Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan
keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari
perencanaan, penyusuanan, pelaksanaan harus benar-benar di
pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik
kepada masyarakat maupun badan pengawas desa (Istiqomah, 2015).
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai
kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).
Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang admistrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban
akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan
tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk
mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan
maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.
Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan
pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang
pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat
kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga
pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu
lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari
organisasi tersebut.
Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam
beberapa macam, antara lain:
1. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggung jawaban antara
pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki
yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan
proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali
kebijakan yang yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan
suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah
peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan
politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-
sumber yang menjamun adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab
administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan
oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga
tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang
sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan
masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu
kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran
tata nilai yang berlaku di wilayah setempat
Prinsip Good Governance
Prinsip Good Governance terletak pada reformasi birokrasi karena
reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan
dengan penciptaan good governance karena birokrasi pemerintahan yang
akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu
akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur
pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik
(good governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini
mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan
publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang
demokratis.
Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi
sector public meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas public
dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada
kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan
dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak
penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam
melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan
pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat
dipisahkan dari public
Leverage
Leverage menunjukkan perusahaan memanfaatkan pendanaan melalui hutang.
Penggunaan hutang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena
perusahaan akan masuk kedalam katagori exstream leverage (utang ekstrim) yaitu
perusahaan terlilit dalam hutang yang besar dan sulit untuk melepaskan beban utang
tersebut (Widarjo dan Setiawan, 2009).
Rasio Leverage menunjukkan perlunya perusahaan memikirkan untuk
menyediakan pendanaan hutang – hutang perusahaan yang sedang ditanggung.
Pihak pemberi pinjaman perusahaan akan sangat memperhitungkan dan
mengevaluasi rasio leverage perusahaan, karena pemberi pinjaman senantiaa
menginginkan dana yang dipinjamkan akan kembali lagi beserta bunga yang
ditanggungkan kepada perusahaan. Bagi pemberi pinjaman, perusahaan dengan
rasio leverage yang tinggi akan cenderung mereka hindari karena berarti perusahaan
memiliki banyak tanggungan hutang. Hal ini membuat pelindungan terhadap
pengembalian dana yang dipijamkan pada perusahaan menjadi kecil bahkan tidak
sanggup dilembalikan oleh perusahaan. Kemungkinan kegagalan perusahaan akan
semakin besar jika nilai leverage perusahaan juga besar hal ini senada dengan
pendapat Mulyani, (2001)
Transaksi Non Tunai
Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan
dana (uang) dari satu pihak kepihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan surat edaran Nomor:
910/1867/SJ Tentang Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah
Kabupaten Jepara yang menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang
mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat
untuk masyarakat.
Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan instruksi
presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, perlu dilakukan pencepatan implementasi
transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran
Menggunakan Kartu (ATM), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan
pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu; dan
b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
peugeluaran pembantu.
3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana
dimaksud pada angka 1, diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi
dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah.
4. Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta
menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
pengelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat
melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang ditetapkan oleh bupati.
6. Bupati/walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi
non tunai di daerahnya masing-masing kepada gubernur dan tembusannya
disampaikan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur jenderal bina keuangan
daerah paling lambat 1 september 2017. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan implementasi transaksi non
tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud
karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
penyelenggara transaksi non tunai di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten
Jepara dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksnaan transaksi
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Jepara. Oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 ini telah memberlakukan transaksi
non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transaksi pengelolaan
keuangan daerah.
Menurut Bupati Jepara, dengan berlakunya transaksi non tunai ini,
maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan, efektif, dan efisien.
Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.
Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:
a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Mencegah peredaran uang palsu;
c. Menghemat pengeluaran Negara;
d. Menekan laju inflasi;
e. Mencegah transaksi illegal (korupsi);
f. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money);
g. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang
memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia
meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat
mempengaruhi efektivitas. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam
menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber
pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang
lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari
sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di
pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan
pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011).
Sedangkan faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi
produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan
lebih modern maka hasil hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan
barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi
sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu
entitas yang menyokong strategi bisnis. Selain itu juga mengerti peranan strategi
teknologi dalam mengupayakan keuntungan kompetitif
Agency Theory
Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual
antara principals dan agens. Pihak principals adalah pihak yang memberikan
mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama
principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith,
1984).
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency
theory, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah
keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia
menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian
hubungan antara prinsipal dan agen.
Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen
merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-
komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa
pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam
pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan)
antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Di
pandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara masyarakat
dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat
adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan wewenang
pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam
bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang
yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal
(Santoso dan Pambelum, 2008).
Agen merupakan penerima tanggung jawab dan principle ialah pemberi
tanggung jawab. Teori keagenan (agency theory) dibangun sebagai upaya untuk
memahami dan memecahkan masalah-masalah yang muncul manakala ada
ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep
pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency theory
dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban
pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) yang selalu
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah dalam hal ini masyarakat
Financial Indicators
Financial Indicators dapat dikatakan sebagagai indikator kinerja keuangan
perusahaan merupakan hasil atau kondisi keuangan suatu perusahaan maupun
kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan untuk suatu periode tertentu yang
disajikan di dalam laporan keuangan perusahaan (Jiming dan Wei Wei, 2011).
Menurut teori manajemen keuangan financial indicators dapat menggabungakan
aset dan kewajiban melalui laporan laba rugi dan arus kas selain itu dapat
menghilangkan efek skala perusahaan dan perbedaan industri pada penelitian
Jiming dan Wei Wei, 2011 menggunakan 5 indikator yaitu:
1. Indikator solvabilitas meliputi solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas
jangka pendek indikator tersebut untuk mengkur keadaan perusahaan yang
meliputi rasio likuiditas, current rasio, quick rasio, cash to current liability ratio,
equity rario, debt asset rasio, debt equity ratio, agregat dan penutupan bunga.
2. Indikator profitabilitas merupakan sebagai pusat dari sistem keuangan. Indikator
profitabilitas dapat mencerminkan profitabilitas perusahaan meliputi laba kotor
bisnis utama, laba bersih dari bisnis utama, ratio of return on total assets, total
accruals to total assets dan rate of return.
3. Indikator kapasitas operasi mencerminkan efisiensi operasional perusahaan
meliputi perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran total aset.
4. Indikator pertumbuhan mencerminkan tingkat pertumbuhan pendapatan bisnis
utama tingkat pertumbuhan laba operasi, tingkat pertumbuhan laba bersih,
tingkat pertumbuhan total aset dan tingkat pertumbuhan bersih aset.
5. Indikator arus kas mencerminkan peran arus kas meliputi tingkat penjualan
tunai, arus kas bersih, dari aktivitas operasi setiap saham dan arus kas masuk
dan keluar dari aktivitas operasi
Teori Keagenan
Teori keagenan dapat menganalisis dan meyelesaikan dua masalah yang
terjadi dalam hubungan antara pemilik atau pemegang saham dan manajemen
perusahaan. Masalah keagenan dapat muncul ketika terdapat perbedaan tujuan dari
pemilik dan manajemen, pemilik tidak mengetahui secara pasti apa yang
sebenarnya dilakukan oleh manajemen Wheelen dan Hunger (2000:31, dalam
Lukviarman, 2016:31). Teori keagenan adalah teori yang paling tepat untuk
membahas masalah tentang corporate governance, karena teori keagenan
memberikan fokus terhadap fakta yang berkembang bahwa setiap organisasi
individu (the agent) akan bertindak sebagai pihak yang dipercaya oleh individu atau
sekelompok individu lainnya (the principal), hubungan antara keduannya disebut
the principal-agent relationship (Lukviarman, 2016:38). Teori keagenan adalah
teori yang menjelaskan tentang hubungan kerja antara pemilik perusahaan
(pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Manajemen adalah agent yang
ditunjuk oleh pemegang saham (principal) yang diberi tugas dan wewenang untuk
mengelola perusahaan atas nama pemegang saham.
Teori keagenan muncul ketika pemegang saham memperkejakan pihak lain
untuk mengelola perusahaan yang dimilikinya. Pemegang saham atau principal
tidak boleh mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan meskipun
prinsipal sendiri adalah pihak yang memberi tugas dan wewenang kepada agent.
Teori keagenan berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap
masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manejemen
perusahaan dan para pemegang saham. Teori keagenan di dalam corporate
governance diharapkan agar dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan
keyakinan pada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima dividen atas
investasi yang telah dilakukannya pada perusahaan.
Teori keagenan juga menjelaskan tentang corporate governance yang berisi
tentang meyakinkan para pemegang saham atau investor bahwa manajer tidak akan
melakukan kecurangan, mencuri ataupun menggelapkan dana investor, dan atau
menginvestasikan dana investor ke dalam proyek lain yang tidak menguntungkan
bagi investor. Karena pada dasarnya teori keagenan, setiap individu dari mereka
yaitu principal ataupun agent diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan
dirinya sendiri (Lukviarman, 2016:38). Pada dasarnya manajemen yang memiliki
wewenang selalu memprioritaskan apa yang menjadi keuntungan bagi mereka, dan
terkadang kepentingan principal bisa terpinggirkan oleh kepentingan manajemen
itu sendiri. Hal ini akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest)
diantara pincipal dan agent, sehingga dapat memunculkan masalah keagenen
(agency problem).
Perbedaan tujuan dan kepentingan tidak hanya melibatkan manajemen dan
pemegang saham saja, tetapi pihak lain pun juga dapat terlibat. Pada teori keagenan
ada tiga macam konflik kepentingan yang dapat terjadi di dalam perusahaan yaitu
pemegang saham dengan manajemen, pemegang saham dengan kreditur, dan
pemegang saham dengan bawahannya. Permasalahan yang biasanya timbul dalam
teori keagenan adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu salah
satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik dari pada pihak
yang lainnya.
Dalam kasus corporate governance, pihak agent lebih banyak memiliki
informasi dibandingkan dengan pihak principal. Permasalahan ini dapat dikurangi
melalui Good Corporate Governance. Good Corporate Governance juga dapat
membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen.
Pemegang saham atau investor tidak langsung percaya terhadap laporan keuangan
yang dibuat oleh manajemen.
Manajemen bisa saja memanipulasi laporan keuangan tersebut, sehingga
manajemen keuangan mewajibkan laporan keuangan tersebut untuk diperiksa
dengan cara di audit. Adanya pemeriksaan laporan keuangan ini mengakibatkan
pemegang saham megeluarkan dana yang mahal (agency cost) untuk meminta
pihak independen yaitu auditor untuk memeriksa laporan keuangan yang dibuat
oleh agent. Audit tidak hanya diperlukan oleh pemegang saham saja tetapi kreditor
bahkan manajemen sendiripun juga memerlukan audit. Karena dengan audit,
manajemen bisa memberikan legitimasi bahwa mereka (manajemen) telah berkerja
baik dan jujur. Agar dapat meminimalkan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh
agent, proses kinerja perusahaan yang ada harus akuntanbilitas dan transparansi
Financial Distres
Financial distres adalah keadaan dimana keuangan perusahaan sedang
mengalami kesulitan atau keadaan tidak sehat. Financial distress yaitu tahapan
penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi.
Financial distress dimulai dengan ketidak mampuan memenuhi kewajiban-
kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas,
dan merupakan kewajiban dalam kategori solvabilitas menurut Plat dan Plat (dalam
Fahmi 2013:158).
Financial distress adalah suatu masalah keuangan yang dapat dihadapi
perusahaan yang memiliki beberapa tahapan (dalam Febriani 2010:196). Tahapan
kebangkrutan tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Latency. pada tahap latency, Return on Assets (ROA) akan mengalami
penurunan.
2. Shortage of Cash. Dalam tahap kekurangan kas, perusahaan kekurangan
sumber daya kas untuk memnuhi kewajiban saat ini, meskipun masih
mungkin memiliki tingkat profitabilitas yang kuat.
3. Financial Distres. Kesulitan keuangan dapat dianggap sebagai keadaan
darurat keuangan, dimana kondisi ini mendekati kebangkrutan.
4. Bankrupicy. Jika perusahaan tidak dapat menyembuhkan gejala kesulitan
keuangan (financial distress), maka perusahaan akan bangkrut.
Menurut Lizal (dalam Febrina 2010:197) mengelompokkan penyebab kesulitan
keuangan, yang disebut dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas penyebab
kesulitan keuangan. Terdapat penyebab utama perusahaan mengalami fianancial
distress dan kemudian bangkrut yaitu:
1. Neoclassical model
Financial distress dan kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya
tidak tepat. Manajemen yang kurang bisa mengalokasi sumber daya (aset)
yang ada diperusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.
2. Financial model
Perpaduan aset benar tetapi menyusun struktur keuangan salah dengan
liquidity constrains. Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat
bertahap hidup jangka panjang tapi harus bangkrut juga dalam jangka
pendek.
3. Corporate Gorvernance model
Menurut model ini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan
struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidak
efisienan ini mendorong perusahaan menjadi Ollt of the market sebagai
konsekuensi dari masalah dalam pengelolaan perusahaan yang tak
terpecahkan.
Teori Keagenan
Teori keagenan (agency theory) merupakan teori yang menjelaskan tentang
adanya pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dan pengelola
perusahaan (Bodroastuti, 2009). Menurut teori keagenan, pemisahan ini dapat
menyebabkan konflik. Terjadinya agency confict disebabkan pihak – pihak yang
berhubungan yaitu principal (yang menyerahkan kontrak atau pemegang saham)
dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana principal) mempunyai
kepentingan yang saling bertentangan. Apabila agen dan principal berupaya
mengoptimalkan kepentingannya masing – masing, serta memiliki keinginan,
motivasi dan tujuan yang berbeda, maka agen (manajemen) tidak selalu bertindak
sesuai keinginan principal menurut Jensen dan Mecking (dalam Hanifah, 2013).
Permasalahan yang muncul karena adanya perbedaan sudut pandang dan
kepentingan antara agen dan principal disebut agency problem. Salah satu penyebab
agency problem adalah adanya asymmetric information. Asymmetrc information
adalah informasi yang tidak seimbang karena adannya distribusi informasi yang
berbeda antara principal dan agen yang mengakibatkan masalah yaitu kesulitan
principal untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen
(Emirzon,2007).
Jensen dan Mecking (dalam Hanifah, 2013) menyatakan permasalahan adalah:
1. Moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak
melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. Adverse selection, yaitu keadaan dimana principal tidak dapat memehami
apakah suatu keputusan diambil oleh agen benar didasakan atas informasi
yang telah diperolehnya atau terjadinya sebagai sebuah kelalaian tugas.
Dengan demikian perlu suatu mekanisme pengendalian yang dapat
menyatukan perbedaan yaitu good corporate governance. Good corporate
governance adalah sistem antisipasi agar tidak terjadi konflik atau antara pihak
agen dan principal yang berdampak pada penurunan agency cost
(Bondroastuti,2009
Teori Keagenan (Agency Theory)
Masalah keagenan awalnya dikaji oleh Ross (1973) yang selanjutnya
kajian teoritis lebih mendetail dikemukakan pertama kali oleh Jensen dan
Meckling (1976) menguraikan hubungan keagenan dalam teori keagenan bahwa
perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik
sumber daya ekonomis (principal) dan manager (agent) yang mengurus
penggunaan dan pengendalian sumber daya didalam perusahaan. Menurut Fadjrih
(2016) dalam hubungan keagenan terdapat kontrak kerja dimana prinsipal
memberikan kepercayaan pada manajer untuk mengelola aktivitas dan operasional
perusahaan. Manajer dipercaya karena pada dasarnya menerima informasi
berlebih mengenai kemampuan, lingkungan, dan prospek perusahaan di masa
mendatang (Hidayat, 2017). Hal ini dapat menyebabkan terjadinya masalah
keagenan yang muncul melalui ketidakseimbangan informasi (asymmetrical
information), dimana adanya ketimpangan informasi karena manajer (agen)
sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan
menyimpan lebih banyak informasi atas kebenaran posisi keuangan dan operasi
entitas dari pemilik dibandingan dengan prinsipal (Meisser et al ., 2006).
Hubungan keagenan dapat memunculkan konflik kepentingan (conflict of
interest) antara prinsipal dan manajer (Ross et al., 2010). Kepentingan tersebut
salah satunya adalah kepentingan ekonomis yang berbeda dimana prinsipal
menginginkan laba yang setinggi mungkin dan manajer yang ingin mewujudkan
keinginan prinsipal dengan menciptakan laba setinggi mungkin untuk penilaian
kinerja dan imbalan yang tinggi. Faktor-faktor tersebut menimbulkan kesempatan
(opportunistic) manajer untuk melakukan kecurangan salah satunya dengan
manajemen laba.
Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan pada
sebuah perusahaan yaitu: (Harmony.co.id, 2021)
1. Mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan
pada periode tertentu.
2. Menilai kinerja manajemen tahun berjalan.
3. Mengetahui kelemahan dan kekuatan perusahaan.
4. Mengetahui langkah apa yang perlu dilakukan untuk
perbaikan, yang berkaitan dengan posisi keuangan dan
kinerja perusahaan.
5. Membantu manajemen dalam mengambil keputusan
penting.
6. Bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi
pada perusahaan tersebut.
7. Mengetahui kesalahan yang mungkin terjadi dalam
suatu laporan keuangan.
Resource Management atau Manajemen Sumber Daya
Karena investasi teknologi informasi memerlukan biaya yang tinggi sehingga
dibutuhkan pengelolaan sumber daya yang optimal untuk pengelolaan teknologi
informasi yang diterapkan perusahaan. Sumber daya meliputi infrastruktur,
informasi, aplikasi, sumber daya manusia, dan hal penting yang berkaitan tentang
keempat fokus area Tata Kelola Teknologi Informasi lainnya untuk optimalisasi
sumber saya perusahaan
Risk Management atau Manajemen Risiko
Risk Management berfokus untuk memelihara nilai penerapan dan mengelola
kemungkinan risiko yang timbul terkait segala asset yang dimiliki perusahaan.
Manajemen risiko harus menjadi proses yang berkelanjutan dimulai dari
menganalisis risiko seperti dampak dan anacaman sampai dengan mempersiapkan
solusi dari setiap risiko yang mungkin terjadi atau dengan kata lain yaitu mitigasi
risiko
Value Delivery atau Penyampaian Nilai
Value delivery berfokus pada penyampaian nilai dari hasil penyelarasan
strategi teknologi informasi dan proses bisnis kepada para pemangku kepentingan
atau stakeholder perusahaan. Value atau nilai yang dimaksud seperti keefektifan,
efisiensi, ketepatan pada anggaran yang diperhitungkan, dan kebermanfaatan yang
diterima
Strategic Aligment atau Penyelarasan Strategi
Strategic Aligment berfokus pada penyelarasan teknologi informasi agar
dapat memberi kontribusi lebih pada proses bisnis yang diterapkan untuk mencapai
tujuan dari sebuah perusahaan atau organisasi. Semakin tinggi tingkat penyelarasan
proses bisnis perusahaan dan penerapan teknologi informasi, maka semakin tinggi
pula kesempatan perusahaan untuk mencapai tujuannya
Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu sistem dan
informasi, yang mana keduanya memiliki makna yang berbeda. Sistem merupakan
sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain dan memiliki
fungsi untuk mencapai tujuan tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai suatu
kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir,
saling berinteraksi, saling tergantung satu dengan yang lainnya, dan terpadu.
Informasi merupakan data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasi
untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan (Magaline et al., 2019).
Sedangkan sistem informasi merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam suatu
organisasi yang didalamnya terdiri dari sekelompok orang, media, teknologi,
prosedur-prosedur serta pengendalian yang dapat digunakan untuk berkomunikasi,
transaksi, serta menyediakan informasi dalam pengambilan suatu keputusan
(Rahmawati & Bachtiar, 2018).
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu
organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi
semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini
menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi
yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya
(Magaline et al., 2019). Elemen proses dari sistem informasi antara lain
mengumpulkan data (data gathering), mengelola data yang tersimpan serta
menyebarkan informasi (Siswanto, 2005).
