Pada dasarnya tidak seorangan pun yang senang membayar pajak dan
potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak agaknya sudah ada pada diri
wajib pajak. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturang
perundang-undangan yang berlaku (Tresnajaya dan Rusdin, 2004).Upaya-upaya
yang sering dilakukan oleh wajib pajak untuk hal tersebut adalah dengan
melakukan tax planning.
Sinyalemen di atas yang mendasari tax planning, sehingga tax planning
yang efektif paling tidak memiliki tujuan (dapat mencapai), hal-hal berikut:
1 Mengatur cashflow perusahaan agar pembayaran setoran pajak
bulanan tidak mengganggu cashflow perusahaan, dan itu artinya
laporan arus kas yang disajikan oleh akuntansi akan semakinbaik.
2 Mengatur jumlah kredit pajak agar tidak terjadi lebih bayar pada
perhitungan SPT PPh badan pada akhir tahunpajak.
3. Mengatur agar tidak terjadi pemeriksaaan pajak yang mengakibatkan
terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang
jumlahnya memberatkanperusahaan.
4 Pemenuhan kewajiban perpajakn sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku.
Keempat alasan diatas sangat relevan dengan diterapkannya tax planning
dalam penyajian laporan keuangan, karena laporan keuangan tidak hanya sebatas
pemberi informasi tetapi juga merupakan pertanggungjawaban pihak manajemen
perusahaan baik tanggung jawab internal maupun tanggung jawab eksternal.
Tahapan Dalam Peren (skripsi dan tesis)canaan Pajak
Urutan tahap-tahap agar perencanaan pajak berhasil sesuai dengan yang
diharapkan menurut Barry Spitz (1983) dalam Suandy (2008:13):
1. Menganalisis informasi yangada
Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah
menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam
suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang
harus ditanggung. Penting juga untuk memperhitungkan
kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan
pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.
Untuk itu, seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktorfoktor baik internal maupun eksternal, yaitu:
a. Fakta dan Relevan.
b. Faktorpajak.
c. Faktor nonpajaklainnya.
2. Buat satu model atau lebih rencana besarnyapajak
Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau
lebih atas tindakan-tindakan berikut:
a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau
hubunganinternasional.Pada hampir semua sistem perpajakan
internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan
lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan, proses
perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan
transaksi, operasi, dan hubungan yang paling
menguntungkan.
b. memilihan negara asing sebagai tempat melakukan invertasi
atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam negara
perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan
khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan
investasi negara- negara yang berbeda. Dalam menguji
keunggulannya, yang harus diperhatikan tidak hanya
pertimbangan bisnis, tetapi juga keunggulan
pengenaanpajaknya.
c. Evaluasi atas perencanaan pajak. Perencanaan pajak sebagai
suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh
perencanaan perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu
perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba
kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai
alternatifperencanaan.
d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali
rencana pajak. Rencana yang dibuat tentu harus di evaluasi.
Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu
perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan
tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat
sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang
diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat
adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan
perubahan (up to date planning) harus tetap dijalankan
walaupun diperlukan penambahan biaya atau
kemungkinannya sangat kecil.
e. Memutakhirkan rencana pajak
Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek
juga telah berjalanan, tetap perlu diperhitungkan setiap
perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun
pelaksanaan yang dapat berdampak terhadap komponen
suatu perjanjian.
Motivasi Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)
Menurut Suandy (2008:10) ada tiga unsur perpajakan yang menjadi
motivasi mendasari dilakukannya perencanaan pajak, yaitu:
1 Kebijakan Perpajak
Kebijakan perpajakan (tax policy) merupakan alternatif dari
berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari
berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat faktor-faktor yang
mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.
a) Subjek pajak
Perbedaan perlakuan perpajakan atas pembayaran dividen
badan usaha kepada pemegang saham perorangan dan
kepada pemegang saham berbentuk badan usaha
menyebabkan timbulnya usaha untuk merencanakan pajak
dengan baik agar beban pajak rendah sehingga sumber daya
perusahaan bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang lain.
Disamping itu, ada pertimbangan untuk menunda
pembayaran dividen dengan cara meningkatkan jumlah laba
yang ditahan (retained earning) bagi perusahaan yang juga
akan menimbulkan penundaan pembayaran pajak.’
b) Objek pajak
Adanya perlakuan perpajakan yang berbeda atas objek
pajak yang secara ekonomis hakikatnya sama, akan
menimbulkan usaha perencanaan pajak agar beban
pajaknya rendah. Karena objek pajakmerupakan basis
perhitungan (tax basses) besarnya pajak, maka untuk
mengoptimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan
merencanakan pajak yang tidak lebih dan tidak kurang.
c) Tarif Pajak.
Adanya penerapan schedular taxation mengakibatkan
seorang perencana pajak berusaha sedapat mungkin agar
dikenakan tarif yang paling rendah (low bracket). Barry
Bracewell dan Milnes (1980), mengatakan dalam Suandy
(2008:12):
“The heavier the burden, the stronger the motive, and the
wider the scope for tax avoidance since the tax payer may
avoid the bigher rates of tax while still remaining liable to
the lower (semakin besar beban pajak, semakin kuat motif,
dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran
pajak, karena wajib pajak dapat menghindari tarif pajak
yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang
lebih rendah).”
d) Prosedur Pembayaran
Sistem self-assesment dan sistem pembayaran
mengharuskan perencanaan pajak untuk merencanakan
pajaknya dengan baik.
2 Undang-undang Perpajakan
Peraturan perundang-undangang diikut oleh ketentuan-ketentuan
(Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak).Tidak jarang ketentuan
pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri
karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam
mencapai tujuan lainnya yang ingin dicapainya.Akibatnya terbukan
celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan
cermat untuk perencanaan pajak yang baik.
3 Administrasi Perpajakan
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan
dalam melakukan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini,
mendorong perusahaan untuk melaksanaan perencanaan pajak dengan
baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena
adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak
akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi
yang belum efektif.
Menurut Zain (2003) dalam Hidayat (2012:312) ada empat langkah pokok
yang harus dilakukan dalam perencanaan, yaitu:
1. Tetapkan sasaran atau perangkattujuan.
2. Tentukan situasisekarang.
3. Identifikasi pendukung dan penghambattujuan.
4. Kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk
mencapaitujuan
Tujuan Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)
Menurut Chairil Anwar (2013:21) secara umum tujuan pokok yang ingin
dicapai perencanaan pajak adalah sebagai berikut:
1. Meminimalisasi beban pajak yangterutang.
Tindakan yang harus diambil dalam rangka
perencanaan pajak tersebut berupa usaha-usaha
mengefisiensikan beban pajak yang masih dalan
ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar
peraturan perpajakan.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (tax surprise)
jika terjadi pemeriksaan pajak olehfiskus.
4. Memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar,
efisien dan efektif, sesuai dengan ketentuan
perpajakan, yang antara lain meliputi:
a.Mematuhi segala ketentuan administratif,
sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik
sanksi administratif maupun pidana, seperti
bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan
dan penjara.
b.Melaksanakan secara efektif segala ketentuan,
undang- undang perpajakan yang terkait
dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian,
dan fungsi keuanganm seperti pemotongan
dan pemungutan pajak (PPh pasal 21, pasal
22. Dan pasal23).
Pengertian Perencanaan Pajak (skripsi dan tesis)
Pengertian perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Chairil Anwar
(2013:18) adalah sebagai berikut:
“Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan
berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam
koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimum.”
Perencanaan pajak menurut Hidayat (2013:309) adalah:
“Tax planning (perencanaan pajak), suatu proses sistematis untuk
meminimalkan pajak pendapatan dengan memperhatikan konsekuensi dari
bisnis alternatif atau aksi investasi. Faktor utama dalam memilih bentuk
organisasi bisnis dan struktur modal, membuat keputusan dan menentukan
waktu yang tepat dalam bertransaksi”.
Perencanaan Menurut Harnanto (2013:19) adalah:
“Perencanaan pajak yaitu minimalisasi penghasilan kena pajak dalam
tahun berjalan dapat diinterpretasi sebagai maksimasi penghasilan kena
pajak di kemudian hari. Proses minimasi penghasilan kena pajak atau
pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan dapat dilakukan
dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan tarif pajak yang relevan
dalam membuat keputusan-keputusan menyangkut aktivitas operasi,
investasi dan pendanaan.”
Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan negatif.Koreksi positif
terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan
akibat adanya, sebagai berikut:
1. Beban yang tidak diakui oleh pajak/non deductible expense –
Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
3. Amortisasi lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya.
Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi
negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:
1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak – Pasal 4 Ayat (3)
UUPPh.
2. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final – Pasal 4 Ayat (2)
UUPPh.
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutanfiskal.
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasifiskal.
5. Penghasilan yang ditangguhkanpengakuannya.
6. Penyesuaian fiskal negatiflainnya.
Teknik Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Menurut Resmi (2009:397) teknik rekonsiliasi fiskal dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui
menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan
sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi,
yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan
menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan
menurut akuntansi, yang menambah laba menurutakuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi pajak
tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut
fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang
berarti menambah laba menurutakuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi
diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal,
rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
biaya/pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang
berarti mengurangi laba menurut akuntansi.
Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Perusahaan mengadakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan menyusun
laporan keuangan fiskal secara ekstra komtabel melalui proses rekonsiliasi.
Seperti yang telah dinyatakan oleh Direktur Jendral Pajak dalam pasal 2 surat
Keputusan Pajak Nomor: Kep.214/PJ/2001 tanggal 15 Maret 2001, dengan tegas
dinyatakan bahwa salah satu dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat
Pemberitahuan adalah rekonsiliasi laba rugi fiskal, baik pada Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan maupun Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zain, 2008:178).
Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang
berbeda dengan kentuan fiskal untuk menghasilkan neto laba yang sesuai dengan
ketentuan perpajakan. Dengan melakukan proses rekonsiliasi fiskal ini maka WP
tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat 1 pembukuan
yang didasari SAK-ETAP. Koreksi fiskal tersebut dapat dibedakan antara beda
tetap dan beda waktu (Agoes dan Trisnawati 2014:238).
Laporan Keuangan Komersil dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)
Laporan Keuangan komersil atau bisnis ditunjukkan untuk memberikan
informasi mengenai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta,
sedangkan laporan keuangan fiskal lebih diperuntukan untuk menghitung pajak.
Untuk kepentingan komersial maupun bisnis, laporan keuangan disusun
berdasarkan prinsip yang berlaku umum , yaitu Standar Akuntansi Keuangan
(SAK); sedangkan untuk kepentingan pajak, laporan keuangan disusun
berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat
UUPPh). Dapat dibedakan kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan
perhitungan laba (rugi) suatu perusahaan (Wajib Pajak)(Resmi 2014:399).
Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)
Pajak menurut P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011:2) yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoso Brotodihardjo (1991:2):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan”
Dalam pengartian diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari
pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lainya seperti fungsi mengatur. Ada
beberapa kutipan pengertian pajak yang disebutkan oleh para ahli lainya dalam
resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :
1. Rochmat Soemitro,”Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan untuk
pengeluaran umum.”
2. Menurut S.I Djajadiningrat.”pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jada
timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara
umum
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diambil oleh pemberintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
dimana dari pemasukkanya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public invesment.
Teori Keagenan (Agency Theory) (skripsi dan tesis)
Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya
akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan hal ini
terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masingmasing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga
muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat
memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba
dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan
(Sefiana, 2009).
Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross
(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama
kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976) menyebutkan manajer suatu
perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham
yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada
manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.
Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti
ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan
untuk memenuhi kepentingan terbaik principal Salah satu asumsi utama dari teori
keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat
memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar
tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk
memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan
pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka
panjang.
Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk
memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik
keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara
perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak
voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka.
Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang
saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan)
berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga
mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan
suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana
divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer (
Warsono, 2009). Manajemen laba didasari oleh adanya teory agency yang
menyatakan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya.
Konsep Agency Theory adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen.
Principal memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi
kepentingan principal.
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (skripsi dan tesis)
Resmi (2017) menyatakan bahwa Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan
Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah
28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima
persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010 (Pasal 17 ayat (2a) UU PPh).
Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk
perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan
memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima
persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada umumnya (Pasal
17 ayat (2b) UU PPh).
Berdasarkan Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E
ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008, bahwa:
a. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp
50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif sebesar 50 persen dan tarif sebagaiman dijelaskan pada
nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai
dengan Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self asseement pada saat
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak adan, tidak perlu
menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih,
memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia,
meliputi:
1) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final
2) penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final
3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan.
Berdasarkan SE No. SE-66/PJ/2010, penerapan tarif umum bagi Wajib
Pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:
1. Tarif 12,5% (dua belas koma lima persen) bagi Wajib Pajak badan dengan
peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah). Seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan
tarif 12,5% (dua belas koma lima persen). Misalnya, peredaran bruto Rp
2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah), total penghasilan kena
pajak Rp 240.000.000. seluruh penghasilan kena pajak (Rp 240.000.000)
dikalikan dengan tarif 12,5%.
2. Tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian
penghasilan kena pajak lainnya dengan Wajib Pajak dengan peredaran bruto
melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan tidak
melebihi Rp 50.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
Pengurang PPh Badan yang Terutang (skripsi dan tesis)
1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal
22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan badan
pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui
pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah
dipotong/dipungut (Siti Resmi, 2017:273).
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang
pribadi maupun badan) maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi
dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan
sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu
(Supramono dan Damayanti, 2018).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau
dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang
atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 2016).
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk
meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.
Komponen Perhitungan PPh Badan (skripsi dan tesis)
Dalam menghitung PPh Badan, diperlukan minimal 7 (tujuh) komponen
yang sangat penting, yaitu:
1. Penghasilan yang menjadi objek pajak
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36
Tahun 2008, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam berntuk apapun.
2. Penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Pengecualian ini diatur
dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun
2008.
3. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final, yaitu penghasilan yang
pajaknya telah final/selesai sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
4. Biaya yang boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6
Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
5. Biaya yang tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto sesuai dengan Pasal
9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
6. Biaya yang boleh dibiayakan sebesar 50% berdasarkan Keputusan Dirjen
Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002.
7. Biaya yang menggunakan daftar nominatif sesuai dengan Surat Edaran Dirjen
Pajak No. SE-27/PJ.22/1986.
Teknik Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Koreksi fiskal secara akuntansi tidak memerlukan perlakuan jurnal khusus,
karena pada prinsipnya koreksi fiskal tidak mengubah besarnya saldo pada rekening
nominal atau rekening rill pada neraca ataupun laporan rugi laba. Siti Resmi
(2017:376) dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus, menuliskan bahwa teknik
rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut
fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah
penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
mengurangi laba menurut akuntansi.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut
fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah
penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi, yang berarti
menambah laba menurut akuntansi.
3. Jika suatu biaya/pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut dari
biaya menurut akuntansi, yang berarti menambah laba menurut akuntansi.
4. Jika suatu biaya/pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui
sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi
dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya/pengeluaran tersebut pada
biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
Jenis Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Rekonsiliasi fiskal dapat berupa rekonsiliasi positif dan negatif. Menurut
Waluyo (2017:450) Rekonsiliasi positif adalah penyesuaian yang bersifat
menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan
komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat
dikurangkaan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak
berdasarkan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan beserta peraturan
pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan
atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan
menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang
merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkaan adanya koreksi fiskal positif antara
lain transaksi yang berkaitan dengan kegiatan berikut ini:
1. Pengeluaran biaya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan untuk
mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang merupakan objek
pajak (bukan biaya 3M) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) a
Undang-Undang PPh sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto (non-deductible);
2. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) a Undang-undang PPh;
3. Pengeluaran biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan
Kena Pajak;
4. Pengeluaran biaya yang diakui (oleh fiskus) lebih kecil;
5. Pengeluaran biaya dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final;
6. Pengeluaran biaya terkait dengan relief atau keringanan pajak termasuk
fasilitas perpajakan di bidang usaha tertentu atau daerah tertentu.
Sedangkan rekonsiliasi fiskal negatif adalah penyesuaian terhadap
penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan Undang-undang PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat
mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial. Terdapat
beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara
lain mengenai:
1. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek
pajak.
2. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yangsudah dikenakan PPh final.
3. Biaya yang diakui fiskal lebih besar.
Pengertian Rekonsiliasi Fiskal (skripsi dan tesis)
Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda
dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai
dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut
dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen dan beda waktu atau
sementara. Menurut Pohan (2017:450) koreksi fiskal adalah teknik pencocokan
yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan antara laporan
keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi PSAK) dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi atau
penyesuaian/koreksi fiskal baik dikoreksi positif maupun negatif, dengan tujuan
untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak yang terutang.
Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya
menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah
mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh), dan
menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat
menyampaikan SPT Tahunan PPh.
Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)
Menurut Resmi (2017:376) penyebab perbedaan laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip
akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan
penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya.
1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi
Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis
dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
a. Prinsip konservastisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode
“terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian
piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi
komersial, tetapi tidak diak ui dalam fiskal.
b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan
hargaa perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh
memasukan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal,
pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai
pengurangan/biaya.
c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial
mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan.
Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilan seperti
alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial memperbolehkan
memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan
persediaan, seperti rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama
(first in-first out—FIFO), masuk terakhir keluar pertama (last in-first
out—LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan
lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu
rata-rata (average), masuk pertama keluar pertama (first in-first out—
FIFO).
b. Metode Penyusutan dan Amortisasi. Akuntansi komersial
membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus
(straight line method), metode jumlah angka tahun (sum of the year
digits method), metode saldo menurun (declining balanced method),
atau saldo menurun ganda (double declining balanced method), metode
jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan
kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk
semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan
metode penyusutan lebih terbatas, antara metode garis lurus (straight
line method) dan metode saldo menurun (declining balanced method)
untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan untuk
harta berwujud bagunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di
samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan
untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi
komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa
manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa
manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan
mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan
memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan
piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam
fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata
tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam
peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya
diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna
usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan
dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan
merupakan Objek Pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena
Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi
pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal,
penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total PKP atau dikurangkan
dari laba menurut akuntansi komersial.
c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
1) Kerugian suatu usaha diluar negeri
2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya
3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya
atau pengeluaran penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran
tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam
rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan
pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh
merupakan koreksi fiskal positif.
Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki
peraturan atau prinsip masing – masing dalam menentukan biaya. Maka dari itu
terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.
Dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan, laporan keuangan yang cukup
penting dan harus disesuaikan untuk tujuan perpajakan adalah yaitu laba rugi.
Output dari laporan laba rugi ini adalah dihasilkannya laba bersih komersial yang
merupakan besarnya laba yang dihitung oleh Wajib Pajak sesuai dengan system
serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam SAK.
Untuk mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan
komersial dan laporan keuangan fiskal perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Menurut
Waluyo (2011:39), ada tiga pendekatan untuk menyusun laporan keuangan fiskal
yaitu:
1. Pendekatan terpisah (separated approach) yaitu wajib pajak membukukan
segala transaksi berdasarkan prinsip pajak untuk menghitung PPh terutang
dan bedasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.
2. Pendekatan kedua (extra-compatible approach) yaitu wajib pajak
membukukan semua transaksi hanya berdasarkan prinsip akuntansi,
kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan rekonsiliasi terhadap
laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang-Undang
Pajak Penghasilan yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang.
3. Pendekatan ketiga menyatakan ketentuan perpajakan sebagai sisipan Standar
Akuntansi Keuangan atau pendekatan dengan prinsip common basis. Dalam
dasar ini laporan keuangan disusun mengikuti standar akuntansi keuangan,
tetapi apabila terdapat aturan lain dalam akuntansi komersial, maka preferensi
diberikan pada ketentuan perpajakan.
Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)
Laporan Keuangan Komersial (Pohan, 2017) merupakan catatan informasi
keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu sebagai hasil akhir dari
suatu proses pencatatan akuntansi komersial, yang merupakan suatu ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan,
yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.
Sedangkan Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
berdasarkan Laporan Keuangan Komersial setelah diadakan penyesuaian fiskal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk
kepentingan pekerjaan.
Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan
laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap
laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang
direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.
Hal – hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari:
1. Neraca fiskal
2. Perhitungan laba rugi dan perubahan laba yang ditahan
3. Penjelasan laporan keuangan fiskal
4. Rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal
5. Ikhtisar kewajiban pajak.
Jenis-Jenis Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Rudianto (2013:17) pada akhir siklus akuntansi, akuntan
perusahaan harus membuat laporan keuangan untuk berbagai pihak yang
membutuhkan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di
Indonesia, laporan keuangan terdiri dari:
1. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensif Income), yaitu
laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Secara umum, Laporan
Laba Rugi terdiri dari unsur pendapatan dan unsur beban usaha. Pendapatan
usaha dikurangi dengan beban usaha akan menghasilkan laba usaha.
2. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) adalah laporan
yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah
dikurangi semua kewajiban.
3. Laporan Posisi Keuangan (Statement of Financial Position) adalah daftar
yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta
informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.
4. Laporan Aurs Kas (Statement of Cash Flows) adalah laporan yang
menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan
selama satu periode akuntansi, beserta dengan sumber-sumbernya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah informasi tambahan yang harus
diberikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan
laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi
yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan
laporan keuangan tersebut.
6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika
entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif (menyajikan
kembali pos-pos laporan keuangan) atau ketika entitas mereklasifikasi pospos dalam laporan keuangannya.
Tujuan Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut Rudianto (2013:20) walaupun satu badan usaha memiliki bidang
usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, secara umum laporan
keuangan disusun dengan tujuan yang sama. Tujuan penyajian laporan keuangan
oleh sebuah entitas dapat dirinci sebagai berikut:
1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai
sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan
sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi
memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di
masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai
laporan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumbersumber ekonomi dan kewajiban seperti informasi tentang aktivitas
pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan
dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan,
seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan interpretasi kondisi
keuangan suatu perusahaan selama periode tertentu, sehingga fungsi laporan
keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan suatu
keputusan, baik di tingkat manajemen maupun di tingkat investor terutama yang
tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan. Menurut Hery
(2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau
aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018:2), pengertian
laporan keuangan adalah sebagai berikut:
Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan
laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai
cara, seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan laporan
arus dana), catatan dan laporan ini serta materi penjelasan yang
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga
termasuk skedul dan informasi keuangan segmen industri dan
geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Lalu Munawir (2014:2) menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat
digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan
atau aktivitas sesuatu perusahaan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”
Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode
akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Laporan
keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Sedangkan
penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan
keuangan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: relevan, dapat dimengerti, dapat
diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu,
akurat, dan objektif.
Menurut Rudianto (2013:21) laporan keuangan yag dihasikan oleh setiap
institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat,
yaitu:
1. Dapat Dipahami.
2. Relevan.
3. Materialitas.
4. Keandalan/Reliabilitas.
5. Substansi Mengungguli Bentuk.
6. Pertimbangan yang Sehat.
7. Kelengkapan.
8. Dapat Dibandingkan/Komparabilitas
9. Tepat Waktu.
10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.
Pada hakikatnya laporan keuangan yang meliputi: Laporan Laba-Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas atau Laba Yang
Ditahan, Laporan Arus Kas, dan Laporan Posisi Keuangan itu dapat disusun
berdasar informasi yang terdapat di dalam persamaan akuntansi dapat dilakukan
untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangannya (Lubis, 2018).
Pembukuan (skripsi dan tesis)
Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan, meliputi
penjualan, pembelian, pendapatan usaha, dan pengeluaran baik perorangan maupun
organisasi atau badan hukum. Selanjutnya pengertian pembukuan berdasarkan
Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 mengatur penyelenggaraan
pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan
pembukuan.
2. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan,
adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang
tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan
memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
yang sebenarnya.
4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun
dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri
Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual
atau stelsel kas.
6. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian
sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
8. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah
dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri
Keuangan.
9. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas data yang
dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau
penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang,
termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak
yang bersifat final.
10. Dihapus.
11. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang
dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line wajib disimpan
selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat
tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak
badan.
12. Bentuk dan tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Tata Cara Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)
Berdasarkan Resmi (2017:8) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel
pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel. Berikut ini
penjelasannya.
a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya
adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat
dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang
sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai
contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun
sebelumnya sehingga pajak yang terutang suatu tahun juga dianggap sama
dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini,
berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat
ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
c. Stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak
didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
kemudian, pad akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan
yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan,
wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29).
Sebalinya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya
pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta
kembali(restitusi) atau dikompensasi pada tahun-tahun berikutnya, setelah
diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).
2. Asas Pemungutan Pajak
Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini penjelasannya.
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak menngenakan pajak atas
seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya,
baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
b. Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas
penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat
tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
c. Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia,
tetapi bertempat tinggal di Indonesia.
1. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu:
a. Official Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan
untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam
sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak
sepenuhnya berada ditangan Wajib Pajak.
c. With Holding System
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga
yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib
Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan
lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan
mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.
Definisi Pajak (skripsi dan tesis)
Definisi tentang pajak banyak dikemukakan oleh para ahli dan dapat
ditemukan dalam berbagai tulisan maupun referensi, definisi pajak menurut para
ahli yaitu Djajadiningrat menyatakan bahwa:
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan
ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman,
menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara
langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi,
2017:1).
Selanjutnya definisi pajak menurut Andriani adalah sebagai berikut:
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan (Pohan, 2017:5).
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pasal 1 angka 1 adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Setelah menelaah beberapa definisi pajak di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara yang dipungut berdasarkan
ketetapan undang-undang yang berlaku dan bersifat memaksa.
2. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukkan Kontraprestasi secara langsung
ke individual oleh pemerintah.
3. Wewenang pemungutan pajak diberikan kepada Negara baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah dengan mekanisme pemungutan secara
langsung dan tidak langsung.
4. Pajak yang dibayarkan merupakan sumber dana yang digunakan untuk
keperluan Negara demi kesejahteraan rakyat.
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang me
Pengaruh Struktur Modal terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persistensi laba adalah struktur
modal. Struktur modal menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai
oleh hutang perusahaan. Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap
persistensi laba karena jika aset perusahaan lebih besar didanai oleh hutang
daripada modalnya maka peran daripada investor menjadi menurun. Perusahaan
tersebut dinilai tidak mampu menjaga keseimbangan penggunaan dana antara
besarnya modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Manajemen
perusahaan yang menggunakan hutang sebagai sumber modal harus dapat bekerja
maksimal agar penggunaan modal tersebut memberikan laba yang besar bagi
perusahaan, agar perusahaan dapat berkembang dan mampu membayar hutang
tersebut. Tingkat hutang perusahaan yang besar akan menyebabkan perusahaan
meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja
perusahaan yang baik di mata auditor dan investor (Fanani, 2010)
Pengaruh Book Tax-Differences terhadap Persistensi Laba (skripsi dan tesis)
Persistensi laba dipengaruhi oleh adanya perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal
(book tax differences), karena dapat memberikan informasi mengenai kualitaslaba
saat ini.Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Putu Lestari
Dewi dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2015)menyimpulkan bahwa perbedaan
temporer, perbedaan permanen, berpengaruh positif pada persistensi laba.
Perbedaan Permanen (skripsi dan tesis)
Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut diperhitungkan sebagai biaya (Irfan, 2013).
Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)
Perbedaan temporer atau waktu disebabkan karena adanya perbedaan waktu
pengakuan penghasilan dan biaya untuk penghitungan laba. Dan dalam laporan
keuangan rekonsiliasi fiskal sudah terdapat akun beda waktu. Perbedaan ini terjadi
karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat
penghasilan atau biaya yang boleh dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu
atau periode akuntansi berikutnya dari periode akuntansi sekarang. Sementara itu,
komersial mengakuinya sebagai penghasilan atau biaya pada periode yang
bersangkutan (Irfan, 2013).
Perbedaan Laba Akuntansi dan Laba Fiskal (Book Tax Differences) (skripsi dan tesis)
Dalam peraturan perpajakan di Indonesia mengharuskan penghitungan laba fiskal
berdasarkan metode akuntansi yang menjadikan dasar perhitungan laba akuntansi,
sehingga dalam pembuatan laporan keuangan tidak perlu melakukan dua kali
pembukuan berdasarkan kedua tujuan pelaporan tersebut. Perbedaan antara laba
akuntansi dengan laba fiskal ditandai dengan adanya koreksi fiskal (positif dan
negatif) atas laba akuntansi. Hampir semua perhitungan laba akuntansi yang
dihasilkan harus mengalami koreksi fiskal (rekonsiliasi) untuk mendapatkan
penghasilan kena pajak (PKP), karena tidak semua ketentuan dalam SAK
digunakan atau diperbolehkan sebagai pengurang dalam peraturan perpajakan,
dengan kata lain banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan SAK
(Djamaluddin, 2008 : 56), dalam SAK semua pengeluaran atau biaya boleh
dikapitalisasi untuk dibebankan, asal mempunyai kecukupan bukti (valid)
sedangkan menurut UU perpajakan yang diperbolehkan sebagai
pengeluaran/biaya (deductible expenses) adalah biaya yang mempunyai hubungan
langsung atau dengan istilah 3 M yaitu memperoleh, menagih dan memelihara
pendapatan/penghasilan.Terjadinya book tax differences ini menimbulkan
terjadinya peluang manajemen laba dan kualitas laba perusahaan. Perbedaan
antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences) dapat memberikan
informasi mengenai kualitas laba (Tang, 2006).
Hanlon (2010) menyebutkan tema book tax differences
sebagai topik penelitian yang penting dan menjanjikan di bidang perpajakan
dalam literatur internasional, alasannya adalah perbedaan antara laba
akuntansi dan laba fiskal merupakan indikator yang relevan dari kualitas laba.
Book-tax difference ini dikelompokkan atas perbedaan secara temporer dan
permanen. Book-tax difference dengan perbedaan temporer atau beda waktu
adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut
akuntansi dengan ketentun perpajakan misalnya penyusutan atas harta. Sementara
book-tax difference dengan perbedaan permanen atau beda tetap adalah
pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang sifatnya
permanen. Ini berarti pula bahwa suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui
untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak, misalnya
pemberian natura, biaya jamuan tamu, serta sumbangan (Prabowo, 2004: 300
dalam Lestari, dewi dkk 2015).
Laba Fiskal (skripsi dan tesis)
Penghasilan Kena Pajak Atau Laba Fiskal (Taxable Profit) Atau Rugi Pajak (Tax
Loss)adalah laba akuntansi atau laba komersial setelah dikurangi/ditambah
dengan koreksi fiskal. Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006 : 421)
“Koreksi fiskal adalah penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara
komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan.”
Perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh semua perusahaan, harus
mengalami koreksi fiskal untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, karena
tidak semua ketentuan dalam dalam standar akuntansi keuangan digunakan dalam
peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan
Standar Akuntansi Keuangan.
Pendekatan penyusunan laporan keuangan fiskal sebagai solusi antara
ketentuan akuntansi dan pajak yaitu :
1. Ketentuan pajak secara dominan mewarnai praktek akuntansi, dalam
pendekatan ini laporan keuangan fiskal murni disusun atas dasar
perpajakan. Dengan demikian dalam melakukan pembukuan perusahaan
menyusun laporan harus menurut ketentuan perpajakan dan menurut
praktek pembukuan.
2. Ketentuan pajak untuk tujuan penyusunan laporan keuangan merupakan
standar indepensi dari prinsip akuntansi, dalam pendekatan ini perusahaan
bebas untuk menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip dan
metode akuntansi.
3. Ketentuan pajak merupakan sisipan terhadap standar akuntansi,
pendekatan ini laporan keuangan atas dasar standar akuntansi. Tetapi
preferensi di berikan kepada ketentuan pajak apabila tidak sesuai dan
sejalan dengan standar akuntansi.
Laba Akuntansi (skripsi dan tesis)
Perusahaan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang memproses masukan untuk menghasilkan keluaran. Perusahaan berusaha menghasilkan keluaran yang nilainya lebih tinggi daripada nilai masukannya agar menghasilkan laba. Dengan laba yang diperoleh perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mengembangkan dirinya. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya (Anis Chariri dan Imam, 2007). Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Sedangkan para akuntan mendefinisikan laba dari sudut pandang perusahaan sebagai satu kesatuan.
