Tag: konsultasi tesis yogyakarta

Menurut Bae et al., (2014) volume emisi karbon yang dihasilkan oleh entitas erat kaitannya
dengan tipe industry dari perusahaan tersebut. Volume emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan
dalam kategori intensif akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan dalam kategori
non-intensif yang juga menghasilkan emisi karbon namun dalam jumlah yang minim. Pengkatagorian
untuk tipe industri tersebut mengacu pada teknik klasifikasi GICS (Global Industry Classification
Standard). GICS merupakan standar tingkat dunia dibawah naungan manajemen MSCI yang membuat
klasifikasi tipe industri berdasarkan aktivitas utama yang ditekuni oleh perusahaan.
Terdapat dua jenis tipe industri yang dikeluarkan oleh GICS yaitu, tipe industri intensif dan
tipe industri non-intensif. Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi intensif adalah perusahaan
dengan aktivitas utama yang berhubungan lansung dengan kelestarian lingkungan, sehingga yang
termasuk pada kelompok ini adalah perusahaan pertambangan, energi, material, utilitas, transportasi.
Sedangkan, tipe industri non-intensif diisi dengan perusahaan pada sektor keuangan, kesehatan, dan

Peraturan Presiden menjelaskan bahwa pengertian dari gas rumah kaca ialah gas yang berada
dalam atmosfer yang berasal dari alam maupun hasil buatan manusia, gas tersebut dapat menyerap dan
memancarkan kembali radiasi inframerah. Pelepasan gas tersebut membawa dampak bercampurnya
zat dilapisan udara bumi, dan apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan
krisis perubahan iklim. Gas emisi ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, hal ini dikarenakan
semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan, dan kebakaran hutan.
Meningkatnya volume emisi gas tersebut mendorong pemerintah dunia termasuk Indonesia
untuk mengeluarkan peraturan agar semua pelaku usaha atau perusahaan melakukan pelaporan
mengenai aktivitas emisi nya dalam bentuk pengungkapan emisi yang tertuang pada laporan
keberlanjutan (Irwhantoko & Basuki, 2016). Perusahaan menjadi fokus utama pemerintah karena
dianggap sebagai produsen emisi gas terbesar. Pengungkapan ini diharapkan dapat mengurangi
volume dan dampak yang ditimbulkan dari emisi gas rumah kaca

Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan bersumber pada norma dan nilai sosial yang
berlaku pada lingkungan tempat perusahaan tersebut berada karena terdapat hubungan sosial tidak
langsung yang mengikat perusahaan dengan masyarakat. Poin utama teori ini terletak pada analisis
perilaku dan budaya organisasi yang berfokus pada nilai dan norma (Suchman, 1995). Masyarakat
akan berperan untuk menilai aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan harus sebaik mungkin dapat
menyesuaikan aktivitasnya dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat.
Disisi lain, aktivitas perusahaan dapat menghasilkan dampak positif atau negatif, untuk
menghindari munculnya dampak negatif, perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan.
Pengungkapan tersebut menjadi bentuk akuntabilitas perusahaan kepada masyarakat sebagai cerminan
atas keseluruhan aktivitas perusahaan. Dalam penelitian ini, pengungkapan emisi karbon termasuk
dalam upaya perusahaan dalam menghindari konflik sosial dengan masyarakat. Pengungkapan ini
diharapkan dapat membawa dampak positif untuk keberlanjutan hidup perusahaan

Kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan
yang dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang
posisi keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba
dan dividen di masa mendatang serta resiko atas penilaian tersebut.
Shareholder dan investor memandang bahwa kinerja keuangan perusahaan
yang baik adalah dengan adanya grafik peningkatan laba dan dividen di
masa depan. Kinerja keuangan sangat penting untuk diukur atau dinilai,
karena bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencapai sasaran
organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelum
nya agar menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Sudaryanto,
2011).
Perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik,
semakin besar kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas
perusahaan mereka. Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai
inisiatif perusahaan untuk berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau
dalam hal ini emisi karbon seperti penggantian mesin-mesin yang lebih
ramah lingkungan, ataupun tindakan lingkungan lainnya seperti aksi
penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan CO2 ( Pradini, 2013).
Pengungkapan kinerja perusahaan merupakan good news bagi
pelaku pasar dan stakeholder. Selain informasi keuangan, perusahaan perlu
mengungkapkan berbagai non-keuangan seperti informasi kinerja
lingkungan dan sosial perusahaan agar perusahaan dikatakan memiliki
tanggung jawab sosial yang baik. Perusahaan yang mengungkapkan
akuntansi karbon diharapkan dapat memperoleh legitimasi sosial dan dapat
menjaga keberlanjutan perusahaan melalui kinerja keuangannya. Sehingga
dengan melakukan pengungkapan akuntansi karbon diharapkan perusahaan
mendapatkan respon dari stakeholder.

Menurut Tyler (dalam Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dasar
mengenai kepatuhan terhadap hukum yaitu instrumental dan normatif.
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong
oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap
perubahan insentif, tangible dan penalti yang berhubungan dengan
perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang
anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi
mereka. Seorang individu cenderung akan mematuhi hukum yang
mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal
mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative
commitment through morality) berarti mematuhi hukum karena
hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen
normatif melalui legitimasi (normative commitment through
legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun
hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Saleh, 2004).
Kepatuhan perusahaan dapat dilihat dari kegiatan yang
dilakukan, dalam hal ini meliputi kepatuhan terhadap hukum yang
berlaku di Indonesia. Wujud dari kepatuhan tersebut seperti tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dalam mengatasi
limbah/pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis
perusahaan. Sehingga akan terjadi pengurangan emisi karbon di udara

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang
dan kelompok orang yang peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya
baik fisik maupun non fisik. O’Donovan (2002) berpendapat
legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan
masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi
merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk
bertahan hidup (going concern). Legitimasi perusahaan dapat
ditingkatkan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk
mendapatkan nilai positif masyarakat demi meningkatkan reputasi
perusahaan (O’Donovan 2002 dalam Saraswati, 2012). Dengan
demikian dapat diartikan bahwa legitimasi merupakan sistem
pengelolaan perusahaan berorientasi dan berpihak pada masyarakat,
maka dari itu operasi perusahaan harus selaras dengan harapan
masyarakat agar memberikan suatu nilai tambah baik bagi perusahaan,
masyarakat maupun pemerintah

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (dalam
Fahrizqi, 2010) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat
mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.
Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya
yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Clarkson, 1995
dalam Fahrizqi, 2010). Stakeholder primer adalah seseorang atau
kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk going
concern, meliputi: shareholder dan investor, karyawan, konsumen dan
pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok
stakeholder publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. Kelompok
stakeholder sekunder didefinisikan sebagai mereka yang
mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak
berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial
kelangsungannya (Fahrizqi, 2010).
Dari dua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer adalah
stakeholder yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan
karena mempunyai power yang cukup tinggi terhadap ketersediaan
sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, “ketika stakeholder
mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka
perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan
keinginan stakeholder” (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam Fahrizqi,
2010).
Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada
pihak mana saja (stakeholder) perusahaan bertanggungjawab
(Freeman, 2001 dalam Fahrizqi, 2010). Perusahaan harus menjaga
hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan
dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai
power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk
aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk
perusahaan dan lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Salah satu
strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan
adalah dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang akan
memberikan berbagai manfaat kepada semua stakeholder. Adapun
aktivitas sosial dalam hal ini adalah melakukan pengungkapan
terhadap emisi karbon perusahaan sebagai wujud dari kepedulian
perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial. Hubungan yang
baik dengan stakeholder akan memberikan dampak baik bagi
perusahaan dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

Perusahaan yang dalam usahanya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan
akan lebih tiggi pengungkapan lingkungannya dibandingkan dengan perusahaan
yang berpengaruh kecil terhadap lingkungan. Berdasarkan dari penelitian yang
dilakukan oleh Brammer dan Pavelin (2006) yang menemukan bahwa perusahaan
yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, kertas,
pembangkit listrik, air dan bahan kimia memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan mendapatkan pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah dan sering dijadikan isu politik yang sensitif dalam
sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada dalam emisi yang intensif
lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan
emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and Hrasky, dalam Choi et al.
(2013). Perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam industri yang
menghasilkan polutan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih
besar untuk melegitimasi aktivitasnya (Patten, 2002).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan intensif karbon akan cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan dan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi et al.
(2013), Suhardi dan Purwanto (2015), Prafitri dan Zulaikha (2016) serta Pratifi dan
Sari (2016) mendapatkan bukti bahwa tipe industri berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Jannah
dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaru terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan
tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat bahwa
perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik memiliki inisiatif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan bertindak dan
melakukan kerja sama dengan para stakeholder untuk mencapai kepentingan
bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi
terkait kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan
pengungkapan emisi karbon  :