Menurut Ladjmudin (2013), dikutip dalam (Rahmawati & Bachtiar, 2018),
sistem informasi terdiri dari lima komponen yaitu hardware (perangkat keras),
software (perangkat lunak), data, prosedur, dan manusia.
a. Hardware (perangkat keras), mencakup berbagai peralatan fisik seperti
komputer dan printer.
b. Software (perangkat lunak), berupa perintah-perintah tertentu yang
ditujukan untuk memerintahkan komponen melaksanakan tugasnya.
c. Data, merupakan komponen paling dasar atau masih mentah dari suatu
informasi yang akan diproses lebih lanjut agar dapat berarti dan dapat
menghasilkan informasi.
d. Prosedur, merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk
menghubungkan berbagai macam perintah dan data untuk menentukan
rancangan dan penggunaan sistem informasi.
e. Manusia, merupakan pelaksana yaitu mereka yang terlibat dalam
kegiatan sistem informasi seperti operator, pemimpin dan sebagainya
Objektif Model SCOR
Model SCOR berperan sebagai basis dalam memahami cara rantai suplai
mengoperasikan, mengidentifikasi semua pihak yang terkait, serta mengalisa
kinerja rantai suplai. Model SCOR mengumpulkan informasi yang
dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan. Model ini juga
berperan sebagai basis bagi priyek perbaikan manajemen rantai suplai,dengan
cara :
a. Mengidentifikasi proses-proses dalam bahasa yang dapat
dikomunikasikan ke seluruh elemen organisasi dan fungsional.
b. Menggunakan terminology dan notasi standar,dan
c. Menghubungkan berbagai aktifitas dengan ukuran/metric yang tepat
SCOR mencakup setidaknya empat bidang :
a. Interaksi antara seluruh penyuplai dan konsumen,mulai dari
penerimaan pesanan hingga pembayaran tagihan
b. Seluruh transaksi material fisik dari pihak penyuplai hingga
konsumen pihak pelanggan,termasuk peralatan, bahan-bahan
pendukung,suku cadang,produk curah,perangkat lunak dan lain-lain.
c. Seluruh transaksi pasar,dari pemahaman akan permintaan agregat
hingga pemenuhan setiap pesanan, dan
d. Proses pengembalian.
Meski demikian, terdapat beberapa keterbatsan SCOR. Model ini tidak
mencakup proses administrasi penjualan,prpse pengembangan teknologi,
proses disain dan pengembangan produk dan proses serta beberapa proses
pendukung teknis pasca pengiriman. SCOR mengasumsikan namun tidak
menyebut secara eksplisit kualitas dan administrasi teknologi informasi.
SCOR terstruktur dalam enam proses manajemen berbeda :
Plan,Source,Make, Deliver,Return dan Enable dari penyuplainya penyuplai
hingga konsumen pihak pelanggan Pendekatan dalam membangun SCOR
terdiri atas Proses,Praktik, Kinerja dan Keterampilan orang/SDM.
Model SCOR menyajikan suatu kerangka bisnis proses yang unik, indicator
kinerja, praktik terbaik dan tekonologi untuk mendukung komunikasi dan
kolaborasi antarmitra rantai suplai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas
manajemen rantai suplai dan efektivitas penyempurnaan rantan suplai
Tujuan dan Prinsip Supply Chain
Tujuan rantai pasokan langsung mendukung sasarannya; seperti biasa tujuan
rantai pasokan manufaktur dapat meningkatkan pendapatan melalui
menghilangkan atau mengurangi hambatan operasi dalam sistem. Tujuan
rantai pasokan yang langsung mendukung tujuan ini dapat
diidentifikasisebagai:
1). Meningkatkan throughput
2). Mengurangi waktu siklus
3). Mengurangi persediaan pada berbagai tahap
(Bahan baku – pekerjaan-in-proses – barang jadi).
4). Mengurangi keseluruhan modal
5). Manajemen Penundaan
Sangat mudah untuk menyadari bahwa tujuan tersebut saling melengkapi satu
sama lain. Contohnya, tujuan utama dari peningkatan throughput dalam
rantai pasokan harus didukung oleh tujuan sekunder untuk mengurangi waktu
siklus. Penurunan waktu proses dan set-up waktu akan memungkinkan batch
yang lebih kecil untuk diproses lebih cepat, sehingga mengurangi kemacetan
dalam sistem dan mendapatkan siklus pendek waktu. Ini juga akan membuat
peningkatan throughput, dan akibatnya, aliran pendapatan lebih tinggi dalam
rantai pasokan.Sebagai hasil dari perbaikan ini dalam rantai pasokan, tujuan
tersier persediaan berkurang pada tahapan yang berbeda,yang mendukung
kedua tujuan primer dan sekunder, dapat direalisasikan,karena persediaan
pada berbagai tahap tidak perlu menunggu ketersediaan operasi untuk
diproses lebih lanjut.
Tujuan dapat diatur baik di tingkat kelompok untuk rantai pasokan, dan pada
tingkat anggota untuk individu. Namun, tujuan dari dua set seharusnya
dikoordinasikan agar ukuran kinerja yang efektif untuk rantai pasokan. Ini
mungkin membutuhkan kesamaan tujuan dari anggota sehingga tujuan rantai
pasokan dapat dipenuhi (Charu Chandra,Sameer Kumar2000).
Pelaksanaan Strategi Effektif SCM
Tujuan utama dalam membangun rantai pasokan adalah untuk meminimalkan
aliran bahan baku dan produk jadi di setiap titik di dalam pipa untuk
meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya (Cohen, 1996; Cooper
and Ellram, 1993). Kesuksesan usaha rantai suplai yaitu mengelola beberapa
elemen penting untuk bagian seperti unit bisnis individu dalam seluruh rantai
pasokan. Strategi tercakup dalam aspek yang berbeda untuk memberikan
kontribusi kepada keseluruhan hasil.
1). Membangun hubungan pemasok
Hal ini penting untuk membangun kemitraan strategis dengan pemasok untuk
kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan telah mulai membatasi jumlah
pemasok mereka dengan menerapkan program evaluasi vendor. Program-
program ini berusaha untuk menemukan pemasok dengan keunggulan
operasional, sehingga pelanggan dapat menentukan pemasok yang pemasok
melayani dengan baik. Kemampuan untuk memiliki hubungan yang lebih
dekat dengan pelanggan atau pemasok sangat penting karena pemasok akan
lebih mudah untuk bekerja sama.
2). Meningkatkan respon pelanggan
Untuk tetap kompetitif, perusahaan fokus pada peningkatan upaya rantai
pasokan untuk meningkatkan layanan pelanggan melalui peningkatan
frekuensi pengiriman produk yang handal. Tuntutan meningkatkan tingkat\
layanan pelanggan menjadi arah kemitraan antara pelanggan dan pemasok.
Kemampuan untuk melayani pelanggan mereka dengan tingkat yang lebih
tinggi dari kualitas layanan, termasuk pengiriman cepat dari produk, adalah
upaya penting. Memiliki hubungan yang sukses dengan pemasok adalah hasil
dari kepercayaan dan kemampuan untuk mendorong pelanggan , kedektatan
dengan pelanggan dan fokus dari pelanggan.
3). Membangun keunggulan kompetitif untuk saluran berorientasi produk
Usaha mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam suatu
industri tidak mudah bagi perusahaan. Banyak tekanan kompetitif memaksa
perusahaan untuk tetap efisien. Beberapa keunggulan kompetitif melihat
manajemen rantai pasokan untuk perusahaan yang mempekerjakan sumber
daya untuk melakukan proses. Hal ini juga berfungsi untuk meningkatkan
pengaruh pada saluran karena perusahaan-perusahaan ini diakui sebagai
terdepan dan diperlakukan dengan hormat.
Sebuah keunggulan kompetitif dapat berupa manajemen rantai pasokan, yang
akan membantu perusahaan untuk melaksanakan proses yang lebih baik.
Mencapai keunggulan kompetitif dalam channel dilengkapi dengan dukungan
manajemen puncak untuk penurunan biaya, manajemen limbah dan
meningkatkan keuntungan. Banyak perusahaan ingin mendorong biaya
kembali ke pemasok mereka dan mengeluarkan biaya tenaga kerja dari
sistem. Taktik mengurangi biaya ini cenderung meningkatkan efisiensi
kompetitif dari seluruh rantai pasokan.
Perusahaan telah menjadi saluran pasar yang lebih fokus. Mereka mengamati
bagaimana kegiatan seluruh saluran mempengaruhi sistem operasi. Dalam
beberapa kali, yang daya saluran telah bergeser ke pengecer. Daya saluran
pengecer di saluran distribusi didorong oleh pergeseran untuk beberapa
perusahaan ritel besar, seperti Wal-Mart, Kmart, dan Target. Ukuran besar
pengecer ini memungkinkan mereka mempunyai kekuatan untuk mendikte
persis bagaimana pemasok mereka ingin melakukan bisnis dengan mereka.
Penggunaan titik data penjualan dan peningkatan efisiensi distribusi juga
telah berperan dalam meningkatkan daya saluran dan kompetitif advantage
(Magretta, 1998; Robinson, 1998; Ross, 1996).
4). Memperkenalkan solusi SCM dan memungkinkan teknologi informasi
Informasi sangat penting untuk mengoperasikan rantai pasokan secara efektif.
Kemampuan komunikasi suatu perusahaan ditingkatkan dengan sistem
teknologi informasi.Namun, kompatibilitas sistem informasi antara mitra
dagang dapat membatasi kemampuan untuk bertukar informasi. Sangat
dibutuhkan sistem teknologi informasi yang ditingkatkan di mana mitra
dalam saluran memiliki akses ke database umum yang diperbarui secara real-
time.
Dengan evolusi menuju hubungan pemasok tunggal, perusahaan memerlukan
informasi seperti kinerja keuangan, strategi gain-sharing, dan perencanaan
untuk mendisain pekerjaan bersama-sama. Mereka dapat menciptakan
budaya yang sebanding dan juga menerapkan peramalan kompatibel dan
teknologi sistem informasi. Hal ini dikarenakan pemasok mereka harus
mampu menghubungkan secara elektronik ke dalam sistem pelanggan untuk
mendapatkan detail pengiriman, jadwal produksi dan informasi apapun
lainnya yang diperlukan (copacino 1996;Coyle et al;keller,1995).
Analisis Laporan Keuangan
Menurut Kakauhe dan Pontoh (2017) analisis laporan
keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui
kinerja perusahaan dalam satu periode, oleh karena itu,
sebelum menganalisis laporan keuangan, sebaiknya
memahami hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan
terlebih dahulu.
Prastowo dalam Annuri dan Ruzikna (2017)
mengartikan analisis laporan keuangan adalah suatu proses
yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu
mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan
pada masa sekarang dan masa lalu, serta untuk menentukan
estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai
kondisi dan kinerja perusahan pada masa mendatang.
Analisis laporan keungan merupakan suatu metode
atau teknik yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan
menyeluruh terhadap laporan keuangan. (accurate.id, 2020
Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan
tentunya memiliki tujuan. Tujuan dibuatnya laporan
keuangan menurut beberapa ahli yang dirangkum oleh
liputan6.com (2019) yaitu:
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan
Akuntan Indonesia 2002:4) tujuan laporan keuangan adalah
sebagai berikut:
1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pemakai laporan keuangan. Namun, laporan keuangan
tidak menyediakan semua informasi yang mungkin
dibutuhkan pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum
menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian
masa lalu.
3. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah
dilakukan manajemen (stewardship), atau
pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya
yang dipercayakan kepadanya.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3), tujuan
laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi
yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan
posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul Analisa
Laporan Keuangan (2011) menyampaikan tujuan laporan
keuangan adalah untuk memberi informasi keuangan yang
mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan
yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang
berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap
perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan
Laporan Keuangan
Menurut Fahmi (dalam Diwanti dan Purwanto, 2020)
laporan keuangan membantu pemegang saham dalam
proses pengambilan keputusan, selain itu berguna dalam
melihat kondisi saat ini serta sebagai alat untuk
memprediksi kondisi masa depan.
Laporan keuangan yang lengkap meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, catatan-catatan
dan bagian integral dari laporan keuangan. (Curry dan
Banjarnahor, 2018)
Laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk
meringkas kegiatan dan hasil dari kegiatan perusahaan
untuk jangka waktu tertentu. (Annuri dan Ruzikna, 2017)
Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari
kinerja sebuah perusahaan perusahaan selama satu periode
akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan lain
yang dapat memberikan informasi yang akurat yang
digunakan sebagai media atau sarana pengkomunikasian
informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan di
dalam perusahaan.
Penyebab Financial Distress
Ada tiga alasan utama kenapa suatu perusahaan dapat
mengalami financial distress dan bangkrut, yaitu (Diwanti
dan Purwanto, 2020):
a. Neoclassical model, financial distress dan
kebangkrutan terjadi apabila alokasi sumber daya di
dalam perusahaan tidak tepat. Manajemen kurang
mampu dalam mengalokasikan sumber daya atau aset
yang ada di perusahaan untuk kegiatan operasional.
b. Financial model, pencampuran aset benar namun
struktur keuangan salah dengan kendala likuiditas.
Artinya, meskipun perusahaan dapat bertahan dalam
jangka panjang, namun harus bangkrut juga dalam
jangka pendek.
c. Corporate governance model, kondisi kebangkrutan
terjadi karena memiliki aset dan struktur keuangan
yang benar namun dikelola dengan buruk.
Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan keluar dari
pasar sebagai konsekuensi dari masalah tata kelola
perusahaan yang tidak terselesaikan
Jenis-Jenis Financial Distress
Altman menggolongkan financial distress kedalam
empat istilah umum, yaitu: (Patunrui dan Yati, 2017)
1. Economic Failure (Kegagalan Ekonomi)
Terjadi ketika pendapatan perusahaan tidak dapat
menutupi total biaya termasuk biaya modal. Usaha yang
mengalami hal tersebut dapat meneruskan operasinya
sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan
tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat
pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar.
2. Business Failure (Kegagalan Bisnis)
Seringkali digunakan untuk menggambarkan berbagai
macam kondisi bisnis yang tidak memuaskan. Mengacu
pada sebuah perusahaan yang berhenti beroperasi karena
tidak mampu menghasilkan keuntungan atau
mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menutupi
pengeluaran. Sebuah bisnis yang menguntungkan dapat
gagal jika tidak menghasilkan arus kas yang cukup untuk
memenuhi pengeluarannya.
3. Insolvency
Insolvency dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:
a. Technical insolvency, adalah kondisi dimana
perusahaan tidak mampu memenuhi
kewajibannya yang jatuh tempo sebagai akibat
dari arus kas yang tidak cukup.
b. Insolvency in Bankruptcy Sense, kondisi dimana
total kewajiban lebih besar dari nilai pasar total
aset perusahaan sehingga perushaan memiliki
ekuitas yang negatif.
4. Legal bankruptcy merupakan sebuah bentuk formal
kebangkrutan dan telah disahkan secara hukum.
Financial Distress
Menurut Curry dan Banjarnahor (2018) financial
distress adalah suatu kondisi dimana keuangan perusahaan
dalam keadaan tidak sehat atau mengalami penurunan
sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi.
Menurut Fahmi Hernadianto, Yusmaniarti dan
Fraternesi (2020) financial distress dimulai dari
ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka
pendek termasuk kewajiban likuiditas dan juga termasuk
kewajiban yang bersifat solvabilitas.
Financial distress prediction is a condition in which
the business cannot meet its debt obligation and petitions
either for reorganization of its debs or liquidation of its
debts. (Annuri dan Ruzikna, 2017)
Dari ketiga pengertian tersebut diatas peneliti dapat
menyimpulkan bahwa financial distress adalah kondisi
dimana perusahaan tidak mampu memenuhi semua
kewajiban dan hutangnya sehingga keuangan perusahaan
melemah sebelum terjadinya kebangkrutan.
Tetapi sering terdapat kesalahan umum yang
menyamakan financial distress dengan kebangkrutan.
Padahal hal ini tidak benar, financial distress adalah
penyebab kebangkrutan suatu perusahaan. Tetapi bukan
berarti semua perusahaan yang mengalami financial distress
akan bangkrut
Teori Keagenan (Agency Theory)
Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai
suatu kontrak di bawah satu atau lebih principal yang melibatkan agen untuk
melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian
wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Principal maupun agen adalah
dua atau lebih yang bekerja sama demi pengelolaan perusahaan, dimana keduanya
memiliki motivasi sendiri untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Pihak
principal atau pemilik atau pemegang saham memberikan instruksi kepada agen
untuk mengelola perusahaan sesuai apa yang dikehendaki untuk mencapai kejayaan
perusahaan. Sementara di lain pihak, seringkali manajemen sebagai agen akan
melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan instruksi yang
diperintahkan oleh principal. Agen akan lebih mementingkan untuk pencapaian
hasil yang lebih baik dari pada selalu taat pada perintah principal.
Jensen dan Meckling (1976) membagi agency cost ke dalam tiga jenis :
a. The monitoring expenditure by the principal
The monitoring expenditure by the principal merupakan biaya yang harus
dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi prilaku agen.
b. The bonding cost
The bonding cost merupakan biaya yang harus ditanggung agen untuk
menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan
bertindak untuk kepentingan principal.
c. The residual cost
The residual cost merupakan biaya yang timbul akibat berkurangnya
kemakmuran principal dari perbedaan keputusan antara principal dan agen.
Konflik yang timbul antar pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana
ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada
tujuan perusahaan disebut dengan agency problem. Salah satu penyebab
agencyproblem adalah adanya asimetri informasi (asymmetric information).
Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang disebabkan
karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara principal dan agent.
Dalam hal ini, agen/manajemen merupakan pihak yang lebih banyak
mengetahui informasi tentang seluk beluk perusahaan dibandingkan pemilik.
Kondisi ini yang memicu adanya manipulasi data oleh agen untuk
menguntungkan dirinya tanpa memperhatikan kepentingan pemilik.
Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa masalah keagenan akan
muncul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dijalankan secara terpisah.
Manajer yang bertindak sebagai pengelolaan dalam suatu perusahaan diberi
kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas
nama pemilik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, manajer tidak bertindak yang
terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbandingan kepentingan
(conflict of interest). Konflik antara manajer dan pemegang saham sering
mengatur manajemen puncak perusahaan untuk mengambil keputusan tidak dalam
kepentingan terbaik pemegang saham, khususnya bila orang yang opportunistic
sangat terlibat dalam proses (Jensen dan Meckling, 1976).
Kurang atau tidak adanya prosedur pengawasan yang efektif, manajemen
kemungkinan akan melakukan penyimpangan yang merugikan principal, misalnya
dengan memperlihatkan beberapa kondisi perusahaan seolah-olah mencapai target
yang menyebabkan principal merasa manajemen melakukan kegiatan dengan baik
dan menghasilkan laba yang maksimal. Namun, dengan tidak adanya pengawasan
efektif dari principal sehingga manajemen terus-menerus memberikan keterangan
palsu pada principal yang akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada
perusahaan, seperti financial distress.
Informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan dapat dijadikan
para stakeholder perusahaan untuk menilai kondisi perusahaan saat ini . Di samping
itu, dalam laporan keuangan dapat pula diketahui seberapa besar aset, hutang, dan
laba yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Apabila di dalam laporan keuangan
menunjukkan rasio hutang yang tinggi yang dimiliki perusahaan, maka
mencerminkan bahwa perusahaan akan mempunyai kewajiban yang lebih besar di
masa mendatang yang harus dilunasi (Triwahyuningtias dan Muharam, 2012).
Perusahaan bisa mempunyai rasio hutang yang besar kemungkinan akibat
dari kesalahan tindakan agendalam pengelolaan perusahaan, atau yang lebih buruk
lagi agensecara sengaja melakukan tindakan yang hanya mementingkan dirinya
sendiri dan mengabaikan kepentingannya dengan principal. Dengan tingginya rasio
hutang yang dimiliki perusahaan, maka akan meningkatkan perusahaan tersebut
terjebak dalam suatu kesulitan keuangan
Isu-isu Penting Dalam SCM
Beberapa permasalahan yang sering terjadi pada supply chain management
adalah sebagai berikut ( Simchi-Levi & Kaminsky,2008 ):
a. Supply chain tidak dapat ditentukan pada lingkungan yang terisolasi,
karena secara langsung dipengaruhi oleh komponen lain yang terdapat
dalam supply chain perusahaan itu sendiri.
b. Tantangan terdapat pada supply chain adalah saat merancang dan
menjalankannya sehingga total seluruh biaya sistem dapat diminimasi
disamping tingkat kepuasan pelayanan terus dilakukan peningkatan.
c. Dalam supply chain terdapat ketidak pastian dan yang melekat dalam
setiap komponen didalamnya.
