Di Indonesia, peraturan pergantian auditor telah diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1) tentang “Jasa Akuntan Publik”, yang isinya menyebutkan : Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik 3 (tiga) tahun buku berturutturut (pasal 3 ayat 1). Kemudian Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Peraturan tersebut mengharuskan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor dan Kantor Akuntan Publik mereka secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Akibat dikeluarkannya peraturan-peraturan diatas, maka timbul perilaku perusahaan untuk melakukan auditor switching. Jika pergantian audit berfokus pada auditor, maka perusahaan akan melakukan auditor switching sesuai dengan masa perikatan audit (audit tenure) yang telah diatur oleh Keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tetapi jika pergantian audit berfokus pada klien, maka perusahaan akan melakukan auditor switching berdasarkan kondisi kondisi perusahaan klien (pertumbuhan perusahaan klien, kondisi keuangan perusahaan klien dan lain-lain)
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah