaan (Rahman, 2011). Cara yang dilakukan
dengan melakukan pengungkapan aktivitas sosial mereka lewat
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.
Ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif
terhadap CSR disclosure, dengan tingkat ukuran perusahaan yang
semakin besar memungkinkan perusahaan untuk melakukan
pengungkapan informasi sosial mereka semakin luas guna untuk
memenuhi kepentingan para pemegang saham dan stakeholder,
selain itu juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan sosial (Hasibuan,2001 dalam Purnasiwi, 2011)

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah
wakil shareholder dalam perusahaan yang telah berbadan
hukum perseroan terbatas yang memiliki tugas untuk
mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh
manajemen dan mencegah pengendalian terlalu banyak di
tangan manajemen. Dewan komisaris adalah organisasi
perseroan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan
anggara dasar serta memberi nasihat kepada direksi (UUPT
No.40, 2007). Menurut Simbiring (2005) ukuran dewan
komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris
dalam suatu perusahaan.

Hackston & Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
menjelaskan kriteria yang termasuk dalam industri high profile
adalah perusahaan berhubungan dengan kualitas produk yang
terdiri dari kandungan produk dan teknologi produk antara lain
perusahaan minyak, pertambangan, kimia, hutan, otomotif,
kertas, makanan dan minuman, farmasi, plastik, dan rokok.
Sedangkan perusahan yang digolongkan sebagai industri low
profile antara lain perusahaan bangunan, keuangan dan
perbankan, pemasok peralatan medis, dan lainnya.

Adawiyah (2013) menyatakan tipe industri adalah
karakteristik yang dimiliki perusahaan yang berkaitan dengan
bidang usaha, risiko, karyawan, dan lingkungan perusahaan.
Tipe industri dibedakan menjadi dua jenis yaitu high-profile
industri dan low-profile industri. Perusahaan yang masuk
dalam kategori high profile akan memberikan informasi sosial
lebih banyak dibanding perusahaan low profile.
Industri high profile ialah industri yang memiliki
visibility consume yang tinggi, risiko politik yang tinggi atau
tingkat kompetisi yang ketat. Perusahaan yang memiliki tipe
industri seperti ini akan mendapat banyak sorotan dari
masyarakat luas (Simbiring, 2005). Perusahaan yang
digolongkan sebagai industri high profile antara lain

UU No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
menjelaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi,
dan barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk
penggunaanya, termasuk kegiatan rancang bangun dan
perekayasaan industri.
Menurut Amelia (2016) industri adalah suatu usaha
atau aktivitas pengolahan bahan mentah atau barang setengah
jadi menjadi barang jadi, barang yang memiliki nilai tambah
untuk memperoleh keuntungan. Saripudin (2011) mengatakan
pengertian dari industri secara garis besar ialah sekumpulan
dari beberapa perusahaan yang memproduksi barang-barang
tertentu dan menempati area tertentu dengan hasil produksi
berupa barang dan jasa.

Harahap (2002) menyatakan rasio ini menggambarkan
hubungan hutang perusahaan terhadap modal maupun asset.
Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh
hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang
digambarkan oleh modal (equity), perusahaan yang baik
mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari
hutang. Raharjaputra (2009) rasio leverage digunakan untuk
mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan
membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan
dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Menurut Kasmir
(2009) leverage merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemapuan perusahaan untuk membayar seluruh
kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek
apabila perusahaan dilikuidasi.
Kesimpulan dari penjelasan diatas ialah leverage
meruapakan suatu rasio yang berguna untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman dari
kreditur, baik kewajiban yang bersifat jangka panjang maupun
jangka pendek.

Harahap (2002) mengatakan bahwa rasio profitabilitas
merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cabang. Menurut Raharjaputra
(2009) rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur
kemampuan para eksekutif perusahaan dalam menciptakan
tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba, maupun nilai
ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan dan modal
sendiri. Menurut Susan (2006) rasio profitabilias adalah rasio
yang digunakan untuk mrngukur efisiensi penggunaan aktiva
perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan
untuk menghasilkan laba selama satu periode tertentu

Ukuran perusahaan merupakan skala yang
menentukan besar kecilnya perusahaan yang total aseets
(Simbiring,2005). Ukuran perusahaan adalah sekala besar
kecilnya perusahaan yang diukur dari total aktiva, penjualan,
dan rata-rata tingkat penjualan (Amalia,2013). Pada dasarnya
ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu
perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil
(Pradipta dan Purwaningsih, 2012). Kesimpulan dari
penjelasan diatas, ukuran perusahaan merupakan nilai yang
nenunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur dari
total asset milik perusahaan.
Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi
lebih banyak daripada perusahaan kecil, karena mereka akan
menghadapi risiko politis lebih besar jika dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Perusahaan yang lebih besar mungkin akan
memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang
merupakan media untuk menyebarkan informasi tentang
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (Untari,
2012 dalam Pradipta dan Pruwaningsih, 2012).

Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau
tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah
pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan.
Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media
antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui
media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam
Adawiyah,2013).
Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang
bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi
wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada
peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela
(voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi
persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal
yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor
yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari
dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari
luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang
berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan
manajemen, strategi dan tujuan perusahaan

Ranah tanggung jawab sosial (social responsibility)
mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks.
Disamping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung
interprestasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan
kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Untuk
itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan
penyederhanaan, banyak ahli yang mencoba menggariskan
prinsip dasar yang terkandung dalam tanggungjawab sosial
(social responsibility) (Hadi, 2014).
David (2008) menguraikan prinsip-prinsip
tanggungjawab sosial menjadi tiga, yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan
keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Keberlanjutan
juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber
daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan
kemampuan generasi masa depan.
2. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.
Konsep ini menjelaskna pengaruh kuantitatif aktivitas
perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal.
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi
perusahaan membangun image dan network terhadap para
pemangku kepentingan.
3. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak
ekternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan
aktivitas perusahaan berikut dampat terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang sangat
penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi
asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi
dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Corporate social responsibility dapat dijadikan
sebagai aset yang strategis dan kompetitif bagi perusahaan
ditengah dunia bisnis yang makin sarat akan kompertisi
sekarang ini. Berbagai manfaat yang akan dicapai perusahaan
jika konsisten untuk melaksanakan program CSR. Wibisono
(2007) menjelaskan manfaat CSR sebagai berikut:
1. Bagi perusahaan, ada empat manfaat yang diperoleh bagi
perusahaan dengan menerapkan CSR. Pertama yaitu
eksistensi perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan
perusahaan mendapat citra yang positif dari masyarakat
luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses
terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Bagi masyarakat, praktik corporate social responsibility
yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya
perusahaan disuatu daerah, karena akan menyerap tenaga
kerja, meningkatkan kualitas sosial didaerah tersebut.
pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan
akan hak-haknya sebagi pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik corporate social responsibility
akan mencagah eksploitasi berlebihan atas sumber daya
alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi
lingkungannya.
4. Bagi Negara, praktik corporate social responsibility yang
baik akan mencegah malpraktik bisnis seperti penyuapan
pada aparat Negara atau aparat hukum yang memicu
tingginya korupsi. Selain itu, Negara akan menikmati
pendapatan dari pajak yang wajar (tidak digelapkan) oleh
perusahaan

World Bisnis Council for Sustainable Development
(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan sebuah
komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk
berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi, sementara pada saat yang sama untuk
meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya
demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat luas(Solihin,
2009 dalam Amelia, 2016)
Menurut Darwin (2004) dalam Anggaraini (2006)
corporate social responsibility (CSR) adalah mekanisme untuk
suatu organisasi yang secara sukarela mengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya
dan interaksinya dengan para stakeholders, yang melebihi
tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR adalah
tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku
kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negative dan memaksimalkan dampak positif yang
mencangkup aspek ekonomi sosial dan lingkungan, dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
(Wibisono, 2007).

Laporan keuangan menurut Martani (2002) adalah dua
daftar yang disusun oleh Akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi.
Pada waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan unruk menambahkan daftar ketiga yaitu surplus atau
daftar laba yang tidak dibagikan (laba ditahan). Laporan
keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi
yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara
data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihakpihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan tersebut (Munawir, 2002). Laporan keuangan
menurut Harahap (2002) adalah laporan yang menggambarkan
suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Akuntansi keuangan dapat dijelaskan sebagai suatu
rangkaian proses yang berujung pada penyusunan laporan
keuangan yang berkaitan dengan perusahaan secara
keseluruhan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan
baik di dalam ataupun di luar perusahaan (Kieso & Weygant,
2011). Menurut Sugiarto (2002) Akuntansi keuangan adalah
bidang akuntansi yang berfokus pada penyiapan laporan
keuangan suatu perusahaan yang dilakukan secara berkala.
Laporan ini juga dianggap sebagai bentuk pertanggungkawaban
pihak manajemen kepada pihak eksternal (pemegang saham).
Menurut Martani (2012) Akuntansi keuangan berorientasi pada
pelaporan pihak eksternal, beragamnya pihak eksternal dengan
tujuan masing-masing, membuat pihak penyusunan laporan
keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam
menyusun laporan keuangan. untuk itu diperlukan standar
akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun
oleh pembaca laporan keuangan

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagi wahana untuk
mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan
upaya mereka untuk memposisikan diri ditengah lingkungan
masyarakat yang semakin maju (Hadi, 2014). Dalam teori
legitimasi mengatakan bahwa perusahaan berusaha secara terus
menerus untuk meyakinkan masyarakat bahwa segala kegiatan
atau aktivitas yang dilakukan sesuai dengan batasan dan
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat ditempat
perusahaan tersebut beroperasi (Purnasiwi, 2011).
Dowling dan Pfeffer (1995) dalam Purwanto (2011)
menjelaskan bahwa legitimasi adalah hal yang penting bagi
organisasi, karena mengandung batasan-batasan yang
ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi
terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis
perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Fokus
utama dari teori ini adalah hubungan antara perusahaan dengan
masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan.

Saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik.
Pengertian publik adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki
hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki
oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan
tahunan karena investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang
tempat berinvestasinya serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga
kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Mahdalena, 2012). Kepemilikan
institusional merupakan bagian lain dari mekanisme corporate governance
pada perusahaan. Institusi mempunyai sumber daya, kemampuan dan
kesempatan untuk memonitor dan mendisiplinkan manajer agar lebih terfokus
pada nilai perusahaan.

Industri manufaktur lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dari pada industri non manufaktur. Berdasarkan penelitian terdahalu,
Widiawati (2012) menunjukkan bahwa industri manufaktur terbukti
mengungkapkan tanggung jawab sosial nya lebih luas dibanding dengan
industri non manufaktur. Industri manufaktur terdiri dari berbagai produksi,
salah satunya produksi barang konsumsi. Seharusnya, industri dengan jenis
produk barang konsumsi lebih luas pengungkapan tanggung jawab sosial nya
dibanding dengan perusahaan dengan produk non barang konsumsi. Hal ini
dikarenakan karena produksi barang konsumsi lebih luas untuk
mengungkapkan tentang kehalalan produknya

Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya
politis bagi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi
yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan
dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Hasil penelitian
Othman et al. (2009) dan Raditya (2012) menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan secara positif berpengaruh signifikan terhadap tingkat ISR.
Menurut Widiawati (2012), ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi
besar atau kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar perusahaan, biasanya
informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan
sehubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak

Apabila komite audit semakin intens untuk melakukan pertemuan atau
rapat, maka tidak akan menutup kemungkinan koordinasi komite audit akan
semakin baik dan dalam menjalankan tugasnya pun semakin efektif.
Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan dalam
melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan
dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh
keputusan. Menurut Gestari (2014) dalam Mahdalena (2017) ukuran komite
audit yang lebih besar diharapkan dapat menjaga kinerja perusahaan yang lebih
baik. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran komite audit, maka peran
komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan
semakin efektif. Semakin besar ukuran komite audit maka kinerja perusahaan
akan semakin bagus dan pengungkapan kinerja sosial (tanggung jawab sosial)
perusahaan semakin luas

Good Corporate Governance atau biasa disingakat dengan GCG berasal
dari istilah “corporate governance” yang berarti tata kelola perusahaan,
merupakan suatu bentuk analogi antara pemerintahan suatu negara dengan
pemerintahan dalam suatu perusahaan (Solihin,2009). Sebagaimana dalam
pemerintahan suatu negara, dalam perusahaan juga terdapat berbagai kelompok
dengan berbagai kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu
muncul sebuah konsep corporate governance dalam mengatasi konflik
kepentingan tersebut agar perusahaan dapat dikelola dengn baik.
Dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa tujuan corporate
governance adalah untuk mengendalikan dan mengarahkan peusahaan agar
dapat mendistribusikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam
suatu perusahaan dengan baik atau dengan kata lain GCG bertujuan untuk
menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemegang kepentingan (stakeholders).
Definisi menurut FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia)
dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury
Committee tidak berbeda jauh dengan definisi menurut OECD, yaitu:
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,
pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan
hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Prinsip-prinsip GCG meliputi lima aspek yaitu:
1. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang
disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting
untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan lainnya.
2. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
3. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
4. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Untuk mewujudkan terciptanya Good corporate governace, prinsipprinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan, dengan adanya kerjasama
yang baik dari berbagai pihak baik di dalam maupun di luar perusahaan
(Solihin, 2009). Pemegang saham, dewan komisaris, komite audit, sekretaris
perusahaan adalah organ-organ perusahaan yang memegang kendali dalam
pelaksanaan GCG. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil dua organ
GCG yaitu dewan komisaris dan komite audit untuk menjadi variabel
independen

Jakarta Islamic Index (JII) adalah salah satu produk pasar modal syariah
di Bursa Efek Indonesia. Jakarta Islamic Index adalah indeks yang
menggambarkan kinerja saham syariah di Indonesia. Jakarta Islamic Index
pertama kali diluncurkan oleh BEI (yang pada saat peluncuran masih bernama
BEJ) yang bekerjasama dengan PT Danareksa Investment Management pada
tanggal 3 Juli 2000, akan tetapi untuk menghasilkan data historikal yang lebih
panjang maka dasar hari yang digunakan untuk menghitung JII adalah dimulai
dari 2 Januari 1995 dengan angka indeks dasar sebesar 100. Metodologi
perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu
berdasarkan Market Value Weigthed Average Index dengan menggunakan
formula Laspeyres. Indeks harga saham perusahaan-perusahaan JII dihitung
setiap hari menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di bursa.
Saham syariah yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index telah
melalui proses seleksi berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang
dilakukan oleh BEI, berikut adalah proses seleksinya :
1. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham dari perusahaan yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan syariah yang termasuk ke dalam DES
yang diterbitkan oleh Bapepam & LK. Dalam melakukan penyeleksian
saham syariah tersebut Bapepam & LK berkerja sama dengan DSN-MUI.
DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga di Indonesia yang mempunyai
kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan
ekonomi syariah di Indonesia.
2. Setelah itu perusahaan dinilai berdasarkan aspek likuiditas dan kondisi
keuangan, yaitu :
a. Memilih saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali
termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
b. Memilih saham berdasarkan laporan tahunan atau tengah tahun akhir
yang memiliki rasio kewajiban terhadap aset maksimal sebesar 90 %.
c. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham
berdasarkan urutan kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar
selama 1 tahun terakhir.
d. Kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas nilai transaksi
perdagangan terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.
Oleh karena itu saham syariah yang termasuk dalam daftar JII terdiri dari
30 saham yang merupakan saham-saham syariah paling likuid dan memiliki
kapitalisasi pasar yang besar. Saham-saham syariah yang masuk dalam daftar
JII akan dikaji ulang setiap 6 bulan dengan penentuan komponen index pada
awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya, yang disesuaikan dengan periode
penerbitan DES oleh Bapepam & LK untuk memonitoring perubahan pada
jenis usaha perusahaan berdasarkan data-data publik yang tersedia. Untuk
masuk dalam daftar JII, BEI akan melakukan proses seleksi lanjutan yang
didasarkan kepada kinerja perdagangannya. Dengan demikian Jakarta Islamic
Index (JII) menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya
secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi, selain itu, Jakarta
Islamic Index (JII) juga menjadi tolak ukur kinerja dalam memilih portofolio
saham yang halal

Pasar modal menurut Fatwa DSN.MUI No.40/DSNMUI/X/2003 dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang (UUPM) adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, perusahaan
publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut terminologi
pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal
sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah. Oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang
terpisah dari sistem pasar modal konvensional dan secara umum kegiatan pasar
modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional,
namun terdapat beberapa karakteristik khusus Pasar Modal Syariah yaitu
produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
syariah. Sesuai dengan syariah Islam berarti tidak boleh ada penipuan,
kezaliman, unsur riba, insider trading, dan transaksi yang tidak jujur lainnya
(Harahap, 1997, p.108).
Pasar Modal Syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsipprinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terbebas dari hal-hal yang
dilarang, seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya. Penerapan
prinsip-prinsip syariah melekat pada instrumen atau surat berharga atau efek
yang diperjual belikan (efek syariah) dan cara bertransaksinya sebagaimana
diatur oleh fatwa DSN-MUI, sehingga tidak memerlukan bursa efek yang
terpisah (Nurhayati dan Wasilah, 2009).
Penerapan prinsip syariah dipasar modal bersumber pada Al-Quran
sebagai sumber hukum tertinggi dan hadits Nabi Muhammad SAW. Para ulama
akan melakukan penafsiran dari kedua sumber hukum tersebut yang disebut
ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang
muamalah yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan.
Berdasarkan basis fiqih muamalah tersebut kegiatan pasar modal syariah
dikembangkan