Isu-isu penting dalam SCM antara lain sebagai berikut:
a. Konfigurasi jaringan distribusi; bila secara geografis letak pengecer
tersebar di beberapa wilayah sehingga perusahaan perlu
mempertimbangkan untuk menerapkan lokasi dan kapasitas gudang
serta tingkat keterbatasan produksi dan fasilitas yang dimiliki untuk
transportasi. Di sisi lain, perusahaan juga dituntut untuk
meminimalkan biaya total operasionalnya.
b. Pengendalian persediaan; yaitu pertimbangan kepentingan dan
kemampuan pengecer dalam mengendalikan persediaan yang
dimilikinya, sedangkan di lain pihak permintaan konsumen selalu
berubah.
c. Kontrak pasokan; yaitu membangun hubungan kerja sama antara
pemasok dengan pembeli yang bersifat lebih spesifik dan berfokus
pada volume, distribusi, lead time, mutu, pengembalian, dan
sebagainya.
d. Strategi dalam distribusi; terkait dengan penerapan strategi-strategi
tertentu yang mendukung kinerja SCM secara terpadu.
e. Integrasi rantai pasok dan strategi kemitraan; yaitu berkaitan dengan
sifat rantai pasokan dalam perencanaan dan penerapannya yang
dinamis dan penuh konflik dalam pencapaian sasaran, baik dari sisi
fasilitas maupun bentuk kemitraan itu sendiri.
f. Strategi pengadaan bahan baku dari luar; yaitu terkait dengan
pembangunan kepercayaan antara setiap elemen rantai pasokan,
terutama saat bertransaksi.
g. Rancangan produk; yaitu rancangan produk yang efektif akan
memainkan peranan penting dalam rantai pasokan, terutama dalam
penyimpanan dan transportasi dengan difasilitasi oleh waktu tunggu
produksi yang lebih pendek.
h. Teknologi informasi dan decision support system; yaitu berkaitan
dengan bentuk transfer data dalam sistem rantai pasok.
i. Penilaian pelanggan terhadap peranan perusahaan yang didasarkan
pada produk, pelayanan, dan lain-lain yang berkaitan dengan upaya
perusahaan.
Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang baru menyadari bahwa tantangan
terhadap supply chain management tidak hanya mempertimbangkan dengan
matang pembuatan keputusan pengaturan produksi, transportasi dan
persediaan. Tetapi secara lebih umum dilakukan integrasi dari awal supply
chain hingga akhir supply chain.Ketersediaan informasi berperan penting
dalam integrasi supply chain,oleh karena itu harus dirancang agar informasi
tersebut tersedia. Selain itu untuk mendukung optimasi supply chain,maka
supply chain harus dirancang untuk dapat mengambil keuntungan terhadap
informasi yang sudah tersedia dan juga terkadang perlu merancang jaringan
yang memerlukan biaya lebih untuk mengkompensasi informasi yang kurang
(Simchi-Levi & Kaminsky,2008).
Definisi SCM
Secara umum, supply chain management mengkaji persoalan logistik. Dalam
hal ini, logistik merupakan masalah yang membentang panjang sejak dari
bahan dasar sampai menjadi barang jadi yang digunakan konsumen akhir dan
tertata sebagai mata rantai penyediaan barang. SCM merupakan sebuah
pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok,
pabrik, gudang, dan toko-toko sehingga produk diproduksi dan
didistribusikan dalam jumlah, lokasi, dan waktu yang tepat. Semua ini
dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh
sistem keseluruhan disamping memaksimalkan kepuasan pelanggan. Dalam
mengelola supply chain perlu mempertimbangkan biaya dan peranan dalam
setiap komponennya dalam pembuatan pembuatan hingga pendistribusian
proudek yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Tujuan dari pengelolaan
rantai pasok adalah untuk meningkatkan efisiensi dan meminimasi biaya
pada seluruh sistem. Sistem yang dimaksud adalah semua aktivitas dan
komponen dari mulai transportasi sampai distribusi dan dari barang mentah
sampai barang jadi. Supply Chain terintegrasi dari pemasok, manufaktur,
gudang dan toko. Hal tersebut meliputi aktivitas disetiap level pada
perusahaan, dimulai dari perencanaan strategi sampai dengan pelaksanaan
operasional. (Simchi-Levi dan Kaminsky, 2008).
Dalam konsep SCM, semua fungsi yang terkait dengan pemenuhan tuntunan
pelanggan selalu dilibatkan. Fungsi-fungsi tersebut adalah pengembangan
produk baru, pemasaran, operasi, distribusi, keuangan, dan pelayanan. The
Council of Logistics Management mendefinisikan logistik sebagai: Logistik
adalah bagian dari proses rantai pasokan dengan perencanaan, implementasi,
dan mengendalikan efisien, aliran yang efektif dan penyimpanan barang, jasa,
dan informasi terkait dari titik asal ke-point-of-konsumsi dalam rangka
memenuhi kebutuhan pelanggan,definisi ini menyiratkan bahwa logistik
adalah bagian dari SCM.
Manajemen rantai pasok merupakan masalah besar di banyak industri sebagai
perusahaan yang menyadari pentingnya menciptakan hubungan yang
terintegrasi antara pemasok dan pelanggan mereka. Mengelola rantai
pasokan telah menjadi cara untuk meningkatkan persaingan dengan
mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan layanan pelanggan. Peran
perencanaan dan koordinasi dalam sistem terintegrasi yang kompleks dan
informasi teknologi untuk menyinkronkan rantai pasokan dijelaskan dalam
kerangka kerja yang menciptakan struktur yang tepat dan menginstal kontrol
yang tepat dalam perusahaan dan pihak lain dalam rantai.
Selama beberapa tahun terakhir, rantai pasok yang unggul, optimasi, dani
ntegrasi telah menjadi fokus dan tujuan dari banyak organisasi di seluruh
dunia. Memperkuat manajemen rantai pasokan dirasakan oleh banyak
perusahaan sebagai cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan
memungkinkan pertumbuhan yang menguntungkan
Evaluasi Kinerja Sistem
Kinerja merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh pegawai
atau individu yang biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap
pegawai dalam suatu organisasi. Kinerja yang baik mempengaruhi langkah
menuju tercapainya tujuan organisasi sehingga kinerja merupakan penentu
dalam tercapai tujuan organisasi. Dengan demikian perlu diupayakan
peningkatan kinerja seseorang dalam suatu organisasi demi tercapainya
tujuan organisasi tersebut (Dessler, 2009). Evaluasi kinerja berfungsi
sebagai penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu
proses pelaksanan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif, dan
mengakibatkan kesulitan atau kegagalan dalam mencapai hasil kinerja.
Dengan evaluasi kinerja dapat sebagai acuan dalam pengambilan tindakan
apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi kinerja di waktu yang akan
datang. Evaluasi kinerja merupakan juga dapat digunakan sebagai tolak
ukur apakah terdapat kemdala dalam proses pelaksanaan kinerja. Apakah
mekanisme kerja dapat berjalan seperti yang diharapkan atau terdapat
masalah kepemimpinan dan hubungan antarmanusia dalam organisasi,
apakah terdapat masalah dalam sumber daya manusia yang menyangkut
kompetensi, produktivitas, system penghargaan dan kepuasan kerja kemudia
dapat menentukan langkah-langkah untuk mengatasi dikemudian hari.
(Wibowo, 2007)
Penilaian kinerja merupakan proses yang perlu dilakukan oleh
perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pegawai. Penilaina kinerja meliputi
dimensi kinerja karyawan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja suatu
sistem dibutuhkan untuk beberapa tindakan evaluasi, diantaranya:
Comparative Evaluation yaitu kinerja suatu sistem dievaluasi relatif kepada
sistem lainnya. Kegunaan evaluasi ini misalnya proses pembelian perangkat
lunak baru, atau perangkat keras baru, memilih service komputasi, dan juga
mengevaluasi perubahan sistem untuk dimodifikasi. Analytic Evaluation
yaitu kinerja dari sistem komputer yang dievaluasi berdasarkan beberapa
parameter sistem. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan
kinerja sistem (performance tuning), melakukan perawatan sistem
(performance control), dan mendisain serta mengimplementasi sistem baru.
Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling
berhubungan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Evaluasi
dapat diartikan suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh
mana kegiatan telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian dengan suatu
standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya,
serta bagaimana manfaat yang dapat diambil apabila dibandingkan dengan
harapan-harapan yang ingin diperoleh. Kinerja suatu sistem dapat
mengalami penurunan / penuaan / degradasi dikarenakan aoleh beberapa
hal, diantaranya:1. Kecepatan atau kapasitas beberapa komponen sistem
yang menyebabkan komponen sistem lainnya tidak dapat bekerja dengan
kecepatan maksimum. 2. Interferensi yang dikarenakan permintaan secara
simultan dari dua atau lebih komponen untuk saling berkomunikasi ketika
permintaan itu dapat diproses secara sekuensial. 3. Karakteristik dari beban
kerja (workload) sistem. Pengukuran kinerja dapat dispesifikasikan terhadap
jenis dan tujuan dari sistem yang dievaluasi, workload dan fungsi dari
evaluasi itu. Kinerja yang dianggap baik dapat melakukan reproduksi hasil
atau perulangan pengukuran dengan cepat dan tepat. Kinerja dari suatu
sistem komputer meliputi fungsi dari :1. Konfigurasi sistem, 2. Kebijakan
pengelolaan sumber daya (resource management policy), 3. Effisiensi
program dari sistem yang digunakan, 4. Efektifitias instruction set dari
processor yang digunakan, serta 5. Kecepatan dari perangkat keras.
Komponen suatu sistem akan mempengaruhi kinerja sistem secara
menyeluruh melalui interaksi yang mutual antar masing-masing komponen
(Junanto dan Supriyanto, 2006)
Kinerja dapat dibagi dalam posisi yang berbeda, diantaranya dilihat dari
segi Effectiveness dari sistem ketika menangani aplikasi tertentu. Hal ini
yang terlihat oleh pengguna sistem tersebut. Untuk tujuan ini digunakan
suatu pengukuran dengan pendekatan simulus (stimulus approach). Pada
pendekatan ini, sistem diartikan sebagai suatu kotak hitam (blackbox) yang
mempunyai fungsi tertentu dan yang sudah diketahui. Pengukuran dapat
dilakukan dengan cara pengamatan sistem berdasarkan pada suatu
benchmark atau suatu simultan. Metoda ini memang cepat tetapi kurang
terperinci dalam memberi gambaran kinerja sistem. Internal efficiency yaitu
aktifitas dalam melakukan pengamatan terhadap mekanisme sistem dalam
mengatur sumber daya yang dimiliki guna menangani beban kerja. Untuk
maksud dan tujuan ini, dilakukan suatu pengukuran dengan pendekatan
analitis (analytic approach). Kegiatan ini berusaha mengukur perilaku
internal dari suatu sistem dengan tujuan untuk menguji apakah sistem
tersebut bekerja dengan benar, meminimalisasi kemungkinan kesalahan,
serta memahami sistem dan lingkungan kerjanya. Dalam dunia kompetitif
saat ini, perusahaan – perusahaan membutuhkan kinerja yang tinggi (Agus
prasetyo, 2006).
Profitabilitas (profitability)
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada
periode tertentu. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus
mampu meningkatkan pendapatan (revenue) dan mengurangi semua beban
(expense) atas pendapatan. Laba sering kali menjadi salah satu ukuran kinerja
perusahaan dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti kinerjanya
baik dan sebaliknya. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan
perusahaan memenuhi bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen
dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa
yang akan datang.
Profitabilitas ini diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dimana ROA
ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva
yang digunakan. ROA atau yang disebut Return on Assets (ROA) diperoleh
dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aktiva (Darsono, 2007: 55).
Liquidity (likuiditas)
Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka pendek
perusahaan. Apabila perusahan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami financial distress
akan semakin kecil. Salah satu rasio yang dipakai dalam mengukur likuiditas
adalah current ratio /current asset to current liabilities, yang merupakan
kemampuan perusahaan memenuhi hutang jangka pendeknya dengan
menggunakan aktiva lancarnya (Almilia dan Kritijadi, 2003).
Secara keseluruhan likuiditas mengacu pada solvabilitas keuangan
perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu untuk membayar seluruh tagihannya,
sehingga memiliki cukup likuiditas untuk melakukan kegiatan operasi atau
kegiatan penting lainnya. Namun aktiva lancar seperti kas dan surat berharga tidak
memperoleh peningkatan rasio dari return, sehingga pemegang saham tidak
menginginkan perusahaan untuk melakukan investasi berlebih pada likuiditas
(Gitman, et al 2015:118-130
Definisi Leverage
MenurutSubramanyam (2014 : 568) Leverage merupakan risiko yang
mendasar pada hutang struktur modal adalah resiko ketidakmampuan perusahaan
dalam melunasi hutang dikarenakan kas yang tidak memadai dan perusahaan dalam
kondisi kesulitan keuangan. Hutang melibatkan perusahaan untuk berkomitmen
membayar biaya yang ditetapkan dalam bentuk bunga dan pokok pinjaman. Rasio
ini digunakan untuk mengukur apakah terdapat pengaruh dalam kemampuan
perusahaan untuk melunasi hutang terhadap keputusan perusahaan dalam
melakukan merger dan akuisisi.
Menurut Brigham dan Ehrhardt (2011: 95) sebesar jauh perusahaan
menggunakan utang (financial leverage) akan memiliki 3 (tiga) implikasi
penting yaitu :
1) Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat
mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan
sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
2) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan
dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka
pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar, atau diungkit
(leverage).
3) Kreditor akan melihat ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai
suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah
modal yang diberikan pemegang saham, maka semakin kecil resiko
yang dihadapi kreditor
Ukuran komite audit
Komite audit merupakan mekanisme corporate governance yang
diasumsikan mampu mengurangi masalah keagenan yang timbul pada suatu
perusahaan yang apabila terjadi terus menerus dapat menimbulkan financial distress
pada perusahaan (Hanifah dan Purwanto, 2013). Sesuai dengan teori keagenan,
kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang
dilakukan oleh manajer sebagai agen. Dalam rangka untuk membuat komite audit
yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan
perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan
tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif
menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya
terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua
orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki
latar belakang akuntansi dan keuangan. Jumlah anggota komite audit yang harus
lebih dari satu orang ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan
pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing
anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan
keuangan yang berbeda-beda (Pembayun dan Juniarti, 2012
Peran Teknologi Informasi dalam Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan aktivitas penggunaan metode ilmu
dan seni dalam menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pemgarahan dan pengendalian kegiatan sekelompok individu yang
menyangkut dengan sumber ekonomi atau pendanaan demi mencapai tujuan
yang telah ditentukan dalam bidang keuangan. Pengelolaan keuangan pada
suatu organisasi atau perusahaan dibebankan pada manajer keuangan yang
berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas keuangan dalam
menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pencapaian tujuan
organisasi. Bambang Riyanto (2001) manajemen keuangan merupakan
keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan
dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.
Perencanaan keuangan semakin penting dalam suatu manajemen
keuangan pada organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan
tersebut terkait erat dengan aktivitas manajemen keuangan, misalnya :
aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana
pada berbagai aktiva, aktivitas untuk memperoleh dana, yaitu aktivitas
untuk mendapatkan sumber dana, baik dsumber dana internal maupun
sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu
setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus
dikelola seefisien mungkin.
Dengan pengertian tersebut diatas maka secara singkat fungsi manajemen
keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Perencanaan Keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan
pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk satu periode
tertentu.
2. Penganggaran Keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan
dengan cara membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan Keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana
yang ada yang digunakan operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan Keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta
menyimpan dana tersebut dengan aman.
6. Pengendalian Keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas
keuangan dan sistem keuangan pada suatu perusahaan.
7. Pemeriksaan Keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan
perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
Dari ulasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari
manajemen keuangan adalah sebagai :
1. Investment Decision yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan
dikelola perusahaan.
2. Financing Decision yaitu keputusan berkaitan dengan penetapan
sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan
pembelanjaan yang terbaik (struktur modal yang optimal).
3. Assets Management Decision yaitu keputusan berkaitan penggunaan
dan pengelolaan aktiva (kata bijak: lebih mudah membangun daripada
mengelola).
Perkembangan teknologi yang pesat saat ini ikut mempengaruhi
berbagai bidang kehidupan manusia, terutama perkembangan Teknologi
Informasi (TI). Perkembangan teknologi informasi membawa suatu
perubahan yang cukup besar dalam dunia bisnis, terutama untuk mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage). Untuk mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage) seorang manajer harus
dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi di dalam berbagai
aktifitas yang ada di dalam perusahaannya. Manajemen organisasi harus
selalu tanggap setiap perubahan lingkungan jika ingin organisasinya tetap
dapat bertahan dan meningkat kinerjanya. Manajemen organisasi juga harus
sensitive/tanggap terhadap setiap pengaruh perkembangan teknologi yang
mencakup informasi, peralatan teknik dan juga proses dalam mengubah
input menjadi output. Selain hal tersebut manajemen harus dapat memahami
dengan baik peran suatu sistem informasi dalam organisasi.
Perkembangan manajemen keuangan mengalami sangant pesat, untuk
tetap bisa mengembangkan manajerial keuangan maka seorang manajer
keuangan harus tanggap dalam memilih jalan keluar atau suatu sistem yang
daapat mempermudak kerja dalam aktivitas pengelolaan keuangan serta
keakuratan data keuangan sehingga akan dapat memberikan kepuasan
terhadap[ pengguana serta tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.
Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang keuangan saat ini mulai ada
perhatian yang besar terhadap penilaian kelayakan, perencanaan keuangan
dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai
implikasi finansial yang menuntut informasi akuntansi yang digunakan
manajer dalam melakukan perencanaan dan pengendalian organisasi secara
tepat waktu, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi
sistem informasiyang mencakup software dan hardware untuk menyediakan
informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
Salah satu aktivitas yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi
adalah penerapan system manajemen keuangan perusahaan. Perkembangan
teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan sistem manajemen
keuangan perusahaan yang menghasilkan informasi secara cepat dan akurat
dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di bidang
manajemen keuangan maupun manajemen secara umum. Dengan
mengikuti perkembangan teknologi informasi perusahaan ditunt mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan sudah menjadi
keharusan bagi setiap manajemen perusahaan. Peranan Teknologi Informasi
terhadap perkembangan sistem keuangan (akuntansi, manajemen) dapat
dilihat dari semakin banyaknya aplikasi system keuangan yang dibangun
oleh berbagai pihak misalnya: Data Processing Systems (DPS), Decision
Support System (DSS), Management Information System (MIS), Executive
Information Systems (EIS), Expert System (ES) dan Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) yang sudah banyak beredar (diperjual belikan).
Perkembangan SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan
keuangan juga mempengaruhi proses audit.
Perkembangan Teknologi Informasi selama ini mencakup
perkembangan infrastruktur Teknologi Informasi, misalnya hardware,
software, data, dan komunikasi. Dengan kemajuan Teknologi Informasi
mampu menyediakan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit
organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu serta cara penyampaian
(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono,
2005). Penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan produktivitas
kinerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Peran Teknologi Informasi
Terhadap Manajemen Keuangan, Hariyanto dalam Tesisnya “ Pengaruh
Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Manajemen Mutu, Dan Budaya
Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen” dalam penelitiannya
menyimpulkan bahwa Penggunaan Teknologi serta Sistem Informasi
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajemen, dan
Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi. Maka dapat disimpulkan
bahwa Teknologi Informasi terkait erat dengan Manajemen termasuk
manajemen Keuangan
Peran dan Tanggungjawab Komite Audit
Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada
dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002).
Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan
atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris,
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.
Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses
pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan, selain itu Forum Corporate Governance in Indonesia(FCGI, 2002)
menyatakan bahwa komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan
tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem
pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas
terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya
dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.
1) Laporan Keuangan (Financial Reporting)
Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk
memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan
gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha,
rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan
adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai
undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan
pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3) Pengawasan perusahaan (Corporate Control)
Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan
termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan
sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang
dilakukan oleh auditor internal.
Peran Teknologi Informasi dalam Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan aktivitas penggunaan metode ilmu
dan seni dalam menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian,
pemgarahan dan pengendalian kegiatan sekelompok individu yang
menyangkut dengan sumber ekonomi atau pendanaan demi mencapai tujuan
yang telah ditentukan dalam bidang keuangan. Pengelolaan keuangan pada
suatu organisasi atau perusahaan dibebankan pada manajer keuangan yang
berkoordinasi dan bekerjasama dengan petugas keuangan dalam
menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pencapaian tujuan
organisasi. Bambang Riyanto (2001) manajemen keuangan merupakan
keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan
dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut.
Perencanaan keuangan semakin penting dalam suatu manajemen
keuangan pada organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen keuangan
tersebut terkait erat dengan aktivitas manajemen keuangan, misalnya :
aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana
pada berbagai aktiva, aktivitas untuk memperoleh dana, yaitu aktivitas
untuk mendapatkan sumber dana, baik dsumber dana internal maupun
sumber dana eksternal perusahaan, dan aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu
setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus
dikelola seefisien mungkin.
Dengan pengertian tersebut diatas maka secara singkat fungsi manajemen
keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. Perencanaan Keuangan yaitu membuat rencana pemasukan dan
pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk satu periode
tertentu.
2. Penganggaran Keuangan yaitu tindak lanjut dari perencanaan keuangan
dengan cara membuat detail pengeluaran dan pemasukan.
3. Pengelolaan Keuangan yaitu menggunakan dana perusahaan untuk
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara.
4. Pencarian Keuangan yaitu mencari dan mengeksploitasi sumber dana
yang ada yang digunakan operasional kegiatan perusahaan.
5. Penyimpanan Keuangan yaitu mengumpulkan dana perusahaan serta
menyimpan dana tersebut dengan aman.
6. Pengendalian Keuangan yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas
keuangan dan sistem keuangan pada suatu perusahaan.
