Transaksi Non Tunai

Sistem pembayaran non tunai adalah sistem yang mencakup pemindahan
dana (uang) dari satu pihak kepihak yang lain guna memenuhi suatu kewajiban
yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berdasarkan surat edaran Nomor:
910/1867/SJ Tentang Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah
Kabupaten Jepara yang menindaklanjuti ketentuan pasal 283 ayat (2) undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang
mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat
untuk masyarakat.
Berkenaan dengan upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan keuangan daerah dimaksud serta sebagai pelaksanaan instruksi
presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan
korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, perlu dilakukan pencepatan implementasi
transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Untuk itu disampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran
Menggunakan Kartu (ATM), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah telah dilaksanakan
pada tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu; dan
b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
peugeluaran pembantu.
3. Dalam rangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana
dimaksud pada angka 1, diminta kepada saudara untuk melakukan koordinasi
dengan lembaga keuangan bank/lembaga keuangan bank terkait di daerah.
4. Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta
menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
pengelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat
melaksanakan transaksi non tunai di maksud secara bertahap dengan
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang ditetapkan oleh bupati.
6. Bupati/walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi
non tunai di daerahnya masing-masing kepada gubernur dan tembusannya
disampaikan kepada menteri dalam negeri cq. Direktur jenderal bina keuangan
daerah paling lambat 1 september 2017. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Jepara telah menetapkan implementasi transaksi non
tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan yang dimaksud
karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan
penyelenggara transaksi non tunai di daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten
Jepara dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan
melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksnaan transaksi
penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan
transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Jepara. Oleh karena itu
pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2018 ini telah memberlakukan transaksi
non tunai sebagai upaya peningkatan akuntabilitas transaksi pengelolaan
keuangan daerah.
Menurut Bupati Jepara, dengan berlakunya transaksi non tunai ini,
maka pengelolaan keuangan daerah akan lebih transparan, efektif, dan efisien.
Serta mampu menutup ruang-ruang tindak pidana korupsi.
Implementasi Transaksi Non Tunai, memberikan manfaat antara lain:
a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
b. Mencegah peredaran uang palsu;
c. Menghemat pengeluaran Negara;
d. Menekan laju inflasi;
e. Mencegah transaksi illegal (korupsi);
f. Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money);
g. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.
Beberapa faktor yang memperkuat didukung oleh faktor teknologi yang
memadai dan manajemen sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia
meliputi konflik peran dan motivasi yang dialami individu yang dapat
mempengaruhi efektivitas. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam
menyelenggarakan pembangunan memerlukan sumber daya manusia dan sumber
pembiayaan yang memadai, serta dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang
lainnya seperti sistem informasi akuntansi. Akuntansi merupakan bagian dari
sistem informasi yang memiliki posisi penting dalam proses administrasi di
pemerintahan daerah, terutama dalam mengatur perencanaan, pengaturan, dan
pengawasan (Alshbiel dan Al-Awaqleh, 2011).
Sedangkan faktor teknologi merupakan faktor pendorong dari fungsi
produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan
lebih modern maka hasil hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan
barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif, teknologi
sebagai suatu bagian yang integral dari strategi bisnis, dan bukan sebagai suatu
entitas yang menyokong strategi bisnis. Selain itu juga mengerti peranan strategi
teknologi dalam mengupayakan keuntungan kompetitif