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi et al., 2013). Melakukan pengungkapan lingkungan
secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan (Luo et al., 2013)
sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih
memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan lingkungan secara sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin tinggi pula
sehingga perusahaan harus menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi
hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sebab
melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat
menjadi beban bagi perusahaan (Choi et al., 2013).
Perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya mempunyai dana yang
minim untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban hutang
yang besar (Luo et al., 2013). Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah
negatif antara tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon.
Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan
semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan
membuat pengungkapan emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan
Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan
informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni
perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar
kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan mereka.
Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk
berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti
penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan
lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan
CO2.
Menurut Choi et al. (2013), perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik
mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan
untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk
menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi
mengungkapkan informasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka dapat
bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk
menyelesaikan masalah dengan cepat.
Menurut Luo et al. (2013) perusahaan dengan kinerja keuangan baik
mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait
lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih
fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga
membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon.
Penelitian yang dilakukan Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Suhardi
dan Purwanto (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan
yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka
cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar
lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk
mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan
lebih banyak pengungkapan karbon.
Perusahaan besar lebih mengungkapkan secara detail informasi terkait
polusi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan
besar dari perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan
pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik
sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik
tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada (Freedman dan Jaggi, 2005).
Penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) serta Prafitri dan
Zulaikha (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer. Emisi karbon dalam konteks penelitian ini adalah karbon dioksida
(Carbon dioxide) yang merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi
oleh negara anggota pada amandemen Protokol Kyoto (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 1998). Dalam Irwhantoko, I., &
Basuki, B. (2016). Pengurangan emisi karbon berfokus pada emisi yang dihasilkan
oleh kegiatan industri. Sehingga pada akhirnya, informasi berkurangnya emisi
karbon memerlukan pengungkapan emisi karbon

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak yang lain). Dengan demikian, keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan
adalah mencari dukungan stakeholder tersebut. Semakin kuat stakeholder maka
semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap
sebagai bagian dari bentuk komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.
(Gray, Kouhy dan Lavers, 1995 dalam Ghozali dan Chariri ,2007)
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah organisasi
sebaiknya beroperasi, berbagai kontrak sosial akan “dinegosiasikan” dengan
kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda

Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal
yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.

Berdasarkan teori ketergantungan sumberdaya, perusahaan yang
terhubung secara politis termotivasi untuk menggunakan praktik ramah
lingkungan karena mereka telah menerima sumber daya utama melalui
koneksi politik (Lin, et al., 2015). Perusahaan merupakan resourceconstrained (Zona, et al., 2018). Berbagai sumber daya merupakan faktor
yang mempengaruhi dasar perilaku dan kinerja perusahaan. Beberapa
berpendapat bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih memikul
tanggung jawab lingkungan dan menunjukkan kinerja lingkungan yang
lebih baik (Lin, et al., 2015); (Zhang, 2017), Berdasarkan teori
ketergantungan sumber daya, perusahaan yang terhubung secara politis
memiliki kapasitas yang cukup untuk berinvestasi dalam inovasi hijau
karena basis sumber daya yang kuat. Dengan ini, peneliti menduga adanya
hubungan sumber daya eksternal dari perusahaan yang terkoneksi secara
politis terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan membentuk
interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik melalui strategi
politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai manfaat, termasuk
subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan perlakuan istimewa
oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson & Mitton, 2003);
(Dinç, 2005).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan, maka peneliti menduga sumber daya ini
mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pengungkapan
emisi karbon. (Wang, et al., 2018) menunjukkan bahwa koneksi politik
secara positif terkait dengan green investment. Hasil penelitian (Lin, et al.,
2015), (Zhang, 2017), (Gie, 2019), dan (Zhang, et al., 2019) menemukan
bahwa koneksi politik berpengaruh pada pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari
masyarakat karena ingin meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan
telah sesuai dengan norma dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan
yang berlaku (Deegan & Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan
diperoleh perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat
persamaan hasil yang diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka
panjang atas adanya tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Lebih
lanjut, perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005), perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka.
Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh perusahaan untuk
mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas dimana perusahaan
tersebut berada (Jannah & Muid, 2014). Sumber daya yang dimiliki
perusahaan dapat tercermin dari ukurannya. Semakin besar ukuran
perusahaan semakin besar sumber daya yang dimiliki (Choi, et al., 2013).
Hasil penelitian (Borghei-Ghomi & Leung, 2013), (Jannah & Muid, 2014)
(Prafitri & Zulaikha, 2016), (Widianto & Sari, 2020), dan (Yusuf, 2020)
menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif pada
pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan karbon adalah informasi tentang emisi karbon yang
ditambahkan dan disediakan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan
laporan keberlanjutan perusahaan (Jannah & Muid, 2014). Pengungkapan
informasi emisi dalam laporan tahunan menunjukkan transparansi dan
tanggung jawab perusahaan terhadap kegiatan usahanya (Deantari, et al.,
2019); (Pratiwi & Sari, 2016). Pengungkapan emisi karbon merupakan salah
satu bentuk atau contoh pengungkapan informasi lingkungan yang
merupakan komponen pengungkapan sukarela perusahaan atas laporan
pelengkap yang juga dijelaskan dalam PSAK No.1 (Prafitri & Zulaikha,
2016).
Dengan semakin meningkatnya operasi perusahaan-perusahaan
yang memproduksi gas karbon, maka dapat menjadi salah satu penyebab
meningkatnya emisi karbon dunia. Perusahaan diharapkan dapat melakukan
transparansi kepada publik, khususnya investor, bahwa perusahaan telah
menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Perusahaan dapat
mewujudkan transparansi tersebut dengan mengungkapkan informasi emisi
karbon. Melalui keterbukaan tersebut diharapkan masyarakat khususnya
investor semakin percaya bahwa tidak hanya laporan keuangan saja yang
perlu diperhatikan tetapi juga informasi penting lainnya seperti
pengungkapan emisi karbon (Hapsoro & Falih, 2020)

Carbon accounting adalah suatu mekanisme pengukuran,
pengaturan strategi, pencatatan biaya yang dikeluarkan, dan pelaporan
kepada stakeholders terkait aktivitas penurunan emisi karbon (Dwijayanti,
2011). Terdapat banyak pengertian mengenai carbon accounting atau
disebut juga akuntansi karbon. Menurut Renewable Energy Certificate
System (RECS) International (2014) CA adalah “…an extremely important
part of corporate social responsibility report (CSR). Also known as personal
disclosure information or carbon footprinting”.
(Vesco, 2013) mendefinisikan CA sebagai suatu proses dimana
organisasi melakukan penghitungan serta pelaporan mengenai emisi karbon
mereka. Sedangkan pengertian CA menurut (Louis, et al., 2010) adalah
“The process of calculating the amount of carbon emitted by industrial
processes, setting target for reduction, the establishment of systems and
program to reduce carbon emissions, and reporting progress the
programs”.
(Warren, 2008) mendefinisikan carbon accounting sebagai
“assessing your organisation’s carbon emissions and setting targets for
reduction” (proses pengukuran emisi karbon yang dihasilkan perusahaan
dan penentuan target pengurangan emisi). Tujuan utama penerapan carbon
accounting ini adalah untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh
industri sebagai bagian dari kesepakatan dalam Protokol Kyoto. Melalui
carbon accounting, tiap industri dapat mengukur emisi karbon yang mereka
hasilkan, membuat strategi untuk menguranginya, mencatatnya serta
melaporkannya pada stakeholder perusahaan (Shodiq & Kartikasari, 2009).

Ukuran perusahaan merupakan skala pembanding atau
pengklasifikasian usaha besar atau kecil yang dapat dilihat berdasarkan total
aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017).
Ukuran perusahaan mencerminkan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Semakin besar skala atau ukuran organisasi, semakin banyak sumber daya
yang dimiliki organisasi terkait dengan aset dan penjualan. Aktiva atau
penjualan yang besar menunjukkan bahwa modal yang tertanam dan
perputaran aktiva yang menghasilkan laba dalam perusahaan tinggi (Hery,
2017).
Ukuran perusahaan menurut (Machfoedz, 1994) yaitu suatu skala
yang dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan melalui berbagai
cara, antara lain: total aktiva, log size, ataupun nilai pasar sahamnya dan
pada dasarnya ukuran perusahaan dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan
total aset yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan
kecil. Dalam penelitian ini, total aktiva dipilih sebagai proksi pengukuran
ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva
perusahaan relatif lebih stabil dibandingkan dengan market capitalized dan
penjualan (Sudarmadji, et al., 2007).
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ukuran perusahaan
memiliki hubungan positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi, et al.,
2013). Perusahaan besar lebih didorong untuk memberikan pengungkapan
sukarela yang memenuhi syarat untuk mendapatkan legitimasi. Perusahaan
17
besar diharapkan memberikan pengungkapan karbon yang lebih sukarela.
Menurut penelitian (Freedman & Jaggi, 2005) perusahaan besar lebih
cenderung mengungkapkan informasi detail terkait polusi. Demikian pula,
penelitian oleh (Wang, et al., 2013) bahwa perusahaan besar mendapatkan
lebih banyak tekanan sosial dan politik daripada perusahaan kecil.
Perusahaan besar diasumsikan menghadapi tekanan besar dari perusahaan
kecil, sehingga mereka akan meningkatkan pengungkapan informasi
perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai bagian dari
strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik digunakan oleh
perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atau komunitas
dimana perusahaan tersebut berada (Jannah & Muid, 2014).
Perusahaan yang berskala besar memiliki kegiatan operasional
dengan tingkat signifikansi yang lebih tinggi terhadap dampak terhadap
lingkungan karena kegiatan operasional yang lebih variatif dibandingkan
dengan perusahaan skala kecil (Irwhantoko & Basuki, 2016). Perusahaan
skala besar juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memberikan
informasi lingkungan tentang emisi karbon (Irwhantoko & Basuki, 2016)

