Prinsip Good Governance

Prinsip Good Governance terletak pada reformasi birokrasi karena
reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah sangat relevan
dengan penciptaan good governance karena birokrasi pemerintahan yang
akuntabel memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan
masyarakat. Penelitian ini menggunakan beberapa prinsip good governance yaitu
akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi di maksudkan untuk
memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan aparatur
pemerintah berjalan dengan baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik
(good governance) merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini
mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan
publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang
demokratis.
Hal tersebut seiring dengan tuntutan dari masyarakat agar organisasi
sector public meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas public
dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah. Penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Ada
kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan
dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak
penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam
melayani publik. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan
pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat
dipisahkan dari public