Baydoun dan Willet (1997) dan Haniffa (2002), dalam perspektif Islam
pengungkapan terdiri dari dua persyaratan umum, yaitu pengungkapan penuh
dan sosial akuntabilitas. Konsep sosial akuntabilitas berhubungan dengan
prinsip pengungkapan penuh dengan tujuan melayani kepentingan publik.
Dalam konteks Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui efek
operasional suatu organisasi terhadap kesejahteraan dan hal ini disarankan
dalam syariah untuk mengetahui apakah perusahaan tetap melakukan
operasional sesuai syariah dan mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah
dicapai.
Dengan adanya konsep tanggung jawab sosial dalam Islam maka
meningkat pula keinginan untuk membuat pelaporan ataupun pengungkapan
sosial yang bersifat syariah. Hanya saja sampai saat ini belum ada standar
pelaporan tanggung jawab sosial secara syariah yang bisa dijadikan patokan
standar secara internasional. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization
for Islamic Financial Institutions) sebagai organisasi yang mengembangkan
akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia sudah
mengeluarkan standar mengenai kerangka dasar dan laporan keuangan syariah,
akan tetapi standar tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar atas
pengungkapan tanggung jawab sosial secara syariah karena tidak menyebutkan
keseluruhan item – item terkait pelaporan tanggung jawab sosial yang harus
diungkapkan oleh perusahaan.
Salah satu cara untuk menilai pelaporan tanggung jawab sosial
perusahaan secara syariah yaitu dengan menggunakan indeks Islamic Social
Reporting (ISR). Haniffa (2002), ISR adalah perpanjangan pelaporan sosial
yang meliputi tidak hanya harapan dewan pengurus atas pandangan masyarakat
terhadap peran perusaaan dalam ekonomi tetapi juga pemenuhan perspektif
spiritual untuk pengguna laporan yang muslim. ISR tujuan
memdemonstrasikan akuntabilitas kepada Allah SWT dan komunitas. ISR juga
bertujuan meningkatkan transparasi dari aktifitas bisnis dengan menyediakan
informasi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan spiritual dari pengguna
laporan perusahaan yang muslim. Selain itu, indeks ISR juga menekankan pada
keadilan sosial terkait pelaporan mengenai lingkungan, kepentingan minoritas
dan karyawan.
ISR adalah kumpulan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang
sudah ditetapkan oleh AAOFII yang sesuai dengan syariah dan kemudian
dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya (Haniffa, 2002; Maali
et al., 2006; Ousama & Fatima, 2006; Sulaiman, 2005; dan Othman et.al,2009).
Indeks Islamic Social Reporting yang dirancang oleh Othman et al. (2009)
adalah pengembangan indeks yang diadaptasi dari Haniffa (2002). Haniffa
mengembangkan laporan Islam berdasarkan lima tema: Pendanaan dan
Investasi, Produk, Karyawan, Masyarakat dan Lingkungan. Sedangkan
Othman mengembangkan ISR menjadi enam tema yaitu Pendanaan dan
Investasi, Produk dan Jasa, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan, dan Tata
Kelola Perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indeks ISR
yang dirancang oleh Othman et al. (2009), penulis akan melakukan sedikit
penyesuaian atas indeks – indeks tersebut dengan menyesuaikan indeks-indeks
yang tidak bisa diterapkan di Indonesia, sama dengan yang telah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya yaitu Ayu (2010) dan Raditya (2012).
Berikut adalah enam tema pengungkapan dalam kerangka indeks Islamic
Social Reporting (ISR) yang digunakan dalam penelitian ini :
1. Pendanaan dan Investasi (Finance & Investment)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai informasi atas sumber pendanaan dan
investasi perusahaan apakah mengandung interest-free (Riba) dan speculativefree (Gharar) yang sangat diharamkan dalam syariah Islam. Selain itu terdapat
juga pengungkapan mengenai zakat, kebijakan atas penghapusan hutang tak
tertagih, dan pernyataan nilai tambah dari manajemen (Haniffa, 2002; Othman
& Thani, 2009). Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya aturan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Hal
yang menyebabkan riba dilarang adalah karena riba adalah transaksi yang
tidak adil yang akan mengakibatkan pihak peminjam akan semakin miskin dan
pihak yang memberi pinjaman akan semakin kaya (merugikan salah satu
pihak), sehingga akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antar
masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Berikut adalah firman Allah
SWT dalam Al- Quran yang mengharamkan riba terdapat pada surat AlBaqarah ayat 278-280:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan
tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika
kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan
Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu.
Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Dan jika
(orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai
dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.”
Pada kondisi lingkungan bisnis sekarang ini, untuk menghindari
transaksi riba dan gharar termasuk hal yang sulit untuk dilakukan oleh
beberapa perusahaan karena mereka harus terlibat dengan aktivitas yang
melibatkan organisasi luar negeri ataupun sistem ekonomi dan politik yang
berlaku. Dalam kondisi yang darurat, salah satu pemikiran memperbolehkan
adanya transaksi riba dan gharar tersebut secara temporer sampai saat ketika
perekonomian tidak lagi didominasi oleh kapitalisme sedangkan pemikiran
yang lain hanyamemperbolehkan praktek transaksi riba dan gahrar tersebut
boleh dilakukan ketika pada situasi ekstrim yang dapat menyebabkan
hilangnya jiwa (Haniffa, 2002).
Sedangkan Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung
ketidakpastian yang disebabkan oleh incomplete information. Ketidakjelasan
dapat terjadi dalam lima hal yaitu, dalam kuantitas, kualitas, harga, waktu
penyerahan, dan akad. Transaksi ini dilarang karena salah satu pihak akan
terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian (Nurhayati & Wasilah, 2009).
Menurut Arifin (2009) dalam Raditya (2012), adapun bentuk-bentuk
transaksi gharar dalam ekonomi konvensional meliputi perdagangan tanpa
penyerahan (future non delivery atau trading margin trading), short selling,
melakukan transaksi pure swap, capital lease, future, warrant, option, hedging,
dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Oleh karena pelarangan transaksi riba
dan gharar tersebut, maka semua sumber penghasilan perusahaan yang berasal
dari riba dan gharar harus dengan sangat jelas diidentifikasi, dilaporkan, dan
diungkapkan. Informasi pengungkapan lain masuk dalam tema ini adalah
mengenai pembayaran zakat. Pengertian Haniffa (2002) atas zakat adalah
pemberian harta tertentu dalam jumlah tertentu yang diwajibkan oleh Allah
SWT untuk penyucian harta dan jiwa. Ayat Al-Quran yang mengandung
perintah untuk membayar zakat adalah:
“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta
orang yang rukuk.” (QS Al-Baqarah: 43)
Informasi selanjutnya yang masuk dalam tema pendanaan dan investasi
adalah pengungkapan mengenai kebijakan penghapusan piutang perusahaan.
Dalam Islam transaksi hutang piutang adalah suatu hal yang diperbolehkan
karena dengan memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang
membutuhkan akan membantu orang tersebut. Apabila pihak yang tidak bisa
membayar hutang tersebut maka ada baiknya apabila mereka diberikan
penangguhan ataupun penghapusan, hal tersebut terdapat dalam surat AlBaqarah ayat 280:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu
lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
Akan tetapi sebaiknya perusahaan mencari tahu terlebih dahulu alasan
mengapa pihak yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya tersebut karena
dalam Islam walapun penghapusan piutang diperbolehkan tetapi hutang itu
sendiri wajib dibayarkan bagi pihak yang berhutang. Berikut adalah hadits –
hadits yang mengharuskan pembayaran hutang adalah:
“Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya dalam keadaan
terbebas dari tiga hal, niscaya masuk surga: (pertama) bebas dari sombong,
(kedua) dari khianat, dan (ketiga) dari tanggungan hutang.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam Othman et al. (2009) terdapat satu indeks pengungkapan lainnya
yaitu Current Value Balance Shett akan tetapi dalam penelitian ini peneliti
tidak memasukkannya pada ISR. Sesuai dengan pendapat Ayu (2010),
klasifikasi current value balance sheet menjadi tidak relevan sebagai kriteria
pengungkapan karena PSAK masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca dan perusahaan di Indonesia berpedoman pada PSAK dan
karena banyak perusahaan yang masih memberlakukan nilai historis atas nilainilai di neraca, maka dalam penelitian ini current value balance sheet tidak
dimasukkan dalam indeks.
2. Produk dan Jasa (Product and Service)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema produk dan jasa adalah
pengungkapan atas pertanggungjawaban perusahaan terhadap produk yang
diperjualbelikan. Othman dan Thani (2010) menyatakan bahwa semua produk
dan jasa yang ditawarkannya bebas dari kategori haram seperti alkohol, babi,
senjata, judi, dan hiburan begitu juga dengan Haniffa (2002), produk maupun
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen harus diidentifikasi
kehalalannya. Seluruh produk dan jasa yang termasuk dalam kategori haram
seperti babi, minuman keras, senjata, judi, dan hiburan harus diidentifikasi
bersama dengan persentase kontribusinya terhadap laba perusahaan. Berikut
adalah ayat Al-quran yang berisikan barang dan jasa yang diharamkan Allah
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)
selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya, Sungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS AlBaqarah: 173)
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,
adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
(perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS Al- Ma’idah: 90)
Oleh karena itu produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan harus
diungkapkan kehalalannya dan juga kualitas produk ataupun jasa. Informasi
pengungkapan lain yang masuk dalam tema ini adalah pengungkapan
mengenai produk yang ramah lingkungan. Allah SWT menciptakan alam
supaya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seharusnya
manusia janganlah merusak alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
Salah satu bentuk perusakan alam tersebut bisa berupa pencemaran
lingkungan yang disebabkan oleh limbah produk, baik limbah yang berasal dari
bahan pembuatan produk ataupun kemasan produk. Oleh karena itu perusahaan
hendaknya menciptakan produk ramah lingkungan atau tidak memberikan
negatif pada lingkungan.
Larangan Allah SWT atas berbuat kerusakan di muka bumi terdapat
dalam surat Al A’raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
3. Karyawan (Employee)
Item pengungkapan yang termasuk dalam tema karyawan adalah
pengungkapan atas perlakuaan perusahaan terhadap karyawan. Haniffa (2002)
dan Othman dan Thani (2010), karyawan harus diperlakukan dan dibayar
dengan adil atau tepat dan pemberi kerja harus menjamin pemenuhan
kewajiban dasar dan juga spiritual karyawan. Informasi-informasi yang harus
diungkapkan terkait dengan gaji atau upah, jam kerja, hari libur, tunjangan,
sifat pekerjaan, dukungan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan
keselamatan, kesetaraan, dan peluang melaksanakan ibadah.
4. Masyarakat (Society)
Item informasi yang termasuk dalam tema Masyarakat adalah
memberikan pengungkapan mengenai tindakan apa saja yang perusahaan
berikan untuk masyarakat. Haniffa (2002), menyatakan bahwa tema
masyarakat memberikan pengungkapan mengenai konsep umma, amanah, dan
adl yang menekankan pada pentingnya membagi tujuan umum dan
menghilangkan penderitaan dalam masyarakat dan hal tersebut bisa terwujud
melalui sadaqah (kegiatan sosial), waqf (kepercayaan) dan qard hassan
(memberikan pinjaman tanpa keuntungan). Sadaqah/Shadaqah adalah segala
bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak
terbatas pada materi tetapi juga dapat berbentuk non materi.
Sadaqah/Shadaqah memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan
zakat dan infak karena shadaqah tidak hanya berarti mengeluarkan atau
mendermakan harta, tetapi mencakup segala amal dan perbuatan baik dalam
rangka mencari kerhidhaan Allah SWT . Waqf atau Wakaf adalah penahanan
hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau
faedahnya. Sedangkan qard hassan adalah suatu pinjaman yang diberikan atas
dasar kewajiban sosial saja, dimana pihak peminjam tidak dituntut untuk
mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Kesamaan atas ketiga aktivitas
tersebut adalah mendorong seseorang ataupun perusahaan untuk melakukan
perbuatan yang dapat membantu orang disekitarnya, baik berupa pinjaman
ataupun pemberian. Sedangkan bagi masyarakat umum merupakan realisasi
kepedulian sosial, yang akan dapat memperkecil kesenjangan sosial dan
mencegah munculnya penyakit hati akibat kecemburuan sosial. Sedangkan
menurut Haniffa dan Hudaib (2004) dalam Ayu (2010), dengan melakukan
kegiatan shadaqah, waqf, dan qard al-hassan dapat menghapuskan ataupun
memindahkan penderitaan dalam kehidupan sosial karena perusahaan
membagi rezeki yang mereka miliki dengan masyarakat, dimana tindakan
perusahaan dapat berupa mendukung komunitas ataupunkegiatan kampanye
sosial pemerintah. Adapun ajakkan untuk melakukan ketiga perbuatan tersebut
terdapat dalam ayat Al-Quran:
“Kamu sekali-kali tidak sampai kebajikan (yang sempurna) sebelum
kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.” (QS Al-Imran:92).
5. Lingkungan (Enviroment)
Item ini memberikan pengungkapan mengenai tindakan perusahaan
terkait dengan lingkunga. Haniffa (2002), konsep mizan (keseimbangan),
i‟tidal (pertengahan), khilafah, dan akhirat, menekankan pada konsep
keseimbangan, pertengahan, dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan
hidup, sehingga informasi yang terkait penggunaan sumber daya dan program-
program yang dilaksanakan untuk melindungi lingkungan hidup, harus
diungkapkan oleh perusahaan. Othman dan Thani (2010), perusahaan
seharusnya tidak terlibat dalam aktivitas yang mungkin menghancurkan atau
merusak lingkungan, sehingga informasi mengenai program perlindungan atas
alam haruslah diungkapkan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai
perlakuan terhadap lingkungan adalah pada Surat Al-Baqarah ayat 205-206:
“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat
kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah
tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, “Bertakwalah
kepada Allah” bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa. Maka
pantaslah baginya neraka Jahanam. Dan sesungguhnya (Jahaman itu) tempat
tinggal yang terburuk.” (QS Al-Baqarah: 205-206)
6. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Othman dan Thani (2010), perusahaan haruslah mengungkapkan semua
aktivitas terlarang seperti praktik monopoli, manipulsi harga, perjudian, dan
penimbunan barang yang dibutuhkan dan kegiatan melanggar hukum lainnya.
Hal tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 42:
“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan
(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”
(QS Al-Baqarah: 42)

