Kinerja Aparatur Pemerintah

Kinerja merupakan suatu gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam menwujudkan suatu sasaran,
tujuan, misi serta untuk mencapai visi suatu organisasi (Bastian, 2006).
Sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian
organisasi, sebab didalam pengukuran kinerja ditetapkan reward and
punishment system (Wulandari, 2011). Beberapa faktor yang diduga
menyebabkan kinerja pemerintah daerah menjadi rendah diantaranya
karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah baik dalam
proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan APBD,
pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan
pengawasan (Kharisma, 2015).
Penilaian kinerja pegawai dapat dilakukan dengan melihat kegiatan
tugas jabatan, angka kredit yang diperoleh, target yang telah dicapai, tugas
tambahan, maupun kreatifitas. Penilaian kinerja sendiri merupakan suatu
proses yang dilakukan instansi dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan
seseorang. Penilaian kinerja meliputi dimensi kinerja karyawan dan
akuntabilitas (Mangkuprawira, 2001). Penilaian kinerja yang dinilai tidak
hanya secara fisik, tetapi juga dinilai dari pelaksanaan tugas secara
keseluruhan berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kedisiplinan,
hubungan kerja, maupun hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan
tingkatan pekerjaan (Kharisma, 2015)