Derajat Partisipasi Masyarakat (skripsi dan tesis)

Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi. Kadar inijika
diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis kontinum mulaidari
titik non partisipasi warga sampai kendali warga sepenuhnya. Untukmemperjelas
mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalampenelitian ini
akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasimasyarakat (Eight Rungs
on Ladder of Citizen Participation) menurut Arnstein(1969).
Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat yangdidasarkan
kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir,tiap tangga
dibedakan berdasarkan “corresponding to the extent of citizen’spower in
determining the plan and/or program. Secara umum, dalam model iniada tiga
derajat partisipasi masyarakat : (1) Tidak Partisipatif (NonParticipation); (2)
Derajat Semu (Degrees of Tokenism) dan kekuatan masyarakat(Degrees of Citizen
Powers) Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat No Power atau sering juga
disebut Non Participation(non partisipasi) menempatkan bentuk-bentuk
partisipasi yang dinamakanManipulasi (Manipulation) dan Terapi
(Therapy).Dalam kedua tangga tersebutpartisipasi hanya bertujuan untuk
mendidik “menatar” masyarakat dan“mengobati” masyarakat. Tangga manipulasi
bisa diartikan(relative) tidak ada komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam
tangga keduaterapitelah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif
datang daripemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.
Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam derajat tandapartisipasi
(Degree of Tokenism) yaitu partisipasi masyarakat telah didengar danberpendapat
tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkanjaminan bahwa
pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegangkeputusan, dalam taraf
ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yangsangat kecil untuk
menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ketiga yaitu
Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak terjadi tetapimasih
bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk melakukantimbal balik
(feed back), seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporantahunan.
Tangga ke empat yaitu Consultation bermakna bahwa komunikasi telahbersifat
dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah adakegiatan
penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah adaaturan
pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkantetapi
belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya surveisikap,
temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu
Placation(penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah
adanegosiasi antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya
yangrentan dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara
lebihsignifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses
pengambilankeputusan masih dipegang oleh pemegang kekuasaan.
Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa masyarakat(Degree of
Citizen Power) dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadapproses
pengambilan keputusaan partisipasi masyarakat (kelompok
masyarakatmiskin/rentan) sudah masuk dalam ruang penentuan proses, hasil dan
dampakkebijakan dengan menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat
telahmampu bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi
sejajar,pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah
mampumengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan telah
“dikuasai”.Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi masyarakat
secara politikmaupun administratif sudah mampu mengendalikan proses
pembentukan,pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin
masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek
kebijakantertentu.
Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein(1969) terlihatbahwa
terdapat perbedaaan yang cukup mendasar antara bentuk partisipasi semu(empty
ritual) dengan yang mempunyai kekuatan nyata (real power).
Didalamnyadigambarkan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dari
masyarakatdipaksa atau dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu
mengontrolpembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian
masing-masingderajat ditekankan bukan pada seberapa jauh masyarakat telah
terlibat dalamproses pembentukan kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh
pemegangkekuasaan tetapi seberapa jauh masyarakat dapat menentukan hasil
akhir ataudampak dari kebijakan tersebut