Auditor switching (skripsi, tesis, disertasi)

Pergantian auditor (Auditor switching) merupakan perpindahan kantor akuntan publik atau perpindahan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008, yang mengatur tentang Praktik Akuntan Publik. Peraturan tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit atas laporan keuangan, dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas untuk jangka waktu 6 (enam) tahun buku berturutturut, sedangkan pemberian jasa audit oleh seorang Akuntan Publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Menurut Wijaya (2013) jika suatu pergantian auditor terjadi karena pelaksanaan regulasi terkait dengan pembatasan jasa audit maka pergantian   tersebut disebut dengan rotasi audit. Jika suatu pergantian auditor dilakukan bukan karena masa pemberian jasa audit sesuai regulasi telah selesai tetapi karena alasan lain di luar itu maka disebut sebagai pergantian auditor (auditor switching). Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi klien untuk mengganti auditor atau kantor akuntan publiknya : faktor auditor seperti kualitas dan fee, sedangkan faktor klien seperti kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, IPO (Initial Public Offering), dan perubahan ownership. Pergantian auditor secara wajib dengan secara sukarela bisa dibedakan atas dasarpihak mana yang menjadi fokus perhatian dari isu tersebut (Divianto, 2011). Ketika klien mengganti auditornya ketika tidak ada aturan yang mengharuskan pergantian dilakukan, yang terjadi adalah salah satu dari dua hal: auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Manapun di antara keduanya yang terjadi, perhatian adalah pada alasan mengapa peristiwa itu terjadi dan ke mana klien tersebut akan berpindah. Jika alasan pergantian tersebut adalah karena ketidaksepakatan atas praktik akuntansi tertentu, maka diekspektasi klien akan pindah ke auditor yang dapat bersepakat dengan klien. Jadi, fokus perhatian peneliti adalah pada klien. Sebaliknya, ketika pergantian auditor terjadi karena peraturan yang membatasi tenure, seperti yang terjadi di Indonesia, maka perhatian utama beralih kepada auditor pengganti, tidak lagi kepada klien. Pada pergantian secara wajib, yang terjadi adalah pemisahan paksa oleh peraturan. Ketika klien mencari auditor yang baru, maka pada saat itu informasi yang dimiliki oleh klien lebih besar dibandingkan dengan informasi yang dimiliki auditor. Ketidaksimetrisan 24 informasi ini logis karena klien pasti memilih auditor yang kemungkinan besar akan lebih mudah untuk sepakat tentang praktik akuntansi mereka. Sementara itu, auditor bisa jadi tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kliennya. Jika kemudian auditor bersedia menerima klien baru, maka hal ini bisa terjadi karena auditor telah memiliki informasi yang cukup tentang klien baru itu atau auditor melakukannya untuk alasan lain, misalnya alasan finansial