Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan satu aspek yang ada dalam pengelolaan
keuangan, prinsip akuntabilitas berarti proses penganggaran mulai dari
perencanaan, penyusuanan, pelaksanaan harus benar-benar di
pertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan baik
kepada masyarakat maupun badan pengawas desa (Istiqomah, 2015).
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai
kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka meningkatkan otonomi daerah
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban
yang terukir baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya (Indah, 2015).
Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan
melaporkan segala kegiatan atau aktifitas, terutama dalam bidang admistrasi
keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban
akuntabilitas tidak terbatas pada laporan keuangan pertanggungjawaban, akan
tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk
mendapatkan informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara lisan
maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang
mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.
Menurut Mayasari (2012) Akuntabilitas berkaitan erat dengan
pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam hal ini adalah tentang
pencapaian target suatu program. Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dapat
kita simpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep pelaporan dan juga
pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu organisasi atau suatu
lembaga pada stakeholdernya baik tata kelola, prioritas, dan keuangan dari
organisasi tersebut.
Menurut Pamungkas dan Hariadi (2016) akuntabilitas dibedakan dalam
beberapa macam, antara lain:
1. Akuntabilitas administratif/ organisasi, adalah pertanggung jawaban antara
pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hirarki
yang jelas.
2. Akuntabilitas Legal, yang merujuk pada domain publik dikaitkan dengan
proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali
kebijakan yang yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan
suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas ini adalah
peraturan perundang-undangan.
3. Akuntabilitas Politik, terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan
politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-
sumber yang menjamun adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab
administrasi dan legal, memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan
oleh administrasi publik.
4. Akuntabilitas Profesional, berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan juga
tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang
sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan kepada kinerja dan tindakan.
5. Akuntabilitas moral, berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan
masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu
kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan berdasarkan ukuran
tata nilai yang berlaku di wilayah setempat