Teori legitimasi dikemukakan pertama kali oleh Dowling & Pfeffer
(1975). Teori legitimasi yang dikemukakan memberikan gambaran tentang
adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilainilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam
dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai Legitimacy Gap. Legitimacy gap
akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin
ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap
perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesarbesarnya (Lindawati & Puspita, 2015). Menurut (O’Donovan, 2002)
berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang
diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat.
Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya
untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam norma yang ada di
masyarakat serta memastikan bahwa aktivitas mereka diterima oleh pihak
luar sebagai suatu yang sah (Deegan, 2002). Yang melandasi teori legitimasi
adalah “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat
dimana perusahaan beroperasi (Chariri & Ghozali, 2007). Perusahaan
terdorong untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena ingin
meyakinkan bahwa aktivitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma
dan batasan-batasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan &
Unerman, 2006). Legitimasi itu sendiri akan diperoleh perusahaan jika
antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi risiko jangka panjang atas adanya
tuntutan dari masyarakat (Deegan, et al., 2002). Pengungkapan lingkungan
merupakan salah satu cara bagi organisasi untuk memperoleh legitimasi ini
(Berthelot & Robert, 2011). Berdasarkan teori legitimasi, untuk dianggap
beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat organisasi akan
terus berusaha. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pemangku
kepentingan menganggap aktivitas mereka sebagai legitimasi

Resource dependence theory dicetuskan pertama kali oleh Pfeffer
dan Salancik (1978) yang menyatakan bahwa sebuah organisasi
membangun hubungan kolaborasi dan mengatur sumber daya untuk
menanggapi ketidakpastian lingkungan. Resource dependence theory
mencirikan perusahaan sebagai suatu sistem terbuka, tergantung pada
kontijensi dalam lingkungan eksternal. Organisasi tidak otonom, melainkan
dibatasi oleh jaringan saling ketergantungan dengan organisasi lainnya.
Teori ketergantungan sumber daya mencirikan perusahaan sebagai suatu
sistem terbuka, tergantung pada variabel kontinjensi dalam lingkungan
eksternal. Teori ini mengakui pengaruh faktor eksternal pada perilaku
organisasi, dan meskipun dibatasi oleh konteks mereka, manajer dapat
bertindak untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan dan ketergantungan,
dengan cara meningkatkan kekuatan mereka di atas yang lain. Saling
ketergantungan ketika digabungkan dengan ketidakpastian akan mengarah
ke kesuksesan. Teori ketergantungan sumber daya menjadi salah satu dasar
pemikiran teoritis mengapa perusahaan penting untuk terlibat dalam
relationship.
Menurut teori ketergantungan sumber daya (RDT), organisasi
digambarkan sebagai sistem terbuka, di mana kemampuan untuk
mendapatkan sumber daya kritis dari luar mempengaruhi kinerja mereka
karena perusahaan merupakan resource-constrained (Zona, et al., 2018).
Berbagai sumber daya merupakan faktor yang mempengaruhi dasar
perilaku dan kinerja perusahaan. Teori ketergantungan sumber daya (RDT)
menunjukkan bahwa pemerintah adalah sumber utama sumber daya
eksternal dan peluang bagi perusahaan (Shirodkar & Mohr, 2015).
Perusahaan bergantung pada koneksi politik di negara berkembang, di mana
kekuatan dan sumber daya yang cukup besar yang mempengaruhi kegiatan
bisnis masih dikendalikan oleh pemerintah (Adomako & Danso, 2014).
Koneksi politik dianggap sebagai sumber daya eksternal yang penting.
Membentuk interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik
melalui strategi politik membantu perusahaan mendapatkan berbagai
manfaat, termasuk subsidi pemerintah, pengurangan paparan risiko dan
perlakuan istimewa oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah (Johnson
& Mitton, 2003); (Dinç, 2005)

Perusahaan yang dalam usahanya memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan
akan lebih tiggi pengungkapan lingkungannya dibandingkan dengan perusahaan
yang berpengaruh kecil terhadap lingkungan. Berdasarkan dari penelitian yang
dilakukan oleh Brammer dan Pavelin (2006) yang menemukan bahwa perusahaan
yang bergerak dalam bidang pengolahan baja, sumber daya alam, kertas,
pembangkit listrik, air dan bahan kimia memiliki tanggung jawab yang lebih besar
terhadap isu-isu lingkungan.
Industri dengan emisi yang intensif akan mendapatkan pengawasasn yang
lebih ketat dari pemerintah dan sering dijadikan isu politik yang sensitif dalam
sebuah negara sehingga membuat pihak yang berada dalam emisi yang intensif
lebih cenderung menyediakan pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan
emisi karbon (Mckinnon and Dalimunthe, Collect and Hrasky, dalam Choi et al.
(2013). Perusahaan-perusahaan yang termasuk di dalam industri yang
menghasilkan polutan yang lebih besar akan melakukan pengungkapan yang lebih
besar untuk melegitimasi aktivitasnya (Patten, 2002).
Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan intensif karbon akan cenderung
mendapatkan tekanan lebih besar dari masyarakat sehingga membuat perusahaan
harus menyediakan laporan pengungkapan karbon agar sesuai dengan tuntutan dan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan Choi et al.
(2013), Suhardi dan Purwanto (2015), Prafitri dan Zulaikha (2016) serta Pratifi dan
Sari (2016) mendapatkan bukti bahwa tipe industri berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Jannah
dan Muid (2014) yang menyatakan bahwa tipe industri tidak berpengaru terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang
baik akan cenderung melakukan pengungkapan lingkungan karena dapat
meningkatkan citra perusahaan di masyarakat umum sehingga aktivitas perusahaan
tetap dilegitimasi oleh masyarakat. Verrechia (1983) berpendapat bahwa
perusahaan yang mempunyai kinerja lingkungan yang baik memiliki inisiatif untuk
lebih proaktif dalam menangani masalah lingkungan.
Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan akan bertindak dan
melakukan kerja sama dengan para stakeholder untuk mencapai kepentingan
bersama. Pengungkapan sosial lingkungan dapat dijadikan sebagai alat komunikasi
terkait kinerja lingkungan perusahaan terhadap para stakeholder terutama kepada
investor atau pemilik. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik memiliki
kecenderungan untuk melakukan pengungkapan lingkungan lebih besar daripada
perusahaan dengan kinerja lingkungan buruk. Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan hubungan yang positif antara kinerja lingkungan dengan
pengungkapan emisi karbon.

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaanan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi et al., 2013). Melakukan pengungkapan lingkungan
secara sukarela akan menambah biaya ekstra bagi perusahaan (Luo et al., 2013)
sehingga ada kecendrungan perusahaan dengan leverage yang tinggi akan lebih
memilih untuk tidak melakukan pengungkapan lingkungan agar bisa menghemat
biaya selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih memilih
berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan melakukan
pengungkapan lingkungan secara sukarela.
Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin tinggi leverage perusahaan
maka tanggung jawab perusahaan terhadap kreditur akan semakin tinggi pula
sehingga perusahaan harus menggunakan sumber dana yang ada untuk melunasi
hutang tersebut daripada untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sebab
melakukan pengungkapan akan menghasilkan biaya yang lebih besar dan dapat
menjadi beban bagi perusahaan (Choi et al., 2013).
Perusahaan dengan leverage yang tinggi hanya mempunyai dana yang
minim untuk melakukan sistem pelaporan karbon proaktif karena beban hutang
yang besar (Luo et al., 2013). Dalam pengembangan hipotesis ini terjadi arah
negatif antara tingkat leverage dengan tingkat pengungkapan emisi karbon.
Semakin tinggi leverage perusahaan maka pengungkapan emisi karbon akan
semakin kecil, begitu pula sebaliknya semakin kecil leverage perusahaan akan
membuat pengungkapan emisi karbon semakin besar. Penelitian yang dilakukan
Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Prafitri dan Zulaikha (2016)
menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik lebih mungkin mengungkapkan
informasi lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Pradini (2013) yakni
perusahaan dengan kemampuan kinerja keuangan lebih baik, semakin besar
kemungkinan untuk berusaha mengurangi emisi dari aktivitas perusahaan mereka.
Kemampuan kinerja keuangan meliputi berbagai inisiatif perusahaan untuk
berkontribusi dalam upaya penurunan emisi atau dalam hal ini emisi karbon seperti
penggantian mesin-mesin yang lebih ramah lingkungan, ataupun tindakan
lingkungan lainnya seperti aksi penanaman pohon untuk meningkatkan penyerapan
CO2.
Menurut Choi et al. (2013), perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik
mampu membayar sumber daya tambahan manusia atau keuangan yang dibutuhkan
untuk pelaporan sukarela dan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik untuk
menahan tekanan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi
mengungkapkan informasi untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka dapat
bertindak dengan baik atas tekanan lingkungan secara efektif dan bersedia untuk
menyelesaikan masalah dengan cepat.
Menurut Luo et al. (2013) perusahaan dengan kinerja keuangan baik
mempunyai kemampuan secara finansial dalam membuat keputusan terkait
lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja keuangan kurang baik lebih
fokus pada pencapaian tujuan keuangan dan peningkatan kinerja mereka sehingga
membatasi kemampuannya dalam upaya pencegahan dan pelaporan emisi karbon.
Penelitian yang dilakukan Luo et al. (2013), Jannah dan Muid (2014) serta Suhardi
dan Purwanto (2016) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan
yang positif dengan pengungkapan emisi karbon (Choi et al., 2013). Perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masalah lingkungan sehingga mereka
cenderung untuk meningkatkan respon terhadap lingkungan. Perusahaan besar
lebih didorong untuk memberikan pengungkapan sukarela yang berkualitas untuk
mendapatkan legitimasi. Perusahaan yang besar diharapkan dapat memberikan
lebih banyak pengungkapan karbon.
Perusahaan besar lebih mengungkapkan secara detail informasi terkait
polusi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar diasumsikan menghadapi tekanan
besar dari perusahaan-perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan
pengungkapan informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik
sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Selanjutnya citra sosial yang baik
tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
atau komunitas dimana perusahaan tersebut berada (Freedman dan Jaggi, 2005).
Penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) serta Prafitri dan
Zulaikha (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Emisi karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas-gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer. Emisi karbon dalam konteks penelitian ini adalah karbon dioksida
(Carbon dioxide) yang merupakan bagian dari gas rumah kaca yang harus direduksi
oleh negara anggota pada amandemen Protokol Kyoto (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), 1998). Dalam Irwhantoko, I., &
Basuki, B. (2016). Pengurangan emisi karbon berfokus pada emisi yang dihasilkan
oleh kegiatan industri. Sehingga pada akhirnya, informasi berkurangnya emisi
karbon memerlukan pengungkapan emisi karbon