7. Pemeriksaan Keuangan yaitu melakukan audit internal atas keuangan
perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.
Dari ulasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari
manajemen keuangan adalah sebagai :
1. Investment Decision yaitu keputusan terhadap aktiva apa yang akan
dikelola perusahaan.
2. Financing Decision yaitu keputusan berkaitan dengan penetapan
sumber dana yang diperlukan dan penetapan perimbangan
pembelanjaan yang terbaik (struktur modal yang optimal).
3. Assets Management Decision yaitu keputusan berkaitan penggunaan
dan pengelolaan aktiva (kata bijak: lebih mudah membangun daripada
mengelola).
Perkembangan teknologi yang pesat saat ini ikut mempengaruhi
berbagai bidang kehidupan manusia, terutama perkembangan Teknologi
Informasi (TI). Perkembangan teknologi informasi membawa suatu
perubahan yang cukup besar dalam dunia bisnis, terutama untuk mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage). Untuk mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage) seorang manajer harus
dituntut mampu memanfaatkan teknologi informasi di dalam berbagai
aktifitas yang ada di dalam perusahaannya. Manajemen organisasi harus
selalu tanggap setiap perubahan lingkungan jika ingin organisasinya tetap
dapat bertahan dan meningkat kinerjanya. Manajemen organisasi juga harus
sensitive/tanggap terhadap setiap pengaruh perkembangan teknologi yang
mencakup informasi, peralatan teknik dan juga proses dalam mengubah
input menjadi output. Selain hal tersebut manajemen harus dapat memahami
dengan baik peran suatu sistem informasi dalam organisasi.
Perkembangan manajemen keuangan mengalami sangant pesat, untuk
tetap bisa mengembangkan manajerial keuangan maka seorang manajer
keuangan harus tanggap dalam memilih jalan keluar atau suatu sistem yang
daapat mempermudak kerja dalam aktivitas pengelolaan keuangan serta
keakuratan data keuangan sehingga akan dapat memberikan kepuasan
terhadap[ pengguana serta tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.
Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang keuangan saat ini mulai ada
perhatian yang besar terhadap penilaian kelayakan, perencanaan keuangan
dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai
implikasi finansial yang menuntut informasi akuntansi yang digunakan
manajer dalam melakukan perencanaan dan pengendalian organisasi secara
tepat waktu, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi
sistem informasiyang mencakup software dan hardware untuk menyediakan
informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
Salah satu aktivitas yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi
adalah penerapan system manajemen keuangan perusahaan. Perkembangan
teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan sistem manajemen
keuangan perusahaan yang menghasilkan informasi secara cepat dan akurat
dalam perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan di bidang
manajemen keuangan maupun manajemen secara umum. Dengan
mengikuti perkembangan teknologi informasi perusahaan ditunt mencapai
keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan sudah menjadi
keharusan bagi setiap manajemen perusahaan. Peranan Teknologi Informasi
terhadap perkembangan sistem keuangan (akuntansi, manajemen) dapat
dilihat dari semakin banyaknya aplikasi system keuangan yang dibangun
oleh berbagai pihak misalnya: Data Processing Systems (DPS), Decision
Support System (DSS), Management Information System (MIS), Executive
Information Systems (EIS), Expert System (ES) dan Sistem Informasi
Akuntansi (SIA) yang sudah banyak beredar (diperjual belikan).
Perkembangan SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan
keuangan juga mempengaruhi proses audit.
Perkembangan Teknologi Informasi selama ini mencakup
perkembangan infrastruktur Teknologi Informasi, misalnya hardware,
software, data, dan komunikasi. Dengan kemajuan Teknologi Informasi
mampu menyediakan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit
organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu serta cara penyampaian
(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk
dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik (Suwardjono,
2005). Penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan produktivitas
kinerja dalam bidang akuntansi dan keuangan. Peran Teknologi Informasi
Terhadap Manajemen Keuangan, Hariyanto dalam Tesisnya “ Pengaruh
Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Manajemen Mutu, Dan Budaya
Organisasi Terhadap Kinerja Manajemen” dalam penelitiannya
menyimpulkan bahwa Penggunaan Teknologi serta Sistem Informasi
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajemen, dan
Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi. Maka dapat disimpulkan
bahwa Teknologi Informasi terkait erat dengan Manajemen termasuk
manajemen Keuangan
Peran dan Tanggungjawab Komite Audit
Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada
dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002).
Komite audit memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan
atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris,
mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris, dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.
Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses
pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan
keuangan, selain itu Forum Corporate Governance in Indonesia(FCGI, 2002)
menyatakan bahwa komite audit berperan dalam memberikan suatu pandangan
tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem
pengawasan internal serta auditor independen. Selain itu juga mempunyai tugas
terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya
dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh.
1) Laporan Keuangan (Financial Reporting)
Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk
memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan
gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha,
rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.
2) Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Tanggungjawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan
adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai
undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan
pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan
kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3) Pengawasan perusahaan (Corporate Control)
Komite audit bertanggungjawab untuk pengawasan perusahaan
termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan
sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang
dilakukan oleh auditor internal
Definisi Komite audit
Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya
sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku
untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan
wewenangnya secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut
adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi,
(Komite Nasional Kebijakan Governance , 2006).
Ukuran Komite Audit berdasarkan Surat Edaran Bapepam No. SE-
03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia
terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh komisaris independen
perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Variabel ukuran komite
audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit
(Pembayun dan Juniarti, 2012).
Tugas komite audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang
dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit
menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan good
corporate governance
Perkembangan Teknologi Informasi mendukung manajemen
Teknologi Informasi (information technology) yang lebih poluler
disebut TI, IT ataupun infotech. Berbagai macam definisi tentang informasi
berikut diberikan dengan maksud dapat memberikan gambaran lebih lanjut
tentang teknologi informasi. (Haag dan keen, 1996) teknologi informasi
merupakan seperangkat alat yang dapat membantu seseorang dalam bekerja
dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan
pemrosesan data informasi. (Martin, 1999) teknologi informasi tidak
terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak)
yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan
juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan suatu informasi.
Menurut (William dan Sawyer , 2009) teknologi informasi merupakan suatu
teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur
komunikasi yang mempunyai kecepatan tinggi membawa data, suara, dan
video. Maka dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
teknologi informasi baik secara implisit maupun ekplisit tidak sekedar
berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi,
dengan kata lain teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi
komputer dan teknologi telekomunikasi.
Sistem teknologi informasi adalah suatu yang terbentuk sehubungan
dengan penggunaan teknologi informasi. Suatu sistem teknologi informasi
pada dasarnya tidak hanya mencakup hal-hal bersifat fisik saja (komputer
dan printer), tetapi juga mencakup hal yang tidak terlihat secara fisik, yaitu
software, dan yang terpenting lagi adalah sumber daya manusia sebagai
pengguna dan pelaku. (Triwahyuni, 2013).
Peranan teknologi informasi pada saat ini tidak hanya diperuntukkan
untuk organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perorangan atau individu.
Bagi suatu organisasi atau institusi teknologi informasi dapat juga
digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Teknologi informasi
yang handal dapat meningkatkan kinerja individual dan dapat digunakan
untuk menyediakan informasi bagi para pemakai dalam rangka pengambilan
keputusan dalam suatu organisasi. Perubahan sistem penerapan teknologi
informasi dalam suatu institusi membutuhkan tiga hal yaitu pengembangan
software, hardware dan brainware atau Sumber Daya Manusia (SDM).
Penggunaan teknologi informasi diterapkan sampai ke tingkat
operasional untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja individu
dalam suatu organisasi. Sehingga teknologi informasi harus dapat diterima
dan digunakan oleh seluruh pegawai dalam suatu organisasi sehingga
investasi yang besar untuk pengadaan teknologi informasi akan diimbangi
pula dengan produktivitas yang besar pula.
Persaingan bisnis yang semakin meningkat dewasa ini seiring
dengan perkembangan zaman ,menyebabkan banyak perusahaan dihadapkan
pada suatu keadaan dimana harus dapat mengatasi masalah yang dihadapi
dengan cepat. Perusahaan dituntut selalu meningkatkan kinerja usahanya
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya yang dimiliki
semaksimal mungkin, agar dapat unggul dalam persaingan yang terjadi.
Untuk dapat menghadapi perkembangan informasi yang semakin cepat serta
dinamis ini maka diperlukan teknologi informasi, karena dapat memberikan
suatu informasi yang akurat, tepat waktu dan berguna bagi manajerial
perusahaan. Saat ini perusahaan lebih cenderung memakai sistem
pemrosesan informasi berbasis komputer karena selain memberikan
kemudahan bagi penggunanya juga dapat memberikan informasi dengan
cepat, relevan, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji kebenarnnya.
(Adjeng, 2012). Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi
atau instansi secara umum dimanfaatkan untuk mengolah suatu data,
memproses, menyimpan, mendapatkan, menampilkan, dan mengirimkan
dalam berbagai bentuk dan cara, guna menghasilkan informasi yang dapat
bermanfaat bagi pengunanya. Perusahaan diharapkan dapat memperoleh
informasi sebanyak-banyaknya guna menghadapi persaingan ketat dunia
bisnis demi kelangsungan perusahaan. Informasi yang telah diperoleh
diharapkan dapat membantu pihak yang mempunyai kepentingan dalam
mengidentifikasikan suatu masalah, menyelesaikan masalah dan
mengevaluasinya, sehingga informasi yang didapat harus informasi yang
benar-benar berkualitasmaksudnya informasi yang akurat, tepat waktu dan
relevan. Akurat berarti bebas dari kesalahan.
Kinerja sistem keuangan berbasis teknologi informasi , banyak
faktor yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah factor motivasi dan
kompetensi sumber daya manusia. Enceng, Liestodono dan Purwaningdyah,
(2008) menyatakan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan,
ketrampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia
dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik
dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu tujuan. Kompetensi dapat
memperdalam dan memperluas dalam pekerjaan, semakin sering seseorang
melakukan pekerjaan yang serupa, maka semakin terampil dan semakin
cepat ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kompetensi seseorang
menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang perlu dilakukan seseorang dan
dapat memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan
pekerjaan. Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja suatu sistem. Seorang
yang mempunya kompetensi seperti ketrampilan, pengetahuan, serta
kemampuan yang tinggi terhadap sistem akan dapat menghasilkan kerja
sistem yang dijalankan
Proses Penyusunan Service Level Agreement
Penyusunan Service Level Agreement harus dimulai terlebih dahulu dengan
penyusunan kebutuhan layanan oleh pengguna. Kebutuhan layanan
didokumentasikan kedalam dokumen SLR. Upaya ekstensif yang diperlukan untuk
mengembangkan SLA yang lengkap dan akurat tidak boleh diremehkan. Karena
SLA membentuk inti dari kerangka penyampaian layanan, memahami semua
harapan pengguna adalah komponen kunci dalam mengembangkan SLA yang
menyeluruh dan sukses. Proses pengembangan SLA dalam Larson (1998) memiliki
tiga langkah utama.
1. Inisiasi proyek. Fase inisiasi proyek pengembangan SLA berfokus pada
menyatukan semua sumber daya yang akan bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengukur pencapaian SLA untuk memastikan tingkat
pemahaman yang tinggi tentang apa yang akan dilibatkan dalam SLA.
Proses mengidentifikasi semua pengguna layanan yang tersedia adalah
penting pada tahap awal proses. Fase awal proyek juga harus digunakan
untuk memilih satu atau lebih layanan untuk bertindak sebagai pilot atau
purwarupa SLA.
2. Penyusunan. Pada fase kedua adalah fase paling memakan waktu. Proses
penyusunan dan tim harus mengidentifikasi dan mengumpulkan data
elemen layanan terperinci yang akan membentuk inti dari SLA. Elemen
layanan yang dapat digunakan dan diukur harus ditentukan dan tingkat
layanan minimum terkait harus diidentifikasi. Data yang dikumpulkan harus
diverifikasi dan disetujui oleh pengguna layanan. Pelajaran yang diperoleh
dari uji coba didokumentasikan untuk digunakan saat SLA yang tersisa
dikembangkan.
3. Pengembangan SLA. Fase terakhir dari proses pengembangan SLA
berfokus pada proses peninjauan dan penyempurnaan SLA sebelum
persetujuan dan implementasi.
Prinsip-prinsip corporate governance
Tujuan corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan. Menurut Kumaat (2011:23) terdapat empat prinsip
dasar dalam penerapan corporate governance yaitu :
1) Kewajaran (fairness)
Kewajaran (fairness) adalah perlakuan yang adil terhadap para
pemegang saham, khusunya menyangkut hak dan kewajiban mereka,
termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Prinsip ini perlu
ditegakkan oleh perusahaan dalam bentuk:
a) Pemberlakukan pedoman perilaku perusahaan (corporate code
ofconduct), termasuk bagi para anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Direksi.
b) Penyajian informasi secara full disclosure menyangkut setiap materi
yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek
remunerasi para Komisaris/Direksi).
c) Berbagai larangan terkait ‘permainan’ harga saham (wajib bagi
perusahaan Tbk), seperti sistem pembagian dividen tersendiri bagi
internal shareholders, perdagangan saham oleh orang dalam
(insidertrading), otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal
(selfdealing), dan sebagainya.
2) Transparansi (transparency)
Transparansi (transparency) adalah keterbukaaan informasi (secara
akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini
diwujudkan dalam bentuk:
a) Pengembangan Sistem Akuntansi (Accounting System) perusahaan
berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas
pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang
disetujui oleh RUPS. Hal ini untuk menjamin sebuah Laporan
Keuangan Korporasi yang dapat diungkapkan secara kualitatif.
b) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Management
Information System) untuk menunjang efektivitas dalam hal
penelusuran permasalahan disekitar kinerja, penilaian kinerja, serta
pengambilan keputusan manajemen yang efektif.
c) Pengembangan Sistem Manajemen Resiko (Risk Management
System) untuk memastikan semua resiko yang signifikan telah
dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.
3) Akuntabilitas (accountability)
Akuntabilitas (accountability) adalah bentuk tanggung jawab korporasi
yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan
secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan
regulasi yang berlaku. Hal itu diterapkan antara lain dengan:
a) Merumuskan kembali peran/fungsi Internal Audit sebagai mitra
bisnis strategik berdasarkan best practice (bukan sekedar ada), yaitu
berupa “risk-based auditing”.
b) Memperkuat pengawasan internal dan pengelolahan resiko dengan
pembentukan Komite Audit/ Komite Resiko yang memperkuat
peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, di samping
menempatkan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.
c) Menunjuk dan mengevaluasi auditor eksternal berdasarkan asas
profesionalisme (bukan sekedar refrensi pihak yang berpengaruh).
4) Responsibilitas (responsibility)
Responsibilitas (responsibility) adalah bentuk pertanggungjawaban
seluruh internal stakeholders (Business Owner/RUPS, komisaris dan
Direksi, Karyawan) kepada para external stakeholders lainnya, termasuk
seluruh masyarakat melalui: Misi menjadikan perusahaan berkategori
sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat
dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Hal ini
diungkapkan dengan cara:
a) Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari
penyalagunaan tanggung jawab/wewenang, mengembangkan
profesionalisme, serta menjunjung etika universal dan budaya
setempat.
b) Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual di
masyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti
pengetasan kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf dan
anak putus sekolah, kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan
sebagainya
Layanan Help Desk
Layanan help desk adalah layanan pada sebuah organisasi di dalam
perusahaan yang merupakan bagian dari departemen TI yang dirancang untuk
membantu pengguna layanan TI dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Cakupan
keseluruhan help desk sering kali lebih luas daripada sekadar teknisi yang
membantu pengguna. Beberapa help desk dikontrol dengan ketat dan memiliki
peran yang sangat terbatas. Namun, aspek inti dari help desk adalah menyediakan
sumber daya yang dibutuhkan pengguna untuk menggunakan teknologi sebagai alat
untuk melakukan pekerjaan dalam memberikan layanan. Layanan help desk sendiri
terbagi menjadi dua, yakni layanan help desk eksternal dan layanan help desk
internal (Regas, 2015).
Help desk di atur pada kerangka kerja ITIL V3 2011. Menurut Farenden
(2012), layanan help desk yang diatur pada kerangka kerja ITIL V3 mencakup tiga
area dari domain Service Operation, yakni incident management (penanganan
terhadap permasalahan yang terjadi pada layanan TI), request fulfillment
(pemenuhan terhadap permintaan pengguna layanan untuk kebutuhan TI), dan
access management (melakukan penyelesaian terhadap hak akses pengguna
layanan). Beberapa tugas yang dilaksanakan oleh help desk adalah:
• Mencatat insiden dan permintaan layanan serta mengalokasikannya
kedalam sekelompok kategori dan prioritas.
• Melakukan investigasi dan diagnosis terhadap insiden layanan
• Menyelesaikan insiden dan permintaan.
• Meningkatkan kemampuan untuk menangani dan menyelesaikan insiden
dan permintaan.
• Memberikan informasi kepada pengguna tentang kemajuan penanganan
insiden dan permintaan.
• Menutup laporan atau permintaan layanan.
• Melakukan survey kepuasan layanan.
Selain itu, berdasarkan The University of Nottingham (2016), terdapat beberapa
kelompok layanan yang disediakan oleh help desk pada instansi perguruan tinggi.
Kelompok layanan help desk yang disediakan adalah layanan email, layanan wi-fi
dan jaringan internet, layanan perangkat keras komputer, layanan akun dan kata
sandi, dan layanan perangkat lunak komputer.
Definisi Good Corporate Governance
Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem
ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan
yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.
Penerapan GCG mendorong terciptanyapersaingan yang sehat dan iklim usaha
yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-
perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan
dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good governance pada
umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan
good governancedalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah
yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)
Tipe-Tipe Service Level Agreement
Customer-based SLA atau SLA yang berbasis pelanggan adalah kesepakatan
antara pengguna layanan dengan pengguna layanan tertentu yang mencakup semua
layanan TI yang mereka gunakan. Customer-based SLA bersifat kompleks dan
seringkali sulit untuk disepakati dan dikelola. Selain itu, pelanggan mungkin
kecewa karena tingkat layanan yang sama tersedia bagi mereka, untuk layanan
umum seperti email, misalnya, tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus
mereka (Brewster, Griffiths, Lawes, & Sansbury, 2012).
Service-based SLA adalah perjanjian yang disepakati oleh penyedia layanan
dan pengguna layanan tertentu dalam sebuah layanan. Sebagai contohnya adalah
dapat berupa layanan intranet organisasi. Jenis perjanjian service-based SLA dapat
diimplementasikan jika semua pengguna layanan mendapatkan tingkat layanan
yang sama. Akan tetapi, permasalahan tingkat layanan dapat terjadi jika
menggunakan model SLA ini, sebagai contohnya adalah pengguna layanan jarak
jauh harus mengandalkan komunikasi berkecepatan rendah dan pengguna hanya
dapat mengikuti kesepakatan yang telah disetujui bersama oleh sekelompok
pengguna layanan lainnya. Namun, biasanya terdapat tingkat prioritas dalam
kesepakatan yang disetujui. Beberapa organisasi umumnya akan menawarkan
layanan dukungan dengan syarat dan ketentuan yang sama untuk semua pengguna,
tetapi yang lain mungkin menawarkan tingkat layanan yang berbeda sesuai dengan
kondisi pengguna layanan. Menggunakan tingkat layanan seperti low, medium, dan
high adalah cara yang sangat umum untuk memberikan tingkat prioritas pengguna
layanan. Masalah lain dengan SLA berbasis layanan adalah siapa yang
menandatangani atas nama pelanggan dan siapa yang mewakili mereka. Umumnya
setiap kelompok pengguna layanan akan memberikan perwakilan sebagai juru
bicara dalam bernegosiasi dan menyepakati layanan tersebut (Brewster, Griffiths,
Lawes, & Sansbury, 2012).
Beberapa organisasi memilih pendekatan Multi-level SLA. Pada SLA jenis ini
elemen layanan yang umum untuk semua pengguna layanan dicakup dalam SLA
level perusahaan. Masalah yang terkait dengan pengguna layanan atau sekelompok
pengguna layanan tertentu, apa pun layanannya, kemudian dicakup oleh customer-
based SLA, dan semua masalah yang berkaitan dengan layanan tertentu untuk
pengguna layanan atau sekelompok pengguna dicakup oleh service-based SLA.
service-based SLA harus mencakup pada target dan harapan yang realistis dan dapat
dicapai (misalnya untuk ketersediaan dan kapasitas), dan pencapaian target ini
bergantung pada kinerja layanan internal dan eksternal yang mendukung berjalan
layanan utama. Dengan kata lain, SLA harus mencerminkan tingkat layanan yang
sebenarnya diberikan atau yang dapat diberikan (Brewster, Griffiths, Lawes, &
Sansbury, 2012).