Persistensi Laba (skripsi dan tesis)
Persistensi laba merupakan laba yang dapat digunakan sebagai indikator future
earnings. Persistensi laba yang sustainable dinyatakan sebagai laba yang
mempunyai kualitas tinggi, sebaliknya jika laba unusual dinyatakan sebagai laba
yang mempunyai kualitas jelek (Penman dan Zhang, 2002). Penman (2003)
membedakan laba ke dalam dua kelompok: sustainable earnings (earnings
persistent atau core earnings), dan unusual earnings atau transitory earnings.
Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator
laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh perusahaan secara
berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). Sedangkan
unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang dihasilkan secara
temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-repeating),
sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang.
Besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba kena pajak dianggap sebagai
sinyal kualitas laba. Semakin besar perbedaan yang terjadi, semakin rendah
kualitas laba yang artinya akan semakin rendah persistensinya. Terkait dengan hal
ini, Hanlon (2005) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki
perbedaan temporer kena pajak besar cenderung memiliki pre-tax income yang
tidak persisten. Ia juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut
memiliki komponen akrual yang menyebabkan pre-tax income menjadi kurang
persisten di masa mendatang. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai
proxy dari persistensi laba adalah laba akuntansi sebelum pajak (PTBI). Laba
akuntansi sebelum pajak (PTBI) adalah laba atau rugi bersih yang diperoleh
perusahaan sebelum dikurangi dengan beban pajak. Persistensi laba dapat diukur
dengan menggunakan koefisien regresi antara laba akuntansi sebelum pajak satu
periode masa depan dengan laba akuntansi sebelum pajak periode sekarang
(Wijayanti:2006).
Kualitas Laba (skripsi dan tesis)
Kualitas laba (atau tepatnya, kualitas akuntansi) memiliki arti yang berbeda untuk
berbagai pihak. Banyak pihak yang mendefinisikan kualitas laba sebagai sejauh
mana perusahaan mengaplikasi konservatisme-perusahaan dengan kualitas laba
tinggi diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba (price-earning ratio) yang
lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba lebih rendah. Menurut
Schipper dan Vincent (2003) kualitas laba adalah jumlah laba yang dapat
dikonsumsi dalam satu periode dengan menjaga kemampuan perusahaan pada
awal dan akhir periode tetap sama. Kualitas laba semakin tinggi kalau mendekati
perencanaan awal atau melebihi target dari rencana awal. Kualitas laba rendah
karena dalam menyajikan laba tidak sesuai dengan sebenarnnya sehingga
informasi yang di dapat dari laporan laba menjadi bias dampaknya menyesatkan
kreditur dan investor dalam mengambil keputusan.
Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktifitas operasi usaha dalam
periode tertentu yaitu sampai sejauh mana perusahaan dapat menutupi biaya
operasi dan menghasilkan pengembalian kepada pemegang sahamnya
(Subramanyam dan J.Wild, 2010;109). Laba mejadi pusat perhatian bagi para
pengguna laporan keuangan khususnya pemegang saham. Maka, diharapkan
untuk setiap pelaporan informasi laporan keuangan yang dilaporkan adalah laba
yang berkualitas yakni laba akuntansi yang memiliki sedikit atau tidak
mengandung gangguan persepsian (perceived noise) dan mencerminkan kinerja
perusahaan yang sesungguhnya, apabila semakin besar gangguan persepsian yang
terkandung dalam laba akuntansi maka semakin rendah kualitas laba akuntansi
(chandarin dalam Djamaluddin, 2008;58).
Teori Agensi (skripsi dan tesis)
Teori keagenan menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai
kepentingan yang berbeda. Model keagenan tersebut dirancang sebuah sistem
dimana melibatkan kedua belah pihak dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang
memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terjadi konflik
keagenan. Oleh karena itu, diperlukan kontrak kerja yang baik dan jelas antara
pemilik (principal) dan manajemen (agent), sehingga kesepakatan tersebut
diharapkan dapat memaksimumkan utilitas principal, dan dapat memuaskan serta
menjamin agen untuk menerima reward. Utilitas dan reward tersebut didapat dari
hasil aktivitas pengelolaan perusahaan yang tercermin dalam laba perusahaan
(Lambert, 2001 dalam Sanjaya, 2008).
Perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal (book tax differences)
dapat memberikan informasi tentang kewenangan manajemen (management
discretion) dalam proses akrual, karena terdapat sedikit kebebasan akuntansi yang
diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal (Wijayanti, 2006). Dengan demikian
laba fiskal tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi laba akuntansi yang
dihasilkan oleh perusahaan. Apabila angka laba diduga oleh publik sebagai hasil
rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba
yang rendah dan kurang persisten (Hanlon, 2005).
Hubungan keagenan antara principal (pemilik/pemegang saham) dengan
agen (manajemen) dapat memunculkan konflik, mengingat keduanya berupaya
memaksimumkan utilitas masing-masing.Struktur modal perusahan disusun
sedemikian rupa untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut (Dewata, dkk
2015)
Tax Avoidance (skripsi dan tesis)
Tax avoidance adalah suatu kegiatan perencanaan transaksi yang ditujukan
untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah – celah yang ada
pada peraturan perpajakan dan merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum.
Tax avoidance adalah penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan
ketentuan pajak yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban
pajak (Lim, 2011). Tax avoidance adalah perencanaan pajak yang dilakukan
secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan
pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang
berlaku (Halim, 2014). Merupakan suatu usaha meringankan beban pajak dengan
tidak melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2008). Ronan Palan (2008)
menyebutkan bahwa suatu transaksi diindikasikan sebagai tax avoidance jika
terdapat salah satu tindakan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi
hukum pajak.
2. Wajib Pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di
declare bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
3. Wajib Pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.
Pengertian Pajak (skripsi dan tesis)
Suatu negara merdeka dan berdaulat memiliki kewenangan yang penuh
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakatnya. Termasuk kewenangan suatu
negara adalah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perpajakan yaitu
mengatur hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduknya maupun
penduduk dari negara lain baik yang berasal dari wilayah jurisdiksinya ataupun
dari luar wilayahnya. Sejauhmana hak pemajakan yang dimiliki suatu negara
diatur dalam ketentuan perundang-undangna dari negara itu (Hutagaol, 2000)
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Tjahjo, 2000).
Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan kelebihannya digunakan sebagai public saving, yang merupakan sumber
utama untuk membiayai public interest. Dari pengertian mengenai pajak diatas
dapat ditarik beberapa kesamaan yang menyimpulkan bahwa:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
bersifat dapat dipaksakan
2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara yaitu pemerintah pusat dan daerah
4. Pajak diperuntukan untuk kegiatan pemerintah, apabila terjadi surplus maka
akan digunakan untuk public investment.
Teori Agensi (skripsi dan tesis)
Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen sebagai pengelola
perusahaan dan prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik perusahaan.
Hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih
(prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa
pekerjaan atas nama mereka. Prinsipal akan mendelegasikan beberapa wewenang
pengambilan keputusan kepada agen (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976:
309). Berasumsi bahwa individu bertindak untuk kepentingan mereka sendiri,
agen sebagai pengelola perusahaan disebut tidak hanya tertarik dengan
kompensasi keuangan namun juga segala sesuatu yang terlibat dalam suatu
hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang baik,
maupun jam kerja yang fleksibel. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada
pengembalian keuangan yang diperoleh dari apa yang mereka investasikan di
perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2005: 269-270).
Teori agensi dapat menjelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat
dalam perusahaan akan bertindak, karena pada dasarnya mereka memiliki
kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan memunculkan konflik
keagenan. Konflik ini terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan
pengandalian perusahaan. Adanya konflik tersebut mengakibatkan perlunya check
and balance untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh
manajemen (Haruman, 2008)
Secara umum agen menginginkan kemakmuran untuk dirinya sendiri,
sebagai pengelola perusahaan mereka memiliki keuntungan lebih karena mereka
lebih mengetahui kondisi perusahaan saat ini dan dapat menentukan tindakan
yang tepat untuk perusahaan dimasa depan. Prinsipal disisi lain, mereka hanya
mengetahui keadaan perusahaan melalui media laporan keuangan yang diterbitkan
oleh agen pada akhir periode. Mereka tidak terlibat secara langsung dalam
kegiatan perusahaan sehingga tidak mengetahui kegiatan yang berpotensi tidak
menimbulkan keuntungan untuk mereka. Agen memiliki tanggung jawab untuk
menyenangkan pemilik saham dengan cara memberikan pengembalian keuangan
yang baik atas investasi yang telah mereka lakukan. Tetapi kewajiban perusahaan
untuk membayar pajak sering menimbulkan konflik bagi para manajer. Sebagai
sebuah perusahaan yang memiliki tingkat operasional tinggi diiringi pula dengan
penerimaan yang tinggi pula, semakin tinggi penerimaan maka semakin banyak
pula beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan asumsi pemilik
saham hanya tertarik pada pengembalian keuangan, maka pengurangan
penerimaan perusahaan sebagai dampak pembayaran pajak sudah bisa dipastikan
bukan sesuatu yang diharapkan oleh para pemilik saham.
Pengungkapan (skripsi dan tesis)
Agar pelaporan keuangan dapat berguna dan benar-benar efektif bagi
pemakai untuk pengambilan keputusan, maka seluruh informasi yang relevan
harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami, tidak bias dan tepat waktu.
Hal ini sesuai dengan prinsip dasar akuntansi yaitu Full Disclosure Priciple.
Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain (PSAK 46, 2002, p.20):
a. Unsur-unsur utama beban ( penghasilan ) pajak.
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi yang langsung
dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui
pada periode berjalan.
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dengan laba
akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini :
i) Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba
akuntansi dan tarif pajak yang berlaku.
ii) Rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (average effective tax rate)
dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar penghitungan
tarif pajak yang berlaku.
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan
dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut,
yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut:
i) Jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca
untuk setiap periode penyajian.
ii) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba
rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva
atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari:
i) Keuntungan dan kerugian atas penghentian operasi.
ii) Laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk
periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya
yang disajikan pada laporan keuangan.
Penyajian Aktiva dan Kewajiban Pajak (skripsi dan tesis)
Dalam penyajian aktiva dan kewajiban pajak terdapat beberapa hal yang
perlu diketahui, yaitu:
a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak
Menurut (PSAK 46, 2002, p.13-14), “aktiva pajak dan kewajiban pajak
harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca”.
Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dibedakan dari aktiva dan
kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban
lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva
(kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban)
lancar.
b. Saling Menghapuskan (offset)
PSAK 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan
boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak tangguhan
dalam penyajian di neraca. Apabila aktiva dan kewajiban pajak tangguhan
terkait dengan pengenaan pajak penghasilan oleh otoritas pajak yang sama
terhadap entitas pajak yang sama serta terdapat “legal right of set-off”, maka
berdasarkan IAS 12 aktiva dan kewajiban pajak tangguhan harus dioffset dan
disajikan neto.
Pengukuran (skripsi dan tesis)
Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan rugi
laba. Dalam pengukuran aktiva dan kewajiban pajak, terdapat 2 hal yang perlu
diketahui, yaitu :
1. Aktiva (Kewajiban) Pajak Kini
Aktiva (Kewajiban) pajak kini untuk periode berjalan dan periode
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terhutang, yang dihitung dengan
menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku
pada tanggal neraca.
2. Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif
yang pajak yang akan berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban
dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif
berlaku pada tanggal neraca.
Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan harus mencerminkan konsekuensi
pajak untuk pemulihan nilai tercatat aktiva atau penyelesaian kewajiban yang
diharapkan pada tanggal neraca. Aktiva (Kewajiban) pajak tangguhan tidak
boleh didiskonto. Nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali
pada tanggal neraca. Nilai tersebut harus diturunkan apabila laba fiskal tidak
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aktiva pajak tangguhan.
Pengakuan Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)
Perbedaan temporer akan memiliki konsekuensi pajak di masa mendatang
berupa pembayaran pajak maupun penghasilan pajak. Konsekuensi pajak di masa
mendatang ini menurut PSAK No. 46 wajib diakui di masa terjadinya beda
temporer tersebut dalam bentuk pengakuan atas aktiva pajak tangguhan (deferred
tax assets) atau kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities). PSAK No.
46 menggunakan pendekatan neraca (asset-liability method), yaitu:
a. Pendekatan Aktiva
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai buku komersial)
lebih besar dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan timbul perbedaan
temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada kewajiban pajak
penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun mendatang
tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) pada
tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat aktiva (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP aktiva (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
b. Pendekatan Kewajiban
Apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai buku
komersial) lebih besar dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan timbul
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Akibatnya, untuk tahun
mendatang ada manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk
pengurangan. Pengurangan terhadap laba fiskal di tahun mendatang tersebut
diakui sebagai aktiva pajak tangguhan (deferred tax assets) pada tahun berjalan.
Sebaliknya, apabila pada tahun berjalan jumlah tercatat kewajiban (nilai
buku komersial) lebih kecil dari DPP kewajiban (nilai buku fiskal), maka akan
timbul perbedaan temporer kena pajak. Akibatnya, untuk tahun mendatang ada
kewajiban pajak penghasilan yang diakui. Kewajiban pajak penghasilan di tahun
mendatang tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan (deferred tax
liabilities) pada tahun berjalan.
Pengakuan Pajak Kini (skripsi dan tesis)
(Standar Akuntansi Keuangan No. 46, 2004, p.3) memberikan definisi
pajak kini (Current tax) sebagai “jumlah pajak terutang ( payable) atas
penghasilan kena pajak pada satu periode”. Jika jumlah pajak terutang untuk
periode ini masih belum dibayar, maka jumlah pajak terutang tersebut harus
dimasukkan dalam kategori kewajiban lancar, yaitu kewajiban pajak kini (current
tax liabilities). Sebaliknya bila jumlah pajak yang terutang, maka selisihnya akan
diakui sebagai aktiva, yaitu aktiva pajak kini (current tax asset).
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (skripsi dan tesis)
Definisi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menurut (PSAK 46, 2002, p.3)
adalah sebagai berikut: “Dalam Pengenaan Pajak (DPP) aktiva atau kewajiban
adalah nilai aktiva atau kewajiban yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak
dalam perhituangan laba fiskal.”
Definisi mengenai DPP aktiva dan DPP kewajiban diungkapkan lebih
lanjut oleh (PSAK 46, 2002, p.4), yaitu : “DPP aktiva adalah jumlah yang dapat
dikurangkan, untuk tujuan fiskal, terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan)
kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat
aktiva tersebut”. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan
dikenakan pajak maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva.
DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap
jumlah yang dapat dikurangi pada masa mendatang” Dasar Pengenaan Pajak
(DPP) ini juga dikenal sebagai nilai buku fiskal (tax base), yaitu nilai buku yang
diakui oleh peraturan perpajakan untuk aktiva dan kewajiban. Nilai buku tersebut
akan digunakan sebagai dasar pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT).
Perbedaan temporer muncul, bila nilai buku menurut akuntansi
(accounting base) berbeda dengan nilai buku fiskal (tax base) atas nilai aktiva dan
kewajiban karena perbedaan periode pengakuan, maupun membalik (reverse) di
masa mendatang. Dengan berlakunya PSAK 46, jumlah beban pajak (tax expense)
atau provision for income taxes yang harus diakui terdiri dari pajak kini (current
tax) dan pajak tangguhan (deffered tax).
Perbedaan Temporer (Temporary Differences) (skripsi dan tesis)
Kunci utama yang perlu dipahami dalam menerapkan PSAK 46 adalah
konsep tentang “temporary differences” (perbedaan temporer). Menurut PSAK
46 (2002:3), definisi perbedaan temporer adalah: “Perbedaan temporer (temporary
differences) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan
Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP). Perbedaan temporer dapat berupa:
a. Perbedaan temporer kena pajak (taxable temporary differences) adalah
perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak (taxable
amounts) dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai
tercatat aktiva dipulihkan (recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut
dilunasi (settled).
b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (deductible temporary
differences) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah
yang boleh dikurangkan (deductible amounts) dalam penghitungan laba
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan
(recovered) atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi (settled).