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya entitas yang
beroperasi untuk kepentingan sendiri tapi harus memberikan manfaat bagi
stakeholder (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak yang lain). Dengan demikian, keberadaan suatu
perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder
kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007).
Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari
stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan
adalah mencari dukungan stakeholder tersebut. Semakin kuat stakeholder maka
semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap
sebagai bagian dari bentuk komunikasi antara perusahaan dengan stakeholdernya.
(Gray, Kouhy dan Lavers, 1995 dalam Ghozali dan Chariri ,2007)
Deegan dan Unerman (2011) berpendapat bahwa para stakeholder
mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bagaimana sebuah organisasi
sebaiknya beroperasi, berbagai kontrak sosial akan “dinegosiasikan” dengan
kelompok stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda

Teori legitimasi terpusat pada hubungan antara perusahaan dengan masyarakat
melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Teori legitimasi mengatakan bahwa
jika dilihat dari sudut pandang sistem organisasi, pengungkapan memiliki peran
penting dalam menjembatani hubungan antara organisasi perusahaan, perusahaan
dan kelompok masyarakat (Gray et al., 1995). Hal penting dari legitimasi bagi
organisasi menurut Ghozali dan Chariri (2007) adalah sebagai pendorong analisa
organisasi atas batasan-batasan, norma-norma sosial dan reaksi kelompok
masyarakat yang ditekankan kepada perusahaan sehingga pada akhirnya
menciptakan aktivitas yang lebih memperhatikan lingkungan.
Teori ini akan mampu menjelaskan motivasi pengungkapan lingkungan
oleh suatu organisasi. Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi
dari kelompok masyarakat sosial dimana perusahaan itu berada dan berupaya untuk
memaksimalkan kekuatan jangka panjang perusahaan pada aspek keuangan.
Legitimasi yang ingin didapatkan oleh perusahaan dari kelompok masyarakat
adalah bahwa aktifitas operasi perusahaan telah sesuai dengan norma dan batasanbatasan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (Deegan dan Unerman, 2011).
Sehingga semakin memperhatikan norma dan nilai sosial masyarakat maka akan
membuat perusahaan semakin legitimate. Legitimasi itu sendiri akan diperoleh
perusahaan jika antara perusahaan dan masyarakat terdapat persamaan hasil yang
diharapkan, sehingga akan mengurangi resiko jangka panjang atas adanya
17untutan dari masyarakat yang berhubungan dengan keuangan (Deegan et al.,
2002). Penetapan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan nilai masyarakat
itulah yang menyebabkanya mendapatkan legitimasi.
Hal yang mendasari teori legitimasi menurut Ghozali dan Chariri (2007)
adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar perusahaan
beroperasi yang memberikan otoritas agar dapat menggunakan sumber daya
ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan mengenai kontrak
sosial bahwa semua institusi sosial termasuk perusahaan yang beroperasi di
masyarakat melalui kontrak sosial, baik ditunjukan secara terang-terangan
maupun tidak bahwa kelangsungan hidup pertumbuhan didasarkan pada hasil
yang dapat diberikan kepada masyarakat dan pengalokasian manfaat ekonomi,
sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan kemampuan yang dimilki. Teori
legitimasi menyarankan pengungkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa
terdapat kesesuaian nilai yang diterapkan perusahan dengan nilai yang ditetapkan
masyarakat. Ketika terdapat perbedaan antara perusahan dan masyarakat terkait
dengan nilai yang dianut, maka pada saat itu legitimasi perusahaan berada pada
posisi terancam dan mampu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
melanjutkan kegiatan usahanya. Ancaman terbesar dari masyarakat pada
perusahaan adalah ketika masyarakat merasa tidak puas atas aktivitas perusahaan,
masyarakat dapat mencabut kontrak sosialnya. Teori ini tidak hanya
memperhatikan kepentingan investor tetapi juga memperhatikan kepentingan
publik. Manfaat teori ini adalah untuk mengamankan nilai perusahaan dari hal-hal

yang tidak diinginkan, terutama hal yang berasal dari perbedaan nilai “legitimation
gap”.
Salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat untuk
mengurangi legitimation gap adalah melalui investasi lingkungan (Gray et al.,
1995). Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memeriksa
hubungan secara empiris antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan,
akan tetapi hasil penelitiannya masih belum seragam. Beberapa penelitian yang
konsisten antara teori legitimasi dan pengungkapan lingkungan adalah Choi et al.
(2013) dan Luo et al. (2013).
Legitimasi merupakan hal yang diinginkan oleh perusahaan dari
masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan
emisi karbon merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan
masyarakat atas keberadaannya. Perusahaan ingin meyakinkan pada lingkungan
bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan tidak bertentangan dengan aturan
norma dan masih patuh pada ketentuan-ketentuan yang masih berlaku.

Teori Legitimasi secara luas menguji peran yang dimainkan oleh berita
media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh tuntutan publik terhadap
perusahaan. Media merupakan perhatian masyarakat luas mengenai sebuah
perusahaan. Pengkomunikasian pengungkapan lingkungan melalui media akan
meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat. Perusahaan dalam hal ini memiliki kewajiban moral untu mengungkapkan aktivitasnya tidak hanya terbatas
pada aspek keuangan tetapi aspek sosial dan lingkungan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa media exposure
mempunyai pengaruh positif terhadap carbon emission disclosure. Hal ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah dan Muid (2014).

Penelitian Dawkins dan Fraas dalam penelitian Jannah dan Muid (2014),
kinerja lingkungan mempunyai hubungan positif dengan pengungkapan
lingkungan yaitu perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2016)
yang menyatakan bahwa hasil penelitian kinerja lingkungan konsisten dengan
teori stakeholder, yaitu pengungkapan lingkungan dapat menjadi sarana unutuk
memberitahukan aktifitas lingkungan perusahaan kepada para stakeholder.
Pengungkapan yang dilakukan perusahaan intensif emisi akan meningkatkan nilai
perusahaan dan juga kinerja perusahaan terhadap lingkungan. B

Pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dengan kondisi
keuangan yang buruk akan menyebabkan kekhawatiran dari debt holders,
suppliers, dan customer (Choi, et.al 2013). Tingkat leverage yang tinggi
mengindikasikan bahwa perusahaan mempunyai hutang yang banyak, sehingga
pengungkapan yang dilakukan relatif lebih kecil. Hal ini ditujukan untuk
menghemat biaya, selain itu tekanan dari kreditur menjadi alasan perusahaan lebih
memilih berkonsentrasi untuk melunasi segala kewajibannya dibandingkan
pelakukan pengungkapan emisi karbon (Suhardi dan Purwanto, 2015).
Pengembangan hipotesis ini terjadi arah negatif antara leverage dengan
carbon emission disclosure. Jadi semakin tinggi tingkat leverage perusahaan
maka semakin kecil pengungkapan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) dan Sari (2016)