Earning per share
EPS menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba
untuk tiap lembar sahamnya atau gambaran mengenai sejumlah rupiah yang akan
diperoleh oleh investor dari setiap jumlah saham yang dimilikinya.Financial
distress diproksikan sebagai perusahaan yang memiliki laba per lembar saham
(Earning Per Share) negatif. Dengan memperhatikan pertumbuhan laba per lembar
saham tersebut dapat dilihat prospek perusahaan dimasa yang akan datang
sehingga akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. EPS yang
negatif dalam beberapa periode menggambarkan prospek earning dan
pertumbuhan perusahaan yang tidak baik, sehingga hal tersebut kurang menarik
bagi para investor. Dalam kondisi seperti itu perusahaan akan sulit untuk
mendapatkan dana yang dapat memicu terjadinya financial distress. Apabila
kondisi financial distress dibiarkan terus menerus tanpa adanya pengambilan
keputusan yang tepat akan mengakibatkan kebangkrutan
Tujuan Service Level Agreement
SLA adalah perjanjian resmi yang dinegosiasikan yang membantu
mengidentifikasi harapan, menjelaskan tanggung jawab, dan memfasilitasi
komunikasi antara dua pihak, biasanya antara penyedia layanan dan pelanggannya.
Adapun manfaat dan tujuan dikembangkan SLA menurut Karten (2003) adalah:
• Alat komunikasi, SLA yang dibangun dengan benar akan mendorong
peningkatan komunikasi antara kedua pihak. Selain itu, proses
pembentukan SLA membantu memperkuat komunikasi, sehingga para
pihak menjadi lebih memahami kebutuhan, dan prioritas satu sama lain.
• Mekanisme pengelolaan ekspektasi, proses pembentukan SLA
memfasilitasi identifikasi dan diskusi tentang harapan. Hasilnya, kedua
pihak mencapai harapan yang sama tentang layanan dan pemberian layanan.
• Alat pengurangan konflik, dengan tidak adanya pemahaman bersama
tentang kebutuhan dan prioritas, konflik dapat dengan mudah muncul. SLA,
dan proses komunikasi yang terlibat dalam pembentukannya, membantu
meminimalkan jumlah dan intensitas konflik, dan untuk lebih siap
menyelesaikan konflik yang memang terjadi.
• Dokumen berkelanjutan, perubahan keadaan mungkin memerlukan
modifikasi pada layanan, ekspektasi, dan tanggung jawab. Oleh karena itu,
ia menyediakan mekanisme untuk peninjauan dan modifikasi berkala
sebagaimana diperlukan.
• Proses objektif untuk mengukur efektivitas layanan, Jika tidak ada
kesepakatan, para pihak mungkin tidak setuju tentang kecukupan layanan.
Suatu SLA memberikan dasar yang konsisten, berkelanjutan dan disepakati
bersama untuk menilai dan mendiskusikan efektivitas layanan
Tujuan dan Batasan Service Level Management
Service Level Management secara umum adalah untuk memastikan layanan
yang diberikan oleh penyedia layanan selaras dengan kebutuhan pengguna layanan
untuk kinerja, fungsionalitas, dan ketersediaan. SLM juga harus memastikan bahwa
layanan yang diberikan tersebut dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi
dibutuhkan oleh pengguna layanan. SLM sangat penting untuk peningkatan layanan
berkelanjutan (CSI). SLM mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan TI
dengan melanjutkan proses persetujuan, pemantauan dan pelaporan pencapaian
layanan TI dan memulai tindakan korektif apabila terdapat permasalahan dalam
bisnis. Informasi dan aktivitas pada SLM adalah bagian penting dari CSI (Brewster,
Griffiths, Lawes, & Sansbury, 2012).
Tujuan dari proses SLM adalah untuk memastikan bahwa semua layanan
yang diberikan oleh penyedia layanan dapat dipantau dan diukur terhadap tingkat
layanan yang disepakati oleh pengguna layanan. Selain itu, pada proses SLM juga
bertujuan untuk memberikan laporan secara periodik dan rutin kepada bisnis atau
pengguna layanan (Brewster, Griffiths, Lawes, & Sansbury, 2012). Adapun tujuan
lain yang dari SLM diantaranya adalah:
• Membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pengguna
layanan;
• Menentukan dan menyetujui kebutuhan pengguna layanan dan disepakati
bersama pula oleh penyedia layanan;
• Mengelola kinerja layanan untuk memastikan tingkat yang disepakati
tercapai dan bahwa pelanggan senang dengan apa yang mereka terima;
• Memastikan sistem tersedia secara terus-menerus untuk meningkatkan
tingkat layanan jika organisasi menginginkannya dan biayanya dapat
dijustifikasi dan terjangkau.
Pelaksanaan SLM memilki beberapa batasan proses. Batasan yang terdapat
pada proses ini tidak termasuk dalam SLM. Adapun batasan yang terdapat pada
SLM menurut (Great Britain Cabinet Office, 2011) adalah:
• Negosiasi dan kesepakatan persyaratan untuk fungsionalitas layanan
(utilitas), kecuali sejauh fungsionalitas mempengaruhi persyaratan atau
target tingkat layanan. SLA biasanya mendeskripsikan elemen kunci dari
utilitas layanan sebagai bagian dari deskripsi layanan, tetapi aktivitas SLM
tidak termasuk menyetujui apa utilitas itu.
• Perhatian mendetail pada aktivitas yang diperlukan untuk memberikan
tingkat layanan yang diperhitungkan dalam proses lain seperti manajemen
ketersediaan dan manajemen kapasitas.
• Negosiasi yang mendasari kontrak dan perjanjian pemasok. Ini adalah
bagian dari proses manajemen pemasok yang mana SLM memberikan
masukan dan konsultasi penting
Service Level Management
Service Level Management (SLM) adalah proses yang memastikan bahwa
layanan selaras dengan kebutuhan bisnis dan memenuhi persyaratan pengguna
layanan untuk fungsionalitas, ketersediaan, dan kinerja. SLM dapat memastikan
bahwa layanan dinegosiasikan dan disepakati dengan pelanggan dan semua layanan
disampaikan ke tingkat layanan yang disepakati yang didefinisikan dalam hal
indikator kinerja. Sebagai penghubung antara TI dan bisnis, SLM harus selalu
dikembangkan sesuai dengan perkembangan yang relevan (Brewster, Griffiths,
Lawes, & Sansbury, 2012).
SLM membantu penyedia layanan TI menjadi lebih profesional, produktif,
dan konsisten dalam menjalankan layanan, sehingga akan menciptakan dan
menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan. Hal ini akan memastikan TI untuk
berfokus dalam memberikan layanan lebih baik lagi. Selain itu, SLM akan
membantu organisasi untuk menyelaraskan antara layanan TI dengan kebutuhan
bisnis, memberikan target yang terukur dan dapat dicapai dalam memberikan
layanan, serta membangun relasi yang baik dan membantu meningkatkan kepuasan
pelanggan dengan layanan TI (Brewster, Griffiths, Lawes, & Sansbury, 2012).
Penyebab financial distress
Lizal (2002) mengelompokkan penyebab-penyebab kesulitan
keuangan dan menamainya dengan model dasar kebangkrutan atau trinitas
penyebab kesulitan keuangan. Menurut beliau, ada tiga alasan yang mungkin
mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1) Neoclassical model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran
aset yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan
laporan laba rugi. Misalnya profit/assets (untuk mengukur profitabilitas), dan
liabilities/assets.
2) Financial model
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tetapi ia harus bangkrut juga dalam
jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan
struktur modal yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat
secara terang ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau
buruk untuk direstrukturisasi. Model ini mengestimasi kesulitan dengan
indikator keuangan atau indikator kinerja seperti turnover/total assets,
revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin, stock turnover, receivables
turnover, cash flow/total equity, debt ratio, cash flow/ (liabilities reserves),
current ratio, acid test, current liquidity, short term assets/daily operating
expenses, gearing ratio, turnover per employee, coverage of fixed assets,
working capital, total equity per share, EPS ratio, dan sebaginya.
3) Corporate governance model
Disini, kebangkrutan mempunyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong
perusahaan menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah
dalam tata kelola perusahaan yang tak terpecahkan.
c. Akibat Financial Distress
Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat hutang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan, dan akhirnya likuidasi
(Fachrudin dan Amalia, 2008).Akibat kesulitan keuangan sebagai berikut:
1) Resiko biaya kesulitan keuangan mempunyai dampak negatif terhadap nilai
perusahaan yang meng-offset nilai pembebasan pajak (tax relief) atas
peningkatan utang.
2) Apabila manajer perusahaan menghindari likuidasi ketika kesulitan,
hubungannya dengan supplier, pelanggan, pekerja, dan kreditor
menjadi parah.
3) Suplier penyedia barang dan jasa secara kredit akan lebih berhati-hati, atau
bahkan menghentikan pasokan sama sekali jika perusahaan tidak
menunjukkan adanya peningkatan.
4) Adanya kemungkinan pelanggan mengembangkan hubungan dengan
supplier dan merencanakan sendiri produksi mereka dengan harapan adanya
keberlanjutan dari hubungan tersebut.
5) Situasi kesulitan keuangan memungkinkan adanya perilaku pekerja yang
kurang termotivasi karena kegelisahan mereka mengenai masa depan
perusahaan yang tidak menentu.
6) Bank dan pemberi pinjaman lain akan cenderung melihat dengan prejudiced
eye atas pinjaman lanjutan yang diajukan perusahaan yang mengalami
kesulitan keuangan.
7) Manajer merasa bahwa banyak waktu mereka terbuang karena berhadapan
dengan masalah likuiditas, sehingga manajer hanya berfokus pada cash flow
jangka pendek daripada kesejahteraan pemegang saham jangka panjang.
8) Kesulitan keuangan menimbulkan biaya tidak langsung dan biaya langsung.
a) Biaya tidak Langsung
Biaya ini umumnya secara tidak langsung keluar dalam bentuk kas.
Contoh biaya tidak langsung adalahlost sales, lost profits, lost goodwill,
penjualan aset dengan harga yang sangat rendah, mengurangi penjualan
kredit dan tingkat persediaan, kehilangan proyek baru karena
manajemen berkonsentrasi pada penyelesaian kesulitan keuangan dalam
jangka pendek, dan biaya tidak langsung lainnya.
b) Biaya Langsung
Biaya langsung kesulitan keuangan adalah biaya yang
dikeluarkan sehubungan dengan kesulitan keuangan. Contoh biaya
langsung adalah fee pengacara, fee akuntan, fee pengadilan, dan tenaga
professional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian
dilaporkan kepada kreditur, bunga yang dibayar perusahaan
untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal, dan
beban administrati
Manajemen Layanan Teknologi Informasi
Manajemen layanan teknologi informasi (MLTI) mencakup proses penerapan
dan pengelolaan layanan TI yang berkualitas. MLTI umumnya dikelola oleh
penyedia layanan. MLTI harus dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta selaras
dengan penyediaan TI dengan memahami perspektif bisnis. Hal ini membutuhkan
hubungan yang baik antara penyedia layanan TI dan pengguna layanan. MLTI
merekomendasikan bahwa hubungan antara penyedia layanan dan pengguna
layanan didokumentasikan kedalam perjanjian tingkat layanan atau SLA (Morris &
Gallacher, 2012).
Layanan Teknologi Informasi
Layanan diartikan sebagai pemberian sebuah value kepada pengguna layanan
atau pelanggan dengan memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan tanpa
kepemilikan atau risiko tertentu (Office Government Commerce, 2007). Layanan
teknologi informasi (TI) bisa dipahami sebagai layanan yang memberikan value
untuk pengguna teknologi informasi. Layanan teknologi informasi mencakup
penerapan dan pengelolaan layanan teknologi informasi agar dapat mendukung dan
memenuhi kebutuhan bisnis. Layanan teknologi informasi pada umumnya
dilakukan oleh penyedia layanan dengan melalui kombinasi antara orang, proses,
dan teknologi informasi yang sesuai (Morris & Gallacher, 2012).
Setiap layanan akan memberikan value kepada pengguna layanan. Value
adalah inti dari konsep layanan. Value yang baik akan sampai kepada pengguna
layanan dengan melalui proses yang baik juga. Value terdiri dari dua komponen
inti, yakni utility dan warranty. Utility dapat diartikan sebagai manfaat yang
didapatkan oleh pelanggan melalui pelaksanaan layanan. Warranty adalah proses
layanan disampaikan kepada pengguna layanan. Konsep utility dan warranty
menjadi cukup penting karena termasuk kedalam bagian strategi layanan (The IT
Service Management Forum, 2008).
Aspek utility atau utilitas umumnya dilihat oleh pelanggan sebagai
fungsionalitas yang ditawarkan oleh penyedia layanan teknologi informasi untuk
memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Utility dapat diringkas sebagai apa yang
dilakukan layanan dan apa yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan
layanan dalam memenuhi hasil yang diharapkan. Tercapainya value kepada
pelanggan adalah dengan memenuhi satu dari dua fungsi, yakni kesediaan layanan
yang dibutuhkan pelanggan (performance supported) atau pemenuhan kebutuhan
pengguna dengan menyelesaikan permasalahan (constrain removed) menggunakan
layanan yang tersedia. Utilitas mengacu pada aspek layanan yang berkontribusi
pada tugas terkait pencapaian hasil. Umumnya utilitas digunakan untuk
meningkatkan kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil (Great Britain Cabinet
Office, 2011).
Aspek warranty memberikan jaminan bahwa sebuah layanan teknologi
informasi akan memenuhi persyaratan yang telah disepakati. Aspek warranty dapat
dipahami sebagai perjanjian formal atau sebuah kontrak pada tingkat layanan.
Aspek warranty mengacu pada kemampuan penyedia layanan untuk menyediakan
saat dibutuhkan (availability), memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi
kebutuhan (capacity), dapat dipercaya pada sisi keamanan (security), dan handal
dalam hal kontinuitas (continuity). Aspek warranty sering dipahami sebagai
bagaimana sebuah layanan diberikan sehingga dinyatakan layanan siap untuk
digunakan (Morris & Gallacher, 2012).
Tony Dwi Susanto di dalam Sherlyanita (2017) menjelaskan bahwa terdapat
empat aspek warranty, yakni availability, capacity, continuity, dan security.
Availability di artikan sebagai ketersediaan layanan untuk dapat digunakan dan
dapat diakses sesuai dengan yang telah disepakati. Capacity diartikan sebagai
ketersediaan kapasitas untuk memberikan layanan teknologi informasi kepada
pengguna layanan. Continuity diartikan sebagai keberlangsungan yang diberikan
oleh penyedia layanan kepada pengguna layanan, continuity dapat berupa alternatif
lain yang diberikan agar pengguna tetap dapat menggunakan layanan teknologi
informasi. Security diartikan sebagai keamanan layanan yang diberikan, sehingga
dapat melindungi data dan informasi pengguna layanan demi kepentingan
pengguna.
Definisi financial distress
Financial distress merupakan kondisi yang menunjukkan tahap penurunan
dalam kondisi keuangan perusahaan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan
ataupun likuidasi. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi atau penutupan
perusahaan atau insolvensi. Kebangkrutan sebagai kegagalan diartikan sebagai
kegagalan keuangan dan kegagalan ekonomi yang terjadi pada perusahaan.
Brigham dan Gapenski (2003:1015) menjelaskan ada beberapa definisi kesulitan
keuangan sesuai tipenya, yaitu :
1) Economic failure
Economic failure atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana
pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi total biaya, termasuk cost of
capitalnya. Bisnis ini dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur mau
menyediakan modal dan pemiliknya mau menerima tingkat pengembalian
(rate of return) di bawah pasar. Meskipun tidak ada suntikan modal baru saat
aset tua sudah harus diganti, perusahaan dapat juga menjadi sehat secara
ekonomi.
2) Business failure
Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi
dengan akibat kerugian kepada krediturnya.
3) Technical insolvency
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaan technical insolvency jika tidak
dapat memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Ketidakmampuan
membayar hutang secara teknis menunjukkan kekurangan likuiditas yang
sifatnya sementara, jika diberi waktu perusahaan mungkin dapat membayar
hutangnya dan survive. Disisi lain, jika technical insolvency adalah gejala
awal kegagalan ekonomi, ini mungkin menjadi perhentian pertama menuju
bencana keuangan (financial disaster).
4) Insolvency in bankruptcy
Sebuah perusahaan dikatakan dalam keadaaan Insolvency in bankruptcy jika
nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset. Kondisi ini lebih serius daripada
technical Insolvency karena umumnya, ini adalah tanda economic failure,
dan bahkan mengarah kepada likuidasi bisnis. Perusahaan yang dalam
keadaan Insolvent in bankruptcy tidak perlu terlibat dalam tuntunan
kebangkrutan secara hukum.
5) Legal Bankruptcy
Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah diajukan tuntutan
secara resmi dengan undang-undang
Dimensi Sustainable Competitive Advantage
Dalam penelitian (Yang et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat enam
dimensi dari Sustainable Competitive Advantage, yaitu: Produk, Kemampuan
R & D, Kemampuan Manajerial, Profitabilitas Citra perusahaan dan tingkat
kesulitan imitasi pesaing
Definisi Sustainable Competitive Advantage
Di penelitian (Teoh et al., 2021) Sustainable Competitive Advantage
berfungsi sebagai keunggulan kompetitif berkelanjutan yang tak tergantikan
dengan para pesaing. Sustainable Competitive Advantage berusaha untuk
memperjelas sejauh mana organisasi mampu memperpanjang posisi daya saing
tingkat perusahaan (Zhang & Song 2020). Disebutkan oleh (Bari et al., 2019)
Sustainable Competitive Advantage secara umum, perusahaan industri yang
dihadapkan pada kondisi bisnis pasar yang radikal dan selalu berubah. (Sigalas
& Papadakis, 2018) Sebuah perusahaan akan mencapai kinerja yang unggulPengaruh performance management, strategic flexibility dan proactive search pada pt. iss Indonesia
Sukma Adinda
hanya jika memiliki Sustainable Competitive Advantage. (Ma et al., 2016)
Sustainable Competiitve Advantage dan Performance Managament bisa
memiliki dua pola hubungan tambahan.
Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat di simpulkan bahwa Sustainable
Competitive Advantage adalah strategi perusahaan untuk mempertahankan
bisnis value nya agar benefit dari perusahaan tetap berjalan sinkronasi dengan
tingkat daya saing diera globalisasi saat ini.
Pihak-pihak yang Memerlukan Informasi Prediksi Financial Distress dan Kepailitan
Hanafi (2005) menyatakan bahwa hasil prediksi financial distress dan
kepailitan perusahaan menjadi perhatian dari beberapa pihak. Pihak-pihak yang
menggunakan model tersebut antara lain:
1. Kreditur
Hasil prediksi financial distress mempunyai relevansi terhadap institusi
pemberi pinjaman, baik dalam memutuskan pemberian suatu pinjaman maupun
menentukan kebijakan untuk mengawasi pinjaman yang telah diberikan.
2. Investor
Hasil prediksi financial distress dapat membantu investor ketika akan menilai
kemungkinan masalah suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran
kembali pokok dan bunga.
3. Pembuat peraturan (pemerintah)
Pemerintah mempunyai tanggung jawab mengawasi kesanggupan membayar
hutang dan menstabilkan perusahaan individu, hal ini menyebabkan perlunya
suatu model yang aplikatif untuk mengetahui kesanggupan perusahaan
membayar hutang dan menilai stabilitas perusahaan.
4. Auditor
Model prediksi financial distress dapat menjadi alat yang berguna bagi auditor
dalam membuat penilaian going concern suatu perusahaan.
5. Manajemen
Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan maka perusahaan akan
menanggung biaya langsung (fee akuntan dan pengacara) dan biaya tidak
langsung (kerugian penjualan atau kerugian paksaan akibat ketetapan
pengadilan), sehingga dengan adanya model prediksi financial distress
diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan menghindari
biaya langsung dan tidak langsung dari kebangkrutan.