Perbedaan temporer kena pajak akan mengakibatkan timbulnya kewajiban
pajak tangguhan pada periode terjadinya beda temporer, karena terdapat
kewajiban pajak penghasilan pada periode mendatang. Sedangkan perbedaan
temporer yang boleh dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak
tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam
bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa mendatang.
Adapun contoh-contoh hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya beda
temporer adalah
1. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan penghasilan atau keuntungan yang akan dikenakan pajak dalam
periode setelah pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi atau
seringkali disebut sebagai perbedaan temporer kena pajak.
Contoh, piutang yang timbul dari hasil penjualan angsuran yang diakui
sebagai elemen laba-rugi akuntansi dalam periode terjadinya transaksi
penjualan, dan dalam periode terjadinya penerimaan kas sebagai elemen
penghasilan kena pajak atau laba-rugi fiskal.
2. Perbedaan temporer berupa future taxable amount (Kewajiban Pajak
Tangguhan) timbul sebagai akibat dari terpulihkannya suatu aktiva yang
terkait dengan setiap biaya atau kerugian yang dapat dikurangkan dari
penghasilan bruto untuk perhitungan laba-rugi fiskal dalam periode sebelum
pengakuannya sebagai elemen laba-rugi akuntansi.
Misalnya, suatu aktiva tetap disusutkan lebih cepat untuk perhitungan labarugi fiskal atau penghasilan kena pajak daripada prnyusutannya untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi.
3. Perbedaan temporer berupa future deductible amount (Aktiva Pajak
Tangguhan). Misalnya, kewajiban atau utang garansi yang diakui sebagai
elemen biaya dalam periode terjadinya transaksi penjualan barang untuk
perhitungan laba-rugi akuntansi, tetapi diakui sebagai biaya fiskal ( elemen
laba-rugi fiskal) dalam periode terjadinya transaksi pembayaran atau
pengeluaran kas untuk biaya garansi periode mendatang.
4. Semua perbedaan temporer kena pajak harus diakui sebagai kewajiban pajak
tangguhan, kecuali untuk perbedaan yang timbul dari:
a. goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan atau
diperlakukan sebagai biaya untuk tujuan fiskal.
b. pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi:
– yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha
– tidak mempengaruhi baik laba akuntansi maupun laba fiskal.
5. Sisa rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi harus diakui sebagai aktiva
pajak tangguhan, apabila besar kemungkinannya laba fiskal periode
mendatang memadai untuk dikompensasi.
6. Perbedaan temporer kena pajak (kewajiban pajak tangguhan) timbul dalam
suatu transaksi penggabungan usaha yang secara substansi merupakan
akuisisi, apabila sebagian biaya pemerolehan akuisisi dialokasi kepada aktiva
dan kewajiban teridentifikasi berdasar nilai wajar yang berakibat nilai tercatat
aktiva atau kewajiban menjadi lebih besar dari DPP-nya. Kewajiban pajak
tangguhan demikian mempengaruhi nilai tercatat aktiva berupa goodwill.
Kewajiban pajak tangguhan atas aktiva berupa goodwill tidak boleh diakui.
Konsep Pajak Tangguhan (skripsi dan tesis)
PSAK 46 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan. Masalah utama perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah
bagaimana mempertanggungjawabkan konsekunsi pajak pada periode berjalan
dan periode mendatang untuk hal-hal sebagai berikut :
a. Pemulihan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan atau
pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan;
b. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang
diakui pada laporan keuangan perusahaan.
Pengakuan aktiva dan kewajiban pada laporan keuangan, secara tersirat,
berarti bahwa perusahaan pelaporan akan dapat memulihkan nilai tercatat aktiva
tersebut atau akan melunasi nilai tercatat kewajiban tersebut. Apabila besar
kemungkinan bahwa pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban tersebut akan
mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang yang lebih besar atau
atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva
atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekunsi pajak, maka pernyataan
ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui kewajiban pajak tangguhan atau
aktiva pajak tangguhan, dengan beberapa pengecualian.
(PSAK No. 46, 2002) memperlakukan perusahaan untuk konsekuensi
pajak dari suatu transaksi dan kejadian lain sama dengan cara perusahaan
memperlakukan transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk transaksi
dan kejadian lain yang diakui pada laporan laba rugi, konsekuensi atau pengaruh
pajak dari transaksi dan kejadian tersebut harus diakui pula pada laporan laba rugi.
Sedangkan untuk transaksi dan kejadian lain yang langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas, konsekuensi atau pengaruh pajak dari transaksi dan
kejadian tersebut harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Demikian pula, pengakuan aktiva dan pajak tangguhan pada suatu
penggabungan usaha mempengaruhi saldo goodwill atau goodwill negatif yang
timbul dari penggabungan usaha tersebut. Pernyataan ini juga mengatur
pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat
dikompensasi ke tahun berikutnya, penyajian pajak penghasilan pada laporan
keuangan, dan pengungkapan infomasi yang berhubungan dengan pajak
penghasilan.
Koreksi Fiskal (skripsi dan tesis)
Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat
dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi)
dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun
berdasarkan prinsip fiskal).
Dilihat dari segi akibat yang ditimbulkan pada Penghasilan Kena Pajak
(PKP), koreksi fiskal ada dua macam yaitu:
a. Koreksi positif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
dengan prinsip UU PPh, akbatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP)
membesar.
b. Koreksi negatif, yaitu koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai
prinsip UU PPh, akibatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) mengecil.
Perbedaan Temporer (Temporary Differences) (skripsi dan tesis)
Perbedaan temporer atau beda waktu adalah perbedaan yang timbul akibat
pos-pos pendapatan dan beban diakui untuk tujuan akuntansi dalam periode
sebelum pos-pos tersebut dimasukkan dalam penghitungan laba kena pajak
(perbedaan periode pengakuan).
Perbedaan temporer merupakan perbedaan saat pengakuan beban dan
penghasilan antara perlakuan akuntansi dan fiskal. Dengan lampaunya waktu
maka perbedaan periode pengakuan ini secara otomatis akan menjadi nihil
(counter balanced) dengan sendirinya.
Perbedaan temporer ini lebih melihat pada akun-akun yang ada pada
neraca, sedangkan perbedaan waktu lebih melihat pada unsur pendapatan dan
beban pada laba rugi. Ini terlihat pada definisi perbedaan temporer menurut
(PSAK No. 46, 2004, p.3),”perbedaan temporer (temporary differences) adalah
perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan
pajaknya”.
Pajak Penghasilan Final (skripsi dan tesis)
Menyangkut PPh final, (PSAK 46, 2002, p.13-14) menyatakan bahwa
“apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan PPh final
berbeda dengan nilai yang dijadikan dasar pengenaan pajak, maka perbedaan
tersebut tidak boleh diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan”. Atas
penghasilan yang dikenai PPh final, beban pajak diakui proporsional dengan
jumlah pendapatan yang diakui akuntansi pada periode berjalan.
Perbedaan Permanen (Permanent Differences) (skripsi dan tesis)
Beda permanen atau beda tetap merupakan perbedaan laba kena pajak atau
laba akuntansi sebelum pajak, yang timbul akibat transaksi yang menurut UndangUndang dan peraturan perpajakan yang berlaku tidak akan di offset oleh
perbedaan yang berkaitan dengannya atau terhapus dengan sendirinya pada
periode lain.
Perbedaan tetap ini dapat timbul bila pengakuan beban dan penghasilan
yang secara komersial merupakan beban dan penghasilan tetapi untuk tujuan
perpajakan secara tetap bukan merupakan beban dan penghasilan.
Dalam kaitannya dengan akuntansi, perbedaan tetap hanya berkaitan
dengan penghitungan total pajak penghasilan yang harus dibayar untuk satu
periode normal tertentu (satu tahun buku), sehingga tidak menimbulkan masalah
dalam alokasi pajak penghasilan untuk periode berikutnya
Definisi Pajak Penghasilan (skripsi dan tesis)
Menurut (PSAK No. 46, 2004, p.2) “Pajak penghasilan adalah pajak yang
dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas
penghasilan kena pajak perusahaan”. Penghasilan kena pajak menurut (PSAK No.
46, 2004, p.2) adalah “Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau
rugi pajak (taxable loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak
penghasilan”. Penghasilan kena pajak inilah yang menjadi dasar penghitungan
pajak penghasilan atau biasa disebut laba fiskal atau rugi pajak
Pengeluaran (skripsi dan tesis)
Secara Akuntansi, pengeluaran (expenditure) berarti suatu pengurangan
aktiva atau penambahan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang
tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
Dalam akuntansi komersial pada umumnya semua biaya termasuk
kerugian (losses) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (net
income). Berdasarkan konsep penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian
dapat dibedakan menjadi (Gunadi, 2002, p. 83) :
a. Konsep penghasilan inklusif (all inclusive concept of income)
Dalam konsep ini semuanya dapat dikurangkan dalam penghitungan
penghasilan neto.
b. Konsep penghasilan operasi sekarang (current operating concept of income)
Dalam konsep ini keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya
diperhitungkan kepada saldo laba ditahan, tidak mengurangi penghasilan
dalam tahun berjalan.
Berbeda dengan akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakan tidak semua
biaya dapat dikurangkan sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara laba
akuntansi dan pajak. Undang-Undang menentukan biaya yang boleh dan tidak
boleh dikurangkan. Biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan
pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu:
a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk
biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan
dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan
b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan biaya lain yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan
d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan
e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
g. biaya bea siswa, magang dan pelatihan
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih
Penghasilan (skripsi dan tesis)
Konsep penghasilan pada akuntansi komersial dapat berbeda dengan
konsep penghasilan secara fiskal sehingga dapat menyebabkan adanya perbedaan
antara laba akuntansi dan pajak. Secara Akuntansi, yang dimaksud dengan
penghasilan (income) yaitu: “suatu penambahan aktiva atau penurunan kewajiban
yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.” (Gunadi, 2002, p.44)
Sedangkan yang dimaksud dengan penghasilan sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2000 yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik
yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Pengertian penghasilan ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari
sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan
ukuran terbaik kemampuan membayar. Dilihat dari mengalirnya (inflow)
tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat
dikelompokkan menjadi (Gunadi, 2002, p.46) :
a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan bebas
b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
c. Penghasilan dari modal
d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah dan sebagainya.
Pada intinya, penghasilan menurut akuntansi komersial maupun
perpajakan adalah sama. Yang membedakan yaitu ada beberapa penghasilan yang
menurut perpajakan diperlakukan khusus karena telah dikenakan pajak
penghasilan final dan juga ada penghasilan-penghasilan tertentu yang menurut
perpajakan bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Contoh penghasilan yang
diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial tetapi tidak diakui oleh pajak
yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti pendapatan bunga
deposito, pendapatan sewa bangunan
Perbedaan Laba Akuntansi dan Pajak (skripsi dan tesis)
Perhitungan laba akuntansi didasarkan pada prinsip akuntansi yang
berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan
International Accounting Standard (IAS) sedangkan laba kena pajak yang
menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku (Undang-Undang Perpajakan).
Laba akuntansi maupun pajak didapat dari seluruh total penghasilan
dikurangkan dengan seluruh total pengeluaran, maka baru didapatkan laba.
Sehingga dijelaskan lebih lanjut mengenai penghasilan maupun pengeluaran
menurut akuntansi maupun menurut perpajakan. Secara akuntansi, penghasilan
(income) didefinisikan dalam (SAK, 2002, p.18) sebagai “kenaikan manfaat
ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”. Penghasilan
tersebut meliputi pendapatan (revenues) dan keuntungan (gains).
Pendapatan merupakan aliran kas masuk atau kenaikan dalam aktiva,
pelunasan hutang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau
pembuatan barang/jasa dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama
perusahaan. Sedangkan keuntungan adalah peningkatan dalam aktiva yang berasal
dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi selama suatu periode.
Menurut perpajakan, penghasilan merupakan salah satu objek pajak.
Dalam Undang-undang PPh pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa :
“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apapun”.
Retroaktif (skripsi dan tesis)
Retroaktif merupakan penyesuaian dari laporan keuangan yang dibuat dari
memperbaharui laporan-laporan dari tahun-tahun sebelumnya dengan prinsip yang
baru diadopsi dan kemudian disajikan kembali. Setiap bagian dari efek kumulatif
bermanfaat untuk tahun-tahun yang telah dikeluarkan laporan keuangannya dan
diperlakukan sebagai penyesuaian dari retained earnings awal dari awal tahun
yang diberlakukan.
Lima keadaan yang merupakan syarat memperbaharui kembali periodeperiode laporan keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya (Kieso &
Weygandt, 2001, p.1260), yaitu:
a. A change from the LIFO inventory valuation method to another method.
b. A change in the method of accounting for long-term construction-type
contracts.
c. A change to or from the full-cost method of accounting in the extractive
industries.
d. Issuance of financial statements by a company for the first time to obtain
additional equity capital, to effect a business combination, or to register
securities.
e. A professional pronouncement recommends that a change in accounting
principle be treated retroactively.
Pengertian Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)
Menurut (SAK, 2004, p.2) pengertian laporan keuangan adalah sebagai
berikut: “Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi,
laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi
penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan”.
Kieso dan Weygandt menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan
alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal yang
dinyatakan dalam satuan mata uang. Pelaporan keuangan tidak hanya mencakup
laporan keuangan saja tetapi juga memuat informasi keuangan lain.
Pengungkapan informasi pada pihak luar yang dapat mempengaruhi keputusan
pemakai informasi harus diungkapkan secara penuh (full disclosure principle).
Efektifitas (skripsi dan tesis)
Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat
tercapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektifitas dapat juga
diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha
tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Efektifitas selalu terkait dengan
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Menurut Sondang & Othenk (2014), efektifitas adalah pemanfaatan sumber
daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan
sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang
dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti
semakin tinggi efektifitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut Abdurrahmat (2008),
Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah
tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah
pekerjaan tepat pada waktunya.
Menurut Effendi (1989), Ekektifitas adalah Komunikasi yang prosesnya
mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu
yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. bahwa indikator efektifitas
dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, sebelumnya
merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa
yang telah direncanakan. Sedangkan menurut Susanto (1975) Efektifitas merupakan
daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan pesan untuk
mempengaruhi. efektifitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya
tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.
Efektifitas menurut Kurniawan (2005), adalah kemampuan melaksanakan
tugas, fungsi (operasi kegiatan program misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya
yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Sedangkan
menurut Hidayat (1986), yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target
(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase
target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.
Ukuran Efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai.
Apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah
ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat
dikatakan tidak efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran
yang telah ditentukan. Untuk itu diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat
tingkat efektifitas. Ukuran efektifitas bermacam-macam, antara lain:
Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey
dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektifitas sebagai berikut :
1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk
fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari
perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output), usaha
dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif
(berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada
mutu).
3. Produk kreatif, Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja,
yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan
intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.
Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari
perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh,
Penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang
tinggi. Rasa memiliki yang tinggi tersebut bukan berarti berlebihan
Pajak (skripsi dan tesis)
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan
umum dan tatacara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Menurut Soemitro (2005), merumuskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
pajak memiliki unsur-unsur : 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak
memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 2)
Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan
undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 3) Tanpa jasa imbal atau kontraprestrasi
dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 4) Digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara, Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Fungsi Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan
sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk
pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2018), Fungsi pajak ada dua, Yaitu:
1. Fungsi anggaran (budgetair) pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) pajak berfungsi sebagai alat mengatur atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.
Contoh : a) Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman keras. b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap
barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (skripsi dan tesis)
Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Sedangkan Menurut
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan
daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pendapatan asli daerah yaitu sumber
keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009).
Dari pendapat pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah hak hak pendapatan daerah yang di gali dari pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain
pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2009: 52), sumber
pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu :
1. Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan Undang Undang yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1 pajak provinsi
dan pajak daerah tingkat 2 pajak kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi
daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana halnya pajak daerah. Subjek retribusi daerah
digolongkan menjadi 3 yaitu, retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan
kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, dimana laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/badan usaha milik daerah (BUMD). b) Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik negara (BUMN). c) Bagian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.
4. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lain lain PAD yang sah
merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis jenis lain lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga. d) Penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah. e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan/atau jasa oleh daerah. f)
Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h) Pendapatan
denda pajak. i) Pendapatan denda retribusi. j) Pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan. k) Pendapatan dari pengembalian. l) Fasilitas social dan fasilitas umum.
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n) Pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan
Otonomi daerah (skripsi dan tesis)
Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak,
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah
juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata autos dan
namos. Autos berarti sendiri dan namos berati aturan atau undang-undang. Sedangkan
daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat yang
berlandaskan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dan berwenang mengatur,
mengelola dan mengurus pemerintahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Bab I ayat 1 “Daerah Otonom, yang selanjutnya
disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Hal-hal Yang Melatar Belakangi Timbulnya Otonomi Daerah Menurut
Puspitasari (2014), hal-hal yang melatar belakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:
1. Ketidak puasan daerah terhadap kinerja pemerintah pusat karena sering
menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perah” pemerintah pusat.
Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk
menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pemerintah pusat, dan disisi lain
hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.
2. Daerah ingin mengeksplorasi, memanfaatkan serta membudidayakan kekayaan
alamnya secara efektif efisien dan optimal. Tradisi sentralistik kekuasaan
melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga
pemicu ketidak adilan dan ketidak sejahteraan di berbagai daerah, terutama yang
jauh dari jangkauan pemerintah pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak
menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh
pemerintah pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia,
rakyatnya tidak bisa berbuat apa apa ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon
Mobile. Rakyat Papua merana ditengah melimpahnya emas yang digali Freeport
dan hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada
daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat atau menerapkan kebijakan yang
tidak sesuai dengan kemampuan daerah sehingga mematikan kreatifitas daerah
dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga
daerah ketergantungan dan proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan
kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Perbedaan kebutuhan dan kondisi tiap tiap daerah.
Tujuan Otonomi Daerah Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua
kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah
Daerah. Jika dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi
daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan
stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan
dari sisi kepentingan pemerintah daerah (Puspitasari, 2014). Menurut Smith 1986 dan
Abdul Halim 2004 (Dalam Helti, 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu : 1)
Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya melalui
otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk
berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah. 2) Untuk
menciptakan local accountability, artinya dengan ekonomi akan menciptakan
kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat. 3) Untuk
menciptakan local responsiveness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan
mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus
meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan
perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo
(2002), terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
fiskal, yaitu : 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. 2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber
daya daerah. 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik)
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Kebijakan Fiskal (skripsi dan tesis)
Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiscal (fiscal
policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan
perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010).
Tujuan kebijakan fiskal Menurut John F. Due (1968), yaitu : 1) Untuk
meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki
keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
atau mengusahakan kesempatan kerja, dan. 3) menjaga kesetabilan harga-harga secara
umum, khususnya mengatasi inflasi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan
peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rahayu, 2010).
Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya
untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja
bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila
pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap
kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak social seperti tindakan kejahatan dan
bahkan kerusuhan sosial (Rahayu, 2010).
Menurut Rahayu (2010), pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua
yaitu: Pertama kebijakan fiskal ekspansif (exspansionary fiscal policy), yaitu kebijakan
ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak net, Kebijakan ini untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiscal ekspansif dilakukan pada saat
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua
kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli
masyarakat dan mengatasi inflasi.
Secara teoretis dikenal empat jenis kebijakan fiskal (Rahayu, 2010) yaitu: 1)
pembiayaan fungsional (the functional finance) berdasarkan konsef pembiayaan
fungsional ini pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. 2)
pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach) pengeluaran
pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan
ekonomi. 3) stabilitas anggaran (the stabilizing budget) stabilitas anggaran disebut
stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam
politik fiscal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran secara otomatis terjadi dengan
sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada
ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. 4)
pendekatan anggaran belanja berimbang (balance budget approach) menekankan
kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Peran kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi
yang menyatakan bahwa dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib
pajak, akan meningkatkan pendapatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah
menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan masyarakat karena meningkatnya produksi rasional yang didorong oleh
pemerintah (Sudirman, 2011). Dimana saat pemerintah merubah tarif pajak akan
mempengaruhi pendapatan wajib pajak kemudian mempengaruhi konsumsi para wajib
pajak dan akan mempengaruhi pendapatan nasional.
Kebijakan Fiskal Mempengaruhi Permintaan Agregat Perubahan-perubahan
dalam pembelanjaan negara ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat
pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi
keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya ketika mengubah belanja
barang dan jasanya sendiri pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara
langsung (Mankiw, 2014). Dimana dicontohkan dapartemen pertahanan melakukan
pemesanan senilai US$ 20 miliar kepada Buildit, perusahaan konstruksi lokal untuk
membangun markas tentara baru. Pesanan ini meningkatkan permintaan output yang
diproduksi oleh Buildit yang menyebabkan perusahaan itu memperkerjakan lebih
banyak pegawai dan meningkatkan produksi. Karena Buildit adalah bagian dari
perekonomian, kenaikan permintaan konstruksi berarti kenaikan jumlah total
permintaan barang dan jasa pada setiap harga. Akibatnya kurva permintaan agregat
bergerak kekanan (Mankiw, 2014). Efek penggandaan (multi plier effect) pergeseran
tambahan pada permintaan agregat yang muncul ketika kebijakan fiscal ekspansif
meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. : dampak
langsung dari kenaikan permintaan pemerintah adalah bertambahnya pekerjaan dan
keuntungan building. Kemudian ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan
pemilik perusahaan melihat keuntungan lebih tinggi, mereka merespon kenaikan
pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri (Mankiw,
2014).
Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB rill dan
mengurangi pengangguran saat resesi, kebijakan fiskal yang kontraksi dapat digunakan
juga jika perekonomian sedang panas (overheating) untuk mengurangi PDB rill dan
menjaga atau memantau inflasi (Karim, 2010). Menurut Karim (2010), penggunaan
kebijakan fiscal dibatasi oleh lambannya proses legeslatif yang berarti adalah sulit
untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara cepat, perekonomian mungkin dapat
diuntungkan dengan rangsangan fiskal saat ini tetapi akan memakan waktu lama bagi
anggota DPR untuk beraksi. Pada saat tindakan itu diambil, perekonomian mungkin
membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya.
Kompetisi Fiskal (Fiscal Competition) Pemerintah daerah dalam mengelola
kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan
anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar
daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya
menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa
terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah
lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993).
Fiscal competition didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan
dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan di masing-masing daerah
pemerintahan. Fiscal competition ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut
aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010).
Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk
meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks
kebijakan fiskal (fiscal competition) antar daerah. Akibat dari persaingan kebijakan
fiskal (fiscal competition) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor
produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/
modal, dari daerah satu ke daerah lain. sehingga memungkinkan terjadinya interaksi
kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi
seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan.
Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari
kebijakan pemerintah (Alves, 2005).
Kebijakan pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi,
memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula
sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong
faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan
di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal,
masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui
pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan
anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi
masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan
meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky,
2005). Menurut Breton (1996), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat
pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun
antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap
pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/ kebijakan diantara
keterbatasan (constraint).
Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa
tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang) Expenditure
competition adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak
faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian
semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan
meningkat seiring dengan hal tersebut.
Dalam model tax competition masing-masing daerah akan saling bersaing
dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination masing-masing
daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk
menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan. Menurut
Justmant (2001), kompetisi fiskal bidang perpajakan (tax competition) dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive competition). Destructive competition
terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga game
dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari
persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan
yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan
kebutuhan suatu daerah.
Aliran kas dari kegiatan operasi terhadap persistensi laba (skripsi dan tesis)
Aliran kas dari kegiatan operasi merupakan aliran kas yang berasal dari
kegiatan utama perusahaan atau penghasil utama pendapatan perusahaan. Biasanya,
aliran kas dari kegiatan operasi perusahaan adalah transaksi dan atau peristiwa yang
sangat mempengaruhi penetapan dari pada laba atau rugi bersih menurut PSAK No.
2 (IAI, 2018).
Permanent Differences dari Book Tax Differences (skripsi dan tesis)
Permanent Differences terjadi karena perbedaan permanen dalam hal
pengakuan pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak, yaitu
beberapa penghasilan dan biaya yang diakui akuntansi namun tidak diakui menurut
pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Perbedaan permanen mengakibatkan laba
menurut akuntansi (pre tax income) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak
menurut fiskal (taxable income). Perbedaan permanen biasanya timbul karena
paraturan perpajakan, yaitu adanya pos pos yang tidak diakui pada saat perhitungan
penghasilan pajak dengan cara rekonsiliasi/koreksi fiskal.
Temporary Differences dari Book Tax Differences (skripsi dan tesis)
Temporary Differences terjadi karena perbedaan waktu pengakuan
pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak. Artinya ialah
pendapatan dan biaya dalam periode tertentu diakui menurut akuntansi tetapi belum
diakui menurut pajak atau sebaliknya (Rosanti, 2016). Namun perbedaan ini hanya
bersifat sementara, karena pada periode selanjutnya akan tertutup. Seperti yang
sudah dibahas sebelumnya bahwa, perbedaan temporer timbul karena perbedaan
metode yang dipakai dalam menghitung, penyusutan aktiva, amortisasi, penilaian
persediaan dan penghapusan piutang menurut akuntansi dan menurut fiskal. Salah
satu yang dapat kita tahu akibat perbedaan temporer adalah aktiva pajak tangguhan,
karena aktiva pajak tangguhan akan direalisasikan pada periode akuntansi
mendatang.
Persistensi Laba (skripsi dan tesis)
Persistensi laba merupakan tolak ukur yang dapat menjelaskan apakah
perusahaan mampu untuk mempertahankan bahkan meningkatkan laba yang
diperoleh pada periode berjalan sampai ke periode mendatang, karena persistensi
laba merupakan salah satu unnsur relevansi yaitu memiliki nilai prediksi (Asma,
2013; Fanani, 2010; Persada & Martani, 2010).Walaupun persistensi laba bukan
merupakan Persistensi laba adalah informasi laba yang sangat diperhatikan oleh
pengguna laporan keuangan. Informasi yang berkualitas yaitu informasi yang
relevan dan realibel, maksudnya adalah informasi dalam laporan keuangan
menunjukkan bahwa laba dapat mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.
Persistensi laba merupakan ukuran kualitas laba yang didasarkan pada
pandangan bahwa laba yang lebih sustanaible adalah laba yang memiliki kualitas
lebih baik (Nurochman dan Solikhah, 2015). Menurut Scott yang dialihbahasakan
oleh Lontoh dan Lindrawati (2006:353) menyatakan persistensi laba adalah revisi
laba yang diharapkan dimasa mendatang (expected future earnings) yang
diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan sehingga persistensi laba dilihat
dari inovasi laba tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham.
Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba.
Arus Kas Aktivitas Operasi (skripsi dan tesis)
Aktivitas operasi adalah berasal dari kegiatan utama perusahaan atau
penghasil utama pendapatan perusahaan. Aliran kas operasi merupakan indikator
yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang
cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas,
membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber
perndapatan dari luar serta berguna dalam memprediksi arus kas masa depan. Kas
yang dihasilkan dari aktivitas operasi perusahaan dianggap sebagai ukuran terbaik
atas kemampuan perusahaan menghasilkan uang dalam rangka terus going concern
(Kieso, 2008: 305).
Menuru PSAK No. 2 tahun 2009 arus kas yang berasal dari aktivitas operasi
merupakan kas yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai hasil dari operasi bisnis
normal perusahaan tersebut. Ini dianggap sebagai ukuran yang lebih baik mengenai
keuntungan perusahaan daripada laba (earning), karena bisa saja perusahaan
menampilkan laba bersih positif (pada laporan laba rugi), tapi tidak dapat
membayar utangnya. Arus kas ini digunakan untuk membayar tagihan juga untuk
mengecek kualitas laba perusahaan. Jika laporan sebuah perusahaan mencatat laba
tetapi dengan kas yang negatif, perhitungannya mungkin menggunakan teknik
akuntansi agresif (IAI, 2009).
Kategori Aliran Kas (skripsi dan tesis)
PSAK nomor 2 tahun 2009 mengharuskan perusahaan untuk mengunkapkan
komponen kas dan setara kas serta harus menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut
Aliran kas
Tujuan Manfaat
1. Menyediakan informasi yang relevan
mengenai penerimaan dan pembayaran
(pengeluaran) terhadap kas yang
dilakukan perusahaan dalam satu periode.
1 Memberikan informasi khususnya kepada pengguna
laporan tentang penerimaan dan pengeluaraan
perusahaan dalam periode akuntansi.
2 Sebagai alat yang digunakan para investor dan/atau
kreditur untuk menilai perusahaan mampu untuk
menerima pendanaan dari investor maupun kreditur.
3 Membantu pemakai laporan supaya tahu penyebab
perbedaan laba bersih atau laba akuntansi dengan
laba tunainya.
4 Membantu para pemakai laporan keuangan untuk
menentukan efek dari transaksi-transaksi cash dan
non ca sh investing serta pendanaannya terhadap
posisi keuangan perusahaan.
Manfaat Aliran Kas 1
dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dengan pos yang ada di neraca.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek
dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa harus
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Arus kas merupakan arus
masuk atau arus keluar kas atau setara kas. PSAK No. 2 tahun 2009 menjelaskan
bahwa kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro.
Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (PSAK No.
revisi 2009, paragraph 10). Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi
yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas
tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta terhadap jumlah kas dan setara kas.
Aktivitas dalam laporan arus kas menurut Kieso,dkk (2008: 213) sebagai berikut:
a. Aktivitas operasi ( operating activities) meliputi arus kas transaksi yang
digunakan untuk menemukan laba bersih.
b. Aktivitas Investasi (investing activities) meliputi pemberian dan penagihan
pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi (baik utang maupun
ekuitas) serta properti, pabrik dan peralatan.
c. Aktivitas pembiayaan (financing activities) melibatkan pos-pos kewajiban
dab ekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi: perolehan sumber daya dari
pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengendalian atas dan
dari investasinya, dan peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya.
Aliran Kas (skripsi dan tesis)
Menurut (IAI, 2009) PSAK No.2 aliran kas adalah aliran kas masuk dan
aliran kas keluar atau setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid,
berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa
menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pentingnya informasi
mengenai laporan arus kas adalah sebagai indikator dari waktu, jumlah, dan
kepastian arus kas masa depan. Dan, Informasi arus kas historis juga berguna untuk
meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang sudah dibuat
sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas
bersih serta dampak perubahan harga.
Perbedaan Permanen (skripsi dan tesis)
Perbedaan Permanen yang terjadi karena perbedaan peraturan yang
berhubungan dengan penghasilan dan biaya menurut ketentuan perundang
undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (Agoes dan Trisnawati,
2010: 238). Misalnya bunga obligasi dan bunga deposito diakui sebagai pendapatan
perusahaan menurut standar akuntansi namun tidak diakui di fiskal (ketentuan
perpajakan). Menurut Persada (2010) perbedaan permanen sebagai indikator book
tax differences didapat dari laporan keuangan pada bagian rekonsiliasi fiskal dan
dibagi dengan total aktiva.
Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan
perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut
standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari (Gunadi, 2009:
311). Perbedaan positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh
ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan negatif terjadi karena
adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui ketentuan fiskal
berbeda dengan standar akuntansi (Gunadi, 2009: 311).
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan bahwa ada penghasilan bukan objek pajak, sedangkan
penghasilan yang bukan objek pajak tadi, diakui oleh komersial sebagai
penghasilan. Dan sama hal nya dengan biaya, dalam ketentuan perpajakan ada biaya
yang tidak dapat sebagai pengurang, sedangkan menurut komersial biaya yang
tidak diakui di perpajakan, diakui sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang.
Perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya adalah sebagai berikut;
a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Waluyo, 2012: 284-287)
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang
dibentuk secara sah;
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib
pajak atau pemerintah
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi beasiswa
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan
kongsi.
b). Perbedaan yang terdapat dalam pasal ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun
2008 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Perlakuan sama juga dengan
penghasilan yang bukan objek pajak, Jika terdapat pengeluaran diakui
sebagai biaya di laporan keuangan komersial namun tidak diakui di
perpajakan maka harus koreksi positif untuk memperoleh laba fiskal
(Waluyo, 2012: 284-287). Berikut pengeluaran yang tidak dapat dibebankan
sebagai biaya menurut perpajakan yaitu;
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan
atau amortisasi.
c). Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa
tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (2) UU PPh (Resmi, 2017:395)
Perbedaan Temporer (skripsi dan tesis)
Perbedaan waktu/temporer (temporary differences) adalah perbedaan yang
disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban
tertentu berdasarkan standar akuntansi dan peraturan perpajakan (Ferreira, Felipe
Ramos; Martinez; Passamani, 2013; R.Wibowo & Imanda, 2019; D. P. Sari &
Purwaningsih, 2017).
Perbedaan waktu, yang bersifat sementara terjadi karena adanya
ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan beban oleh administrasi pajak dan
masyarakat profesi akuntan (Gunadi, 2009: 311). Perbedaan temporer dapat dibagi
menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu
positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari
pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi
jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban
akuntansi komersial atau akuntansi komersial mengakui penghasilan lebih lambat
dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak (Gunadi, 2009: 311).
Contohnya adalah masa manfaat aktiva, dimana masa manfaat aktiva
menurut pajak lebih singkat dibandingkan menurut akuntansi komersial yang
tercantum pada Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan
Nomor 36 Tahun 2008 berkenaan dengan metode penyusutan dan amortisasi yang
diperkenankan sebagai perhitungan pajak terutang (Waluyo, 2012: 271). Lebih
lanjut penyebab perbedaan temporer dapat dijelaskkan sebagai berikut;
a. Metode Penyusutan dan Amortisasi
Secara substansial penyusutan menurut kepentingan perpajakan berbeda
dengan kepentingan komersial (akuntansi). Metode penyusutan akuntansi,
menyusutkan masa manfaat suatu aset artinya menghitung pengeluaran yang sudah
dipakai dari aset tersebut bersamaan dengan menilai ulang manfaat ekonomi atau
menghitung nilai ekonomi (nilai buku) dari aset pada tahun berjalan. Sebaliknya,
penyusutan menurut fiskal hanya menghitung periode penyusutan atau masa
manfaat yang sudah digunakan, hal ini semata mata untuk kepentingan perpajakan
yang didasarkan pada ketentuan perundang undangan perpajakan dan sama sekali
tidak terkait dengan masa manfaat aset yang bersangkutan
Pada saat menghitung penyusutan aset, maka kita perlu memperhatikan
dasar yang penyusutan yang kita gunakan. Apabila dasar penyusutan yang kita
gunakan antara akuntansi komersial dengan perpajakan sama (dengan asumsi
menggunakan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat yang sama), maka
seharusnya besar beban penyusutan yang dihasilkan juga akan sama untuk setiap
periodenya sepanjang masa manfaat dari harta berwujud bersangkutan (Hery,
2014).
Dengan adanya pengelompokkan harta berwujud yang telah diatur dalam
Pasal 11 Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 maka hal ini dapat
mengakibatkan adanya perbedaan besarnya beban penyusutan per periode antara
menurut akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Didalam perpajakan tidak
mengenal istilah nilai sisa, berbeda dengan perlakuan yang ada dalam akuntansi
komersial dimana nilai sisa dapat diperhitungkan sebagai komponen penentu
besarnya beban penyusutan periodik, (Hery, 2014).
Apabila beban penyusutan menurut akuntansi komersial lebih besar
dibandingkan dengan beban penyusutan menurut pajak dalam satu periode tertentu,
maka dilakukan koreksi fiskal positif. Sebaliknya, apabila beban penyusutan
menurut akuntansi komersial lebih kecil dibanding beban penyusutan menurut
pajak dalam satu periode tertentu , Maka dilakukan koreksi fiskal negatif (Hery,
2014).
Tabel 2.2.3. 1Tabel 1 Tarif Penyusutan
Tarif Penyusutan
b. Penilaian Persediaan
Banyak metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan dan
harga pokok penjualan menurut akuntansi, yaitu metode identifikasi spesifik
(spesific identification), mendahulukan persediaan yang pertama kali diperoleh
(FIFO), mendahulukan persediaan yang terakhir kali diperoleh (LIFO), dan harga
perolehan yang diperoleh secara rata-rata (weighted average). Namun, menurut
perpajakan seperti yang tercantum dalam UU Pajak Penghasilan pasal 10 ayat (6)
metode penilaian persediaan yang diperkenankan untuk digunakan adalah metode
yang mendahulukan yang pertama kali diperoleh (FIFO), dan harga perolehan yang
dilakukan secara rata-rata (weighted average). Jika terajadi penerapan pendekatan
yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal
maka akan menimbulkan perbedaan temporer dan alokasi harga pokok penjualan
menjadi berbeda untuk setiap tahun sehingga menghasilkan laba kotor yang
berbeda. Namun, Perbedaan tersebut tidak bersifat tetap karena akan
dikompensasikan pada periode mendatang.
c. Penghapusan Piutang
Penghapusan piutang merupakan kerugian yang harus ditanggung
perusahaan karena adanya piutang yang tak tertagih. Piutang tak tertagih
disebabkan karena debitur mengalami pailit. Namun juga dapat disebabkan karena
tidak adanya perjanjian yang jelas pada saat membuat kontrak yang dilindungi
hukum (Resmi 2017: 394).
Penghapusan piutang menurut akuntansi ialah semua piutang yang dimiliki
suatu perusahaan tidak semuanya ditagih. Sehingga perusahaan perlu
memperkirakan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan pengalaman
sebelumnnya. Dan pedoman SAK yang berlaku di Indonesia mengatur penyajian
piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bruto yang tagihan
diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih. Ketika hendak
melakukan penghapusan piutang perlu dilakukan berdasarkan metode penghapusan
piutang.Penghapusan piutang menurut peraturan perpajakan, Berdasarkan pasal 6
ayat 1 huruf (h) undang undang PPh mengatur bahwa piutang yang nyata-nyata
tidak dapat ditagih (dan memenuhi syarat tertentu) dapat dibebankan sebagai
pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak (sebagai
deducteable expenses). Dalam melakukan penghapusan piutang, maka harus
menggunakan metode penghapusan piutang (Resmi, 2017: 395).
Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal (skripsi dan tesis)
Manajemen laba menyusun dua laporan laba rugi setiap akhir periode, yaitu
laporan laba rugi komersial dan laporan laba rugi fiskal. Laporan laba rugi
komersial adalah laporan yang berlaku umum sifatnya netral dan tidak memihak.
Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan
laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu
perusahaan (Zain, 2008).
Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi
yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan pihak manajemen bebas
memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai
dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan (Nofrita, 2014;
Septavita, 2016).
12
STIE Indonesia
Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun
dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-undang pajak tidak mengatur secara
khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk halhal tertentu baik dalam pengakuan pengahasilan maupun biaya. Laporan keuangan
fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan
(Nofrita, 2014; Septavita, 2016).
Hal utama yang membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan
keuangan fiskal yaitu perbedaan tujuan dan dasar hukumnya. Tujuan utama laporan
keuangan komersial yang sesuai dengan standar akuntansi PSAK No.1 adalah
pemberian informasi keuangan kepada para manajer, pemegang saham, dan pihak
yang berkepentingan lainnya. Memberikan panduan supaya laporan keuangan
relevan dan dapat diandalkan sehingga dapat melindungi pihak pihak pemakai
informasi yang menyesatkan.
Tujuan dari laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 pasal 28 adalah
pemungutan pajak yang adil, adanya kepastian hukum dan terjaganya penerimaan
Negara yang berasal dari pajak. Perbedaan tujuan inilah yang menjadi penyebab
beberapa pajak menetapkan pendapatan dan biaya yang kebih spesifik lagi sehingga
laba menurut akuntansi dengan fiskal berbeda (Persada & Martani, 2010).
Profesionalisme (skripsi dan tesis)
Profesionalisme dapat dijadikan sebuah elemen motivasi yang
memberikan sumbangan terhadap prestasi kerja atau kinerja dengan
ketrampilan yang tinggi.Sikap profesionalisme dibutuhkan dalam
menghasilkan kualitas pekerjaan yang sebaik-baiknya. Hal ini dikarenakan
semakin berkualitas pekerjaan seorang pegawai, kinerjanya semakin
cemerlang. Semakin baik kinerjanya, masyarakat dan pihakpihak terkait
akan semakin percaya.
Profesional adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan terhadap
knowledge, skill, dan character. Seorang yang profesional akan
mempunyai tingkat tertentu pada ketiga bidang tersebut menurut Bernardi
(dalam prasetyoningrum : 2010). Perilaku profesional diperlukan bagi
semua profesi, agar profesi yang telah menjadi pilihannya mendapat
kepercayaan dari masyarakat menurut Bonner and Lewis (dalam
prasetyoningrum : 2010).
Profesionalisme sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam
melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional, di samping
mempunyai keahlian dan kecakapan teknis, harus mempunyai kesungguhan
dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian
menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi,
konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan menurut Christian
(dalam prasetyoningrum : 2010).
Hall (dalam prasetyoningrum : 2010). Menyatakan bahwa ada lima
dimensi profesionalisme seseoang, yaitu :
1. Afiliasi komunitas (Community affiliation)
2. Kebutuhan untuk mandiri (Autonomy demand)
3. Keyakinan terhadap peraturan sendiri / profesi (Belief selfregulation)
4. Dedikasi pada profesi (Dedication)
5. Dan kewajiban sosial (Social obligation)
Karyawan yang memiliki profesionalisme tinggi diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan
organisasi. Secara khusus, peningkatan profesionalisme diharapkan dapat
memberikan dampak bagi peningkatan kinerja dan kepuasan bagi
karyawan, ini merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap
karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi. Dengan demikian
peningkatan profesionalisme akan dapat membantu menyelaraskan
pencapaian tujuan organisasi dan tujuan personal. Menurut Sagie, Krausz.
dkk (dalam Prasetyoningrum : 2010). Yang menyatakan bahwa
Profesionalisme berhubungan positif terhadap kinerja karyawan.
Menurut Lui et al (dalam Prasetyoningrum : 2010). Merumuskan
definisi – definisi yang masih ada tentang profesionalisme dalam literatur
manajemen adalah ambisius. Mengadopsi sebuah perspektif sosialisasi,
melihat profesionalisme sebagai nilai – nilai, tujuan dan norma – norma
yang dipelajari dalam sosialisasi profesionalisme.
Lingkungan Kerja (skripsi dan tesis)
Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan atau instansi perlu
diperhatikan, hal ini disebabkan karena lingkungan kerja mempunyai
pengaruh langsung terhadap para pegawai. Lingkungan keja daripada para
pegawai akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya
operasi suatu pekerjaan di perusahaan atau instansi, Lingkungan kerja ini
yang akan mempengaruhi para pegawai, sehingga dengan demikian baik
langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas
perusahaan atau instansi. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila
manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan
nyaman. Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka
waktu yang lama. Lingkungan kerja yang kurang baik dapat menuntut
tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan tidak mendukung
diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Lingkungan kerja yang
baik dan memuaskan para pegawai tentu akan meningkatkan produktivitas
kerja daripada pegawai. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak baik akan
menurunkan produktivitas kerja daripada pegawai.
Menurut Alex S. Nitisemito (dalam mandasari : 2015) Lingkungan
kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat
mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan
Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu
Lingkungan Kerja Fisik (temparatur, kelembaban, sirkulasi udara,
pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak sedap, warna) dan
Lingkungan Kerja Non Fisik (keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan
hubungan kerja)
Menurut Darvis (dalam Permansari : 2013). Lingkungan kerja
dalam suatu organisasi mempunyai arti penting bagi individu yang bekerja
di dalamnya, karena lingkungan ini akan mempengaruhi secara langsung
maupun tidak langsung manusia yang ada di dalamnya. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada
disekitar para pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas tugas yang dibebankan Menurut Alex S. Niti Semito
(dalam Hidayat dan Taufiq : 2012).
Menurut Darvis (dalam Permansari : 2013). Tiga faktor utama yang
menentukan lingkungan akan mempengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung manusia yang ada di dalamnya adalah :
1. Ada bukti yang menunjukan bahwa tugas dapat diselesaikan dengan
lebih baik pada lingkungan kerja organisasi yang baik.
2. Ada bukti bahwa manager dapat mempengaruhi lingkungan kerja
dalam organisasi atau unit kerja yang dipimpin.
3. Kecocokan antara individu dengan organisasi mempunyai peranan
yang sangat penting dalam mencapai prestasi dan kepuasan individu
itu sendiri dalam organisasi.
Indikator – indikator lingkungan kerja oleh Arikunto (dalam
Hidayat dan Taufiq : 2012) yaitu sebagai berikut:
1. Penerangan
2. Warna ruangan
3. Suasana
4. Udara
5. Tata ruang kantor
Kinerja Pegawai (skripsi dan tesis)
Menurut Ruky (dalam Mandasari : 2015). Kinerja merupakan suatu
bentuk usaha kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan
oleh pimpinan organisasi atau perusahaan untuk mengarahkan dan
mengendalikan prestasi karyawan. Sedangkan menurut Mangkunegara
(dalam Mandasari : 2015). Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawan yang diberikan kepadanya.
Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas,
dimana karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja
organisasi untuk menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai
visi, misi, dan tujuan organisasi. Kinerja seseorang merupakan ukuran
sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya.
Kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan
dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan menurut ,
Handoko (dalam Wirawan, Bagia. dkk : 2016).
Mathis dan Jackson (dalam Mandasari 2015) menjelaskan ada tiga
faktor utama yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah :
1. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut.
2. Tingkat usaha yang dicurahkan.
3. Dan dukungan organisasi yang diterimanya.
Menurut Hasibuan (dalam Hidayat dan Taufiq : 2012) menyatakan
bahwa prestasi kerja atau kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
yang didasarkan kecakapan, pengalaman dan kesungguhan. Lebih lanjut
dikemukakan bahwa prestasi kerja atau kinerja ini merupakan gabungan
dari tiga faktor penting yaitu:
1. Kemampuan dan minat seorang karyawan.
2. Kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas.
3. Peran serta tingkat motivasi seorang karyawan.
Menurut Malthis dan Jackson (dalam Mandasari : 2015) Kinerja
Karyawan dapat diukur melalui beberapa indicator yaitu :
1. Kualitas kerja.
2. Kuantitas kerja.
3. Ketepatan waktu.
Suyadi Prawirosentono (dalam Wirawan, Bagia. Dkk : 2016),
kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau
sekelompok orang dalam satu organisasi, sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi
yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan
moral dan etika. Menurut Rivai (dalam Wirawan, Bagia. dkk : 2016)
Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat
kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
Hubungan antara pelatihan, kemampuan, dan kinerja (skripsi dan tesis)
Mangkunegara (2005:52) mengemukakan mengenai hubungan
pelatihan, kemampuan, dan kinerja; “Pelatihan merupakan penciptaan
suatu lingkungan dimana para pekerja dapat memperoleh atau
mengubah sikap, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang
berkaitan dengan pekerjaan tertentu yang bertujuan untuk
meningkatkan kinerja karyawan”.
Pada hubungan antara variabel-variabel di atas dapat diartikan
bahwa pelatihan ini banyak memiliki pengaruh dalam peningkatan
kinerja, dan bagaimana kemampuan sebagai pendukung dalam
pengadaan pelatihan yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi
yang dimiliki guna tercapainya target produksi yang dibebankan
kepada karyawan.
Hubungan Kemampuan dengan Kinerja (skripsi dan tesis)
Masalah kinerja tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kerja
karyawan. Mangkunegara (2007:67) mengatakan bahwa faktor yang
mempengaruhi pencapaian kerja adalah faktor kemampuan (ability)
dan motivasi (motivation). Perusahaan memerlukan karyawan yang
memiliki kemampuan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
agar mampu meningkatkan kinerja. Melalui peningkatan kemampuan
kerja, maka kinerja karyawan akan ikut meningkat. Hal ini didukung
dengan hasil penelitian yang dilakukan Kusuma dkk (2015) dengan
hasil kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Hubungan Pelatihan dengan Kemampuan (skripsi dan tesis)
Mathis dan Jackson (2006:301) mendefinisikan Pelatihan
(training) sebagai proses di mana seseorang mendapatkan kapabilitas
untuk membantu pencapaian tujuan organisasional. Menurut
Widyasari dkk (2015) menemukan bahwa pelatihan (Metode,
instruktur, dan materi pelatiha) berpengaruh signifikan terhadap
kemampuan. Artinya, pelatihan sangat penting dilakukan sehingga
karyawan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan
keterampilan dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu sesuai
dengan standar atau kebutuhan organisasi.