Profitabilitas menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Kondisi
keuangan perusahaan yang baik lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi
lingkungan (Cahya, 2017). Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan membuat
perusahaan lebih leluasa dalam mengelola keuangan untuk bertanggungjawab
pada lingkungan. Menurut Choi, et.al (2013), perusahaan dengan kondisi yang
baik akan mampu membayar sumber daya manusia dan tambahannya yang
dibutuhkan dalam pelaporan dan carbon emission disclosure.
Perusahaan dengan kondisi keuangan yang baik cenderung tidak menutupi
informasi dalam laporan dan pengungkapannya. Perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasinya secara luas. Untuk perusahaan dengan kondisi
keuangan buruk, pengungkapan kewajiban atau peraturan baru mengenai
lingkungan artinya menambah biaya yang menyebabkan kekhawatiran dari
stakeholder terhadap kinerja perusahaan (Jannah dan Muid, 2014). Perusahaan
yang melakukan pengungkapan lingkungan akan mendapatkan kepercayaan atau
legitimasi dari masyarakat (Pratiwi, 2018).
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas
akan meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Hal tersebut didukung dengan
penelitian Jannah dan Muid (2014), Suhardi dan Purwanto (2015) dan Cahya
(2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan
terhadap carbon emission disclosure

Semakin besar perusahaan maka aktivitas operasinya semakin terlihat,
begitu juga dengan kontribusi terhadap lingkungan sekitar maka akan sangat
mudah bagi pihak-pihak tertentu baik bermotif politik maupun ekonomi untuk
memberikan tekanan agar perusahaan lebih serius dalam memperhatikan masalah
lingkungan (Suhardi dan Purwanto, 2015). Salah satu cara untuk menjawab
tekanan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan informasi tentang emisi
secara transparan kepada masyarakat. Agar masyarakat percaya bahwa perusahaan
layak untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Ukuran perusahaan sering kali menjadikan sebuah ukuran dari bagaimana
kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya. Semakin besar ukuran perusahaan
atau semakin tinggi visibilitas perusahaan maka akan semakin tinggi dan luas
pengungkapan emisi karbon yang dilaporkan. Karena perusahaan yang besar
memiliki kegiatan operasional yang tinggi, hal tersebut membuat banyak emisi
yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dan mengganggu masyarakat dan
lingkungan sekitar perusahaan.
Uraian diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan Jannah dan Muid
(2014), Suhardi dan Purwanto (2015), dan Sari (2016), yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon berpengaruh positif.
Perusahaan besar diharapkan dapat memberi lebih banyak pengungkapan emisi
karbon.

Perusahaan yang ingin mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari
masyarakat harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan secara efektif.
Perusahaan dapat mengungkapkan aktivitas lingkungan melalui berbagai media.
Media internet (web) merupakan media yang efektif di era sekang ini, dimana
pengguna internet selalu meningkat. Selain itu dengan diungkapkannya melalui
internet, masyarakat diharapkan mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh
perusahaan.

Menurut ISO 14001 2004, kinerja lingkungan berkaitan dengan seberapa
baik perusahaan atau organisasi melakukan aspek lingkungan dari aktivitas
produk, jasa, serta akibatnya terhadap lingkungan. Pemerintah memberikan
perhatian yang luas mengenai masalah lingkungan dengan diterbitkannya
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan). PROPER
merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk
mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui
instrumen informasi. Penilaian PROPER membantu perusahaan untuk
meningkatkan citra dihadapan para stakeholder. Citra tersebut dilihat dari hasil
penilaian PROPER yaitu dengan warna emas, hijau, biru, merah, dan hitam.
PROPER berwarna emas merupakan penilaian proper yang terbaik, artinya
perusahaan sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyaluruh dan
kontinu. Perusahaan yang mendapatkan peringkat buruk berturut-turut sebanyak 2
kali dapat dituntun dan usaha akan dihentikan.

Carbon emission disclosure merupakan pengungkapan yang dilakukan
perusahaan untuk mengungkapkan atau mempertanggungjawabkan kegiatannya
pada lingkungan. Carbon emission disclosure merupakan salah satu jenis
pengungkapan lingkungan yang merupakan bagian dari laporan tambahan yang
telah dinyatakan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) pada paragraf ke dua belas yang
berisai : entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan
mengenai lingkungan hidup dari lingkungan nilai tambah (value edded statement).
Pada Prokotol Kyoto pengungkapan emisi rumah kaca di negara berkembang
masih bersifat voluntary. Pengungkapan emisi karbon dapaat diketahui dari
annual report maupun sustainability report.
Dalam penelitian ini carbon emission disclosure diukur dengan
menggunakan beberapa item yang diadopsi dari penelitian Choi, et.al (2013) yang
dikembangkan oleh Carbon Disclosure Project (CDP). Yang terdapat lima
kategori besar yang relevan dengan perubahan iklim dan emisi karbon sebagai
berikut : risiko dan peluang perubahan iklim (CC/Climate Change), emisi gas
rumah kaca (GHG/Greenhouse Gas), konsumsi energi (EC/Energy Consumption),
pengurangan gas rumah kaca dan biaya (RC/Reduction and Cost) serta
akuntabilitas emisi karbon (AEC/Accountability of Emission Carbon).

Karbon adalah unsur keempat paling banyak yang terdapat di alam semesta
dengan massa dan unsur paling berlimpah kedua dalam tubuh manusia. Karbon
merupakan unsur dasar dari segala kehidupan di bumi. Karbon juga banyak
ditemukan dalam banyak senyawa termasuk karbon dioksida di atmosfer bumi
dan terlarut dalam lautan dan badan utama lainnya dari air. Karbon digunakan
dalam berbagai industri di dunia, misalnya digunakan untuk bahan bakar berupa
batu bara, gas metana, dan minyak mentah (yang digunakan untuk membuat
bensin).
Karbon merupakan salah satu jenis dari Gas Rumah Kaca. GRK terus
meningkat seiring berjalannya waktu, pada tingkat global, regional, maupun
nasional pada suatu negara maupun lokal dalam sebuah kawasan. Walaupun
karbon banyak terkandung di alam semesta, karbon sangatlah berbahaya bagi
keberlangsungan makhluk hidup. Pernyumbang emisi terbesar adalah kegiatan
operasional perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya
banyak menggunakan bahan bakar yang mengeluarkan emisi karbon. Sehingga
perusahaan ikut berperan dalam meningkatkan pemanasan global maupun
perubahan iklim. Salah satu perusahaan dalam mempertanggungjawabkan
kegiatannya adalah dengan melakukan carbon emission disclosure

Teori stakeholder merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan
bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri (Ghozali dan
Chariri, 2007). Namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholdernya
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat,
analisis, dan pihak lain). Tujuan utama teori stakeholder yaitu untuk membantu
manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak
aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin
muncul bagi stakeholder. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mengendalikan
perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam melakukan
pengungkapan.
Berdasarkan asumsi teori stakeholder, maka perusahaan tidak bisa
melepaskan diri dari lingkungan sosial. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya
terbatas untuk memaksimumkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun
juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian
operasi perusahaan itu sendiri. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut,
perusahaan dapat melakukan pengungkapan kepedulian lingkungan. Li, et al
dalam penelitian Suhardi dan Purwanto (2015) menyatakan bahwa perusahaan
lebih mungkin untuk mengungkapkan informasi lingkungan sebagai usaha untuk
meningkatkan pengetahuan stakeholders tentang lingkungan perusahaan.
Tekanan yang diberikan stakeholder untuk perusuhaan dalam melakukan
pengungkapan lingkungan, dalam hal ini adalah emisi karbon, hal tersebut akan
membuat sinyal good news terhadap pihak luar. Artinya perusahaan tersebut tidak
hanya memperhatikan aspek financial tetapi memperhatikan aspek lingkungan
dengan melakukan perbaikan kinerja lingkungannya secara terus menerus.
Perusahaan yang memperlihatkan tanggung jawab sosialnya, terbukti memiliki
kinerja lingkungan yang lebih baik daripada perusahaan yang tidak
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