Faktor yang Mempengaruhi Proactive Search
Menurut (Malik, 2022) faktor-faktor yang mempengaruhi Proactive
Search terdiri dari tujuh, yaitu:
a. Pelatihan dan Pengembangan kepada karyawan
Pelatihan dan Pengembangan adalah proses persiapan peningkatan keahlian
terhadap karyawan atas pekerjaan tertentu dan tanggung jawab yang
dilakukan saat ini.
b. Membina karyawan untuk observasi
Membina karyawan untuk observasi adalah salah satu konsep cara berfikir
kritis dan keterampilan pemecahan masalah kepada karyawan didalam
perusahaan.
c. Menyediakan pembelajaran kolaboratif terhadap karyawan
Menyediakan pembelajaran kolaboratif bertujuan untuk mengembangkan
cara diskusi karyawan dengan divisi lain agar saling memahami sistem
kerja masing-masing divisi.
d. Membangun struktur berbagi pengetahuan terhadap karyawan
Berbagi pengetahuan adalah memberikan kesempatan karyawan untuk
berbagi ilmu pengetahuan, teknik, pengalaman dan ide yang mereka miliki
kepada karyawan lainnya yang dapat meningkatkan kinerja karyawan
tersebut.
e. Pemberdayaan karyawan
Pemberdayaan karyawan adalah membantu karyawan memiliki
kepercayaan diri dalam menjalankan tugas nya sehingga bisa bekerja
secara efektif.
f. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternal
Menghubungkan organisasi dengan lingkungan eksternal adalah
menghubungkan pihak-pihak penting yang mempengaruhi perusahaan
tersebut. Misalnya: pelanggan, client, pemerintah, lembaga konsumen,
media, kompetitor
g. Mengembangkan kepemimpinan yang strategis
Mengembangkan kepemimpinan yang strategis adalah peranan aktif
perusahaan untuk melaksanakan program sebagai strategi perusahaan
menghadapi perubahan lingkungan
Manfaat Informasi Prediksi Financial Distress dan Kepailitan
Platt dan Platt (1991) dalam Widiyaningsih (2008) menyatakan kegunaan
informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah:
1. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum
terjadinya kebangkrutan.
2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar
perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan
dengan baik.
3. Memberikan tanda peringatan awal adanya kebangkrutan pada masa yang akan
datang.
Definisi Proactive Search
Dalam penelitian (Alonso-Almeida et al., 2017) berpendapat bahwa
Proactive Search mendeteksi pola perilaku dalam perusahaan yang dapat
membantu manajer di industri jasa mengidentifikasi dan belajar dari
karakteristik perusahaan yang sukses.
Faktor-faktor Penyebab Kepailitan
Kepailitan dalam perusahaan tidak mudah untuk ditetukan secara pasti.
Sejauh ini terdapat dugaan bahwa sumber kegagalan disebabkan oleh
ketidakmampuan manajemen perusahaan. Ketidakmampuan manajemen dapat
diartikan dalam berbagai pengertian. Sebagian orang menafsirkan sebagai
pengalaman yang kurang dalam jenis usaha yang dikelola atau kegagalan
manajemen dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi dan industri yang tidak
menguntungkan (Aprilianasari Pudjiono, 2009 dalam Nugroho, 2012).
Secara garis besar faktor-faktor penyebab terjadinya kebangkrutan dibagi
menjadi tiga (Harnanto, 1984 dalam Nugroho, 2012), yaitu:
1. Sistem perekonomian
Dalam sistem perekonomian di mana roda perekonomian lebih banyak
dikendalikan oleh persaingan bebas, maka dunia usaha terbagi menjadi dua
golongan, yaitu perusahaan tradisional dan perusahaan yang memanfaatkan
teknologi. Ketidakmampuan bersaing merupakan faktor penyebab
kebangkrutan, sehingga efisiensi manajemen sangat diperlukan dan sangat
berperan untuk berkompetisi dengan perusahaan pesaing.
2. Faktor eksternal perusahaan
Kesulitan dan kegagalan yang mungkin dapat menyebabkan
kebangkrutan suatu perusahaan kadang-kadang berada di luar jangkauan
manajemen perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain:
a. Persaingan bisnis yang ketat
b. Berkurangnya permintaan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan
c. Turunnya harga jual terus-menerus
d. Kecelakaan atau bencana alam yang menimpa perusahaan.
3. Faktor internal perusahaan
Faktor internal yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan dapat
dicegah melalui berbagai tindakan dalam perusahaan itu sendiri. Faktor-faktor
internal ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijaksanaan yang
tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada
saat yang diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan
perusahaan secara internal, yaitu:
a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan
b. Manajemen yang tidak efisien
c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan
Indikator Terjadinya Kepailitan
Adanya persaingan usaha yang semakin ketat menuntut perusahaan agar
selalu memperbaiki kinerja perusahaan sehingga mampu bersaing dengan
perusahaan lain. Kondisi perekonomian secara global juga harus selalu
diperhatikan dalam menjalankan perusahaan. Sebelum perusahaan mengalami
kepailitan, berbagai situasi atau keadaan khususnya yang berhubungan dengan
efektivitas dan efisiensi operasi dapat diamati. Ada beberapa indikator yang
menandai kesulitan keuangan yang dapat diamati dari pihak internal maupun
pihak eksternal.
Indikator yang harus diperhatikan para manajer, seperti yang dikemukakan
oleh Harnanto (1984) dalam Nugroho (2012) yaitu:
1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan
konsumen
2. Kenaikan biaya produksi
3. Tingkat persaingan yang semakin ketat
4. Kegagalan melakukan ekspansi
5. Ketidakefektifan dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang
6. Kurang adanya dukungan atau fasilitas perbankan (kredit)
7. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap hutang
Suatu perusahaan yang mengandalkan hutang di dalam menghadapi
kegiatan operasi dan kegiatan investasinya akan berada dalam keadaan yang
kritis karena apabila suatu saat perusahaan mengalami penurunan hasil operasi,
maka perusahaan tersebut akan mendapatkan kesulitan untuk menyelesaikan
kewajibannya.
Selain itu, indikator yang dapat diamati oleh pihak ekstern antara lain:
1. Penurunan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham
2. Terjadinya penurunan laba yang terus-menerus, bahkan sampai terjadinya
kerugian
3. Ditutup atau dijualnya satu atau lebih unit usaha
4. Terjadinya pemecatan pegawai
5. Pengunduran diri eksekutif puncak
6. Harga saham yang terus menerus turun di pasar modal
Kepailitan
Kepailitan adalah kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga
perusahaan tidak mampu lagi menjalankan operasinya dengan baik. Kepailitan
yang terjadi dalam perusahaan biasanya diawali dengan financial distress.
Kepailitan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan
atau insolvabilitas.
Secara umum, definisi kepailitian dapat dilihat dari dua sudut pandang,
yaitu kepailitan secara hukum dan kepailitan secara teknis. Kepailitan secara
hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam pasal 2
dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak
membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri
maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.
Faktor yang Mempengaruhi Strategic Flexibility
Faktor yang mempengaruhi Strategic Flexibility menurut (Muneeb et
al., 2022) ada dua faktor yang melibatkan yaitu: Faktor internal adalah
fleksibilitas dalam manajemen, pembelajaran, sumber daya manusia dan sistem
informasi. Faktor eksternal adalah fleksibilitas dalam proses produksi, pasar,
barang, pengadaan dan Strategic Flexibility yang berfokus pada pasar untuk
penyedia layanan serta orientasi pasar
Dimensi Strategic Flexibility
Menurut (Xiu et al., 2017) terdapat 3 dimensi Strategic Flexibility yaitu:
1. Skill Malleability
Skill Malleability adalah kemampuan yang dimiliki karyawan untuk bisa
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan.Pengaruh performance management, strategic flexibility dan proactive search pada pt. iss Indonesia
Sukma Adinda
2. Functional Flexibility
Functional Flexibility adalah keterampilan yang dimiliki karyawan untuk
menyelesaikan tugas yang beragam dan memikul tanggung jawab tugas-
tugas dari pekerjaan yang lainnya.
3. Behavioral Flexibility
Behavioral Flexibility adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang
karyawan untuk menyesuaikan perilaku mereka dalam keadaan yang
berbeda
Jenis Strategic Flexibility
Menurut (Kumar, 2020) dibagi menjadi dua yaitu:
a. Resource Flexibility
Resource Flexibility adalah menerapkan dan menetapkan ulang kembali
sumber daya untuk mengatasi tantangan yang timbul.
b. Collaborative Flexibility
Collaborative Flexibility adalah mendukung tujuan perusahaan dengan
jaringan dan kolaborasi dengan perusahaan lain
Financial Distress
Financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai
ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat
jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan (Darsono dan Ashari,
2005 dalam Kartikawati, 2008). Financial distress juga didefinisikan sebagai
tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan atau
likuidasi (Platt dan Platt, 2002 dalam Iramani, 2007). Mc Cue (1991) dalam
Atmini (2005) mendefinisikan financial distress sebagai arus kas negatif. Hofer
(1980) dan Whitaker (1999) dalam Atmini (2005) mendefinisikan financial
distress jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba operasi negatif. John et
al. dalam Atmini (2005) mendefinisikan financial distress jika melakukan
pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen. Tirapat dan
Nittayagasetwat (1999) dalam Atmini (2005) mengatakan bahwa perusahaan
mengalami financial distress jika perusahaan menghentikan operasinya dan
perusahaan mengalami pelanggaran teknis dalam hutang dan diprediksi akan
mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang.
Kesulitan keuangan bisa digambarkan di antara dua titik ekstrim yaitu
kesulitan likuiditas jangka pendek (yang paling ringan) sampai insolvency (yang
paling parah). Kesulitan keuangan jangka pendek biasanya bersifat sementara,
tetapi bisa berkembang menjadi parah. Pengelolaan kesulitan keuangan jangka
pendek (tidak mampu membayar kewajiban pada saat jatuh tempo) yang tidak
tepat akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar yaitu menjadi tidak
solvabel (jumlah utang lebih besar daripada jumlah aset) dan akhirnya mengalami
kebangkrutan (Munawir, 2002: 291
Definisi Model Springate
Model Springate merupakan model diskriminan lainnya selain model
Altman yang bisa digunakan untuk memprediksi financial distress atau kesulitan
keuangan suatu perusahaan.
Gordon L.V Springate (1978) (dalam Dimas Priambodo, 2013) telah
melakukan penelitian yang menghasilkan model prediksi kebangkrutan yang
dibuat mengikuti prosedur model Altman. Model Springate menggunakan 4 rasio
keuangan untuk memprediksi adanya potensi kesulitan keuangan dalam suatu
perusahaan, model Springate ini dapat digunakan untuk memprediksi financial
distress.
Gordon L.V. Springate (1978) melakukan penelitian untuk menemukan
suatu model yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya potensi (indikasi)
kebangkrutan. Springate (1978) menggunakan 19 rasio-rasio keuangan popular
yang bisa dipakai untuk memprediksi financial distress. Setelah melalui uji
statistik analisis multiple discriminant yang sama dengan yang dilakukan Altman
(1968), yaitu membedakan antara perusahaan yang mengalami distress dan yang
tidak distress (Vickers (2005). Sampel yang digunakan Springate berjumlah 40
perusahaan manufaktur yang berlokasi di Kanada, yaitu 20 perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan dan 20 yang dalam keadaan sehat. Springate
akhirnya menemukan 4 rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya
potensi (indikasi). Keempat rasio tersebut adalah rasio modal kerja terhadap total
aset, rasio laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset, rasio laba sebelum
pajak terhadap total liabilitas lancar, dan rasio total penjualan terhadap total aset.
Keempat rasio tersebut dikombinasikan dalam suatu formula yang dirumuskan
Gordon L.V. Springate yang selanjutnya terkenal dengan istilah model Springate
(S-Score) (dalam Ben dkk 2015).
Definisi Model Altman
Model Altman merupakan model yang banyak digunakan dalam
memprediksi kebangkrutan atau kesulitan keuangan.
Penelitian Altman (1968) (Nugroho, 2016) merupakan penelitian awal yang
mengkaji pemanfaatan analisis rasio keuangan sebagai alat untuk memprediksi
kebangkrutan perusahaan. Dengan menggunakan analisis diskriminan, fungsi
diskriminan akhir yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan
memasukkan rasio-rasio keuangan berikut: working capital/total assets, retained
earnings/total assets, earnings before interest and taxes/ total assets, market value
equity/book value of total debt, sales/total assets sebagai variabel independen.
Secara umum disimpulkan bahwa rasio-rasio keuangan tersebut biasa digunakan
untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan
Definisi Strategic Flexibility
Menurut penelitian yang dilakukan (Hitt 1984) menyatakan bahwa
Strategic Flexibility adalah kemampuan perusahaan untuk bertindak atau
merespons dengan cepat terhadap perubahan kondisi persaingan. Strategic
Flexibility menurut (David et al., 2016) adalah kemampuan perusahaan untuk
merespon secara terus menerus terhadap perubahan yang tidak diantisipasi
dengan konsekuensi yang tidak terduga dari perubahan pasar yang dapat
diprediksi. Strategic Flexibility adalah kemampuan perusahaan untuk mengatur
kembali sumber daya internal perusahaan nya dan segera menanggapi
perkembangan baru yang muncul di pasar (Herhausen et al., 2021). Strategic
Flexibility adalah strategi untuk meningkatkan citra sosial perusahaan dan
memberikan pengalaman layanan yang ditingkatkan (Narayanamurthy et al.,
2017). Strategic Flexibility adalah menjadi strategi yang terbaik dalam
lingkungan bisnis yang kompleks (Hamlin et al., 2012)
Alternatif Perbaikan Financial Distress
Ada berbagai macam cara atau alternatif yang dapat dilakukan oleh
perusahaan untuk memecahkan permasalahan financial distress. Menurut Hanafi
dan Halim (2014) terbagi menjadi 2 yaitu:
1. Pemecahan secara informal
a. Dilakukan apabila masalah belum begitu parah
b. Masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih
bagus cara:
1) Perpanjangan (Extention): dilakukan dengan cara memperpanjang jatuh
tempo utang-utang
2) Komposisi (Composisition): dilakukan dengan mengurangi besarnya
tagihan, misal klaim utang diturunkan menjadi 70%. Kalau utang
besarnya 1.000, maka nilai utang yang baru adalah 0,7 x 1.000 = 700
2. Pemecahan secara formal
Dilakukan apabila masalah sudah parah, kreditur ingin mempunyai jaminan
keamanan dengan cara:
a. Apabila nilai perusahaan diteruskan > nilai perusahaan dilikuidasi
Reorganisasi: dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal
yang layak.
b. Apabila nilai perusahaan diteruskan < nilai perusahaan dilikuidasi
Likuidasi: dengan menjual aset-aset perusahaan.
Faktor yang Mempengaruhi Performance Management
Faktor faktor penting Performance Management menurut (Prasad et
al., 2017) adalah tingkat keterampilan karyawan, pengetahuan karyawan dan
motivasi karyawan dalam memahami kebijakan dan struktur perusahaan, hal
tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap hasil kinerja karyawan
Akibat Financial Distress
Financial distress akan mengakibatkan berbagai hal yang merugikan
perusahaan baik dimasa terjadinya perusahaan mengalami kesulitan keuangan
maupun dimasa yang akan datang.
Kerugian utama perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang lebih
tinggi adalah peningkatan resiko kesulitan keuangan dan akhirnya likuidasi. Hal
ini mungkin mempunyai pengaruh merugikan bagi pemilik ekuitas dan utang
(Kahl, 2002). Bank dan pemberi pinjaman lain (Kreditur Perusahaan Pembiayaan)
akan cenderung melihat dengan prejudiced eye atas pinjaman lanjutan yang
diajukan perusahaan pembiayaan yang mengalami kesulitan keuangan mengambil
tindakan berjaga-jaga dan ini dapat berlanjut selama beberapa tahun setelah krisis
berlalu. (Nurgroho, 2016)
Dimensi Performance Management
Menurut (De Waal, 2019) terdapat 4 dimensi Performance
Management yaitu mempelajari pengaruh aspek instrumental dan perilaku,
diperlukan model pengendalian manajemen daripada menggabungkan kedua
jenis aspek tersebut. Model seperti itu dapat ditemukan dalam empat tuas
kendali.
1. Beliefs Systems
Beliefs Systems adalah memberikan arah kepada perusahaan dengan
merancang misi, strategi dan nilai-nilai inti yang terdiri dari definisi
organisasi yang dirumuskan, dikomunikasikan secara formal dan
dikonfirmasi oleh manajemen senior untuk memberikan nilai, tujuan,
dan arahan kepada organisasi.
2. Boundary Systems
Boundary Systems adalah menunjukkan risiko yang harus dihindari
dan tindakan yang diharapkan tidak dilakukan oleh anggotaPengaruh performance management, strategic flexibility dan proactive search pada pt. iss Indonesia
Sukma Adinda
organisasi. Contohnya menetapkan pengaturan kerja, kode etik dan
aturan dan prosedur yang digunakan untuk menetapkan batasan pada
perilaku mencari peluang. Jenis sistem ini dapat dilambangkan
sebagai instrumental.
3. Diagnostic Control Systems
Diagnostic Control System adalah mengukur dan memantau
pelaksanaan misi dan strategi dengan indikator kinerja yang telah
ditentukan. Atas dasar umpan balik dan informasi umpan maju yang
diberikan oleh sistem ini, manajer mengambil tindakan korektif dan
pencegahan untuk menjaga organisasi tetap pada jalurnya dan
mendorong pencapaian target yang telah ditentukan dengan
menggunakan penghargaan. Diagnostic Control Systems digunakan
untuk memotivasi, memantau, dan menghargai pencapaian tujuan
tertentu. Jenis sistem ini dapat dilambangkan sebagai instrumental dan
perilaku.
4. Interactive Control Systems
Interactive Control Systems adalah sistem komunikasi formal yang
digunakan manajer untuk melibatkan diri dalam aktivitas karyawan
dan karyawan digunakan untuk mengomunikasikan ide dan inisiatif
dari karyawan terhadap manajer untuk menciptakan strategi baru.
Jenis sistem ini dapat dilambangkan sebagai perilaku
Penyebab Financial Distress
Ada beberapa penyebab yang mengakibatkan suatu perusahaan mengalami
financial distress atau kesulitan keuangan.
Lizal (2002) (Nugroho, 2016) mengelompokkan penyebab-penyebab
kesulitan keuangan dan menamainya dengan Model Dasar Kebangkrutan atau
Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan. Menurut Lizal (2002), ada tiga alasan
yang mungkin mengapa perusahaan menjadi bangkrut, yaitu:
1. Neoclassical Model
Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi sumber daya tidak tepat.
Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika kebangkrutan mempunyai campuran aset
yang salah. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan
laba rugi. Misalnya profit asset (untuk mengukur profitabilitas) dan
liabilities/assets.
2. Financial Mode
Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah dengan liquidity
constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa walaupun perusahaan dapat
bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia harus bangkrut juga dalam jangka
pendek. Hubungan dengan pasar modal yang tidak sempurna dan struktur modal
yang inherited menjadi pemicu utama kasus ini. Tidak dapat secara terang
ditentukan apakah dalam kasus ini kebangkrutan baik atau buruk untuk
direstrukturisasi.
Model ini mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator
kinerja seperti turnover/total assets, revenues/turn over, ROA, ROE, profit
margin, stock turnover, receivables turnover, cash flow/total equity, debt ratio,
cash flow (liabilities-reserves), current ratio, acid test, current liquidity, short
term assets/daily operating expenses, gearing ratio, turnover per employee,
coverage of fixed assets, working capital, total equity per share, EPS ratio, dan
sebagainya.
3. Corporate Governance Model
Di sini, kebangkrutan mempuyai campuran aset dan struktur keuangan yang
benar tapi dikelola dengan buruk. Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan
menjadi out of the market sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola
perusahaan yang tak terpecahkan.
Jenis Performance Management
Menurut (Prasad et al., 2017) jenis Performance Management terbagi
menjadi tiga yaitu:
a. Performance Appraisal
Performance Appraisal adalah fitur yang paling penting dari
manajemen kinerja. Sifat ini dikenal sangat efektif bila digunakan
dengan benar untuk menyelaraskan tujuan setiap individu dengan
tujuan perusahaan. Misalnya karyawan harus melalui proses ini
dengan jujur dan mendorong komunikasi dua arah yang konstruktif.
Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka proses evaluasi tidak
dapat berjalan dengan baik bahkan dapat mempengaruhi kinerja.
b. 360-Degree Feedback
360-Degree Feedback adalah mengevaluasi kinerja karyawan,
seberapa baik kinerja karyawan sekarang. Setelah menerima hasil
tinjauan penilaian mereka, karyawan kemudian dapat
mendiskusikannya langsung dengan manajer mereka. Metode ini
sangat membantu merampingkan proses peninjauan secara efektif,
karena mencakup pendapat dari banyak pihak. Makanya disebut 360
derajat.
c. Key Performance Indicators
Key Performance Indicators adalah cara bagi karyawan untuk
mengukur kemajuan pekerjaan mereka secara keseluruhan seperti
dari proyek individu, kerja tim, penjualan tim penjualan hingga
tujuan penjualan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan nya adalah
untuk memudahkan perusahaan mencapai tujuannya. Key
Performance Indicators digunakan untuk mendapatkan kinerja
karyawan berupa informasi yang lebih berkualitas.
Definisi Performance Management
Menurut (Elrehail et al., 2020) Performance Management adalah salah
satu faktor baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi
rendahnya kinerja perusahaan tersebut. Selain itu menurut (Hansen, 2021)
Performance Management adalah proses berkelanjutan dan fungsi penting
yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategis dalam
mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja individu dan tim dan
memastikan tujuan individu dan tim selaras dengan tujuan strategis organisasi.