Pada umumnya di setiap perusahaan, pengungkapan atau pelaporan
(disclosure) merupakan pemberian informasi atas konsekuensi atau bentuk
pertangungjawaban mengenai aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan
(Putri, 2014). Apabila dikaitkan dengan data, pengungkapan mengandung arti
bahwa data harus memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan. Dan
jika dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti
bahwa laporan keungan harus memberikan informasi dan penjelasan yang
cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi
tersebut harus lengkap, jelas, dan dapat menggambarkan secara tepat kejadiankejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut.
Di Indonesia, persyaratan dalam pengungkapan informasi tanggung
jawab sosial perusahaan diatur dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun
2007 pasal 88 ayat 2 point c yang menyebutkan bahwa “Annual report yang
dibuat oleh perusahaan sekurang-kurangnya harus memuat laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Namun demikian, dalam
UU tersebut tidak disebutkan persyaratan bentuk, format, isi dalam laporan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam melakukan
penentuan indeks dilakukan dengan menggunakan disclosure item pada
ditentukan pada penelitian sebelumnya, yang digunakan untuk menentukan
disclosure yang disajikan oleh perusahaan.
Ada dua macam tipe pengungkapan dalam laporan keuangan (financial
report) dan laporan tahunan (annual report).
a. Pengungkapan Wajib (mandatory disclosure)
Pengungkapan ini merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan
oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), namun sebelum dikeluarkan keputusan
Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai
laporan tahunan bahwa yang dimaksud dengan pengungkapan wajib adalah
meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan.
b. Pengungkapan Sukarela (voluntary disclosure)
Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara
sukarela oleh perusahaan publik sebagaimana tambahan pengungkapan
minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam
kategori ini adalah pengungkapan tambahan terkait informasi keuangan
perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua
pengungkapan sukarela perusahaan ini seringkali diungkapkan dalam bentuk
laporan tahunan (annual report) walaupun sekarang ini cukup banyak
perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang
terpisah dari laporan tahunan (annual report) dalam bentuk laporan
keberlanjutan (sustainability report).
Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapan suatu
informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dan
sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, perusahaan akan menghasilkan
pengungkapan yang benar, adil, dan transparansi apabila memiliki suatu
akuntabilitas terhadap Allah SWT. (Putri, 2014) Konsep dasar akuntabilitas
Islam ini adalah seluruh sumber daya yang telah tersedia dan diciptakan di
muka bumi ini untuk kemaslahatan manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa
pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang timbul sebagai
konsekuensi atas keberadaan perusahaan terkait kegiatan bisnisnya.
Sedangkan, pengungkapan suka rela merupakan pengungkapan yang timbul
dari hasil analisis cost anf benefit perusahaan yang bersangkutan.
Menurut Belkaoui (2004) tujuan pengungkapan dalam pelaporan
keuangan, yaitu :
1. Mendeskripsikan item-item yang diakui dalam laporan keuangan
danmenyediakan pengukuran-pengukuran yang relevan atas item-item
tersebut selain pengukuran dalam laporan keuangan.
2. Mendeskripsikan unrecognized items dan menyediakan pengukuran yang
berguna atas item-item tersebut.
3. Menyediakan informasi untuk membantu para investor dan kreditor dalam
menilai risiko-risiko dan item-item yang potensial untuk direcognized dan
unrecognized.
4. Menyediakan informasi penting yang memungkinkan para pengguna
laporan keuangan untuk melakukan perbandingan antar perusahaan maupun
antar tahun.
Hendriksen (1992) menyatakan bahwa pihak yang biasanya menerima
informasi dan pengungkapan laporan keuangan adalah :
1. Pemegang saham, investor, dan kreditor
Seperti yang dinyatakan oleh FASB :
“Financial reporting should provide information that is useful to present and
potential investors and creditors and other users in making rational
investment, credit, and similar decisions.”
2. Pihak lainnya
Pengungkapan juga dibuat untuk pihak lain seperti karyawan, pelanggan,
pemerintah, dan masyarakat umum, tetapi mereka hanya dilihat sebagai
penerima sekunder dari laporan tahunan dan bentukbentuk pengungkapan
lainnya.