Teori legitimasi berfokus pada interaksi perusahaan dengan masyarakat.
Dalam buku Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan yang mendasari teori
legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dengan masyarakat dimana
perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini menyatakan
bahwa organisasi termasuk dalam bagian dari masyarakat, sehingga organisasi
harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Karena
dengan perusahaan memperhatikan hal tersebut, maka perusahaan akan terlihat
semakin legitimate dimata masyarakat.
Legitimate dapat dianggap sebagai penyamaan persepsi atau asumsi bahwa
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang
diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan norma, nilai kepercayaan. Legitimasi
dianggap penting bagi perusahaan. Dengan adanya legitimasi, masyarakat sekitar
akan mendukung perusahaan berupa partisipasi yang dilakukan masyarakat dan
tidak dihambatnya perusahaan dalam beroperasi. Perusahaan akan cenderung
bertindak sesuai keinginan masyarakat yaitu mampu bertanggung jawab terhadap
lingkungan (Cahya, 2017).
Dalam teori legitimasi menyarankan adanya pengungkapan sebagai langkah
meyakinkan masyarakat akan tanggung jawab lingkungan. Hal ini dikarenakan
ketika masyarakat tidak puas atas kinerja yang dilakukan oleh perusahaan maka
saat itulah posisi posisi legitimasi perusahaan tersebut akan terancam dan
mempengaruhi keberlanjutan usaha perusahaan tersebut. Ketidakpuasan ini akibat
dari adanya ketidaksesuaian nilai yang dianut masyarakat dan perusahaan. Hal
inilah yang disebut sebagai legitimacy gap (Ghozali dan Chariri, 2007).
Perusahaan diharapkan dapat meneysuaiakan dengan nilai-nilai sosial dan
norma-norma yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Hal ini untuk
mencegah terjadinya legitimacy gap dimasa mendatang. Selain itu cara untuk
mencegah legitimacy gap yaitu dengan cara melakukan pengungkapan informasi
perusahaan kepada public, seperti pengungkapan pada annual report. Melalui
pengungkapan, perusahaan juga dapat mengklarifikasi atau bahkan membantah
berita-berita negatif yang mungkin muncul di media.
Masalah lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan tidak hanya
terkait dengan lingkungan sekitar perusahaan, namun sudah berkembang pada
pemanasan global yang disebabkan oleh gas emisi yang dihasilkan perusahaan
(Cahya, 2017). Berdasarkan pada teori legitimasi, pengungkapan emisi karbon
merupakan respon perusahaan terhadap tekanan lingkungan masyarakat atas
keberadaaan usahanya. Dengan pengungkapan emisi karbon, perusahaan dapat
menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan tidak bertentangan dengan hukum,
aturan norma, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sehingga perusahaan berharap
untuk mendapatkan legitimasi masyarakat dan menjaga keberlangsungan
usahanya.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 /POJK.04/2016
mendefinisikan Laporan Tahunan (annual report) adalah laporan
pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan
pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau
Perusahan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku
kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun
berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan ini. Laporan Tahunan wajib memuat:
a. Ringkasan data keuangan penting;
b. Informasi saham (jika ada);
c. Laporan Direksi;
d. Laporan Dewan Komisaris;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan
Publik;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.

(Hadi, 2011) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan
tidak hanya diukur dengan moneter atau transaksi keuangan saja,
melainkan juga diukur dengan hubungan baik antara perusahaan dengan
sosial (stakeholder), baik internal maupun eksternal. Stakeholder
merupakan pihak internal maupun eksternal yang mempunyai
kepentingan atau hubungan dengan perusahaan.
Pada dasarnya teori legitimasi dan teori stakeholder mempunyai
hubungan yang erat, yaitu apabila perusahaan menginginkan pengakuan
dari masyarakat sekitar maka hendaknya perusahaan juga
memperhatikan stakeholder, baik internal maupun eksternal. Untuk itu,
perusahaan hendaknya tidak hanya berfokus pada transaksi atau
kegiatan keuangan saja, namun juga harus lebih memperhatikan
tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai
bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan

Legitimasi dapat dijadikan perusahaan sebagai strategi untuk
mengembangkan usahanya. Perusahaan harus dapat memposisikan diri
di lingkungan masyarakatnya agar kegiatan usahanya mendapat
dukungan dari masyarakat sekitar.
Legitimasi merupakan kepekaan individu terhadap gejala
lingkungan disekitarnya. O’Donovan (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi organisasi merupakan hubungan
timbal balik antara perusahan dengan masyarakat. Masyarakat dan
perusahaan akan saling memberi atas kebutuhan masing-masing.
Legitimasi akan mengalami perubahan seiring dengan
berubahnya kondisi dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya,
perusahaan harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan
tersebut. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam (Hadi, 2011)
mengungkapkan bahwa legitimasi dapat tercapai apabila terjadi
keselarasan antara perusahaan dengan nilai yang ada di masyarakat dan
lingkungan sekitar. Apabila perusahaan tidak selaras dengan nilai
masyarakat, maka legitimasi perusahaan akan terancam.
Wartick dan Mahon (1994) dalam (Hadi, 2011) menyatakan
bahwa pergeseran legitimasi perusahaan dapat terjadi karena beberapa
faktor, yaitu:
1. Kinerja perusahaan mengalami perubahan namun tidak diikuti
dengan perubahan harapan masyarakat, dan sebaliknya.
2. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang
berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda

Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari Corporate
Social Responsibility (CSR) perusahaan yang disajikan dalam annual
report atau sustainability reporting. Pengungkapan emisi karbon
merupakan penjabaran upaya perusahaan dalam mengurangi emisi
karbon, seperti perhitungan energi yang dikeluarkan, biaya lingkungan
yang dikeluarkan, serta peraturan perusahaan terkait penggunaan
energi.
Carbon Disclosure Project (CDP) merupakan perusahaan non
profit dari Inggris yang memberikan informasi mengenai perubahan
iklim dan emisi karbon. Pengungkapan informasi emisi karbon dalam
suatu perusahaan dapat diukur dengan indeks list yang diterbitkan oleh
CDP, yaitu Carbon Emission Disclosure Checklist. Indeks list tersebut
digunakan oleh (Irwhantoko & Basuki, 2016) dalam penelitiannya
untuk mengukur pengungkapan emisi karbon. CDP mampu mendorong
perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan penggunaan energi dan
perubahan lingkungan.
Menurut (Ghomie & Leung, 2013) masalah perubahan iklim dan
keprihatinan publik beberapa tahun terakhir memicu dibentuknya
peraturan lingkungan baru. Peraturan tersebut berfokus pada
pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) di seluruh dunia dengan
mengadopsi strategi seperti penetapan harga karbon. Salah satu contoh
persyaratan pengungkapan regulasi adalah Australian National
Greenhouse and Energy Reporting (NGER) Act 2007.
Warren (2008) dalam penelitian Shodiq dan Febri (2015)
mendefinisikan carbon accounting sebagai proses pengukuran,
pengungkapan, dan upaya pengurangan emisi karbon yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Menurut Taurisianti dan Kurniawati
(2014) definisi yang sederhana dari carbon accounting merupakan
proses pengukuran dan pelaporan terkait emisi karbon yang dihasilkan
perusahaan. (Puspita, 2015) mendefinisikan akuntansi karbon sebagai
ilmu yang relatif baru dan merupakan fenomena penting dalam rangka
merealisasikan program pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari
akuntansi lingkungan.
Efisiensi emisi gas rumah kaca merupakan kunci utama dalam
akuntansi karbon, khususnya emisi karbondioksida yang dikeluarkan
dalam proses produksi perusahaan. Peraturan perundang-undangan
mengenai perdagangan karbon dan penyerapan emisi karbon perlu
diperjelas apabila suatu negara berkomitmen untuk melakukan
mekanisme perdagangan karbon sesuai Protokol Kyoto. Terwujudnya
paradigma akuntansi karbon dapat mendukung upaya minimalisasi
global warming (Shodiq & Kartikasari, 2009).
Menurut (Shodiq & Kartikasari, 2009) perspektif paradigma
carbon accounting merupakan upaya penyelamatan ekosistem yang
menjadi faktor penting dalam keberlanjutan ekonomi negara, bahkan
dunia. Corporate governance dapat mendukung paradigma carbon
accounting yang melingkupi kesehatan dan keberlanjutan ekonomi
sosial. Adanya jaminan dari perusahaan tentang pertanggungjawaban
dan transparansi pelaporan manajemen karbon merupakan faktor utama
dalam implementasi carbon accounting dalam hal corporate
governance

Lako (2016) menyatakan bahwa Green Accounting memiliki
makna dan hakikat yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bidang
akuntansi lingkungan lainnya. Green accounting menganjurkan agar
perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis tidak hanya berfokus pada
transaksi keuangan serta memperoleh laba yang maksimal, melainkan
juga terkait aktivitas yang berhubungan dengan sosial (people) dan
lingkungan (planet). Jadi, laporan akuntansi mencakup pelaporan sosial
dan pelaporan lingkungan, tidak sebatas pelaporan keuangan.
Obyek dari akuntansi mencakup semua transaksi yang melekat
atau berhubungan dengan lingkungan. Karena aktivitas manusia dan
perusahaan memiliki hubungan timbal-balik dengan lingkungan, maka
akuntansi lingkungan dan akuntansi keuangan juga menjadi bagian
17
Green Accounting. Akuntansi karbon, akuntansi lingkungan, Corporate
Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan
(TJSL) merupakan bagian Green Accounting.
Prinsip dasar Green Accounting menurut Lako (2016) terdiri
dari:
1. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pelaksanaan green
business dan CSR dapat diakui sebagai investasi apabila dapat
memberikan manfaat ekonomi dan non ekonomi untuk masa
sekarang maupun masa yang akan datang.
2. Prinsip matching antara costs-benefits dan antara effortsaccomplishments tidak hanya diberlakukan pada periode waktu
akuntansi yang sama, melainkan juga untuk periode selanjutnya
apabila biaya yang dikeluarkan perusahaan memiliki potensi
manfaat ekonomi dan non ekonomi yang cukup pasti dimasa yang
akan datang.
3. Pelaporan akuntansi yang terdiri dari pelaporan keuangan dan
pelaporan lingkungan harus disajikan secara lengkap agar dapat
dijadikan informasi bagi stakeholders dalam proses pengambilan
keputusan.