Menurut (Aguinis & Burgi-Tian, 2021) Performance Management adalah aspek
penting dari manajemen kinerja karena membantu meningkatkan kompetensi
dan motivasi karyawan. Performance Management menunjukkan bahwa
karyawan dapat bekerja lebih baik ketika mereka memenuhi syarat untuk
melakukan pekerjaan mereka(Rauch & Hatak, 2016). Performance Management
melebihi batas fungsional dan membuat komunikasi internal dan informasi
mengalir lebih lancar dan fleksibel (Oyemomi et al., 2016).
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Performance Management yang sesuai dengan keinginan perusahaan atas
pekerjaan karyawan dapat memacu semangat pegawai untuk bekerja lebih baik
dari waktu ke waktu sehingga memberikan pengaruh positif bagi peningkatan
hasil kerja
Assortment Planning
Perencanaan jenis barang merupakan proses pengambilan keputusan secara
kuantitatif yang spesifik di dunia ritel guna memenuhi kebutuhan pelanggan
(Bahng & Kincade, 2014). Jenis barang di retailer memiliki dampak besar dan
dianggap sebagai prioritas utama demi kepentingan bisnis ritel mereka (Kok dkk,
2006). Perencanaan jenis barang ditetapkan dan ditinjau ulang berdasarkan
sistem klasifikasi yang digunakan oleh masing-masing retailer (Kincade dkk,
2004). Kebanyakan retailer menerapkan perencanaan jenis barang dengan
menggolongkan stock keeping unit (SKU) ke dalam kelompok-kelompok yang
disebut kategori atau kelas yang telah ditentukan (Kok dkk, 2006). Beberapa
peneliti pemasaran menyimpulkan bahwa unit dasar analisis untuk model
pemasaran pilihan adalah merek (Fader & Hardie, 1996). Namun, Fader dan
Hardie (1996) melaporkan bahwa konsumen, produsen, dan retailer membuat
keputusan lebih banyak di tingkat stock keeping unit (SKU), yang mencerminkan
gaya, warna, ukuran, dan kain, dibandingkan dengan menggunakan merek.
Secara umum, keberhasilan perencanaan jenis barang meliputi
menyeimbangkan antara berapa banyak kategori atau variasi, berapa banyak
stok keeping unit (SKU) di setiap kategori, dan jumlah inventaris yang
dialokasikan ke SKU (Mantrala dkk, 2009).
Tingkatan Proses Financial Distress
Saat mengalami financial distress atau kesulitan keuangan ada beberapa
tingkatan proses yang terjadi dimulai dari tingkatan paling rendah sampai dengan
tingkatan perusahaan telah mengalami financial distress dalam level yang tinggi
dan berakhir pada kebangkrutan.
Menurut Altman (1983) (Nugroho, 2016) rasio-rasio keuangan yang
digunakan dalam memprediksi kesulitan keuangan atau kebangkrutan ini memiliki
tingkatan bagaimana proses suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau
financial distress, tingkatan proses tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Kemampulabaan rendah;
2. Aliran kas rendah;
3. Peningkatan pembiayaan utang (debt financing);
4. Peningkatan utang lancar;
5. Penurunan aset-aset keuangan;
6. Kegagalan pembayaran
Category Management
Category management atau manajemen kategori merupakan sebuah strategi
yang dapat diterapkan di berbagai macam industri. Dalam industri retail, category
management sangat berpengaruh terhadap kegiatan pemasaran dan
peningkatan operasional.. Category management atau manajemen kategori
adalah strategi untuk mengatur kategori produk yang dilakukan oleh pihak
retailer dan supplier dalam rangka untuk menyalurkan nilai tambah produk pada
konsumen (Ray, 2010). Terdapat tiga bagian dari definisi tersebut, yaitu sebagai
berikut:
a. Proses antara retailer dan supplier, yaitu category management sebagai
proses kolaboratif antara retailer dan supplier yang bersama-sama
mengembangkan category business plan, pricing, assortment or
promotion.
b. Mengelola kategori sebagai strategic business units, yaitu setiap kategori
perlu untuk dikelola sebagai bisnis yang terpisah dengan tiga target
turnover, pertumbuhan, dan profitabilitas.
c. Fokus pada nilai pelanggan, yaitu category management bertujuan
menyampaikan nilai pelanggan yang lebih tinggi dalam kondisi yang
sesuai dengan kebiasaan pembelian pelanggan
Data Mining
Retail adalah salah satu area aplikasi untuk data mining karena menyimpan
berbagai macam data selama kegiatan bisnis. Data ini termasuk data transaksi,
data inventaris, dan data pemasok. Kumpulan data sangat berguna buat setiap
organisasi dan kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan dengan pengolahan yang
tepat dapat menghasilkan informasi yang berguna. Kumpulan data yang besar
dan kompleks tidak dapat dianalisis secara manual. Hal ini mengakibatkan
informasi yang berguna sering tidak diperhatikan, maka dari itu penggunaan data
tidak dimanfaatkan secara optimal (Khan dkk, 2011 ).
a. Pengertian Data Mining
Data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa
informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data
(Vulandari, 2017). Data mining merupakan proses penggalian menggunakan
teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan pembelajaran dengan
mesin untuk mendapatkan informasi dari kumpulan data yang besar (Anggraeni
dkk, 2013). Data mining atau lebih tepatnya disebut knowledge mining from data
dapat didefinisikan sebagai sebuah proses menemukan pola dan pengetahuan
menarik dari sejumlah besar data yang bersumber dari sebuah basis data,
gudang data, dan data lain yang masuk ke sistem secara dinamis (Han dkk,
2012).
b. Proses Tahapan Data Mining
Banyak orang menganggap data mining sebagai sinonim dari istilah lain yang
lebih populer digunakan, yaitu Knowledge Discovery from Data (KDD),
sementara itu ada pandangan lain yang mengaggap data mining sebagai
langkah penting dalam proses KDD. Proses KDD merupakan rangkaian
perulangan dari langkah-langkah berikut (Han dkk, 2012):
i. Data Cleaning
Data cleaning merupakan proses membersihkan atau membuang data dari data
yang tidak konsisten dan noise.
ii. Data Integration
Data integration merupakan proses penggabungan data dari beberapa sumber
basis data.
iii. Data Selection
Data selection merupakan proses pemilihan data yang akan digunakan dalam
proses analisis.
iv. Data Transformation
Data transformation merupakan proses mengubah data menjadi bentuk yang
sesuai untuk diolah dalam proses data mining.
v. Data Mining
Data mining merupakan proses pengolahan data dari data yang sudah ada,
menggunakan sebuah metode untuk mengetahui informasi yang ada di
dalamnya.
vi. Pattern Evaluation
Pattern evaluation merupakan proses mengidentifikasi dari informasi yang sudah
didapatkan dari proses data mining.
vii. Knowledge Presentation
Knowledge presentation merupakan proses menyajikan informasi yang sudah
didapatkan dari proses data mining dan pattern evaluation guna mendukung
dalam proses pengambilan keputusan.
c. Metode Data Mining
Berikut merupakan fungsi-fungsi atau metode yang umum diterapkan dalam data
mining (Haskett, 2000):
i. Association
Association merupakan proses untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu
kombinasi item dalam suatu waktu.
ii. Sequence
Sequence merupakan proses untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu
kombinasi item dalam suatu waktu dan diterapkan lebih dari satu periode.
iii. Clustering
Clustering merupakan proses pengelompokkan sejumlah data atau obyek ke
dalam kelompok data sehingga setiap kelompok berisi data yang mirip.
iv. Classification
Classification merupakan proses penemuan model atau fungsi yang menjelaskan
atau membedakan konsep atau kelas data, dengan tujuan untuk dapat
memperkirakan kelas dari suatu obyek yang labelnya tidak diketahui.
v. Regression
Regression merupakan proses pemetaan data dalam suatu nilai prediksi.
vi. Forecasting
Forecasting merupakan proses pengestimasian nilai prediksi berdasarkan pola-
pola di dalam sekumpulan data.
vii. Solution
Solution merupakan proses penemuan akar permasalahan dan problem solving
dari persoalan bisnis yang dihadapi atau paling tidak sebagai informasi dalam
pengambilan keputusan
Kategori Penggolongan Financial Distress Secara Umum
Ada berbagai kategori penggolongan area financial distress yang
menandakan kondisi suatu perusahaan. Untuk persoalan financial distress secara
kajian umum menurut Irham Fahmi (2012) ada empat kategori penggolongan
yang bisa dibuat, yaitu:
a. Pertama, financial distress kategori A. Pada kategori ini, perusahaan berada di
area yang membahayakan bahkan berpotensi untuk mengalami kebangkrutan
atau pailit. Beberapa pihak yang berkepentingan mungkin akan melaporkan
perusahaan dalam posisi bangkrut ke pengadilan atau sangat tinggi dan benar-
benar membahayakan.
b. Kedua, financial distress kategori B. Pada kategori ini perusahaan berada di
area berbahaya namun tidak bahaya seperti kategori A yang memungkinkan
tejadinya kepailitan. Perusahaan dapat menyelamatkan aset yang dimiliki
dengan memikirikan berbagai solusi seperti penjualan aset atau solusi-solusi
lainnya seperti pengikisan pegawai (PHK) atau pensiun dini yang diakibatkan
oleh dampak perusahaan mengambil keputusan merger dan akuisisi.
c. Ketiga, financial distress kategori C atau sedang. Perusahaan dianggap masih
mampu atau bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang
bersumber dari internal dan eksternal. Namun disini perusahaan sudah harus
melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang
diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perektrutan tenaga ahli
baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi
strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan,
termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu
tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh
maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka
memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan
sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada publik atau
yang dikenal dengan istilah stock repurchase atau buy back. Keputusan untuk
membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai
arti bagi suatu perusahaan, antara lain:
1. Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran,
2. Perusahaan telah memberi sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki
kemampuan finansial yang cukup,
3. Diharapkan dengan membeli saham, Earning pershare (EPS) diharapkan
market price pershare juga akan mengalami kenaikan.
d. Keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini
perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang
disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan
dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat
jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan
mengeluarkan financial reserve (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau
mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan
untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini
terjadi pada anak perusahaan (subsidiaries company) maka itu bisa
diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak
manajemen kantor pusat (head office management)
Assortment Planning
Penelitian yang dilakukan oleh Saure dan Zeevi (2011) menyatakan bahwa
dengan menawarkan assortment yang berbeda dan pengamatan dari perilaku
pembelian konsumen. Hasilnya adalah retailer dapat mempelajari tentang
preferensi konsumen. Penelitian yang dilakukan oleh Cachon dan Kok (2007)
mengenai assortment planning dengan berbagai macam kategori barang serta
selera konsumen dengan model duopoly, dimana retailer memilih harga dan
tingkat variasi masing-masing kategori. Penelitian yang dilakukan oleh Hubner
(2017) mengenai penyelesaian assortment planning dengan keterbatasan rak.
Hasilnya adalah assortment dengan keterbatasan rak memiliki dampak yang
siginifikan terhadap keuntungan retailer
Pengertian Financial Distress
Kebangkrutan merupakan salah satu kondisi dimana perusahaan tidak lagi
melakukan kegiatan operasional perusahaannya.
Menurut Hanafi (dalam Peter dan Yoseph, 2011) menyatakan bahwa:
“Kebangkrutan (bankruptcy) biasanya diartikan sebagai kegagalan
perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan
laba.”
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kebangkrutan merupakan
kegagalan suatu perusahaan diakibatkan oleh manajemen perusahaan yang buruk
dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan.
Sedangkan financial distress merupakan salah satu tanda awal perusahaan
berpotensi mengalami kebangkrutan. Beberapa definisi mengenai financial
distress yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut:
Menurut Plat dan Plat (Irham Fahmi, 2012) mendefinisikan:
“Financial distress sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi
sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi.”
Menurut Whitaker (dalam Kurniasari dan Ghozali, 2013) menyatakan bahwa:
“Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi financial distress atau
kondisi bermasalah apabila perusahaan tersebut mengalami laba bersih (net
profit) negatif selama beberapa tahun.”
Dapat disimpulkan bahwa financial distress adalah suatu kondisi dimana
suatu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau penurunan kondisi
keuangan.
Jika suatu perusahaan mengalami masalah dalam likuiditas maka sangat
memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan
(financial distress), dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat di atasi maka
ini bisa berakibat kebangkrutan usaha (bankrupty). Untuk menghindari
kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi dan bantuan, baik
bantuan dari pihak internal maupun eksternal. Financial distress dimulai dari
ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban
yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk
kewajiban dalam kategori solvabilitas. Permasalahan terjadinya insolvency bisa
timbul karena faktor berawal dari kesulitan likuiditas. (Irham Fahmi, 2012)
Menurut Ilya Avianti (Irham Fahmi, 2012) ketidakmampuan tersebut dapat
ditunjukkan dengan 2 (dua metode, yaitu Stock-based Insolvency dan Flow-based
insolvency. Stock-based insolvency adalah kondisi yang menunjukkan suatu
kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan (negative net worth), sedangkan
Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk melihat
kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Menurut Widarjo (2009)
menyatakan bahwa:
profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset
perusahaan karena rasio ini mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset. Dengan adanya
efektivitas dari penggunaan aset perusahaan maka akan mengurangi
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka perusahaan akan
memperoleh penghematan dan akan memiliki kecukupan dana untuk
menjalankan usahanya. Dengan adanya kecukupan dana tersebut
maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan
menjadi lebih kecil.
Menurut Kasmir (2008:114) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu
periode tertentu. Menurut Fahmi (2013:135) semakin baik rasio profitabilitas
maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan
perusahaan. Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dalam penelitian
ini adalah rasio adalah return on assets (ROA). Menurut Keown (2008:88)
menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan sebagai pengukuran
profitabilitas perusahaan adalah ROA (Return On Asset) yang merupakan
pengembalian atas aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bersih
perusahaan.
Return On Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dari aset yang digunakan. Return On Asset (ROA) merupakan
salah satu rasio yang menjadi ukuran profitabilitas perusahaan, serta
menunjukkan efisiensi manajemen dalam menggunakan seluruh aset yang
dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan
Rasio Likuiditas
Menurut Lukman (2004:40), likuiditas merupakan suatu indikator
mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial
jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. John
(2010:241) menyatakan bahwa ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban lancarnya merupakan suatu masalah likuiditas yang ekstrem, masalah
ini dapat mengarah pada penjualan investasi dan asset lainnya yang dipaksakan,
dan bahkan mengarah pada kesulitan insolvabilitas dan kebangkrutan.
Apabila perusahaan mampu mendanai dan melunasi kewajiban jangka
pendeknya dengan baik maka potensi perusahaan mengalami financial distress
akan semakin kecil. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Current ratio. Menurut Kasmir (2008:134-135) current ratio merupakan:
Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar
kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada
saat ditagih secara keseluruhan. Rasio ini dapat pula dikatakan
sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of
safety) suatu perusaha ukuran. Dalam praktiknya sering kali
dipakai bahwa rasio ini dengan standar 200% (2:1) yang terkadang
sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan
bagi suatu perusahaan
Analisis Rasio Keuangan
Berdasarkan uraian sebelumnya, diketahui bahwa Analisis Rasio
Keuangan merupakan salah satu cara untuk menganalisis laporan keuangan yang
mengungkapkan hubungan matematik antara suatu jumlah dengan yang lainnya
atau perbandingan antara satu pos dengan pos lainnya. Menurut Munawir
(2007:64) analisis rasio adalah:
suatu analasis yang menggambarkan hubungan antara suatu jumlah
tertentu dengan jumlah yang lain dengan menggunakan alat analisis
berupa ratio sehingga dapat menjelaskan atau memberi gambaran
mengenai baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu
perusahaan.
Menurut Etty dalam Orina (2013:6) pada dasarnya analisis rasio keuangan adalah:
analisis untuk menganalisa hubungan data keuangan dan untuk
mengetahui hubungan pos-pos dalam neraca atau laporan laba rugi
untuk mengetahui baik atau buruknya posisi keuangan dan prestasi
perusahaan. Rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi
kesulitan keuangan bisnis untuk periode satu sampai lima tahun
sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut.
Menurut Nasser dan Aryati dalam Indri (2012:3), Rasio keuangan
bermanfaat dalam memprediksi kebangkrutan bisnis untuk periode satu sampai
lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar bangkrut. Berdasarkan definisi
diatas, analisis rasio keuangan merupakan suatu alat untuk menganalisis laporan
keuangan sebagai hasil dari kinerja suatu perusahaan
Category Management
Penelitian yang dilakukan oleh Dewsnap dan Hart (2004) membahas mengenai
category management sebagai supply chain management initiative yang sampai
saat ini masih mempertahankan sektor bahan pangan dan yang di dalamnya
dibatasi berbagai kategori pangan. Penelitian ini menyatakan bahwa category
management menawarkan kerjasama retailer dan supplier dalam industri fashion
sebagai tambahan penting pada metode cepat tanggap dalam dunia industri.
Penelitian yang dilakukan oleh Larson (2005) menyatakan bahwa category
management penting karena konsumen suka mempunyai lebih dari satu pilihan.
Retail yang tidak menawarkan beberapa pilihan kepada konsumen maka akan
kehilangan konsumen yang beralih ke retail lain yang memberkan lebih banyak
pilihan. Penelitian yang dilakukan oleh Hamister dan Fortsch (2016) mengenai
dampak kumulatif dari category management pada retailer kecil. Penelitian
tersebut menyatakan bahwa praktik category management memiliki dampak
positif terhadap performansi retailer kecil dan lokal, serta performansi pengelola
kategori dan supplier minor juga secara positif berkaitan dengan pelaksanaan
category management. Penelitian yang dilakukan oleh Araci dan Gulenc (2008)
mengenai solusi analisis pada category management. Penelitian tersebut
menyatakan bahwa penerapan category management akan meningkatkan
keuntungan suatu retail
Analisis Laporan keuangan
Laporan keuangan merupakan proses akhir dari pencatatan kegiatan
transaksi yang dilakukukan oleh perusahaan. Menurut Munawir (2007:5) yang
dimaksud laporan keuangan adalah:
Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk
suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar
posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba rugi. Pada
waktu akhir-akhir ini sudah menjadi kebiasaan bagi perseroan-
perseroan untuk menambahkan daftar ketiga yaitu daftar surplus
atau daftar laba yang tak dibagikan (laba yang ditahan).
Munawir (2007:11) juga menyatakan bahwa:
Penganalisaan atau penilaian terhadap posisi atau keadaan
keuangan dan perkembangannya suatu perusahaan dapat dilakukan
oleh dua pihak, yaitu pihak yang ada dalam perusahaan (internal
analis) dimana mereka ini bebas untuk melihat data-data akuntansi
secara terperinci dan memperoleh laporan keuangan dalam bentuk
yang asli. Sedangkan pihak kedua adalah eksternal analis yaitu
pihak-pihak diluar perusahaan yang tidak berwenang melihat data-
data secara terperinci. Bahkan mungkin laporan keuangan yang
diperolehnya tidak asli karna sudah diolah sedemikian rupa
sehingga kelihatan baik.
Menurut Kasmir (2008:66), tujuan utama analisis keuangan adalah:
agar dapat mengetahui posisi keuangan saat ini. Dengan
mengaetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan
keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat
mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak.
Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi
tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan adanya
kelemahan dan kekuatan yang dimiliki maka akan tergambar
kinerja perusahaan
Layanan Teknologi Informasi
Layanan Teknologi informasi merupakan kumpulan pengetahuan yang detail
maupun integral terhadap Teknologi informasi yang di gunakan untuk membantu
layanan yang di berikan perusahaan, yang menghasilkan berbagai hal untuk
manajemen perusahaan. (Rochmadi, 2013), Layanan informasi mencakup
pengetahuan tentang apa yang menjadi sumber daya IT, persiapan infrastruktur, metode
penggunaan dan juga kemampuan support bagi perusahaan dan pengguna dari layanan
TI itu sendiri.