Menurut Harahap (2014) Legitimasi masyarakat merupakan faktor
strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan.
Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi
perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah
masyarakat.
Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa
tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan
dengan tekanan dari lingkungan sekitar, misalnya tekanan politik, sosial
maupun ekonomi. Menurut Ghozali dan Chariri (2007), sebagai dasar dari teori
legistimasi adalah adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan
masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.
Selain itu, dijelaskan bahwa dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber
kekuatan institusional dan kebutuhan terhadap pelayanan yang bersifat
permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legistimasi dan
relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan jasa
perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh manfaat dari
penghargaan yang diterimanya betul-betul mendapat persetujuan masyarakat.
Sehingga hal ini mempunyai implikasi terhadap program CSR yang dilakukan
oleh suatu perusahaan, dengan mendapatkan nilai positif dan legistimasi dari
masyarakat maka suatu perusahaan akan terus bertahan dan berkembang di
tengah-tengah masyarakat dan hal ini akan memberikan dampak positif
terhadap perusahaan serta mendapatkan keuntungan pada masa yang akan
datang.
Lako (2011:5) menyebutkan bahwa legitimasi memandang bahwa
perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki suatu relasi sosial yang erat
karena keduanya terikat dalam suatu kontrak sosial. Perusahaan memiliki
kewajiban depada masyarakat untuk memberi suatu yang bermanfaat kepada
masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara memenuhi dan
mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
Ketika terdapat perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan
dengan nilai-nilai masyarakat, legitimasi perusahaan akan berada pada posisi
terancam. Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial
masyarakat sering dinamakan “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Untuk
mengurangi legitimacy gap tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi
aktivitas yang berada dalam kendalinya dan mengidentifikasi publik yang
memiliki kekuatan sehingga mampu memberikan legitimasi kepada
perusahaan (Neu et. al, 1998).