Sukoharsono (2010) menyatakan bahwa Akuntansi
Sustainabilitas (Aksus) hadir untuk menjawab tantangan kekinian dan
masa mendatang untuk keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungan dan
spiritualitas. Aksus melaporkan kegiatan perusahaan tidak hanya dalam
bidang ekonomi, melainkan dalam bidang sosial dan lingkungan.
Tujuan dari Akuntansi Sustainabilitas terdiri dari:
1. Benchmarking, menilai keberlanjutan perusahaan dalam bidang
hukum, norma, dan etika.
2. Demonstrating, melaporkan kegiatan dan transaksi perusahaan
dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritualitas sebagai
bentuk pertanggungjawaban operasional organisasi.
3. Comparing, laporan keberlanjutan disajikan secara berkala guna
dijadikan perbandingan.
Lako (2011) menyatakan perlunya dilakukan perubahan dari
akuntansi konvensional menuju Akuntansi Keberlanjutan
(Sustainability Accounting) untuk mendukung Pelaporan Keberlanjutan
(Sustainability Reporting). Akuntansi Keberlanjutan memiliki
penalaran yang logis serta relevan dengan realitas akuntansi, sehingga
lebih mudah diterima dan dipahami publik.
Lako (2013) menyatakan bahwa akuntansi lingkungan
merupakan cabang ilmu akuntansi yang baru. Akuntansi lingkungan
mengubah paradigma bahwa akuntabilitas dan transparansi akuntansi
tidak hanya tertuju pada transaksi-transaksi atau informasi keuangan,
melainkan juga pada transaksi atau peristiwa yang ada disekitar
perusahaan, yaitu masyarakat (people) dan lingkungan (planet) yang
mendasari informasi keuangan.
Akuntansi Keberlanjutan berfokus pada transaksi-transaksi atau
peristiwa keuangan, sosial dan lingkungan sehingga output
pelaporannya berisi informasi keuangan, sosial dan lingkungan Tujuan dari akuntansi keberlanjutan adalah:
16
a. Tujuan umum:
Agar pemangku kepentingan mengetahui informasi lengkap
mengenai kegiatan perusahaan dalam melakukan proses produksi
yang ramah lingkungan.
b. Tujuan khusus:
1. Agar pemangku kepentingan mengetahui nilai dan prospek
perusahaan secara utuh sebelum mengambil keputusan.
2. Untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan laba,
keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan sebagai suatu
ekosistem.

Ukuran Perusahaan dapat menggambarkan jumlah aktivitas operasional. Perusahaan
yang besar, lebih mampu untuk memberikan pelaporan sukarela yang berkualitas dan
mampu memberikan lebih biaya pengungkapan karbon secara sukarela. MenurutWang
et al (2013) Perusahaan-perusahaan yang besar diasumsikanmendapatkantekanan yang
lebih besar dari perusahaan kecil, maka mereka akan meningkatkan pengungkapan
informasi perusahaan untuk membangun citra sosial yang baik sebagai strategi untuk
bisnis mereka. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat adanya perbedaan hasil
penelitian yang telah dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh RichatulJannah
dan Dul Muid (2014) Hanifah Nur Faridan dan HafiezSofyani (2018), menunjukan
bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu Tri cahya (2016), dan Adi
Wiranto & Nur Anisah (2019) yang mengatakan bahwa ukuran perusahan tidak
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Berdasarkan uraian diatas,
maka peneliti ingin meneliti kembali pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan emisi karbon.

Profitabilitas seringkali dijadikan tolak ukur dalam melakukan tanggung jawab
lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, masyarakat senantiasa melakukan tekanan
kepada perusahaan agar peduli terhadap masalah lingkungan, perusahaan dengan
profitabilitas tinggi lebih mudah dalam menjawab tekanan tersebut karena perusahaan
memiliki sumber daya lebih yang dapat digunakan untuk melakukan pengungkapan
lingkungan dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah sehingga
memudahkan perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Zhang, et al
2013). Penelitian ini menggunakan ROA (Return on Assets Ratio) dimana penggunaan
rasio ini dapat menggambarkan karakteristik perusahaan terkait efesiensi perusahaan.
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richatul Jannah dan Dul Muid (2014),
Bayu Tri Cahya (2016) dan Erika Aprliana Husnati Nur Laela (2019) menunjukan
bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Carbon Emission Disclosure.
Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwhantoko & Basuki (2016), dan
Ni Nengah Witri, dkk (2020) yang dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa
profitabilitas tidak berpengaruh dalam pengungkapan emisi karbon. Dari adanya
perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, maka dari itu peneliti
ingin meneliti kembali pengaruh dari profitabilitas terhaddap carbon emission
disclosure. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang lebih baik mungkin
mengungkapkan informasi lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi
keungan yang kurang baik, lebih fokus pada pencapaian keuangan dan kinerja
perusahaanya saja, sehingga dalam hal ini pelaporan dan pencegahan emisi karbon
dibatasi. Kemampuan kinerja keuanganyang dimaksudmerupakankemampuaninisiatif
perusahaan dalam upaya mengurangi emisi karbon seperti penggantian mesin yang
ramah lingkungan, dan juga inisiatif perusahaan menanam pohon untuk meningkkatkan
penyerapan CO2.

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam
menggambarkan besar-kecinya perusahaan berdasarkan ketentuan seperti total aktiva,
log size, nilai pasar, dan lain-lain. Secara umum, ukuran perusahaan merupakan
perbandingan antara besar kecilnya suatu objek. Jika dihubungkan dengan perusahaan
atau organisasi, ukuran dapat diartikan besar kecilnya usaha suatu perusahaan atau
organisasi (Sholichah, 2015 dalam Hery, 2017:11). Ukuran perusahaan menurut Scott
dalam Torang (2012:93) menyatakan bahwa Ukuran perusahaan sebagai suatu variabel
konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi. Sejalan dengan
pemikiran dari Kurniasih (2012 : 148) yang menjelsakan bahwa ukuran perusahaan
merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuranperusahaan
dicerminkan sebagai besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besarnya nilai
equity, nilai penjualan atau nilai aktiva, Riyanto (2013).
Dalam ukuran perusahaan sendiri, terdapat berbagai jenis-jenis perusahaan.
Salah satunya, seperti yang dicantumkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
usaha kecil, makro dan menengah, serta besar. Diantaranya seperti berikut:
1. Usaha mikro, yaitu jenis usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhi syarat usaha mikro berdasarkan UU ini.
2. Usaha kecil, yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha
yang tidak termasuk anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang secara
langsung atau tidak langsung merupakan bagian, milik atau kekuasaan usaha besar
atau usaha menengah yang memenuhi persyaratan usaha kecil berdasarkan UU ini.
3. Usaha menengah, yaitu usaha produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan
usaha yang tak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara
langsung atau tak langsung merupakan bagian, milik atau kekuasaan usahabesar atau
usaha menengah dengan total aset atau total penjualan tahunan berdasaekan UU ini.
4. Usaha besar, yaitu usaha produktif yang didirikan badan usaha dengan total aset
ataupun hasil penjualan tahunan lebih besar diabndingkan usaha menengah.
Ukuran perusahaan dihitung dengan merubah struktur total aktiva perusahaan
dengan menggunakan bentuk logaritma natural.Alasan Penggunaan ukuran perusahaan
dalam penelitian ini, karena ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar kecilnya
perusahaan . Rumus dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:
Ukuran Perusahaan= Ln (Total Aset)

Return on Equity (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri
Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham dan
dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan. Apabila proporsi hutang makin
besar, maka rasio ini juga akan semakin besar. Rumus rasio pengembalian ekuitas
sebagai berikut :
ROE = (Laba Bersih / Modal) x 100%

Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk
menilai presentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap
pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Margin laba bersih ini disebut juga profit
margin ratio. Rasio ini sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan
dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan Semakin
tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin
dihitung dengan rumus berikut:
Net profit margin = (Laba bersih setelah pajak / penjualan bersih) x 100%

Rasio ini merupakan margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara
penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan
untuk mengendalikan biaya persediaan. Gross Profit Margin merupakan ukuran
efisiensi operasi perusahaan dan juga penetapan harga produk. Semakin besar
Gross profit margins semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang
menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah dari penjualan (sales) yang
berguna untuk audit operasional. Akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka
perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Rumus
perhitungan Gross profit margin sebagai berikut:
Gross Profit Margin = (Laba kotor/Total pendapatan) x 100%

Profitabilitas merupakan suatu variabel yang menggambarkan kinerja suatu
perusahaan dari aspek keuangan pada periode tertentu. Menurut Nofrita (2013)
profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersihdari
aktivitas yang dilakukan pada periode tertentu. Tingkat profitabilitas yang semakin
besar menunjukan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin bessar,
sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitastanggung jawab sosial, serta
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan lebih luas
Kamil dan Herusetya (2012) dalam Rosiana dkk (2013). Dengan demikian profitabilitas
dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk
itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Semakin tinggi nilai rasio
maka, kondisi perusahaan semakin baik berdasarkan rasio profitabilitas. Nilai yang
tinggi melambangkan tingkat laba ddan efesiensi perusahaan tinggi, yang bias dilihat
dari tingkat pendapatan dan arus kas.
Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu
perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya Penggunaan
rasio ini dikarenakan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik teknis dan
terkait dengan efisiensi perusahaan, dan semakin tinggi nilainya mengindikasikan
bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan yang semakin baik.Alat analisis yang
dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Profitabilitas juga mempunyai arti penting
dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena
profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik
di masa yang akan datang. Dengan demikian, perusahaan akan lebih meningkatkan dan
memperhatikan tingkat profitabilitasnya, dikarenakan jika profitabilitas suatu
perusahaan baik, maka keberlangsungan dari perusahaan tersebut dimasa yang akan
dating semakin terjamin