Hubungan Pelatihan dengan Kinerja (skripsi dan tesis)
Menurut Rivai dan Sagala (2010:211) mendefinisikan pelatihan
sebagai suatu kegiatan dalam meningkatkan kinerja saat ini dan
kinerja di masa yang akan datang. Artinya, pelatihan (training)
merupakan salah satu peran penting dalam peningkatan kinerja
karyawan. Pelatihan dilakukan sebagai solusi dari permasalahan
kinerja karyawan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang
dilakukan Widyasari dkk (2015) dengan hasil penelitian pelatihan
yang meliputi metode, instruktur, dan materi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan
Metode Pelatihan (skripsi dan tesis)
Metode pelatihan yang digunakan harus sesuai dengan jenis
pelatihan yang akan dilaksanakan perusahaan. Rivai dan Sagala
(2010:226) membedakan metode pelatihan menjadi dua, yaitu :
1) On the job training, yaitu metode pelatihan dengan memberikan
petunjuk mengenai pekerjaan secara langsung pada saat bekerja
untuk melatih karyawan bagaimana melaksanakan pekerjaan
mereka sekarang. Contoh metode ini adalah instruksi, rotasi,
magang.
2) Off the job training, yaitu metode yang dilakukan diluar jam kerja.
Contoh metode ini adalah ceramah,video, studi kasus, simulasi,
dan studi mandiri.
d. Indikator Pelatihan
Adapun indikator pelatihan menururt Rivai (2005:240) yaitu
sebagai berikut:
1) Materi pelatihan
Dengan mengetahui kebutuhan akan pelatihan, langkah
pertama yang dapat ditentukan yaitu mengenai materi yang harus
diberikan misalnya kelengkapan materi pelatihan.
2) Metode pelatihan
Sesuai dengan materi pelatihan yang diberikan, maka dapat
ditentukan metode atau cara penyajian yang paling tepat.
Penentuan atau pemilihan metode pelatihan disesuaikan dengan
materi yang akan disajikan.
3) Instruktur
Pelatih harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk
mentransformasikan keahlian tersebut pada peserta pelatihan.
4) Peserta pelatihan
Agar program pelatihan dapat mencapai sasaran yang
diinginkan hendaknya para peserta yang dipilih secara mental
telah dipersiapkan untuk mengikuti program tersebut. Peserta
yang dipilih juga harus memiliki motivasi yang tinggi dalam
mengikuti pelatihan.
5) Sarana pelatihan.
Sarana pendukung evaluasi pelatihan dimaksudkan untuk
mengukur kelebihan suatu program, kelengkapan peralatan, dan
kondisi lingkungan yang merupakan umpan balik untuk menilai
atau menghasilkan output yang sesuai.
Manfaat Pelatihan (skripsi dan tesis)
Manfaat pelatihan menurut Rivai dan Sagala (2010:217) dibagi
menjadi 3, yaitu :
1) Manfaat untuk karyawan
a) Membantu karyawan dalam membuat keputusan dan
pemecahan masalah
b) Membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan
rasa percaya diri
c) Meningkatkan kepuasan kerja
d) Membantu karyawan mendekati tujuan pribadi sementara
meningkatkan keterampilan interaksi
2) Manfaat untuk perusahaan
a) Membantu pengembangan perusahaan
b) Memberikan informasi tentang kebutuhan perusahaan
dimasa yang akan datang
c) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan
kualitas kerja
d) Membantu dalam menekan biaya dalam berbagai bidang
seperti produksi, SDM, administrasi
3) Manfaat dalam hubungan SDM, intra dan antargrup dan
pelaksanaan kebijakan
a) Meningkatkan komunikasi antargrup dan individual
b) Membantu dalam orientasi karyawan baru dan karyawan
transfer atau promosi
c) Meningkatkan keterampilan interpersonal
Pengertian Pelatihan (skripsi dan tesis)
Pelatihan (training) menurut Mathis dan Jackson (2006:301)
yaitu proses di mana seseorang mendapatkan kapabilitas untuk
membantu pencapaian tujuan organisasional. Rivai dan Sagala
(2010:212) mendefinisikan pelatihan sebagai suatu kegiatan dalam
meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa yang akan datang.
Pelatihan memiliki peran dalam membantu karyawan mendapatkan
keahlian dan kemampuan tertentu sehingga berhasil dalam
melaksanakan pekerjaannya.
Faktor yang Mempengaruhi Kinerja (skripsi dan tesis)
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kerja adalah
faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation)
(Mangkunegara,2007:67). Keith Davis (1964:484) dalam
Mangkunegara (2007:67) merumuskan faktor–faktor yang
mempengaruhi pencapaian kerja sebagai berikut :
Human Performance = Ability + Motivation
Motivation = Attitude + Situation
Ability = Knowledge + Skill
1) Faktor kemampuan : secara psikologis kemampuan (ability)
karyawan terdiri dari potensi (IQ) dan kemampuan reality
(knowledge + skill). Artinya, karyawan dengan IQ di atas rata –
rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan memadai untuk
jabatannya dan terampil dalam mengerjakan tugas sehari–hari,
maka karyawan tersebut akan lebih mudah untuk mencapai
kinerja yang diharapkan. Para karyawan perlu ditempatkan pada
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the
right place, the right man on the right job).
2) Faktor motivasi : motivasi terbentuk dari sikap (attitude)
karyawan dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi
merupakan kondisi yang menggerakkan karyawan yang terarah
untuk mencapai tujuan organisasi.
Menurut Simamora dalam Mangkunegara (2005:14)
mengatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
1) Fakor individual yang terdiri dari :
a) Kemampuan dan keahlian
b) Latar belakang
c) Demografi
2) Faktor psikologis yang terdiri dari :
a) Persepsi
b) Attitude
c) Personality
d) Pembelajaran
e) Motivasi
3) Faktor organisasi yang terdiri dari :
a) Sumber daya
b) Kepemimpinan
c) Penghargaan
d) Struktur
e) Job design
2. Kemampuan
a. Pengertian kemampuan
Menurut Robbins dan Judge (2008:57) kemampuan (ability)
merupakan suatu kapasitas yang dimiliki setiap individu untuk
mengerjakan tugas dalam suatu pekerjaan tertentu. Kemampuan
individu pada hakekatnya dibagi menjadi dua faktor yaitu kemampuan
intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual, yaitu
kemampuan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan mental.
Kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan,
dan keterampilan yang sempurna.
Kemampuan merupakan faktor penentu keberhasilan
departemen personalia dalam mempertahankan sumber daya manusia
yang efektif (Handoko, 2001:117). Berdasarkan pedapat di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa kemampuan merupakan potensi yang
dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.
b. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan
Menurut Abdullah (2014:59) terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi kompetensi (kemampuan) seseorang, yaitu :
1) Keyakinan dan nilai–nilai
2) Keterampilan
3) Pengalaman
4) Karakteristik kepribadian
5) Motivasi
6) Emosional
7) Intelektual
8) Budaya organisasi
c. Klasifikasi Kemampuan Kerja
Menurut Fitz dalam Swasto (2000:80) mengemukakan bahwa
kemampuan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
1) Kemampuan pengetahuan, yaitu suatu pemahaman secara luas
mencakup segala hal yang pernah diketahui berkaitan dengan
tugas–tugas individu dalam organisasi.
2) Kemampuan keterampilan, yaitu kemampuan terkait teknik
pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas individu
dalam organisasi.
3) Kemampuan sikap, yaitu kemampuan yang mempunyai pengaruh
tertentu terhadap tanggapan seseorang kepada orang lain, objek
dan situasi yang berhubungan dengan orang tersebut.
Indikator Kinerja (skripsi dan tesis)
Indikator – indikator kinerja menurut Mangkunegara (2007:75)
yaitu :
1) Kuantitas kerja, yaitu seberapa lama karyawan menyelesaikan
tugas dalam setiap harinya. Kuantitas kerja dapat dilihat dari
kecepatan dalam menyelesaikan kerja ekstra.
2) Kualitas kerja, yaitu seberapa baik seorang karyawan
mengerjakan apa yang harusnya dikerjakan. Dalam hal ini
menyangkut ketepatan, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.
3) Tanggung jawab, yaitu kesadaran karyawan dalam melaksanakan
pekerjaan seperti mengikuti instruksi, inisiatif, hati –hati, dan
kerajinan.
4) Sikap karyawan, dalam hal ini sikap terhadap perusahaan,
pekerjaan, dan kerjasama dengan karyawan lain.
Pengertian Kinerja (skripsi dan tesis)
Mangkunegara (2007:67) mendefinisikan kinerja karyawan
sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
yang diberikan perusahaan kepadanya. Robbins (2008)
mendefinisikan kinerja sebagi ukuran dari hasil yang dicapai
karyawan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kriteria tertentu
yang disetujui bersama.
Unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh
karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai perannya di
dalam organisasi (Hariandja, 2009:195). Berdasarkan pendapat diatas
dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil yang didapat
karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan perusahaan.
Motivasi Belajar (skripsi dan tesis)
Melakukan perbuatan mengajar secara relative tidak semudah melakukan
kebiasaan yang rutin dilakukan. Oleh karena itu diperlukan adanya sesuatu yang
mendorong kegiatan agar semua tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal tersebut
adalah adanya motivasi. Menurut (Oemar Hamalik,2009 ) motivasi dipandang sebagai
suatu proses.
Menurut Mc Donald yang di kutip oleh( Oemar Hamalik,2009) “Motivation is
an energy charge within the person characterized by affective arousal and anticipatory
goal reaction”, yang dapat diartikan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energy
dalam diri ( pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi
untuk mencapai tujuan.Sedangkan menurut winkel motivasi adalah motif yang sudah
menjadi aktif pada saat – saat melakukan percobaan, sedangkan motif sudah ada dalam
diri seseorang jauh sebelum orang itu melalkukan suatu perbuatan. Menurut (
Nasution,2000) motivasi adalah segala daya yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu.
Kondisi Sosial Ekonomi (skripsi dan tesis)
Keadaan sosial ekonomi setiap orang itu berbeda-beda dan bertingkat, ada yang
keadaan sosial ekonominya tinggi, sedang, dan rendah.
Sosial ekonomi menurut (Abdulsyani,1994) adalah kedudukan atau posisi
seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi,
pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi,
berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan pengertian keadaan sosial
ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat
berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan kekayaan atau
fasilitas serta jenis tempat tinggal.
Prestasi Belajar (skripsi dan tesis)
(Santrock,2004) mendefinisikan belajar sebagai “a relatively permanent
influence on behavior, knowledge, and thinking skills, which comes about through
experience.” Pendapat yang sama dikemukakan oleh Woolfolk (2007:206) yang
menyatakan bahwa “learning occurs when experience causes a relatively permanent
change in an individual’s knowledge or behavior.” Kedua pengertian tersebut samasama menyatakan bahwa seseorang dikatakan telah belajar jika terjadi perubahan yang
sifatnya relatif tetap dalam pengetahuan dan tingkah lakunya, yang diperoleh melalui
pengalaman.
Belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental/psikis,
yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan
sejumlah perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan, dan nilai-sikap.
Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Perolehan perubahan itu
dapat berupa suatu hasil yang baru atau pula penyempurnaan terhadap hasil yang telah
diperoleh (Winkel, 2004).
Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan hasil yang telah dicapai seseorang
setelah melakukan usaha belajar. Pada umumnya semakin baik usaha belajar, maka
akan semakin baik pula prestasi yang akan dicapai. Menurut (Sardiman, 2001) “prestasi
belajar adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor
yang mempengaruhi, baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar”,
sedangkan menurut (Tu’u, 2004) “prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau
keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang lazimnya ditunjukkan
dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan guru”.
Keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu tingkat kecerdasan yang baik, pelajaran sesuai dengan bakat yang dimiliki,
ada minat dan perhatian yang tinggi dalam pembelajaran, motivasi yang baik dalam
belajar, cara belajar yang baik dan strategi pembelajaran yang dikembangkan guru.
Suasana keluarga yang mendorong anak untuk maju, lingkungan sekolah yang tertib,
Analisis Jalur (Path Analysis) Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan Motivasi Belajar
teratur, dan disiplin merupakan pendorong dalam proses pencapaian prestasi belajar
(Tulus Tu`u, 2004).
Slameto (2010:54) mengemukakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:
1. Faktor-faktor intern
a. Faktor jasmaniah, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh.
b. Faktor psikologis, meliputi faktor intelegensi, perhatian, minat, bakat, motivasi,
kematangan, dan kesiapan.
c. Faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmanin dan kelelahan rohani.
2. Faktor-faktor ekstern
a. Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga,
suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar
belakang kebudayaan.
b. Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, relasi guru dengan siswa, relasi siswa
dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung,
metode belajar, dan tugas rumah.
c. Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman
bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (skripsi dan tesis)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI)
merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan
manusia yang dianggap, sangat mendasar, yaitu angka harapan hidup, tingkat
pendidikan, standar hidup layak.
1. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun
yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka
harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (inderect estimation). Jenis
data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih
Hidup (AMH).
2. Tingkat Pendidikan
Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang
diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan
adalah rata-rata lama sekolah (means years of schooling) dan angka melek
huruf.
3. Standar Hidup Layak
Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak.
Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat
kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin
membaiknya ekonomi. .
Konsep Pembangunan Manusia (skripsi dan tesis)
Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia
adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara
banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk
berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar
dapat hidup secara layak.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis
sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui
pendekatan empat dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat;
pengetahuan, ketenagakerjaan dan kehidupan yang layak. Keempat dimensi tersebut memiliki
pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan,
digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan
digunakan gabungan indikator angka melek huruf. Lalu untuk mengukur ketenagakerjaan
digunakan jumlah tenaga kerja. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan
indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian
pembangunan untuk hidup layak.
Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok
yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan,
pemberdayaan (UNDP, 1995: 12). Secara ringkas empat hal pokok tersebut
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Produktivitas
Penduduk harus dimampukan untuk menigkatkan produktivitas dan untuk
berpatisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan pekerjaan
nafkah. Pembangunan ekonomi, yang dengan demikian merupakan himpunan
bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan
Penduduk harus memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk
mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.
3. Kesinambungan
Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya
untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik,
manusia, dan lingkungan harus selalu diperharui (replenished).
4. Pemberdayaan
Peduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan
menentukan bentuk atau arah kehidupan mereka, serta untuk berpatisipasi dan
mengambil manfaat dari proses pembangunan, karenanya pembangunan
harus penduduk, bukan hanya untuk mereka.
Konsep dan Istilah Dalam Analisis Jalur (skripsi dan tesis)
Dalam analisis jalur dikenal beberapa konsep dan istilah dasar, yaitu:
a. Model jalur adalah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas; perantara
dan tergantung.
b. Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan.
c. Variabel exogenous adalah semua variabel yang tidak ada penyebab eksplisitnya atau
dalam diagram tidak ada anak panah yang menuju kearahnya, selain pada bagian
kesalahan pengukuran.
d. Variabel endogenous adalah variabel yang mempunyai anak panah menuju kearah
variabael tersebut.
e. Koefisien jalur adalah koefisien regresi standar atau disebut ‘beta’ yang menunjukkan
pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model jalur
tertentu.
f. Variabel-variabel exogenous yang dikorelasikan.
g. Koefisien-koefisien jalur dapat digunakan untuk mengurai korelasi-korelasi dalam suatu
model kedalam pengaruh langsung dan tidak langsungyang berhubungan dengan jalur
langsung dan tidak langsung yang direfleksikan dengan anak panah dalamsuatu model
tertentu.
h. Model recursive. Model penyebab yang mempunyai satu arah.
i. Model non-recursive. Model penyebab dengan disertai arah yang memblik (feed back
loop) atau adanya pengaruh sebab-akibat (reciprocal)
j. Direct effect. Pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefisien jalur dari suatu variabel
ke variabel lainnya.
k. Indirect effect. Urutan jalur melalui satu lebih variabel perantara.