Stakeholders adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
dipengaruhi atau mempengaruhi pencapain tujuan perusahaan. Pada teori
stakeholders suatu perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk
kepentingan sendiri, namun juga harus memberi manfaat bagi para
stakeholdersnya (pemegang saham, kreditur, konsumen, supplier, pemerintah
masyarakat, analis, dan pihak lain), hal ini dapat dari hubungan sosial keduanya
yang berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu, organisasi
memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders, stakeholders di bagi menjadi dua
kategori yaitu:
a. Stakeholders Internal
Stakeholders ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan dan
tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi
perusahaan. Yang termasuk kedalam stakeholders internal ini adalah
pemegang saham, para manajer, dan karyawan.
b. Stakeholders Eksternal
Stakeholders Eksternal adalah orang-orang atau pihak-pihak yang bukan
dari perusahaan atau di luar dari perusahaan tetapi memiliki kepentingan
terhadap perusahaan dan atau dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang
dilakukan oleh perusahaan. Yang termasuk kategori stakeholders eksternal
adalah pelanggan, pemasok, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, komunitas
lokal dan masyarakat umum (Solihin, 2009:51).
Jadi, pada teori stakeholders menjelaskan bahwa suatu perusahaan dalam
menjalankan aktivitasnya mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya
sebatas pada perusahaannya saja tapi pada pihak-pihak yang memiliki
kepentingan kepada perusahaan tersebut seperti pemerintah, pelanggan,
kreditor, serikat lokal, serikat pekerja dan masyarakat umum

Fitriani (2014) berpendapat umur perusahaan tidak berpengaruh positif pada
pengungkapan sukarela. Menurut Fitriani (2014) hal ini dikarenakan perusahaan
yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi apa saja yang sebaiknya
diungkapkan dalam laporan tahunan. Sehingga perusahaan hanya akan
mengungkapkan informasi-informasi yang akan memberikan pengaruh yang positif
terhadap perusahaan atau mengungkapkan sebagian informasi yang menyedot
perhatian investor. Dengan demikian perusahaan tidak perlu mengungkapkan semua
informasi yang dimilikinya secara detail.
Peneilitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suta dan Laksito (2012)
yang menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
sukarela. Menurut Suta dan Laksito (2012) alasan yang mendasari hasil penelitian ini
adalah perkembangan teknologi dan informasi. Perusahaan dengan umur yang relatif
muda namun telah difasilitasi dengan teknologi yang canggih, sehingga
pengungkapan informasinya telah berkembang. Selain itu menurut Putri dalam Suta
dan Laksito (2012), perusahaan yang telah lama listed di BEI maupun yang baru
sama–sama ingin menarik perhatian para investor dengan mengungkapkan informasi
laporan tahunan perusahaan mereka.
Berbeda dengan hasil penelitian Aulya dan Sutono (2015) berpendapat umur
listing berpengaruh positif signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan sukarela.
Alasan yang mendasari pendapat tersebut adalah bahwa perusahaan yang berumur lebih
tua memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam mempublikasikan laporan keuangan
(Wahyuningsih et al, 2016). Menurut Adhi dalam Aulya dan Sutono (2015)
mengatakan bahwa perusahaan yang lebih lama listing menyediakan publisitas informasi
yang lebih banyak dibanding perusahaan yang baru saja listing sebagai bagian dari
praktik akuntabilitas. Perusahaan yang memiliki pengalaman lebih banyak akan lebih
mengetahui kebutuhan akan informasi tentang perusahaannya.
Pengalaman inilah yang dijadikan dasar manajemen untuk memenuhi kebutuhan
stakeholder sebagai wujud pertanggungjawaban. Pengungkapan yang tinggi dapat
menarik perhatian stakeholder. Hal tersebut juga dapat mengurangi agency cost antar
manajemen (agen) dan pemilik apabila pengungkapan yang dilakukan lebih tinggi
dibanding perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih rendah

Hasil penelitian Purwanto dan Wikartika (2014) menyatakan profitabilitas
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela pada laporan keuangan.
Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi
pengungkapan sukarela karena dianggap penekanan pada keuntungan atau laba yang
diperoleh tidak mencerminkan kelejasan terhadap penerimaan yang diharapkan
investor. Sehingga besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan
mempengaruhi tingkat keluasan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
mereka.
Penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil peneilitian Saputra (2012)
menyatakan adanya pengaruh profitabilitas terhadap kelengkapan pengungkapan
sukarela pada laporan keuangan. Menurutnya, perusahaan dalam kondisi good news
dapat ditandai dengan perolehan profitabilitas tinggi. Hal ini dikarenakan para investor
kebanyakan lebih menyukai perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, dengan
harapan perusahaan mampu memberikan pengembalian investasi yang tinggi pula
(Saputra, 2012) . Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Suta &
Laksito (2012). Diikuti pula dengan penelitian pada tahun berikutnya yaitu Fitriana
(2014) menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.
Hal ini didasari oleh alasan yaitu kinerja perusahaan yang baik, dapat dicerminkan
melalui tingkat profitabilitas yang akan diperoleh dari waktu ke waktu (Widianto,
2011). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin
besar pengungkapan informasi yang dilakukan. Perusahaan dengan tingkat
pengembalian yang tinggi dari investasi, akan menggunakan hutang yang relatif
kecil.
Dengan tingginya tingkat profitabilitas inilah yang dapat mengurangi
masalah keagenan, karena diharapkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi
diiringi juga dengan pengungkapan yang tinggi. Semakin tinggi profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pula tingkat perusahaan dalam menarik perhatian
stakeholder.
Pihak manajemen terpacu untuk mengungkapkan informasi untuk
mengurangi masalah keagenan pada principal terhadap kualitas perusahaan,
sehingga dengan tingginya profitabilitas dengan diikuti tingginya pengungkapan
akan mengurangi agency cost yang terjadi (Ramadhani, 2018). Selain itu, tingginya
profitabilitas mendorong manajer untuk mengungkapkan informasi perusahaannya
secara lebih luas guna meyakinkan seluruh stakeholder yang berkepentingan.

Hasil penelitian Saputra (2012) mengungkapkan bahwa likuiditas tidak
berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Menurut Daniel (2013) tingkat
likuiditas yang tinggi menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan sehingga
cendrung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak
luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel. Namun
perusahaan dengan likuiditas rendah akan melakukan pengungkapan yang lebih luas
sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. Apabila kelemahan
kinerja manajemen perusahaan dapat terdeteksi maka manajemen perusahaan dapat
membuat keputusan untuk melakukan perbaikan agar kinerja manajemen dapat
ditingkatkan sehingga likuiditas dapat naik dan perusahaan terlihat lebih likuid.
Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfaiz dan
Raharjo (2013) yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap
pengungkapan sukarela. Abdelsalam dalam Alfaiz dan Raharjo (2013) berpendapat
bahwa perusahaan dengan likuiditas tinggi akan mengungkapkan informasi yang
tinggi pula, untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut likuid. Kemudian
menurut teori keagenan, bahwa perusahaan dengan rasio likuiditas tinggi akan
memberikan informasi yang luas untuk memenuhi persyaratan informasi pemegang
saham dan kreditor. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas tinggi, akan
menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan dengan melakukan
pengungkapan informasinya seluas mungkin untuk meyakinkan para stakeholdernya

Adhi dan Mutmainah (2012) meneliti bahwa tingkat leverage berpengaruh
negative dan signifikan. Hal ini berarti semakin besar leverage maka semakin sedikit
luas pengungkapan sukarela. Alasan yang mendasari hasil penelitian ini karena
semakin tinggi leverage perusahaan menunjukkan semakin tinggi tingkat hutang
perusahaan tersebut dan akan berdampak pada timbulnya beban bunga yang dapat
menurunkan laba kotor dan berpengaruh terhadap earnings per share (EPS). Menurut
(Bringham dan Houston dalam Suta dan Laksito, 2012) para investor lebih meminati
saham yang memiliki EPS tinggi dibandingkan saham yang memiliki EPS rendah.
Dengan kondisi tersebut leverage yang tinggi manajemen perusahaan akan
cenderung bersikap hati-hati dalam melakukan pengungkapan informasi karena
khawatir penilaian investor terhadap kemampuan perusahaan dalam pengembalian
hutang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Fitriana (2014) yang menunjukkan
hubungan negatif signifikan antara kedua variabel tersebut.
Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2012) yang menyatakan tingkat
leverage perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. Tingkat
leverage sendiri menggambarkan tingkat kemampuan bertahan hidup perusahaan dilihat
dari sisi jangka panjang (Saputra, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Daniel (2013),
luas pengungkapan juga dapat dipengaruhi oleh tingkat leverage dari sebuah perusahaan.
Semakin besar tingkat leverage maka perusahaan akan semakin komprehensif dalam
mengungkapkan laporan keuangannya, itu dikarenakan timbul biaya pengawasan yang
lebih tinggi pula.
Alasan yang mendasari diterimanya hipotesis ini adalah terkait dengan
Agency Theory yakni biaya yang ditimbulkan karena adanya hubungan keagenan
salah satunya biaya penyebaran informasi. Perusahaan dengan tingkat leverage yang
tinggi akan mengeluarkan tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi tersebut
sehingga perusahaan lebih cenderung untuk melakukan pengungkapan sukarela
untuk menekan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi
tersebut.
Dengan adanya tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan
kreditur dan diharapkan dapat meningkatkan laba. Semakin tinggi tingkat leverage
perusahaan, maka akan semakin luas. pula pengungkapan informasi yang diungkapkan
perusahaan karena perusahaan memiliki kewajiban terhadap pemegang saham dan untuk
dapat menghilangkan keragu-raguan para kreditor

Wardani (2012) berpendapat struktur kepemilikan tidak berpengaruh
terhadap luas pengungkapan sukarela. Alasan bahwa porsi kepemilikan saham oleh
publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan secara
historis dan empiris perusahaan-perusahaan publik di Indonesia mayoritas dikuasai
oleh kalangan keluarga, sehingga manajer hanya menjadi kepanjangan tangan
pemegang saham mayoritas (Benardi et al, dalam Wardani, 2012)
Aulya dan sutono, (2012) berpendapat bahwa struktur kepemilikan berpengaruh
terhadap pengungkapan sukarela. Sehingga semakin tinggi kepemilikan saham
perusahaan manufaktur maka akan mempengaruhi semakin tingginya pengungkapan
sukarela. Menurutnya, kepemilikan saham sebagai monitoring terhadap kinerja
manajemen termasuk dalam menyampaikan pengungkapan sukarela. Semakin tinggi
kepemilikan saham oleh maka semakin tinggi pengawasan terhadap kinerja manajemen.
Sehingga untuk mengurangi agency cost yang terjadi karena monitoring dapat
dilakukan pengungkapan yang tinggi yang sejalan dengan tingginya kepemilikan saham.
Selain itu, berdasarkan teori stakeholder, semakin banyak pemegang saham
menunjukkan semakin banyak pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan
tersebut, sehingga semakin besar pula tekanan untuk mengungkapakan informasi.

Menurut Fitriana (2014) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
Pengungkapan Sukarela pada Laporan Keuangan hal ini disebabkan karena
perusahaan besar rata-rata cenderung berpotensi besar atas public demand karena
publik banyak menginginkan informasi perusahaan tersebut seperti informasi tentang
inovasi teknologi, strategi, rencana, dan taktik untuk mencapai target pasar yang
baru. Hal inilah yang menjadikan manajemen enggan melakukan pengungkapan
secara lebih luas karena informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pesaing untuk
mengetahui strategi perusahaan yang justru dapat berdampak melemahkan posisi
perusahaan dalam persaingan.
Penelitan tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suta dan Laksito (2012)
serta Adhi dan Mutmainah, (2012) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Perusahaan
besar cenderung memiliki agency cost yang lebih besar karena semakin besar ukuran
perusahaan, maka semakin meningkat pula jumlah stakeholder yang terlibat di
dalamnya. Agency cost dapat diminimalisasi dengan adanya pengungkapan informasi
yang lebih memadai sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen. Selain itu,
perusahaan besar memiliki kegiatan usaha yang lebih kompleks, sehingga
menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Oleh karena itu, perusahaan besar dituntut untuk mengungkapkan informasi lebih
luas sebagai bentuk pertanggungjawabannya daripada perusahaan kecil.
Banyaknya pihak yang berkepentingan menyebabkan semakin luasnya
pengungkapan sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen untuk memenuhi
kebutuhan informasi yang memadai bagi seluruh stakeholder.