Pengungkapan karbon merupakan jenis pengungkapan lingkungan (Najah,
2012). Aktivitas perusahaan sebagai salah satu penyebab dari meningkatnya emisi
karbon. Maka dalam hal ini, perusahaan akan dituntut dala pemaparan informasi
aktivitas secara transparan dan akuntabilitas dalam laporan tahunan. Pengungkapan
informasi ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI) yang tertuang dalam PSAK 1 menyarankan untuk mengungkapkan
tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial perusahaan. Saat ini, perusahaanperusahaan didunia secara bertahap mulai mempertimbangkan risiko yang cukup
material terkait perubahan iklim, baik dampak langsung secara fisik terhadap bisnis
mereka atau melebihi kebijakan perubahan iklim yang mengubah pola konsumsi
masyarakat (Luo et al, 2013).
Carbon Emission Disclosure sebagai salah satu bentuk pengungkapan
lingkungan yang termasuk dalam bagian laporan tambahan dan telah dinyatakan dalam
PSAK. Secara umum, perusahaan akan memberikan informasi jika dapat meningkatkan
nilai perusahaan, sebaliknya jika tidak menguntungkan, maka informasi tersebut akan
ditahan oleh perusahaan. Oleh karena itu, diterapkanya peraturan mengenai kebijakan
mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon
dilakukan menggunakan indeks pengungkapan yang diterapkan oleh Choi et al,(2013)
dimana berdasarkan faktor-faktor yang dikembangkan oleh CDP (Carbon Disclosure
Project).
Pengungkapan dalam CDP dibagi dalam 5 kelompok besar yaitu: risiko dan
peluang perubahan iklim (CC/Climate Change), emisi gas rumah kaca
(GHG/Greenhouse Gass), konsumsi energi (EC/Energy Consumption), penguragan gas
rumah kaca dan biaya (RC/Reduction and Cost), serta akuntabilitas emisi karbon
(AEC/Accountability of Emission Carbon). Dalam lima kategori tersebut, terdapat 18
item yang diidentifikasi.

Emisi Karbon didefinisikan sebagai pelepasan gas yang mengandung karbon ke
lapisan atmosfer yang melindungi bumi. Emisi karbon yang berupa gas ialah salah satu
pencemaran udara dari aktivitas manusia, yang dapat merusak lingkungan dan
kesehatan manusia. Pelepasan gas ini terjadi karena adanya proses pembakaran
terhadap karbon, baik dalam bentuk tunggual maupun senyawa. Menurut Kementrian
Lingkunga Hidup (2012) Gas-gas ini dapat berbentuk CO2, CH4, N2O, HFCs dan
sebagainya. Emisi karbon terus meningkat dari waktu ke waktu, baik pada tingkat
global, regional, nasional pada suatu negara, maupun local dalam suatu kawasan.
Martinez (dalam Suhardi, 2015) menyatakn emisi karbon ataupun gas rumah kaca
(greenhouse gass) berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua yaitu, gas rumah
kaca alami dan gas rumah kaca industry. Gas rumah kaca alami merupakan bagian dari
siklus alam yang dapat dengan mudah dinetralisir oleh tumbuhan dan lautan. Gasrumah
kaca alami menguntungkan bagi makhluk hidup karena dapat menjaga temparature
bumi tetap hangat dikisaran 6°C, sedangkan gas rumah kaca industry, berasal dari
kegiatan industrial yang dilakukan oleh manusia.
Aktivitas perusahaan adalah salah satu contributor dalam meningkatnya emisi
karbon saat ini, sehingga tingkat emisi karbon tersebut mempengaruhi atmosfer, yang
mana perubahan iklim pun cepat berubah-ubah.
Menurut situs ecolife, salah satu penyebab perubahan iklim yaitu emisi global
yang lepas diudara dan menyebabkan dampak gas rumah kaca. Hal ini disebabkan
karena adanya tingkat pembakaran bahan bakar minyak, batu bara dan bahan organic
lainya, yang kemampuan serapnya melebihi dari tumbuhan dan laut, sehingga suhu
permukaan bumi semakin tinggi dan dapat menyebabkan perubahan iklim yang ekstrim
dibumi.
Aktivitas perusahaan saat ini, telah menjadi perhatian dalam meningkatnya
tingkat emisi karbon, sehingga perusahaan dituntut agar dapat mengungkapkan
kegiatan mereka yang menjadi penyebab tingkatnya emisi karbon. Berkaitan dengan
hal tersebut, Pemerintah memberikan kewajiban berupa peraturan yang diterapkan
dalam Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan Peraturan Presiden No.71 tahun 2011,
mengenai Penyelengaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan adanya
tuntutan-tuntutan dari para stakeholder perusahaan. Selain itu, Indonesia dalam hal ini
juga telah menandatangani Protokol Kyoto melalui UU No.17 tahun 2004, dalam
rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan serta ikut dalam upaya menurunkan
emisi GRK global. Peraturan yang telah ditetapkan sengaja dibuat, dan wajib untuk
diikuti dengan tujuan agar dapat mengurangi emisi karbon.

Sejalan dengan adanya teori legitimasi, pada teori stakeholder mengatakan
bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri,
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder-nya (Hana, 2011). Teori ini
menyatakan bahwa, organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan
informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dam intelektual mereka, melebihi dan
diatas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspetasisesungguhnya atau yang diakui
oleh stakeholder (Deegan et al., 2000 dalam Rokhlinasari, 2016). Keberlangsungan
suatu perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaanya sangat dipengaruhi
oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Pratiwi &
Sari 2016). Dalam teori Stakeholder, pihak manajemen dituntut untuk menggambarkan
secara jelas, langkah apa yang akan mereka tempuh dalam mengelola perusahaan lebih
spesifik yang berkaitan dengan rencana perusahaan yang akan mereka lakukan yang
berhubungan dengan para stakeholder guna memenuhi kepentingan perusahaan.
Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki
hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun
tidak langsung oleh perusahaan. Batasan Stakeholder tersebut mengisyaratkan bahwa
perusahaan hendaknya memperhatikan sakteholder, karena mereka adalah pihak yang
mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas
aktivitas, serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan (Yuliyanti, 2019).
Keberadaan stakeholder mempengaruhi perusahaan, karena perusahaan ada bukan
demi kepentingan sendiri, melainkan memberi manfaat kepada stakeholder (Jannah,
2014).
Meskipun stakeholder theory mampu memperluas perspektif pengelolahan
perusahaan, dan menjelaskan dengan jelas hubungan antara perusahaan dengan
stakeholder, teori ini memiliki kelemahan dimana perusahaan hanya diarahkan untuk
mengidentifikasi stakeholder yang dianggap penting dan berpengaruh. Perhatian
perusahaan akan diarahkan pada stakeholder yang dianggap bermanfaat bagi
perusahaan.

Teori Legitimasi merupakan teori yang mendasari sebuah perusahaan dalam
mengungkapkan laporan tanggung jawab social dan lingkungan, seperti salah satunya
emisi karbon. Menurut Pallegrino dalam Jannah (2012), telah secara ekstensif
digunakan untuk menjelaskan tentang motivasi pengungkapan lingkungan secara
sukarela oleh organisasi. Teori legitimasi mendorong perusahaan untuk melakukan
tanggung jawab terhadap lingkungan agar terlihat legitimate dimata masyarakat. Dalam
teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk menyesuakan keadaan dengan peraturanperaturan yang berlaku dimasyarakat, sehingga dapat diterima dilingkungan eksternal,
karena dalam teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan
jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi beroperasi berdasarkan system nilai
yang sepadan dengan system nilai yang dimiliki oleh masyarakat (Sari, 2013).
Perusahaan akan mengikuti pikiran dari masyarakat mengenai kegiatan perusahaan
yang berdampak pada lingkungan. Bukan hanya mengenai dampaknya terhada
lingkungan saja, melainkan di era globalisasi ini, pemanasan global juga terkena
dampak dari pencemaran emisi karbon perusahaan. Maka dari itu, legitimasi dianggap
penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan
menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan kedepan.
Legitimasi ialah hal yang sangat penting, dan diharapkan oleh perusahaan.
Dengan adanya legitimasi sebagai suatu landasan, perusahaan harus mematuhi
peraturan yang berlaku dimasyarakat berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan
dilakukan perusahaan, sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa adanya konflik
dimasyarakat, maupunditempat lingkungan operasi perusahaan. Selain itu, perusahaan
juga dapat meningkatkan reputasinya yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai
perusahaan tersebut. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pemerolehan legitimasitidak
lain adalah mendapatkan profit maksimum dalam aktivitas perusahaan.