Manfaat Analisis Jalur (skripsi dan tesis)
Manfaat model analisis jalur adalah untuk:
a. Penjelasan atau explanation terhadap fenomena yang dipelajari atau permasalahan yang
diteliti.
b. Prediksi nilai variabel endogen berdasarkan nilai variabel eksogen.
c. Faktor dominan yaitu penentu variabel eksogen mana yang berpengaruh dominan
terhadap variabel endogen, juga untuk mekanisme pengaruh jalur-jalur variabel eksogen
terhadap variabel endogen.
d. Pengujian teori menggunakan teori trimming baik untuk uji reliabilitas konsep yang
sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru.
Karakteristik Analisis Jalur (skripsi dan tesis)
Merujuk pendapat yang dikemukakan oleh Land, Ching, Heise, Maruyama, Schumaker, dan
Lomax, Joreskog ( dalam Kusnendi, 2008 : 147 – 148 ). Karakteristik analisis jalur adalah
metode analisis data multivariate dependesi yang digunakan untuk menguji hipotesis
hubungan asimetris yang dibangun atas dasar kajian teori tertentu, dengan tujuan untuk
mengetahui pengaruh langsung atau tuidak langsung seperangkat variabel penyebab terhadap
variabel akibat.
Menguji hipotesis hubungan asimetris yang dibangun atas kajian teori tertentu artinya
yang diuji adalah model yang menjelaskan hubungan kausual antar variabel yang dibangun
atas kajian teori-teori tertentu. Hubungan kausual tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam
bentuk hipotesis, baik positif maupun negati
Pengertian Analisis Jalur (skripsi dan tesis)
Analisis jalur dikembangkan pada tahun 1920-an oleh seorang ahli genetika yaitu oleh
Sewall Wright (Joreskog dan Sorbom, 1996; Johnson dan Wichern, 1992). Analisis
merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interprestasi akibat yang
ditimbulkannya. Analisis jalur memiliki kedekatan dengan regresi berganda, sehingga regresi
berganda adalah bentuk khusus analisis jalur. Teknik ini dikenal sebagai model sebab-akibat.
“Analisis jalur ialah salah satu teknik untuk menganalisis hubungan sebab-akibat yang terjadi
pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya
secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung” (Robert D. Rutherford, 1993). Defenisi
lain mengatakan “Analisis jalur merupakan pengembangan langsung bentuk regresi berganda
dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingakat kepentingan dan signifikasi hubungan
sebab-akibat hipotetikal dalam perangkat variabel” (Paul Webley, 1997). Pengertian lain
mengatakan “Analisi jalur adalah model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji
keselaran matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubunga sebab-akibat yang
dindingkan oleh peneliti (David Garson, 2003).
Model analisis jalur digunakan untuk menganaisis palo hubungsn antar variabel dengan
tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel bebas
(exogen) terhadap variabel terikat ( endogen). Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian
dalam kerangka analisis jalur adalah:
a. Apakah variabel eksogen (X1, X2, X3,….., Xn) berpengaruh terhadap variabel
endogen.
b. Berapa besar pengaruh kausal langsung, kausal tidak langsung, kausal total
maupum stimulan seperangkat variabel eksogen (X1, X2, X3,….., Xn) terhadap
variabel endogen.
Indonesian Family Life Survey (IFLS) (skripsi dan tesis)
Indonesia Family Live Survey (IFLS) atau Survei Aspek Kehidupan Rumah
Tangga Indonesia (SAKERTI) adalah survei rumah tangga, komunitas dan fasilitas
yang dilakukan di negara berkembang oleh RAND (Research ANd Development),
bekerja sama dengan lembaga penelitian di masing–masing survei. Selain di
Indonesia survei ini juga dilakukan dibeberapa Negara berkembang lainnya seperti
Malaysia (1976-1977, 1988-1989), Guatemala (1995) dan Bangladesh (1996).
IFLS merupakan survei longitudinal rumah tangga Indonesia dan merupakan survei
paling komprehensif yang pernah dilakukan di Indonesia. Survei ini adalah studi
panel rumah tangga, individu dan fasilitas umum yang berlangsung secara
terintegrasi lima gelombang semenjak tahun 1993 di 24 provinsi di Indonesia yaitu
provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, seluruh provinsi di Jawa, Bali, NTB, seluruh
provinsi di Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. IFLS gelombang 5
dilakukan pada akhir 2014 dengan jumlah 15.900 rumah tangga dan 709 komunitas
dengan jumlah individu dalam rumah tangga sebanyak 50.000 individu yang
merupakan kolaborasi dari RAND dan Survey METER (Strauss, Witoelar, &
Bondan, 2016: 4).
Sampel awal dari rumah tangga dan masyarakat dimulai pada tahun 1993
(IFLS-1) sebagai baseline di 13 provinsi Indonesia mencakup 321 area pencacahan
(enumeration areas) dengan 7200 rumah tangga dan 16.300 individu. Sampel IFLS
mencapai 83% dari jumlah populasi pada tahun 1993. Kemudian kembali di survei
pada akhir 1997 (IFLS-2) dengan persentase responden yang dapat dihubungi
mencapai 94,4%, sampel mencapai 7.600 rumah tangga dan 25.000 individu. Pada
tahun 1998, 25% dari sampel atau sekitar 2000 rumah tangga kembali di survei
pada akhir 1998 (IFLS2+1998). Namun data tersebut tidak di publikasikan untuk
umum. RAND melakukan survei IFLS2+1998 setahun setelah IFLS-2 bertujuan
untuk melihat dampak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu
1997 sampai 1998. Tahun 2000 kembali dilakukan survei (IFLS-3) dengan
persentase responden yang dapat dihubungi mencapai 95.3% dengan sampel 10.400
rumah tangga dan 31.000 individu. Persentase responden yang dapat dihubungi
kembali dengan nilai tinggi juga dapat dipertahankan pada IFLS-4 tahun 2007
dengan jumlah 13.500 rumah tangga dan 43.000 individu yang diwawancarai.
Jumlah peningkatan sampel menjadi 15.900 rumah tangga dan 50.000 individu
diwawancarai pada IFLS-5 tahun 2014. Persentase responden yang dapat dihubungi
mencapai 90,5% dari IFLS 1, 2, 3 dan 4. Serta 92% responden yang dapat dihubungi
dari rumah tangga asli pada IFLS-1 (Strauss, Witoelar, & Bondan, 2016: 50).
Pada tahun 2012, RAND bersama Survey METER meluncurkan IFLS-East
untuk melihat kondisi provinsi-provinsi Indonesia bagian timur. Survei
mengumpulkan data di tingkat individu, rumah tangga dan masyarakat dimana
mereka tinggal serta kesehatan dan fasilitas pendidikan pada komunitas tersebut.
Survei ini dilakukan pada sekitar 10.000 individu dan 2.500 rumah tangga di
komunitas (wilayah pencacahan) yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia
bagian timur yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara,
Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Sikoki et al, 2013: 1).
Dekomposisi Hubungan Antar Variabel (skripsi dan tesis)
Model dekomposisi adalah model yang menekankan pada pengaruh yang
bersifat kausalitas antar variabel, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung dalam kerangka analisis jalur. Model dekomposisi pengaruh kausal antar variabel dibedakan menjadi tiga sebagai berikut (Alwin & Hauser, 1975: 38-39):
a. Pengaruh Langsung (Direct Effect)
Pengaruh langsung adalah pengaruh dari variabel X ke variabel Y langsung
tanpa melalui variabel lain. Sebagai contoh pada Gambar 2.1 pengaruh
langsung dari ?1 ke ?3 ditunjukan oleh ?31
b. Pengaruh Tidak Langsung ( Indirect Effect)
Pengaruh tak langsung terjadi jika variabel eksogen mempengaruhi variabel
endogen melalui variabel ketiga. Sebagai contoh pada Gambar 2.1 pengaruh
tak langsung dari ?1 ke ?5 ditunjukan oleh anak panah satu arah dari ?1 ke ?3
dan ?3 ke ?5. Pengaruh tak langsung dari ?1 ke ?5 dapat dituliskan ?31 × ?53.
c. Pengaruh Total (Total Effect)
Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh tidak
langsung. Contoh dari Gambar 2.1 di atas adalah pengaruh total dari ?3 ke
?5 adalah ?53 sama dengan pengaruh langsung dari ?3 ke ?5 karena tidak
mempunyai pengaruh tidak langsung melalui variabel lain.
5. Langkah-Langkah Analisis Jalur
Menurut Hair et al. (1998: 654-655), dalam analisis jalur diperlukan langkahlangkah tertentu yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut adalah
22
a. Pengembangan Model Berbasis Teori
Langkah pertama dalam pengembangan model adalah pencarian atau
pengembangan sebuah model yang mempunyai justifikasi teoritis yang kuat.
Model yang dirancang merupakan model-model yang bisa dinyatakan ke dalam
bentuk persamaan dan mengandung hubungan kausal di dalamnya. Mengingat
bahwa model tersebut dikembangkan untuk menjawab permasalahan
penelitian yang berbasis pada teori dan konsep, maka dinamakan model
hipotik.
b. Konversi Diagram Jalur Kedalam Persamaan Struktural
Setelah model teoritis dibangun maka langkah selanjutnya adalah
mengembangkan model tersebut dalam diagram jalur. Diagram jalur tersebut
dapat mempermudah melihat hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji.
Setelah dituangkan dalam diagram jalur maka dikonversi ke dalam persamaan
struktural.
c. Pengujian model
Pengujian pada model dilakukan untuk melihat apakah model yang
terbentuk sudah cukup signifikan. Alat uji paling fundamental untuk mengukur
kesesuaian model adalah χ2
. Namun, uji χ2
lebih sensitif terhadap ukuran
sampel yang besar. Oleh karena itu Hu dan Bentler (1999) merekomendasikan
Comparative Fit Index (CFI) untuk mengevaluasi kecocokan model relatif
terhadap model dasar lainnya. Semakin besar nilai CFI maka model semakin
baik, dengan maksimal nilai 1.
??? = 1 −
max[?? − ???]
max[(?? − ???) , (?? − ???),0]
23
dengan,
?? : statistik ? untuk model target
??? : ?? untuk model target
?? : statistik ? untuk model target awal
??? : ?? untuk model target awal
Dengan ukuran sampel ≥ 250 nilai CFI yang disarankan adalah ≥ 0.96
(Yu, 2002: 40). Pada data kategorik, Yu dan Muthén (2002)
merekomendasikan Weighted Root Mean Square (WRMR), bukan
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR).
d. Interprestasi Hasil Komputasi
Langkah terakhir adalah menginterpretasikan model. Apabila rangkaian
dari analisis jalur telah dilakukan maka dapat dimanfaatkan sebagai
1) Prediksi nilai variabel endogen berdasarkan nilai variabel eksogen
2) Penjelasan terhadap fenomena atau permasalahan yang dipelajari atau
diteliti
Diagram Jalur (skripsi dan tesis)
Model diagram yang biasanya digunakan untuk mengetahui hubunganhubungan kausalitas antar variabel yang diteliti biasanya menggunakan diagram jalur (path diagram). Salah satu komponen yang penting dalam analisis jalur yaitu diagram jalur. Diagram jalur digunakan untuk mengetahui hubungan kausalitas antar variabel ke dalam bentuk gambar sehingga mudah untuk dibaca. Sebagai ilustrasi misal ada variabel ?1, ?2,?3, ?4 dan ?5 dan digambarka Variabel endogen adalah ?3, ?4 dan ?5 dan variabel eksogen adalah ?1 dan ?2 sedangkan kurva dan anak panah yang menghubungkan variabel ?1 dan ?2 mengindikasikan hubungan korelasional di antara variabel tersebut. Karena variabel eksogen ?1 dan ?2merupakan penyebab maka variabel ini tidak memiliki error. Sebaliknya variabel endogen yang merupakan akibat memiliki error berturut-turut ?1, ?2, ?3
Definisi Analisis Jalur (skripsi dan tesis)
Analisis jalur atau path analysis dikembangkan pertama kali oleh Sewall Wright pada tahun 1934. Bohrnstedt mengartikan analisis jalur sebagai “a technique for estimating the effect’s a set of independent variabels has on a dependent variabel from a set of observed correlations, given a set of hypothesized causal asymetric relatin among the variabels”. Analisis jalur merupakan bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam analisis jalur ini, yaitu variabel independen atau yang dikenal dengan nama variabel eksogen yang disimbolkan dengan huruf ?1,?2, … , ?? dan variabel dependen atau variabel endogen yang disimbolkan dengan huruf ?1, ?2, … , ??. Sedangkan tujuan analisis jalur yaitu A method of measuring the direct effect influence along each separate path in such a system and thus of finding the degree to which variation of a given effect is determined by each particular cause. The method depend on the combination of knowledge of the degree of correlation among the variables in a system with such knowledge as many possessed of the casual relations (Maruyama, 1998: 16)
Model Regresi (skripsi dan tesis)
Model regresi menspesifikasikan hubungan antara variabel independen dengan
variabel dependen, sehingga salah satu variabel dapat diduga dengan variabel
lainnya. Model regresi merupakan suatu cara untuk melihat kecenderungan
berubahnya variabel dependen. Model regresi dasar yang melibatkan satu variabel
independen disebut dengan model regresi sederhana.. Model regresi sederhana
dapat ditulis sebagai berikut
?? = ?0 + ?1?? + ??
dengan,
??
: nilai variabel dependen pada observasi ke-?
?0, ?1 : parameter koefisien regresi
??
: nilai variabel independen pada observasi ke-?
12
??
: error pada observasi ke-? dengan E(??
)=0, ???(??) = ?
2 dan ??
tidak berkorelasi sehingga ???(??
, ??) = 0 untuk semua nilai ? dan
?, ? ≠ ?.
Model regresi sederhana dapat diperluas menjadi model regresi berganda.
Model regresi ganda adalah model regresi yang menggunakan lebih dari satu
variabel independen yang disusun dalam satu persamaan. Model regresi ganda
dapat ditulis
?? = ?0 + ?1?1? + ⋯ + ????? + ?? (2.1)
dengan,
??
: nilai variabel dependen pada observasi ke-?
?0, ?1…??: parameter koefisien regresi
??? : nilai variabel independen ke-? pada observasi ke-?
??
: error pada observasi ke-? dengan E(??
)=0, ???(??) = ?
2 dan ??
tidak berkorelasi sehingga ???(??
, ??) = 0 untuk semua nilai ? dan
?, ? ≠ ?.
Analisis regresi tidak hanya digunakan untuk data kuantitatif saja, tetapi juga
bisa digunakan untuk data kualitatif. Penggunaan variabel dummy dapat dilakukan
untuk analisis regresi dengan data kualitatif. Jika terdapat ? variabel maka terdapat
? − 1 variabel dummy (??
, ? = 1,2, … , ?) (Hayes & Preacher, 2014: 456).
Analisis Multivariat (skripsi dan tesis)
Analisis statistika multivariat merupakan analisis statistika yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel secara bersamaan. Apabila hasil pengamatan tersebut merupakan kumpulan beberapa variabel acak yang saling berkorelasi maka analisis semacam ini akan diperlukan untuk mengamati gejala yang mungkin terjadi dari data hasil pengukuran tersebut. Oleh karena itu, analisis tersebut dinamakan analisis multivariat (Johnson & Wichern, 2007: 1). Analisis statistika multivariat muncul sebagai jawaban atas kekurangan dari analisis statistika univariat pada pengamatan yang merupakan kumpulan dari beberapa variabel acak. Apabila dianalisis dengan univariat maka hasil yang diperoleh mungkin menyesatkan. Hal ini karena analisis univariat melakukan uji terhadap masing-masing variabel acak secara terpisah dan tidak memperhitungkan kemungkinan adanya korelasi antara beberapa variabel acak. Analisis multivariat melibatkan data hasil pengukuran secara bersamaan, sehingga sebagian besar teknik analisis multivariat ini mensyaratkan operasi matriks dalam setiap perhitungannya
