Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). WBCSD (The World Business Council for Sustainable Development) mendefinisikan CSR sebagai : “…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” CSR merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (Global Reporting Initiatives). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting. GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). GRI merupakan salah satu dari lembaga yang serius menangani permasalahan yang berhubungan dengan sustainability. Indikator kinerja GRI yaitu : a) Indikator kinerja ekonomi b) Indikator kinerja lingkungan c) Indikator kinerja sosial. Indikator ini meliputi : indikator praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, indikator hak asasi manusia, indikator kemasyarakatan dan indikator tanggung jawab produk. Sementara GRI (2013) membagi pengungkapan CSR dalam enam dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yangmerupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan) dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam mengambil keputusan