Apabila suatu organisasi tidak mengelola Layanan TI dengan tepat dan baik
kemungkinan organisasi tersebut tidak bisa memastikan layanan layanan TI yang di
butuhkan akan tersedia ketika dibutuhkan, dan apabila ini terjadi layanan yang
diberikan oleh sebuah Departemen TI untuk mendukung proses bisnis akan menjadi
kurang efektif dan efisien, yang mengakibatkan Departemen TI tidak dapat memenuhi
atau mendukung tujuan keseluruhan organisasi atau perusahaan lain (Engle, Brewster,
& Blokdijk, 2008)
Untuk dapat mendukung tujuan dari perusahaan suatu organisasi atau perusahaan
di harapkan memiliki standar kualitas untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap
penggunanya, ITSM (Information Technology Service Management) merupakan
sumber panduan praktis untuk di jadikan sebagai standar kualitas agar terciptanya
peningkatan layanan teknologi informasi pada suatu perusahaan. Pentingnya
Penerapan ITSM di PT. CG Power Systems Indonesia adalah dengan memiliki
dokumentasi yang terintegrasi dan sistematis pada departemen IT dalam memberikan
pelayanan, serta pencatatan mengenai permintaan layanan serta masalah diharapkan
akan membuat kualitas pelayanan akan menjadi lebih baik dan terpercaya sehingga
para pengguna akan dapat selalu bisa meningkatkan kinerja mereka yang pada akhirnya
akan memberikan keuntungan kepada PT CG Power Systems Indonesia khususnya
pada unit organisasi PTID
7 Enablers
Enablers adalah faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi
apakah sesuatu akan berhasil – dalam hal ini tata kelola dan manajemen atas
organisasi TI. Enabler didorong oleh sasaran cascade, yaitu, sasaran tingkat tinggi
yang terkait dengan TI menentukan apa yang harus dicapai (ISACA, A Business
Framework for the Governace and Management of Enterprice IT, 2012). 7 kategori
enablers dalam COBIT 5 :
1. Prinsip, Kebijakan dan Kerangka Kerja (Principles, Policies and
Framework)
Prinsip dan kebijakan mengacu pada mekanisme komunikasi yang ada
untuk menyampaikan arahan dan instruksi dari organisasi dan manajemen.
2. Proses (Processes)
Kumpulan praktik yang dipengaruhi oleh kebijakan dan prosedur
perusahaan yang mengambil masukan dari sejumlah sumber.
3. Struktur Organisasi (Organizational Structures)
Struktur organisasi adalah gambaran mengenai susunan dan hubungan
antara tiap-tiap bagian serta posisi yang ada pada sebuah organisasi dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mendukung proses bisnis guna
mencapai tujuan organisasi.
4. Budaya, Etika dan Perilaku (Culture, Ethics and Behaviour)
Budaya, etika dan perilaku mengacu pada seperangkat perilaku individu dan
kolektif dalam suatu perusahaan.
5. Informasi (Information)
Enabler informasi menangani semua informasi yang relevan untuk
perusahaan, tidak hanya informasi yang otomatis. Informasi dapat
terstruktur atau tidak terstruktur, formal atau informal.
6. Layanan, Infrastruktur dan Aplikasi (Service, Infrastructure and
Applications)
Kemampuan layanan mengacu pada sumber daya seperti aplikasi dan
infrastruktur yang dimanfaatkan dalam penyebaran layanan terkait TI.
7. Orang, Kemampuan dan Kompetensi (People, skills and competencies)
Individu dan kebutuhan untuk memenuhi semua aktifitas untuk mencapai
kesuksesan dan membuat keputusan yang tepat dengan langkah yang tepa
Cara Memprediksi Financial Distress
Salah satu cara untuk memprediksi financial distress hingga kebangkrutan
yaitu Model Altman’s Z-score. Menurut Fahmi (2013:158):
pada saat ini banyak formula yang dikembangkan untuk menjawab
permasalahan tentang bankrupty ini, salah satu yang dianggap
populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta
analisis secara umum adalah model kebangkrutan Altman. Model
Altman ini atau lebih umum disebut dengan Altman Z-score.
Menurut Sofyan Syafri Harahap dalam Syaryadi (2012:8) Altman’s Z-score
dikenal pula sebagai Altman Bankrupty Prediction Model Z-score. Adapun
pengertiannya adalah:
model ini memberikan rumus untuk menilai kapan perusahaan akan
bangkrut. Dengan menggunakan rumus yang diisi (interplasi)
dengan rasio keuangan maka akan diketahui angka tertentu yang
ada menjadi bahan untuk memprediksi kapan kemungkinan
perusahaan akan bangkrut.
COBIT 5
COBIT 5 merupakan generasi terbaru dari panduan ISACA yang membahas
lebih mendalam mengenai tata kelola dan managemen TI. COBIT 5 dibuat
berdasarkan pengalaman pengguna selama lebih dari 15 tahun oleh banyak
perusahaan dan pengguna dari bidang bisnis, komunitas TI, asuransi dan keamanan
sistem. (ISACA, A Business Framework for the Governace and Management of
Enterprice IT, 2012)
COBIT 5 mendefinisikan dan memaparkan secara rinci sejumlah tata kelola
dan managemen proses. COBIT 5 menyediakan referensi model proses yang
mewakili semua proses yang biasa ditemukan dalam lingkup perusahaan terkait
dengan kegiatan TI. (ISACA, A Business Framework for the Governace and
Management of Enterprice IT, 2012) COBIT 5 mengarahkan TI dan bidang
fungsional bisnis di seluruh perusahaan serta mempertimbangkan kepentingan TI
yang berhubungan dari semua stakeholder. Ini membantu organisasi untuk
menciptakan nilai bagi investasi IT dengan menjaga keseimbangan antara
pengoptimalan tingkat risiko dan menyadari manfaat.
Tata Kelola Teknologi Informasi
1. Definisi Tata Kelola Teknologi Informasi
Tata kelola teknologi informasi adalah bagian terintegrasi dari pengelolaan
organisasi yang mencakup kepemimpian, struktur data serta proses organisasi.
Hal ini untuk memastikan bahwa teknologi informasi organisasi dapat
dipergunakan untuk mempertahankan dan memperluas strategi dan tujuan
organisasi (Surendro, 2009).
Tata kelola teknologi informasi mencakup sistem informasi, teknologi dan
komunikasi, bisnis dan hukum serta isu lainnya yang melibatkan hampir seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders) (Sarno, 2009). Dari penjabaran diatas
maka dapat didefinisikan bahwa tata kelola teknologi informasi adalah
pengelolaan yang berkaitan dengan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
2. Tujuan Tata Kelola Teknoogi Informasi
Tujuan tata kelola teknologi informasi adalah mengontrol penggunaannya
dalam memastikan bahwa kinerja TI memenuhi dan sesuai dengan tujuan
sebagai berikut (Surendro, 2009) :
1. Menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi organisasi serta
realisasi dari keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan dari
penerapan TI.
2. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan organisasi
mengambil peluang-peluang yang ada, serta memaksimalkan
pemanfaatan TI dalam maksimalkan keuntungan dari penerapan TI
tersebut.
3. Bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya TI.
4. Manajemen resiko-resiko yang ada terkait teknologi informasi secara
tepat.
Strategi Generik Glueck
Jauch & Glueck (1989) meyakini bahwa strategi perusahaan pada dasarnya
dapat dikategorikan ke dalam empat strategi generik, yaitu: strategi stabilitas
(stability), ekspansi (expansion), penciutan (retrenchment), dan kombinasi
(combination) dari ketiganya.
1. Strategi Stabilitas (stability)
Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya produk,
pasar dan fungsi-fungsi perusahaan karena berusaha untuk meningkatkan efisiensi
di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini
relatif rendah resiko dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada
pada posisi matang/dewasa (maturity).
2. Strategi Ekspansi (expansion)
Strategi ekspansi menekankan pada penambahan atau perluasan produk,
pasar dan fungsi dalam perusahaan sehingga aktivitas perusahaan meningkat.
Tetapi selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga
mengandung resiko kegagalan yang tidak kecil.
3. Strategi Penciutan (retrenchment)
Strategi penciutan dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas pasar
maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan yang memiliki aliran keuangan (cash-
flow) negatif. Biasanya strategi ini diterapkan pada perusahaan yang berada pada
tahap menurun (decline).
4. Strategi Kombinasi (combination)
Oleh karena berbagai perubahan eksternal seringkali hadir secara tidak
seragam (dan bahkan terkadang sulit diduga) terhadap berbagai lini produk
(product line) yang dihasilkan suatu perusahaan seperti daur hidup produk
(product life cycle) yang tidak seragam, maka perusahaan tersebut dapat saja
melakukan kombinasi atas ketiga jenis strategi di atas secara bersama.
Dari pendapat tersebut, penulis memilih teori Porter sebagai dimensi yang
dipakai, karena dalam prapenelitian yang dilakukan di beberapa UKM kuliner di
Kota Bandung, strategi yang biasa mereka lakukan adalah strategi bersaing dari
Porter.
Strategi Bersaing
Persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk
menerapkan strategi bisnis yang tepat dalam menghadapi lingkungan bisnis yang
turbulen, yang diindikasikan oleh proses inovasi secara terus menerus dan
tingginya tingkat perubahan selera konsumen. Menurut Kathandaraman dan
Wilson dalam Suhartati and Rosietta (2012) salah satu kunci sukses perusahaan
dalam persaingan bisnis adalah memiliki dan mempertahankan keunggulan
kompetitif yang terletak pada kemampuan perusahaan untuk membedakan diri
dengan pesaingnya dan kemampuan produksi dengan biaya yang lebih rendah.Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) strategi /stra·te·gi/ /stratégi/
adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk
melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai; ilmu dan seni
memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi
yang menguntungkan. Sedangkan menurut Chandler (1965) strategi merupakan
penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah
tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan
tujuan itu. Sedangkan dalam manajeman strategi yang baru, Mintzberg dalam
Porter (2015) mengemukakan 5P yang sama artinya dengan strategi, yaitu
Strategi adalah Perencanaan (Plan) Konsep strategi tidak lepas dari aspek
perencanaan, arahan atau acuan gerak langkah perusahaan untuk mencapai suatu
tujuan di masa depan. Akan tetapi, tidak selamanya strategi adalah perencanaan ke
masa depan yang belum dilaksanakan. Strategi juga menyangkut segala sesuatu
yang telah dilakukan sebelumnya. Strategi adalah Pola (Patern) Menurut
Mintzberg (2014) “strategy is patern”, yang selanjutnya disebut sebagai intended
strategy, karena belum terlaksana dan berorientasi ke masa depan. Atau disebut
juga sebagai realized strategy karena telah dilakukan oleh perusahaan. Strategi
adalah Posisi (Position) yaitu memposisikan produk tertentu ke pasar tertentuyang
dituju. Strategi sebagai posisi cenderung melihat ke bawah, yaitu ke suatu titik
bidik di mana produk tertentu bertemu dengan pelanggan, dan melihat ke luar
yaitu meninjau berbagai aspek lingkungan eksternal. Strategi adalah Perspektif
(Perspektif) jika dalam arti Pola dan Posisi cenderung melihat ke bawah dan ke
luar, maka sebaliknya dalam Perspektif cenderung lebih melihat ke dalam yaitu ke
dalam organisasi, dan ke atas yaitu melihat grand vision dari perusahaan. Strategi
adalah Permainan (Play) artinya strategi adalah suatu manuver tertentu untuk
memperdaya lawan atau pesaing. Suatu merek misalnya meluncurkan merek
kedua agar posisinya tetap kukuh dan tidak tersentuh, karena merek-merek
pesaing akan sibuk berperang melawan merek kedua tadi.
Cara perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan merupakan inti dari strategi bersaing. Pilihan strategi bersaing
didasarkan pada keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan oleh
organisasi. Bagaimana cara organisasi akan bersaing dalam suatu industri adalah
pilihan strategi bersaing. Menurut Porter dalam Wheelen and Hunger (2012),
strategi bersaing dapat dilakukan dengan kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan
focus atau biasa disebut dengan strategi bersaing generik.
Dalam karyanya yang paling terkenal competitive strategy. Michael p.
Porter dalam Wheelen and Hunger (2012) mengungkapkan beberapa strategi yang
dapat digunakan perusahaan untuk bersaing. Beberapa aspek inti dari teori Porter
tersebut adalah:
1. Persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Hal ini berarti
bahwa keberhasilan atau kegagalan bergantung pada keberanian perusahaan
untuk dapat bersaing. Strategi bersaing dimaksudkan untuk
mempertahankan tingakat keuntungan dan pasisi yang langeng ketika
menghadapi persaingan.
2. Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh
perusaan bagi langganan atau pembeli. Keunggulan bersaing
menggambarkan cara perusahaan memilih dan dan mengimplementasikan
strategi generik untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing.
3. Ada dua jenis dasar keunggulan bersaing, yaitu biaya rendah dan
diferensiasi. semua keunggulan bersaing ini berasal dari struktur industri.
perusahaan yang berhasil dengan strategi biaya rendah memiliki
kemampuan dalam mendisain produk dan pasar yang lebih efisien
dibandingkan pesaing. Sedangkan diferensiasi adalah kemapuan untuk
menghasilkan barang dan jasa unit serta memiliki nilai lebih bagi pembeli
dan bentuk kualitas produk, sifat-sifat khusus, dan pelayanan lainnya.
Menurut Porter dalam Brian and George (2006) perusahaan kadang bisa
dengan sukses menggunakan lebih dari satu strategi bersaing generik.
Implementasi pada strategi bersaing ini membutuhkan komitemn dan dukungan
dari organisasi untuk bisa mencapai tujuannya yaitu mendapatkan keunggulan
bersaing sehingga pesaing sulit untuk meniru produk yang kita tawarkan kepada
konsumen
Karakteristik Kepemipinan Stratejik
Sedangkan Karakteristik lain dari kepemimpinan strategis disebutkan
dalam Dudin and Al-rbabah (2015) adalah :
a. Loyalty (kemampuan dan efektifitas menunjukkan kesetiaan pada visi,
kata-kata dan tindakan),
b. Keeping them updated (menjaga pembaharuan informasi tentang
organisasi),
c. Judicious use of power (bijaksana menggunakan kekuasaan dalam
mengembangkan persetujuan bagi ide-ide ketimbang memaksakan ide-ide
tersebut)
d. Have wide perspective/outlook (memiliki wawasan, ketrampilan dan
pengetahuan yang luas),
e. Motivation (memiliki semangat untuk bekerja melampaui uang dan
kekuasaan),
f. Compassion (memahami persepsi dan perasaan bawahan, keputusan
diambil setelah mempertimbangkan bawahan),
g. Self-control (memiliki potensi untuk mengendalikan suasana hati dan
keinginan yang mengganggu; berpikir sebelum bertindak)
h. Social skills (ramah dan punya sifat sosial),
i. Self awareness (potensi untuk memahami suasana hati dan emosi serta
dampaknya terhadap orang lain),
j. Readiness to delegate and authorize (menyadari bahwa delegasi akan
menghindari over-loading tanggungjawab, mengakui kenyataan bahwa
bawahan juga punya otoritas untuk membuat keputusan yang akan
memotivasi mereka),
k. Articularly (artikulasi yang cukup untuk mengkomunikasikan visi kepada
anggota organisasi dalam meningkatkan peran para anggota),
l. Constancy/ reliability (menjadikan visi organisasi menjadi komponen
budaya organisasi).
Dimensi Kepemimpinan Strategik
Dimensi Kepemimpinan Strategik menurut Hill and Jones (2013) yang
terdiri dari :
1. Vision artina pemimpin yang kuat harus memiliki visi yang jelas dan lengkap
tentang kemana organisasi akan dibawa, memiliki kemampuan berbicara
untuk mengkomunikasikan visi kepada orang lain dalam organisasi, dan
konsisten untuk menyampaikan visi sampai menjadi bagian dari budaya
organisasi.
2. Articulations Business Model artinya memiliki kemampuan untuk
mengidentifikasi dan menyampaikan model bisnis perusahaan.
3. Convey the information well mengembangkan jaringan melalui sumber
formal dan informal yang akan menyampaikan apa yang akan sedang terjadi
di perusahaan.
4. Use their power wisely artinya pemimpin cerdik dalam menggunakan
kekuasaan dengan cara menjadi pemimpin yang demokratis dan tidak otoriter.
Pemimpin memiliki kemampuan untuk mendelegasikan secara efektif dan
bertanggung jawba, memberdayakan bawahan untuk membuat keputusan.
5. Emotional Intellegent artinya memiliki beberapa sifat lain seperti self
awareness, motivation, empathy, dan social skills.
Selain itu menurut Funda Ozer and Tinaztepe (2014) kepemimpinan
stratejik memiliki dimensi:
1. Transformational Leadership adalah jenis gaya kepemimpinan yang dapat
menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikuti.
2. Transactional Leadership adalah pemimpin yang memotivasi pengikut
mereka dalam arah tujuan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan
tuntuan tugas atau menitikberatka pada tugas.
3. Paternalistic Leadership adalah kepemimpinan yang pada dasarnya kehendak
pemimpin juga harus berlaku, nemun dengan jalan atau melalui unsur-unsur
demokratis.
Sedangkan menurut Yulk (2006) dimensi kepemimpinan stratejik antaranya:
1. Articulating an inspiring vision, artinya pemimpin mampu menyampaikan
dan mengajak orang lain untuk mencapai tujuan pemimpin tersebut.
2. Providing individualized consideration artinya pemimpin mampu
memberikan pertimbangan dan keputusan secara individual dalam
pengambilan keputusan.
3. Encouraging Innovative, artinya pemimpin mampu dalam memberdayakan
orang lain untuk melakukan inovasi demi mencapai tujuan perusahaan
Kepemimpinan Stratejik
“Untuk bisa bersaing di dalam pasar persaingan yang global, organisasi
membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif” (Dess et al., 2008).
Kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok
untuk mencapai tujuan umum Northouse dalam Thoyib (2012). Pengertian ini
dipertajam bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk menanamkan
keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai
tujuan organisasi Dubrin, A. J. Dalam Thoyib (2012). Sedangkan menurut Dess
dkk (2008) kepemimpin adalah agen perubahan yang sukses dalam meyakinkan
bagaimana mereka mengimplementasikan strategi untuk mencapai visi dan misi
mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keemimpinan adalah kemampuan
seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau anggota dalam mencapai tujuan
organisasi.
Selanjutnya Yulk (2010) kemampuan pemimpin melakukan tindakan
strategisnya bergantung pada faktor historis organisasi (budaya organisasi) yang
dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal (hadirnya kompetitor baru,
perkembangan teknologi, menurunnya permintaan jasa/produk, iklim
politik/peraturan yang berbeda), penguatan strategi dan peningkatan konsistensi
antara strategi, struktur organisasi, budaya dan sumber daya manusia. Bianco dan
Schermerhorn dalam Winerungan dan Thoyib (2012), berpendapat bahwa ciri
atau karakteristik kepemimpinan strategis yakni: terlibat dalam perubahan, lebih
proaktif dalam mengkomunikasikan perubahan, tidak bersedia mengubah
kepemimpinan menjadi konsultan eksternal serta tidak sekedar memiliki visi
perubahan namun disertai kapasitas berkelanjutan untuk implementasi perubahan,
selalu mendorong terciptanya perubahan perilaku secara positif, mandiri dan
memungkinkan orang lain melakukan hal yang sama serta berani mengambil
resiko.
Rothaerment (2015) mengatakan bahwa “Strategy Leadership is the
behaviour and styles of executives that influence others to achieve the
organization” . Sedangkan menurut Ireland and Hitt (2008) mendefinisikan
kepemimpinan strategis sebagai“the ability to anticipate, envision, maintain
flexibility and empower others to create strategic change as necessary.
Sedangkan, Sachin and Bansidhar (2013) mendefinisikan kepemimpinan strategis
sebagai “the ability to influence others to voluntarily make day-to-day decisions
that enhance the long-term viability of the organisation, while at the same time
maintaining its short-term financial stability”.
Perbedaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi
Menurut Ward dan Peppard (2002), sistem informasi dan teknologi
informasi sering dianggap sebagai hal yang sama, hal ini sebagai hal yang harus
dihindari apabila ingin membangun sebuah strategi sistem teknologi informasi.
Teknologi informasi berhubungan dengan teknologi yang dipakai pada sebuah
perusahaan, seperti halnya hardware, software, dan network. Teknologi informasi
memfasilitasi pencarian data, pemrosesan data, penyimpanan data dan pembagian
informasi dalam bentuk digital.
Pengertian Teknologi Informasi
Menurut Ward dan Peppard (2002), Teknologi informasi secara spesifik
mengacu kepada teknologi, baik berupa hardware, software, maupun jaringan
telekomunikasi yang memfasilitaskan dan mendukung proses pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan pertukaran informasi.
Menurut Turban, Rainer dan Potter (2009) teknologi informasi berkaitan
dengan segala sesuatu yang berbasis komputer yang digunakan orang untuk
melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan informasi untuk mendukung dan
mengolah informasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Menurut J. A. O’Brien (2007) teknologi informasi adalah teknologi
pendukung dari sistem informasi, yaitu sistem berbasis TI yang mengelola
komponen-komponennya berupa hardware, software, netware, dataware, dan
brainware untuk melakukan transformasi data menjadi informasi.
Pengertian Sistem Informasi
Menurut Ward dan Peppard (2002), Sistem informasi adalah suatu alat yang
digunakan orang dan organisasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan
menyebarkan informasi dengan dukungan teknologi.
Menurut Laudon (2004), Sistem informasi adalah komponen-komponen
yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses,
menyimpan dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan
keputusan, koordinasi, kontrol, analisis dan visualisasi dalam suatu organisasi.
Menurut O’Brian dikutip oleh Yakub (2012) pada buku Pengantar Sistem
Informasi, sistem informasi (information system) merupakan kombinasi teratur dari
orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber
daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah
organisasi.
